BAB III SETTING PENELITIAN. Gambar 3.1. Peta Kabupaten Sidoarjo. keseluruhan ,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut

66

BAB III SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 1. Letak Geografis Gambar 3.1

Peta Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai, yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5’ dan 112 9’ Bujur Timur dan antara 7, 3’ dan 7, 5’ Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71. 424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

67

Kabupaten sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidorajo terbagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan derah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.1Adapun batas-batas wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: a) Sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik b) Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan c) Sebelah timur adalah Selat Madura d) Sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Iklim di Kabupaten Sidoarjo tidak berbeda dengan daerah-derah yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Curah hujan di Sidoarjo yang paling tinggi terjadi di bulan januari dan hari-hari yang sering terjadi hujan, terjadi di bulan Desember.Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di kecamatan Jabon (81,00 KM2) dan Sedati (79, 43 KM2). Aka tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya mempunyai wilayah hamper rata-rata sama, luas rata-rata tiap kecamatan itu yakni 34,61KM2. 1

Sidoarjo Dalam Angka 2015


68

2. Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil pendataan tahun 2016, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Hasil Senus Penduduk 2015 Penduduk Laki-laki Perempuan Sidoarjo 95.885 98.166 Buduran 46.901 45.433 Candi 72.283 72.863 Porong 33.771 32.138 Krembung 29.183 29.175 Tulangan 43.982 43.440 Tanggulangin 42.279 42.301 Jabon 24.966 25.023 Krian 59.899 58.786 Balong bendo 33.633 33.232 Wonoayu 36.017 35.992 Tarik 30.615 30.362 Prambon 34.273 34.063 Taman 107.256 105.601 Waru 116.242 115.056 Gedangan 67.757 65.090 Sedati 46.805 45.663 Sukodono 55.936 55.185 Jumlah total 977.683 967.569 Sumber: DDA Kabupaten Sidoarjo, 2015 Kecamatan

Jumlah total 194.051 92.334 145.146 65.909 58.358 87.422 84.580 49.989 118.685 66.865 72.009 60.977 68.336 212.857 231.298 132.847 92.468 111.121 1.945.252

3. Aspek Ekonomi Penduduk Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari aspek ekonomi, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada sektor Swasta. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini


69

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan No. Jenis pekerjaan 1 PNS 2 TNI 3 Polri 4 Swasta 5 Pedagang 6 Petani 7 Pertukangan 8 Buruh tani 9 Pensiunan 10 Nelayan 11 Pemulung 12 Jasa Jumlah total Sumber: DDA Kabupaten Sidoarjo, 2015

Jumlah Jiwa 36.915 20.829 15.870 310.338 45.888 29.826 12.848 23.860 22.387 17.598 6.881 41.301 584.541

Dari tabel di atas dapat kita ketahui. Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis pekerjaan dalam Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 jiwa. Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah dalam sektor jasa


70

4. Aspek sosial Realitas kehidupan sosial adalah bagian dari perilaku dan pola dari masyarakat. Di dalam kehidupan sosial yang menyangkut khalayak umum tentu tidak sedikit permasalahan yang lahir, sebagai konsekuensi dari banyaknya penduduk. Permasalahan sosial yang mudah dijumpai dan hampir di setiap tempat ada yakni masalah pengemis dan gelandangan. seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dinas sosial kabupaten Sidoarjo, pengemis dan gelandangan yang ada di Sidoarjo berjumlah 162 orang, yang terdiri dari 100 orang laki-laki dan 62 orang lainnya perempuan. hal ini merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan agar mereka memperoleh kesejahteraan yag lebih layak. 5. Aspek Keagamaan Penduduk Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa agama sebagaima agama yang diakui oleh Negara. Keberagamaan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan yang masing-masing agama itu memiliki penganut tersendiri. Beberapa agama yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan jumlah pemeluknya terdiri dari; Pertama, agama Islam dengan jumlah pemeluk 1.786.226 jiwa. Kedua, agama Kristen dengan jumlah pemeluk 36.092 jiwa. Ketiga, agama katolik dengan jumlah pemeluk 19.750 jiwa. Keempat, agama Hindu dengan jumlah pemeluk 3.958 jiwa. Kelima, agama Budaha dengan jumlah pemeluk 3.775 jiwa. Keenam, agama konghucu dengan jumlah pemeluk 232 jiwa.


71

Uraian singkat diatas, memberikan gambaran pada kita bahwa jumlah agama berdasarkan penganutnya yang paling banyak terdapat pada agama islam. sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: Table 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Sidoarjo Buduran Candi Porong Krembung Tulangan Tanggulangin Jabo Krian Balong bendo Wonoayu Tarik Prambon Taman Waru

Islam

Katolik

Hindu

Kristen

Budha

Konghuchu

153.979 178.944 114.804 80.187 63.537 79.169 73.074 55.090 86.429 60.722

4.282 828 742 73 77 60 98 10 613 147

542 135 507 153 18 5 14 1 33 22

8926 1705 4267 625 223 209 380 32 506 543

995 178 214 73 7 5 148 15

36 7 1 2 139 -

Jumlah total 168.760 181.797 120.534 81.112 63.862 79.445 73.571 55.133 87.868 61.499

76.821 61.610 77.295 173.254 178.019

26 357 159 3.855 4.799

5 2 42 841 1124

209 350 978 5878 6648

8 500 962

47 -

77.096 62.319 78.474 184.375 191.552

2661 1740 212 36.092

541 54 75 3.775

232

106.892 83.482 92.289 1.850.033

Gedangan 101.538 1.873 279 Sedati 80.607 963 118 Sukodono 91.097 788 117 Jumlah total 1.786.226 19.750 3.775 Sumber: DDA Kabupaten Sidoarjo, 2012, 176

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sebab dari jumlah penduduk yang berjumlah 1.850.033 jiwa, 1.786.266 beragama islam. Disamping agama Islam menjadi agama


72

mayoritas masyarakat, Kabupaten Sidoarjo juga didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang berada di wilayah ini.2 6. Aspek sosial politik Konstelasi politik di Kabupaten Sidoarjo bisa kita identifikasi melalui partaipartai politik yang ikut dalam pilkada. Sebab di tiap-tiap daerah suatu partai politik tertentu mempunyai basis pemilih mayoritas. Termasuk salah satu bentuk komunikasi politik adalah kampanye, kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan. Dalam Kampanye, terdapat kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kampanye merupakan tahapan yang juga sangat krusial karena masa ini adalah masa dimana pusat perhatian publik tertuju, baik dari peserta Pemilu, pemantau Pemilu, Tim Kampanye serta penyelenggara Pemilu terutama Panwaslih dan masyarakat atau pemilih. Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015 digelar dalam jangka waktu yang cukup panjang, yakni mulai dari tanggal 27 Agustus 2015 atau 3 hari setelah penetapan pasangan calon (24 Agustus 2015), sampai dengan 5 Desember 2015. Jika 2

kabupaten Sidoarjo memiliki 64 pondok pesantren. lihat: http://wiki.aswajanu.com/Pesantren_di_Kota_Sidoarjo (diakses pada 22 Juni 2013, pukul 04.00)


73

dihitung sesuai hari kalender, maka peserta Pemilu punya waktu 101 hari untuk berjuang meraih simpati rakyat yang memiliki hak pilih. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang. Jika dibandingkan dengan masa kampanye pada Pilkada-pilkada sebelumnya yang diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, masa kampanye hanya diberikan rentang waktu 14 hari atau 2 minggu. Waktu yang panjang untuk berkampanye dalam kurun waktu sekitar 3 bulan lebih ini dimaksudkan untuk mengakomodir ekspektasi pasangan calon yang ingin langsung berkampanye segera setelah penetapan calon, dan juga untuk memberi ruang yang luas bagi kandidat dalam menyampaikan visi-misi dan program untuk menarik masyarakat supaya menjatuhkan pilihan kepada kepada calon tersebut. Di sisi lain, rentang waktu yang panjang ini juga diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat/pemilih untuk mengenal lebih dalam para calon sehingga tidak salah menentukan pilihan. Dalam kurun waktu kampanye ini pula, usaha-usaha meraih simpati dilakukan para kandidat dengan beradu strategi memanfaatkan berbagai metode kampanye. Namun demikian, meskipun jangka waktu yang tersedia (3 bulan) untuk beradu strategi terbilang panjang, tetapi metode kampanye yang dilakukan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 bukanlah tiada batas. Pembatasan-pembatasan dalam kampanye ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaiman


74

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-undang tersebut diturunkan lebih teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Menurut kedua regulasi tersebut, terdapat pembatasan dalam bentuk pembatasan metode, teknis kampanye, dan jadwal kampanye. Terdapat 7 (tujuh) metode kampanye yang diperbolehkan regulasi Pilkada, yaitu: a. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; b. Penyebaran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU kepada umum; c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU; d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik; e. Pertemuan terbatas; f. Pertemuan tatap muka dan dialog; g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye yaitu kampanye dalam bentuk: rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun) dan/atau kampanye melalui media sosial (facebook, twitter, path dan lain-lain). Waktu pelaksanaan rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan berakhir 18.00. Frekwensi pelaksanaan dibatasi, yaitu 2 kali untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota hanya dibatasi 1 kali saja. Dengan dibatasinya metode kampanye pada 7 metode di atas, berarti pasangan calon atau Tim Kampanye tidak bisa mengagendakan kampanye diluar metode yang diperbolehkan regulasi. Masing-masing pasangan calon juga dilarang untuk


75

mengadakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye diluar yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk

memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon, baik yang mampu secara finansial maupun yang kurang mampu untuk dapat melaksanakan kampanye secara proporsional. Sebagai implementasi dari pembatasan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, maka terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan APK dalam bentuk baliho ukuran 4 x 7 meter paling banyak lima buah bagi setiap pasangan calon untuk masing-masing kabupaten/kota, umbul-umbul ukuran 5 x 1,15 meter paling banyak 20 buah untuk setiap pasangan calon per kecamatan, dan spanduk ukuran 1,5 x 7 meter paling banyak dua buah setiap pasangan calon per desa. Selain memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten/Kota juga memfasilitasi pembuatan Bahan Kampanye (BK) Pilkada Serentak Tahun 2015. Bahan Kampanye dimaksud, meliputi selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet dan poster. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU kabupaten/Kota, misalnya, kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan/atau stiker. KPU Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim


76

Kampanye, paling banyak sejumlah kepala keluarga pada wilayah Kabupaten/Kota untuk setiap Pasangan Calon. Materi dari bahan kampanye memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Di sisi lain, KPU Kabupaten/Kota juga melaksanakan fasilitasi iklan kampanye di media massa baik televisi, cetak dan radio. Nilai-nilai profesionalitas yang harus dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota teruji pada masa kampanye ini, mengingat bahwa KPU Kabupaten/Kota diwajibkan mempersiapkan perencanaan desain, teknis pelaksanaan dan pemasangan APK serta pencetakan dan penyebaran Bahan Kampanye kepada publik. Hal ini dikarenakan regulasi

mengamanatkan

pemasangan

APK

menjadi

kewajiban

KPU

Kabupaten/Kota. Perencanaan yang tidak tepat akan memunculkan persoalan di lapangan, di mana banyak keluhan ataupun laporan yang muncul dari masyarakat. Mulai dari pemasangan spanduk atau baliho berukuran besar yang memenuhi space ruang publik sehingga pemasangannya cenderung kurang rapi dan kurang memenuhi estetika (terutama jika pasangan calonnya lebih dari 2 pasangan calon), pemasangan APK yang sebagian juga terlambat pada sisi pemasangannya, APK mengalami kerusakan atau hilang, hingga banyaknya bermunculan APK yang bukan berasal dari KPU Kabupaten/Kota dan dipasang di tempat/lokasi yang dilarang. Selain persoalan APK, KPU Kabupaten/Kota juga menghadapi banyak komplain dari masyarakat terkait Bahan Kampanye yang menempel pada tiang-tiang


77

listrik/telepon, jembatan, di pepohonan dan sejenisnya. Ini tentunya bisa merusak fungsi, mengurangi keindahan, bahkan mengotori lingkungan yang diperuntukkan publik. Di sisi lain, banyak pula Bahan Kampanye yang mengalami salah cetak dari percetakan maupun Bahan Kampanye yang terlambat atau tidak terdistribusikan oleh masing-masing pasangan calon sehingga masyarakat atau target pemillih banyak yang tidak tersentuh. Akibatnya, KPU Kabupaten/Kota kembali disalahkan karena dianggap tidak profesional dan kurang memberikan sosialisasi kepada pasangan calon dan Tim Kampanye terkait teknis aturan pendistribusian Bahan Kampanye. Di sisi lain, muncul juga penilaian dari sejumlah pihak bahwa kampanye yang difasilitasi oleh KPU merupakan proses demokrasi yang tanpa euforia pemilu, karena ada batasan-batasan yang terlampau rigid terkait APK, Bahan Kampanye, Debat Publik dan iklan di media massa. Akibatnya, jangkauan kampanye menjadi terbatas, dan masyarakat pedalaman pun sulit mendapatkan akses pada kampanye. Dari pihak pasangan calon, kampanye yang difasilitasi oleh KPU ini dinilai menyempitkan metode kampanye yang masif dan tidak efektif.3 Lantas bagaimana solusi terbaik terkait carut marut persoalan kampanye yang difasilitasi oleh KPU ini? Untuk menjawab ini, diperlukan kesepahaman bersama dari banyak pihak untuk mencari jalan keluarnya. Dalam hal ini, baik pemerintah, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat memiliki perannya masingmasing:

3

http://kpud-sidoarjokab.go.id/index.php/kpu-sidoarjo ( Diakses pada tanggak 15 Juni 2016, pukul 20:45)


78

a) Pemerintah selaku pembuat Undang-Undang/regulasi, mau tidak mau harus melakukan

revisi

terkait

Peraturan

Perundang-undangan

yang

masih

menimbulkan banyak polemik. b) KPU sebagai penyelenggara Pemilu, harus mampu mengejawantahkan aturan perundang-undangan yang disusun pemerintah tersebut ke dalam peraturan teknis yang aplikatif di lapangan. KPU juga harus tanggap dengan masih banyaknya kelemahan yang ada dalam regulasi kampanye di Pilkada Serentak Tahun 2015 yang perlu untuk direvisi. Sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinilai masih memiliki kekurangan dan berpeluang menimbulkan konflik, misalnya, belum adanya ketentuan akan definisi kampanye, intrepretasi yang berbeda terhadap lokasi pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU, masih belum adanya uraian fasilitas negara yang terinci dengan jelas, terbatasnya penyiaran kegiatan debat publik hanya pada lembaga penyiaran publik, ketidakjelasan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran kampanye serta penegasan mengenai ruang lingkup dari unsur-unsur kampanye. pelanggaran-pelanggaran dalam masa kampanye merupakan ranah dan wewenang Panwaslih untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. c) KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Peraturan KPU, harus mampu membuat perencanaan yang memperhatikan kondisi dan dinamika di wilayahnya


79

masing-masing. Sebagai contoh, ketika menentukan ukuran APK, KPU Kabupaten/Kota tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek kepuasan peserta Pemilu, tapi juga harus memperhatikan aspek geografis di tingkat kecamatan dan desa masing-masing. d) Panwaslu harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, mengingat bahwa pelanggaranpelanggaran dalam masa kampanye merupakan ranah dan wewenang Panwaslih untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. e) Peserta Pemilu harus memahami bahwa aturan main kampanye yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU, merupakan payung hukum yang harus dipatuhi. Sebagai calon pemimpin daerah, selayaknyalah para kandidat memberikan contoh untuk taat pada regulasi yang berlaku, dan perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan teknis dan jadwal kampanye, pembatasan metode-metode kampanye diarahkan untuk penataan berdasar prinsip kampanye yaitu jujur, terbuka dan dialogis serta untuk mengembalikan kampanye sesuai esensinya, yaitu sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kepatuhan setiap kandidat akan memberi manfaat bukan hanya bagi kandidat tetapi juga bagi upaya kita bersama mewujudkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau sarana demokrasi, menjadi lebih baik di masa yang akan datang. f) Masyarakat juga harus berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu, menjadi pemilih yang aktif dan mengawal seluruh proses tahapan Pemilu.


80

Dalam hal ini batasan peneltian didasarkan pada Kecamatan Krembung, dikarenakan tingkat antusias masyarakatnya tinggi. Sedang Kecamatan Wonoayu dan Jabon itu perolehan suara terbanyak oleh pasangan Bersinar yaitu Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin. B.

Gambaran Umum Pilkada Sidoarjo 2015 Gambaran umum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.Hal ini seiring dengan disetujuinya revisi Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Adapun 11 poin yang direvisi dalam UU Pilkada No. 1 tahun 2015 antara lain: a. Tentang pemilihan secara berpasangan atau tidak, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati berpasangan secara paket. b. Tentang uji publik. Komisi II dan pemerintah menyetujui proses sosialisasi calon kepala daerah ini dihapus. Fungsi sosialisasi calon dapat dijalankan oleh partai politik. c. Penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu tetap sebagai penyelenggara pemilihan, dengan beberapa perubahan atau penguatan fungsi. d. Tentang persyaratan usia dan pendidikan pasangan calon. Komisi II dan pemerintah tetap menyetujui syarat minimal 30 tahun untuk gubernur/wakil gubernur, dan 25 tahun untuk bupati/wakil bupati. Pendidikan minimal calon baik gubernur/wagub dan bupati/wabup, adalah SLTA.


81

e. Syarat dukungan perseorangan ditingkatkan 3,5 persen sehingga kisarannya setiap calon kepala daerah didukung 6 sampai 10 persen dari jumlah penduduk. f. Tentang ambang batas kemenangan bagi calon, ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Sehingga cukup sekali pemilihan mengingat efisiensi dari segi waktu dan anggaran. Jika diperoleh hasil sama, maka penentuan pemenang didasarkan pada luas persebaran perolehan suara. g. Tentang Pilkada serentak. Komisi II dan pemerintah setuju akan dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama, Desember 2015. Kedua, Februari 2017. Ketiga, Juni 2018 dengan peserta yang masa jabatannya habis 2018. Pilkada serentak nasional akan terealisasi pada 2027. h. Masa jabatan peralihan akan diisi oleh pejabat pemerintah daerah. Gubernur diisi pejabat madya, sedang bupati pejabat pratama. i. Syarat calon kepala daerah adalah tidak pernah dipidana. Keputusan Komisi II dan pemerintah ini disesuaikan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). j. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, maka perselisihan hasil pemilihan ditangani MK. k. Tentang pendanaan pilkada, anggaran penyelenggaraan pemilihan dibebankan pada APBD serta dapat didukung APBN.4

4

http://www.infosidoarjo.com/politik-pemerintahan/pilkada-sidoarjo-dipastikan-desember2015 (diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 11:00)


82

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada di Kabupaten Sidoarjo Pada pilkada 2015 pasangan calon Bupati dan wakil bupati itu ada empat pasangan diantaranya: Pada urutan pertama pasangan calon kandidat SIDOARJO HATIKU yaitu H. Mg. Hadi sutjipto S.H., M.M. Dan H. Abdul kolik, S.E. Pasangan ini diusung oleh empat partai yang melituti partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), partai nasional demokrat (NASDEM), partai Demokrat, partai bulan bintang (PBB). Adapun visi misi dari pasangan calon kandidat antara lain: Visi : Sidoarjo Maju, Sejahtera, dan Mandiri Misi : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengelola dan mengolah potensi ekonomi lokal untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, serta menghadapi era globalisasi. 2) Mendorong tumbuh-kembangnya sektor industri dan jasa-perdagangan untuk menguatkan pondasi sumber pendapatan masyarakat, serta menggugah kepeduliannya agar berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan potensi pariwisata untuk menggerakan perekonomian lokal, termasuk membina UMKM dan Koperasi 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat aktifitas ekonomi di masyarakat serta berkembangnya usaha berbasis kerakyatan berbasis swadaya (home industri).


83

4) .Memperkuat ikatan tali silaturahmi dan kebersamaan demi terpeliharanya kerukunan atau ketentraman antar umat beragama, serta ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat. 5) Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat agar proses pembangunan bergerak secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan gender. 6) Meningkatkan sikap profesionalisme aperatur pemerintah agar mencapai pelayanan prima. 7) Memfasilitasi berkembangnya iklim investasi untuk mempercepat dan menguatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi serta kesejahteraannya. 8) Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan. 9) Mewujudkan terpeliharanya iklim demokrasi yang santun dan menjunjung tinggi etika bermasyarakat. Table 3.4 Profil Calon Bupati Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

H. MG. HADI SUTJIPTO, S.H., M.M. Surakarta, 06 Oktober 1955 60 tahun Jl. Teuku Umar No. 6, Sidoarjo Table 3.5 Profil Wakil Bupati

Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

H. ABDUL KOLIK, S.E. Sidoarjo, 12 April 1970 45 tahun Ds. Bulang RT 3 RW 11, Kec. Prambon, Sidoarjo


84

Untuk pasangan calon urutan nomer dua USWATAN yaitu H. Utsman Ikhsan dan Ida Astuti, S.H. Pasangan ini diusung oleh dua partai yaitu partai gerakan Indonesia raya (GERINDRA) dan partai keadilan sejahtera (PKS).. Adapun visi dan Misi pasangan tersebut yang meliputi: Visi:Menjadikan Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri Adil dan Sejahtera Misi: 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana pendidikan, peningkatan pelayanan serta perbaikan sarana dan prasarana kesehata. 2) Mengutamakan pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 3) Mendorong pembangunan perekonomian daqerah pada semua sektor, dengan memproiritaskan pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak serta peningkatan

pendapatan

perkapita

guna

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. 4) Memberikan layanan masyarakat secara profesional dengan penataan aparatur yang benar untuk mencapai pelayanan prima. 5) Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyatakat yang kondusif.


85

Tabel 3.6 Profil Calon Bupati Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

. H. UTSMAN IKHSAN Surabaya, 03-03-1953 62 tahun Jl. Raya 137 Seruni Gedangan Sidoarjo Tabel 3.7 Profil calon wakil Bupati

Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

IDA ASTUTI, SH Tulungagug, 13 Juli 1968 47 tahun Perum Griya Citra Asri RM 29/14 Sememi, Benowo, Surabaya

Untuk pasangan calon urutan nomer tiga BERSINAR yaitu H. Saiful Ilah, SH., M.Hum. dan H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. Pasangan ini hanya diusung oleh partai kebangkitan bangsa (PKB). Adapun visi dan Misi pasangan tersebut yang meliputi: Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan Misi: 1) Pemerintahan

yang

bersih

dan

akuntabel

melalui

penyelenggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2) Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat. 3) Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.


86

4) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban. 5) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tabel 3.8 Profil Calon Bupati Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

H. SAIFUL ILAH, S.H., M.Hum Sidoarjo, 09-08-1949 66 tahun Jl. Malik Ibrahim No.45 RT.01 RW.01 Pucang Anom Sidoarjo

Tabel 3.9 Profil Wakil Calon Bupati Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, S.H. Sidoarjo, 15 Oktober 1963 52 tahun Jl. Brigjen Katamso 58 Janti Waru Sidoarjo

Dan yang keempat Untuk pasangan calon urutan nomer empat WANI yaitu Warih Andono, S.H. Dan H. Imam Sugiri, S.T, M.M. Pasangan ini diusung oleh dua partai yaitu partai golongan karya (GOLKAR) dan partai amanat nasional (PAN). Adapun visi misi dari pasangan urut nomer 2 antara lain: Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Berkesinambungan Misi:


87

1) Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. 2) Mendorong pembangunan di sembilan sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak. 3) Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima. 4) Memfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan saranaprasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 7) Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif. 8) Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat 9) Penegakan supremasi hukum disegala bidang


88

Tabel 3.10 Profil Calon Bupati Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

WARIH ANDONO, S.H. Purbalingga, 26 April 1970 45 tahun Jl. Anggrek 20 RT. 001 RW. 003 Kureksari Kec. Waru Kab. Sidoarjo

Tabel 3.11 Profil Wakil Calon Bupati Nama lengkap Tempat / Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal

H. IMAM SUGIRI, S.T., M.M. Sidoarjo, 4 Maret 1964 51 tahun RT.10 RW.02 Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo

Sumber : Kpud.sidoarjo.go.id Sedangkan pada perode 2011-2016 Struktur kepengurusan partai kebangkitan bangsa (PKB) yang mengusung Calon Petahana itu terdiri dari Mutasyar, Dewan Syuro, Dewan Tahfiz, Sekretaris, Bendahara serta Anggota-angotanya.5 2. Komunikasi politik Calon Petahana dengan Calon Non Petahana Komunikasi yang dilakukan salah satunya pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan wakil Bupati tahun 2015 di Sidoarjo. Pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin merupakan pasangan incumbent. Dimana Saiful Illah merupakan mantan Bupati Sidoarjo periode 2010-2015. Pasangan incumbent memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan 5

Struktur Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Sidoarjo tahun 2011- 2016 selengkapnya terlampir.


89

dengan pasangan non-incumbent, seperti popularitas, citra, penguasaan opini di masyarakat serta penguasaan opini yang ada di media massa, dan persiapan finansial, serta pemahaman karakteristik pemilih. Berdasarkan pandangan pemerintah dan berbagai anggota dari partai bahwasannya saat melakukan komunikasi politik dalam bentuk media komunikasi yaitu dengan memasang reklame disalah satu apartemen. Mereka beranggapan bahwa Saiful Illah memilki kerjasama dengan pengusaha apartemen tersebut. Seperti yang di tegaskan oleh salah satu politisi partai Golkar “khawatirnya tudingan ikut memasarkan apartemen itu muncul pada penilaian masyarakat”. Bahkan sebelumnya, pasca Bupati Sidoarjo Saiful Ilah nampang di iklan apartemen, banyak sorotan muncul di media sosial.6 Diluar itu pasangan petahana ini memiliki banyak sisi positif dibandingkan sisi negativenya. Karena sudah banyak yang berpendapat bahwasannya pasangan ini membawa dampak positif bagi Sidoarjo meskipun belum keseluruhan mengalami perubahan, karena jika kita teliti lebih dalam lagi bahwasannya masih ada desa-desa yang belum dicakup oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Selain itu bagi partai yang mengusung pasangan ini yaitu partai PKB mereka beranggapan bahwasannya Saiful ilah sudah sangat membawa dampak yang bagus bagi partai PKB terutama PKB Sidoarjo karena selama Saiful Ilah menjabat, partai PKB Sidoarjo hanya menganggap Saiful Ilah lah yang pantas menjadi ketua dan mampu membuat partai PKB Sidoarjo

6

surabayanews.net/jadi-bintang-iklan-dprd-sidoarjo-soroti-saiful-ilah, (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 13:45)


90

menjadi sukses meskipun ada beberapa kader muda PKB yang berpotensi, seperti Sullamul Hadi Nurmawan (Ketua DPRD Sidoarjo) maupun Nur Achmad Syaifudin (wakil bupati), juga tidak maju dikarenakan mereka merasa Saiful Ilah yang lebih pantas dan pasti akan memenangkan kembali.7

7

koran-sindo.com/news, (Diakses pada 14-08-2016, pukul 13:50)


BAB III SETTING PENELITIAN. Gambar 3.1. Peta Kabupaten Sidoarjo. keseluruhan ,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut

Recommend Documents