BAB IV PEMBAHASAN
4.1. Pertimbangan
Putusan
Hakim
terhadap
Korban
Penyalahgunaan
Narkotika Berdasarkan Sema Nomor. 4 Tahun 2010 Pertimbangan putusan merupakan hal prinsip dalam suatu tatanan hukum acara yang ada di Indonesia dalam hal ini hukum acara pidana, dan menjadi suatu rekomendasi prinsip serta membawa pada suatu dampak putusan yang mengikat. Berbicara persoalan pertimbangan Putusan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan
hakim terhadap
Sema Nomor. 4 Tahun 2010
dalam hal pertimbangan hakim. Menurut Ilham36 pengaruh SEMA No 4 Tahun 2010 terhadap pertimbangan putusan Hakim karena SEMA merupakan salah satu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan terhadap suatu putusan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi berdasarkan penelitian penulis yang juga dijelaskan oleh Ilham bahwa pertimbangan Putusan hakim dalam perkara pernyalahgunaan narkotika No. 95/Pid.B/2011/PN tidak dilakukan berdasarkan SEMA dengan alasan bahwa selain SEMA masih ada aturan yang lebih tinggi daripada SEMA. Dimana dalam melakukan pertimbangan putusan, Hakim lebih mengacu pada KUHAP karena pembuktiannya dapat terpenuhi. Selain KUHAP
36
Ilham, Hakim Anggota Pegadilan Negeri Limboto, wawancara, 11 juni. 2013
40
Hakim mengacu pada Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dijelaskan dalam Pasal 112 yang berbunyi: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Adapun pembuktian dalam pertimbangan putusan Hakim dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 tentang alat-alat bukti antara lain sebagai berikut: 1. Keterangan saksi yakni Dalam Pasal 185 ayat: (1) keterangan saksi nyatakan di sidang pengadilan; (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepdanya; (3) ketentuan bagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya; 41
(4) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu; (5) baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi; (6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh diperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yag lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain. Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang menyatakan suatu proses perbuatan pidana yakni dalam hal pendistribusian narkotika jenis sabu saat itu yang dinyatakan oleh pihak polisi diperintahkan oleh terdakwa,sedangkan
42
saksi Rahman Suaib alias Ono yang diakuinya tidak mengetahui isi dari paket yang dijemputnya JNE, mengakibatkan tertangkapnya saksi Ono, juga Elfin Adipu alias Fin yang tidak lain adalah istri dari terdakwa dari keseluruhan keterangan saksi yakni kejadian tersebut merupakan instruksi ataupun perintah dari terdakwa. 2. Keterangan ahli yakni dalam pasal 186 keterangan ahli ialah apa yang dinyatakan disidang pengadilan. Berdasarkan keterangan saksi ahli yang mengacu pada laporan hasil pengujian laboratorium dari balai pengawasan obat dan makanan (POM) di gorontalo, No: PM.01.05.102.04.11.0834 tertanggal 4 april 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji Drs. Abdul Rahim, Apt, MS.i, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: a) Pemberian : Serbuk Kristal berwarna putih berbau khas; b) Bobot Kotor : 0,2431; c) Identifikasi : Positif mengandung Zat Metamfetamin (Sabu); d) Metode/Pustaka: Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri/MA PPOMN 21/M/98 e) Kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin (Sabu). Sehingga tergolongkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika.
43
3. Bukti surat dalam pasal 187, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan; c) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Berdasarkan penjelasan tentang bukti surat bahwa dalam perkara pidana pidana No. 95/Pid.B/2011/PN tentang penyalahgunaan narkotika dimana dalam kasus ini tentang adanya pembuktian surat sudah cukup untuk dijadikan alat bukti dilihat dari bukti surat berupa:
44
1. Berita acara pemeriksaan barang Nomor 92/OP.215020/III/2011 tanggal 31 maret 2011 yang ditanda tangani oleh Teguh, SE selaku pimpinan cabang penggadaian Gorontalo selatan, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dan diperoleh hasil: 1 (satu) paket kecil barang yang diduga sabu dengan berat kotor 0,200 gram (termasuk pembungkus plastic); 2. Laporan hasil pegujian laboratorium dari balai pengawasan obat dan makanan (POM) di Gorontalo, Nomor: PM.01.05.102.04.11.0834 tertanggal 04 april 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji Drs. Abdul Rahim, Apt, Msi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1) Pemerian
:serbuk Kristal berwarna putih berbau khas
2) Bobot kotor
: 0,2431;
3) Identifikasi
: positif mengandung zat metamfetamin (sabu);
4) Metode/pustaka: reaksi warna, KLT, spektrofotometri/MA PPOMN 21/N/98; 5) Kesimpulan
: contoh tersebut diatas mengandung metamfetamin
(sabu). 4. Petunjuk yakni berdasarkan pasal 188: (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
45
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; (2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) tentang petunjuk yang terdiri dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, bahwa dalam perkara pidana No. 95/Pid.B/2011/PN tentang penyalahgunaan narkotika telah terpenuhi, diantaranya keterangan saksi yang terdiri dari beberapa orang saksi yang berdasarkan dakwaannya penuntut umum mengajukan alat bukti 5 (lima) orang saksi yaitu: Awaludin Kanur alias Anung, Rahmat Paulutu alias, Rahim Suaib alias Ono, Eflin Adipu Fin dan Jaruwadi alias Jaru yang telah didengar keterangan masing-masing dipersidangan. bukti surat yang terdiri dari BAP Berita acara pemeriksaan barang Nomor 92/OP.215020/III/2011 tanggal 31 maret 2011 yang ditanda tangani oleh Teguh, SE selaku pimpinan cabang
46
penggadaian Gorontalo selatan, serta bukti surat lainnya yang terkait dengan perkara pidana penyalahgunaan narkotika. Serta alat bukti terdiri dari keterangan terdakwa dimana terdakwa membenarkan semua tuntutan yang dibebankan kepadanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi. 5. Keterangan terdakwa yakni berdasarkan Pasal 189: (1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; (2) keterangan terdakwa yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk membantu menemuka bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya; (3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; (4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakuka perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan penjelasan mengenai keterangan terdakwa dalam perkara pidana Nomor: 95/Pid.B/2011/PN.LBT tentang penyalahgunaan narkotika dimana dalam proses persidangan di Pengadilan Limboto terdakwa membenarkan semua tuntutan yang dibebankan kepadanya yang dilihat berdasarkan penjelasan-penjelasan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.
47
Dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti serbuk shabu-shabu (metanfetamina) dengan berat bersih 0,200 gr (nol koma dua gram) adalah milik terdakwa yang dikirim dari laki-laki Fahmi dari Jakarta, yang sesuai dengan lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika tanggal 12 oktober 2009 pada angka 61 adalah termasuk narkotika golongan I, yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,
sehingga terdakwa yang adalah masyarakat biasa tidak
berhak memiliki atau atau mempunyai kewenangan atau izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I serta terdakwa sebelum mengambil paket tersebut mengetahui kalau isi paket tersebut adalah barang-barang terlarang yakni narkotika. dengan terpenuhinya semua unsure Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yag didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim berdasarkan barang bukti antara lain sebagai berikut: 1. 1 (satu) buah bungkusan paket berwarna cokelat;
48
2. 1 (satu) buah plastic berlogo JNE; 3. 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna biru dongkerada tulisan angka 83 dibagian dadanya; 4. 3 (tiga) buah kartu simpati dengan nomor 082125396546, 081244101010 da kartu simpati namun sudah terblokir dengan angka belakang kart 6210139562493222; 5. 2 (dua) buah jarum benang ukuran kecil; 6. 1 (satu) buah paket kecil berisi serbuk bening. 7. 1 (satu) buah tanda terima dari JNE; 8. 1 (satu) buah slip transfer ATM berwarna putih tertanggal 23 maret 2011; 9. 1 (satu) buah slip setoran bank BRI berwarna kuning tertanggal 23 maret 2011; 10. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam type 2360 yang di dalamnya terdapat sebuah kartu simpati dengan nomor 081325396547; 11. 1 (satu) buah handphone merk nokia type E71 warna merah maron kartu chip simpati nomor 082195227722; 12. 1 (satu)
buah handphone merk sonny ericsson type K610 warna merah
dengan kartu chip As nomor 0852564502993; 13. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat. Dalam
menjatuhkan
putusan
ada
hal
yang
memberatkan
dan
meringankan terdakwa yang Hakim dapat pertimbangkan yaitu sebagai berikut:
49
1. Hal-hal yang memberatkan: a. Bahwa perbuatan terdakwa, bertentangna dengan upaya pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; b. Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental generasi mudah serta orang lain yang menggunakan secara sah narkotika 2. Hal-hal yang meringankan: a. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; b. Terdakwa belum pernah dihukum. Dalam hal melakukan pertimbangan putusan pada perkara penyalahgunaan narkoitka, tentunya merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh Hakim. Hal ini, diakibatkan banyaknya aturan yang mengacu dalam pengaturan hukumnya diantaranya tercantum dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, KUHAP tentang pembuktian, serta SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang adanya panti Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan penjelasan mengenai putusan Hakim berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010 penulis dapat menarik
kesimpulan
bahwa
putusan
hakim
dalam
perkara
pidana
No.
95/Pid.B/2011/PN. LBT tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan penelitian penulis bahwa dalam melakukan pertimbangan putusan perkara penyalahgunaan narkotika tersebut tidak diputus berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010 meskipun dalam penjelasan yang dikatakan sebelumnnya SEMA juga merupakan salah satu dasar dalam perkara penyalahgunaan narkotika, hal ini
50
dikarenakan adanya alasan bahwa masih ada Undang-undang yang lebih tinggi daripada SEMA dimana dalam pembuktiannya tersebut sesuai dengan perkara tindak penyalahgunaan narkotika, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tercantum dalam Pasal 184 mengenai pembuktian terhadap perkara pidana tersebut dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 112 ini banyak mendukung dan memiliki peluang besar dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut. Dengan adanya hal ini maka hakim memutus perkara pidana penyalahgunaan narkotika tidak berdasarkan SEMA. 4.2.
Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Limboto Kasus narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dengan terdakwa telah diputus oleh hakim pengadilan negeri limboto pada tanggal 07 november 2011 oleh ketua majelis, Djainuddin karanggusih, SH,MH. Zaufi Amri, SH dan Ilham, SH masingmasing selaku hakim anggota dengan di bantu oleh Rahmuna yusuf sebagai panitera pada pengadilan negeri tersebut di hadiri oleh Heri Zuniarto, SH selaku penuntut umum pada kejaksaan negeri limboto serta terdakwa dengan di damping penasihat hukumnya. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman”. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah), dengan
51
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan penjara. Menetapkan lamanya pidana pidana yang dijatuhkan dikurungkan seluruhnya dari masa selama terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hokum lain yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim dituntut untuk bekerja secara professional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenarann dan keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan selama ini, dengan berpedoman pada hokum, Undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam diri Hakim diemban suatu amanah agar peraturan Perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan Perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan (moral justice) dan mengenyampingkan hukum
atau
peraturan Perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice).
52
Berdasarkan putusan hakim dalam perkara pidana tentang penyalahgunaan Narkotika dengan Nomor: 95/Pid.B/2011/PN.LBT bahwa pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Hakim berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dengan cara sebagai berikut: 1. Tahapan Menganalisis Perbuatan Pidana Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan segi tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenui unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsure dalam perbuatan pidana sebagaiman terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsure umum dan unsure batasan pengertian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai tahapan menganalisis perbuatan pidana dalam hal ini dilakukan pula pada perkara pidana penyalahgunaan narkotika nomor: 95/Pid.B/2011/PN.LBT dimana dalam mempertimbangkan putusan yang dilakukan oleh Hakim pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa hal ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya keterangan saksi,
53
keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk dan keterangan ahli. Selain itu juga ada beberapa bukti umum yang dapat memperkuat terdakwa dalam melakukan perkara tersebut yakni dalam Pasal 184 ayat (2) yaitu diantaranya: a. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam type 2360 yang di dalamnya terdapat sebuah kartu simpati dengan nomor 081325396547; b. 3 (tiga) buah kartu simpati dengan nomor 082125396546, 081244101010 dan kartu simpati; c. 2 (dua) buah jarum benang ukuran kecil; d. 1 (satu) buah paket kecil berisi serbuk bening; e. 1 (satu) buah slip transfer ATM berwarna putih; f. 1 (satu) buah slip setoran bank BRI berwarna kuning; g. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat; h. 1 (satu) buah tanda terima dari JNE; i. 1 (satu) buah bungkusan paket berwarna cokelat; j. 1 (Satu) buah bungkusan plastic berlogo JNE; k. 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna biru dongker ada tulisan angka 83 dibagian dadanya; l. 1 (satu) bua hanphone merk nokia type E71 warna merah maron; m. 1 (satu) buah hanphone merk sony ericsson type K610 warna merah.
54
Dari bukti-bukti yang ada dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan
oleh
terdakwa
maka
terdakwa
telah
memenuhi
unsure-unsur
pemindanaannya. 2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki
apakah
terdakwa
yang
melakukan
perbuatan
pidana
dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannnya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (asas geen straf zonder schuld). Dengan melihat putusan yang ada dimana dalam hal Hakim melihat bahwa terdakwa bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya hal ini bisa dilihat dari keterangan terdakwa dalam persidangan dan terdakwa juga membenarkan semua keterangan saksi yang dikatakan dalam persidangan tersebut. 3. Tahap Penentuan Pemindanaan Dalam hal ini jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku.
55
Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat Pasal-pasal Undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah pemindaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Melalui tahapan penentuan pemidanaan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana penyalahgunaan narkotika Nomor: 95/Pid.B/2011/PN.LBT dalam tahapan penentuan pemidanaan dimana Hakim memutus berdasarkan tuntutan Jaksa kepada terdakwa, adapun tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Karman Tolinggi alias Aman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Karman Tolinggi alias Aman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karman Tolinggi alias Aman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan penjara; 4. Menetapkan agar barag bukti berupa: 1. 1 (satu) buah hadphone merk Nokia warna hitam type 2360 yang didalamnya terdapat sebuah kartu simpati dengan nomor 081325396547;
56
2. 3 (tiga) buah kartu simpati dengan nomor 082125396546, 081244101010 dengan kartu simpati sudah terblokir dengan angka belakang kartu 6210139562493222; 3. 2 (dua) buah jarum benang ukuran kecil; 4. 1 (satu) buah paket kecil berisi serbuk bening; 5. 1 (satu) buah tanda terima dari JNE; 6. 1 (satu) buah bungkusan paket berwarna cokelat; 7. 1 (satu buah bungkusan plastic berlogo JNE; 8. 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna biru dongker; 9. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah maron type E71 dengan kartu chip simpati nomor 082195227722; Dirampas untuk dimusnahkan; 10. 1 (satu) buah slip transfer ATM berwarna putih tertanggal 23 maret 2011; 11. 1 (satu) buah slip setoran bank BRI berwarna kuing tertanggal 23 maret 2011; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa Karman Tolinggi alias Aman; 12. 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson warna merah type K610 dengan nomor kartu 0852564502993; Dikembalikan kepada saksi Rahim Suaib alias Aman; 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu ratus rupiah);
57
Dalam hal penentuan pemindanaan Hakim juga dapat melihat hal-hal yang memberatkan dan meringkan terdakwa untuk dihukum adapun yang hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang baginya; 2. Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental generasi muda serta orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkotika. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain sebagai berikut: 1. Terdakwa bersikat sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Disini penulis dapat menganalisis kasus, ternyata tersangka di vonis dengan pemidanaan dan tuntutan sebagai seorang pengedar narkotika golongan 1 jenis shabushabu. Padahal keyataanya dengan barang bukti yang ada pada terdakwa, shabu seberat 0,200 gr (nol koma dua gram) karena dengan barang bukti yang sedikit tersebut hanyalah untuk di nikmati sendiri menurut keterangan terdakwa, tetapi berdasarkan kronologi kejadian bahwa shabu tersebut dikirim melalui paket oleh terdakwa kepada istri untuk di kosumsi oleh terdakwa tetapi terlebih dahulu tertangkap tangan oleh pihak berwajib, maka telah di anggap melawan hokum dan termasuk pada perbutan pidana.
58
Dengan adanya penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan dimana dalam hal pelaksanaan pertimbangan putusan hakim dalam hal ini dilakukan dengan adanya tahapan menganalisis perbuatan pidana dimana hakim dapat melihat suatu perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana tersebut karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dapat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat umumnya,
tahapan menganalisis tanggung
jawab pidana dimana dalam hal ini hakim akan melihat apakah terdakwa benarbenar
melakukan
perbuatan
pidana
khususnya
dalam
perkara
pidana
penyalahgunaan narkotika, tahapan penentuan pemidanaan dimana dalam hal hakim memutus hukuman yang akan dibebankan kepada terdakwa dengan melihat sejauh mana kasus yang diperbuatnya dengan mempertimbangkan bagaimana terdakwa dalam melewati masa persidangan tersebut.
59
