BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penerapan Prinsip Equality Before The Law Dalam Pemberian Kuota 30% kepada Perempuan Di Partai Politik dan Parlemen”, maka kesimpulannya adalah Kebijakan pemberian kuota 30% kepada perempuan di Partai Politik dan Parlemen merupakan tindakan diskriminatif yang benar-benar dibutuhkan tujuannya untuk mempercepat tercapainya persamaan “de facto” antara perempuan dan laki-laki.
Apabila sudah terjadi kesetaan antara
perempuan dan laki-laki, maka tindakan khusus ini harus dihentikan. Selain itu Affirmatif action adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2) dan merupakan kewajiban Negara karena telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
B. Saran
67
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam kepentingan studi mengenai “Penerapan Prinsip Affirmatif Action (Tindakan Khusus Sementara) Dalam Pemberian Kuota 30% kepada Perempuan Di Partai Politik dan Parlemen”. Seperti berikut ini: 1. Bagi kaum perempuan supaya lebih terdorong lagi untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan. Karena pemerintah telah berupaya memberikan jaminan khusus bagi perempuan untuk terjun dalam dunia politik yaitu dengan cara mencantumkannya kuota 30% partisipasi perempuan dalam Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilihan
Umum,
tujuannya
untuk
mempercepat
tercapainya
persamaan “de facto” antara perempuan dan laki-laki. 2. Bagi pemerintah disarankan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih memihak pada kaum perempuan guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik karena meskipun sudah ada penjaminan khusus bagi perempuan untuk terjun dalam dunia politik namun sampai saat ini keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah dibandingkan kaum laki-laki, mengingat jumlah penduduk perempuan sebesar 49,9% dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,1% (KNPP-RI, 2
68
DAFTAR BACAAN
BUKU:
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Budiardjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai, Edisi Revisi,
Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
Convention Wacth, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Edisi Revisi, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, Edisi Pertama, Penerbit Yatasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2010. 69
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004.
Hidayat, Imam, Teori-Teori politik, Penerbit Setara Press, Malang, 2009.
Ibrahim, Johnny, Teori dan metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayu Media, Malang. 2008.
Indrati, Maria Farida Ilmu PerUndang-Undangan, Cet. 13, Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007.
Irianto, Sulistyowati, Perempuan & Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Gender, Cet, II, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Penerbit Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.
Lapan, L.M. Gandhi, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012.
Lubis, Todung Mulya, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. 70
Mahfud MD., Moch., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rieka Cipta, 2001, cetakan ke-2, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
Marzuki, Suparman, Tagedi Politik Hukum HAM, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar dan PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.
Muladi, Kapita selekta sistem peradilan pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1955.
Nugroho, Riant, Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
PT Kompas Media Nusantara, Partai-Partai Politik Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004.
Salman, Otje & Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Penerbit PT Refika Aditama, 2004.
Sastriyani dan Siti Hariti, Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Public), Cetakan Pertama, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008,
--------------------------, Gender and Politics, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009.
71
Soekanto, Soerjono,& Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
Sujata, Antonius, Reformasi dalam Penegaan Hukum, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
Surachmand, Wiryono, Pengantar Penelitian Ilmiah, Penerbit Tarsito, Bandung, 1991.
Utami, Santi Wijaya Hesti dkk, Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemerdayaan, Penerbit IP4 Lappera Indonesia, Bantul, 2001.
Widyani, Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005. JURNAL dan Koran: Amich Alhumami, Mitos Kebijakan Afirmatif, Kompas, Kamis, 5 Februari 2009. Inno Jemabut, Dampak Suara Terbanyak: Kuota Perempuan 30 Persen Sulit Direalisasikan, Sinar Harapan, Selasa, 30 Desember 2008.
Jurnal Konstitusi PSHK-FH UII, Volume II Nomor 1, Pippa Norris dalam Masnur Marzuki, Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi.
PERUNDANG-UNDANGAN: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 72
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PUTUSAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008
INTERNET:
http://www.kppu.co.id
http://www.institutperempuan.or.id/?p=17
http://www.answers.com/topic/affirmative-action.
73
