BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT SINDIKASI. Kredit sindikasi atau Syndicated Loan ialah pinjaman yang di berikan oleh

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT SINDIKASI

A. Pengertian dan Syarat-syarat Kredit Sindikasi I. Pengertian Kredit Sindikasi Kredit sindikasi atau ”Syndicated Loan” ialah pinjaman yang di berikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembagalembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut di berikan secara sindikasi mengingat jumlah yang di butuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin di biayai oleh kreditur tunggal. Stanley Hurn dalam bukunya Syndicated Loan : A Handbook for Banker and Borrower memberikan definisi mengenai kredit sindikasi sebagai berikut : A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution, on similar terms and condition, using common documentation and administered by common agent. 21 Definisi tersebut di atas mencakup semua unsur – unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi, yaitu :

22

1) Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi. 2) Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang di berikan berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang sama bagi masing – masing peserta sindikasi. Hal ini di wujudkan dalam

21 22

Stanley Hurn, Log. Cit. Sutan Remy Syahdeni, Log. Cit.

Universitas Sumatera Utara

bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan sebuah bank peserta sindikasi. 3) Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama – sama. 4) Sindikasi tersebut di administrasikan oleh satu agen (agent) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing – masing bank peserta dengan nasabah. Kredit yang berbentuk sindikasi atau kredit patungan yang dilakukan oleh bank ini, berbeda dari kredit – kredit yang biasa di berikan oleh bank kepada nasabahnya.

Dan karena kredit sindikasi di berikan dalam rangka membiayai suatu proyek, yang dapat di tentukan kapan di mulainya dan saat berakhirnya pembangunan proyek tersebut, maka di tinjau dari sifatnya, suatu kredit sindikasi dapat di golongkan sebagai Project Financing yaitu proyek-proyek berskala besar dan memerlukan pembiayaan jangka panjang, oleh karena itu pembayaran kembali hutang pokok akan dilakukan dengan menggunakan jadwal yang di setujui oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur) yang di analisa dari projected cash flow debitur, namun tidak menutup kemungkinan kredit juga di berikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, misalnya 1 (satu) tahun dan harus clean up atau lunas pada akhir/tanggal jatuh waktunya serta tidak bersifat aflopen (tidak dapat di perbaharui).

II. Ciri - Ciri Utama Kredit Sindikasi Ada beberapa ciri – ciri utama dari suatu kredit sindikasi. Ciri – ciri tersebut adalah : 23 a) Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit. 23

Ibid.


Kredit sindikasi selalu di berikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit. Sepanjang mengenai jumlah pesertanya, kredit sindikasi di bagi dalam dua jenis yaitu : club loan dan consortium lending. Club loan adalah kredit yang di berikan oleh beberapa bank saja. Club loan biasanya mengandung pengertian bahwa jumlah kredit yang di berikan oleh bank-bank anggota club banks itu sama besarnya, sekalipun tidak selalu harus demikian. Apabila jumlah kredit sangat besar sehingga tidak mungkin di berikan dalam bentuk suatu club transactioan atau club deal, maka perlu kredit itu di berikan oleh banyak bank. Pemberian kredit yang demikian ini di namakan consortium lending. b) Besarnya jumlah kredit Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu. Namun ada keadaan – keadaan dimana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa resikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah tertentu di pikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan legal lending limit atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui. Dan pertimbangan terbatasnya likuiditas bank tersebut pada waktu permohonan kredit di ajukan oleh nasabah, sehingga perlu bank tersebut mengajak bank-bank lain untuk membiayai permintaan nasabahnya.


c) Jangka waktu Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (medium term) atau berjangka waktu panjang (long-term), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi di berikan juga dalam jangka waktu pendek (short-term). Dalam termonologi kredit sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang di maksudkan short, medium dan long. Namun pada umumnya short berarti sampai dengan 1 tahun, medium berarti antara 1- 5 tahun dan long berarti diatas 5 tahun. d) Bunga Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (floating rate) yang di sesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan sekali. Untuk menetapkan bunga kredit sindikasi dalam kurs rupiah yaitu berpatokan pada JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate). Sekalipun bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (floating rate), namun di mungkinkan pula pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang tetap sepanjang jangka waktu kredit. Penetapan bunga secara mengambang di rasakan lebih adil bagi bank-bank peserta sindikasi dan nasabah, di samping itu juga bagi bank dapat lebih memberikan kepastian sehubungan dengan kemampuan bank itu untuk memperoleh dana yang harus di sediakan bagi pemberian kredit sindikasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/11/PBI/2004, JIBOR adalah bank-bank yang di tetapkan oleh Bank Indonesia yang menjadi acuan dalam menetapkan suku bunga JIBOR. e) Tanggung jawab berbagi Meskipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun bertanggung jawab dari masing –


masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing – masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing – masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya. f) Dokumentasi Kredit Dokumentasi kredit (loan documentation) yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya di antara bank – bank peserta sindikasi, maka di tunjuklah satu bank diantara bank – bank peserta itu sebagai agen (agent bank) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank – bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya di tandatangani. g) Publisitas Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk di publikasikan (diketahui oleh umum). Publisitas ini dilakukan setelah perjanjian kredit sindikasi di tandatangani. h) Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang sama. Apabila beberapa bank memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabahnya, tidak menjadi masalah dan memang biasa dilakukan apabila tingkat bunga kredit sindikasi


masing-masing bank peserta tidak sama besarnya. Namun apabila bebrapa bank itu memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan perjanjian kredit dalam suatu kredit sindikasi, maka akan sulit pelaksanaannya jika masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus di bayar oleh nasabah kepada masing-masing bank. Kredit sindikasi di tinjau dari asal pembiayaannya dapat di bedakan menjadi ”offshore loan” dan ”onshore loan”. Offshore loan adalah pinjaman yang pembiayaannya berasal dari luar negeri. Artinya asal dari dana pinjaman sindikasi tersebut barasal dari devisa yang beredar di luar negeri. Dengan perkataan lain offshore loan pastilah di berikan dalam bentuk valuta asing (devisa). Para krediturnya biasanya terdiri dari bank-bank asing/lembaga-lembaga keuangan asing yang beroperasi di luar negeri. Cabang dari bank/lembaga keuangan nasional yang beroperasi di luar negeri di mungkinkan untuk memberikan offshore loan, asal dananya benar-benar berasal dari devisa yang beredar di luar negeri, bukan devisa yang ada di dalam negeri. Sedangkan yang di maksud dengan onshore loan adalah pinjaman yang dananya berasal dari negara debitur sendiri. Jadi suatu onshore loan dapat di berikan dalam bentuk valuta asing atau rupiah. Para kreditur sindikasinya biasanya terdiri dari beberapa bank/lembaga keuangan nasional. Tetapi cabang/lembaga keuangan asing dapat menjadi kreditur sindikasi dari suatu onshore loan dengan catatan dana yang di pinjamkannya benar-benar dari dalam negeri (negara debitur dimana cabang bank/lembaga keuangan asing tersebut berkedudukan).


Kredit sindikasi dalam bentuk offshore loan biasanya dibuat dengan akte di bawah tangan dan dalam bahasa Inggris. Draft biasanya dibuat oleh agen dari para kreditur sindikasi (dalam hal ini agent’s lawyer). Sedangkan untuk onshore loan, ada yang dibuat di bawah tangan, tetapi ada juga yang dibuat dengan akte notaris walaupun ada yang berbahasa Indonesia, tetapi kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan bank yang menjadi agen dari onshore loan tersebut adalah cabang dari bank asing. Hanya onshore loan yang tidak melibatkan cabang asinglah yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

III. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit Sindikasi Menurut Von Holger Langer, LL.M menyebutkan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian kredit sindikasi antara lain : 1) Conditions Precedent yaitu : klausul yang harus di penuhi terlebih dahulu oleh debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut, dan debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut. 2) Representation and Warranties yaitu : bagian awal dari fakta-fakta yang menjadi dasar bank memutuskan untuk memberikan kredit, yaitu klausul yang berisi pernyataan debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan harta kekayaan debitur pada waktu kredit diberikan.


3) Financial Arangement yaitu : mekanisme dan prosedur-prosedur penyerahan dana, pembayaran bunga dan aspek-aspek administrasi lainnya antara lain menyangkut tentang : a) currency of the loan (mata uang). b) period of the loan (jangka waktu kredit). c) amaount of the loan (jumlah kredit). d) drawdown of funds (penarikan kredit). e) repayment of the loan. f) prepayment of the loan. 4) Covenant yaitu : suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Covenants ini membebankan kewajiban kepada perusahaan penerima kredit yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit. Covenant ini terbagi menjadi enam bagian yaitu :

24

a) Financial covenant. yaitu untuk memastikan penerima kredit memenuhi kriteria-kriteria kinerja keuangan dasar (debt of equity ratio, minimun net worth, current ratio, minimum working capital, debt service ratio). b) Financial Information Covenant. Memungkinkan bank-bank peserta sindikasi untuk memperoleh informasi keuangan dari penerima kredit bukan saja yang telah di publikasikan tetapi 24

Ibid.


juga informasi keuangan lainnya yang di perlukan oleh bank-bank peserta sindikasi yang menurut bank tersebut dapat di jadikan alat pemantauan atas kinerja perusahaan penerima kredit. c) Asset Disposal Covenant. Untuk memastikan kuantitas dan kualitas dari aset perusahaan penerima kredit tetap terpelihara. d) Merger control Covenant. Yaitu untuk melarang penerima kredit untuk melakukan merger dengan perusahaan korporasi lainnya tanpa persetujuan bank-bank peserta sindikasi. Tujuan dasar klausul ini adalah untuk memastikan tidak terjadinya perubahan identitas dari perusahaan penerima kredit. e) Pari Passu Covenant. Untuk memastikan bahwa penerima kredit tidak memberikan prioritas kepada seorang kreditur konkuren. f) Negative Pledge. Yaitu jaminan atau kepastian agar debitur tidak mengalihkan aset-aset yang telah di jaminkan. 5) Even of Default Klausul tentang ingkar janji yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih outstanding credit. Even of default ini terbagi menjadi 16 bagian yaitu : 1.

Payment Default


Yaitu : debitur tidak membayar hutang-hutangnya baik hutang bunga maupun hutang pokok, pada tanggal jatuh temponya. 2.

Representation Default

Debitur memberikan dokumen-dokumen sebagaimana di sebutkan dalam pasal yang mengatur ”Representation and Warranties” yang isinya tidak benar. 3.

Negative Covenant Default

Debitur tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam pasal mengenai ”Negative Covenant”. 4.

Other Provision Default

Debitur tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan lain dari perjanjian ini, (selain daripada ketentuan mengenai ”Negative covenant Default” dan ”Payment Default” yang telah di atur dalam pasal-pasal tersendiri). 5.

Authorization and Approval Default

Penarikan atau pembatasan atas segala kuasa dan/atau izin dari pihak-pihak yang berwenang merupakan suatu wanprestasi oleh debitur, kecuali jika keputusan tentang penarikan/pembatasan tersebut di batalkan selambatlambatnya

dalam

waktu

misalnya

90

hari

sejak

keputusan

penarikan/pembatasan tersebut, artinya kuasa/izin tersebut di berlakukan kembali. 6.

Illegaly Default


Terjadinya keadaan dimana menurut hukum yang berlaku, debitur menjadi tidak berwenang lagi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana di atur dalam perjanjian kredit sindikasi. 7. Cross Default Wanprestasi terhadap kreditur lain di anggap wanprestasi terhadap para kreditur sindikasi. Konstruksi hukum ini di buat mengingat para kreditur sindikasi mengkhawatirkan bahwa: a) Ketidak mampuan debitur untuk membayar kepada kreditur lain mencerminkan juga ketidak mampuan debitur untuk memenuhi kewajibankewajibannya kepada para kreditur sindikasi. b) Jaminan-jaminan yang di berikan debitur untuk menjamin kredit sindikasi akan di eksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur lain tersebut, sehingga mengurangi jaminan kredit sindikasi. 8. Judgement Default, di sebabkan oleh : a) Adanya Keputusan Pengadilan yang mewajibkan debitur membayar denda di atas jumlah tertentu dan debitur tidak mampu melaksanakan keputusan tersebut setelah jangka waktu tertentu misalnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah keputusan di keluarkan, maka hal ini di anggap wanprestasi debitur terhadap perjanjian kredit sindikasi, atau; b) Adanya penetapan Pengadilan yang isinya menyita kekayaan debitur dan penetapan sita tersebut tidak di angkat setelah jangka waktu tertentu


misalnya penetapan sita tidak juga diangkat setelah 30 hari sejak ditetapkannya, maka hal ini dianggap wanprestasi debitur terhadap perjanjian kredit sindikasi. 9. Nationalization Default Dalam hal terjadi nationalization atau pengambil alihan assets debitur oleh pemerintah dimana agen menganggap bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi (meterially affect): a) jalannya usaha debitur; b) kemampuan debitur untuk membayar hutangnya. 10. Bankruptcy Default Debitur wanprestasi karena pada saat hutangnya jatuh tempo debitur dalam keadaan pailit atau debitur atau pihak ketiga telah memohon kepailitan atas diri debitur.


11. Security Default Terjadinya

kesalahan

pada

akte-akte

jaminan

yang

sangat

mempengaruhi kekuatan hukum dari jaminannya. 12. Articles of Asociation Default Debitur merubah anggaran dasarnya sehingga memberikan dampak negatif terhadap perjanjian kredit sindikasi, promissory note dan akteakte jaminan, atau mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya

berdasarkan

perjanjian

kredit

sindikasi,

promissory note dan akte-akte jaminan tersebut. 13. Project Performance Default Projek yang di biayai oleh dana kredit sindikasi tidak selesai pada waktu yang telah di sepakati dalam perjanjian kredit sindikasi atau setelah perpanjangan waktu yang telah di sepakati oleh debitur dan agen. 14. Contracts Default Terjadinya kesalahan yang sangat mempengaruhi kontrak-kontrak yang di buat debitur dengan pihak kontraktor atau pihak ketiga lainnya dalam rangka pembangunan proyek yang di biayai oleh kredit sindikasi. 15. Consequence of Default Dalam hal terjadi wanprestasi mengenai hal-hal tersebut di atas (yang di anggap materiil oleh debitur), kecuali payment default, maka agen dapat memberi kesempatan kepada debitur misalnya selama 90 hari untuk memulihkan keadaan wanprestasi tersebut, atau dalam hal terjadi payment default, maka agent dengan pemberitahuan tertulis kepada


debitur dapat menyatakan bahwa kredit sindikasi berikut segala bunga yang terhutang dan pembayaran-pembayaran lain yang di wajibkan kepada debitur harus di bayar lunas, atau agent dengan pemberitahuan tertulis dapat menyatakan bahwa sisa commitment yang belum di ambil oleh debitur di batalkan.

B. Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi Para pihak dalam kredit sindikasi adalah sebagai berikut : 1) Pihak Debitur (borrower). Adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman/kredit yang pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (PT). 2) Pihak Kreditur (lenders). Sering di sebut juga dengan the lenders atau participant. Pihak kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau bank-bank yang ikut serta membiayai kredit sindikasi. Bank-bank yang ikut serta dalam kredit sindikasi biasanya mempunyai kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu ini dengan sendirinya terbentuk, karena persamaan persepsi tentang bidang yang akan di biayai, tentang tata cara penganalisaan kredit dan tentang peringkat bank itu sendiri.

25

3) Pihak Lead Manager. Adalah sebagai pihak yang memberikan dana atau mengaproach bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi. Pada umumnya lead bank merangkap sebagai arranger.

25

Herlina Suyati Bachir, aspek Legal Kredit Sindikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000, hal. 18.


Tetapi tidak di tangan satu bank, bilamana lead bank ini hanya berfungsi mengumpulkan bank-bank peserta sindikasi atau menawarkan suatu proyek tetapi untuk selanjutnya di serahkan ke bank lain untuk melakukan arrangement sehingga bank lead lebih bisa mengkonsentrasikan dirinya untuk proyek-proyek lainnya yang juga akan di handelnya.

26

4) Pihak Agent Bank Mewakili bank dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (lenders). Pihak agen bank ini di tunjuk dan di angkat oleh para kreditur (lenders), yang mempunyai tanggung jawab secara operasional mengelola pinjaman sindikasi, di mulai dari menerima angsuran, bunga, dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada debitur. Dengan kata lain, pihak agen ini hanya mengatur administrasi operasional saja. Dalam praktek perbankan yang menduduki posisi sebagai agen bank ini pada umumnya adalah bank yang menjadi lead manager.

C. Manfaat Kredit Sindikasi Adapun manfaat dari kredit sindikasi ini adalah sebagai berikut : 27 1. Manfaat bagi bank Kredit sindikasi merupakan salah satu jalan bagi bank untuk memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, meskipun bank mempunyai kemampuan untuk memikul sendiri seluruh jumlah kredit tersebut. Ataupun sebaliknya jika bank tidak sanggup memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, bank tidak akan kehilangan nasabahnya itu. Sebagaimana telah di kemukakan, pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau 26 27

ibid, hal. 17. Sutan Remi Sjahdeni, Op.Cit, Hal. 13-14.


legal lending limit. Apabila permintaan kredit yang di ajukan oleh nasabah bank sedemikian besar jumlahnya sehingga tidak mungkin di biayai seluruhnya oleh bank itu sendiri, dan apabila bank tersebut tidak dapat mengajak bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya itu, maka tentu saja bank tersebut terpaksa harus melepaskan nasabahnya itu. Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan resiko dengan cara berbagi resiko dengan bank – bank lain. Hal ini dilakukan apabila terjadi kredit macet, maka kerugian bank tidak akan terlalu besar karena hanya sebesar jumlah kredit yang diberikannya saja. 2. Manfaat bagi nasabah a) Apabila bank tersebut tidak bersedia untuk memberikan kredit yang terlalu besar kepada seorang nasabah, maka sindikasi merupakan jalan keluar bagi nasabah tersebut. b) Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank. Nasabah tersebut hanya cukup berhubungan dengan satu bank saja yang telah bertahun-tahun menjadi banknya. c) Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah untuk memupuk record dengan banyak bank melalui pengaturan oleh banknya sendiri yang bertindak sebagai arranger untuk kredit sindikasi itu. d) Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut. Lebih – lebih lagi apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank – bank besar ternama.

D. Pengaturan Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Undang-Undang Perbankan Sejak pemerintah menerapkan kebijaksanaan deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 (pakto 27), jumlah bank dan kantor bank meningkat dengan pesat. Sejalan dengan itu jumlah dana masyarakat yang di himpun oleh perbankan juga meningkat, produk perbankan juga bervariasi dan meningkat dengan pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Sebagaimana diketahui bank adalah lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam menghimpun dana masyarakat ini bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat


yang akan menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Oleh sebab itu Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sebagaimana diketahui bahwa pemberian kredit oleh bank mengandung banyak resiko kegagalan seperti kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank mengingat kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka resiko yang di hadapi bank dapat berpengaruh juga kepada keamanan dana masyarakat. Maka bank wajib untuk menyebar resiko dengan mengatur penyeluran kreditnya, sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu. Menurut Pakto 27, bank tidak boleh memberikan kredit yang melampaui batas meksimum pemberian kredit sebagai berikut : 28 1) Sebesar 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas yang di berikan kepada satu debitur. 2) Sebesar 50% dari modal bank untuk fasilitas yang di sediakan bagi suatu debitur grup. 3) Bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham : a) 5% dari modal bank bagi individu atau perusahaan yang di milikinya. b) 15% dari midal bank bagi komisaris beserta grup yang di milikinya. Bagi pemilik saham : a) 10% dari penyertaannya pada bank bagi pemegang saham atau perusahaan yang di milikinya. b) 25% dari penyertaannya pada bank beserta grup yang di milikinya.

Memang terlihat batas maksimum pemberian kredit menurut Pakto ini masih longgar, misalnya legal lending limit debitur grup perusahaan di batasi maksimum 50% dari modal bank. Hal ini cukup berbahaya karena 50% dari modal bank yang di

28

Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan), 1995, Hal . 76.


berikan kepada perusahaan tergolong jumlah kredit yang besar dan berisiko tinggi. Ketentuan legal lending limit dalam Pakto 27 ini selanjutnya di sempurnakan dalam Paket Februari 1991 (Pakfeb). Pada intinya batas maksimum pemberian kredit yang di atur dalam Pabfeb ini tidak bebeda dengan Pakto 27. Kemudian selanjutnya pengaturan mengenai legal lending limit ini di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 yaitu tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Adapun kredit sindikasi ini ada kaitannya dengan BMPK, dimana di berikannya kredit sindikasi tersebut kepada seorang nasabah/debitur di karenakan jumlah kredit yang di minta oleh si debitur tersebut sangat besar. Dan bank tidak mungkin memberikannya, sebab bank tersebut akan terkena dampak legal lending limit/BMPK. Dimana setiap bank itu mempunyai batasan di dalam memberikan kredit kepada seorang nasabah/debitur. Apabila bank memberikan semua dananya kepada satu debitur saja maka bank itu akan mengalami kerugian. Oleh karena itu di tetapkanlah BMPK kepada setiap bank. Karena adanya BMPK ini maka bank harus memberikan kredit secara sindikasi kepada debitur yang memerlukannya. Di dalam Pasal 1 PBI Nomor 7/3/PBI/2005 di jelaskan mengenai pengertian BMPK, ialah : persentase maksimum penyediaan dana yang di perkenankan terhadap modal bank. Adapun yang di maksud dengan penyediaan dana ialah penanaman dan bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yabg di beli dengan janji di jual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening administratif, tagihan derivatif, potential future credit axposure, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat di persamakan dengan yang tertera di atas (Pasal 1 angka 3).

Di dalam menyelenggarakan penyediaan dana bank di larang untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya


pelanggaran BMPK, dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK (Pasal 3). Bank juga dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, dilarang juga memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan dewan komisaris bank, dan dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait (Pasal 5). Adapun yang di maksud pihak terkait ialah : perseorangan/perusahaan atau badan yang merupakan pengendali bank, perusahaan/badan dimana bank bertindak sebagai pengendali, perseorangan/perusahaan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan (Pasal 8). Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank di tetapkan paling tinggi 10% dari modal bank (Pasal 4). Sedangkan untuk peminjam yang bukan merupakan pihak terkait di tetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, dan untuk satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait di tetapkan paling tinggi 25% dari modal bank (Pasal 11).Penghitungan BMPK untuk kredit di dasarkan pada baki debet (Pasal 13 ayat 2). Suatu bank di kategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila di sebabkan oleh hal-hal berikut (Pasal 23 ayat 1) : a) Penurunan modal bank; b) Perubahan nilai tukar; c) Perubahan nilai wajar; d) Penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; e) Perubahan ketentuan.


Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ada di jelaskan mengenai BMPK ini yaitu dalam Pasal 11 yang menyatakan : 1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai BMPK atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pamberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. 2. Batas maksimum sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 tidak boleh melebihi 30% dari modal namk yang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh BI. 3. BI menetapkan ketentuan mengenai BMPK, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat di lakukan oleh bank kepada : a) pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal di setor bank; b) anggota dewan komisaris; c) anggota direksi; d) keluarga dari pihak sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; e) pejabat bank lainnya; f) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaiman di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan e. 4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana di atur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

E.

Perbedaan Antara Kredit Sindikasi dengan Sindikasi Kredit Harus di bedakan antara “sindikasi kredit” atau loan syndication dan “kredit

sindikasi” atau syndicated loan. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta – pesertanya terdiri dari lembaga – lembaga pemberi kredit yang di bentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang di maksud dengan kredit sindikasi (Syndication Loans) adalah kredit yang di berikan secara bersama-sama oleh dua


bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masingmasing anggota sindikasi.

Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka

pembiayaan bersama. Kredit yang berbentuk sindikasi atau kredit patungan yang dilakukan oleh bank ini, berbeda dari kredit – kredit yang biasa di berikan oleh bank kepada nasabahnya.


BAB IV PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI PADA PT. BANK SUMUT MEDAN

Untuk lebih memahami mengenai kredit sindikasi maka ada baiknya mengetahui istilah-istilah yang lazim di gunakan di dalam kredit sindikasi. Istilah tersebut bukanlah istilah yang baku karena memang saat ini belum ada istilah yang baku dalam bahasa Indonesia, sehingga masih sering di gunakan istilah-istilah asing. Istilah-istilah tersebut yaitu :

29

1. Borrower Ialah : nasabah peminjam kredit sindikasi. Nasabah tersebut pada umumnya berbentuk perseroan terbatas (PT). Berbeda dengan kredit biasa yang nasabahnya dapat berbentuk perorangan, PT, koperasi, firma, CV, dan lainnya. 2. Proyek Artinya : proyek yang akan di biayai dari dana hasil sindikasi. Proyek yang akan di biayai ini bisa bermacam-macam, bisa berupa hotel, pabrik, perumahan, apartemen, shopping centre, mall, jalan/jembatan, maupun rumah sakit. 3. Proyek Cost Artinya : total keseluhuran biaya proyek. Total keseluruhan biaya proyek tersebut harus di perkirakan pada awal pembuatan memorandum oleh marketing/account officer, setelah dilakukan penganalisaan kredit secara matang dan lengkap serta memperhatikan kemungkinan

29

Herlina Suyati Bachir, Op. Cit, Hal. 15-26.


yang akan terjadi di dunia bisnis serta cash flow dari si borower tersebut. Jangan sampai salah memprediksi jumlah biaya yang harus di keluarkan untuk proyek tersebut, karena akibatnya akan sangat besar sekali dan kemungkinan bisa menjadi kredit macet. Proyek cost ini bisa dalam jumlah rupiah Indonesia atau bisa juga dalam mata uang asing yang umumnya di pakai ialah dalam Dollar US. 4. Purpose Artinya : tujuan penggunaan dana dari hasil kredit sindikasi. Tujuan ini harus dengan jelas-jelas di cantumkan dalam memorandum maupun di dalam pengikatan kredit sindikasi. Hal ini untuk menjaga jangan sampai dana yang akan di berikan di salah-gunakan oleh si borrower, sehingga akan mengganggu kelangsungan berjalannya proyek. Untuk lebih mengontrol, maka ada baiknya pada waktu pelaksanaan di lapangan di awasi secara ketat setiap pencairan kredit yang di minta oleh si borower, apakah sesuai dengan hasil proyek yang telah di bangun. 5. Arranger Artinya : bank yang mengatur segala sesuatunya, dari mulai kredit di proses, menawarkan ke ikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi di tanda tangani. Tugas sebagai arranger ini cukup berat. Arranger ini mendapat arranger fee, untuk itulah dia harus pintar menawarkan proyek yang akan di biayai sehingga bisa terjual/diambil oleh bank-bank peserta sindikasi, juga menyiapkan segala sesuatunya dari mulai awal sampai akhir sindikasi, dan tak lupa menyiapkan dokumen kredit


yang di perlukan sehingga aman untuk bank-bank peserta sindikasi dan terakhir memonitor jalannya sindikasi sehingga tidak ada yang tidak terkontrol. 6. Lead Manager Artinya : bank yang memimpin sindikasi. Bisa juga merangkap sebagai arranger. Hampir sedikit sekali perbedaan antara lead bank dan arranger. Umumnya lead bank merangkap sebagai arranger. Tetapi bisa juga tidak di tangan satu bank, bilamana lead bank ini hanya berfungsi mengumpulkan bank-bank peserta sindikasi / menawarkan suatu proyek, tetapi untuk selanjutnya di serahkan ke bank lain untuk melakukan arrangement sehingga bank lead bisa lebih mengkonsentrasikan dirinya untuk proyek-proyek lainnya yang juga akan di handelnya. 7. Facility Agent Artinya : bank yang bertindak sebagai agent fasilitas kredit. Umumnya untuk kredit sindikasi akan di tunjuk satu bank selaku agen fasilitas kredit, dimana agen ini bertugas untuk memberitahukan kepada bank-bank peserta sindikasi tentang kapan uang harus di setorkan ke rekening agen fasilitas dan selanjutnya agen fasilitas baru menyetorkan ke rekening si borrower. Begitu juga dengan pembayaran bunga, maka borrower harus membayarkan kepada rekening agen fasilitas, baru kemudian agen fasilitas membagikan kepada bank-bank peserta sesuai dengan ke ikutsertaan bank-bank tersebut. 8. Lender Artinya : bank-bank yang ikut serta membiayai kredit sindikasi.


Bank-bank yang ikut serta dalam kredit sindikasi biasanya mempunyai kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ini terbentuk dengan sendirinya, karena persamaan persepsi tentang bidang yang akan di biayai, tentang tata cara penganalisaan kredit dan tentang peringkat bank itu sendiri. 9. Tenor Artinya : jangka waktu berapa lama fasilitas kredit akan di gunakan. Penentuan berapa lama jangka waktu kredit sindikasi ini harus di lakukan dengan analisa yang mendalam oleh marketing/account officer. Harus di lihat perjanjian pemborongan kerjaan sesuai dengan berapa lama proyek itu, dan di hitung berapa lama jangka waktu untuk pengembalian hutang berikut dengan cicilannya, dan apakah perlu di berikan masa tenggang waktu untuk tidak melakukan cicilan. 10. Grace Period Artinya : jangka waktu dimana nasabah tidak membayar angsuran kepada bank-bank peserta sindikasi, dan biasanya hanya membayar bunga saja. Grace period ini biasanya juga telah di pertimbangkan pada waktu akan di berikan kredit sindikasi. Mengingat pada suatu proyek yang telah selesai tidak akan langsung menghasilkan keuntungan. Harus ada tenggang waktu untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itulah perlu di berikan tenggang waktu dimana nasabah hanya membayar bunga saja, tetapi tidak membayar cicilan. Bila telah lewat masa krisisnya barulah di bebankan cicilan berikut bunga yang harus di bayar oleh nasabah. 11. Interest Rate Artinya : tingkat suku bunga yang akan di pakai, misalnya Libor, Sibor, suku bunga rata-rata dari bank-bank peserta sindikasi.


Tingkat suku bunga yang di tetapkan kepada nasabah sangat bervariasi. Hal ini juga melihat kepada situasi perekonomian di Indonesia. 12. Draw Down Artinya : syarat-syarat pencairan kredit sindikasi dapat dilakukan. Mengenai syarat-syarat draw down dapat di lihat dari kelengkapan dokumen yang di minta apakah sudah di penuhi atau tidak. Dan mengenai tata cara untuk pencairan kredit pun harus di tentukan di awal, apakah perlu instrumen tertentu, atau apakah perlu di buatkan surat tertentu dan di setujui oleh bank-bank peserta sindikasi. 13. Commitment Fee Artinya : biaya yang di keluarkan oleh nasabah sebagai kompensasi dari fasilitas dana yang di sediakan, tetapi belum di gunakan. Hal ini sangat berbeda dengan kredit biasa. Commitment fee di kenakan karena dana yang di ambil oleh bank-bank peserta sinidikasi biasanya dana dari luar negeri. Apabila dana tersebut tidak di gunakan tentu saja bank-bank tersebut akan rugi, untuk itulah dikenakan commitment fee kepada nasabah. 14. Facility Fee Artinya : biaya yang di bayar oleh nasabah atas jumlah fasilitas kredit yang di pakai. Biasanya di lakukan perhitungan sesuai dengan jumlah dana yang di pakai oleh nasabah. Apabila pengerjaan proyek baru sebagian tentu saja dana yang di pakai pun baru sebagian, sehingga perhitungan bunga pun di kenakan atas bagian yang telah di pakai oleh nasabah. Perhitungan tersebut sama dengan perhitungan pada kredit biasa.


15. Loan Repayment Artinya : cara pembayaran kredit yang harus di lakukan oleh nasabah, biasanya di buatkan tabel atau datanya. Dalam kredit sindikasi biasanya telah di tentukan bagaimana cara pembayaran kredit sidikasi. Umumnya di lakukan per kwartal atau per semester. Berbeda dengan kredit biasa yang harus di bayar setiap bulan sesuai dengan daftar angsuran yang telah di buatkan oleh bank untuk nasabah. Bilamana nasabah mempunyai kelebihan dana ia pun bisa melakukan pembayaran kembali yang di percepat. Tetapi pada umumnya pembayaran kembali yang di percepat pun di kenai biaya denda. Karena dengan pembayaran yang di percepat, bank tidak memperoleh untung karena dana yang di kembalikan lebih cepat dari jadwalnya, tentu saja akan sulit untuk di lempar kembali ke nasabah yang lain. 16. Prepayment Artinya : pembayaran yang di percepat sebelum waktunya pembayaran itu harus di lakukan. Hal ini bisa di lakukan oleh nasabah apabila proyeknya sangat berhasil. Pada umumnya prepayment ini di kenakan penalti oleh bank-bank sindikasi. 17. Security Artinya : jaminan-jaminan yang di berikan sehubungan dengan kredit sindikasi tersebut. 18. Condition Artinya : syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah, baik itu sebelum penandatanganan maupun untuk pencairan kredit sindikasi dan selama kredit sindikasi berjalan.


19. Financial Covenant Artinya : syarat-syarat keuangan yang harus di penuhi oleh nasabah. Syarat-syarat tersebut biasanya di tentukan oleh marketing/account officer setelah di lakukan analisa yang mendalam. 20. Covenant Artinya : ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi, baik sebagai affirmative covenant (yang harus di lakukan) maupun sebagai negative covenant (yang tidak boleh di lakukan). Syarat yang harus di penuhi maksudnya bilamana nasabah tidak melakukan atau memenuhi syarat tersebut maka nasabah di anggap wanprestasi. Tetapi untuk syarat yang tidak boleh di lakukan malah bersifat sebaliknya, yaitu bilamana nasabah melakukan hal-hal yang tidak boleh di lakukan dan tetap di lakukan oleh nasabah, maka nasabah itu di anggap wanprestasi. 21. Taxes Artinya pajak yang harus di bayar oleh nasabah. 22. Expences dan Fees Artinya : pengeluaran dan biaya-biaya lainnya yang harus di bayar oleh nasabah. Biaya ini meliputi biaya pembuatan information memorandum, biaya mengadakan meeting-meeting maupun surat menyurat yang berhubungan dengan kredit sindikasi, biaya lawyer, dan lain-lain. Selain itu ada biaya untuk acara penandatanganan kredit sindikasi yang pada umumnya di lakukan di hotel-hotel, kesemua biaya itu di anggung oleh nasabah.


23. Governing Law Artinya : pemilihan hukum di negara mana. 24. Court of Yurisdiction Artinya : pemilihan domisili hukum di pengadilan negara mana. Apabila bank-bank peserta sindikasi adalah bank-bank di Indonesia atau bank perwakilan di Indonesia, maka selain memilih hukum negara Indonesia, juga harus menentukan pengadilan negeri mana yang yang akan di pilih. Hal ini perlu untuk menguatkan apabila di kemudian hari terjadi kemacetan kredit maka tidak akan mengalami kesulitan pada saat eksekusinya karena sudah memilih domisili hukum di pengadilan negeri yang sama. 25. Consultant Artinya : konsultan yang di tunjuk sehubungan dengan proyek yang di bangun. Misalnya konsultan penilai, konsultan arsitek, konsultan untuk arsitek bangunan, dan lain-lain. Pemilihan konsultan yang di perlukan tergantung dari proyek dan untuk kepentingan apa. Jika memang di perlukan maka di pilih konsultan yang sudah biasa menangani proyek-proyek, sehingga tidak akan timbul kesulitan atau kerugian akibat ulah konsultan yang yang tidak cakap dan tidak profesional. 26. Stamp Duties Artinya : biaya yang harus di bayarkan oleh nasabah yang di haruskan oleh pemerintah. Misalnya materai.


27. Escrow Account Artinya : rekening untuk menampung hasil dari proyek. Dimana lead bank nantinya akan memotong angsuran yang harus di bayar oleh nasabah dari rekening escrow account ini. Pada umumnya di dalam kredit sindikasi di syaratkan untuk membuka satu rekening yang di sebut dengan rekening escrow account. Rekening inilah yang nantinya akan di aktifkan sebagai tempat pemasukan atau pengeluaran dana dari nasabah. Tujuannya adalah untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran dana serta untuk kepentingan apa dana tersebut di keluarkan. Begitu pun hasil yang kelak akan di peroleh nasabah dari proyeknya, maka hasil tersebut akan di blokir oleh bank penyimpan dana untuk kepentingan pemotongan cicilan yang harus/di bayar oleh nasabah bila telah tiba waktunya. Setelah mengetahui apa saja istilah yang sering di pergunakan dalam kredit sindikasi, maka akan mempermudah untuk lebih memahami mengenai kredit sindikasi. Pada dasarnya proses kerja atau pembentukan kredit sindikasi sama saja seperti proses kredit biasa yang di lakukan oleh bank-bank. Apabila kredit biasa di berikan oleh hanya satu bank, sedangkan kredit sindikasi di berikan oleh lebih dari satu bank, dan di sinilah letak perbedaan antara kredit biasa dengan kredit sindikasi. Oleh karena dalam kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu bank maka dalam prosesnya tentulah memerlukan perhatian yang khusus dalam hal penandatanganannya, terutama hal-hal yang menyangkut hubungan dengan bankbank calon peserta sindikasi. Hubungan antara bank yang satu dengan yang lainnya harus terjalin dengan baik dan harmonis, dan harus di cari jalan tengahnya agar dapat


di capai titik temu yang dapat memuaskan masing-masing bank, dengan tidak menimbulkan kekurang-amanan bagi bank yang lain.

A. Prosedur Pemberian Kredit Sindikasi Pada PT. Bank Sumut Medan I. Proses Sebelum Pemberian Kredit Sindikasi. Prosedur pembentukan sindikasi di awali sebelum surat mandat sampai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan sebelum surat mandat.

30

Kegiatan sebelum surat mandat ini di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 1.1 Deal Organization Ialah mengorganisasikan segala sesuatu yang perlu untuk menunjang terbentuknya dan terselenggaranya kredit sindikasi. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang perlu untuk di bahas antara lain : a) Tentang jumlah kredit yang harus di berikan. Harus di rencanakan secara matang dan baik, jangan sampai jumlah kredit yang di berikan terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit. b) Tentang hubungan debitur dengan bank-bank peserta. Harus pula di perhatikan bentuk hubungan yang telah terjalin sebelumnya antara debitur dengan bank-bank calon peserta sindikasi. Jangan sampai terjadi bahwa ternyata debitur pernah menjadi nasabah macet di salah satu bank. Apabila hal ini terjadi maka ada kemungkinan bank tersebut tidak akan mau menjadi bank yang akan membiayai proyek debitur, dan bisa saja bank 30

Ibid.


tersebut memberitahukan kepada bank-bank yang lain mengenai track record si debitur. Dan hal ini akan sangat merugikan si debitur sendiri. c) Tentang informasi mengenai proyek yang akan di biayai. Informasi mengenai proyek yang akan di biayai harus di berikan secara jelas, lengkap dan terbuka, jangan sampai ada hal-hal yang di tutupi. Sebab akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang paling utama adalah jangan sampai ada rekayasa data dan informasi yang bisa menyesatkan bank-bank peserta sindikasi. d) Tentang kebaikan dari proyek tersebut. Bilamana ada kebaikan dari proyek tersebut yang bisa disampaikan kepada bank-bank peserta, hal tersebut dapat di sampaikan. Sebab akan menjadi salah satu daya tarik dari berhasilnya kredit sindikasi untuk di pasarkan. e) Tentang menyiapkan memorandum informasi. Harus ada kerjasama yang baik antara nasabah dengan lead bank dalam menyiapkan information memorandum yang di kenal dengan istilah info memo. Info memo ini umumnya berbentuk baku yang di buat menarik agar bisa di tawarkan atau mempunyai nilai jual di kalangan bank-bank peminat kredit sindikasi. 1.2 Credit Evaluation Ialah kegiatan untuk mengevaluasi kredit yang akan di berikan. Cara untuk melakukan evaluasi ini sama dengan evaluasi kredit biasa. Untuk dapat mengevaluasi ini perlu di lihat beberapa hal yaitu :


a) Latar belakang dari perusahaan yang akan di biayai. Harus juga dil ihat bagaimana latar belakang dari perusahaan yang akan di biayai, apakah mempunyai latar belakang yang cacat atau tidak. Apabila perusahaan tersebut latar belakangnya tidak baik maka akan sangat mempengaruhi perjalanan perusahaan ini selanjutnya. b) Siapa saja pemegang sahamnya Perlu di ketahui siapa saja pemegang sahamnya. Apakah pemegang saham ini memang ahli di bidang perusahaan tersebut. Misalnya : A adalah seorang pemegang saham yang ahli di bidang perhotelan dan proyek yang akan di biayai adalah hotel, maka sesuai dengan bidangnya. Bisa saja suatu perusahaan jatuh karena pemegang sahamnya tidak mempunyai keahlian di bidang perusahaan yang di bangunnya. Hal ini tentu mempunyai pengaruh yang cukup berat untuk kelangsungan perusahaan tersebut. Terkadang pemegang saham juga mempengaruhi kredit sindikasi akan di berikan atau tidak. c) Bagaimana managementnya Perlu di ketahui juga management dari perusahaan tersebut, apakah memang mempunyai keahlian memanage perusahaan yang sejenis. Karena apabila perusahaan telah mempunyai keahlian memanage yang baik tentu akan ikut melancarkan jalannya proyek tersebut. d) Bagaimana laporan keuangannya Laporan keuangan harus di lihat dari tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan masukan dan referensi. Bila hanya di lihat dari laporan keuangan


tahun berjalan kadang kala tidak terlihat adanya kejelekan atau kebaikan dari perusahaan tersebut. e) Bagaimana struktur modalnya, apakah milik sendiri atau pinjaman Mengenai struktur modal dapat di lihat dari neracanya, apakah modal yang ada dalam anggaran dasar sesuai dengan yang ada di neraca. Dan perlu adanya kerjasama dengan bagian hukum untuk melihat anggaran dasar perusahaan tersebut, berapa modal yang di setor dan berapa modal yang di tempatkan. f) Bagaimana prospek market dari perusahaan tesebut Hal ini perlu di lihat apakah proyek yang akan di biayai dapat menghasilkan atau tidak, apakah produknya terkena larangan dari pemerintah yang akan mengakibatkan kredit tersebut macet karena produksinya mengalami hambatan. Karena akan percuma dan sia-sia saja apabila produk yang di hasilkannya di larang oleh pemerintah atau produknya terganjal masalah, sebab hal ini akan merugikan bukan hanya perusahaan tersebut tetapi juga bank-bank yang membiayainya, sebab ada kemungkinan perusahaan itu tidak mampu mengembalikan pinjamannya. g) Bagaimana aspek operasional dari perusahaan tersebut Aspek operasional sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan, karena kinerja suatu perusahaan sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan itu. Apakah perusahaan sering terjadi pemogokan kerja oleh para karyawannya sehingga kelangsungan perusahaan juga menjadi terganggu.

Bagaimana pula dengan pembayaran kewajiban dari


perusahaan, seperti listrik, air, telepon. PBB. Bila pernah terjadi tunggakan, bisa saja terjadi penutupan pabrik oleh instansi terkait. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi jalannya perusahaan h) Bagaimana record pinjamannya dari bank-bank lain Hal ini juga sangat penting untuk di perhatikan. Karena apabila perusahaan itu pernah menjadi debitur macet di salah satu bank, maka kredit sindikasi pun akan di tolak. Sebab di khawatirkan akan terjadi hal yang sama, apalagi kredit sindikasi jumlahnya sangat banyak, tidak sama seperti kredit biasa yang jumlah pinjamannya tidak sebesar pada kredit sindikasi. Tetapi sekarang ini para pengusaha atau debitur sudah sangat pintar, mereka tidak akan menggunakan nama PT yang sama dengan PT yang pernah mengalami macet di salah satu bank. Oleh sebab itu perlu di lakukan cross check anatar bank, untuk memastikan agar hal seperti itu tidak terjadi. Dan juga pihak bank harus sangat teliti dalam memeriksa berkas-berkas permohonan. i) Bagaimana proyeksi keuangan selanjutnya Proyeksi keuangan harus di analisa dengan teliti, sebab apabila terjadi kesalahan dalam mnganalisa dan memproyeksikan maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan perusahaan itu, yang tentunya juga akan mempengaruhi kemampuannya untuk mengembalikan kredit kepada bankbank peserta sindikasi. j) Bagaiman tentang jaminan yang akan di berikan, apakah mengcover jumlah pinjaman


Mengenai jaminan harus di lihat dengan seksama, dan jika perlu di lakukan pengecekan ketempat dimana jaminan itu berada. Agar terdapat kepastian dan nantinya tidak akan terjadi kekecewaan bagi bank-bank peserta sindikasi. Jaminan itu juga harus dapat meng-cover jumlah kredit yang, apabila terjadi kredit macet. Karena pada saat kredit macet maka para bank peserta sindikasi hanya berpegang pada jaminan yang ada. k) Bagaimana dengan penutupan asuransinya Pada umumnya suatu proyek yang akan di bangun di asuransikan, maka jaminan pun harus di asuransikan. Dalam kredit biasanya hanya di tutup asuransi kebakaran. Sedangkan dalam kredit sindikasi selain di tutup asuransi atas kebakaran juga di tutup asuransi atas gempa. Selain itu juga claim atas asuransi tersebut (bilamana terjadi hal-hal yang di pertanggungkan) di serahkan kepada bank-bank peserta sindikasi. Sejak saat itu bila terjadi claim, maka hasil claim menjadi milik dari bank-bank peserta sindikasi. 1.3 Structuring the credit Setelah menganalisa hal-hal di atas secara mendetail, maka baru di tentukan struktur kredit apa yang

baik untuk di berikan kepada nasabah. Jangan salah

memberikan struktur kredit, karena akan menjadi salah satu penyebab kredit macet. Misalnya : nasabah memerlukan kredit modal kerja untuk pembelian mesin-mesin baru, tetapi yang di berikan kredit PRK/rekening koran, dimana nasabah bisa mengambil kapan saja uangnya tapa perlu di kontrol oleh pihak bank. Maka hal ini akan mengakibatkan kreditnya macet, karena ternyata uang kredit yang di berikan


tidak di belikan mesin baru tetapi di pakai untuk pelunasan hutang-hutangnya di tempat lain. Oleh sebab itu penentuan bentuk/struktur kredit sangat penting. Jadi harus di bedakan kapan harus di berikan kredit investasi, kredit modal kerja, kredit berjangka, atau kredit rekening koran. Adapun jenis-jenis kredit kita kenal tergantung dari sudut pendekatan yang di lakukan, yaitu berdasarkan tujuan, jangka waktu, macam dan jaminan. Jenis-jenis kredit tersebut ialah :

31

1) Berdasar tujuan Kredit ini terbagi menjadi kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. a) Kredit konsumtif ialah kredit yang akan di pergunakan dalam memenuhi kebutuhan kreditur. Dapat juga di katakan dengan kredit non produktif. Misalnya kredit rumah atau mobil yang di pakai sendiri bersama keluarga, jadi bukan untuk di sewakan. b) Kredit modal kerja ialah kredit untuk menambah modal suatu perusahaan. Jadi kredit ini sifatnya produkti/menghasilkan. Disebut juga dengan kredit perdagangan. c) kredit investasi di artikan jika kredit itu di gunakan/di investasikan pada proyek yang sifatnya produktif, tetapi baru menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya kredit itu di investasikan pada perkebunan kelapa sawit, yang baru menghasilkan setelah kelapa sawit itu berbuah.

31

H. Malayu S.P hasibuan, Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian, (jakarta : CV. Haji Masagung), 1993, hal. 93-94.


2) Berdasar jangka waktu Berdasarkan waktu kredit di bagi atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. a) Kredit jangka pendek ialah kredit yang jangka waktu maksimumnya satu tahun. b) Kredit jangka menengah ialah kredit yang jangka waktunya satu sampai tiga tahun. c) Kredit jangka panjang ialah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. 3) Berdasar macamnya Berdasar macamnya di kenal ada tiga yaitu kredit aksep, kredit penjual, dan kredit pembeli. a) Kredit aksep ialah kredit yang di berikan oleh bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak persetujuan fasilitas kredit. b) Kredit penjual ialah kredit yang di berikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah di terima terlebih dahulu baru kemudian pembayarannya. Misalnya kredit rumah, mobil, dan lain-lain. c) Kredit pembeli artinya kredit kepada penjual yaitu uang sudah di serahkan dahulu kepada penjual tetapi barangnya di terima belakangan. Misalnya pembelian dengan uang muka. 4) Berdasar jaminan Jika kredit di lihat dari segi jaminan, yang dapat di golongkan jenis kredit yaitu kredit dengan jaminan orang, kredit dengan jaminan efek, kredit jaminan barang, dan kredit jaminan dokumen.


a) Kredit jaminan orang adalah pinjaman yang dapat di golongkan berdasarkan jaminan dari seseorang. Biasanya penjamin itu telah di kenal kejujuran dan bonafiditasnya. Kredit yang semacam ini tidak di perkenankan oleh Bank Indonesia untuk di lakukan oleh suatu bank. b) Kredit jaminan efek atau kredit dengan agunan efek-efek yang di artikan bahwa kredit yang di berikan oleh bank kepada debiturnya di jamin dengan efek-efek atau surat-surat berharga, seperti bilyet giro, deposito, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. c) Kredit jaminan barang adalah kredit yang di berikan bank kepada debiturnya dan yang menjadi jaminannya ialah barang tetap atau barang bergerak. Misalnya jaminan barang tetap ialah sertifikat tanah, izin dan gambar rumah. Barang tersebut harus telah di asuransikan. Jaminan berupa barang bergerak ialah perhiasan, BPKB mobil, dan lain-lain. Kredit jaminan barang harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Perdata Pasal 1132 – 1139. d) Kredit jaminan dokumen adalah kredit yang di berikan bank devisa dalam perdagangan internasional dengan agunan dokumen-dokumen yang terdapat pada L/C (letter of credit) bersangkutan.

2. Pemberian Surat Mandat

Dalam hal ini nasabah memberikan surat mandat kepada lead manager untuk memproses dan mengarrange kredit sindikasi tersebut dengan bank-bank lain yang akan ikut serta dalam membiayai suatu proyek. Adapun surat mandat ini biasanya menyebutkan hal-hal sebagai berikut :


1. Jumlah kredit yang harus di arrange oleh lead manager Sebelum di ajukannya kredit sindikasi maka nasabah terlebih dahulu harus sudah memastikan berapa jumlah kredit yang di butuhkan dan apabila terjadi kekurangan pembiayaan dari bank-bank lain, maka biasanya lead yang mengambil bagian yang lebih besar dari bank-bank lain. 2. Tujuan dari peminjaman uang Harus di sebutkan pula tujuan dari peminjaman uang tersebut di sertai dengan segala analisis cara pemgembaliannya dan juga proyek apa yang akan di bangun serta prospek dari proyek tersebut kedepannya. 3. Kapan batas waktu dari surat mandat itu Hal ini perlu agar lead manager mempunyai batas waktu untuk melaksanakan segalanya, sehingga nasabah memperoleh kepastian. Apabila di berikan tanpa batasan waktu maka mungkin saja nasabah akan mengalami kerugian karena waktunya yang terlalu lama. Bilamana lead bank tidak sanggup dengan waktu yang telah di berikan maka lead bank akan mengatakannya secara terus terang akan ke tidaksanggupannya sehingga nasabah bisa mencari lead yang lain. 4. Syarat-syarat tambahan untuk pembatalan Dalam hal lead manager lewat batas waktunya maka nasabah berhak membatalkan kredit yang sedang di arrange oleh lead manager. Hal ini dapat di lakukan oleh nasabah karena biasanya nasabah sering memberikan surat mandat kepada beberapa bank besar, sehingga ban-bank sebagai lead manager bersaing memberikan service yang cepat tetapi tidak melupakan segi-segi pengamanan yang harus tetap di jaga oleh bank.


5. Bagaimana cara pembayaran dan berapa lama jangka waktu grace period yang di minta oleh nasabah Umumnya dalam kredit sindikasi ada masa grace period yang artinya nasabah meminta waktu agar sejak kredit sindikasi di cairkan maka nasabah tidak langsung menbayar angsuran, karena proyek yang di biayai belum langsung menghasilkan profit atau keuntungan. Umumnya grace period ini berkisar antara 1,5 – 2 tahun tergantung kepada proyeknya, namum ada juga yang lebih dari itu. 6. Bagaimana apabila ada tambahan pembayaran yang di percepat Pada umumnya untuk pembayaran yang di percepat nasabah di kenakan penalti oleh bank-bank peserta sindikasi. Mengapa ? Karena umumnya bank-bank membiayai kredit sindikasi dalam mata uang Dollar US, maka bank sudah mempunyai planing jangka panjang. Bila nasabah mendadak melunasi kredit dalam US dollar tersebut, maka bank-bank akan mengalami kerugian, karena tidak ada rencana untuk menyalurkan tambahan pembayaran yang di peroleh dari nasabah. 7. Bunga yang akan di gunakan kepada nasabah Banyak macam untuk menentukan bunga di dalam kredit sindikasi, biasanya bunga yang di gunakan adalah berpatokan pada Sibor + 2% atau Libor + 2% kadang-kadang juga langsung di sebutkan 11% (karena dalam dollar US) atau bunga berdasarkan bunga tertinggi dari para peserta sindikasi / bunga rata-rata yang di serahkan oleh bank-bank peserta sindikasi kepada lead manager. 8. Surat referensi dari bank Surat referensi dari bank inilah yang menunjukkan bahwa nasabah tersebut bukanlah termasuk nasabah dalam daftar black list. Selain itu umumnya bank


juga melakukan pengecekan secara bank to bank dengan bank lainnya (cross check antar bank). 9. Comitment Fee Besarnya comitment fee ini umumnya 1-2 % tetapi hal tersebut masih dapat di negosiasikan. 10. Pajak (tax) dan lain-lain potongan yang di setujui oleh nasabah Umumnya sudah lazim biaya-biaya yang akan di kenakan kepada nasabah, misalnya biaya administrasi, biaya profisi, pengikatan kredit, biaya lawyer, biaya notaris, dan lain sebagainya. 11. Dokumen yang ada pada nasabah sehubungan dengan proyek yang akan di biayai Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk di perhatikan karena merupakan bukti mengenai proyek yang akan di biayai. Misalnya hotel, maka ada tanah dan bangunan tempat hotel itu di dirikan, izin-izin yang di perlukan, dan dokumn-dokumen lain yang dapat di jadikan penunjang untuk pembangunan proyek tersebut. 12. Pemilihan domisili hukum Pemilihan domisili hukum ini berlangsung pada saat legal meeting, dimana pemilihannya tergantung pada letak jaminan yang terbesar. Karena hal ini akan memudahkan pihak bank untuk mengeksekusi apabila terjadi kredit macet. 13. Management Fee/Arranger fee umumnya fee yang di terima agen bank adalah sebesar 1- 1,5 % pa. 14. Biaya-biaya lainnya yang harus di keluarkan oleh nasabah


Misalnya biaya peninjauan lokasi proyek , biaya transportasi, biaya hotel, uang saku, termasuk juga biaya untuk acara signing dan penyewaan ruangan hotel untuk signing kredit sindikasi. 15. Bank yang menjadi agent Harus di tentukan di awal bank mana yang akan menjadi agent, apakah itu agen pembayaran, agen jaminan atau agen apa saja harus dengan jelas di sebutkan fungsi dan tanggug jawabnya selain fee yang di dapatnya. 16. Agency fee Misalnya ada agent jaminan/security agent, agent pembayaran/paying agent, yang umumnya 1% PA. 17. Kondisi-kondisi lainnya yang di masukkan sebagai klausula. Baik sebagai klausula tambahan atau klausula yang harus tetap di penuhi dan merupakan syaratsyarat untuk pencairan kreditnya. Hal ini tergantung dari proyek apa yang di biayai dan sangat banyak variasinya. 18. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah selama fasilitas kredit berjalan. Syarat-syarat tersebut misalnya tidak boleh di bagikan deviden kepada para pemegang saham, tidak boleh ada pembayaran hutang lebih dulu kepada pemegang saham atau bank-bank lain selain bank peserta sindikasi, tidak boleh melakukan pinjaman dalam bentuk apapun kepada bank lain tanpa sepengetahuan bank-bank peserta sindikasi. Dan masih banyak lagi syarat-syarat lainnya.


II. Mekanisme Pemberian Kredit Sindikasi 1. Penyiapan Information Memorandum dan Perjanjian Kredit Setelah lead manager memperoleh mandate dari penerima kredit, lead manager kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang di sebut dengan information memorandum yang memuat rincian mengenai pinjaman yang di maksud, informasi mengenai financial condition dan business profile dari calon pemerima kredit. Dokumen ini biasanya hanya di siapkan dalam hal calon penerima kredit adalah pendatang baru di pasar sindikasi. Di dalam information memorandum tersebut di muat hal-hal sebagai berikut : 32

1. Transaksi yang di maksud. 2. Latar belakang dari transaksi itu, biasanya sangat detail agar bank yang di undang dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan untuk menentukan apakah bersedia atau tidak untuk ikut dalam sindikasi. 3. Informasi mengenai keadaan keuangan dan posisi bisnis dari calon penerima kredit. Dokumen yang kedua yaitu perjanjian kredit sindikasi yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit dan antara para bank-bank sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen ini di siapkan oleh eksternal lawyer dari lead manager.

32

Sutan Remi Syahdeni, Op. Cit,Hal. 55.


Setelah sindikasi dari kredit yang di inginkan oleh calon nasabah debitur tersebut terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan calon penerima kredit telah pula di capai, maka di tuangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang di sebut dengan perjanjian kredit sindikasi. Di dalam perjanjian kredit sindikasi di atur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik itu pihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit. Juga di tentukan kewenangan dan kewajiban dari agent bank yang di tunjuk. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang di jadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka. Di dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat klausul-klausul penting yaitu yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut : 33 1. Jumlah kredit dan self financing penerima kredit. 2. Jangka waktu kredit. 3. Mata uang dari kredit dan angsurannya. 4. Tujuan penggunaan kredit. 5. Penarikan kredit (drawdown). 6. Tingkat bunga. 7. Angsuran oleh penerima kredit. 8. Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya (prepayment). 9. Tugas-tugas aen bank. 10. Jaminan bagi agen bank. 33

Ibid.


11. Condition precedent atau syarat-syarat tangguh. 12. Representaties and warranties. 13. Covenant. 14. Sharing clauses. 15. Default (ingkar janji) and cross default (ingkar janji silang). 16. Choice of law and jurisdiction. Kedua dokumen ini akan di bagi-bagikan dalam bentuk konsep kepada bankbank pendatang baru atau bank-bank yang tidak sering muncul di pasar sindikasi yang telah secara jelas menyatakan minatnya untuk ikut dalam sindikasi. Terutama pada international syndicated loan, berkaitan dengan penyiapan perjanjian kredit sindikasi, para pihak dari perjanjian kredit sindikasi itu harus terlebih dahulu bersepakat mengenai hukum negara mana yang di pilih oleh para pihak yang akan mengadili apabila terjadi perbedaan pendapat atau persengketaan di antara para pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian sindikasi kredit tersebut.

2. Penunjukan Agen Bank Setelah perjanjian kredit sindikasi di tanda-tangani, penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses dimana bank-bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah di setujuinya untuk di berikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang di tata usahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagai agent bank. Agen bank adalah kuasa dari bank-bank para anggota atau peserta sindikasi. Agen bank bukan mewakili penerima kredit tetapi mewakili para peserta sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi


pemakaian kredit selama jangka waktunya. Peranan agen bank ini sangat penting bagi peserta sindikasi sehingga beberapa bank hanya bersedia berpartisipasi dalam suatu sindikasi kredit apabila agen bank-nya telah berpengalaman dalam transaksi-transaksi kredit sindikasi. Ada beberapa agen dalam kredit sindikasi. Namun apabila hanya di tulis dengan sebutan agen saja maka yang di maksud adalah facility agen. Bila tugas arranger adalah membentuk sindikasi dan tugasnya itu hanya berlangsung sampai dengan sebelum perjanjian kredit sindikasi di tanda tangani, maka tugas dari agen adalah mengadministrasikan penggunaan kredit sindikasi setelah perjanjiannya di tanda-tangani oleh nasabah dan bank-bank peserta sindikasi. Dalam sindikasi internasional yang arrangernya adalah bank di Indonesia, maka di samping facility agent di tunjuk pula oleh bank-bank peserta luar negeri suatu security agent untuk bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan dokumentasinya. Adapun tugas-tugas dari agent bank ini yaitu :

34

1. Memastikan bahwa condition precedent atau syarat-syarat tangguh dari perjanjian kredit sindikasi telah di penuhi oleh nasabah sebelum penggunaan kredit. Syarat-syarat tangguh di sini maksudnya ialah syaratsyarat yang harus di penuhi terlebih dahulu sebelum nasabah berhak menarik kredit. Syarat-syarat itu misalnya bahwa semua pengikatan jaminan telah di lakukan dengan baik, semua perizinan yang di perlukan telah di peroleh dari pihak yang berwenang, dan lain-lain.

34

Ibid.


2. Menagih dana untuk kredit sindikasi dai bank-bank peserta dan membayarkan dana itu kepada nasabah. 3. Menghitung dan memungut bunga dan fee dari nasabah dan selanjutnya membagikan kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing. 4. Mengawasi penggunaan kredit dan pembangunan proyek. 5. Melaporkan kepada masing-masing peserta sindikasi atas penggunaan kredit dan pembangunan proyek yang di biayai. 6. Melaporkan dan memintakan untuk di perolehnya persetujuan dari masing-masing peserta sindikasi apabila nasabah meminta untuk dapat melakukan sesuatu sehubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang di dalam perjanjian kredit hal itu merupakan negative covenant. Negative covenant maksudnya ialah klausula di dalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa hal-hal yang di sebutkan di dalam klausula tersebut tidak boleh di lakukan oleh nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank-bank peserta sindikasi. 7.

Melaporkan kepada masing-masing peserta sindikasi mengenai penyimpangan atas penggunaan kredit. Dengan kata lain agent bertugas mengkoordinasikan setiap negosiasi, setiap pembayaran dan penagihan, dan administrasi kredit seketika setelah perjanjian kredit di laksanakan.


Ada beberapa pedoman bagi agen yang telah di tentukan oleh hukum yang harus di patuhi oleh agen, kecuali di tentukan sebaliknya dalam perjanjian kredit sindikasi yang bersangkutan. Pedoman itu adalah :

35

1. Kuasanya tidak dapat dicabut. Tanpa sepakat dari agen, kuasa suatu agen yang telah di berikan oleh para peserta sindikasi tidak dapat di cabut kembali sekalipun seluruh peserta sindikasi secara bulat menyepakati untuk mencabut kuasa tersebut. Kuasa tersebut hanya dapat di cabut kembali dalam hal : a) Di setujui oleh agen itu sendiri. b) Di dalam perjanjian terdapat suatu klausul yang disebut dengan power of removal clause, yaitu klausul yang memberikan kekuasaan kepada para peserta sindikasi untuk menarik kembali kuasa yang telah di berikan oleh agent tanpa persetujuan agent. c) Apabila agent telah melakukan ingkar janji yaitu melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang di tentukan di dalam perjanjian kredit sindikasi yang merupakan penyimpangan atas kewajiban-kewajibannya. 2. Agen harus melaksanakan kewajibannya dengan due deligence dan due care and skill. Apabila waktu merupakan sesuatu yang esensial maka hal itu harus di perhatikan sesuai seperti yang di entukan. Dalam hal suatu jangka waktu atau batas waktu tertentu tidak di tentukan, maka pelaksanaan kewajiban itu harus di lakukan dalam batas waktu yang di anggap wajar. Apabila agent tidak dapat melaksanakan 35

Ibid.


kewajiban-kewajibnnya di dalam batas waktu yang telah di tentukan maka agent harus memberitahukan hal itu kepada para peserta sindikasi. Peranan agen bank tidak berhenti sampai disini saja dan akan berlangsung terus selama jangka waktu kredit. Peranan dari agen bank menghendaki bank yang bersangkutan untuk menyelenggarakan sejumlah kewajiban administratif dan biasanya melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dalam arti yang luas untuk dan atas nama sindikasi.

3. Upacara penendatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi Perjanjian kredit merupakan dokumen hukum yang terpenting pada kredit sindikasi, karena merupakan dokumen yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan kredit sindikasi tersebut dan juga di dalam perjanjian kredit sindikasi itu tercantum hal-hal penting mengenai pelaksanaan kredit, tercantum juga aturan-aturan yang harus di penuhi oleh para pihak beserta hak dan kewajiban masing-masing. Suatu perjanjian kredit itu agar mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, harus di tanda-tangani oleh para pihak yang terlibat, karena tanda-tangan tersebut merupakan bukti dari para pihak bahwa mereka telah setuju dan sepakat mengenai perjanjian tersebut. Oleh karena pentingnya dokumen tersebut, maka penanda tanganan oleh para pihak yang terdiri dari bank-bank peserta sindikasi dan calon penerima kredit di lakukan dengan menyelenggarakan suatu upacara khusus yang di sebut loan signing ceremony.


4. Pelaksanaan Publisitas Setelah perjanjian kredit sindikasi di tanda-tangani, maka di lakukan publisitas atas terbentuknya sindikasi kredit itu dan pemberian kredit sindikasi itu kepada penerima kredit (nasabah debitur). Memang tidak semua kredit sindikasi di beritahukan kepada masyarakat, namun bagi kredit sindikasi yang sangat besar jumlahnya perlu di informasikan kepada masyarakat. Yang tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengukur tingkat resiko dari nasabah yang bersangkutan. Hal ini terutama apabila masyarakat ingin membeli saham atau obligasi yang di terbitkan oleh nasabah tersebut sebagai emiten di pasar modal. Sebaliknya,

bagi

penerima

kredit

di

lakukannya

publisitas

sangat

menguntungkannya, karena akan menunjukkan bahwa nasabah tersebut di nilai mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi, terlebih lagi apabila bank-bank peserta sindikasi itu adalah bank-bank yang ternama dan besar. Tujuan dari publisitas tersebut bagi bank-bank pemberi kredit adalah untuk memastikan bahwa mengenai pinjaman itu tidak di salah-artikan oleh media dan komentar-komentar dari media selama berlangsungnya proses sindikasi dapat menguntungkan atau setidak-tidanya tidak sampai merugikan. Perwujudan dari publisitas ini adalah di terbitkannya apa yang di sebut dengan istilah tombstone. Tetapi bagi bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang tidak ikut serta dalam kredit sindikasi, tombstone tersebut di catat sebagai informasi untuk keperluan di kemudian hari apabila bank-bank tersebut berhubungan dengan nasabah yang bersangkutan. Sehubungan dengan di lakukannya publisitas bagi pemberian kredit sindikasi , maka timbul pertanyaan apakah publisistas ini tidak


melanggar ketentuan mengenai rahasia bank? Bagi negara-negara yang menganut sistem common law publisitas itu tidak di anggap melanggar rahasia bank. Sebab di negara-negara yang menganut common law system berlakunya ketentuan rahasia bank mengacu kepada putusan Pengadilan Inggris dalam perkara Tournier v. National Provincial Bank (1942). dimana dalam kasus tersebut telah di putuskan bahwa bank berhak untuk mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabahnya dalam 4 keadaan yaitu : a) Apabila pengungkapan itu di haruskan oleh hukum. b) Apabila bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat. c) Apabila pengungkapan di kehendaki demi kepentingan bank. d) Apabila nasabah memberikan persetujuannya.

B. Dokumen Dalam Kredit Sindikasi Setelah di capai kesepakatan mengenai paket sindikasi dan bank-bank peserta yang mendukungnya telah ada dan telah menyetujui untuk ikut membiayai suatu proyek, maka pekerajaan selanjutnya adalah masalah legal dan dokumentasi. Para legal officer masing-masing peserta sindikasi bersama-sama mendiskusikan aspek legal dan dokumen-dokumen apa saja yang harus di lengkapi untuk keamanan bank karena memberikan kredit dalam jumlah yang sangat besar. Tidak jarang perbedaan visi dari masing-masing bank mengenai aspek legal atau yuridis menyebabkan penandatanganan kredit tertunda cukup lama. Karena masing-masing legal bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepada pimpinan banknya masing-masing


bahwa apa yang telah di siapkan dan di sarankan telah memenuhi atau menjamin keamanan banknya di dalam memberikan kredit sindikasi. Aspek legal maupun dokumentasi dalam perjanjian kredit sindikasi merupakan hal-hal yang penting untuk di perhatikan, dan untuk itulah di dalam penyusunannya harus dilakukan dengan teliti dan cermat agar tidak ada bank yang merasa di rugikan atau terancam keamanan banknya. Adapun aspek legal dalam perjanjian kredit sindikasi itu langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut : 36 1. Setelah menerima information memorandum/info memo dan draft pengikatan, maka legal officer harus memberikan ringkasan (yang merupakan

gabungan

dari

information

memorandum dan

credit

memorandum dari masing-masing bank). Hal ini di perlukan karena kadang-kadang ada bank yang ingin menambahkan klausula tertentu di dalam kredit sindikasi yang di ikutinya. 2. Kemudian di buatlah analisis yuridis dari sudut debitur, penjamin, pemegang saham. Cara pembuatannya sama seperti di dalam kredit biasa, hanya saja harus lebih teliti dan hati-hati agar jangan sampai ada yang terlewatkan dan tidak di minta. Kemudian meminta data-data yang di perlukan baik itu dari sudut debitur, penjamin, pemegang saham, dari sudut jaminan dan dari sudut information memorandum. Dari sudut debitur, penjamin, pemegang saham data-data yang di perlukan misalnya anggaran dasar perusahaan secara lengkap beserta dengan perubahan36

Herlina Suyati Bachir, Op. Cit. Hal. 60-61


perubahannya, SIUP, NPWP, dan izin-izin lainnya beserta KTP dari pihak-pihak yang akan menadatangani perjanjian, SK Menteri Kehakiman (bila berbentuk PT), dan berita negara Repubik Indonesia. Dari sudut jaminan data-data yang di perlukan misalnya data tanah atau sertifikat yang di agunkan, izin-izinnya (IMB), izin lokasi, dan data-data lainnya tergantung dari jaminan yang di berikan sehubungan dengan kredit sindikasi tersebut. Sedangkan dari sudut information memorandum harus di lihat secara teliti dan satu persatu syarat apa yang di minta maka harus ada dokumennya. Apabila ada kekurangan dokumen yang di minta maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila terjadi kredit macet. setelah semuanya di siapkan maka langkah kemudian adalah menyiapkan draft pengikatan yang biasanya di minta oleh notaris untuk membuatnya, misalnya pengakuan hutang, surat kuasa membebankan hak tanggungan, kuasa untuk menjual, perjanjian subordinasi, cessie, dan akte-akte lain yang di anggap perlu untuk keamanan bank tersebut. 3. Setelah menerima draft akte pengikatan maka kemudian harus di pelajari dan di buat komentar-komentar tentang usulan adanya perubahan.

Adapun dokumen-dokumen/akte-akte yang lazim di buat dalam kredit sindikasi ialah :

37

1. Akte perjanjian kredit sindikasi dan pengakuan hutang. Dalam akte ini yang di muat antara lain : 37

Ibid.


a) Pihak nasabah. b) Pihak penjamin. c) Bank-bank peserta sindikasi. d) Pasal tentang defenisi dari istilah-istilah yang akan di paki di dalam akte. e) Tentang jumlah fasilitas kredit dan bagian dari masing-masing bank peserta sindikasi, struktur kredit dan bagaiman cara pembayaran kembalinya. f) Tentang bunga, penalti, dan denda-denda. g) Tentang provisi kredit dan agency fee. h) Tentang syarat-syarat pencairan pinjaman. i) Tentang pembayaran yang di percepat. j) Tentang pengakuan berhutang dan pembukuan dari masing-masing bank tentang jumlah hutang. k) Tentang pajak-pajak dan cara-cara pembayaran, ongkos-ongkos serta biaya lainnya yang harus di bayar dan waktu pembayaran harus dilakukan. l) Tentang perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Negara Indonesia sehingga kredit tidak dapat di berikan (hanya sebagai klausula). m) Tentang prasyarat pemberian pinjaman. n) Tentang pernyataan-pernyataan dan jaminan. o) Tentang kewajiban debitur.


p) Tentang pembatasan-pembatasan. q) Tentang pelanggaran/kelalaian. r) Tentang jaminan yang akan di berikan. s) Tentang agen dan kreditur. t) Tentang perubahan dan penghentian pinjaman. u) Tentang hukum yang berlaku. v) Tentang pemilihan domisili hukum di negara mana. w) Tentang domisili hukum di pengadilan negara mana. x) Dan tentang lain-lain ketentuan. 2. Akte kuasa untuk membebankan hak tanggungan dan akte kuasa untuk menjual. Di dalam akte ini di muat antara lain : a) Nama pemilik jaminan. b) Nama bank-bank yang menerima jaminan. c) Tentang pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan kesatu, kedua, tiga, dan selanjutnya. d) Tentang pemberian kuasa untuk menjual jaminan. e) Tentang biaya-biaya bila hak bank di jalankan merupakan tanggungan debitur. f) Tentang jaminan dari pemilik jaminan bahwa objek jaminan bebas dari sitaan dan benar milik penjamin. g) Domisili hukum yang di pakai. 3. Akte pemberian jaminan borg/personal quarantee. Dalam akte ini yang di muat antara lain :


a) Nama pihak yang memberikan jaminan. b) Nama bank yang menerima jaminan perorangan/perusahaan. c) Janji penjamin akan membayar hutang debitur, bila debitur wanprestasi. d) Alamat penjamin dalam hal ada pemberitahuan dari bank. e) Domisili hukum yang di pilih. 4. Akte penyerahan hak milik secara fidusia. Yang di muat dalam akte ini yaitu : a) Nama pihak baik perorangan/perusahaan yang memberikan jaminan. b) Nama bank yang menerima jaminan. c) Nama barang-barang jaminan yang di berikan dalam Feo, misalnya mesin, alat-alat perlengkapan, kendaraan, dan lainnya. d) Tentang jaminan bahwa barang-baang yang di jaminkan adalah pemilik penjamin dan belum pernah di jaminkan kepada pihak lain. e) Tentang bahwa dengan adanya Feo ini penjamin menyerahkan kepemilikannya dan berubah menjadi peminjam pakai saja. f) Tentang laporan yang harus di buat oleh penjamin. g) Tentang apabila debitur wanprestasi, bank berhak menjual barangbarang jaminan. h) Tentang kuasa dari pemilik jaminan, bila bank menjual maka hasil penjualan untuk membayar hutang debitur. i) Tentang kewajiban penjamin untuk memelihara barang-barang yang telah di berikan sebagai jaminan.


j) Tentang penjamin tidak berhak lagi bertindak atas barang yang telah di jaminkan dalam Feo ini. k) Tentang pajak-pajak dan ongkos-ongkos atas barang yang di jaminkan adalah tanggungan penjamin. l) Tentang pemilihan domisili hukum di pengadilan negara mana. 5. Akte cessie tagihan asuransi. Yang di muat yaitu : a) Pihak yang menberikan jaminan berupa tagihan asuransi. b) Bank-bank yang menerima jaminan. c) Tentang pemberian hak untuk memperoleh tagihan-tagihan/claim dari asuransi yang telah di tutup sehubungan dengan proyek yang di biayai. d) Tentang pemberlakuan cessie di mulai pada tanggal akte. e) Tentang laporan yang harus di buat oleh si penjamin. f) Tentang pemberian kuasa kepada bank-bank untuk memindahkan kuasa yang di peroleh kepada pihak lain (ada hak substitusi). g) Tentang hak bank untuk menagih sendiri bila ada claim. h) Tentang urutan pembayaran-pembayaran yang harus di lakukan dan di jaminkan kepada pihak lain. i) Tentang nilai asuransi yang di pasang/di tutup sedikitnya sama dengan harga jual barang yang di asuransikan. j) Tentang pemilihan domisili hukum di pengadilan negeri mana. 6. Akte cessie untuk jaminan atas tagihan. Yang di muat antara lain : a) Pihak yang menberikan jaminan.


b) Bank-bank yang menerima jaminan. c) Tentang hak bank untuk menerima cessie atas tagihan-tagihan yang ada dari penjamin. d) Adanya daftar lampiran tentang tagihan-tagihan yang ada. e) Tentang berlakunya cessie tagihan adalah mulai tanggal akte. f) Tentang kewajiban membuat laporan dari tagihan yang ada. g) Tentang pemberian hak substitusi dari bank tagihan yang ada. h) Tentang nilai minimal cessie tagihan yang tetap harus ada. i) Tentang kuasa untuk memotong rekening penjamin, bila ada tagihan yang langsung di setorkan rekening penjamin. j) Tentang ururtan-urutan pembayaran yang harus di lakukan. k) Tentang jaminan bahwa cessie tagihan ini benar-benar milik penjamin dan belum pernah di jaminkan kepada pihak lain. l) Tentang pemilihan domisili hukum di pengadilan negeri mana. 7. Akte gadai saham, penyerahan deviden dan kuasa serta berita acara rapat. Untuk sahnya suatu gadai saham, harus di lihat secara teliti dari anggaran dasar perusahaan, bagaimana prosedur untuk sahnya suatu gadai saham. Umumnya harus selalu ada rapat umum pemegang saham/RUPS yang menyetujui suatu saham bisa di gadaikan atau tidak. Persetujuan RUPS tersebut di buat dalam bentuk berita acara rapat. Setelah di buat berita acara rapat kemudian baru di buat gadai sahamnya. Di dalam akte gadai saham tersebut memuat antara lain : a) Pihak bank menerima jaminan.


b) Pihak pemegang saham yang menjaminkan sahamnya (bisa perorangan/bisa badan hukum). c) Saham di PT mana yang di jaminkan. d) Berapa jumlah saham yang di jaminkan. e) Pemberian kuasa dari pemegang saham untuk menggunakan hak suara di dalam RUPS. f) Menerima deviden-deviden bila ada. g) Kuasa untuk menjual saham kepada pihak lain bila terjadi wanprestasi dari debitur. h) Bahwa gadai saham ini beralih juga kepada ahli waris yang sah (bila perorangan) dan kepada wakil-wakil yang sah (bila badan hukum). i) Pemilihan domisili hukum di pengadilan negara mana. 8. Akte perjanjian penunjukan agent. Akte seperti lazim di buat dalam kredit sindikasi, adapun yang termuat di dalamnya yaitu : a) Pihak debitur yang bertindak sebagai penjual promese. b) Pihak bank-bank yang ikut dalam sindikasi sebagai pembeli promes. c) Bank yang di tunjuk sebagai agen. d) Alasan di buat akte ini. e) Kuasa kepada agen untuk membeli promes yang di jual penjual. f) Penerimaan kuasa kepada agen yang di berikan oleh bank-bank peserta sindikasi. g) Bank tidak berhak menunjuk agen lain, tanpa persetujuan dari agen.


h) Tentang tata cara penjualan surat-surat promes selama jangka waktu penarikan. i) Tentang pembayaran yang di percepat oleh penjual/debitur sebelum berakhirnya jangka waktu promes, di kenakan beberapa syarat. j) Tentang bunga, biaya dan bunga denda. k) Tentang pembukuan dan cara pembayaran. l) Tentang prasyarat pembelian setiap surat-surat promes. m) Tentang domisili hukum di pengadilan negeri mana yang dipilih. 9. Akte perjanjian pembagian jaminan. Yang di muat dalam akte ini antara lain: a) Nama bank-bank peserta kredit sindikasi sebagai para pihak. b) Tentang pembagian secara pari passu atas jaminan-jaminan. c) Tentang penyebutan seluruh jaminan secara terperinci dan satu persatu yang ada dan untuk menjamin hutang siapa. d) Defenisi-defenisi yang di pergunakan. e) Tentang pengangkatan satu atau lebih sebagai agen untuk jaminan/security agent. f) Tentang biaya-biaya bila agen bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen. g) Tentang pemilihan domisili hukum di pengadilan negeri mana. h) Tentang bahwa penunjukan agen ini juga di setujui oleh debitur. 10. Akte perjanjian subordinasi. Dalam akte ini di muat antara lain : a) Nama-nama pemegang saham sebagai kreditur. b) Debitur.


c) Nama-nama bank peserta kredit sindikasi. d) Inti dari perjanjian ini : bila hutang bank belum di bayar lunas oleh debitur, maka pemegang saham tidak dapat menerima pembayaran lebih dulu dari debitur. Bila pemegang saham menerima pembayaran dari debitur, maka pembayaran tersebut harus di berikan kepada bank. Artinya kreditur mensubordinasikan hutang-hutang yang ada kepada bank. e) Domisili hukum di pengadilan mana yang di pilih. 11. Akte cost over run. Yang tercantum dalam akte ini antara lain : a) Pihak-pihak pemegang saham. b) Pihak bank-bank peserta kredit sindikasi. c) Tentang pelepasan untuk eksepsi/protes bilamana bank meminta pembayaran bila terjadi cost over run. d) Tentang tempat dan cara pembayaran. e) Tentang kuasa kepada bank-bank/agen fasilitas untuk menuntut dan melaksanakan segala kewajiban dari pemegang saham. f) Tentang tanggung jawab renteng dari pemegang saham tentang kewajiban cross over run. g) Tentang domisili hukum di pengandilan negeri mana yang di pilih.

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Cara penyelesaian sengketa dalam kredit sindikasi biasanya telah di tentukan di dalam perjanjian kredit sindikasinya, begitu juga dengan pemilihan domisili


hukum dan pemilihan pengadilan negeri mana yang nantinya akan menyelesaikan sengketa dalam kredit sindikasi. Bahwa kredit sindikasi itu dapat di bentuk dengan para pesertanya hanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dalam negeri saja, atau dengan para pesertanya yang terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit internasional yang berasal dari berbagai negara. Apabila kredit sindikasi tersebut merupakan sindikasi kredit internasional maka muncullah masalah mengenai hukum siapa atau hukum negara mana yang akan di berlakukan bila terjadi sengketa di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi. Apakah hukum yang akan di berlakukan itu adalah hukum dari agent bank, ataukah hukum dari pihak penerima kredit, ataukah hukum dari salah satu pemberi pinjaman (lenders), ataukah hukum dari tempat di tanda-tanganinya perjanjian kredit sindikasi atau hukum di salah satu negara yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan kredit sindikasi tersebut ? Hal ini dapat di tentukan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian kredit sindikasi dengan cara mencantumkan klausul khusus di dalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan mengenai sistem hukum yang di pilih oleh para pihak dalam hal menyelesaikan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi. Sedangkan bagi sindikasi kredit dalam negeri maka hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun tidak menutup kemungkinan di perjanjikan atau di tentukan bahwa hukum dari negara tertentu yang di berlakukan bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut adalah sistem hukum dari negara asing. Apabila di dalam perjanjian kredit sindikasi klausul pilihan hukum tidak di cantumkan, maka apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan


perjanjian kredit sindikasi yang di maksud, maka terhadap sengketa itu ada kemungkinan dapat di terapkan sejumlah sistem hukum. Sistem-sistem hukum yang di maksud termasuk hukum dari negara dimana perjanjian kredit itu secara resmi di tanda-tangani, hukum dari tempat kedudukan pihak yang meminjam, atau bahkan hukum dari negara yang seringkali atau biasanya sengketa semacam itu di adili. Ada beberapa faktor yang harus di pertimbangkan dalam hal para pihak memilih sistem hukum yang di berlakukan bagi suatu kredit sindikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain :

38

1. Kebebasan untuk memilih hukum yang akan di berlakukan. 2. Kepastian dan harapan atas hasil yang di inginkan berdasarkan dokumen-

doumen hukum yang di maksud. 3. Kecanggihan dari sistem hukum yang di pilih. 4. Bahasa. 5. Forum litigasi. 6. Pengenalan dan pemahaman atas sistem hukum yang di pilih.

Setelah di uraikan mengenai kemungkinan sistem hukum yang di pilih oleh para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, maka hal yang perlu di persatukan adalah mekanisme yang di tempuh para pihak dalam mencari penyelesaian dari sengketa yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian krdit sindikasi. Adapun mekanisme yang di tempuh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perjanjian kredit sindikasi yaitu :

38

Sutan Remi Syahdeni, Op. Cit, Hal.111-117.


1. Penyelesaian secara perdamaian.

Dalam hal ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur mengadakan perundingan secara damai untuk mencari jalan keluar dari perselisihan yang terjadi. Tetapi pada umumnya penyelesaian secara perdamaian ini adalah menyangkut permasalahan yang ringan, bukan permasalahan yang besar yang melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian besar kepada salah satu pihak. 2. Penjadwalan kembali pemenuhan kewajiban.

Hal ini di tempuh dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran maupun bunga yang di sebabkan oleh suatu keadaan yang di luar kemampuan si debitur. Dalam hal ini si debitur harus berterus terang dengan keadaan yang terjadi kepadanya dan segera memberitahukannya kepada pihak kreditur, agar dapat di carikan solusi yang tepat bagi kedua pihak. Dan biasanya oleh pihak kreditur atau pihak bank akan melakukan penjadwalan ulang mengenai pemenuhan kewajiban. 3. Penyelesaian lewat pengadilan.

Jalur pengadilan biasanya merupakan jalan terakhir yang di pilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak apabila kedua cara di atas sudah tidak mampu menyelesaikan perselisihan tersebut. Penyelesaian melalui pengadilan di tempuh apabila telah terdapat indikasi bahwa salah satu pihak benarbenar telah melakukan perbuatan hukum atau ingkar janji (wanprestasi), sehingga tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit sindikasi yang telah mereka buat. Namun selain di selesaikan melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur dalam


perjanjian kredit sindikasi dapat juga di selesaikan melalui Badan Arbitrase dengan catatan harus di setujui oleh para peserta sindikasi. Yang di maksud dengan arbitrase ialah : pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang di tunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri di luar hakim atau pengadilan. Orang yang di tunjuk untuk memutus sengketa ini di namakan dengan arbiter.

39

Putusan arbitrase ini oleh Undang-Undang di berikan

kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan. Di Indonesia atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia maka pada tanggal 3 Desember 1977 telah di dirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

39

Prof. R. Subekti, SH, Aneka Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, hal.

181.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kredit sindikasi merupakan kredit yang di berikan oleh dua atau lebih bank

kepada satu debitur. Debitur dalam kredit sindikasi ini biasanya berbentuk badan hukum atau perseroan terbatas (PT). Pada umumnya proyek-proyek yang di biayai oleh kredit sindikasi ini adalah proyek-proyek yang berskala besar yang membutuhkan banyak dana dan jangka waktunya relatif lama. Di adakannya sindikasi kredit ini bertujuan agar pihak bank/kreditur tidak terkena larangan batas maksimun pemberian kredit, dimana setiap bank tidak boleh memberikan kredit melebihi kapasitas yang telah di tentukan kepada satu debitur saja. 2. Dalam perjanjian kredit sindikasi, pihak kreditur yang terdiri dari beberapa

perusahaan

perbankan secara

tersendiri

mempunyai

kesepakatan

untuk

mengangkat salah satu di antara kreditur menjadi agen bank, yang bertugas untuk menatausahakan perjanjian kredit sindikasi sehingga kredit sindikasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan telah di sepakati. Dan agen bank inilah juga sebagai penghubung antara debitur dengan kreditur-kreditur yang lain. 3. Proses pembentukan kredit sindikai ini di mulai dari pembentukan arrangers,

penunjukan lead manager, penyampaian offer dan penerimaan mandate, penyiapan information memorandum, penunjukan agen bank, penanda-tanganan


perjanjian kredit sindikasi dan pelaksanaan publisitas. Dan apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kredit sindikasi ini akan di selesaikan sesuai dengan cara yang telah di sepakati bersama. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa di lakukan melalui beberapa altenatif yaitu : penyelesaian dengan cara perdamaian, penjadwalan kembali pemenuhan kewajiban,

dan penyelesaian melalui

pengadilan.

B. Saran 1. Hendaknya kepada pihak bank untuk lebih mensosialisasikan mengenai kredit sindikasi ini dengan lebih intensif sebagai salah satu alternatif pembiayaan, sehingga dapat di ketahui apa saja manfaat dan keuntungan kredit sindikasi bagi masing-masing pihak. 2. Kepada pemerintah maupun Bank Indonesia hendaknya lebih memperhatikan mengenai peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan kredit sindikasi. Karena dengan adanya peraturan hukum yang jelas maka pelaksanaan pejanjian kredit sindikasi itu dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dan minat para investor/pemilik modal.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT SINDIKASI. Kredit sindikasi atau Syndicated Loan ialah pinjaman yang di berikan oleh

Recommend Documents