BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Setelah serangkaian analisis yang telah dilakukan secara bertahap sesuai metode Robert Entman, peneliti menemukan hubungan dari tiap tahapan analisis. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada Bab 1 yang dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin berikut. Pertama, praktek jurnalisme damai yang dilakukan oleh SKH Kompas dalam pemberitaan kasus Klaim Tari Pendet sebagai budaya Malaysia dilakukan dengan matang dimulai dari proses awal produksi berita. Penerapan jurnalisme damai yang masuk ke dalam humanisme transidental SKH Kompas wajib dilakukan oleh seluruh awak redaksi. Dalam kasus klaim Tari Pendet ini, SKH Kompas tidak mengeluarkan pemberitaan yang dapat semakin memicu emosi masyarakat Indonesia atas tindakan Malaysia. SKH Kompas justru lebih menampilkan situasi seni budaya Indonesia, kinerja pemerintah, dan cara-cara untuk menyelesaiakan permasalahan Tari Pendet ini. Peredaman masalah dilakukan oleh SKH Kompas karena SKH Kompas menyadari sudah ada kemarahan dalam diri masyarakat Indonesia terhadap Malaysia. Melalui penelitian ini peneliti melihat bahwa jurnalisme damai juga dapat diterapkan pada pemberitaan mengenai permasalahan budaya, tidak hanya permasalahan yang mengandung konflik fisik saja. Dalam kasus Tari Pendet ini, tidak ada konflik fisik antara dua negara, namun SKH Kompas merasa jurnalisme
207
damai patut diterapkan dalam pemberitaan karena kasus ini berpotensi menjadi sebuah konflik besar. Peredaman masalah melalui pemberitaan dimaksudkan SKH Kompas untuk meredakan kegeraman masyarakat Indonesia atas tindakan Malaysia yang telah menggunakan Tari Pendet dalam iklan pariwisatanya tanpa ijin terlebih dahulu. Bahkan pada akhir-akhir pemberitaan SKH Kompas mengubah kata “klaim” menjadi “penggunaan” Tari Pendet untuk menginformasikan pada pembacanya bahwa dalam kasus Tari Pendet ini Malaysia tidak melakukan klaim, Malaysia hanya menggunakan Tari Pendet dalam iklan pariwisatanya, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir Tari Pendet akan “dirampas” Malaysia. Dalam pemberitaan, SKH Kompas baru menerapkan cover both side di beritaberita seputar penyelesaian, hal ini diakui oleh Kepala Desk Humaniora, bahwa SKH Kompas memang berusaha fokus pada situasi kebudayaan di dalam negeri yaitu mengajak masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia. Kedua, SKH Kompas membagi frame pemberitaan menjadi tiga bagian besar yang saling berkaitan. Frame pertama adalah SKH Kompas memandang permasalahan klaim Tari Pendet merupakan permasalahan budaya yang serius dan membutuhkan perhatian pemerintah. Frame kedua, Penyelesaian masalah harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas perdamaian di tingkat poemerintah saja. Frame ketiga, SKH Kompas mencermati bahwa dalam masyarakat Indonesia sudah terbentuk citra negatif atas Malaysia.
208
B. Saran Dalam penelitian kasus klaim Tari Pendet sebagai budaya Malaysia ini peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan baik pada proses maupun hasil penelitian. Berikut adalah beberapa kekurangan yang peneliti sadari dapat menjadi pembelajaran pada penelitian selanjutnya, terutama penelitian mengenai framing media dan penelitian bertema jurnalisme damai. Peneliti menyadari bahwa analisis teks yang telah dilakukan dengan menggunakan perangkat framing Robert Entman tidak sempurna. Hal ini dikarenakan perangkat yang peneliti pakai tidak bersumber langsung dari tulisan Robert Entman sendiri, namun dari buku Eriyanto yang memungkinkan adanya perubahan dalam pemaknaan keempat perangkat framing Robert Entman. Pada penelitian berikutnya, peneliti menyarankan agar peneliti lainnya menggunakan sumber langsung dari pencipta perangkat framing yang akan digunakan untuk menghindari perbedaan pemaknaan dalam menganalisis teks berita. Peneliti menyadari bahwa untuk melihat penerapan jurnalisme damai dalam sebuah media membutuhkan time frame yang panjang. Dalam kasus klaim Tari Pendet, peneliti hanya membatasi time frame pemberitaan selama AgustusSeptember 2009. Pada penelitian mendatang, penelitan mengenai jurnalisme damai ada baiknya jika tidak hanya melihat dari satu kasus saja namun dari berbagai permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan semakin banyak kasus yang diteliti, akan semakin terlihat bagaimana media tersebut membingkai peristiwa-peristiwa konflik antara Indonesia-Malaysia
209
dan
bagaimana
media
tersebut
menerapkan
jurnalisme
damai
dalam
pemberitaannya. Selain itu kelemahan dari penelitian ini adalah melihat penerapan jurnalisme damai dalam kasus Tari Pendet hanya dari satu media saja yaitu SKH Kompas. Pengetahuan mengenai bagaimana jurnalisme damai diterapkan dalam media akan lebih banyak didapatkan jika penelitian yang dilakukan adalah membandingkan hasil penelitian di SKH Kompas dengan media lain di Indonesia atau media Malaysia, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan detail. Peneliti mengharapkan pada masa mendatang semakin banyak media di Indonesia yang menerapkan jurnalisme damai baik media lokal maupun media nasional. Sebab jurnalisme damai tidak hanya dapat diterapkan dalam peliputan konflik fisik saja, namun juga dalam permasalahan yang mempunyai potensi untuk menjadi konflik fisik. Pers sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat sebaiknya tidak memberitakan peristiwa konflik karena mengejar kenaikan oplah media saja. Pers juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah dengan bersikap kritis dan juga memberikan saran-saran yang dapat menyelesaikan masalah.
210
DAFTAR PUSTAKA BUKU : Anto,J dan Pemilianna Pardede. 2007. Meretas Jurnalisme Damai di Aceh, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan KIPAS. Eriyanto. 2002. Analisis Framing, Yogyakarta : LkiS. Nadhya Abrar, Ana. Penulisan Berita Edisi Kedua, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nurudin. 2009. Jurnalisme Masa Kini, Jakarta : Rajawali Pers. Pawito, Ph.D. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta : LkiS. Santana K, Septiawan. 2005. Jurnalisme Kontemporer, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Setiati, Eni. 2005. Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan, Yogyakarta : Penerbit ANDI. Siregar, Ashadi. 1998. Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa, Yogyakarta : Penerbit Kanisius. Sularto, St. 2007. Kompas, Menulis Dari Dalam. Jakarta : Penerbit Buku Kompas. Susilo, Taufik Adi. 2009. Indonesia vs Malaysia : Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia dan Malaysia, Yogyakarta : Garasi. Syahputra, Iswandi. 2006. JURNALISME DAMAI Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik, Yogyakarta : P_IDEA.
211
JURNAL: Eriyanto dan Muhammad Qodari dalam Riset Utama: Petaka Maluku (5)– Mempertimbangkan Jurnalisme Perdamaian. Majalah Pantau edisi 09/ Tahun 2000. Jakarta: Institusi Studi Arus Informasi. WEBSITE : _____.2009. Soal Klaim Tari Pendet RI-Malaysia Diminta Cooling Down. Artikel Online (http://melayuonline.com/ind/news/read/9400/soal-klaim-tari-pendet-rimalaysia-diminta- cooling-down). Tanggal akses 18 Oktober 2009. Waktu akses 22:38 WIB. Padmawiryanta, W. B. 2009. Perspektif Hindu Dalam Tari Bali Dan Tari Pendet. ArtikelOnline.(http://oase.kompas.com/read/xml/2009/09/18/01583199/perspektif .hindu.dalam.tari.bali.dan.tari.pendet).
Tanggal Akses 17 Oktober 2009. Waktu
akses 16:21 WIB. Pontoh, Coen Husain. 2007. Amanat Hati Nurani Karyawan. Artikel Online. (http://kompasinside.blogspot.com/2007/03/amanat-hati-nurani-karyawan.html). Tanggal akses 18 Oktober 2009. Waktu akses 22:51 WIB. _____.2009. Iklan Tari Pendet Bukan Buatan Pemerintah Malaysia. Arrtikel Online
(http://www.antara.co.id/berita/1251119880/iklan-tari-pendet-bukan-
buatan-pemerintah-malaysia). Tanggal akses 17 Oktober 2009. Waktu akses 16:15 WIB. http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=&submit.x=12&submit.y=15&submit= next&qual=
high
nkpe%2Fs1%2Fikom%2F200
&
submitval=next&fname=%2Fjiu
8%2Fjiunkpe-nss12008
5140411
6-918
9-
212
kompas_2007-chapter4.pdf. Tanggal akses 17 Oktober 2009. Waktu akses 17:55 WIB . _____,2009. Seni Budaya Cermin Besar Tari Pendet. Artikel Online (http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/23/seni-budaya-cermin-besar-taripendet) Tanggal akses 16 10 Oktober 2009. Waktu akses 15:32.WIB
213
INTERVIEW GUIDE Kepala Desk (pertanyaan pribadi): 1. Bagaimana kisahnya sampai Anda bisa bergabung di SKH Kompas dan kini menjabat sebagai KaDesk Humaniora? 2. Sebagai kepala desk humaniora, apa saja yang menjadi job desk anda? 3. Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH Kompas? 4. Adakah ideologi SKH Kompas yang ditanamkan/diterapkan dalam benak anda sebagai salah satu pekerjanya? Ideologi seperti apa? Apakah anda setuju dengan ideologi tersebut? 5. Apa saran dan kritik anda secara umum yang dapat anda berikan untuk SKH Kompas, khususnya dalam menghadapi peristiwa konflik? 6. Menurut anda apa hambatan dan tantangan bagi SKH Kompas sebagai media nasional yang mempunyai nama besar dan terkenal dengan jurnalisme kepitingnya? Pertanyaan Seputar Redaksi Skh Kompas 1. Seperti apa alur proses produksi berita di SKH Kompas mulai dari pra hingga pasca peliputan? 2. Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas? Bagaimana sistemnya? 3. Bagaimana kebijakan redaksional dalam penyeleksian dan penentuan rubrik sebuah berita? Misal : apa perbedaan kategori rubrik Pendidikan & Kebudayaan dengan rubrik Politik & Hukum? 4. Dalam berita-berita mengenai klaim Tari Pendet saya perhatikan sebagain besar berita masuk dalam desk Pendidikan&Kebudayaan atau Politik&Hukum. Setelah saya mengajukan permohonan wawancara mengenai topik ini kepada SKH Kompas, saya dimasukkan kedalam desk Humaniora. Mengapa bisa seperti ini pak? Apakah ada alasan khusus? 5. Apa yang menjadi pakem dalam pemberitaan SKH Kompas? 6. Kriteria apa yang dipakai oleh SKH Kompas dalam menentukan berita mengenai klaim Tari Pendet itu layak terbit? 7. Apa yang melatarbelakangi SKH Kompas mengangkat kasus klaim tari Pendet ini sebagai sebuah isu yang penting? Mengapa SKH Kompas sampai membuat sebuah jajak pendapat pembaca mengenai permasalaham budaya? 8. Pada artikel-artikel yang dikeluarkan, SKH Kompas sering menyebut Tari Pendet sebagai kesenian daerah, namun pada artikel lain disebutkan bahwa Tari Pendet merupakan produk budaya. Menurut anda bagaimana SKH Kompas memandang Tari Pendet ? 9. Bagaimana SKH Kompas memposisikan diri terkait kasus ini?Apakah kasus ini dipandang sebagai masalah kebudayaan dalam negri atau masalah konflik antar negara? 10. Menurut SKH Kompas siapa yang mempunyai andil dan kepentingan dalam kasus ini? 11. Kecenderungan dalam pemberitaan, SKH Kompas banyak membahas tentang pemerintah Indonesia, namun juga dikesankan bahwa pemerintah mempunyai andil
yang besar dalam menyebabkan produk budaya Indonesia diklaim oleh pihak lain, mengapa demikian? 12. Menurut SKH Kompas, apa solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan budaya & konflik dengan Malaysia? 13. Mengapa SKH Kompas jarang memberitakan mengenai keadaan yang terjadi di Malaysia terkait kasus ini? Karena saya perhatikan SKH Kompas baru memberitakan dari pihak Malaysia dan mengambil narasumber Malaysia sejak adanya peristiwa pemanggilan Dubes RI di Malaysia oleh Kementrian Malaysia. 14. Apa maksud dari redaksi terhadap ungkapan bahwa Malaysia merupakan bangsa yang kekurangan identitas (Kompas 23-08-2009, Bung Karno Mendukung Pemassalannya... –paragraf 1)? 15. Mengapa terdapat perbedaan dalam pemberitaan seputar kasus ini, diawal SKH Kompas menggunakan “Klaim Tari Pendet” sedangkan diakhir-akhir berita SKH Kompas lebih sering menggunakan “Penggunaan Tari Pendet”? 16. Apa yang mendasari SKH Kompas mencantumkan ilustrasi daftar budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain pada artikel berjudul “Perlindungan Budaya Lemah (31/08/09)” ? 17. Bagaimana pandangan SKH Kompas mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik? 18. Bagaimana sikap SKH Kompas dalam memperlakukan berita mengenai konflik khususnya konflik budaya dalam kasus Tari Pendet? Apakah ada perlakuan khusus? 19. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai? 20. Pendiri SKH Kompas, Bapak Jakob Oetama pernah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang komunikasi karena menawarkan jurnalisme damai dalam pers Indonesia. Apakah peristiwa ini juga mempengaruhi SKH Kompas dalam menggunakan jurnalisme damai dalam pemberitaan seputar Tari Pendet? INTERVIEW GUIDE WARTAWAN A. Seputar Latar Belakang Narasumber 1. Sudah berapa lama di SKH Kompas & jabatan apa saja yang pernah dipegang ? 2. Bagaimana ceritanya anda bisa bekerja di SKH Kompas? 3. Berita apa saja yang pernah anda liput? Dan daerah mana saja yang pernah menjadi area penugasan anda? 4. Sebelum peliputan di lapangan, apakah ada pelatihan mengenai pakem SKH Kompas dan “pesan-pesan” tertentu yang harus dilakukan dan ditaati? 5. Ketika bekerja di SKH Kompas, apakah anda merasa diberi kebebasan dalam menulis, artinya tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan SKH Kompas terhadap tulisan anda (pemotongan artikel) untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan perusahaan?
6. Apakah pernah tulisan yang telah anda bikin tidak dimuat oleh SKH Kompas? Apa alasannya? 7. Dalam SKH Kompas, apa alasan tulisan anda dikatakan layak untuk naik cetak (selain 5W+1H) ? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berkaitan dengan ideologi SKH Kompas? B. Seputar Kasus Tari Pendet 1. Apa yang anda ketahui mengenai hubungan Indonesia dengan Malaysia? 2. Bagaimana pendapat anda pribadi terhadap adanya peristiwa klaim tari Pendet dengan digunakannya Tari Pendet dalam iklan pariwisata “Enigmatic Malaysia”? 3. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan pemerintah mengenai Eminent Person Group (EPG) untuk menyelesaikan masalah klaim tari Pendet? Apakah merupakan langkah tepat atau hanya meredam isu? 4. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja pemerintah dalam menangani kasus ini? 5. Setelah berbagai solusi dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah, Bagaimana anda melihat kedepannya antara hubungan Indonesia-Malaysia? 6. Harapan dan solusi apakah menurut anda yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini? 7. Dalam peliputan berita, apa yang menjadi pertimbangan anda dalam pemilihan narasumber? Apakah anda mencari sendiri (inisiatif atau berdasarkan keputusan dalam rapat redaksi)? 8. Dalam satu artikel terkadang dibuat oleh beberapa wartawan (saya melihat dari kode wartawan yang tercantum di akhir berita), apakah ini berarti artikel ini diliput oleh Tim yang dibentuk secara khusus? 9. Bagaimana pengaturan dilapangan mengenai cara kerja tim? 10. Bagaimana pandangan anda mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik? 11. Bagaimana sikap anda dan editor anda dalam memperlakukan berita mengenai konflik khususnya konflik budaya dalam kasus Tari Pendet? 12. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai?
HASIL WAWANCARA Wakil Kepala Desk Kompas Minggu, Putu Fajar Arcana Tanggal : 21 Maret 2011 Tempat : Kantor Redaksi SKH Kompas lantai 5
1. Sudah berapa lama di SKH Kompas & jabatan apa saja yang pernah dipegang ? Saya sejak 1994 sampai sekarang itu berati hampir 15 tahun. Saya pernah jadi wakil kepala biro di Jogja selama 3 tahun. Lalu sekarang wakil kepala desk Kompas minggu. 2. Bagaimana ceritanya anda bisa bekerja di SKH Kompas? Sejak awal emang cita-citanya jadi penulis. Saya pikir kalau nulis lepas itu kan jaminan hidupnya tidak tentu. Tapi harus bisa nulis. Wartawan itu kemudian menjadi pilihan kemudian, karena harus menjamin hidup untuk keluarga lalu pilihannya jatuh ke jurnalistik. Buat saya waktu itu jurnalistik belum ada TV seperti sekarang. Jurnalistik yang benar saat itu bagi saya cuma ada dua, yaitu koran dan majalah. Majalah itu ya Tempo. Kalau harian itu ya Kompas. Dan dua-duanya saya jalani. Tahun 1992 sampai 1994 saya di majalah Tempo, koresponden Denpasar. Dibredel, kemudian saya masuk ke Kompas. 3. Kalau dikompas berarti sudah hampir menulis semua jenis berita? Iya, karena dulu saya koresponden di daerah, jadi harus menguasai semua bidang. 4. Sebelum peliputan di lapangan, apakah ada pelatihan mengenai pakem SKH Kompas dan “pesan-pesan” tertentu yang harus dilakukan dan ditaati? Kita berbicara mingguan ya, kalau harian itu kan setiap hari ada brain storming di rapat pagi, apa saja yang harus dilakukan, itu para editor, kemudian ada rapat sore. Rapat pagi itu kan di agendakan peliputan hari ini, itu disebarkan kepada para editor, editor meneruskan ke
reporter jadi reporter tidak harus datang ke sini. Pemberitahuan ini sudah dengan apa yang kita butuhkan untuk besok. Intinya dalam rapat pagi itu sudah dibahas apa yang akan dikembangkan, ke arah mana, siapa narasumbernya itu sudah ada pakemnya. Nah kalau harian itu ada evaluasi setiap hari Rabu, itu editor semua kumpul membahas semua persoalan yang kira-kira tidak hanya soal liputan tapi juga kepegawaian termasuk kritik. Kalau mingguan itu biasanya Sabtu sore kita rapat, dan membicarakan apa yang akan kita liput dalam 2 minggu kedepan. Hasil rapat kemudian diturunkan dalam TOR sebagai pegangan kita untuk ke lapangan. 5. Ketika bekerja di SKH Kompas, apakah anda merasa diberi kebebasan dalam menulis, artinya tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan SKH Kompas terhadap tulisan anda (pemotongan artikel) untuk memenuhi kepentingankepentingan kelompok tertentu atau kepentingan perusahaan? Saya diberikan ruang yang cukup terbuka untuk berekspresi. Cuma memang Kompas sendiri punya etika, ya seperti etika biasa, yang umum seperti SARA. Tidak pernah ada suatu berita dilarang karena dia menjadi kliennya Kompas. Kita tetap berpegang teguh pada kebenaran yang ada di lapangan, tidak pernah ada intervensi dari editor. Kalau ada fakta-fakta kebenaran di lapangan itu harus disampaikan. Editor tidak boleh memasukkan kepentingan diluar kepentingan jurnalisme untuk mengintervensi kebenaran di lapangan. Dalam posisi ini wartawan dan editor punya posisi yang sama dalam mempersoalkan dan mendiskusikan suatu peristiwa. Tidak pernah ada editor itu menjadi atasan lalu dia berhak memaksa itu tidak boleh. 6. Apakah pernah tulisan yang telah anda bikin tidak dimuat oleh SKH Kompas? Apa alasannya?
Oh sering, paling sering itu karena alasan halaman. Apalagi kalau responden, kan halamannya itu penampungan responden itu di halaman nusantara, kalau dipotong iklan biasanya tinggal 2 halaman, biasanya emang ditolak karena berebut halaman. 7. Dalam SKH Kompas, apa alasan tulisan anda dikatakan layak untuk naik cetak (selain 5W+1H) ? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berkaitan dengan ideologi SKH Kompas? Ada, di Kompas itu menganut ideologi ada humanisme transidental. Humanisme transidental ini dia lintas kultural, agama dan etnis. Tidak pernah lintas agama, etnis ini menjadi pertimbangan dasar atau utama untuk memuat atau tidak memuat sebuah pemberitaan. Fungsi redaksional
itu mengatasi
sekat-sekat agama, etnis, wilayah dalam keseharian kita.
Perjuangan humanisme itu pada perjuangan kemanuasiaan. Itu dasar betul dan semua wartawan Kompas itu harus memiliki ini. 8. Bagaimana pendapat anda pribadi terhadap adanya peristiwa klaim tari Pendet dengan digunakannya Tari Pendet dalam iklan pariwisata “Enigmatic Malaysia”? Kebudayaan itu kan sebenarnya dinamika yang bergerak terus menerus. Dia sebenarnya lintas wilayah, tidak pernah dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Itu bisa terjadi dimana-mana. Entah itu bentuknya diaspora seperti kultur Cina yang ada dimana-mana. Bali juga begitu. Jawa juga begitu. Itu membuktikan bahwa kebudayaan itu lintas geografis. Karena dia sifatnya begitu maka lentur terhadap waktu, waktu itu menjadi timeless bagi kebudayaan, dia bisa menyesuaikan diri di tempat-tempat dimana kebudayaan itu tumbuh. Ada sinergi dimana dia menyerap kultur lokal, kemudian tumbuh menjadi kebudayaan hibrida, yaitu sinergi dari berbagai kultur yang menjadi 1 identitas etnis itu. Bali itu juga seperti itu. Bali itu percampuran dari Tiongkok, Cina, India, Mesir, Arab, Kolonial kemudian Jawa yang paling dominan. Melayu dan Bugis juga masuk kemudian menjadi bentuk Bali seperti itu. Tidak pernah streril terhadap pengaruh sebenarnya. Kalau kita membicarakan Pendet dalam hal ini
seolah-olah kan dia bisa tumbuh dimana-mana kalau kita memakai frame ini. Ada hal yang menjadi problematik kemudian kalau kita mengambil satu bagain yaitu Pendet lalu memakai itu untuk tujuan-tujuan komersial. Tujuan-tujuan diluar itu juga, tujuan untuk membuat identitas baru. Pendet sudah terlanjur menjadi identitas dan lahir di bali. Tarian ini berlanjut. Kalo dia cuma diambil
dalam masalah kultur entah pakaiannya, cara menarinya oleh
seseorang atau 1 kelompok tertentu atau negara tertentu itu menurut saya, apalagi untuk tujuan iklan itu seharusnya ada batas-batas etika yang mestinya dihormati. Harusnya yang mengambil itu tahu etikanya kalo mengambil untuk tujuan komersial itu secara etika berarti pencurian. Tapi kalau itu diambil dan disinergikan untuk menjadi kebudayaan baru itu sahsah saja seperti kebudayaan Cina. 9. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan pemerintah mengenai Eminent Person Group (EPG) untuk menyelesaikan masalah klaim tari Pendet? Apakah merupakan langkah tepat atau hanya meredam isu? Saya tidak pernah mendengar peran mereka yang dominan saat menyelesaikan kasus ini. Sebenarnya lembaga-lembaga ini penting, namun maksimalisasi terhadap perannya itu harus jelas persoalan apa yang harus diselesaikan. Tapi sejauh ini apakah berhasil? Dia mungkin menyelesaikan secara diplomatik, dan itu selesai. Tapi ada pengerasan secara psikologis terhadap masyarakat Indonesia, bagaimana orang-orang Indonesia dalam manghadapi kemarahan dan kegeraman, ekspresi terhadap hal-hal yang terjadi. 10. Berarti menurut Mas EPG itu hanya untuk meredam isu? Mungkin begitu, seolah-olah ada keinginan baik dari pemerintah. Ini kan persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara politik sebenarnya karena dia menyangkut etika. Mungkin pada tingkat politik itu selesai, tapi pada tingkat di bawah, masyarakat itu tidak selesai. Masyarakat tetap marah. Mereka tetap tidak suka dengan hal-hal yang berbau Malaysia. Contohnya
Petronas di Jakarta itu tidak laku. Ini tidak mungkin dihapus, saya gak ngerti gimana caranya proses rekonsiliasi kultural sehingga masyarakat tidak benci pada Malaysia. Ini tidak dihubungkan saat orba, ini sudah masa damai. Tapi kebencian itu kan mudah untuk disulut, bukan kebencian untuk perang. Mungkin banyak hal yang jadi penyebab, TKW kita dan banyak perlakuan tidak manusiawi, org Indonesia berkunjung dan diperlakukan beda itu pemicu. 11. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja pemerintah dalam menangani kasus ini? Saya ngomong umum yah. Ni kan lagi menggerakkan koin sastra, sesungguhnya kita ada departemen kebudayaan. Betapa sebenarnya kita tidak serius dalam menganggap kebudayaan sebagai sebuah identitas yang dapat mengangkat martabat bangsa. Disitu kita tidak serius, mengapa? Peletakan penggabungan budaya dengan pariwisata itu sudah menunjukkan bagaimana pandangan kita dengan kebudayaan kita sendiri. Menggabungkan hal itu menjadi pertanda bahwa perspektif kita memandang itu hanya dari sisi potensi komersial yang bisa kita ambil dari kebudayaan. Seolah-olah kebudayaan itu menjadi investasi kultural yang bisa bermanfaat bagi industri pariwisata. Itu cara pandang kita yang sangat sederhana. Mereka lupa bahwa kebudayaan itu membawa sebuah indentitas yang dapat mengangkat martabat bangsa. Kita lalai terhadap kebudayaan. Bali itu bisa dicontoh, dengan institusi-institusi yang ada berhasil melakukan proses dimana kebudayaan dan tradisi masih eksis tapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi orang lokal, tentu walaupun ada pengorbananpengorbanan yang dilakukan. Di Bali dari masyarakatnya, bukan pemerintahnya yang bertindak seperti itu. 12. Setelah berbagai solusi dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah, Bagaimana anda melihat kedepannya antara hubungan Indonesia-Malaysia?
Menurut saya seperti ini tetap, karena tidak ada kesamaan pandangan seperti yang saya sebut tadi bahwa kebudayaan itu lintas georgrafis. Kalau itu diperdalam sampai ke bawah, tidak hanya pada tataran elit bahwa Melayu itu tumbuh di Malaysia tapi juga di Indonesia. Jadi jangan salah jika tiba-tiba ada tarian Melayu di Indonesia itu diakui di Malaysia. Nah itu harus diselesaikan dengan sikap-sikap dan cara yang lebih kultural, lebih menghargai unsur kemanusiaan bukan tinjauan politis. Kerjasama kebudayaan, pertukaran kebudayaan dua negara ini harus lebih sering dilakukan. Tanpa target bahwa ini menjadi diplomasi-diplomasi, kalo dibebani target diplomasi ini dia menjadi politis. Harus ada silahturahmi yang tetap dijalin oleh dua negara yang bertetangga. 13. Itu kan kebudayaan Melayu, kalo tari Pendet gimana Mas? Secara diplomatis politis itu tadi saya bilang adalah pencurian. Pemerintah yang mencuri itu seharusnya punya niat baik untuk secara politis minta maaf kepada negara yang memiliki kebudayaan itu secara sah. Nah luka itu tidak segera tumbuh karena penyelesaianpenyelesaian politis. Ada persoalan besar yang bisa diselesaikan dengan cara lebih ramah. Misalnya Malaysia memberi beasiswa pada orang Indonesia untuk belajar budaya di sana. Atau Malaysia mengirimkan orang-orangnya untuk belajar tari di Bali. Itu kan cara-cara yang bersahabat dan bertetangga yang baik. Kalau itu dilakukan akan muncul pengertian yang membuat kita merasa bahwa kita ini bersaudara, dengan cara-cara yang menghargai satu sama lain, etikanya harus dijaga. 14. Dalam pemberitaan, dikatakan pemerintah Malaysia mengatakan bahwa adanya tari Pendet dalam iklan itu merupakan sebuah kekhilafan yang dibuat oleh Discovery channel, apakah pernyataan pemerintah Malaysia ini sudah cukup menurut anda?
Tidak cukup. Sebetulnya ada agen-agen di Malaysia yang menjadi agen terhadap institusi luar di dunia-dunia broadcast televisi periklanan yang membutuhkan materi-materi iklan atau materi tayangan kehidupan masyarakat. Nah disitu kita kalahnya. Justru untuk wilayahwilayah di Asia Tenggara itu adanya di Malaysia, di Indonesia hanya satu dua. Nah ketika channel-channel asing itu butuh tayangan tertentu tentang Asia atau Indonesia, mereka menghubungi agen-agen di Malaysia. Agen Malaysia, karena dia agen swasta, kepentingan komersial, tanpa ada campur tangan pemerintah ya mereka bergerak saja. Pemerintah Malaysia juga tidak melihat bahwa agennya ini bergerak dan mengambil porsi kebudayaan orang lain dan menjadikannya tayangan komersial. Saya menduga ini yang terjadi sebenarnya. Ini bukan pemerintah Malaysia, dan ini berbeda sekali. Bukan pemerintah Malaysia ini merestui. Tapi perusahaan-perusahaan ini asasnya asas bisnis, tidak ada ideologi kultural, mengharapkan mereka punya etika untuk tidak mengambil itu bukan urusan mereka. Nah itu yg terjadi. Nah kalau pemerintah Malaysia merasa kalau itu kekhilafan, menurut saya itu hanya omongan di media saja, untuk meredam, tapi tidak menyelesaikan masalah. Akan terulang karena agen-agen itu bergerak terus. Kapan hari itu saya melihat ada tayangan batik di chanel asing dan itu batik Malaysia, orang-orang Cina yang membatik. 15. Dalam peliputan berita, apa yang menjadi pertimbangan anda dalam pemilihan narasumber? Apakah anda mencari sendiri (inisiatif atau berdasarkan keputusan dalam rapat redaksi)? Wartawan tetap punya kebebasan, rapat itu hanya menjadi guidance di lapangan. Kalau dia punya narasumber lain yang lebih kompeten, dia harus mencari itu, apalagi itu menyangkut peristiwa kejadian penting, dia harus mendapat narasumber yang syahih. 16. Dalam satu artikel terkadang dibuat oleh beberapa wartawan (saya melihat dari kode wartawan yang tercantum di akhir berita), apakah ini berarti artikel ini diliput oleh Tim yang dibentuk secara khusus?
Pertimbangannya itu karena yang nulis 10 orang misalnya, jadi hanya dipersingkat saja. Tapi semuia itu jalan liputan, tapi kita tidak bisa berharap bahwa berita yang ditulis itu dimuat semua. Bisa saja itu bagiannya dipotong. 17. Bagaimana pandangan anda mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik? Saya tidak terlalu mendalami itu ya, tapi begini asasnya yang selalu saya pegang itu keseimbangan. Buat saya itu sudah menjadi guideline untuk yang namanya jurnalisme damai, itu sebenarnya perumusan awal. Contohnya kita berpegang teguh untuk tidak memicu konflik baru dalam peristiwa perang. Asas keberimbangan itu metode yang klasik, tapi menurut saya paling ampuh untuk jadi pegangan liputan yang objektif. Pada suatu liputan terkadang ada keberpihakan, ini sering disalah artikan bahwa kita berpihak pada satu pihak, bukan itu maksudnya. Keberpihakan itu maksudnya kita berpihak pada kebenaran, kebenaran itu sesuau yang abstrak, tapi dalam satu bagian dan elemen-elemen yang ada kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kita harus berpihak pada kebenaran. Kalo di Kompas itu ya kita berpihak pada hati nurani rakyat. Penerjemahannya di lapangan adalah rakyat kebanyakan. Waloupun pada suatu saat tertentu kita tidak harus berpihak pada orang banyak kalo dalam investigasi ternyata itu salah, tetap kita berpegang dan berpihak pada kebenaran. Itu menurut saya yang menjadi dasar dari jurnalisme damai. 18. Bagaimana cara mas menjaga keobjektifitas berita padahal mas adalah orang Bali tapi juga menulis tentang kasus tari Pendet ini? Itu harus, profesionalisme. Itu dijadikan peluru saja buat saya untuk menggali lebih jauh, tapi tidak boleh digunakan untuk memunculkan rasa dendam dan ingin membalas apa yang sudah dilakukan pihak lain oleh kita. Kita harus memunculkan sikap profesional bahwa kita ini
bekerja. Bahwa kemudian ada subjektifitas ini bagi saya itu menjadi peluru untuk misalnya mengejar pihak-pihak tertentu untuk berbicara. 19. Menurut mas permasalahan ini termasuk masalah konflik bukan? Dia memasuki ranah hukum dan etika. Ranah hukum dalam pengertian karena dia menyangkut etika kultural dan etika bisnis. Yang saya maksud itu karena ini diambil oleh perusahaan-perusahaan Malaysia yang menjadi agen dari perusahaan asing yang membuat tayangan tentang kebudayaan Melayu. Kalau dia etika bisnis itu memasuki ranah hukum, ada hak cipta, dia harusnya mempertimbangkan hal itu sebelum menanyangkannya menjadi tayangan komersial. Mengapa itu hak cipta, karena itu kan sebenarnya hak cipta masyarakat bali secara kolektif. Tapi dalam etika kultural itu sudah menjadi persoalan negara. Seharusnya dia dipakai menjadi pertimbangan kultual sebelum dipakai menjadi sebuah tayangan iklan. Dua hal itu sebenarnya seharusnya ada pertimbangan kultural yang seharusnya kita jaga sebagai bangsa yang bertentangga, pemerintah ya mesti aktif. 20. Jadi menurut mas kasus ini belum dikategorikan sebagai konflik tapi bisa menjadi konflik? Konfliknya bukan dalam pengertian konflik perang atau konfrontasi, tapi dalam suatu masa tertentu itu bisa menjadi pemicu. Ada sentimen yang mudah terpicu. Bentuknya sekarang tidak dalam konfrontasi tapi dalam bentuk diskriminasi, contohnya Petronas itu yang tidak laku. Produk Malaysia seperti dibenci. Anak saya pun jadi tahu, dia tahu Malaysia yang suka mencuri-curi. Apalagi dia suka bola, dan itu plesetan-plesetan Malaysia, ini sudah dia mulai dari kecil. Sumber konflik Indonesia dan Malaysia itu kan sumber konfliknya tidak jelas. Sukarno jaman dulu mengenai wilayah, apakah benar seperti itu? Jangan-jangan itu hanya untuk menarik perhatian rakyatnya dengan Ganyang
Malaysia karena tahu kekuasaannya mulai melemah, kemudian berusaha menyatukan kekuaatan.
21. Apakah ada pelatihan jurnalisme damai di SKH Kompas? Pembekalan 3 bulan termasuk peace jurnalisme. Di godog dulu 3 bulan didalam kelas, semua dianggap nol/kosong walaupun dia sudah pernah kerja di media lain. Kita panggil guru-guru dari mana-mana. Guru-guru pakar jurnalisme, desk per desk itu mengajar, peace jurnalism itu biasanya mbak Maria Hartiningsih yang mengajar tentang materimateri itu. Kemudian di kelas itu juga ada belajar menulis, diputar film kemudian mereka disuruh menulis. Baru kemudian turun kelapangan untuk magang, belum kerja, itu baru magang dititipkan di tiap desk gitu saja. Kita ada bagian diklat yang mengurus itu, jadi sistematikannya jalan. 22. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai? Ideologinya kan uda jelas, menurut saya kalau dengan ideologi itu jurnalisme damai sudah masuk dalam humanisme transidental. Bagaimana kita bisa menyatakan kalau itu humanisme transidental kalau kita tidak melaksanakan jurnalisme damai. Tidak berpihak pada satu kelompok sudah jelas, melintasi batas-batas etnis sudah jelas, multikultural. .
HASIL WAWANCARA Kepala Desk Humaniora, Try Harijono Tanggal : 21 Maret 2011 Tempat : Kantor Redaksi SKH Kompas lantai 5
1. Bagaimana kisahnya sampai Anda bisa bergabung di SKH Kompas dan kini menjabat sebagai KaDesk Humanniora? Saya bergabung dengan Harian Kompas mulai Januari 1990. Untuk menjadi kepala desk humaniora sesuai ketentuan di Kompas harus melalui beberapa jenjang pendidikan, pelatihan dan penempatan tugas. Saya sempat ditugaskan di : -
Bandung (1990-1991)
-
Yogyakarta (1991) Pendidikan di LP3Y
-
Bandung (1991-1996)
-
Cirebon (1996-2001)
-
Jakarta (2002-2003)
-
Balikpapan (2003-2005)
-
Surabaya (2005-2006)
-
Jakarta (2006-sampai sekarang)
2. Sebagai kepala desk humaniora, apa saja yang menjadi job desk anda? Kepala desk humaniora menangani bidang pendidikan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, serta ilmu perngetahuan dan teknologi. Kepala desk humaniora dibantu dua wakil kepala desk. 3. Apa pendapat anda mengenai kinerja dan sinergi kerja yang terjadi di SKH Kompas? Kerja dan sinergi kerja yang berlangsung di harian Kompas berjalan baik, karena antar bagian harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Desk tidak mungkin berjalan sendiri, tetapi
menjalin kerjasama dengan desk lainnya. Misalnya untuk mengetahui kondisi pendidikan di daerah, desk humaniora bekerja sama dengan desk nusantara yang mengkoordinir temanteman wartawan di daerah. Hal serupa kami jalin dengan desk lainnya seperti politik dan hukum, desk ekonomi maupun desk investigasi. Kerjasama antar desk ini untuk melengkapai bahan tulisan, sehingga berita atau tulisan yang disajikan kepada pembaca bisa lengkap, komprehensif dan akurat. 4. Apakah ada ideologi SKH Kompas yang ditanamkan/diterapkan dalam benak anda sebagai salah satu pekerjanya? Ideologi seperti apa? Apakah anda setuju dengan ideologi tersebut? Ideologi yang ditanamkan kepada setiap wartawan dan karyawan Kompas adalah kemanusiaan berlandaskan Ketuhanan dan kejujuran. Artinya, tidak ada sekat-sekat berdasarkan golongan, agama, ras, maupun etnis dalam menjalankan pekerjaan. Semuanya mengabdi dan berbuat seoptimal mungkin untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kompas menanamkan kejujuran sebagai hal yang paling utama. Tidak ada kompromi dan diskusi lagi soal kejujuran. Kejujuran adalah hal yang sangat mutlak dan harus dijunjung tinggi, baik dalam tutur kata, perbuatan, dan termasuk soal keuangan. 5. Apa saran dan kritik anda secara umum yang dapat anda berikan untuk SKH Kompas, khususnya dalam menghadapi peristiwa konflik? Kompas senantiasa berupaya untuk meredam dan mendinginkan konflik. Karena berita-berita yang disajikan tidak boleh provokatif, tendensius, dan memihak salah satu golongan. Berita yang disajikan haruslah mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan negara, termasuk tidak menimbulkan konflik. 6. Menurut anda, apa hambatan dan tantangan bagi SKH Kompas sebagai media nasional yang mempunyai nama besar dan terkenal dengan jurnalisme kepitingnya?
Jurnalisme haruslah dibangun dengan kejujuran, objektif dan tidak memihak. Meski demikian, dalam sejumlah kasus terutama yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), penyajiannya haruslah hati-hati dan sangat bijaksana. Berita berbau SARA masih sangat sensitif di masyarakat kita, sehingga dalam kasus-kasus yang berbagau SARA penyajian berita harus mempertimbangkan banyak aspek sehingga media tidak menimbulkan gejolak dan konflik di masyarakat. Media haruslah mendewasakan masyarakat. 7. Seperti apa alur proses produksi berita di SKH Kompas mulai dari pra hingga pasca produksi? Proses produksi berita di SKH Kompas dilakukan secara terbuka dan transparan. Karena itu berita-berita yang akan disajikan harus melalui rapat editor. Alur produksinya, setiap pagi para editor desk melakukan rapat perencanaan mengenai topik-topik yang akan disajikan kepada pembaca esok. Hasil rapat editor pada pagi hari, kemudian disampaikan kepada para wartawan/reporter. Hasil liputan wartawan, dibahas di amsing-masing desk. Keputusan di rapat desk, kemudian dibawa ke rapat editor pada sore hari. Pada saat itulah kami membahas mengenai berita-berita yang layak muat, layak halaman 1 dan berita yang tak layak muat. Dalam pertemuan ini LITBANG KOMPAS juga ikut serta sehingga bisa melengkapi data yang disajikan wartawan. Berita yang sudah ditulis wartawan kemudian disampaikan kepada editor untuk diulas substansinya. Dari editor, berita kemudian diserahkan kepada penyelaras bahasa untuk mengetahui keakuratan bahasanya. Tulisan selain harus lengkap dari sisi isi, juga harus benar dari sisi bahasa. Setelah lolos dari penyelaras bahasa, sekali lagi berita dicek oleh korektor untuk memastikan berita yang disajikan tidak ada kesalahan.
Dalam beberapa kasus masih ditemukan pula berita yang salah dari segi isi maupun bahasa. Untuk kasus seperti itu, semua pihak yang terlibat, mulai dari wartawan, editor hingga bahasa, bisa dikenai sanksi sesuai kadar kesalahannya. 8. Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas? Bagaimana sistemnya? Dalam rapat redaksi, persoalan dibahas secara terbuka. Semua pihak bisa memberikan masukan terhadap suatu informasi atau persoalan. 9. Apa yang melatarbelakangi SKH Kompas mengangkat kasus klaim tari Pendet ini sebagai sebuah isu yang penting? Jika dibandingkan dengan media lain, hanya sedikit yg mengangkat kasus ini sedangkan kompas berkali-kali.. Saya kira ini persoalan serius yang sudah berulang kali dilakukan oleh Malaysia bahwa kekayaan budaya kita diklaim sebagai milik mereka. Memang tidak bisa..... disalahkan sepenuhnya,masyarakat kita sendiri memang kurang perhatian terhadap kekayaan budaya bangsa sendiri. Begitu misalnya sudah diklaim oleh negara lain baru kita dan masyarakat ribut sendiri merasa itu punya kita, tapi pemeliharaannya tidak pernah dilakukan. Misalnya pelatihan tari pendet untuk anak-anak tidak pernah dilakukan, pementasan tari pendet secara periodik juga tidak dilakukan, paling-paling hanya di Bali saja disini tidak pernah dilakukan. Nah ini menggugah kesadaran kita semua bahwa sebenarnya bangsa ini kaya dengan tradisi budaya, ayo kita jaga bersama-sama,dari Kompas seperti itu. Kita sibuk misalnya mencoba ke UNESCO melakukan mendaftarkan tentang angklung, batik, keris, supaya batik, keris, angklung diakui sebagai kekayaan warisan budaya tak benda dari Indonesia. Tapi Indonesia hanya cukup puas dengan pengakuan dari Unesco tersebut. Setelah angklung, batik, keris diakui sebagai kekayaan warisan budaya tak benda dari Indonesia, tidak ada kelanjutannya. Misalnya tidak pernah museum-museum melakukan pameran secara periodik, misalnya bulan Januari ada pameran keris di Bali, di Jogja misalnya ada Museum Negri Yogyakarta memamerkan kekayaan keris Yogyakarta, museum nasional
seharusnya juga seperti itu. Mungkin karena keterbatasan biaya sehingga museum hanya memajang barang-barang kuno, tidak ada inovasi dan kreatifitas sama sekali. Bagaimana cara menarik masyarakat
untuk mengunjungi museum? Kalau di luar negri museum
memamerkan koleksinya di mall, di pusat perbelanjaan..nah kemudian kalau ingin mengetahui lebih jauh datanglah ke museum. Soal kekayaan budaya seperti ini, tari pendet seharusnya juga ada penampilan secara periodik, apakah di istana, di televisi, atau kepada turis asing. Nah sekarang ini tidak ada kelanjutannya, turis asing kalau mau melihat tari pendet bagaimana dan dimana ini sangat susah. 10. Menurut SKH Kompas siapa yang mempunyai andil dan kepentingan dalam kasus ini? Semua itu punya peranan, tapi pemerintah yang berada di depan. Mestinya pemerintah mengkoordinasikan. Ada asisiasi hotel, ada asosiasi travel agent, nah sebenarnya itu semua bisa bekerja sama dengan SMK yang mementaskan tari pendet. Kerjasama, duduk bareng, misalnya pengusaha restoran, hotel, pemerintah daerah, SMK atau ISI yang bidang kesenian, kerjasama yuk kita pentaskan tari pendet setiap bulan purnama. Nah, PHRI tentu menggandeng agent perjalanan turis, dikoordinasikan kemudian dikenai tambahan tarif. Tapi yang meminpin dalam rapat itu adalah pemerintah, hotel juga diuntungkan biaya menginap bertambah, resoran juga mendapat pendapatan, SMK ato ISI juga mendapat honor dari pementasan tari ini. Kerjasama ini yang harus dikoordinir oleh pemerintah atau badan kesenian daerah. SMK tidak bisa melakukan sendiri tanpa kerjasama dari hotel, travel agent. Hotel tidak bisa melaksanakan sendiri, paling tidak itu yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah. Mengkoordinasikan semuanya. 11. Tadi bapak bilang pemerintah itu punya peranan besar karena berada di depan. Tapi kalo dari saya baca berita Kompas seolah-olah ingin mengatakan bahwa sebenarnya Pemerintah itu juga punya kesalahan dalam kasus ini. Kalau menurut bapak bagaimana?
Saya juga tidak pernah dapat mengidentifikasi jenis kesenian daerah sejak Indonesia merdeka kemudian berkali-kali mengalami pergantian pemerintah, tidak pernah kita punya data jenis kesenian daerah. Ada yang pernah ada dan hidup misalnya kesenian di Jawa Barat mana yang masih aktif eksis, mana yang sudah punah, mana yang sudah kritis karena tidak ada penerusnya, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Kalau misalnya ada, tidak pernah disosialisasikan, di internet sangat susah dapat informasi jenis kesenian di tiap daerah. Padahal kita ada Dinas Pariwisata dan Budaya di masing-masing daerah tapi tidak pernah melakukan pencatatan secara detail. Karena saya lama di Jawa Barat, misalnya ada kesenian Lais yg dia beratraksi dari bambu ke bambu, berloncatan, bisa tiduran di bambu. Nah kesenian itu ada dimana, siapa pemainnya itu harusnya ada misalnya. Jadi tidak perlu kalau misalnya ada ulang tahun tidak perlu pakai dangdutan atau kesenian aneh-aneh, tapi coba angkat kesenian daerah. Misalnya Jogja ultah angkat kesenian daerah. Ini kan tidak. Anak muda tidak tahu kesenian daerah ini ada. Seniman daerah juga kesulitan untuk berkembang karena tidak pernah ditanggap diajak untuk pentas. Kesalahan dimana, ya pemerintah tidak bisa mengkoordinasikannya, ada dinas pariwisata dan budaya tapi hanya sekedar bagaimana menarik wisatawan asing datang ke sini tanpa berupaya bagaimana melestarikan kesenian yang ada. Di berbagai negara bisa dilihat, misalnya negara yang baru berkembang bukan maju. Filipina misalnya hanya menyusuri sungai di atas kapal, didorong menyusuri sungai sambil disuguhi makanan khas parisiwsata. Di situ dipentaskan musik-musik kesenian daerah. Diberbagai titik kapal ini singgah juga dipentaskan kesenian daerah. Kemudian beberapa titik berhenti lagi dan disuguhi kesenian daerah, begitu kembali dikasih cinderamata yang khas. Semua hidup. Wisatawan senang karena bisa mengenal alam Filipina, seniman senang ada yang nonton dan ada yang kasih uang. Restoran senang ada yang makan, dapat uang. Di Indonesia tidak seperi ini. Sungai sangat banyak, air dibiarkan mengalir ke laut tanpa dibuat pariwisata. Coba di Kalimantan yang banyak sungainya, tapi tidak pernah
dipentaskan seperti itu. Indonesia ini sangat kaya akan kesenian tapi tidak dimanfaatkan secara optimal, sayang sekali. 12. Berarti pemerintah Indonesia sikapnya juga sama seperti masyarakat Indonesia ya Pak? Pemerintah
hanya
menunjukkan
keberhasilan-keberhasilan
saja
bahwa
berhasil
mendatangkan 7 juta wisatawan, naik dari 6 juta. Tanpa pernah kita tahu bagaimana cara mencatat 7 juta wisatawan itu. Kalau 7 juta wisatawan dibagi 12 bulan berarti hampir 600.000 orang dateng tiap bulan ke Indonesia. Itu sama dengan kapasitas 5 kali stadion Senayan, pasti banyak sekali. Tapi mana wisatawannya, kita kok jarang melihat banyak wisatawan datang kesini? Bagaimana cara menghitungnya sampai 7 juta? Dari mana saja mereka? Sibuk dengan klaim keberhasilan tanpa pernah kita menghitung berapa mereka membelanjakan uangnya di Indonesia. Mestinya itu dihitung, baru kita patut berbangga dan siapa yang paling diuntungkan dengan kedatangan wisatawan-wisatawan ini. Kami khawatir jangan-jangan ada pencatatan ganda, begitu datang ke bandara dicatat, di hotel dicatat, ke tempat wisata dicatat kembali, kemudian diakumulasi sehingga angkanya mencapai 7 juta. Itu angka-angka yang tidak sebenarnya, kami khawatir itu seperti itu. Tapi yang penting adalah pemerintah tidak mudah mengklaim mendatangkan wisatawan, tapi yang penting adalah bagaimana wisatawan ini memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk dapat menghidupi kesenian-kesenian tradisional yang ada di Indonesia. 13. Itu yang Bapak bilang ada klaim wisatawan 7 juta itu dari mana Pak? Itu klaim dari...eemm..setiap tahun Departemen Kebudayaan dan Pariwisata selalu mengklaim jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, tapi kita tidak tahu bagaimana metodologi penghitungannya, jumlah 7 juta itukan jumlah yang besar sekali.
14. Menurut SKH Kompas, apa solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan budaya dan konflik dengan Malaysia? Saya kira tidak cuma sebatas klaim saja tapi bagaimana cara mengembangkan tari pendet ini, misalnya sepakbola dari Inggris apakah cukup Inggris mengklaim bahwa sepakbla olahraga dari Inggris saja. Tidak seperti itu tapi bagaimana supaya kesenian ini menyebar kemanamana sehingga disukai oleh dunia dan orang tau bahwa sepak bola ini berasal dari Inggris. Barongsai misalnya itu dari China, apakah tidak boleh ditampilkan di Indonesia? Boleh saja, tetapi orang tahu bahwa Barongsai itu dari China. Wushu misalnya atau Tekwondo, Kungfu. Apakah hanya sebatas di China? Boleh di Indonesia tapi orang tahu bahwa itu sumbernya dari China, berasal dari China. Karate dari Jepang, orang tau bahwa Karate itu bela diri dari Jepang yang menyebar ke seluruh dunia dan olah raga yang bagus. Pendet, tidak sebatas itu klaim milik Indonesia, tapi tantangannya adalah bagaimana pengembangan tari Pendet bisa menyebar ke seluruh dunia dan orang tau bahwa ini adalah kesenian asli Indonesia. Jangan sampai ini menyebar ke seluruh dunia, seperti gamelan itu dipelajari di sekolah-sekolah di Jerman, tapi di Indonesia sendiri tidak ada eskul soal gamelan, itu kan sangat memprihatinkan. Boleh saja orang-orang Eropa belajar tentang Gamelan biar mengetahui inilah kesenian dari Indonesia, tapi di Indonesia sendiri tidak ada. Di Indonesia itu kita bangga kalau eskul bisa belajar tentang drumband tapi tidak bangga kalo belajar angklung dan gamelan. Di gamelan diajarkan untuk gotong royong, toleransi, tepa seliro. Tidak bisa ingin pentas sendiri kemudian main sekeras-kerasnya, sesering mungkin, sangat keras dan musik lainnya tidak diberi tempat, itu tidak bisa. Artinya toleransi, tepa seliro dengan musik lain sehingga bisa menghasilkan irama yang bagus. Itulah sebenarnya tradisi Indonesia, gotong royong hidup rukun bisa
tepa seliro. Yang terjadi saat ini adalah bagaimana
mengembangkan misalnya liberalisme, orang ingin vokal sendiri, bangga sendiri menjadi vokalis kemudian anggota band-band lainnya itu tidak diberi tempat, hanya sebagai
pengiring. Nah tradisi Indonesia misalnya angklung, mau bunyi sendiri itu tidak bisa, harus dimainkan bersama. Angklung itu mencerminkan Indonesia, harus bergotong rotong dan toleransi, dimainkan bersama-sama dan masing-masing harus tahu peran dan tugasnya kapan harus membunyikannya. Kapan harus bunyi do, kapan re, semua harus tahu diri dan aturan, harus ada kesepakatan yang dijalankan bersama. Nah ini yang tampaknya Indonesia hanya sebatas mengklaim saja belum mengembangkan. Apakah ada sekolah yang mengembangkan angklung sebagai eskul di sekolah? Sangat jarang! Cuma sebatas bangga saja bahwa angklung kesenian Indonesia. Tapi BudPar sendiri tidak berupaya misalnya membeli sekian ratus angklung kemudian disebar ke seluruh sekolah di Indonesia sehingga ada eskul angklung. Kemudian ada lomba angklung ditiap sekolah dan tingkat nasional, tapi tidak ada. Sama misalnya batik, kita bangga, kita ribut ketika Malaysia juga mempunyai batik kemudian mengklaim bahwa batik milik Indonesia. Cuma sebatas itu saja. Tidak ada eskul batik. Pembatik dari Jogja, Solo, Cirebon, Pekalongan itu datang ke sekolah-sekolah memberikan kursus batik selama 3,4,5 bulan. Pembatik senang karena dapat penghasilan tambahan, dia senang karena ketrampilannya dipakai oleh siswa, siswa juga senang karena punya pengetahuan dan ketrampilan membatik. Kesenian tradisi ini akhirnya bisa turun-temurun. Tapi seperti sekarang, hanya sebatas klaim bahwa batik milik Indonesia, mau seperti apa dalam 20-30 tahun kedepan, tidak akan berjalan. 15. Kalau hubungan dengan Malaysia bagaimana? Karena tidak sekali dua kali Indonesia bermasalah dengan Malaysia? Disatu sisi Malaysia ini juga besar kepala, karena dulu negara yang sangat disegani, Indonesia, Indonesia pernah menjadi negara yang sangat kuat dimasa presiden Sukarno. Angkatan perangnya sangat kuat, itu jauh dengan negara-negara lain. Sehingga disegani oleh negara lainnya, Malaysia, Thailand, Singapura, itu sangat takut dengan Indonesia. Karena saat itu kita punya rasa kebangsaan, rasa nasionalisme yang kuat diantara para pemimpin.
Karena para pemimpin juga memberi contoh hidup sederhana dan menumbuhkan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat. Didukung dengan kebanggaan angkatan perang yang sangat kuat. Nah sekarang Indonesia dilecehkan oleh negara-negara sekitar termasuk Malaysia karena rasa nasionalisme-nya luntur dikalangan masyarakat. Dikalangan pemerintah juga tidak ada keteladanan bagaimana untuk mencintai negara ini. Nah sekarang ini kesenjangan sangat tinggi, persoalan sangat kompleks, dari dalam negri tidak ada keteladanan dari para pemimpin, rasa nasionalisme berkurang, rasa kebanggaan sebagai bangsa juga berkurang. Malaysia juga merasa besar kepala karena dia mempunyai sumber daya yang bagus. Dulu Malaysia belajar dari Pertamina bagaimana untuk mengolah minyak, kini mereka mereka mempunyai menara kembar Petronas sebagai salah satu ikon pariwisata mereka. Dulu guru-guru Indonesia diminta untuk mengajar di Malaysia, kini banyak orang Indonesia datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. 16. Lalu dengan banyaknya orang Indonesia
yang ada di Malaysia, apakah ini
berpengaruh Pak? Buyutnya itu dari Indonesia, tentu kesenian-keseniannya itu hampir ada kemiripan. Apalagi kalau melihat kesenian di Kalimantan Timur atau Barat yang berbatsan langsung dengan Malaysia. Hanya batas teritorial yang menbatasi, tapi persaudaraan mereka tetap kuat. Jadi sekali lagi, klaim-kalim itu perlu sih perlu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengembangkan dan memelihara kesenian yang ada, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan klaim-klaim itu. 17. Mengapa SKH Kompas jarang memberitakan mengenai keadaan yang terjadi di Malaysia terkait kasus ini? Karena saya perhatikan SKH Kompas baru memberitakan dari pihak Malaysia dan mengambil narasumber Malaysia sejak adanya peristiwa
pemanggilan Dubes RI di Malaysia oleh Kementrian Malaysia. Apakah ada wartawan Kompas yang ditugaskan ke Malaysia? Saya lupa, tapi kayaknya kita menganggap bahwa tidak perlu sampai ada wartawan yang kesana. Ketika ada peristiwa krusial yang dibutuhkan oleh pembaca, baru kita mengirim wartawan ke lokasi, seperti misalnya peristiwa di Mesir dan Lybia. Menurut saya dari Indonesia sudah cukup tidak perlu ke lapangan. Karena yang terpenting sebenarnya bagaimana upaya pemerintah itu melidungi bukan Malaysia-nya. 18. Kalau dalam berita itu peliputan harus ada dua sisi, nah kalau dalam artikel ini cuma beberapa saja yang mengambil narasumber dari Malaysia. Menurut bapak ini bagaimana? Sumber itu tidak harus datang ke lokasi, tapi Kompas juga berlangganan beberapa kantor berita. Ada Reuters kita langganan, kemudian koran-koran luar negri kita juga langganan setiap hari. Kemudian kita juga bisa melihat suara-suara Malaysia dari kantor berita Bernama Malaysia, kemudian koran-koran Malaysia. Kita ikutin perkembangannya.Yang heboh itukan Indonesia, Malaysia sebenarnya tidak begitu heboh. Kembali lagi bahwa berita itu harus berimbang, tapi kita bisa dari narasumber itu dari kantor berita atau pihak yang berwenang di Malaysia. Nah dalam kasus ini yang kita sasar adalah kepedulian pemerintah bukan Malaysia, kepedulian bagaimana mengembangkan dan melestarikan kesenian-kesenian yang ada di Indonesia. 19. Aspek netralitas dalam berita, sedangkan bapak bilang bahwa SKH Kompas ingin menunjukkan bahwa pemerintah itu masih kurang usahanya. Bagaimana posisi bapak dan SKH Kompas untuk menunjukkan netralitas SKH Kompas tapi tetap bisa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah harus bergerak?
Netral itu tidak berada dalam ruang hampa, tidak berarti tidak berpihak pada apa-apa. Kita harus punya keberpihakan. Kita berpihak pada kebenaran, menyajikan berita yang berimbang. Kita berpihak pada rakyat kecil, tapi beritanya berimbang. Jadi netral bukan berarti berada pada ruang hampa apa adanya, kita tetap harus bersikap kritis pada pemerintah. Tidak bisa misalnya netral apa adanya kemudian disajikan tanpa ada sikap menggungat sama sekali. Misalnya Indonesia mengklaim, eh Malaysia mengklaim Pendet milik Malaysia. Indonesia mengklaim tari Pendet milik Indonesia, sudah seperti itu saja tanpa ruang apa-apa, tidak bisa seperti itu. Dalam berita juga harus digugat, apa yg sudah dilakukan pemerintah dalam melestarikan tari Pendet, upaya-upaya apa yang sedang dilakukan, apa kendala pemerintah, apa yang sedang dilakukan oleh seniman itu harus kita gugat, nah akirnya berpulang pada pembaca, mana yang benar apakah Malaysia atau Indonesia? Kita menunjukan bahwa pemerintah juga tidak peduli, bahwa seniman juga tidak mendapatkan tempat untuk menampilkan kesenian mereka. Itu kita sajikan, biarkan pembaca yang kita sebut netral itu yang menentukan apakah Malaysia atau Indonesia yang salah? Bisa-bisa duaduanya memang salah, Malaysia juga keterlaluan karena besar kepala, Indonesia juga salah karena tidak melestarikan tari Pendet. 20. Nasionalisme dari wartawan yang juga orang Indonesia. Bagaimana penyaringannya agar berita yang dikeluarkan tidak berpihak walaupun kita tetap orang Indonesia? Berpihak itu pasti ada, tetapi tidak provokatif dan emosional. Kematangan wartawan itu juga menentukan, wartawan yang muda mungkin emosional ketika melakukan peliputan, tetapi masih ada editor yang umumnya lebih senior, emosinya lebih mengendap, logika lebih berjalan, sehingga kalau ada berita-berita yang memancing emosional yang bisa memicu kekeruhan antara dua bangsa ini bisa diperhalus, sehingga berita yang keluar itu tetap mementingan perdamaian, kalau ada perbedaan itu diselesaikan melalui dialog bukan kekerasan.
21. Apa maksud dari redaksi terhadap ungkapan bahwa Malaysia merupakan bangsa yang kekurangan identitas (Kompas 23-08-2009, Bung Karno Mendukung Pemassalannya... –paragraf 1)? Mungkin Malaysia akan sangat banyak berpotongan dengan Indonesia. Perpotonganperpotongan ini lebih besar irisannya berada di Indonesia. Kesenian-kesenian Melayu itu jauh lebih banyak ada di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Tapi lagi-lagi Indonesia tidak bisa menjaga kekayaan budayanya lagi-lagi. Nah Malaysia sekarang akan membangun museum sejarah Melayu, dia mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa catatan atau naskah kuno dari Melayu. Dia mencari ke Bangka, Aceh, Belitung, Padang, semua dibeli, dananya tanpa batas kemudian dibawa ke Malaysia untuk dijadikan
koleksi musium kebudyaan
Melayu. Sementara Indonesia yang mengklaim bahwa Indonesia punya kesenian Melayu itu tidak punya museum Melayu sampai saat ini. Ketika Indonesia mengklaim bahwa Melayu adalah asli Indonesia kita tidak punya bukti karena naskah-naskahnya sudah banyak yang dibeli oleh Malaysia. Kita hanya tinggal sedikit dan hingga saat ini pemerintah tidak pernah peduli untuk membeli dan menyelamatkan naskah-naskah Melayu. Jadi identitas mereka ada sedikit Melayu tapi mereka sangat cerdik. Naskah-naskah
Indonesia dibeli tanpa batas
anggaran dan dibawa ke Malaysia. Ketika Indonesia ingin mengklaim Melayu, kita sudah tidak punya bukti dan sampai saat ini kita masih tidak peduli. 22. Mengapa terdapat perbedaan dalam pemberitaan seputar kasus ini, diawal SKH Kompas menggunakan “Klaim Tari Pendet” sedangkan diakhir-akhir berita SKH Kompas lebih sering menggunakan “Penggunaan Tari Pendet”? Kita di akhir-akhir lebih spesifik bahwa bahwa Malaysia itu sangat agresif dalam menjalin wisatawannya. Di Eropa, Malaysia promosi di pesawat bahwa Malaysia truly Asia. Indonesia tidak pernah melakukan promosi seperti itu, promosi Indonesia sangat sedikit. Indonesia hanya melakukan pameran-pameran kebudayaan saja atau pameran kesenian di dunia
terutama di Jerman. Nah termasuk juga yang dilakukan Malaysia adalah menyajikan tari Pendet untuk promosi pariwisata Malaysia, secara tidak langsung itu mengklaim bahwa tari Pendet milik Malaysia karena ada dalam angle iklan itu. Nah belakangan kita memang lebih spesifik lagi bahwa itu memang ada dalam iklannya yang ada di discovery dan segala macem. Duduk persoalannya adalah bukan secara tertulis tapi klaim di iklannya bahwa itu Malaysia yang secara tidak langsung bilang bahwa Pendet milik Malaysia, padahal kita tahu sendiri bahwa Pendet dari Indonesia. 23. Apa yang mendasari SKH Kompas mencantumkan ilustrasi daftar budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain pada artikel berjudul “Perlindungan Budaya Lemah (31/08/09)” ? Kita ingin mengingatkan pembaca terutama pemerintah bahwa Indonesia begitu kaya akan kesenian, tapi kita tidak pernah menjaga. Ibaratnya dirumah itu banyak barang tapi kita sendiri tidak tahu barang apa saja milik kita. Kalau sudah diambil orang lain baru kita ribut, tapi kita tidak pernah menjaga barang kita. Begitu pula dengan kesenian-kesenian, banyak yang diklaim oleh negara lain tapi Indonesia tidak peduli. Itu tadi, kita lebih sibuk dengan promosi bahwa kita sudah bisa mendatangkan 7 juta wisatawan tapi pengidentifikasi, pemeliharaan jenis-jenis kesenian Indonesia itu tidak dilakukan, bahkan pemerintah nyaris tidak melakukan langkah apapun untuk menyelamatkan kesenian di Indonesia. 24. Pada artikel-artikel yang dikeluarkan, SKH Kompas sering menyebut Tari Pendet sebagai kesenian daerah, namun pada artikel lain disebutkan bahwa Tari Pendet merupakan produk budaya. Menurut anda bagaimana SKH Kompas memandang Tari Pendet ? Agak khas kesenian di Bali karena menyatu dengan religi, makanya bisa hidup. Itu berbeda dengan kesenian di daerah-daerah lain katakanlah Jaipong di Jawa Barat itu tidak ada kaitan
dengan religi bahkan bisa dikatakan itu berbenturan. Nah di Bali uniknya adalah bersatu dengan religi, jadi tanpa peran pemerintah tari Pendet ini tetap bisa terpelihara namun hanya terbatas di lokal Bali. Bagaimana mengembangkannya itu yang tidak dilakukan pemerintah. Tarian Bali seharusnya tidak hanya bisa dipentaskan di Bali, diluar daeah seharusnya juga bisa. Sekarang ini sangat minim sanggar-sanggar tarian Bali yg menampilkan tarian-tarian khas Bali. Ini juga jadi persoalan tersendiri karena tidak ada stimulus dari pemerintah. Seperti contohnya lomba angklung dan gamelan. 25. Bagaimana pandangan SKH Kompas mengenai jurnalisme damai dalam peliputan peristiwa konflik? Sejak semula Kompas itu tidak berambisi dan menghindari betul liputan dan penyajian berita yang provokatif, yang dapat memanaskan suasana. Tapi menjelaskan duduk persoalannya seperti apa. Itu yang paling penting dan kemudian menyerahkan semuanya pada pembaca, apalagi isu-isu seputar SARA itu betul-betul dihindari. Kalaupun betul-betul ada konflik yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan adalah bagaimana upaya untuk mendamaikan bukan memanas-manasi namun menjelaskan duduk persoalan semestinya dan sedapat mungkin itu mendinginkan suasana. 26. Apakah ini masuk konflik budaya menurut kompas? Saya kira ini tidak termasuk konflik, tapi lebih kepada ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat kita dan semua pihak yang berkepentingan pada kesenian daerah sehingga diklaim oleh Malaysia, belum sampai pada taraf konflik. 27. Apakah dalam kasus ini jurnalisme damai itu juga dipakai? Ya bisa seperti itu juga, jadi tidak mengompori masyarakat. Karena khawatir juga kalo emosional yang ditonjolkan yang terjadi malah nanti masyarakat menyerbu kedutaan besar
Malaysia kemudian menginjak-injak rasa kebangsaan Malaysia, bukan itu yang diharapkan. Kita menghindari betul apapun perbedaannya, kita selesaikan dengan bijak, betul-betul tidak boleh ada konflik dan kekerasan sama sekali. Kita juga melihat jangan sampai berita-berita yang disajikan itu memancing emosi dan kemarahan masyarakat untuk menyerbu kedutaan besar Malaysia. Tidak itu yang kita inginkan, tapi kepeduliaan yuk bangun semua, kita ini ada kekayaan bangsa yang diklaim oleh pihak lain. Yuk kita jaga kekayaan bangsa ini dengan cara yang santun. 28. Bagaimana ketersediaan ruang dan sumber daya yang diberikan yang diberikan oleh SKH Kompas dalam kasus ini terutama berkaitan dengan penerapan jurnalisme damai? Jurnalisme damai itu sudah jadi harga mati yang dilakukan oleh semua wartawan Kompas. Ketika menjadi wartawan Kompas, ada pendidikan di kelas 6 bulan kemudian pendidikan di lapangan 6 bulan. Nah, setelah itu juga melakukan tahapan-tahapan. Begitu pula dengan berita yang dibuat itu dari reporter, kemudian ke editor, penyelaras bahasa, korektor, kemudian ke redaktur pelaksana. Sehingga jurnalisme damai itu sudah menyatu dengan wartawan Kompas. Berita-berita yang provokatif tentu tidak akan dimuat oleh wartawan Kompas. Kalau ada wartawan yang lengah, maka akan disaring lagi oleh editor. Editor lengah, maka ada penyeleras bahasa, setelah penyelars bahasa masih ada korektor. Jadi bertahap sehingga jurnalisme damai itu menjadi roh, menjadi jiwa dari semua wartawan Kompas. 29. Pendiri SKH Kompas, Bapak Jakob Oetama pernah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang komunikasi karena menawarkan jurnalisme damai dalam pers Indonesia. Apakah peristiwa ini juga mempengaruhi SKH Kompas dalam menggunakan jurnalisme damai dalam pemberitaannya?
Dia dapat dari UGM ya. Itu dari para pendiri Kompas dulu itu sudah ditekankan betul bahwa koran kita adalah koran umum sehingga tidak mementingkan satu golongan. Walaupun pendiri dari Jogja tapi tidak hanya berita dari Jogja saja yang dimuat, tapi juga dari kota-kota yang lainnya juga dapat porsi yang sama. Tidak berdasarkan daerah, tapi substansi beritanya, penting dan layakkah untuk dimuat. Kita setiap pagi itu ada rapat, beliau juga terkadang hadir dan senantiansa menekankan bahwa berita yang ditulis Kompas itu tidak provokatif, semua disajikan dengan cara santun dan sopan walaupun kita marah misalnya ada kekurangan pangan atau kenaikan BBM. Itu semua disajikan secara santun, karena pilihan kata itu juga menunjukan siapa orang yang membuat. Kata yang kasar bisa dikatakan bahwa orang yang membuat itu juga kasar. Tapi ketika substansi penting disampaikan dengan kata-kata halus itu akan lebih mengena. Para senior selalu menekankan ketika kita ingin mengingatkan kesalahan orang maka caranya adalah ditepuk pundaknya dan diberi tahu yang benar itu seperti apa. Daripada dipukul maka orang tidak akan simpati. 30. SKH Kompas itu terkenal dengan jurnalisme kepiting, bagaimana menurut Bapak? Kadang-kadang kita harus melihat emosi masyarakat pembaca secara luas. Taruhlah kalo misalnya kita kritik pemerintah tapi juga dekat dengan pemerintah. Hubungan Kompas dengan narasumber itu juga seperti pacar, kadang akur kadang tidak. Namun yang terpenting adalah kita selalu kritis. Tidak semua bagian pemerintah itu mau dikritk, sehingga ketika misalnya ada yang emosional dengan kritikan kita maka kita perhalus. Presiden misalnya kita kritik karena kurang tegas dengan kasus Century, koruspi lalu marah, maka kita redakan dengan menaruh fotonya di halaman 1. 31. Bentuk marahnya pemerintah seperti apa Pak? Kita punya sumber-sumber di istana, itu kita selalu mendengar bagaimana situasi psikologis bagaimana pemegang kekuasaan terhadap pemberitaan di Kompas. Tapi kita juga tidak
menjelek-jelekan pemerintah, dalam hal yang bagus tentu kita kasih panggung juga. Tapi kita juga melakukan kritik gugatan juga apakah benar, karena fungsi pers itu seperti itu. 32. Ada pemberitaan mengenai Bentara Budaya di Bali, apakah ini ada maksud lain? Itu kebetulan saja. Kompas itu sangat peduli dnegan persoalan-persoalan kebudayaan. Kompas membangun bentara budaya di Jakarta, Jogja dan Bali. Itu non profit, bahkan iklan pun tidak boleh. Ini semata-mata hanya memberikan tempat atau panggung. Ini upaya Kompas untuk mengembangkan budaya. Nah bertepatan dengan itu Kompas meresmikan bentara budaya Bali, tidak ada kaitannya, hanya kebetulan momentumnya pas. 33. Bukan ingin menunjukkan bahwa ini lho Kompas peduli dengan budaya? Tidak, kita tidak tinggi hati. Kita langsung melakukan langkah nyata bahwa langkah konkrit yang kita lakukan adalah dengan membangun bentara budaya di beberapa tempat.
