BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari hasil perhitungan Rasio Keuangan pada APBD PemerintahDaerah Kabupaten Klaten tahun 2012-2014, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014 berada pada kriteria yang cukup baik, hal ini berdasarkan dari hasil perhitungan dan analisis Rasio Keuangan, sebagai berikut: 1. Rasio Kemandirian Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio kemandirian diketahui bahwa, pola hubungantingkat kemandirian daerah berada pada kriteria konsultatif. Hal ini diketahui dari rata-rata Rasio Kemandirian yaitu sebesar 29,30%, yang berarti Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berada pada kemampuan keuangan yang sedikit lebih mampu dalam memenuhi
kebutuhandana
untuk
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan,pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat (Abdul Halim, 2012). Namun kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten rendah karena masih bergantung dengan bantuan Pemerintah Pusat. 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama 3 tahun dapat diketahui bahwa, Derajat Desentralisasi Fiskal APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berada pada kriteria sangat kurang, yaitu rata-rata 7,18%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil (Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991). 3. Rasio Efektifitas Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Efektifitas selama 3 tahun diketahui bahwa, tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten berada pada kriteria sangat efektif. Hal ini terlihat dari tingginya angka rata-rata Rasio Efektifitas yaitu sebesar 120,32%, yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik (Mahmudi, 2010). 4. Rasio Efisiensi Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Efesiensi selama 3 tahun diketahui bahwa, tingkat efesiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten berada pada kriteria sangat efisien. Hal ini terlihat dari rendahnya angka rata-rata Rasio Efisiensi yaitu Sebesar 3,29%, yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik (Mahmudi, 2010). 5. Rasio Keserasian Belanja Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Keserasian Belanja, menunjukkan bahwa keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung belum seimbang. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 73,83% dan Rasio Belanja Langsung sebesar 26,21%, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk
kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung (Mahmudi, 2010). 6. Rasio Pertumbuhan Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan diketahui bahwa, pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan, rata-rata pertumbuhan PAD dan Pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Klaten telah mengoptimalkan kemampuan dalam meningkatkan perolehan pendapatn dari berbagai sektor. Dan pada Rasio Pertumbuhan Belanja, juga menunjukan pertumbuhan positif pada belanja operasi dan belanja modal. Pada Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami penurunan rasio sebesar 9%, hal ini menunjukkan Belanja Operasi yang cenderung berkurang. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 28%, hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah menggunakan anggarannya untuk pelayannan publik yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat (Abdul Halim, 2012).
4.2 Saran Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasilperhitungan normatif dan analisis pada pembahasan, maka terdapat beberapa saran yangdiberikan, sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari Rasio Kemandirian, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih tergantung dengan Pemerintah Pusat, hal ini bisa dilihat dari tingginya dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah seharusnya meningkatkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten, seperti halnya potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan budaya. Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan penopang utamadalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. b. Pemerintah Daerah hendaknya mendukung peningkatan pajak yang terdiri dari: pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi bangunan pedesaan, dan retribusi daerah yang terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengolahan limbah. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan
informasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanyasebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi jugasebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, diketahui bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil karena tingkat ketergantungan daerah masih besar. Pemerintah daerah seharusnya meningkatkan Pendapatan Asli daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber dana eksternal. 3. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Rasio Keserasian Belanja, terlihat bahwa Pemerintah Daerah cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung. Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan danauntuk kegiatan Belanja Langsung dengan proporsi Belanja Modal yang lebih besar daripada
BelanjaPegawai dan Belanja
Barang & Jasa, tujuannya untukmeningkatkan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagaialat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus mengurangiketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, agardapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal.
