BAB III PROBLEM LINGKUNGAN DI SUMATERA SELATAN Provinsi Sumatera Selatan memiliki masalah terkait dengan lingkungannya yang disebabkan dan menyebabkan banyak masalah lain yang melanda Sumatera Selatan sendiri. Setelah penjelasan mengenai keterlibatan INGO World Agroforestry Centre (ICRAF) di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Bab III akan menjabarkan masalah lingkungan apa saja yang dihadapi Sumatera Selatan, apa yang menyebabkan masalah lingkungan itu terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari perkara lingkungan yang bermasalah. A. Hutan Sebagai Kekayaan Alam Sumatera Selatan
Sumatera Selatan sering dijuluki sebagai bumi Sriwijaya yang artinya kaya akan kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Selatan antara lain adalah hutan dan lahan gambut. Karena kekayaan alam ini Sumatera Selatan menjadi Provinsi yang subur untuk ditanami berbagai macam tumbuhan. Mulai dari kelapa sawit, kelapa, akasia, kopi, karet dan lain sebagainya. Hutan dan lahan gambut sendiri memiliki manfaat dan fungsi yang dapat menjaga Sumatera Selatan terhindar dari bencana. Bahkan lebih dari itu, kedua kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Selatan ini juga dapat menghindarkan bumi dari dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 , 2013) Hutan amat penting untuk dijaga kelestariannya mengingat perannya yang penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan hutan memiliki peran dalam siklus karbon global. Pertumbuhan pohon didalam hutan berfungsi sebagai sarana penting untuk menangkap dan menyimpan karbon dari 28
atmosfer kedalam vegetasi, tanah dan hasil hutan. Ekosistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbon sementara sampai karbon ini dilepaskan lagi ke atmosfer saat tanaman mati. (Slamet, 2015) Singkatnya, Hutan merupakan tempat penyimpanan karbon dalam jangka waktu tertentu. Semakin luas hutan tersebut, semakin lebatnya hutan maka semakin banyak karbon yang terserap. Akan tetapi, saat tanaman didalam hutan mati atau saat kawasan hutan semakin menyempit maka karbon yang sebelumnya disimpan akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Hutan sendiri memiliki hubungan yang erat permasalahan dengan perubahan iklim global. Perubahan iklim global dapat memberikan resiko dan dampak buruk bagi hutan dengan tidak menentunya cuaca dan iklim yang terjadi dapat membuat hutan mengalami perubahan hingga mengakibatkan hutan terdegradasi. Selanjutnya, hutan juga dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan perubahan iklim global saat hutan yang mengalami degradasi maka karbon akan dilepaskan ke atmosfer. Disisi lain hutan juga dapat menjadi solusi dari permasalahan iklim global melalui konservasi dan restorasi hutan. (Slamet, 2015) Tabel 1.2 Hubungan Perubahan Iklim Global dan Hutan yang Saling Mempengaruhi Satu Sama Lain
PERUBAHAN IKLIM GLOBAL Hu
Memberikan Resiko dan Dampak
HUTAN
Berkontribusi dan sebagai Solusi DaDari
Hutan berdasarkan fungsi dan peruntukannya dibedakan sebagai berikut, a.) Hutan Lindung, hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan seperti mencegah bencana ekologis dan memelihara fungsi daerah aliran sungai. b.) 29
Hutan konservasi, hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan atau melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. c.) Hutan produksi, hutan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan eksploitasi produksinya seperti hutan tanaman industri kelapa sawit yang banyak tersebar di Provinsi Sumatera Selatan. (Risnandar, 2015) Sebelumnya, banyak hutan yang belum terjamah diwilayah Sumatera Selatan. Akan tetapi setelah tahun 1997 terjadi penurunan penutupan luas lahan dikarenakan berbagai aktivitas manusia. Penurunan paling tinggi terjadi di Pulau Sumatera yang banyak terjadi karena aktivitas pembukaan lahan serupa. Aktivitas tersebut diantaranya adalah konversi lahan untuk penggunaan lain seperti pengembangan kabupaten baru, pertanian, perkebunan, pengembangan pemukiman dan prasarana wilayah. Selain itu, terdapat pula aktivitas lain seperti perambahan hutan illegal, illegal logging, serta kebakaran hutan yang menyebabkan tutupan hutan semakin berkurang dari waktu ke waktu. (Slamet, 2015) Selain hutan, Sumatera Selatan juga memiliki lahan gambut yang luas. Keberadaan lahan gambut selalu dikaitkan dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kondisi lahan gambut yang unik dan khas menjadikan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya juga memiliki kekhasan dan bahkan beberapa jenis tidak ditemukan pada habitat yang lain. Lahan gambut Indonesia adalah hutan kering dataran rendah yang dekat dengan kawasan pesisir. Dibawah tanah hutan ini tersimpan jutaan ton karbon akibat akumulasi pembusukan vegetasi selama ribuan tahun. Wilayah dengan kondisi agak berawa akibat pembusukan yang tidak sempurna bisa mencapai kedalaman hingga 10 meter atau lebih selama ribuan tahun berlalu. (Wihardandi, 2013) Lahan gambut bagi Indonesia memiliki nilai yang sangat penting karena mampu menyimpan karbon 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa atau tanah yang
30
bermineral, dan 90% diantaranya disimpan di dalam tanah. Lahan gambut bisa melepaskan karbon selama bertahun-tahun jika pepohonan di atasnya ditebang, dan mengakibatkan perubahan tatanan tanah gambut atau jika dibakar. Indonesia saat ini memiliki kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia dengan 22 juta hektar yang tersebar di Kalimantan, Papua. Sedangkan sepertiganya berada di Sumatera. Lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan setidaknya 57 miliar ton karbon, membuat kawasan ini sebagai salah satu kawasan utama penyimpan karbon dunia. Surga karbon lahan gambut Indonesia, hanya mampu ditandingi oleh hutan hujan di Amazon yang menyimpan 86 miliar ton karbon. (Wihardandi, 2013) Peran Penting Karbon Indonesia, salah satunya adalah mencegah emisi lebih lanjut agar suhu Bumi tidak naik hingga 2 derajat Celcius. Untuk mencegah kenaikan suhu ini, manusia di Bumi tidak bisa melepas emisi lebih dari 600 miliar ton karbon dioksida antara saat ini hingga 2050 mendatang. Lahan gambut Indonesia sendiri, jika lepas secara keseluruhan ke atmosfer, maka akan melepas sepertiga cadangan karbon yang ada didunia. (Wihardandi, 2013) Banyak lahan gambut yang kini telah berubah menjadi hutan tanaman industry (HTI) yang ditanami kelapa sawit dan akasia. Lahan gambut yang berubah fungsi ini berubah dengan perubahan yang mengundang bencana. Pembakaran lahan gambut masih menjadi pilihan yang banyak diambil sebelum mengolah lahan gambut menjadi lahan pertanian atau perkebunan dengan alasan biaya yang lebih murah dan waktu yang diperlukan relatif cepat terlebih dimusim kemarau. Pembakaran dilakukan secara masif oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud membuka lahan gambut dan menyebabkan bencana kabut asap serta kebakaran hutan gambut. Salah satu bencana kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2013 dibulan Juni dimana api menghanguskan sekitar 140.000 hektar hanya dalam waktu sepekan. Sebagian besar titik api
31
yang ada kala itu kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan akasia untuk industri kertas. Lahan gambut di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan mengalami degradasi ke titik yang paling rendah. Pada tahun 2006 saja tercatat 40.000 titik api yang muncul di Indonesia. Maka tidak heran apabila perubahan iklim terjadi begitu dahsyat akhir-akhir ini karena hilangnya lahan gambut ikut berkontribusi terhadap permasalahan perubahan iklim global. (Wihardandi, 2013) B. Krisis Lahan yang terjadi di Sumatera Selatan
Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki posisi strategis dan juga kaya akan sumber daya alam. Hal ini dibuktikan dimasa lalu, bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang besar dan berjaya dimasanya. Kini, Sumatera Selatan berubah menjadi Provinsi yang menggalakkan pembangunan dan juga terbuka terhadap adanya perubahan. Masyarakat Sumatera Selatan kini tidak lagi menjadi nelayan dan pelaut seperti nenek moyang mereka. Masrayakat banyak yang bekerja sebagai petani di kebun kelapa sawit yang banyak tersebar di Sumatera Selatan. Banyak perusahaan kelapa sawit yang berdatangan ke Sumatera Selatan dan membuka lahan kelapa sawit disini karena mempertimbangkan aspek lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit. Sebelumnya, Sumatera Selatan memiliki banyak kawasan hutan. Selain itu, penduduknya juga belum banyak, karena itu pemerintah mengadakan program transmigrasi untuk meratakan jumlah penduduk dan memaksimalkan lahan yang ada di Indonesia agar menjadi lahan yang produktif. Pada tahun 1991, dilakukan kegiatan transmigrasi dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Salah satunya dari Jawa Timur ke Sumatera Selatan. Para transmigran ini mendapatkan lahan garapan di Sumatera Selatan seluas dua ha. Lahan garapan yang diberikan kepada para transmigran ini sebelumnya adalah hutan non produktif yang dapat diperuntukkan untuk hal lain. 32
(Walhi Sumatera Selatan, 2016) Sejak itu, masyarakat Sumatera Selatan dan para transmigran mulai banyak yang menjadi petani yang mengolah lahan tak produktif tersebut. Hutan yang dapat diperuntukkan hal lain yang diberikan kepada para transmigran untuk digarap, tidak serta merta dapat menjadi lahan produktif. Para transmigran harus berusaha untuk mengolah lahan dan mencari tanaman yang cocok untuk lahan tersebut dengan percobaan berulangkali. Memerlukan waktu bertahun-tahun untuk merubah lahan tak produktif tersebut menjadi lahan yang dapat menghasilkan komoditas. Namun saat lahan garapan mereka telah menjadi lahan poduktif karena kerja keras mereka, justru kini lahan tersebut berubah menjadi lahan sengketa. Saat ini, 600 petani di Desa Nusantara (desa para eks transmigran) berusaha mempertahankan lahan garapan mereka dari kepungan kebun sawit. Kini, banyak perusahaan yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (selanjutnya HGU) tepat di lahan yang telah diberikan pemerintah dahulu untuk para transmigran yang telah digarap mereka sejak tahun 1991. Hal ini menimbulkan sengketa karena tiba-tiba para transmigran diberitahu bahwa lahan yang mereka olah selama ini telah di HGU oleh perusahaan kelapa sawit. Padahal saat transmigran datang ke tanah Sriwijaya, hutan yang dijadikan lahan mereka tidak serta-merta dapat ditanami. Butuh waktu dan perjuangan hingga lahan mereka bisa menghasilkan panen yang baik. Saat lahan sudah baik karena terus diolah dengan rajin justru lahan ini berada dibawah HGU oleh perusahaan Selatan Agro Makmur Lestari. Para mantan transmigran berupaya untuk tetap menjaga lahan yang telah mereka perjuangkan sejak tahun 1991 dan melakukan mediasi bahkan hingga 15 kali. Lahan mereka sudah dibahas 13 kali di tingkat kabupaten dan tingkat pemerintah provinsi. Serta telah dibahas 2 kali di Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat masih belum mengerti
33
bagaimana bisa HGU perusahaan berada ditanah mereka, dan bagaimana kepastian selanjutnya. Hal ini semakin mengkhawatirkan saat banyak lahan disekitar desa transmigran mulai ditanami kelapa sawit sehingga sawah mereka mulai dikepung kelapa sawit. Tidak hanya sampai disitu, lahan milik para eks transmigran kini tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena status lahan mereka yang masih berstatus sengketa. Sengketa lahan ini tidak hanya terjadi di desa Nusantara di kabupaten Ogan Komering Ilir yang dihuni mantan transmigran. Ada banyak kasus sengketa serupa yang terjadi di Sumatera Selatan sendiri. Banyaknya perusahaan yang mendadak memiliki HGU diatas lahan garapan masyarakat yang sebelumnya bertani semakin menambah panjang daftar lahan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan. Konflik sengketa ini terjadi berkepanjangan sehingga menyulitkan petani dan juga menghambat produktivitas perusahaan sehingga dari pihak petani maupun perusahaan sama-sama merugi. Padahal petani di desa Nusantara ini seharusnya diberi gelar pahlawan pangan karena dapat mengolah lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang subur, selain itu mereka tetap bertani meskipun lahan mereka telah dikepung kelapa sawit, mereka juga tetap bertani meskipun pemerintah tidak memberikan bantuan pupuk. Disaat banyak lahan telah berubah menjadi kebun sawit mereka tetap menanam padi. Hidup mereka jauh dari kesibukan kota, akan tetapi kehidupan mereka selalu diusik oleh pembuat kebijakan di kota dan juga orang-orang kota dengan kepetingannya di perusahaan. Selain itu, Desa Nusantara ini telah membuktikan bahwa mereka dapat hidup dengan damai dengan cara hidup berdampingan dengan mengolah lahan gambut dengan bijaksana. Disaat pemerintah sedang sibuk berdiskusi mengenai upaya untuk menjaga kelestarian lahan gambut, masyarakat desa ini telah mempraktekkan cara terbaik untuk mengolah lahan gambut seluas
34
1200 ha. (Walhi Sumatera Selatan, 2016) Masyarakat ini telah menunjukkan cara yang arif untuk hidup berdampingan dengan alam selama belasan tahun. Sayangnya, perjuangan mereka tidak mendapat apresiasi. Mereka bahkan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah baik bantuan infrastruktur maupun bantuan teknis. Justru mereka diberi hadiah yang amat mengejutkan yakni tanah mereka telah di HGU oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari yang HGUnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir. Konflik di desa Nusantara ini merupakan potret krisis dari terancamnya kelestarian lahan dan pangan yang berlangsung di Sumatera Selatan. Pangan ada karena ketersediaan lahan, kedaulatan lahan ada karena adanya akses masyarakat. C. Krisis Lingkungan yang Terjadi di Sumatera Selatan
Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Manusia amat bergantung pada lingkungan baik lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Karena ketergantungan manusia akan lingkungan ini menimbulkan resiko yang membahayakan lingkungan mengingat kebutuhan manusia akan udara, air dan tanah tidak dapat dibatasi. Rentannya kerusakan lingkungan ini dapat mengancam kehidupan manusia karena pada dasarnya semakin baik lingkungan maka semakin sehat pula manusia yang hidup didalamnya dan sebaliknya. Karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan yang kiranya dapat membendung kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Harapannya, dengan adanya undang-undang ini, dapat tercapai keselarasan, keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Tujuan lainnya adalah
35
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terhindarnya kerusakan lingkungan dikemudian hari. (Undang Undang no 32 tahun 2009, 2009) Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang memiliki kekayaan alam yang besar. Karenanya kekayaan alam tersebut dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang hidup didalamnya. Akan tetapi, jika pemanfaatan sumber daya alamnya tidak bijaksana maka resiko kerusakan lingkungan dan bencana alam masih tetap akan terjadi. Selain di ranah regional, ditingkat lokal yakni lingkup provinsi Sumatera Selatan memiliki Peraturan Gubernur nomor 54 tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan yang kiranya sama dengan tujuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yakni terjaganya lingkungan alam dan terhindarnya kerusakan lingkungan serta tersedianya sumber daya alam bagi generasi sekarang dan generasi masa akan datang. (Peraturan Gubernur no 54 tahun 2015, 2015) Kenyataannya, meskipun sudah memiliki kebijakan dan regulasi untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup, banyak provinsi di Indonesia yang memiliki masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Salah satunya adalah provinsi Sumatera Selatan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kerusakan ini hingga melahirkan bencana. Diantaranya adalah alih fungsi hutan, kurang bijaksananya pengelolaan lingkungan, dan pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini memiliki efek domino, yang kemudian dapat menyebabkan berubahnya aspek lain yang cukup merugikan seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Indonesia memiliki dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau Akan tetapi, musim ini juga dapat menandakan musim bencana alam yang umum terjadi di Indonesia. Seperti musim hujan yang berarti meningkatkan resiko bencana banjir dan musim kemarau yang
36
meningkatkan resiko bencana kekeringan dan dibeberapa wilayah meningkatkan resiko kebakaran hutan. Ini membuktikan bahwa kerusakan lingkungan memang telah terjadi. Terlebih di provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sering kali dilanda bencana banjir dan tanah longsor dimusim penghujan. Padahal Sumatera Selatan tercatat memiliki lahan gambut yang luasnya sekitar 1.254.502,34 hektare. (Wetlands International, 2003) Fungsi lahan gambut antara lain adalah, meredam banjir dengan kemampuan lahan untuk menampung air, mencegah terjadinya kekeringan karena dapat memasok air ketika musim kemarau dan beberapa fungsi hidrologis dan ekologis lain yang begitu menguntungkan. Namun lahan gambut yang luas serta berfungsi menghindarkan dari bencana tidak cukup kuat untuk melindungi Sumatera Selatan dari bencana. Agaknya sulit dipercaya apabila provinsi yang memiliki hutan dan juga lahan gambut yang luas serta daerah serapan air yang luas pula justru hampir selalu longsor dan banjir saat musim penghujan. Lahan gambut sendiri adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Tanah jenis banyak dijumpai di daerah-daerah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau daerah pantai. Sebagian besar lahan gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah, mengingat kedalamannya bisa mencapai lebih dari 10 meter. (Fahmi, 2016) Seringkali kita dengar, banjir dan tanah longsor serta kebakaran dikota besar. Tetapi di daerah yang penuh dengan kekayaan alam seperti Sumatera Selatan cukup mencengangkan. Seharusnya provinsi yang memiliki lahan gambut yang luas lebih sejahtera dan lebih aman dari
37
bencana. Tetapi bencana rutin singgah didaerah mereka setiap musimnya. Jawabannya mungkin karena kegiatan manusia yang ada disana. Kegiatan pembukaan hutan untuk industri ekstraktif dan membuka lahan pertanian menyebabkan daerah serapan air menjadi berkurang hingga menimbulkan kerawanan bencana longsor dan banjir. Ketika lahan gambut dipergunakan untuk keperluan tersebut maka air harus dikeringkan, pepohonan alami yang tumbuh di atas lahan itu harus ditebang dan gambut harus digali karena untuk tanaman Kelapa Sawit, gambut yang tebal akan menyebabkan pohon mudah tumbang. Proses ini menyebabkan banyak karbon dilepaskan ke atmosfer dan memperburuk dampak perubahan iklim. Lebih-lebih lagi bila pembukaan lahan baru dilakukan dengan cara membakar agar bisa cepat ditanami dan biayanya relatif lebih murah. Pengeringan pada lahan gambut menyebabkan tidak dapat kembalinya kemampuan menahan air. Sekali air dikeluarkan, gambut akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menyimpan air. Di musim kemarau akan rawan kebakaran. Proses kebakaran hutan gambut merupakan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan memusnahkan keanekaragaman hayati hutan. Sebaliknya di musim hujan hutan tidak bisa menyerap air dengan baik yang menyebabkan bencana banjir. (Fahmi, 2016) Pada kondisi alami lahan gambut tidak mudah terbakar, karena sifatnya yang menyerap dan menahan air secara maksimal. Sehingga pada musim hujan dan musim kemarau, di daerah setempat, tidak terjadi perbedaan kondisi yang ekstrim. Ketika keseimbangan ekologisnya terganggu akibat pemanfaatannya yang kurang perhitungan berdampak pada perubahan iklim dan berdampak pula pada perubahan pola cuaca. (Subiksa, 2008)
38
Gambar 1.2 Peta Areal Bekas Terbakar 2015
Sumber: (Sriwijya Post, 2009)
Kenyataannya, mayoritas lahan gambut di Sumatera Selatan telah berubah menjadi hutan tanaman industri (selanjutnya HTI). Sebanyak 738.137,84 hektare lahan gambut dijadikan lahan perkebunan sawit. HTI tersebar diberbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan terdapat 3.777.457 hektar atau 3,4% dari luasan kawasan hutan yang ada di Indonesia. Dari luasan Hutan tersebut terdiri dari; Hutan Lindung memiliki luas 539.645 hektar, Hutan Konservasi 711.778 hektar dan Hutan Produksi 2.525.034 hektar. (Sriwijya Post, 2009)
39
Dari hasil studi citra satelit tahun 2002 dan tahun 2005, menunjukan bahwa 62,13% dari kawasan hutan atau seluas 2.344.936 ha telah menjadi kawasan yang tidak produktif (tidak berhutan lagi), dan 37,87% atau seluas 1.429.521 ha kawasan hutan yang masih memiliki tegakan/berhutan Dari informasi dan data ini, menunjukan bahwa kondisi Hutan yang ada di Sumatera Selatan sudah mengalami degradasi yang cukup tinggi atau terhitung tingkat degradasinya sebesar 100.000 ha per tahun. Untuk kondisi akhir tahun 2008. Berdasarkan asumsi di atas kondisi hutan Sumsel hanya tinggal 1.129.000 ha. (Sriwijya Post, 2009)
Kerusakan lahan gambut banyak terjadi karena aktivitas manusia, misalnya konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Lahan gambut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami laju kerusakan tertinggi. Kerusakan terbesar diakibatkan oleh konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp. (Fahmi, 2016) Banyak pihak yang tidak terlalu memikirkan bahwa terjaganya ekosistem lahan gambut amat berguna untuk menekan dampak buruk perubahan iklim. Dimana dampak buruk yang diredam oleh lahan gambut tersebut berguna tidak hanya untuk wilayah pemilik lahan gambut tetapi juga seluruh dunia.
Lahan gambut yang besar dan luas dipandang sebagai lahan yang harus diolah dengan cara memusnahkan serasah yang ada diatas tanah gambut. Hal ini terjadi karena masih adanya pemikiran mengolah gambut dengan skema pemikiran pasar dan bukan skema pemikiran skema penanggulangan emisi. Singkatnya, banyak pihak yang lebih memikirkan untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek dalam mengolah gambut dengan menanaminya dengan tumbuhan yang dibutuhkan pasar dengan mengolah gambut yang juga dapat merusak dan menganggu ekosistem ketimbang memikirkan jangka panjang mengenai mengolah gambut dan mencari alternatif untuk
40
menyesuaikan diri dengan ekosistem gambut yang ada serta memikirkan mekanisme berkelanjutan untuk tetap menjaga lahan gambut.
Gambar 1.3 Peta Perkembangan Izin Usaha Perkebunan 2015
Sumber: (Wijaya, 2016) Peta diatas membuktikan, bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit dan akasia memiliki peran dalam bencana kabut asap serta kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Pembukaan dan pengalihfungsian lahan gambut secara masif telah dilakukan oleh perusahaan untuk merubah lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan akasia di lahan gambut dan hutan yang masih tergolong luas. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan amatlah merugikan bagi lingkungan.
41
