BAB IV ANALISIS
4.1 Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Oleh TNI
TNI memiliki aturan tersendiri dalam pemanfaatan tanah yang diberikan oleh pemerintah. Dalam kegiatan pemanfaatan tanah yang diberikan kepada TNI, Panglima sebagai pimpinan TNI yang memberikan arahan dan keputusan untuk pemakaian tanah tersebut. Bab ini akan menjelaskan kaitan panca gatra dengan pemanfaatan tanah oleh TNI melalui proses pemberian tanah TNI (Bab 4.1.1) dan peran pimpinan TNI dalam kegiatan pengalokasian tanah untuk TNI (Bab 4.1.2).
4.1.1 Proses Pengalokasian Tanah TNI
Proses pengalokasian tanah kepada TNI harus melalui persetujuan Departemen Pertahanan. Penyalurannya dilakukan oleh Dirjen Ranahan (Sarana Pertahanan). Proses pemberian tanah TNI dimulai dengan rapat perencanaan yang diikuti oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, dan Badan Pertanahan Nasional.
Dalam proses pengalokasian tanah TNI, dilakukan rapat pimpinan mabes TNI dengan para Asisten Logistik dan Asisten Perencanaan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Para pimpinan TNI tersebut melakukan koordinasi dan rantai komando untuk pelaksanaan pengalokasian tanah kepada instansi dibawah yang dipimpinnya, untuk selanjutnya dibahas pada rapat perencanaan di lingkungan masing-masing angkatan. Dengan demikian tanah yang akan dialokasikan pada TNI harus melalui jalur komando terpusat. Yang dimaksud jalur komando terpusat adalah jalur yang dimulai dari departemen pusat kepada instansi yang dibawahnya.
64
Proses yang harus dilalui dalam pengalokasian tanah untuk TNI dapat dijelaskan dibawah ini :
1.
Tanah yang disediakan pemerintah pusat, khusus untuk pelaksanaan pertahanan negara diinstruksikan kepada Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, dan BPN.
2.
TNI
melalui Departemen Pertahanan
mengajukan permohonan
pengadaan tanah untuk kepentingan pertahanan negara kepada pemerintah pusat. 3.
Tanah dari BPN, diberikan kepada menteri keuangan sebagai aset negara untuk selanjutnya diinventarisir sebagai tanah yang digunakan untuk mendukung pertahanan negara.
4.
Tanah dari Departemen Keuangan, melalui keputusan/peraturan menteri keuangan diberikan kepada Departemen Pertahanan melalui menteri pertahanan.
5.
Mekanisme selanjutnya, yaitu diadakan rapat oleh menteri pertahanan dengan sekretaris jenderal departemen, inspektur jenderal departemen, direktorat jenderal sarana pertahanan. Rapat ini bertujuan untuk membahas alokasi tanah yang akan disalurkan kepada TNI.
6.
Dari hasil rapat, pejabat direktorat jenderal sarana pertahanan (Dirjen Ranahan), memberikan perintah kepada direktorat konstruksi untuk membagikan tanah yang diperlukan berdasarkan permintaan Markas Besar TNI (Mabes TNI).
7.
Mabes TNI yang diwakili oleh Panglima TNI, Kasum TNI, Asisten Perencanaan Kasum, menerima tanah yang diberikan oleh dephan untuk selanjutnya dibagikan kepada tiga angkatan yang membutuhkan berdasarkan surat keputusan panglima TNI.
8.
Angkatan yang membutuhkan tanah melakukan koordinasi kepada asisten perencanaan masing-masing angkatan untuk disampaikan kepada Asisten Perencanaan Kasum TNI.
9.
Tanah
yang
diberikan
kepada
masing-masing
angkatan
lalu
didistribusikan kepada satuan yang membutuhkan di angkatan tersebut.
65
Pemerintah RI
Departemen Keuangan
Departemen Dalam Negeri
Badan Pertanahan Nasional
Departemen Pertahanan
Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Direktorat Konstruksi
Markas Besar TNI
Asisten Perencanaan Umum
TNI AD
Asisten Logistik
TNI AL
TNI AU
Gambar 4.1 Proses pengalokasian tanah negara pada TNI
66
Dalam menangani masalah pengadaan dan pemeliharaan tanah TNI, menteri pertahanan dibantu oleh Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Ditjen Ranahan). Direktorat ini membawahi beberapa direktorat khusus yang membantu terlaksananya penyediaan sarana pertahanan termasuk tanah didalamnya. Direktorat-direktorat tersebut antara lain :
1. Direktorat Pengadaan (Dit Ada) 2. Direktorat Konstruksi (Dit Kon) 3. Direktorat Standarisasi dan Kelaikan (Dit Stand Laik) 4. Direktorat Teknologidan Industri (Dit Tek Ind) 5. Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen) Masing-masing direktorat tersebut dipimpin oleh pejabat eselon II atau pejabat militer dengan pangkat bintang satu. Direktorat khusus yang menangani masalah pengadaan tanah adalah Direktorat Konstruksi. Tugas dari direktorat ini adalah menyelenggarakan pembinaan konstruksi, guna mendukung pelaksanaan tugas departemen dan pembinaan TNI, serta pembinaan materiil, fasilitas dan jasa konstruksi guna dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan termasuk konstruksi
lapangan
guna
meningkatkan
mobilitas
komponen
kekuatan
pertahanan dan upaya menghambat gerak laju lawan. Fungsi dari Ditkon adalah : a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan konstruksi pertahanan. b. Perumusan persyaratan teknis konstruksi nasional guna penyesuaian terhadap situasi dan kondisi setempat sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan Teknologikonstruksi, serta sejalan dengan kepentingan pertahanan negara. c. Pembinaan konstruksi di lingkungan Departemen dan TNI yang meliputi pengadaan tanah dan konstruksi bangunan serta pendayagunaan dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. d. Pembinaan materiil, fasilitas dan jasa konstruksi nasional untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara yang meliputi pembinaan materiil, fasilitas dan jasa, serta konstruksi lapangan yang telah tersusun dalam satuan kekuatan
67
komponen kekuatan pertahanan negara, temasuk upaya peningkatan mobilitas komponen kekuatan pertahanan negara dan upaya menghambat gerak laju lawan. e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya. f. Pemberian bimbingan, perijinan dan supervisi sesuai bidang tugasnya. g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pembinaan konstruksi pertahanan. i. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat. Salah satu Implementasi dari prosedur tersebut dapat dilihat dalam pengadaan tanah untuk Bais Mabes TNI :
1. Tanah yang digunakan oleh Mako Bais TNI yang terletak di kalibata jakarta selatan, status tanahnya hak pakai yang diberikan oleh BPN. Sifat tanahnya merupakan milik dari departemen keuangan sebagai aset negara. Fungsi dari tanah tersebut digunakan sebagai markas komando Bais TNI oleh Panglima TNI melalui Kasum TNI.
2. Tanah yang diberikan untuk mako Bais TNI, merupakan amanat aset tanah negara yang diserahkan langsung dari panglima TNI melalui kasum TNI kepada Kepala Bais TNI, yang pemanfaatan dan pemeliharaannya dilakukan melalui pengawasan Direktorat F Bais TNI. Direktur F Bais TNI memberikan wewenang kepada Paban Utama F–4 Bagian Pengadaan Dan Pemeliharaan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak yang selanjutnya diberikan ke Bandya F-4-3, untuk disusun data base aset pertanahan Bais TNI dengan tujuan mempermudah penggunaan dan pengawasannya.
68
Tanah tersebut merupakan aset negara dimana sertifikatnya berupa Hak pakai dari BPN. Seluruh tanah yang digunakan oleh Bais TNI merupakan tanah yang disediakan mabes TNI. Penggunaannya diawasi oleh departemen keuangan dan departemen dalam negeri.
4.1.2 Peran Pimpinan TNI
Peran pimpinan TNI dalam pengalokasian tanah yang diberikan oleh pemerintah sangat penting, karena pengawasan penggunaan tanah, perlindungan status tanah dan kerjasama dengan BPN dilakukan oleh pimpinan TNI, baik pimpinan pusat maupun pimpinan tingkat eselon atas. Pengalokasian tanah untuk masing-masing angkatan harus dilakukan secara bersama oleh para kepala staf angkatan dan panglima TNI. Kepala Staf Umum (Kasum) TNI mengatur pengalokasian tanah kepada tiga angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kasum TNI bertugas untuk mendistribusikan tanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh Kepala Staf Angkatan. Dalam pelaksanaan pendistribusian tanah TNI, Kasum TNI dibantu oleh Asisten Logistik, Asisten Perencanaan, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.
Pengalokasian tanah dalam internal tubuh TNI diatur oleh perwira perencanaan dan perwira logistik yang dijabat oleh seorang Kolonel sebagai Paban IV Faskon (Pabandya III) yang mengatur BTB (Barang Tidak Bergerak). Staf logistik bekerja sama dengan staf logistik ketiga angkatan. Pengalokasian tanah untuk keperluan masing-masing angkatan harus disetujui rapat yang dihadiri oleh asisten logistik masing-masing angkatan dengan staf logistik mabes TNI dan pejabat BPN yang menangani masalah tanah aset negara, yang berdasarkan keputusan pemerintah melalui peraturan menteri dalam negeri dan menteri keuangan RI. Dalam rapat tersebut unsur pimpinan TNI diwakili oleh: Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Laut.
69
Kepala Staf Angkatan Udara. Kepala Staf Umum TNI. Asisten Logistik Panglima TNI. Asisten Logistik Angkatan Darat. Asisten Logistik Angkatan Laut. Asisten Logistik Angkatan Udara.
Peran
masing-masing
pimpinan
TNI
dalam
pengalokasian
dan
pemanfaatan tanah untuk TNI ditujukan bagi masing-masing angkatan. Peran pimpinan TNI tersebut hanya sebatas pengaturan penggunaan tanah, sedangkan untuk perizinannya harus mendapatkan izin dari BPN serta pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. TNI melakukan kerja sama dengan lembaga lain seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional), Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan, TNI diwakili langsung oleh Panglima TNI.
4.2
Status Tanah TNI Dalam Hukum Pertanahan Nasional
Status tanah TNI dalam hukum pertanahan nasional, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara khusus. Status tanah TNI diatur dalam UUPA sebagai suatu lembaga dibawah suatu departemen mempunyai hak atas tanah negara yaitu Hak pakai. Hak pakai ini selanjutnya diatur dalam peraturan menteri dalam negeri.
Dengan demikian hak pakai tanah yang
digunakan TNI merupakan hak pakai atas aset tanah negara, yang bersifat tidak mutlak dan hanya dapat digunakan selama tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Hak pakai yang dimilki oleh tanah TNI merupakan hak penggunaan tanah yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria pasal 49 mengenai hak pakai. Hak pakai yang dimiliki oleh tanah TNI mempunyai alas hukum berupa PMDN No. 6 tahun 1972.
70
Hak pakai tanah TNI berlaku jika status tanah tersebut telah bersertifikat. Status tanah TNI tersebut dibuktikan melalui suatu sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh BPN. Tanah TNI yang berlum bersertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penggunaan tanahnya.
Dari data yang didapat dari Asisten Logistik masing-masing angkatan (Mayor Jenderal TNI Kardiyono/Aslog KASAD, Laksamana Muda TNI Ir.Chairul Huda,M.M/Aslog KASAL, Marsekal Muda TNI Ida Bagus Sanubari,S.E/Aslog KASAU), banyak tanah TNI yang belum bersertifikat. Menurut Asisten Logistik KASAD, Mayor Jenderal.TNI. Kardiyono, hal ini dapat memicu terjadinya konflik status hak atas tanah. Untuk itu, TNI telah melakukan kerjasama dengan BPN untuk mengurus pendaftaran tanah dan pemilikan sertifikat hak pakai atas seluruh aset tanah TNI yang belum bersertifikat.
No. 1 2 3
Angkatan Darat Laut Udara
luas total 2.810.117.521 m2 2 5.355.790.000 m 3.173.410.698 m2
Luas Tanah Yang Bersertifikat 1.708.084.842,44 m2 2 3.365.250.000 m 1.703.350.764 m2
Luas Tanah Yang Belum Bersertifikat 1.102.032.678,79 m2 2 1.990.540.000 m 1.470.059.934 m2
Tabel 1. Jumlah Tanah TNI
Hak pakai yang digunakan oleh tanah TNI merupakan hak yang diberikan oleh departemen dalam negeri dan diawasi langsung proses pembayaran uang administrasi dan biaya pendaftaran tanah oleh departemen keuangan sebagai aset negara. Didalam UUPA tidak dijelaskan secara langsung mengenai hak atas tanah bagi tanah TNI. Oleh karena itu departemen dalam negeri mengatur mengenai izin penggunaan tanah departemen-departemen pemerintah termasuk TNI didalamnya.
TNI merupakan lembaga dibawah Departemen Pertahanan yang memiliki jumlah aset tanah yang banyak. Jika terjadi konflik pertanahan antara pihak TNI dengan pihak diluar TNI, maka dapat terjadi anggapan yang salah pada struktur hukum TNI. Anggapan bahwa TNI dapat menyelesaikan konflik tanah dengan cara hukum militer tidak tepat. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan bahwa hukum
71
militer hanya mengatur masalah pidana, bukan hal perdata. Masalah yang menyangkut hukum perdata diatur dalam peradilan umum. Sehingga hal yang berkaitan dengan hukum perdata dilaksanakan oleh peradilan umum/peradilan tata usaha negara.
Status hukum pertanahan TNI mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang lain yang mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah lainnya. Hak pakai yang diberikan kepada TNI berbeda dengan hak pakai yang diberikan untuk umum, hak pakai bagi lembaga pemerintah termasuk TNI di dalamnya memiliki jangka waktu yang tidak terbatas selama tanah tersebut digunakan untuk kepentingan lembaga pemerintah tersebut, hak pakai untuk umum memliki jangka waktu tertentu tergantung dari perjanjian yang memberikan hak pakai tersebut. Hak pakai yang diberikan kepada TNI dalam penggunaan tanah tidak secara langsung dijelaskan dalam UUD 1945 atau UUPA 1960. TNI mengacu kepada struktur hukum formil yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan UUD 1945, UU (Undang-Undang), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
UUPA seharusnya menjadi payung hukum untuk mengatur mengenai tanah yang ada di Indonesia, UU lain yang berkaitan dengan pertanahan seperti undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, undangundang No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan, undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang pertambangan, undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup, dan undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, jika undang-undang tersebut berbicara mengenai tanah, maka harus mengacu kepada UUPA 1960. UUPA mengatur seluruh aspek pertanahan secara menyeluruh termasuk ruang udara yang ada di atas tanah. Undang-undang kehutanan, undangundang migas menyangkut sumber daya alam, sehingga jika terkait dengan tanah, maka seluruh komponen undang-undang tersebut harus mengacu kepada UUPA.
72
UUPA harus didukung oleh peraturan-peraturan lain yang sifatnya menjelaskan dan bertujuan untuk menjalankan suatu undang-undang, termasuk undang-undang pertanahan. Pada masa orde baru, hukum pertanahan yang mengatur mengenai tanah TNI tidak terdata dengan baik. Aset-aset TNI sebagai aset negara banyak yang belum terdaftar di departemen keuangan sebagai kekayaan negara.
Seluruh tanah milik departemen di Indonesia diatur dalam UUPA dan peraturan menteri dalam negeri. Status tanah seluruh departemen yang ada di Indonesia masuk ke dalam aset negara, penggunaannya diawasi langsung oleh departemen keuangan. Seluruh departemen memiliki kebijakan tersendiri dalam menggunakan tanah yang diberikan oleh negara, dan diatur dalam Surat Keputusan masing-masing pimpinan departemen/menteri departemen.
Seluruh tanah departemen pemerintah termasuk tanah TNI dalam bentuk aset negara dikelola oleh departemen keuangan yang pengelolaannya ditugaskan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut : 1. Pasal 4 ayat (2) huruf c UU No.17 Tahun 2003 jo UU No.1 Tahun 2004 jo PP No.6 Tahun 2006 bahwa Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara/CFO adalah pengelola barang dengan kewenangan diantaranya menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara; 2. Pasal 9 ayat 5 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan barangbarang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 disebutkan bahwa penetapan status penggunaan barang milik negara dilakukan dengan tata cara : pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada
73
pengelola barang disertai usul penggunaan. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud. Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang . Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan pengguna barang dengan persetujuan pengelolaan barang. Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Bentuk pemanfaatan barang milik negara berupa : Sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan. Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi : Penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah. 4. Keputusan Menteri Keuangan No.1050/KMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, diantaranya disebutkan bahwa materi yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara adalah ijin penyerahan barang rampasan yang telah ada ketetapan hukum dari pengadilan kepada instansi yang membutuhkan penetapan status penggunaan atas barang milik/kekayaan negara; 5. Menteri Keuangan selaku pengelola barang berwenang menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara termasuk yang diperoleh dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam amarnya dinyatakan dirampas untuk negara. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut maka barang yang dinyatakan dirampas untuk negara tersebut menjadi barang yang dikuasai oleh negara dan menjadi barang milik negara.
74
Hingga saat ini belum diketahui jumlah nominal aset negara, termasuk tanah didalamnya, yang dimiliki oleh negara. Tanah TNI sebagai aset negara belum di invetarisir secara baik, sehingga dapat menimbulkan kesulitan negara dalam pengelolaan dan pengawasan aset negara. Tanah yang digunakan TNI merupakan aset tetap negara. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.KMK. 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001, yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBN melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBN melalui hibah. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/ pembuatan aset tetap lainnya. Pengeluaran yang dikapitalisasi tersebut, dirinci sebagai berikut: a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya
pembuatan
sertifikat,
biaya
pematangan,
pengukuran,
dan
pengurukan; b. Pembelian peralatan dan mesin meliputi, harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba; c. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi: pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; d. Pembangunan
jalan/irigasi/jaringan
meliputi:
nilai
kontrak,
biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan;
75
e. Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. Mengenai pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara tersebut, Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang, diberi mandat oleh UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 70 untuk melakukan inventarisasi atas BMN, khusus berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di kementerian/lembaga minimal sekali dalam 5 tahun. Sedangkan untuk selain tanah dan/atau bangunan hal itu merupakan kewenangan dan menjadi domain/tanggung jawab masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang. Dapat dilihat dari data di atas, bahwa pelaksanaan inventarisasi aset negara belum berjalan dengan baik.
Untuk memberikan kepastian hukum kepada status tanah TNI, seharusnya seluruh tanah TNI sebagai aset negara, diberikan setrtifikat Hak pakai, sebagai tanda bukti penggunaan tanah yang sah. Penggunaannya harus didaftarkan pada kantor pertanahan/BPN.
4.3 Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah TNI dari Sudut Pandang Panca Gatra dan Tri Gatra.
Aset tanah yang digunakan oleh TNI memiliki kekuatan strategis untuk menunjang pertahanan negara. Tanah yang digunakan oleh TNI memberikan peranan dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara Indonesia (Panca Gatra).
Analisis aspek Panca Gatra (aspek sosial kemasyarakatan): 1. Dari sisi Ideologi bahwa kepentingan TNI dalam menggunakan aset tanahnya untuk menegakkan Idiologi Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini sesuai dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga TNI yang dimiliki TNI untuk senantiasa menegakkan idiologi NKRI yang berdasar Pancasila.
76
2. Politik menggambarkan aset-aset tanah TNI ditempatkan ditempat yang strategis bagi pertahanan negara yang berhubungan dengan penegakkan idiologi Pancasila dan UUD 1945.
3. Aspek ekonomi mengacu kepada aset tanah TNI sebagai alat untuk menegakkan kegiatan SISHANKAMRATA atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dimana dalam kegiatannya membutuhkan tanah yang nilai ekonominya dapat terjangkau oleh anggaran biaya TNI demi kepentingan negara.
4. Aspek sosial menerangkan dari beberapa aset tanah TNI yang ada saat ini maupun yang akan datang salah satu dasar pemakaiannya adalah yang dapat berhubungan dengan sosial masyarakat setempat karena sesuai jati diri TNI, yaitu TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan dari sisi Budaya, TNI sebagai pilar bangsa membutuhkan adanya sejarah pendahulunya, untuk itu dalam rangka mengenang perjuangan dan nilainilai budaya pendahulu TNI, maka TNI membangun di beberapa aset tanahnya tempat-tempat bersejarah yang diabadikan seperti Museum Pusjarah TNI yang ada di beberapa daerah di Indonesia.
5. Aspek pertahanan dan keamanan negara, sudah jelas, bahwa aset tanah TNI digunakan semata-mata untuk kepentingan menegakkan pertahanan dan keamanan negara kesatuan republik Indonesia.
Aspek Tri Gatra memiliki peranan yang penting untuk menunjang ketahanan negara. Aset TNI sangat penting dalam menunjang ketiga aspek Tri Gatra dalam penguasaan tanah yang dipakai oleh TNI.
77
Tanah TNI apabila dilihat dari aspek tri gatra yang terdiri atas aspek lokasi, demografi, dan sumber daya alam merupakan aspek alamiah yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara. Analisis aspek Tri Gatra (aspek alamiah) tanah TNI yaitu:
1. Posisi dan Lokasi Geografi negara, bahwa TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara dalam mengadakan aset tanah disesuaikan dengan nilai strategis pertahanan negara. Contoh: menempatkan komando seperti kodam, kodim, koramil, armada barat, armada timur, pelabuhan udara, dan markas besar TNI, ditempat yang strategis sesuai dengan pertimbangan pertahanan negara.
2. Keadaan dan Kemampuan Penduduk, dari sisi demografi TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara, melakukan rekrutmen prajurit TNI yang senantiasa memperhitungkan faktor kualitas dan kuantitas penduduk Indonesia sehingga diharapkan postur TNI betul-betul berasal dari rakyat yang berada di seluruh wilayah tanah Indonesia yang diharapkan memiliki SDM sesuai kebutuhan kualitas organisasi TNI.
3. Keadaan dan Kekayaan Alam, aset tanah TNI dalam menentukan kepemilikan lahan untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana seperti markas komando, tempat latihan, yang sesuai dengan kondisi dan potensi sumber kekayaan alam negara Indonesia yang ada.
78
