PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari kawasan hutan guna kehidupan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan, sehingga perlu adanya langkahlangkah kongkrit terhadap pemanfaatan dan pengawasan peredaran hasil hutan ; b. bahwa sesuai kewenangan Propinsi dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu mengawasi dan memberikan pembinaan dalam rangka memperlancar peredaran hasil hutan yang masuk dan keluar dari Propinsi Jawa Timur ; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390) ; 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan ; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Wilayah Kerja Perhutani Untuk Propinsi di Wilayah Jawa ; 13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM3 Tahun 2003, Nomor 22/KPTS-II/2003 dan Nomor 33/MPP/Kep./I/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan ; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur . 3. Dinas, adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. 4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. 5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. 6. Hasil hutan, adalah hasil hutan yang berupa kayu bulat, kayu olahan dan rotan yang berasal dari hutan negara. 7. Peredaran hasil hutan, adalah lalu lintas hasil hutan baik didarat maupun di laut. 8. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan. 9. Pengukuran Hasil Hutan, adalah kegiatan untuk menetapkan volume dalam satuan m 3 untuk kayu, berat dalam satuan ton untuk rotan. 10. Pengujian Hasil Hutan, adalah kegiatan untuk menetapkan jenis, dan ukuran hasil hutan. 11. Penatausahaan Hasil Hutan adalah suatu tatanan administrasi dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu.
12. Kayu Bulat, adalah bagian dari pohon yang menjadi potongan (batang-batang bebas cabang atau ranting). 13. Kayu Olahan, adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat menjadi gergajian, serpih/chip/pulp, veneer, kayu lapis dan laminating veneer lumber. 14. Dokumen, adalah Surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau Surat keterangan lainnya. 15. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan. 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selajutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan peredaran hasil hutan dalam rangka melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil hutan. BAB III PEMERIKSAAN HASIL HUTAN Pasal 3 (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ; (2) Hasil Hutan sebelum diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, wajib dilakukan pemeriksaan ; (3) Pemeriksaan hasil hutan dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan Gudang/ Tempat Penampungan hasil hutan ; (4) Pemeriksaan hasil hutan meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap jenis, jumlah batang/keping/bundel, ukuran dan volume/berat hasil hutan. (5) Pemeriksaaan hasil hutan selama dalam pengangkutan, hanya dapat dilaksanakan ditempat tujuan SKSHH. BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN JENIS RETRIBUSI Pasal 4
(1)
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dipungut retribusi untuk pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan ;
(2) Obyek Retribusi adalah hasil hutan yang akan diangkut oleh perorangan atau badan ; (3) Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan yang akan mengangkut hasil hutan ; (4) Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah jenis Retribusi Jasa Umum. BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 (1)
Struktur tarif retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan ditetapkan tiap m3 (meter kubik) untuk kayu bulat atau kayu olahan dan tiap ton untuk rotan ;
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a.
Kayu Bulat
: Rp 3.000,00 / m3 ;
b.
Kayu Olahan
: Rp5.500,00 / m3 ;
c.
Rotan
: Rp 4.500,00 / ton. BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 6
(1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ; (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ; (4) Berdasarkan SPdORD yang telah diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dan SKRD ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur ; (6) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka; (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. BAB VII PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN Pasal 7 (1) Pembagian hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi biaya operasional adalah sebagai berikut : a) 70 % untuk Pemerintah Propinsi ; b) 30 % untuk Pemerintah Kabupaten / Kota; (2)
Pembagian hasil penerimaan retribusi diluar wilayah kewenangan Pemerintah Propinsi setelah dikurangi biaya operasional adalah sebagai berikut :
a) 30 % untuk Pemerintah Propinsi ; b) 70 % untuk Pemerintah Kabupaten / Kota;
(3)
Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada lanjut dengan Keputusan Gubernur.
ayat (1) dan (2) diatur lebih
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1)
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ; (3) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diancam pidana dan atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 9 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 10 (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan serta berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkait dengan tindak pidana retribusi Daerah ; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan secara efektif pada Januari 2004. Pasal 12 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan : Surabaya pada tanggal : 13 Oktober 2003 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO. S diundangkan di Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Ttd. H. SOEKARWO, SH. M.Hum LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 1 TAHUN 2003 SERI C Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd. INDRA WIRAGANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 090 148
Â
