BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA KARYAWAN DI PT. LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI TEGAL
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Karyawan PT Lakumas Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan bantuan dari orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak mencari penghidupan yang layak menjadi idaman bagi setiap manusia, yang memiliki hajat makan, minum dan lain sebagainya dalam memenuhi kebutuhan primer. Maka hubungan antara manusia adalah tukar menukar kebutuhan hidup, untuk saling mengambil manfaat yang berguna dalam kehidupan manusia, misalnya jual beli, berdagang, pinjam meminjam, menjual hasil bumi, bantu membantu dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan segala macam adalah wajar untuk mendapatkan rizki yang halal sebagaimana diperintahkan agama. Adanya hubungan dan pergaulan manusia dengan orang lain, akan menimbulkan bermacam-macam ikatan alami yang mengikat masing-masing individu sebagai anggota masyarakat yang wajib ditunaikannya dalam rangka mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat materiil. 52
53 Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah maka masing-masing pihak mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjianperjanjian atau akad-akad seperti sewa menyewa, jual beli dan lain-lain. Dalam fiqh Islam perjanjian kerja adalah suatu akad yang mengharuskan salah satu fihak untuk bekerja, dengan sendirinya dalam rangka memberi manfaat (jasa) kepada orang lain dalam waktu yang telah ditentukan dan fihak lain tersebut harus memberi upah kepadanya.1 Dengan melihat perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha di PT Lakumas Tegal, serta melihat pengertian perjanjian kerja dalam konsep Islam maka dapat penulis katakan bahwa perjanjian tersebut termasuk dalam kategori ijarah. Seorang pekerja yang hendak bekerja di PT Lakumas harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan dan prosedur pertama dan yang paling utama adalah mengajukan surat lamaran. Surat lamaran adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak bekerja di PT. Lakumas, yang berarti mereka telah menyatakan kehendaknya untuk bekerja sebelum akhirnya diwujudkan dalam catatan tertulis berupa kontrak kerja antara seorang pekerja dengan perusahaan. Terwujudnya kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan adalah setelah kesepakatan-kesepakatan telah terwujud diantara keduanya, atau
1
Ghufron A. Mas’adi. Fiqh Muamalah Kontektual, Cet ke. I. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2002. hlm. 181
54 apabila diantara keduanya telah saling setuju mengenai beberapa hal yang harus dipenuhi oleh keduanya. Perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha adalah menandakan adanya ikatan antara kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan konsep Islam bahwa kontrak yang harus disertai ijab qabul yang merupakan rukun dari pada perjanjian. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 :
(١ : )ﺍﳌﺎﺋﺪﻩ...ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﺃﻭْﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﹾﻌُﻘﹸﻮ ِﺩ Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. AlMaidah : 1) 2 Dalam melakukan suatu ijab qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan dua orang yang didasarkan atas keridloan antara keduanya dan tidak ada unsur paksaan. Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29 :
َﻳﹶﺎﻳﱡﻬَﺎﺍﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ ﺍ َﻣﻨُﻮْﺍ ﹶﻻَﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﹸﻠﻮْﺍﹶﺍ ْﻣ َﻮﹶﻟﻜﹸ ْﻢ َﺑْﻴَﻨ ﹸﻜ ْﻢ ِﺑ ﹾﻠﺒَﺎ ِﻃ ِﻞ ِﺍﻻﱠ ﺍﹶﻥ َْﺗﻜﹸ ْﻮ ﹶﻥ ِﺗﺠَﺎ َﺭ ﹰﺓ َﻋ ْﻦ َ ﱢﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢﻗﻠﻰ َﻭ ﹶﻻَﺗﻘﹾﺘُﻠﹸﻮْﺍﹶﺍﻧْﻔﹸ (٢٩ : )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ...ﺴﻜﹸ ْﻢﻗﻠﻰ
ﺽ ٍ َﺗﺮَﺍ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan 2
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. IKAPI. CV. Diponegoro. Bandung: 2003. hlm. 84
55 perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu.…” (QS. An-Nisa : 29) 3 Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat untuk dan atas nama perusahaan dan pekerja, maka yang melaksanakan perjanjian kerja tersebut haruslah orang yang sudah dewasa yakni telah bisa membedakan antara yang baik dan buruk sehingga tidak ada kekeliruan dan tidak merasa saling dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukakan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membeda-bedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah.4 Barang yang dijadikan obyek perjanjian kerja adalah tenaga manusia, karena tanpa adanya obyek maka tidak akan terwujud suatu perjanjian atau akad. Hal ini dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya. Apabila dalam kontrak kerja tidak diketahui apa jenis pekerjaannya dan berapa upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja dikhawatirkan akan terjadi unsur penipuan.
3 4
Ibid., hlm. 65
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 13, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, PT. AlMa’arif, Bandung, 1988, hlm. 180
56 Dalam Islam dijelaskan adanya larangan jual beli dengan unsur penipuan yang hal ini juga berlaku pada sewa menyewa, sebagaimana sabda Rasul :
ﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ َﻋ ْﻦ َﺑْﻴ ِﻊ ِ َﻧﻬَﻰ َﺭﺳُ ْﻮﻝﹸ ﺍ: ﻋﻦ ﺍﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ 5
(ﺤﺼَﺎ ِﺓ َﻭ ِﻋ ْﻦ َﺑْﻴ ِﻊ ﺍﹾﻟ َﻐﺮَﺍ ِﺭ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ِ ﺍﹾﻟ
Artinya : “Rasulullah SAW, telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan penipuan”. (HR. Muslim) Dalil tersebut mengandung makna jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin diserahterimakan, dan jika ditafsirkan secara industrial dapat diartikan apabila dalam kontrak kerja tidak diketahui apa jenis pekerjaannya, berapa lama waktu yang diberikan serta berapa upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja dikhawatirkan perjanjian seperti ini akan menimbulkan unsur penipuan. Dengan berbagai penjelasan di atas, tentang kontrak kerja dengan berbagai aspeknya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kontrak kerja yang dibuat antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan PT. Lakumas telah sesuai dengan hukum Islam. Hal itu juga dikuatkan dengan syarat-syarat yang berlaku di perusahaan tersebut yaitu :
5
Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, Subul al-Salam, Juz III, Toha Putra, Semarang, t.th., hlm. 15
57 a. Pekerja yang bekerja di PT Lakumas tidak karena paksaan, maksudnya pekerja yang bekerja di PT Lakumas tersebut karena mereka memang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan, sedang pihak perusahaan menerima karena memang memerlukan tenaga untuk kelangsungan hidup perusahaan. b. Manfaat dari pekerja sudah diketahui yaitu tenaganya dapat digunakan untuk pengelolaaan perusahaan. Dalam konsep Islam tentang perjanjian kerja, salah satu syarat sahnya obyek dari perjanjian haruslah jelas manfaatnya. c. Obyek dari perjanjian tersebut adanya tenaga manusia sebagai pekerja. Maka dalam hal ini, tenaga manusia adalah bukan sesuatu yang diharamkan, karena obyek tersebut bukan sesuatu yang diharuskan, itu berarti sesuai dengan hukum Islam, yakni obyek sewa menyewa itu haruslah barang yang halal bukan yang diharamkan, berarti perjanjian tersebut sudah sesuai dengan syari’at Islam. Penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerja yang dilaksanakan di PT Lakumas itu sudah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian kerja yang ada dalam konsep Islam. Dan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa tentang hukum ijarah yang dalam hal ini adalah menyewa tenaga manusia sebagai pekerja dibenarkan Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah : 233
58
ﺡ َﻋﹶﻠْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ِﺇﺫﹶﺍ َﺳﱠﻠ ْﻤُﺘ ْﻢ ﻣَﺎ ﺀَﺍَﺗْﻴُﺘ ْﻢ َ ﺿﻌُﻮﺍ ﹶﺃ ْﻭﻟﹶﺎ َﺩ ﹸﻛ ْﻢ ﹶﻓﻠﹶﺎ ُﺟﻨَﺎ ِ ْ َﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ َﺭ ْﺩُﺗ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗﺴَْﺘﺮ... ِ ﺑِﺎﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭِﻓﻮَﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻭَﺍ ْﻋﹶﻠﻤُﻮﺍ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ِﺑﻤَﺎ َﺗ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﺑ (٢٣٣ : ﺼ ٌﲑ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah : 233) 6 Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa ada ganti rugi (nilai tukar) dari tenaga seseorang (air susu) wanita yang dipakai untuk kegunaan tertentu (memberi kias minum bagi seorang bayi). Dilihat dari airnya, air susu adalah sebagian dari anggota tubuh, ia merupakan sebagian dari unsur tubuh manusia. Jika dianalogikan dengan profesi seorang pekerja pabrik tenaga juga merupakan bagian dari unsur tubuh manusia yang bersifat immaterial (bisa dirasakan namun tidak bisa diraba). B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan PT Lakumas Dengan diadakannya kontrak kerja bersama antara pekerja dengan pengusaha, maka sudah barang tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Salah satu hak pekerja adalah menerima upah yang halal itu merupakan kewajiban perusahaan. Dalam kesepakatan kerja bersama disebutkan mengenai waktu di mana buruh harus menjalankan kewajibannya, untuk bekerja yaitu selama 7 jam
6
Departemen Agama RI., op.cit., hlm. 29
59 sehari atau selama 40 jam seminggu. Karena sudah ada kesepakatan tersebut, karyawan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Hal itu sesuai dengan Islam bahwa kewajiban pekerja adalah melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Firman Allah QS. An-Nahl ayat 93 :
(٩٣ : ﺴﹶﺄﻟﹸ ﱠﻦ َﻋﻤﱠﺎ ﹸﻛْﻨُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ )ﺍﻟﻨﺤﻞ ْ ُ َﻭﹶﻟﺘ... Artinya : “…Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. An-Nahl : 93) 7 Dengan adanya dalil di atas bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban pekerja dalam melaksanakan tugasnya. PT.
Lakumas
dalam
menjalankan
kewajibannya
sangatlah
memperhatikan para pekerjanya, hal itu dapat dilihat dalam bekerja para karyawan diberi waktu istirahat selama 1 jam yang diperkirakan cukup untuk waktu makan dan menjalankan kewajiban sholat bagi seluruh karyawan, karena manusia adalah makhluk yang dinamis (bukan makhluk mesin) yang membutuhkan waktu untuk istirahat. Sholat dalam Islam merupakan kedudukan yang paling utama dalam pembinaan kehidupan horizontal manusia. Seorang pekerja dan pimpinan yang rajin melaksanakan sholat niscaya dijauhkan dari gangguan emosional dan tekanan jiwa. Aktifitas shalat bukanlah penyebab terhambatnya produktivitas, sebaliknya justru bisa menjadi pendorong meningkatnya gairah dan etos kerja yang tinggi. Dalam kondisi fisik, pikiran dan emosi yang segar bugar usai 7
Ibid., hlm. 222
60 menunaikan sholat, seorang pekerja akan melaju dengan kecepatan produktivitas yang tinggi.8 Firman Allah dalam surat al-Baqarah : 3
(٣ : ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ َﻭ ِﻣﻤﱠﺎ َﺭ َﺯ ﹾﻗﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ُﻳْﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺐ َﻭﻳُﻘِﻴﻤُﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠ ِ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥﹶ ﺑِﺎﹾﻟ َﻐْﻴ Artinya : “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka” (QS. Al-Baqarah : 3) 9 Ayat di atas dapat diartikan bahwa pekerja atau pimpinan yang melaksanakan sholat akan mendapatkan hidayah dan iman sebagai sumber energi yang tak terbatas. Bila pihak perusahaan merasa perlu untuk menambah jam kerja, maka diadakan jam kerja lembur yang harus dilakukan oleh pabrik, yaitu terhitung apabila melebihi jam kerja yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja tersebut. Dan kerja lembur ini tidak ada unsur paksaan hanya bagi yang mau saja. Dengan adanya jam kerja lebur, sudah barang tentu pekerja mendapatkan upah di luar gaji yang seharusnya dia terima. Adapun mengenai kerja lembur diatur dalam pasal 23 bab V kesepakatan kerja bersama yang dalam ayat 5 disebutkan : 10 1. Bila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa. Untuk jam kerja lembur pertama dibayar sebesar 1 ½ x upah per jam 8
Imam Ibnu Ichwan. Pembelaan Islam terhadap Kaum Buruh. PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 1999., hlm. 8 9
Departemen Agama RI., op.cit., hlm. 3
10
Wawancara dengan salah seorang pekerja pada tanggal 7 Desember 2004
61 Untuk tiap-tiap jam kerja lembur berikutnya dibayar 2 x upah per jam 2. Bila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi Untuk jam pertama s/d ke 7 tiap-tiap jam dibayar paling sedikit 2 x upah per jam Untuk 1 jam berikutnya dibayar 3 x upah per jam Untuk jam-jam berikutnya dibayar 4 x upah per jam Dalam
mempekerjakan
buruh,
Rasul
melarang
umatnya
mengeksploitasi tenaga buruh di luar batas kemampuannya. Sebagaimana sabdanya : 11
ﹶﻓِﺎ ﹾﻥ ﱠﻛﱠﻠ ﹾﻔُﺘ ُﻬ ْﻢ ﹶﻓﹶﺎ ِﻋْﻴُﻨ ْﻮ ُﻫ ْﻢ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ.ْ َﻭ ﹶﻻ ُﺗ ﹶﻜﺎﱢﹸﻓ ْﻮ ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻌ َﻤ ِﻞ ﻣَﺎَﻳﻔﹾِﻠﺒُﻬُﻢ...
Artinya : “Dan janganlah diberatkan mereka dengan pekerjaan yang tidak disanggupi. Dan jika sangat terpaksa dilakukan juga, hendaklah mereka dibantu”, (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Jami’us Shagrir) Pihak
perusahaan
dalam
mempekerjakan
karyawannya
selain
memberikan cuti tahunan juga memberikan cuti bagi pekerja wanita yang sedang haid. Dalam Islam masalah haid adalah permasalahan yang paling penting, sampai-sampai Allah pun memberikan hari libur untuk melaksanakan sholat bagi wanita yang terkena haid. Semua orang tidak akan membantah bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting, bahkan mereka yang hanya
11
Imam Ibnu Ichwan., op.cit., hlm. 73
62 bisa berbaring di ranjang, tetap diharuskan melaksanakan sholat meski hanya dengan kedipan mata. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 222 :
ﺾ َﻭﻟﹶﺎ َﺗ ﹾﻘ َﺮﺑُﻮ ُﻫﻦﱠ ِ ﺾ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫُ َﻮ ﹶﺃﺫﹰﻯ ﻓﹶﺎ ْﻋَﺘ ِﺰﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ َﺀ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻤﺤِﻴ ِ ﻚ َﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ َﻤﺤِﻴ َ ﺴﹶﺄﻟﹸﻮَﻧ ْ َﻭَﻳ (٢٢٢ : )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ... َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ﹾﻄ ُﻬ ْﺮ ﹶﻥ Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati (menyetubihi) mereka, sebelum mereka suci…”. (QS. Al-Baqarah : 222)12 Ayat di atas menerangkan bahwa larangan untuk menyetubuhi wanita yang lagi terkena haidh, kata menyetubuhi secara tekstual berarti melakukan persenggamaan antara suami dengan istri, namun jika ditafsirkan secara industrial kata menyetubuhi adalah upaya menarik wanita ke arah kenikmatan yang berorientasi profit, memberlangsungkan eksploitasi atas buruh wanita, mereguk keringatnya dan mencicipi madu yang diperas dari angggur industrial. C. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Karyawan PT Lakumas Tujuan utama manusia bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya beserta keluarganya yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
12
Departemen Agama RI., op.cit., hlm. 27
63 Standarisasi upah minimum sampai kini masih diperdebatkan oleh para ekonom muslim, dan di dalam literatur Islam juga tidak tercantum rumus secara matematis yang dapat digunakan untuk menetapkan upah buruh. Di negara-negara Islam pun dalam memberikan standarisasi upah minimum berbeda satu dengan lainnya. Semisal seorang buruh di Malaysia akan mendapatkan upah yang jauh lebih besar di bandingkan di Indonesia. Perbedaan standarisasi upah minimum itu disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain kondisi perekonomian negara, kondisi perusahaan, kondisi sosial kultural dan perkembangan harga bursa saham dan fluktuasi nilai mata uang nasional dan internasional. Pemberian upah di PT. Lakumas disesuaikan dengan macam dan sifat pekerjaan, maka sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan ini menggunakan golongan-golongan yang diperhitungkan menurut tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja dalam pabrik maupun di luar pabrik, serta keahlian yang dimiliki. Sistem pengupahan yang berlaku di PT Lakumas adalah menggunakan sistem bulanan dan harian (tetap). Untuk penetapan upah bagi seorang pekerja dipakai dasar penetapan upah bagi seorang buruh dipakai dasar peraturan pemerintah berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja tentang penetapan upah minimum regional. Dalam Islam seorang pekerja dibebankan pekerjaan karena ia telah menerima upah sebagai keuntungannya. Mengenai pembayaran upah harus
64 disesuaikan dengan pekerjaan karena terdapat perintah tentang hal tersebut sebagaimana bunyi dari Firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 19 :
(١٩ﺕ ِﻣﻤﱠﺎ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ َﻭِﻟﻴُ َﻮﱢﻓَﻴﻬُ ْﻢ ﹶﺃ ْﻋﻤَﺎﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻟﹶﺎ ُﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ )ﺍﻻﺧﻘﺎﻑ ٌ َﻭِﻟﻜﹸ ﱟﻞ َﺩ َﺭﺟَﺎ ِArtinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf : 19) 13 Mengenai pemberian upah adalah merupakan hak pekerja yang harus diterimanya, setelah akad perjanjian terjadi dan pekerja telah melaksanakan pekerjaannya sebagai kewajibannya. Dari pengertian ayat di atas, tampak sekali bahwa Islam sangat memperhatikan sekali masalah kerja, kerja adalah merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan. Dengan bekerja seseorang dapat memperoleh hak miliknya yang merupakan hak azasi manusia yang diakui Islam. Upah yang diberikan kepada pekerja merupakan pekerjaan harga manfaat, sedangkan kerja itu mempunyai syarat harus diketahui dengan jelas. Mengenai ketentuan adil dalam suatu pembayaran upah dalam Islam diterangkan pula dalam Firman Allah QS. An-Nahl ayat 90 :
(٩٠ : )ﺍﻟﻨﺤﻞ...ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻳ ﹾﺄﻣُﺮُ ﺑِﺎﹾﻟ َﻌ ْﺪ ِﻝ Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil.” (QS. An-Nahl : 90) 14
13
Ibid., hlm. 402
14
Ibid., hlm. 221
65 Dengan adanya ayat di atas, jelaslah bahwa Islam menekankan kepada manusia agar berlaku seadil mungkin, yaitu keadilan kemanusiaan yang dibangunnya atas dua tiang pokok yaitu hati nurani yang ada dalam diri manusia dan pelaksanaan syari’at di lingkungan masyarakat yang kemudian dipadukan tanpa melupakan kelemahan-kelemahan diri pribadi manusia Melihat dari keterangan di atas tentang keadilan penulis memandang bahwa pemberian upah yang berlaku di PT Lakumas sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Analisis Hukum Islam terhadap Jaminan Sosial karyawan PT Lakumas Selain upah yang diberikan kepada para karyawan, PT. Lakumas juga memberikan jaminan sosial dan perlindungan keselamatan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dengan mengikutsertakan dalam (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) ASTEK. PT. Lakumas di dalam perjanjian kerjanya memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini menandakan bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab kepada pekerjanya. Masalah asuransi dalam hukum Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihad, sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam alQur’an maupun al-Hadits yang menerangkan masalah asuransi. Masalah asuransi masih diperselisihkan walaupun asuransi sangat dibutuhkan dan meringankan resiko kerugian. Segolongan ulama yang telah berijtihad telah melahirkan pendapat atau pandangan yang berbeda satu sama
66 lain, dan tentunya pendapat tersebut dipengaruhi oleh pola pikir masingmasing ahli. Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :15 1. Pendapat pertama mengemukakan bahwa asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam. Alasan yang mengharamkan adanya asuransi menurut pandangan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam adalah dikarenakan sebagai berikut : a. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti c. Mengandung unsur riba d. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (kredit berbunga) f. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai g. Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.
15
Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH. Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 86-88
67 2. Pendapat kedua adalah asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari’at Islam. Alasan yang membolehkan adanya asuransi adalah sebagai berikut : Adapun alasan diperbolehkannya adanya asuransi adalah seperti pendapat Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman Isa yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu dalam buku Hukum Perjanjian Dalam Islam adalah sebagai berikut : a. Tidak ada nash al-Qur’an dan Hadits yang melarang asuransi b. Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak c. Saling menguntungkan kedua belah pihak d. Mengandung kepentingan umum (maslahah amanah) sebab premipremi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan untuk pembangunan e. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing (PLS) f. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta’awuniyah) g. Diqiyaskan (analogi) dengan sistem pensiun seperti Taspen. 3. Pendapat ketiga menerangkan bahwa asuransi yang bersifat sosial dibolehkan sedangkan asuransi yang bersifat komersil tidak dibolehkan atau bertentangan dengan syari’at Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, yang mana asuransi sosial boleh dengan alasan sebagaimana pendapat kedua.
68 Dan asuransi yang bersifat ekonomis tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama. 4. Pendapat keempat menerangkan bahwa asuransi dengan segala bentuknya dipandang syubhat, dengan alasan disebabkan asuransi tidak ada dinyatakan secara jelas tentang kebolehan dan ketidakbolehannya dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Dalam hal ini, penulis hanya mengemukakan pendapat yang menerima saja, karena penulis melihat bahwa yang sudah seharusnya para pekerja mendapatkan asuransi jiwa, karena pekerjaan yang mereka jalani sangat memungkinkan sekali terjadi kecelakaan, sementara pihak pabrik tidak mampu memberikan jaminan jika hal itu terjadi. E. Analisis Hukum Islam terhadap Tunjangan-tunjangan Lain karyawan PT Lakumas Selain diberikannya gaji / upah serta jaminan sosial, perusahaan juga memberikan tunjangan-tunjangan lain untuk kesejahteraan seluruh karyawan. Adapun bentuk kesejahteraan itu adalah berupa Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, Tunjangan Transport, Tunjangan Masa Kerja / Kenaikan Berkala, dan Tunjangan Perangsang. 16 1. Tunjangan Hari Raya (THR) Perusahaan memberikan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
16
Kesepakatan Kerja Bersama PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati dengan Serikat Buruh, Pasal 16. hlm. 10.
69 Perusahaan akan memberikan Tunjangan Hari Raya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar (1) bulan upah Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan : masa kerja x 1 (satu) bulan upah. 12 2. Tunjangan jabatan Diberikan kepada pekerja yang menduduki / memegang jabatan berdasarkan keahlian / keterampilan dalam pekerjaannya yang ditetapkan perusahaan. 3. Tunjangan khusus Diberikan kepada pekerja pada bagian tertentu yang diatur tersendiri 4. Tunjangan transport Diberikan kepada pekerja dalam bentuk penyediaan sarana kendaraan antar jemput 5. Tunjangan masa kerja / kenaikan berkala Diberikan kepada pekerja yang sudah mempunyai masa kerja satu tahun terhitung sejak ia mulai bekerja di perusahaan. Operator
Rp. 2.000
Sub Leader
Rp. 3.000
70 Leader
Rp. 5.000
6. Tunjangan perangsang Diberikan dalam bentuk : Perangsang kerja malam Rp. 1.300 Perangsang bantuan mi instan Tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan di atas adalah termasuk hak pekerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan seperti dalam firman Allah menceritakan tunjangan seorang pekerja yang diberikan oleh majikannya berupa dinikahkannya seorang pekerja tersebut dengan salah seorang anaknya. Cerita ini tertuang dalam Firman Allah surat Al-Qoshos : 26-27
ﺠ ٍﺞ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ َ ﻚ ِﺇ ْﺣﺪَﻯ ﺍْﺑَﻨَﺘ ﱠﻲ ﻫَﺎَﺗْﻴ ِﻦ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗَﺄﹾﺟُﺮَﻧِﻲ ﹶﺛﻤَﺎِﻧ َﻲ ِﺣ َ ﺤ َ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﻧﱢﻲ ﹸﺃﺭِﻳ ُﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺃﹸﻧْ ِﻜ ﻚ ﺳَﺘَﺠِﺪُﻧِﻲ ِﺇ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻣ َﻦ َ ﺸﺮًﺍ ﹶﻓ ِﻤ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ َﻙ ﻭَﻣَﺎ ﹸﺃﺭِﻳ ُﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ُﺷﻖﱠ َﻋﹶﻠْﻴ ْ ﺖ َﻋ َ ﹶﺃْﺗ َﻤ ْﻤ (٢٧ : ﲔ )ﺍﻟﻘﺼﺺ َ ﺤ ِ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ Artinya : “Berkatalah dia (Syu’aib) “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang benar”. (QS. Al-Qoshos : 26-27) 17 Secara formal yang berhak menikahkan mempelai adalah orang tua si gadis atau wali hakim. Namun jika ditafsirkan secara implisit pihak majikan (perusahaan) juga harus turut berpartisipasi mendukung secara material dan 17
Ibid., hlm. 613
71 moral. Dalam ayat tersebut dicantumkan jelas bahwa majikan berperan sebagai sponsor yang bertanggung jawab terhadap suksesnya pernikahan pekerjanya.
