BAB IV PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
4.1. Analisa
4.1.1. Studi Literatur
4.1.1.1. RIS-PNPM
Menurut buku Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM (2010, hal. 11) Rural Infrastrucuture Support adalah dukungan infrastruktur untuk perdesaan. Sementara, Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah proyek nasional untuk penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi RIS-PNPM
diartikan
sebagai
program
pemberdayaan
masyarakat
melalui
pembangunan infrastruktur di perdesaan.
4.1.1.2. Visi dan Misi RIS-PNPM
Visi RIS-PNPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang diberikan. Kemandirian berarti 32
33
mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi RIS-PNPM adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
(2)
pelembagaan
sistem
pembangunan
partisipatif;
(3)
pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
4.1.1.3. Struktur Organisasi RIS-PNPM
Secara nasional, RIS-PNPM berada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum yang berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri sebagai tim pengendali PNPM. RIS-PNPM dalam Kementerian PU berada dibawah Direktorat Jenderal Pengembangan dan Permukiman. Kelembagaan penyelenggara program RIS-PNPM Mandiri pada tingkat pusat terdiri atas: 1. Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2. Executing Agency (EA), 3. Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU), 4. Satuan Kerja Tingkat Pusat.
34
Di tingkat propinsi, RIS-PNPM dipimpin oleh seorang Provincial Project Implementation Unit (PPIU) dan tim pengarah propinsi yang bekerjasama dengan Satker Propinsi, PPK Propinsi dan tim konsultan Tenaga Ahli Manajemen Propinsi dalam Regional Project Management Consultant (RPMC). Di tingkat kabupaten, RIS-PNPM dipimpin oleh seorang District Project Implementation Unit (DPIU) dan tim pengarah kabupaten yang bekerjasama dengan Satker Kabupaten, PPK Kabupaten dan tim Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten RPMC. Di tingkat desa, RIS-PNPM mempunyai 2.000 orang Fasilitator Masyarakat (FM) yang memfasilitasi kegiatan tingkat desa. FM sebagai pelaku operasional di tingkat desa berkoordinasi dengan Kepala Pemerintahan Desa. Dalam organisasi desa, akan memunculkan beberapa kelembagaan baru Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kader Desa (KD) dan Keluarga Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang dibentuk dari proses kegiatan RIS-PNPM dan melakukan koordinasi dengan FM. Secara rinci, tugas dari setiap stakeholder RIS-PNPM adalah;
4.1.1.3.1. Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)
PCMU dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui SK Dirjen Cipta Karya.
35
PCMU bertanggung jawab untuk: 1.
Melaksanakan tugas Executing Agency;
2.
Mengkoordinir dan membina seluruh stakeholder penyelenggara program RIS-PNPM Mandiri;
3.
Menyiapkan pedoman umum, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis;
4.
Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan;
5.
Menyusun dan mengajukan pemenuhan persyaratan prior review kepada pihak lender mengenai: 1) TOR konsultan; 2) PJM Pronangkis dan RKM dari dua desa untuk setiap Provinsi;
6.
Memfasilitasi pembukaan rekening khusus untuk program RIS-PNPM Mandiri;
7.
Melakukan pendampingan program;
8.
Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan program dari tingkat nasional sampai di tingkat desa;
9.
Melakukan monitoring dan evaluasi program;
10. Melakukan kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan dari tingkat kabupaten melaui DPIU dan tingkat Provinsi melalui PPIU, termasuk pengumpulan Surat Perintah Pencariran Dana (SP2D); 11. Menyusun permohonan pengisian kembali rekening khusus; 12. Menyusun Financial Statement for Special Account (FISSA), Quarterly Progress Report (QPR), dan laporan keuangan tahunan serta melaporkannya kepada pihak lender;
36
13. Menyusun Project Completion Report (PCR) dan laporan akhir keuangan kepada pihak lender; 14. Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Tim Pengendali PNPMMandiri.
4.1.1.3.2. Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat Pusat
Pejabat Pembuat Komitmen Program Infrastruktur Perdesaan (PPK PIP) Tingkat Pusat juga antara lain bertugas untuk: 1.
Berkoordinasi dengan PCMU dalam penyelenggaraan program tingkat pusat;
2.
Melakukan pencairan dan pengelolaan dana;
3.
National Project Management Consultant (NPMC) dan Regional Project Management Consultant (RPMC);
4.
Memberikan arahan kepada NPMC dan RPMC dalam penyelenggaraan program RIS-PNPM Mandiri;
5.
Mengumpulkan laporan dari Konsultan National Project Management Consultant (NPMC) dan Rgional Project Management Consultant (RPMC);
6.
Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring;
7.
Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
37
4.1.1.3.3. Tim Pengarah Propinsi
Tim Pengarah Propinsi (TPPr) RIS–PNPM Mandiri terdiri dari Bappeda Provinsi sebagai ketua, Dinas Pekerjaan Umum sebagai sekretaris dengan anggotaanggota terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas-dinas terkait seperti Bawasda (Badan Pengawas Daerah) serta masyarakat dan stakeholder lainnya seperti universitas dengan jumlah keanggotaan minimal 25 persen. Dalam pelaksanaan tugasnya, TPPr berkoordinasi dengan TKPKD Provinsi TPPr antara lain bertugas untuk: 1.
Mensosialisasikan program di tingkat Provinsi;
2.
Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program;
3.
Memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Provinsi;
4.
Melakukan pertemuan dengan PPIU, TPK dan DPIU sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
5.
Menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada EA melalui PCMU.
4.1.1.3.4. Provincial Project Implementation Unit (PPIU)
PPIU antara lain bertugas untuk: 1.
Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program;
38
2.
Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan;
3.
Melakukan koordinasi dengan stakeholders setempat;
4.
Mengajukan pemenuhan persyaratan prior review kepada pihak lender melalui PCMU untuk 2 (dua) PJM Pronangkis dan RKM dari masing-masing Provinsi;
5.
Mengkoordinasikan kegiatan, monitoring dan pelaporan di tingkat kabupaten;
6.
Mengelola penanganan pengaduan masyarakat di tingkat Provinsi;
7.
Mengumpulkan
SP2D
dari
tingkat
kabupaten
(dari
DPIU)
dan
menyampaikannya kepada PCMU; 8.
Menyusun laporan keuangan program di tingkat Provinsi;
9.
Menyusun Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik tingkat Provinsi berdasarkan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik kabupaten;
10. Melaporkan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada PCMU; 11. Melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah Provinsi secara berkala.
4.1.1.3.5. Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat Propinsi
PPK Satuan Kerja Tingkat Provinsi juga antara lain bertugas untuk: 1. Mendukung PPIU dalam menyelenggarakan program;
39
2. Merekrut Fasilitator Masyarakat; 3. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana; 4. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 5. Melakukan koordinasi dengan PCMU, PPIU dan DPIU; 6. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada PPIU dan PCMU;
4.1.1.3.6. District Project Implementation Unit (DPIU)
Tugas DPIU adalah: 1. Menyelenggarakan program RIS-PNPM Mandiri ditingkat kabupaten; 2. Melakukan sosialisasi dan pengenalan (orientasi) Program secara berjenjang; 3. Mengumpulkan data baseline monitoring desa; 4. Mendistribusikan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis sampai tingkat desa; 5. Mereview dan menyetujui PJM Pronangkis dan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM); Verifikasi PJM Pronangkis dan RKM; 6. Mengajukan pemenuhan persyaratan prior review untuk 2 (dua) PJM Pronangkis dan RKM dari masing-masing kabupaten untuk disampaikan pada PCMU melalui PPIU; 7. Melaksanakan program di wilayah desa dengan dukungan TAMK dan FM, yang meliputi:
40
a) Perencanaan: memfasilitasi pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kader Desa (KD), memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat dalam penyusunan PJM Pronangkis dan RKM, serta perencanaan teknis dan penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); b) Pelaksanaan: memfasilitasi pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP), pelaksanaan fisik dan supervisi; c) Paska Pelaksanaan: serah terima infrastruktur kegiatan, pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan; 8. Menjamin bahwa kebijakan kesetaraan kaum perempuan dan pro-poor telah disebarluaskan ke desa sasaran dan tercantum di dalam usulan kegiatan; 9. Melakukan pendampingan teknis dan sosial kepada OMS; 10. Menjamin pengakomodasian kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam penyusunan PJM Pronangkis dan RKM; 11. Memastikan transparansi dan ketersediaan informasi mengenai semua aspek dalam pelaksanaan Program; 12. Menjaga data-data teknis dan akuntansi; 13. Mengkoordinasikan kegiatan, monitoring dan pelaporan di tingkat desa; 14. Melakukan investigasi seluruh pengaduan masyarakat dan mengirimkan laporan resmi ke PPIU dalam waktu 10 hari; 15. Melaksanakan pengelolaan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten;
41
16. Menyusun Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 17. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat kabupaten kepada PCMU melalui PPIU; 18. Menyusun Laporan Keuangan tahunan dan penjelasannya sebagai bahan audit dengan mengakomodasikan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 19. Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada PPIU; 20. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Tim Pengarah Kabupaten secara berkala; 21. Melakukan penyiapan dan pendampingan ke desa dalam penandatanganan pakta integritas; 22. Memberikan pendampingan dan memfasilitasi FM maupun masyarakat dalam melakukan perencanaan pertisipatif.
4.1.1.3.7. Satker dan PPK Kabupaten
Satuan Kerja Tingkat Kabupaten bertugas untuk: 1. Mendukung DPIU dalam menyelenggarakan program di tingkat Kabupaten; 2. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana BLM; 3. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada DPIU;
42
4. Membuat laporan dengan SAI dan E-Monitoring 5. Memeriksa dokumen pendukung pembentukan OMS dan KD; 6. Melakukan koordinasi dengan Tim Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK); 7. Membantu TAMK dalam penyelesaian masalah yang muncul di wilayahnya; 8. Memberi arahan kepada OMS.
4.1.1.3.8. National Project Management Consultant
National
Project
Management
Consultant
(NPMC)
bertugas
untuk
memberikan pendampingan manajemen dan dukungan teknis kepada PCMU dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat. NPMC terdiri dari beberapa tenaga ahli yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan program yang meliputi ruang lingkup pengembangan kapasitas, Pemberdayaan masyarakat, Manajemen, aspek teknis dan monitoring serta evaluasi program.
4.1.1.3.9. Regional Project Management Consultant
Regional Project Management Consultant (RPMC) adalah konsultan pendamping di tingkat wilayah yang terdiri dari: i) Tenaga Ahli tingkat Provinsi (TAMPr); dan ii) Tenaga Ahli ditingkat Kabupaten (TAMK).
43
Tugas-tugas TAMPr; 1. Menyusun rencanakerja pelaksanaan program ditingkat provinsi dengan mengacu pada rencana kerja pelaksanaan program nasional; 2. Membantu TPPr dan PPIU dalam mensosialisasikan program RIS–PNPM Mandiri kepada stakeholder Provinsi dan Kabupaten; 3. Membantu Satker Provinsi dan PPIU dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, dan penyaluran dana; 4. Membantu TAMK dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pemberdayaan di tingkat Kabupaten; 5. Membimbing TAMK agar memahami prosedur dalam aspek perlindungan social, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan
program
serta
pengendalian
dan
monitoring
(loan
covenance); 6. Melakukan pemantauan untuk menjaga agar prosedur dalam aspek perlindungan social, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendalian dan monitoring (loan covenance) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan; 7. Melakukan pengendalian terhadap kinerja TAMK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 8. Membantu PPIU dalam pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada PPIU;
44
9. Melakukan koordinasi dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PPIU dan NPMC; 10. Memfasilitasi dan diselenggarakan
menyiapkan bahan rapat koordinasi rutin yang
setiap
bulan
oleh
PPIU
ditingkat
Provinsi
dan
menyampaikan notulen hasil rapat kepada PCMU; 11. Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain : (1), Baseline data, (2) keterlibatan kaum perempuan, (3) Peran serta masyarakat miskin,(4). Infrastruktur terbangun, (5). Swadaya masyarakat, (6) tenaga Kerja, (7). Titik koordinat lokasi infrastruktur. (8).pengumpulan SP2D dan SPM, (9).dll; 12. Menyampaikan SP2D kepada PCMU paling lambat 5 hari setelah SP2D diterima oleh Kabupaten; 13. Melakukan evaluasi pelaksanaan program RIS-PNPM Mandiri di tingkat provinsi dengan melakukan konsolidasi hasil evaluasi ditingkat kabupaten oleh TAMK; 14. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan); 15. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, laporan interim dan laporan akhir sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta melaporkannya kepada PPIU dan PCMU melalui Satker Pusat. 16. Menyusun LMP (Laporan Manajemen Propinsi) berdasarkan konsolidasi laporan LMK (Laporan Manajemen Kabupaten) untuk disampaikan kepada PPIU;
45
Tugas TAMK; 1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program ditingkat Kabupaten dengan mengacu pada rencana kerja pelaksanaan program tingkat provinsi dan nasional; 2. Membantu TPK dan DPIU dalam mensosialisasikan program RIS–PNPM Mandiri kepada stakeholder ditingkat Kabupaten dan desa; 3. Membantu Satker Kabupaten dan DPIU dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, dan penyaluran dana; 4. Mendampingi FM dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pemberdayaan ditingkat kabupaten dan desa; 5. Membimbing FM agar memahami prosedur dalam aspek perlindungan social, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat penyebarluasan
program
serta
pengendalian
dan
monitoring
dan (loan
covenance); 6. Melakukan pemantauan untuk menjaga agar prosedur dalam aspek perlindungan social, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendalian dan monitoring (loan covenance) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan; 7. Melakukan pengendalian terhadap kinerja FM dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
46
8. Membantu DPIU dalam pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada DPIU; 9. Melakukan koordinasi dengan DPIU dan TAMPr dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan terus menerus; 10. Memfasilitasi dan
menyiapkan bahan rapat koordinasi rutin yang
diselenggarakan setiap dua mingguan oleh DPIU ditingkat Kabupaten dan menyampaikan notulen hasil rapat kepada PPIU; 11. Melakukan konsolidasi laporan FM dalam database antara lain : (1), Baseline data, (2) keterlibatan kaum perempuan, (3) Peran serta masyarakat miskin,(4). Infrastruktur terbangun, (5). Swadaya masyarakat, (6) tenag.a Kerja, (7). Titik koordinat lokasi infrastruktur. (8) Pengumpulan SP2D dan SPM, (9) dll; 12. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan); 13. Menyusun
laporan
LMK
(Laporan
Manajemen
Kabupaten)
untuk
disampaikan kepada DPIU dan TAMPr; 14. Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di tingkat desa; 15. Menyetujui Perencanaan dan RAB yang dibuat oleh OMS melalui Satker Kabupaten; 16. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pelaporan dan keuangan) kepada FM di lapangan;
47
17. Melakukan supervisi dan monitoring kedesa-desa sasaran secara rutin; 18. Melakukan evaluasi pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten; 19. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPIU, TAMPr; 20. Menyampaikan SP2D ke TAMPr paling lambat 10 hari setelah SP2D diterbitkan; 21. Memverifikasi dokumen perencanaan teknis infrastruktur desa yang direncanakan oleh OMS agar sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan; 22. Memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan; 23. Melakukan verifikasi dokumen pencairan agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan; 24. Membimbing KPP dalam menyusun prosedur pemeliharaan dan rencana kerjanya;
4.1.1.3.10. Fasilitator Masyarakat
Tugas Fasilitator Masyarakat (FM) secara umum meliputi: 1. Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan RIS-PNPM Mandiri; 2. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan
program kepada seluruh
masyarakat di tingkat desa; 3. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;
48 4. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana. 5. Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, KD, dan pada tanggung jawab dan
peranannya dalam pemberdayaan masyarakat; 6. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk OMS, KPP, Kader Desa, para
Aparat Desa dan Kepala Dusun; 7. Secara khusus memberikan pembinaan kepada Kader desa sebagai pengganti
FM pada saat program selesai 8. Berkoordinasi
dengan TAMK, DPIU, dan Satker kabupaten, untuk
kelancaran kegiatan; 9. Menyampaikan laporan bulanan kepada Satker Provinsi yang berisikan
catatan harian yang dilengkapi dengan risalah Rapat Dua (2) Mingguan di tingkat kabupaten yang telah dilengkapi dengan tanda tangan PPK Kabupaten, DPIU dan TAMK.
4.1.1.4. Bisnis Proses RIS-PNPM RIS-PNPM sebagai sebuah proyek dalam mencapai tujuannya telah diatur berdasarkan bisnis proses yang ada didalam buku panduan RIS-PNPM. Bisnis proses dalam buku panduan RIS-PNPM dinamakan dengan tahapan kegiatan. Berikut pada gambar 4.1. adalah bisnis proses proyek RIS-PNPM.
49
Gambar 4.1. Tahapan Kegiatan RIS-PNPM
Pada gambar diatas terlihat bahwa tahapan kegiatan pada RIS-PNPM terkait satu sama lainnya dimana tahapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan urutan seperti pada gambar. Tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan difasilitasi oleh FM. Tahapan kegiatan tersebut dibagi oleh tiga tahapan kegiatan besar dan beberapa sub tahapan kegiatan operasional; a. Tahapan Penyiapan dan Mobilisasi Masyarakat yang terdiri dari kegiatan; 1. Rembug penyiapan warga, 2. Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas,
50
3. Musyawarah Desa I yang bertujuan untuk membentuk OMS dan pemilihan KD. b. Tahapan Perencanaan Partisipatif, terdiri atas kegiatan; 1. Survey Kampung Sendiri, 2. Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan, 3. Muysawarah Desa II dengan tujuan perumusan prioritas masalah infrastruktur di desa, perumusan Progran Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) serta pemilihan infrastruktur yang akan dibangun, 4. Penyusunan usulan PJM, 5. Penysunan usulan RKM, 6. Verifikasi PJM dan RKM, 7. Finalisasi PJM dan RKM, 8. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB. c. Tahapan Pelaksanaan Fisik, terdiri atas kegiatan; 1. Musyawarah Desa III dengan tujuan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pembentukan KPP, 2. Penandatanganan Kontrak Kerja, 3. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, 4. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, 5. Informasi Pelaksaan/Pelaporan Kegiatan, 6. Rembug Warga Pelaksanaan.
51
d. Tahapan Pasca Pelaksanaan Fisik, terdiri atas kegiatan; 1. Musyawarah Desa IV dengan tujuan laporan pertanggungjawaban OMS tentang hasil pelaksanaan kegiatan, 2. Serah Terima Infrastruktur Terbangun, 3. Operasional Infrastruktur dan Pemeliharaan.
4.1.2. Analisa Sistem Eksisting
Dari studi literatur dan wawancara dengan TL dan TA RIS-PNPM, penulis dapat menggambarkan sistem yang sedang berjalan sekarang seperti pada gambar dibawah.
Gambar 4.2. Sistem yang sedang berjalan
52
Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa data-data dari desa akan dikumpulkan oleh FM dan diteruskan untuk dianalisa dan direkapitulasi oleh Tenaga Ahli Kabupaten (TAMKab). Jumlah FM di setiap kabupaten bervariasi seperti terlihat pada tabel dibawah:
Tabel 4.1. Jumlah FM RIS-PNPM No
Propinsi
Kabupaten
Jumlah FM
1 Riau
Bengkalis
8
2 Riau
Indragiri Hilir
50
3 Riau
Indragiri Hulu
56
4 Riau
Kampar
52
5 Riau
Kepulauan Meranti
6 Riau
Kuantan Singingi
43
7 Riau
Pelalawan
26
8 Riau
Rokan Hilir
20
9 Riau
Rokan Hulu
40
10 Riau
SIAK
36
11 Jambi
Bungo
9
12 Jambi
Kerinci
30
13 Jambi
Kota Sungai Penuh
18
3
53
No
Propinsi
Kabupaten
Jumlah FM
14 Jambi
Sarolangun
20
15 Jambi
Tanjung Jabung Timur
15
16 Jambi
Tebo
16
17 Sumatera Selatan
Banyu Asin
25
18 Sumatera Selatan
Empat Lawang
26
19 Sumatera Selatan
Lahat
33
20 Sumatera Selatan
Muara Enim
50
21 Sumatera Selatan
Musi Banyuasin
16
22 Sumatera Selatan
Musi Rawas
29
23 Sumatera Selatan
Ogan Ilir
14
24 Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir
10
25 Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu
15
26 Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan
32
27 Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur
32
28 Lampung
Lampung Selatan
8
29 Lampung
Lampung Tengah
52
30 Lampung
Lampung Timur
16
31 Lampung
Lampung Utara
4
32 Lampung
Mesuji
22
33 Lampung
Pesawaran
34
54
No
Propinsi
Kabupaten
Jumlah FM
34 Lampung
Pringsewu
10
35 Lampung
Tanggamus
58
36 Lampung
Tulangbawang
22
37 Lampung
Tulangbawang Barat
20
Jumlah
970
Sumber: Report RIS-PNPM
Data-data yang telah disampaikan oleh FM akan diolah oleh TAMK. Dari studi literatur tentang proyek pada buku pedoman, data-data tersebut meliputi data Profil Desa, Tahapan Kegiatan, Monitoring Kegiatan, Keuangan dan Infrastruktur. Setelah data diolah oleh TAMK, data akan diteruskan kepada TA RPMC di propinsi melalui email. Data-data yang didapat tersebut akan diolah lagi dan diteruskan lagi kepada NPMC melalui email. NPMC sebagai stakeholder fungsional di tingkat pusat akan mengolah data tersebut dan memberikan laporan pelaksaan program secara Nasional, Propisi dan Kabupaten kepada PCMU. Dari uraian tersebut terlihat bahwa pengiriman data secara manual mulai dari TAMK sampai dilaporkan kepada PCMU sangat lambat sekali. Keterlambatan pelaporan kegiatan mengakibatkan ketidak sesuaian informasi dan ketidak harmonisan koordinasi antara pengambil kebijakan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
55
4.1.3. Strategic Grid McFarlan
Dalam
menjalankan
proses
menggunakan spreadsheet dan
bisnisnya,
email.
Dan
proyek
RIS-PNPM
hanya
dalam membuat dokumentasi
menggunakan aplikasi word processing. Berdasarkan Ward and Peppard (2002, hal. 42-43), dapat disimpulkan aplikasi yang digunakan termasuk pada kuadran support dimana menunjukkan kurangnya aplikasi yang dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan dapat menjadikan proses bisnis berjalan secara efesien dan efektif.
Gambar 4.3. Strategic Grid McFarlan
4.1.4. SWOT
Berikut adalah matrik SWOT yang dapat penulis susun menurut template SWOT yang dikemukakan oleh Albert Humphrey;
Tabel 4.2. Analisa SWOT Helpful
Harmful
Helpful attributes of the organization
Harmful attributes of the organization
Internal
Strengths
Weaknesses
Internal Origin to achieving the objective
• Panduan pelaksanaan yang lengkap sehingga • Stakeholder mempunyai pemahaman yang berbeda-beda memudahkan pembuatan sistem yang sesuai dengan tentang sistem informasi. kebutuhan proyek. • Variabel yang sangat banyak dalam pelaksanaan proyek • Dukungan yang kuat dari stakeholder untuk dan penilaian kinerja yang komplek. membuat system aplikasi RIS-PNPM.
External
Opportunities
Threats
External Origin to achieving the objective
• Teknologi dengan open source support.
• Infrastruktur telekomunikasi yang kurang bagus pada kabupaten sasaran RIS-PNPM.
56
57
Tabel 4.3. Pemecahan masalah dengan analisa SWOT
Strengths Opportunities
Dengan
adanya
dukungan
Weaknes kepustakaan
yang Input data akan dilaksanakan oleh staf yang ikut dalam proyek
lengkap dan dukungan stakeholder, maka dapat sehingga fungsi stakeholder lebih dipusatkan pada pengambilan dikembangkan
aplikasi
DSS
menggunakan keputusan dengan bantuan aplikasi yang dibangun dengan
teknologi Opensource yang relative murah. Threats
Dengan
dukungan
penuh
dari
interface yang user friendly.
stakeholder, Dengan interface yang ringan menjadikan aplikasi mudah
kelemahan infrastruktur telekomunikasi bisa diatasi dibuka dan dukungan staf Tenaga Ahli di tiap-tiap kabupaten dengan penambahan alat telekomunikasi.
untuk membantu stakeholder.
58
Berdasarkan
analisa
SWOT
diatas,
maka
didapatkan
perencanaan-
perencanaan untuk pemilihan hardware dan software yang seuai untuk proyek RISPNPM.
4.2. Penetapan Pengguna Aplikasi, Skema, Hardware dan Software
4.2.1. Pengguna Aplikasi
Dari studi literatur dan analisa SWOT, penulis dapat menetapkan pengguna aplikasi menjadi dua kelompok besar yaitu stakeholder dan administrator seperti terinci pada tabel berikut;
Tabel 4.4. Pengguna Aplikasi MIS dan DSS N
Jabatan
Keterangan
o 1
Stakeholder 1
User yang berada di tingkat pusat dan bertugas pada pemantauan proyek dan pengambilan keputusan untuk tingkat nasional.
2
Stakeholder 2
User yang berada di tingkat propinsi dan bertugas untuk pemantauan proyek di tingkat propinsi dan pengambilan keputusan ditingkat propinsi
3
Administrator 1
User yang bertugas untuk mengisi dan memantau data yang
59
berada pada tingkat propinsi. 4
Administrator 2
User yang bertugas untuk mengisi dan memantau data yang berada pada tingkat kabupaten.
4.2.2. Skema Pelaporan Baru
Hu, H., & Vahidov, R. (2011) mengemukakan bahwa sistem bisnis dan organisasi yang komplek, membuat sistem keputusan terpusat adalah keputusan yang sangat tepat. Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh peneliti tersebut, penulis merancang skema DSS yang terpusat yang mampu memberikan kebutuhan data secara realtime seperti terlihat pada gambar dibawah;
Gambar 4.4. Skema baru Sistem Informasi Management RIS-PNPM
60
Dengan skema tersebut, data pada masing-masing kabupaten langsung diinput kedalam database yang ada di pusat oleh pengguna administrator 2. Data-data tersebut akan diverifikasi oleh administrator 1 yang berada di tingkat propinsi. Dan secara realtime, pengguna stakeholder 2 dan stakeholder 1 melihat informasi dan melakukan implementasi DSS dilapangan sesuai dengan ruang lingkup masingmasing stakeholder. Secara keseluruhan aplikasi ini diberi nama MIS Terpadu RIS-PNPM.
4.2.3. Hardware dan Software
Dengan banyaknya desa dan sistem koordinasi antar propinsi dan banyaknya stakeholder yang terlibat, penggunaan sistem informasi online menjadi hal yang harus dilakukan. Perencanaan sistem operasi online ini memerlukan sebuah server yang cukup untuk menampung 3 buah aplikasi online dengan user kurang lebih 500 orang yang online secara bersamaan. Server tersebut direncanakan dengan spesifikasi; Tabel 4.5. Spesifikasi Server
Processor
Intel Xeon 3210 2.13 GHz cache 8MB 1066MHz
Motherboard
Intel Server Board S3000AHLC
Chipset Motherboard
Intel S3000 Server Chipset
61
Memory (RAM)
● 4x DIMM Slot for DDR2 memory interface ● Dual Channel Mode ● Using DDR2 Visipro 512MB x 2u ECC PC 4200
Ethernet Connector
2x Intel Gigabit NIC 10/100/1000 ● 1x PCIExpress x8 ● 1x PCIExpress x4 ● 1x PCI Express x1 ● 2x PCI 32bit/33MHz
Video Memory Storage System
16 MB ATI ES1000 Video Memory ● 4x SATA II 3G Port up To 2 Terrabyte (4x500GB) ● Integrated RAID 0, 1, 10 ● Using 3x Seagate Barracuda ES 250GB SATA II 3G
Chassis & Power Supply
● Tower Chasiss 500 Watt ● PSU active PFC +12v1 +12v2 (Dual Tunnel 12 volt)
Untuk OS, penulis memilih Linux Ubuntu Server 11.10 32-bit yang telah teruji oleh komunitas Ubuntu. Untuk menjalankan fungsi server, penulis merencanakan menggunakan service-service Apache, MySql dan PHP. Perpaduan tersebut lebih dikenal dengan nama Linux-Apache-MySql-PHP (LAMP) server.
Pemilihan Server dengan kombinasi LAMP karena beberapa alasan; ● Stabil
62
● Rendah Biaya ● Mudah digunakan ● Mudah beralih antar host ● Skalabilitas Server LAMP tersebut collocation pada sebuah perusahaan penyedia hosting yang berada di Indonesia Internet Exchange (IIX). Pemilihan collocation server didasari oleh alasan stabilitas bandwith yang ditawarkan karena lokasi penempatan server sangat dekat dengan IIX.
4.3. Perancangan Decision Support System
4.3.1. Intelligence Phase
Proses pembuatan DSS diawali dengan phase intelligence dan phase ini dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil mulai dari ogranizational objectives. Berikut adalah flowchart template pada intelligence phase;
63
Gambar 4.5. Flowchart template untuk phase intelligence
Dari flowchart template untuk intelligence phase, tahapan pertama yang dilakukan aplikasi adalah membaca organizational objectives. Untuk mempermudah perancangan DSS, selanjutnya pada perancangan aplikasi ini dikelompokkan berdasarkan organizational objectives. Dari studi literatur yang dipelajari, proyek ini adalah proyek sosial yang didanai oleh pemerintah melalui bantuan ADB sehingga organizational objectives
64
tidak mencakup keuntungan dengan orientasi uang, tetapi tujuan tersebut lebih bersifat kepada sosial. Organizational objectives yang ingin dicapai oleh proyek adalah; 1. Pemberdayaan masyarakat; partisipasi perempuan pada setiap tahapan kegiatan, keterlibatan perempuan pada organisasi proyek, keterlibatan masyarakat miskin dan penyerapan tenaga kerja masyarakat miskin,
Tabel 4.6. Organizational Objectives RIS-PNPM N
Organizational objectives pada Pemberdayaan Masyarakat
Target
o 1
Ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan kegiatan
Jadwal proyek
2
Partisipasi perempuan pada Rembug Persiapan Warga
> 40%
3
Partisipasi perempuan pada Musyawarah Desa 1
> 40%
4
Partisipasi masyarakat miskin pada Musyawarah Desa 1
> 40%
5
Partisipasi perempuan pada Musyawarah Desa 2
> 40%
6
Partisipasi masyarakat miskin pada Musyawarah Desa 2
> 40%
7
Partisipais perempuan pada Musyawarah Desa 3
> 40%
8
Partisipasi masyarakat miskin pada Musyawarah Desa 3
> 40%
9
Partisipasi perempuan pada Musyawarah Desa 4
> 40%
10 Partisipasi masyarakat miskin pada Musyawarah Desa 4
> 40%
11 Partisipasi perempuan pada Organisasi Masyarakat Setempat > 40% (OMS)
65
N
Organizational objectives pada Pemberdayaan Masyarakat
Target
o 12 Partisipasi
perempuan
pada
Kelompok
Pengguna
dan > 40%
Pemelihara (KPP) 13 Keterlibatan
masyarakat
miskin
pada
pembangunan Sesuai RAB
infrastruktur
Berikut adalah flowchart untuk organizational objectives ketepatan waktu pelaksanaan tahapan kegiatan untuk Musyawarah Desa 1. Dan flowchart ini juga dapat dijadikan template untuk tahapan kegiatan RIS-PNPM lainya;
66
Gambar 4.6. Flowchart ketepatan waktu pelaksaan tahapan kegiatan pada Musyawarah Desa 1 untuk intelligence phase
Berikut adalah flowchart untuk keterlibatan perempuan pada Musyawarah Desa 1 yang dapat digunakan untuk pemodelan flowchart pada hampir semua
67
organizational objectives pada bagian pemberdayaan masyarakat, kecuali keterlibatan masyarakat miskin pada pembangunan infrastruktur;
Gambar 4.7. Flowchart keterlibatan perempuan pada Musyawarah Desa 1 untuk intelligence phase
68
Berikut adalah flowchart untuk organizational objectives keterlibatan masyarakat miskin pada pembangunan infrastruktur;
Gambar 4.8. Flowchart keterlibatan masyarakat miskin pada Musyawarah Desa 1 untuk intelligence phase
2. Infrastruktur; ketepatan waktu pelaksanaan infrastruktur. Berikut adalah model flowchart ketepatan waktu pelaksanaan infrastruktur;
69
Gambar 4.9. Flowchart ketepatan waktu pelaksanaan infrastruktur di lapangan dengan RAB untuk intelligence phase
3. Keuangan; ketepatan waktu pencairan dana.
70
Dana bantuan untuk masing-masing desa sudah ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga organization objectives pada bagian ini hanya digunakan untuk pengambilan keputusan ketepatan waktu pencairan dana. Berikut adalah organizational objectives flowchart untuk ketepatan waktu pencairan dana;
71
Gambar 4.10. Flowchart ketepatan waktu pencairan dana untuk intelligence phase
72
4.3.2. Design Phase
Proyek pemberdayaan sebagai proyek dengan orientasi kesejahteraan sosial sering mempunyai alternatif-alternatif yang tidak dapat diformulasikan. Alternatifalternatif yang ditawarkan pada proyek pemberdayaan dibangun dalam knowledge repository dan disusun berdasarkan peringkat urgensinya. Semakin lama proyek berjalan, knowledge repository akan semakin lengkap dan pemakaian alternatifalternatif yang telah diimplementasikan berdasarkan kasus dicatat kembali kedalam database supaya tidak terjadi perulangan pada pemilihan alternatif tersebut. Secara garis besar, flowchart template untuk design phase terlihat seperti pada gambar dibawah;
73
Gambar 4.11. Flowchart template pada design phase.
74
Berdasarkan organizational objectives yang telah disusun pada intelligence phase, maka flowchart tersebut berlanjut pada design phase. 1. Pemberdayaan masyarakat;
Gambar 4.12. Flowchart keterlibatan perempuan pada Musyawarah Desa 1 untuk design phase.
Flowchart keterlibatan perempuan pada Musyawarah Desa 1 ini dapat diterapkan
pada
pemberdayaan.
semua
organizational
objectives
pada
kategori
75
2. Infrastruktur;
Gambar 4.13. Flowchart ketepatan waktu pelaksanaan infrastruktur di lapangan dengan RAB untuk design phase.
3. Keuangan;
76
Gambar 4.14. Flowchart ketepatan waktu pencairan dana untuk design phase.
4.3.3. Choice Phase
Seperti dibahas pada BAB 3, pendekatan untuk pemilihan keputusan berdasarkan search approach (Efraim Turban dan Jay E. Aronson; 2008). Search approach dengan teknik analytical yang dibuat sebagai modul pada selection of best alternative seperti terlihat pada gambar 4.15.
77
Gambar 4.15. Search approach dengan teknik analytical
Secara garis besar, flowchart template untuk choice phase terlihat seperti pada gambar 4.16. dan didalam selection of best alternative terdapat modul search approach yang digambarkan pada gambar 4.15.. Steiner, F., Hujer, T., & Tupa, J. (2012) mengemukakan bahwa dalam aplikasi DSS, ada 4 komponen penting, yaitu; sub sistem manajemen data, sub sistem model manajemen, sub sistem database knowledge dan sub sistem user interface dan sub sistem database knowledge adalah piliha yang boleh saja ada dan boleh juga tidak ada. Lebih jauh Steiner, F., Hujer, T., & Tupa, J. mengemukakan bahwa komponen database knowledge dapat memberikan pemecahan masalah dengan alternatif yang terbaik. Dengan alasan tersebut, maka search approach dengan teknik analitytical penulis padukan dengan database knowledge sehingga alternatif yang diberikan menjadi lebih baik karena telah diuji pada kasus-kasus terdahulu.
78
Gambar 4.16. Flowchart template pada choice phase.
4.3.4. Implementation Phase
Implementation phase adalah tahapan dimana pengambil keputusan menerapkan keputusan yang ada pada choice phase untuk diterapkan di lapangan. Petrusel, R., Dolean, C., Oprean, V. B., & Oprean, D. (2011) mengemukakan bahwa
79
pengambilan keputusan merepresentasikan mental seorang pengambil keputusan dalam penerapan alternatif keputusan yang dipilih. Tahapan implementasi ini tidak berhubungan langsung dengan aplikasi DSS. Tetapi jika tahapan ini mengalami kegagalan di lapangan, maka pengambil keputusan membuka kembali aplikasi DSS dan mencari alternatif keputusan baru untuk diterapkan dilapangan.
4.4. Pseudocode
Pemakaian aplikasi sangat berkaitan dengan penulisan code aplikasi sehingga untuk menulis code aplikasi, maka perlu disusun langka-langkah yang akan dilakukan user untuk menggunakan aplikasi. Langka-langkah yang dilakukan oleh user tersebut diikuti dengan pseudocode-nya sehingga memudahkan programmer dalam menulis code programnya. Langka-langkah dan peseudocode-nya diuraikan berdasarkan salah satu contoh, sebagai berikut; 1. User melakukan pemilihan menu tentang data yang ingin dilihat. Langkah yang dilakukan oleh user ini adalah sama dengan phase intelligence dalam perencangan DSS dimana phase ini diawali dengan membaca MIS/EDP yang hasil akhirnya adalah problem statement.
Contoh berikut akan menampilkan pseudocode tentang organizational objectives keterlibatan wanita dalam rembug warga;
80 Mulai; Declare jumlahPesertaWanitaYangIkutRembugPersiapanWarga; Declare jumlahPesertaYangIkutRembugPersiapanWarga; Retrieve database jumlahPesertaYangIkutRembugPersiapanWarga; Retrieve database jumlahPesertaWanitaYangIkutRembugPersiapanWarga; persentaseWanitaRembugWarga = jumlahPesertaWanitaYangIkutRembugPersiapanWarga / jumlahPesertaYangIkutRembugPersiapanWarga; If {
(persentaseWanitaRembugWarga > 40%) Print “Tidak terjadi masalah”; Selesai;
} Else { Print “Terjadi masalah”; } Selesai;
2.
Dari langkah diatas, akan terlihat adanya masalah atau tidak adanya masalah pada keterlibatan wanita dalam rembug persiapan warga. Langkah berikut yang dilakukan user adalah melakukan pemilihan terhadap masalah yang terjadi. Langkah kerja berikut berkaitan dengan design phase dan choice phase dalam perancangan DSS.
Mulai; Retrieve kriteriaPermasalahan; Retrieve semuaKeputusan berdasarkan kriteriaPermasalahan; Retrieve keputusanYangSudahDiterapkanDilapangan;
81 daftarKeputusanBaru = semuaSolusi kecuali solusiYangSudahDiterapkanDilapangan; jumlahKeputusan = count(daftarKeputusanBaru); keputusan = daftarKeputusanBaru order by prioritasKeputusan limit 1; if(jumlahKeputusan = 0) { print “Tidak ada keputusan”; Selesai; } Else { print keputusan; print jumlahKeputusan;
} Selesai;
3.
Setelah user melihat keputusan yang disarankan oleh aplikasi, maka user diharapkan melakukan penerapannya di lapangan, tetapi user juga boleh memilih keputusan yang diyakini jitu untuk diterapak di lapangan. Langkah
kerja
berikut
berkaitan
dengan
perancangan DSS.
Mulai; Request pilihan user; Retrieve daftarKeputusanBaru; If(trigger = keputusan) { Insert ke database keputusanYangSudahDiterapkanDilapangan; Selesai; }
implementasi
dalam
82 if(trigger = jumlahKeputusan) { print daftarKeputusanBaru; Request pilihan user untuk daftarKeputusanBaru; Insert ke database pilihan user dari daftarKeputusanBaru; Selesai; }
4.5. Perancangan User Interface
Aplikasi yang dibangun adalah berbasiskan web dengan menggunakan Hyper Text Processor (PHP) sebagai presentation layer. Script PHP ditulis tanpa menggunakan framework PHP. Menulis code dengan menggunakan PHP murni bertujuan untuk membuat program diakses oleh user dengan bandwith yang kecil karena user di tingkat kabupaten seringkali mengeluhkan tentang koneksi internetnya yang lambat. User interface (UI) DSS RIS-PNPM dibuat sangat sederhana dan berdasarkan langkah-langkah yang disusun berdasarkan sub-bab diatas untuk mencegah kebingungan user dalam penggunaanya. Penyusunan UI pada DSS ini tidak terpaku lagi pada organizational objectives proyek, tetapi proses yang terjadi pada system tetap berdasarkan organizational objectives. Berikut akan disajikan UI pada DSS RIS-PNPM; ● UI untuk ketepatan waktu tahapan kegiatan. Untuk mendapatkan keputusan yang disediakan oleh program, pengguna harus melalui 2 proses pada UI. Dimana proses pertama adalah UI yang menampilkan statemen permasalahan dan proses kedua adalah UI untuk keputusan yang diambil.
83
Gambar 4.17. UI problem statement pada tahapan kegiatan terlihat pada indikator merah
Gambar 4.18. UI DSS pada ketepatan waktu pelaksanaan tahapan kegiatan
● UI untuk partisipasi perempuan pada rembug persiapan warga dan masyarakat miskin.
84
Gambar 4.19. UI problem statement pada Rembug Persiapan Warga
Gambar 4.20. UI DSS pada partisipasi perempuan pada Rembug Persiapan Warga
Gambar 4.21. UI DSS pada partisipasi masyarakat miskin pada Rembug Persiapan Warga
● UI untuk partisipasi perempuan pada rembug persiapan warga dan masyarakat miskin.
85
Gambar 4.22. UI problem statement pada ketepatan waktu pelaksanaan fisik
Gambar 4.23. UI DSS pada ketepatan waktu pelaksanaan fisik.
● UI untuk ketepatan waktu pencairan dana.
Gambar 4.24. UI problem statement pada ketepatan waktu penyerapan
86
Gambar 4.25. UI DSS pada ketepatan waktu penyerapan
4.6. Implementasi Sistem
Secara keseluruhan MIS dan DSS RIS-PNPM telah berajalan dengan baik. Adapun tahapan implementasi MIS RIS-PNPM tersebut seperti telihat pada tabel 4.4
Tabel 4.7. Jadwal implementasi MIS RIS-PNPM Tahapan Persiapan Analisa sistem yang sedang berjalan Studi literatur RIS-PNPM dan interview dengan pelaku RIS-PNPM Design Sistem Bisnis proses baru
Durasi 17 hari 2 hari 15 hari 95 hari 15 hari
87
Coding
80 hari
Implementasi Sistem
12 hari
Testing & Revisi
10 hari
Pelatihan
1 hari
Launching
1 hari 124 hari
Implementasi sistem baru seringkali mendapat resistensi dari pemakai. Tetapi sistem yang dibangun ini mendapatkan sambutan yang baik oleh pemakai. Pemakai mendapatkan pengalaman baru dalam bekerja. Pemakai sering Mereka sangat senang sekali karena bisa bekerja secara online, kolaboratif dan bekerja darimanapun mereka berada dengan tambahan koneksi internet. Fitur-fitur yang ditawarkan dalam sistem cukup banyak. Fitur chatting dengan super admin dan forum antar pelaku RIS-PNPM sering memberikan input dan evaluasi dari MIS dan DSS. Perubahan dan penambahan modul berajalan dengan sangat mulus karena berada pada server side. Penulis juga memberikan 2 sub domain untuk MIS. Sub domain pertama adalah sub domain utama MIS dan sub domain kedua adalah sub domain pengembangan MIS.
88
4.7. Key Performance Indicator
Penilaian kinerja aplikasi dalam tujuannya untuk membantu mewujudkan visi dan misi proyek memerlukan indikator-indikator pencapaian. Dalam hal ini ADB sebagai pemberi pinjaman lunak, telah menetapkan indikator tersebut melalui indikator pencapaian kinerja RIS-PNPM dengan template yang diambil pada Inception Report RIS-PNPM terlampir. Untuk menilai keberhasilan tersebut, penulis mengambil data-data dari aplikasi yang sudah berjalan. Data-data tersebut dapat dilihat pada lampiran dan berikut adalah hasil pengolahan data-data tersebut kedalam tabel Key Performace Indicator (KPI);
Tabel 4.8. RIS-PNPM Key Performance Indicator Target No
Key Performance Indicator
Bobot
Skor Realisasi
Skor
Minimum 1
Proporsi FM Perempuan
7
30%
Akhir 31.06%
1.04
7.25
Tingkat kehadiran perempuan dan warga miskin dalam tahapan kegiatan RIS-PNPM 2 Mandiri
2.1. Rembug Warga Persiapan
5
40%
41.05%
1.03
5.13
2.2. Sosialisasi Desa
5
40%
36.33%
0.91
4.54
2.3. Musyawarah Desa I
5
40%
36.69%
0.92
4.59
2.4. Musyawarah Desa II
8
40%
36.22%
0.91
7.24
2.5. Musyawarah Desa III
8
40%
39%
0.98
7.82
89
Target No
Key Performance Indicator
Bobot
Skor Realisasi
Skor
Minimum 2.6. Musyawarah Desa IV 3
4
40%
Akhir 38%
0.95
3.82
Tingkat Partisipasi perempuan dalam pengorganisasian kegiatan RIS-PNPM 3.1. Proporsi perempuan dalam 8
40%
34.82%
0.87
6.96
5
40%
28.20%
0.71
3.53
OMS 3.4. Proporsi perempuan dalam KPP 4
Kelembagaan dan penerima manfaat program RIS-PNPM 4.1. Jumlah KD (Relawan), 5
22,500
18,174
0.81
4.04
4.2. Jumlah OMS terbentuk
8
1,500
1,500
1.00
8.00
4.3. Jumlah KPP terbentuk
8
1,500
1,500
1.00
8.00
304,850,0
323,325,0 1.06
8.48
00,000
00,000
8
165,000
161,833
0.98
7.85
8
80%
87%
1.09
8.70
termasuk anggota OMS dan KPP
Penyerapan dana BLM per5
8 Desember 2011
6
Kegiatan Infrastruktur 6.1. Jumlah tenaga kerja terserap 6.2. Progress Fisik per-Desember 2011 minimal 80% 100
95.94
Skor akhir yang didapat berdasarkan KPI RIS-PNPM adalah 95,94 yang berarti pencapaian kinerja RIS-PNPM adalah sangat bagus.
