BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1
Kesimpulan Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 1. Sistem pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bantul selaku pemungut pajak dengan sistem pemungutan pajak yang tercantum dalam prosedur baku pelaksanaan kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didasari dari Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2012 sudah mencapai kesesuaian, walaupun terdapat sedikit perbedaan dengan SOP yang berlaku, perbedaan tersebut antara lain : a. Didalam SOP dijelaskan bahwa SPTPD diberikan setelah adanya surat izin penyelenggara reklame, sedangkan impelementasinya surat izin diberikan setelah melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya wajib pajak yang curang dalam pelaksanaan penyelenggaraan
reklame dan
untuk
mengoptimalkan PAD dari sektor pajak reklame serta pada
prosedur
baku
pelaksanaan
kegiatan
SOP
penagihan yang kurang dijelaskan secara detail
72
b. Di dalam SOP penagihan hanya dijelaskan alur diterbitkannyaSTPD,sedangkan dalam implementasinya pada saat melakukan penagihan pajak reklame ke wajib pajak dilakukan melalui 4 tahap, yakni penerbitan surat pemberitahuan segera bayar, SKPD secara jabatan, surat teguran, dan SKPKB. Jangka waktu masing – masing selama 1 bulan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame : a. Adanya peraturan mengenai pembatasan penyelenggaraan reklame. b. Penataan ruang untuk pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Bantul kurang rapi, sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pendataan reklame. c. Banyak Vendor/ biro pemasangan iklan yang masih liar, terbukti masih banyak pemasangan reklame tanpa ada surat ijin penyelenggaraan reklame. d. Tenaga/ Sumber daya manusia yang masih belum memadai untuk
melakukan
pendataan
dan
penertiban
penyelenggaraan reklame.Sumber daya manusia yang dimaksud tersebut adalah petugas lapangan.
73
e. Masih minimnya sarana prasarana/fasilitas alat yang digunakan untuk memotong pemasangan reklame yang liar. f.
Masih minimnya tingkat peminat para pemasang reklame di Wilayah Kabupaten Bantul, hal ini dikarenakan potensi wilayah Bantul yang kurang maksimal.Sehingga turut mempengaruhi tingkat penerimaan pajak reklame terhadap PAD bantul.
g. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah terhadapp kepatuhan baik mendaftarkan sebagai wajib pajak maupun dalam pembayaran Dalam hal ini masih banyak para penyelenggara reklem yang melakukan pemasangan iklan tanpa izin, keterlambatan pembayaran dan tidak melakukan perpanjangan pemasangan. h. Belum adanya petugas juru sita.Sehingga pelaksanaan penagihan hanya terhenti pada surat teguran yang kedua.
4.2
Saran Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1. Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul untuk memperbarui SOP penagihan yang lebih
74
detail, agar dalam pelaksanaan penagihan pajak kedepannya dapat dilakukan benar – benar sesuai dengan SOP yang berlaku. 2. Pihak Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul untuk menambah petugas, khususnya petugas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar lebih teratur koordinasi yang ada di lapangan dengan di kantor. Hal ini mengingat Kabupaten Bantul adalah wilayahyang cukup luas dan dimungkinkan masih banyak para pihak penyelenggara reklame yang melakukan pemasangan iklan secara ilegal tanpa izin pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Koordinasi petugas lapangan tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang terdiri dari beberapa personil untuk melakukan pendataan serta pengawasan yang para petugas pemungutannya dibagi per wilayah kecamatan. 3. Dengan
adanya
penambahan
petugas,
dapat
meningkatkan
pengawasan terhadap pengelolan pajak reklame. 4. Mengupayakan mencari vendor/biro penyelenggara reklame yang bukan jenis iklan rokok, agar dengan adanya peraturan pembatasan penyelenggara reklam etentang cukai tembakau tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap penerimaan PAD dari sektor pajak reklame. 5. Memperbanyak sarana prasarana/fasilititas serta alat –alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran reklame yang liar,
75
seperti alat pemotong, agar pada saat proses penertiban reklame di lapangan bisa berjalan secara efektif dan efisien. 6. Pihak
DPPKAD
melakukan
sosialisasi
terhadap
para
penyelenggara pemasang reklame, nisalnya mempromosikan tempat – tempat strategis pemasangan, kemudahan fasilitas. 7. Khusus di bidang penagihan untuk menambah petugas juru sita, agar ketika wajib pajak sudah ditagih hingga batas maksimal surat tagihan yang diberikan, pihak DPPKAD dapat melakukan penyitaan. Hal ini dapat mencerimnkan ketegasan dari pihak DPPKAD dan dapat menertibkan wajib pajak untuk tidak terlambat dalam pembayaran pajak.
76
