BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN DEMOKRASI ABDURRAHMAN WAHID
A. Islam dan Proses Demokrasi Salah
satu
persoalan
besar
yang
menjadi
perhatian
utama
Abdurrahman Wahid adalah bagaimana relasi agama dan negara dalam konteks membangun demokrasi di Indonesia. Gagasan ini menjadi gagasan makro Abdurrahman Wahid tatkala menjelaskan perihal hubungan tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an. Pola relasi yang hendak dijelaskanya tidaklah berdasar pada perspektif teologi keagamaan an sich, melainkan juga atas konstruksi fakta yang berkembang dalam masyarakat. Kontekstualisasi pemikiran
keagamaan
bagi
Abdurrahman
Wahid
digunakan
untuk
menterjemahkan ajaran agama ke dalam relitas-realitas. Paradigma tersebut merupakan bukti kejelasan dari keseluruhan arus utama pemikiranya. Itulah sebabnya
Abdurrahman
Wahid
kemudian
secara
tegas
dan
siap
memperlihatkan perhatianya yang tinggi terhadap perubahan sosial dan persoalan-persoalan hak asasi manusia dan demokrasi. Penerimaan tersebut didasarkan atas kuatnya pendirian Abdurrahman Wahid bahwa mendahulukan kemaslahatan atau kebutuhan aktual masyarakat lebih penting daripada mengejar ‘proyek’ idealisasi semata.1
1
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.204
41
42
Penerimaaan konsep demokrasi adalah pilihan logis yang bagi Abdurrahman Wahid dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Menurut Abdurrahman Wahid ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi :2 Pertama, Islam adalah agama hukum, artinya agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan. “Amruhum syuura bainahum”, artinya perkara-perkara mereka dibicarakan di antara mereka. Dengan demikian terdapat tradisi membahas dan tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka yang diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga,
Islam
selalu
berpandangan
memperbaiki
kehidupan.
Kehidupan umat manusia itu tarafnya tidak boleh tetap, harus ada peningkatan agar bisa menghadapi kehidupan selanjutnya. Bagi Abdurrahman Wahid, tradisi semacam ini jelas menganut prinsip demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupan. Agama dalam perspektif yang demikian merupakan sumber nilai bagi penegakan demokrasi. Artinya, demokrasi adalah implementasi dari ajaran agama, tanpa harus menyebutkan formulasinya dalam formulasi agama. Meminjam terminologi Kuntowijoyo bahwa demokrasi adalah obyektivitas ajaran agama. Dalam kaitan ini ditemukan bentuk-bentuk keterkaitanya. 2
Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan demokrasi : Himpunan percikan perenungan Gus Dur (Jakarta: Erlangga, 1999) hlm. 87-88
43
Misalnya, menurut Abdurrahman Wahid, prinsip penegakkan keadilan sebagai upaya mengembangkan demokrasi. Demokrasi hanya dapat ditegakkan ketika keadilan dijalankan oleh siapapun. Artinya, siapapun yang berkuasa dan bentuk negara apapun selama menegakkan keadilan dengan sendirinya bermakna sebagai penegakan demokrasi.3 Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana difirmankan Allah, “Wahai
orang-orang
yang
beriman,
hendaknya
kalian
menegaknya keadilan”. Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan salam segala bentuk, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqih: Langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang
mereka
pimpin
itu.
Karena
orientasinya
adalah
kesejahteraan, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat.4 Penegakan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk mengedepankan nilai kebenaran di dalamnya. Prinsip ini menjadi semacam
3
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.205 Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan demokrasi : Himpunan percikan perenungan Gus Dur (Jakarta: Erlangga, 1999) hlm. 89 4
44
moralitas yang harus dijalankan oleh pejuang-pejuang demokrasi. Semangat mengedepankan kebenaran tidaklah harus bersandarkan pada ajaran keagamaan tertentu, melainkan lebih pada aspek kebenaran itu sendiri secara obyektif. Perspektif inilah yang kemudian mengantarkan Abdurrahman Wahid lebih memilih mendirikan dan bergabung dalam Forum Demokrasi, daripada menyalurkan segenap potensi perjuangan ke dalam ICMI. Forum Demokrasi diyakininya sebagai gerakan sosial yang mencoba membantu menegakkan dan memperjuangkan demokrasi tanpa harus dibatasi oleh sekat-sekat agama. Fenomena ini seolah meberikan suatu gambaran bahwa Abdurrahman Wahid melepaskan agama dalam gerakan sosial dan pemikiranya. Padahal perspektif demokrasi tanpa dipengaruhi oleh sekat-sekat agama tersebut bagi Abdurrahman Wahid adalah bagian dari upaya mencari bentuk kenegaraan yang pasti akan memberikan tempat kepada agama, tetapi tidak dengan jalan mematikan yang lain. Selama ini, ada kecenderungan untuk melihat prospek demokrasi di Indonesia hanya sebatas pada seberapa besar jumlah keterwakilan suatu agama dalam lembaga kekuasaan. Demokrasi seolah-olah selalu berhubungan dengan upaya meraih kekuasaan, padahal kekuasaan hanya bagian kecil dari upaya penegakan demokrasi.5 Agama dalam perspektif yang demikian merupakan sumber nilai bagi penegakan demokrasi. Artinya, demokrasi adalah implementasi dari ajaran agama, tanpa harus menyebutkan formulasinya dalam formulasi agama.
5
212
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.210-
45
Meminjam terminologi Kuntowijoyo bahwa demokrasi adalah obyektivitas ajaran agama Menurut Abdurrahman Wahid, salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi di kalangan lembaga dan kelompok keagamaan adalah perbedaan hakikat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan normative yang diajarkan oleh Kitab suci-nya. Pola pikir ini pada akhirnya menghambat bahwa hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima sebuah agama, yaitu kebenaran ajaranya sendiri. Mengubah makna teologis tersebut akan dianggap sebagai perubahan terhadap sesuatu yang dianggap mutlak atau abadi. Sedangkan dalam demokrasi, justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat. Peluang tersebut dirasakan dapat ‘mengancam’ keabadian nilainilai keragaman. Dalam konteks ini, agama dan demokratisasi seolah harus menempatkan diri sebagai dua hal yang bertolak belakang. Misalnya, kasus perpindahan agama yang dalam hukum Islam berarti penolakkan (riddah) kepada kebenaran konsep Allah sebagai Zat Yang Mahabesar (konsep tauhid), karenanya tidak dapat dibenarkan dan pelakunya diancam hukuman mati. Sementara dalam demokrasi keyakinan akan kebenaran merupakan hak individu warga masyarakat, dan demikian harus ditegakkan dengan konsekuensi adanya hak bagi warga Negara untuk berpindah agama. 6 Demokrasi memberikan berbagai pilihan rasional yang harus diterima oleh masyarakat tanpa dominasi dan tanpa paksaan maupun rekayasa dari
6
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.214
46
pihak manapun. Perbedaan agama seharusnya tidak menjadialasan bagi upaya serius
memperjuangkan
demokratisasi.
Berdasarkan
keyakinan
yang
demikian, Abdurraham Wahid mencoba mengajukan suatu tesis menarik perihal bagaimana seharusnya agama memebrikan kontribusi terhadap kehidupan demokrasi. Untuk dapat melakukan transformasi intern itu, agama harus merumuskan
kembali
pandangan-pandangannya
mengenai
martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antara semua umat manusia. Melalui upaya ini, tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai dasar universal yang akan menundukkan hubungan antaragama pada sebuah tataran baru. Tataran baru itu adalah tahap pelayanan agama kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu dalam bentuknya yang konkret, seperti penanggulangan kemiskinan, penegakkan kedaulatan hukum dan kebebasan menyatakan pendapat. Apabila sebuah agama telah memasuki tataran baru itu, barulah ia berfungsi melakukan pembebasan.7 Jelaslah bagi Abdurrahman Wahid bahwa yang menjadi problem penegakan demokratisasi dalam masyarakat ketika berhadapan dengan agama adalah adanya tafsir keagamaan yang cenderung memandang secara hitam 7
Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan demokrasi : Himpunan percikan perenungan Gus Dur (Jakarta: Erlangga, 1999) hlm.167
47
putih. Agama baru dapat memberikan sumbangan bagi proses demokratisasi manakala ia berwatak membebaskan. Asumsinya adalah bahwa agama sesungguhnya berwatak demokratis, tetapi watak tersebut seringkali direduksi oleh umatnya melalui berbagai bentuk tafsiran yang tidak membebaskan. Atas dasar ini Abdurrahman Wahid lebih memilih jalur perjuangan kultural dengan suatu paradigma ‘berangkat’ dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa’. Paradigma ini merupakan bentuk yang berbeda dengan yang selama beberapa dekade ini berkembang di kalangan gerakan Islam yang lebih memilih ‘berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa’. Paradigma pertama merupakan strategi perjuangan umat yang berkeinginan untuk menampilkan agama tidak secara eksklusif. Perjuangan yang merupakan bagian dari perjuangan demokratisasi, sehingga umat tidak perlu menampilkan warna keagamaanya, melainkan mengintegrasikan kegiatanya dalam kegiatan bangsa secara keseluruhan. Sedang paradigma kedua lebih menekankan pada suatu tujuan gerakan yang bersifat eksklusif. Paradigma ini ingin mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perantara negara (state).8 Harapan bagi tegaknya dmokratisasi seperti ini menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid tidak berupaya meminggirkan nilai-nilai agama melainkan hanya memberikan suatu kontribusi tentang pentingnya menegakan demokrasi tanpa harus mengikatkan diri pada formalisasi agama. Tanpa
8
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.217
48
formalisasi agama pun demokratisasi sesunggunya merupakan bagian integral dari nilai-nilai agama.
B. Pluralisme dan Proses Demokrasi. Ada hal lain yang menjadi perhatian Abdurrahman Wahid kaitanya dengan gagasan demokratisasinya, yaitu aspek pluralisme. Dan penekanan aspek inilah yang secara langsung atau tidak sering berbenturan dengan gerakan yang lebih mengutamakan formalisasi ajaran Islam. Demokrasi yang diinginkan oleh Abdurrahman Wahid adalah demokrasi yang beroperasi dalam kenyataan kemajemukan (pluralitas) masyarakat. Demokrasi dan mekanismenya tidak akan bisa dan memang tidak perlu untuk melenyapkan perbedaan yang ada. Adanya berbagai macam golongan dan kelompok; besar dan kecil yang berbeda-beda dan bahkan bertentangan, yang berdasarkan suku, ras, agama, keyakinan, kelompok kepentingan serta pengelompokkan dengan dasar lainya berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik.9 Dalam dunia modern, menurutnya demokratisasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok untuk bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integrasi
9
Al-Zostrow Ngatawi, Gus Dur Siapa sih sampeyan: Tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur, (Jakarta: Erlangga,1999), hal.255
49
bangsa.10 Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis.. Dalam
pandangan
Abdurrahman
Wahid,
tegaknya
pluralisme
masyarakat bukan hanya terletak pada pola hidup berdampingan secara damai, karena hal demikian masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbukan disintegrasi. Lebih dari itu, penghargaan pluralisme berarti adanya kesadaran saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling memberi (take and give) karena salah satu substansi demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima.11 Kondisi
yang
harus
ada
bagi
proses
demokratisasi
yang
memungkinkan tegaknya pluralisme ini, menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah negara hukum yang menegakkan supermasi hukum dan dipenuhinya persyaratan the rule of law.12 Supermasi hukum ini bisa ditegakkan jika ada unsur yang berfungsi secara efektif, yaitu konstitusi, peradilan bebas dan hak uji peraturan perundang-undangan. Hukum atau konstitusi dalam sebuah negara demokrasi adalah buatan manusia yang direspresentasikan dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal demikian proses pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada mekanisme demokratis. 10
Arief Affandi, Islam demokrasi atas bawah: Polemik strategi perjuangan Umat model Gus Dur dan Amien Rais, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 117 11 Arief Affandi, Islam demokrasi atas bawah: Polemik strategi perjuangan Umat model Gus Dur dan Amien Rais, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 118 12 Abdurrahman Wahid,’ Sekali Lagi Tentang Forum Demokrasi’ dalam: Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta: Grassindo, 1999),hlm. 219
50
Demokrasi juga menuntut adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat
secara
keseluruhan
(utuh)
tanpa
harus
dipertentangkan baik dari sisi suku, ras, budaya, bahasa dan terlebih dalam hal agama. Bahwa perbedaan ideologi, ras, tingkat pendapatan ekonomi, agama, tidak berarti masyarakat berbeda dalam prinsipnya, melainkan ‘hanya’ pada penampilan fisik dan kepentingan. Pendapat ini semakin membuktikan konsep demokrasi yang hendak dibangun. Bahwa demokrasi adalah diciptakan, bukan dilahirkan sebagai konsekuensi logis atas penerimaan berbagai bentuk perbedaan yang ‘bersemayam’ dalam masyarakat. Demokrasi harus ditegakkan dan diciptakan tanpa diskriminasi atau tanpa melibatkan unsur-unsur yang memang sejak awal diciptakan berbeda. Pemahaman seperti ini adalah implikasi logis dari keinginan Abdurrahman Wahid yang lebih memandang aspek kontekstualitas dari realitas berbangsa dan bernegara. Pada konteks ini, menjadi jelas bahwa demokrasi yang sesungguhnya sedang diperjuangkan Abdurrahman Wahid adalah demokrasi (Pancasila). Demokrasi juga mengharuskan orang untuk menghargai perbedaan tersebut dan kemudian memformulasikanya demi kepentingan bersama. Dengan demikian, demokrasi merupakan antitesis terhadap keinginan sekelompok orang yang memaksakan keyakinanya kepada orang lain.13
13
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.219-221
51
Abdurrahman Wahid sangat menginginkan dijunjung tingginya tiga nilai dasar dalam membangun masyarakat, yaitu, keadilan, persamaan dan demokrasi. Upaya menjunjung tinggi nilai dasar tersebut adalah meninggalkan formalisasi agama di tengah-tengah masyarakat plural, sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Baginya, masyarakat seharusnya dirangsang untuk tidak terlalu memikirkan manifestasi simbolik dari agama dalam kehidupan, akan tetapi lebih mementingkan esensinya. Keadilan, baginya, adalah miliksemua agama, dan harus ditegakan oleh umat beragama.14 Pemahaman ini jelas mengedepankan suatua aspek tentang pentingnya menjaga dan menghargai pluralitas dalam masyarakat. Dalam sebuah tulisan berjudul Republik Bumi di Surga, Abdurrahman Wahid secara kritis melakukan kritik atas berbagai bentuk pemaksaan idealisasi ajaran agama untuk membangun format masyarakat baru di bumi. Baginya, kita hidup di dunia relitas yang bukan hanya mencanangkan idealisasi sebagaiman yang terjadi di surga. Keadilan dan kemanusiaan di tengah pluralitas masyarakat adalah jaminan ditegakkanya suatu komunitas masyarakat yang demokratis. Keadilan dan kemanusiaan menjadi spiritualitas tidak hanya bagi individu, tetapi juga masyarakat. 15
14
Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, (Jakarta: Desantara, 2001)hlm.132 15
Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta:Grassindo,1999) hlm.173
52
Dalam kaitanya dengan hubungan antar agama, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa: Masalah pokok dalam hubungan antar umat beragama adalah pengembangan
rasa
saling
pengertian
yang
tulus
dan
berkelanjutan. Kita hanya mampu menjadi bangsa yang kukuh, kalau umat agama-agama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar saling menghormati. Yang diperlukan adalah rasa saling memiliki (sense of belonging), bukanya hanya saling bertenggang rasa satu sama yang lain. Memang mayoritas bangsa kita, yang notabene beragama Islam, masih dicengkam oleh kemiskinan dan kebodohan sehingga mudah “dirayu” untuk berpindah agama secara murahan. Kondisi logis dari kenyataan itu sebenarnya adalah keharusan bagi gerakan Islam untuk memajukan umat mereka. Ini berarti keharusan untuk melukan transformasi multidimensional atas kehidupan umat yang mereka pimpin, bukanya mencari kambing hitam atas keterbelakangan dan ketertinggalan sendiri.16
Menurut Abdurrahman Wahid demokrasi juga manyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal usul etnis, bahasa, budaya dan agamanya. Sementara agama sendiri cenderung mencari perbedaan atas dasar hal tersebut di atas, minimal 16
Abdurrahman Wahid, Kumpulan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid dalam: Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, ( Jakarta:Kompas ,2000),hlm.16-17
53
perbedaan dalam hal agama dan keyakinan. Karenanya sejak lahir setiap agama memiliki kekhususannya sendiri yang secara mendasar harus ditundukkan kepada kepentingan seluruh bangsa, apalagi diinginkan agama tersebut dapat menjunjung demokrasi.17 Kenyataan sederhana ini dan kearifan seperti dituntut di atas memang tidak mudah untuk diwujudkan, apalagi untuk dikembangkan dalam lingkup yang luas. Namun, kita tidak punya pilihan lain, kalau masih diinginkan bangsa kita yang demikian heterogen dapat mengembangkan diri menjadi bangsa yang kukuh sendi-sendi kehidupanya dalam memasuki abad ke-21. Semua pihak di kalangan kaum muslimin memikul tanggung jawab untuk menumbuhkan rasa memilki terhadap semua warga masyarakat bangsa kita, karena hanya dengan cara demikian Islam dapat tumbuh menjadi kekuatan pelindung bagi seluruh penduduk negeri ini secara keseluruhan.
C. Relasi Antara Agama dan Negara. Relasi agama dan negara disadari merupakan concern pemikiran Abdurrahman Wahid yang sangat menonjol. Perhatian ini sangat beralasan, tidak saja karena Abdurrahman Wahid adalah orang yang terlahir dari sebuah komunitas keagamaan yang cukup kuat (pesantren), tetapi juga karena komitmenya untuk merumuskan kembali atau minimal mencari format yang tepat tentang bagaimana menghubungkan agama dan negara dalam konteks
17
Abdurrahman Wahid, Agama dan Demokrasi, (Yogyakarta: Institut Dian/ interfidei, 1994)hlm.272
54
demokratisasi. Abdurrahman Wahid melihat bahwa di negeri ini, persoalan antarkeduanya telah menjadi problem krusial yang harus dicarikan jalan keluar. Hampir di setiap dekade, bangsa ini hanya disibukkan untuk kembali mengungkit persoalan klasik mengenai hubungan agama dan negara, tanpa ada jalan keluarnya.18 Menurut Abdurrahman Wahid, pemikiran negara dalam pandangan Islam pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua jenis pemikiran, yaitu pemikiran idealistik dan pemikiran realistik. Pemikiran idealistik berusaha secara sadar merumuskan sebuah kerangka negara yang sepenuhnya berdasarkan wawasan Islam. Dalam pandangan ini, Islam merupakan sebuah konsep kenegaraan yang harus diwujudakan secara penuh (in toto) dalam sebuah bangunan masyarakat yang seratus persen islami. Sedangkan pemikiran realistik tidak begitu tergoda oleh bngunan utopis dari sebuah negara ideal menurut wawasan Islam, tetapi lebih tertarik pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis dapat ditampung dalam Islam tentang negara. Kedua model pemikiran tersebut mengambil pola pendekatan yang berbeda pula. Model pemikiran yang pertama lebih memilih pendekatan integralistik, yang berpandangan bahwa Islam diturunkan dalam kelengkapan yang sudah utuh dan bulat. Dengan ungkapan lain, Islam telah dianggap memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap bidang kehidupan. Masalahnya justru terletak pada bagaimana menggali konsep-konsep tersebut dari sumber otentik agama. Dari perspektif inilah terdapat kesulitan terbesar dalam
18
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.223
55
mencari kaitan antara Islam dan negara, karena sifat Islam yang seolah-olah superrasional. Sebagaimana semua agama, Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh, tidak peduli asal usul etnisnya.19 Kategori pemikiran Abdurrahman Wahid dalam konteks relasi antara negara dan agama lebih cenderung pada pendekatan kedua. Abdurrahman Wahid adalah orang yang tidak setuju tentang pendirian sebuah negara yang didasarkan pada agama sebagai hukum formalnya. Abdurrahman Wahid dengan mengutip pendapat ‘Ali Abd al-Rizq, mengatakan bahwa agama tidak memiliki sangkut paut dengan masalah kenegaraan, dengan alasan, pertama, dalam Al-Quran tidak pernah ada doktrin yang jelas tentang konsep negara; kedua, perilaku Nabi Muhammad sendiri tidak memperlihatkan watak politik, tetapi moral; dan ketiga, Nabi tidak pernah merumuskan secara definitif mekanisme penggantian jabatanya. Kalau memang nabi menghendaki berdirinya ‘negara Islam’, mustahil
masalah
suksesi
kepemimpinan
dan
peralihan
kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi Cuma memerintahkan ‘bermusyawarahlah kalian dalam persoalan’. Masalah sepenting ini bukanya dilembagakan secara konkret, melainkan dicakupkan dengan sebuah diktum saja, yaitu
19
Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta:Grassindo,1999) hlm.55-56
56
‘masalah mereka (haruslah) dimusyawarahkan antara mereka’. Mana ada negara dengan bentuk seperti itu?20 Bagi Abdurrahman Wahid tentulah sukar memaukkan nilai-nilai Islam ke dalam konstruk ideologis yang bersifat nasional. Kalau dipaksakan juga, berarti wawasan kehidupan yang dibawakan Islam harus “ditundukkan” kepada wawasan nasional dari sebuah ideologi.21 Dalam konteks inilah kemudian Abdurrahman Wahid berupaya untuk memberikan solusi atas ketegangan antara dua kutub yang berbeda tersebut. Yaitu, menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Menurut Umaruddin Masdar dua tawaran ini satu sama lain bersifat saling menjunjung tinggi dan mempunyai implikasi sosiologis-politis yang tidak terelakkan, yaitu menempatkan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidpan sosio-kultural dan politik di Indonesia. Bentuk formal negara tidak menjadi tujuan pencapaian cita-cita perjuangan umat, karena realitas itu bukan substansinya.22
Abdurrahman Wahid secara ekplisit menulis, Jelaslah dengan demikian bahwa Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai-nilai
20
dasarnya
sebagai
etika
masyarakat
yang
Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta:Grassindo,1999)
hlm.63 21
Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.229 Umaruddin Masdar, membaca pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)hlm.132 22
57
bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang akan memandu jalanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu, agar sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia, karena pada analisis terakhir, manusialah yang menjadi obyek upaya penyejahteraan hidup itu. Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk pencapaian tujuan tersebut.23
Pola hubungan antara agama dan negara yang hendak dibangun oleh Abdurrahman Wahid menunjukkan sisi yang kuat ke arah sekularisasi politik dengan tidak menegaskan peran agama dalam memberikan inspirasi. Sekulari dalam hal ini lebih diartikan sebagai upaya untuk membedakkan, bukan memisahkan problem agama dengan problem negara. Hal ini penting bagi Abdurrahman Wahid karena Islam tidak akan pernah bisa terlepas dari politik, ketika politik dimaknai sebagai proses transformatif, proses deferensiasi, sekaligus proses mengubah masyarakat. Tetapi yang demikian tidaklah kemudian menunjukkan suatu ajaran untuk meng-agama-kan negara atau membuat legislasi negara agama.24
23
Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta:Grassindo,1999) hlm.75 24 Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta:Ar-Ruzz Jogjakarta,2004), hlm.238
58
Jadi Menurut Abdurrahman Wahid ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi : Pertama, Islam adalah agama hukum, artinya agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan. “Amruhum syuura bainahum”, artinya perkara-perkara mereka dibicarakan di antara mereka. Dengan demikian terdapat tradisi membahas dan tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka yang diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Kehidupan umat manusia itu tarafnya tidak boleh tetap, harus ada peningkatan agar bisa menghadapi kehidupan selanjutnya. Bagi Abdurrahman Wahid, tradisi semacam ini jelas menganut prinsip demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupan. Agama dalam perspektif yang demikian merupakan sumber nilai bagi penegakan demokrasi. Artinya, demokrasi adalah implementasi dari ajaran agama, tanpa harus menyebutkan formulasinya
dalam
formulasi
agama.
Meminjam
terminologi
Kuntowijoyo bahwa demokrasi adalah obyektivitas ajaran agama. Dalam kaitan ini ditemukan bentuk-bentuk keterkaitanya. Misalnya, menurut Abdurrahman Wahid, prinsip penegakkan keadilan sebagai upaya mengembangkan demokrasi. Demokrasi hanya dapat ditegakkan ketika keadilan dijalankan oleh siapapun. Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang
59
demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana difirmankan Allah, “Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegaknya keadilan”. Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan salam segala bentuk, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqih: Langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu. Karena orientasinya adalah kesejahteraan, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya
kehidupan
suatu
masyarakat.
Untuk
dapat
melakukan
transformasi intern itu, agama harus merumuskan kembali pandanganpandangannya mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antara semua umat manusia. Melalui upaya ini, tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai dasar universal yang akan menundukkan hubungan antaragama pada sebuah tataran baru. Menurut Abdurrahman Wahid demokratisasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok untuk bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integrasi bangsa. Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah
60
negara yang pluralistik karena ternyata perikehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada pola hidup berdampingan secara damai, karena hal demikian masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbukan disintegrasi. Lebih dari itu, penghargaan pluralisme berarti adanya kesadaran saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling memberi (take and give) karena salah satu substansi demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima. Kondisi yang harus ada bagi proses demokratisasi yang memungkinkan tegaknya pluralisme ini, menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah negara hukum yang menegakkan supermasi hukum dan dipenuhinya persyaratan the rule of law. Supermasi hukum ini bisa ditegakkan jika ada unsur yang berfungsi secara efektif, yaitu konstitusi, peradilan bebas dan hak uji peraturan perundang-undangan. Hukum atau konstitusi dalam sebuah negara demokrasi adalah buatan manusia yang direspresentasikan dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal demikian proses pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada mekanisme demokratis. Masalah pokok dalam hubungan antar umat beragama adalah pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan. Kita hanya mampu menjadi bangsa yang kukuh, kalau umat agama-agama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar saling
61
menghormati. Yang diperlukan adalah rasa saling memiliki (sense of belonging) Menurut Abdurrahman Wahid, pemikiran negara dalam pandangan Islam pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua jenis pemikiran, yaitu pemikiran idealistik dan pemikiran realistik. Pemikiran idealistik berusaha secara sadar merumuskan sebuah kerangka negara yang sepenuhnya berdasarkan wawasan Islam. Dalam pandangan ini, Islam merupakan sebuah konsep kenegaraan yang harus diwujudakan secara penuh (in toto) dalam sebuah bangunan masyarakat yang seratus persen islami. Sedangkan pemikiran realistik tidak begitu tergoda oleh bngunan utopis dari sebuah negara ideal menurut wawasan Islam, tetapi lebih tertarik pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis dapat ditampung dalam Islam tentang negara. Kedua model pemikiran tersebut mengambil pola pendekatan yang berbeda pula. Model pemikiran yang pertama lebih memilih pendekatan integralistik, yang berpandangan bahwa Islam diturunkan dalam kelengkapan yang sudah utuh dan bulat. Dengan ungkapan lain, Islam telah dianggap memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap bidang kehidupan. Masalahnya justru terletak pada bagaimana menggali konsep-konsep tersebut dari sumber otentik agama. Dari perspektif inilah terdapat kesulitan terbesar dalam mencari kaitan antara Islam dan negara, karena sifat Islam yang seolah-olah superrasional. Sebagaimana semua agama, Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh, tidak peduli asal usul etnisnya. Kategori pemikiran
62
Abdurrahman Wahid dalam konteks relasi antara negara dan agama lebih cenderung pada pendekatan kedua. Abdurrahman Wahid adalah orang yang tidak setuju tentang pendirian sebuah negara yang didasarkan pada agama sebagai hukum formalnya. Abdurrahman Wahid dengan mengutip pendapat ‘Ali Abd al-Rizq, mengatakan bahwa agama tidak memiliki sangkut paut dengan masalah kenegaraan, dengan alasan, pertama, dalam Al-Quran tidak pernah ada doktrin yang jelas tentang konsep negara; kedua, perilaku Nabi Muhammad sendiri tidak memperlihatkan watak politik, tetapi moral; dan ketiga, Nabi tidak pernah merumuskan secara definitif mekanisme penggantian jabatanya.
