BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA
III.1. Mekanisme Rekrutmen Calon Gubernur PDI Perjuangan. Partai Politik dalam sistem organisatorisnya haruslah memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya agar pola kerja partai tertata dengan rapi.Demikian halnya di PDIP dalam sistem rekrutmen calon kepala daerah. Penetapan kebijakan rekrumen calon kepala daerah PDIP mengacu pada hal-hal sebagai berikut, yaitu : Bahwa jabatan di lembaga eksekutif seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan strategis untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Partai ; Bahwa pemilihan kepala daerah secara Iangsung oleh rakyat merupakan momentum pelaksanaan konsolidasi Partai dan ditetapkan sebagai sasaran antara pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 ;
Bahwa untuk dapat menjaring dan
menyaring calon kepala daerah / wakil kepala daerah yang akan diperjuangkan oleh Partai di dalam pemilihan umum kepala daerah, maka DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan
Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi melalui Surat Ketetapan DPP Partai Nomor : 031/TAP/DPP/III/2011 ; Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di beberapa daerah, khususnya terhadap persoalan yang muncul dalam hal pimpinan DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, maka diperlukan penyempurnaan SK DPP Nomor : 031/TAP/DPP/III/2011 ; Bahwa jabatan Pimpinan DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinisi merupakan jabatan strategis sebagai Organ Pelaksana Tugas Partai sehingga diperlukan totalitas di dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan gambaran ideal Partai di dalam mengelola kekuasaan pemerintahan daerah; Bahwa oleh karenanya, DPP PDI Perjuangan memandang perlu menetapkan penyempurnaan terhadap Surat Ketetapan DPP Partai Nomor : 031/TAP/DPP/III/2011 ; Penyempurnaan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah PDIP tertuang pada Surat Ketetapan nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota
dan provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mekanisme yang dilakukan dalam surat ketetapan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu ; Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan. 3.1.1 Mekanisme Penjaringan Penjaringan bakal calon gubernur dilaksanakan sekurangkurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana diputuskan KPU Provinsi. Dalam hal KPU provinsi belum menetapkan batas akhir pendaftaran hingga batas waktu sebagaimana dimaksud maka DPD Partai menetapkan waktu penjaringan berdasarkan perkiraan waktu pendaftaran yang akan ditetapkan oleh KPU provinsi. Pelanggaran atas keterlambatan waktu penjaringan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Partai, dan dikenakan sanksi peringatan keras.Dewan Pimpinan Daerah PDIP menyampaikan pemberitahuan / pengumuman resmi ke seluruh jajaran legislatif, kader, anggota dan simpatisan Partai, serta masyarakat luas di wilayahnya tentang penjaringan bakal calon.Pemberitahuan / pengumuman sebagaimana dimaksud juga disampaikan secara tertulis ke DPD dan DPP Partai.
Penjaringan bakal calon gubernur dilakukan melalui : DPC Partai, DPD partai; DPP Partai. Setiap bakal calon gubernur wajib mengambil formulir pendaftaran bakal calon di kantor DPD Partai, atau DPP Partai. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah pengambilan formulir, bakal calon menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada DPC Partai untuk tingkat kabupaten/ kota, atau ke DPD Partai untuk tingkat provinsi, dengan melampirkan daftar riwayat hidup disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan. dan uraian berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap Partai. Apabila bakal calon yang mengembalikan formulir kurang dari 4 (empat) bakal calon maka masa
pendaftaran
diperpanjang
waktunya
selama
2
(dua)
minggu.Apabila jumlah bakal calon setelah perpanjangan tetap kurang dari 4 (empat) bakal calon, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat melakukan verifikasi bakal calon. Rapat DPD melakukan verifikasi terhadap bakal calon mencakup pengalaman kerja; pengabdian pada Partai; ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketentuan undang-undang (SR/SD, SLTP, SLTA) dan pendidikan formal terakhir) dan pemenuhan kriteria peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU
No. 12 tahun 2008. Verifikasi dilakukan dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.32 tahun 2004, UU No.12 tahun 2008 dan Peraturan Partai yang berlaku. Pada saat verifikasi dilakukan, Rapat Partai jugaq melakukan evaluasi terhadap komitmen bakal calon kepada Partai, serta analisa dukungan kekuatan politik/ ketokohan bakal calon. Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bakal calon tersebut, DPD pada tingkatannya dapat meminta keterangan secara tertulis dan pihak lain sebagai tambahan informasi terhadap bakal calon. Hasil verifikasi bakal calon gubernur disampaikan ke DPP Partai oleh DPD Partai. Berdasarkan nama-nama bakal calon yang sudah diverifikasi, dilakukan survey politik dan pemetaan politik.Pemetaan politik dilakukan oleh DPD Partai.Survey politik dilaksanakan oleh konsultan / lembaga survey yang kredibel, profesional, dan independen, baik yang berada di tingkat nasional, maupun di daerah. DPP Partai menetapkan konsultan/ lembaga survey di tingkat nasional, dan konsultan/ lembaga survey di daerah berdasarkan usulan DPD Partai. DPD Partai mengusulkan nama-nama bakal calon yang disurvey, termasuk usulan kombinasi pasangan bakal calon.
3.1.2 Mekanisme Penyaringan dan Penetapan Mekanisme penyaringan calon gubernur PDIP tertuang dalam surat ketetapan nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011. Adapun mekanisme itu adalah : 1. DPP Partai melalui Rapat DPP Partai melakukan penyaringan terhadap bakal calon tingkat provinsi. 2. Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan : a. soliditas Partai; b. komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik Partai; c. hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon; d. kekuatan dukungan ril bakal calon untuk memenangkan pemilukada; dan, e. pemetaan khususnya
politik terhadap
yang
dilakukan
peluang
bakal
DPD calon
Partai, untuk
memenangkan Pemilukada, 3. Penyaringan dilakukan dengan memanggil bakal calon dan dengan mendengarkan pendapat DPD Partai.
Berdasarkan pengajuan nama-nama tersebut, DPP Partai menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal Partai dan peluang memenangkan pemilukada. Pasangan yang ditetapkan berdasarkan nama-nama hasil penjaringan, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah berdasarkan pertimbangan : 1. Apabila tidak ada calon yang diajukan dari internal Partai, maka pertimbangan berkaitan dengan kepentingan strategis Partai harus diperjelas secara tertulis, mencakup ketentuan tentang penempatan jabatan strategis, dan pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah tersebut untuk kepentingan Partai, serta mempertimbangkan kesejarahan keluarga calon tersebut terhadap Partai. 2. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam peraturan-peraturan partai lainnya. 3. Tidak berjaIannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran. 4. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.
3.1.3 Persyaratan Bakal calon Persyaratan bakal calon yang dapat dijaring sebagai bakal calon kepala derah dan calon wakil kepala daerah berdasarkan UndangUndang No.12 tahun 2008 pasal 58 adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; 3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan / atau sederajat; 4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur, dan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati / wakil bupati dan walikota / wakil walikota. 5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; 6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau Iebih; 7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; 9. Menyerahkan daftar kekayaan pnibadi dan bersedia untuk diumumkan; 10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP, wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; 13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; 14. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;
15. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan 16. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. Di luar kriteria tersebut diatas, bakal calon dari unsur anggota/ kader
Partai yang dapat dijaring harus memenuhi kriteria sebagai
berikut: 1. Anggota/ kader Partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota. 2. Anggota/ kader Partai yang memiliki kartu tanda anggota, harus menyertakan ditandatangani
rekomendasi pengurus
dan partai
daftar
wayat
tempat
yang
hidup
yang
bersangkutan
berdomisili. 3. Tidak sedang terkena sanksi organisasi. 4. Tidak terlibat baik Iangsung maupun tidak langsung dalam “Kongres PDI di Medan” dan/ atau “Kongres PDI di Palu”. 5. Tidak menentang hasil Kongres II Partai di Denpasar, Bali. 6. Tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung. 7. Tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi Partai,
8. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 9. Memiliki ideologi, visi, dan misi yang sejalan dengan garis perjuangan Partai. 10. Sanggup memberdayakan potensi Partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita Partai yang dituangkan dalam suatu program tertulis (dituangkan dalam kontrak / penjanjian khusus). 11. Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilukada, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan lainnya. 3.2
PDI Perjuangan Sumatera Utara Sebelum Pemilukada
Sumatera Utara 2013. PDI Perjuangan Sumatera Utara pada tahun 1999 pernah menjadi pemenang pemilu legislatif dan memiliki perolehan kursi terbanyak pada DPRD provinsi Sumatera Utara. Namun pada proses perjalannan Pemilu selanjutnya PDI Perjuangan Sumatera Utara mengalami penurunan jumlah suara. Pada Pemilu 2009 yang memiliki 9.463.040 jiwa Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdiri dari 4.680.783 jiwa adalah pemilih laki-laki, dan 4.782.297 jiwa pemilih perempuan, yang
menyampaikan suaranya pada 25.281 TPS. PDI Perjuangan Sumatera PUtara berada pada urutan ke-3 (tiga) memperoleh 477.797 suara dari 5.234.575 suara sah atau setara dengan 9,1%. Dengan hasil tersebut PDIP Perjuangan memperoleh 12 (dua belas) kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu atas nama : H.M. Affan, Budiman Nadapdap, Brilian Muchtar, Tagor Pandapotan Simangunsong, Efendi Napitupulu, Japorman Saragih, Eddi Rangkuti, Alamsyah Hamdani, Taufan Agung Ginting, Syamsul Hilal, Analisman Zalukhu, Fahru Rozi. Merujuk Pada syarat pencalonan kepala daerah yaitu; Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPRD didaerah tersebut; atau memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh dicalonkan lagi
oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon dapat merupakan gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD; atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan. PDIP perjuangan Sumatera Utara hanya memperoleh 12 kursi DPRD Sumatera Utara dari total 100 kursi DPRD, atau senilai dengan 12% kursi DPRD. Oleh karena itu, PDIP Sumatera Utara untuk Pemilukada Sumatera utara tidak dapat mencalon pasangan calon secara tunggal namun harus mencalonkan secara gabungan Partai Politik. Sesuai Surat Ketetapan nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi partai demokrasi indonesia perjuangan Pasal 8 ayat 2 berbunyi; dalam hal partai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tidak dapat mencalonkan sendiil atau berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 memperoleh suara kurang dan 15%, maka calon yang dicalonkan diutamakan berasal dari kader Partai
dan diperjuangkan sekurang-kurangnya untuk posisi calon wakil kepala daerah. 27 3.3
Pelaksanaan Rekrutmen Calon Gubernur Sumatera Utara. Pemilukada Sumatera Utara pada tahun 2013 merupakan
pemilihan Gubernur yang kedua dilakukan secara langsung oleh masyarakat Sumatera Utara. Partai politik diharapkan sangat selektif dalam memilih pasangan calon yang akan diusung. Pada dasarnya partai politik tidak ingin kalah dalam Pemilukada, terutama untuk mengukur kekuatan partai di daerah. Pentingnya sosok calon dalam menarik perhatian masyarakat/pemilih, membuat partai politik menjadi sangat selektif dalam menentukan calon yang akan diusungnya. Bagi PDIP provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang secara Ideologis dan historis menjadi salah satu basis.Oleh karenanya, pemenang Gubernur di Sumatera Utara adalah hal yang wajib untuk diperjuangkan.
27
Surat Ketetapan nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi partai demokrasi indonesia perjuangan
3.3.1 Proses PenjaringanRekrutmen Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 Proses rekrutmen yang dilakukan PDIP pada tahap awal adalah penjaring. Proses penjaringan calon gubernur sumatera utara dari PDIP dilakukan oleh DPD Provinsi Sumatera Utara. Tahapan yang dilalui dalam proses penjaringan adalah Pendaftaran, Verifikasi dokumen, survey awal dan ujikelayakan dan kepatutan. Pendaftaran dibuka mulai 2 April - 2 Juni 2012.pendaftaran calon Gubsu/Wagubsu ini gratis atau tidak dipungut bayaran. Pendaftaran ini terbuka bagi siapa pun.Bagi para balon yang ingin maju melalui PDIP pendaftaran dapat mendaftar sebagai calon gubernur, wakil gubernur maupun secara berpasangan. Pada proses pendaftaran Balon mengambil formulir pendaftran, mengisinya dan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut ke DPD partai dengan melampirkan daftar riwayat hidup disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan. Juga uraian berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap partai. Pada Proses penjaringan ini, ada 11 bakal calon yang mengambil formulir, yaitu:
1. Kartawijaya Rajagukguk, 2. Anna Sianipar, 3. Juliari Batubara, 4. Sofyan Tan, 5. RE Nainggolan, 6. Benny Pasaribu, 7. Gus Irawan, 8. Tengku Erry Nuradi, 9. Syahrul Effendi, 10. Parasian Simanungkalit, 11. Bintatar Hutabarat Sampai batas akhir proses penjaringan tersebut, hanya 6 bakal calon yang mengembalikan formulir pendaftaran beserta kelengkapan dokumen, yaitu : 1. Bintatar Hutabarat, 2. RE Nainggolan, 3. Benny Pasaribu, 4. Gus Irawan, 5. Tengku Erry Nuradi 6. Syahrul Effendi (Balon Wakil Gubernur)
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara kemudian melakukan verifikasi terhadap bakal calon dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan balon tersebut. Dari keenam nama yang di verifikasi tersebut dinyatakan lulus verifikasi. Nama-nama hasil verifikasi selanjutnya diundang untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar pada 28-29 Juni 2012 oleh DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Pada materi pertanyaan dalam fit and proper test itu meliputi hal paling penting dan mendasar sesuai komitmen PDIP, yakni pendidikan, kesehatan, permasalahan tanah dan tata kelola pemerintahan. Dari segi pendidikan,
Partai
ingin
calon
yang
diusung
nantinya
bisa
menuntaskan program wajib belajar 9 tahun yang saat ini belum merata di Sumut.Segi kesehatan, minimal 30% masyarakat Sumut menjadi peserta Jamkesmas.Serta komitmen menyelesaikan kasus-kasus tanah yang selama ini menjadi bagian perjuangan partai. Jawaban para balon dalam fit and proper test ini direkam. Rekaman itu akan diserahkan ke DPP sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan calon yang akan ditetapkan. Partai juga menunjuk lembaga survey untuk melakukan survey awal terhadap popularitas calon dan juga terhadap harapan masyarakat
terhadap guberbur kedepan.Pada survey awal ini PDIP bekerjasama dengan lembaga survey independen yang dipimpin oleh Eep Saefulloh Fatah yang bernama Polmarkindo.Survey ini berlangsung beriringan dengan masa penjaringan bakal calon. Hasil survey ini bersifat internal sebagai pertimbangan terhadap penetapan akhir calon yang akan diusung PDI Perjuangan. Tahapan penjaringan dilakukan DPD sampai pada tahap uji kelayakan dan kepatutan. Hasil fit and proper test dan Hasil Survey selanjutnya diserahkan ke DPP PDIP secara tertutup paling lambat 10 Juli 2012. Tahapan ini menjadi salah satu acuan DPP dalam menetapkan pasangan calon yang akan diusung nantinya oleh Partai PDI Perjuangan. 3.3.2 Proses Penyaringan dan Penetapan Rekrutmen Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 Tahapan penyaringan dan penetapan adalah tahapan yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dengan melihat hasil dari proses penjaringan yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Pasca DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara melakukan penjaringan kemudian DPP melaksanakan proses penyaringan dan penetapan.
Proses ini dilakukan dalam Rapat DPP PDI Perjuangan
yang
berlangsung pada tanggal 15 November 2012 Penyaringan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada : 1. Kesoliditas Partai dari tingkatan pusat sampai tingkatan kecamatan terhadap calon yang bakal diusung nantinya; DPP menganalisis apakah calon yang diajukan oleh DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan, maka peluang bagi calon tersebut untuk dicalonkan menjadi kecil. 2. Komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik Partai; DPP menganalisis apakah para calon yang diajukan nantinya akan menjadi mesin parpol sebagai mesin pemenangannya. Partai harus dijadikan sebagai mesin untuk pemenangan dan juga perjuangan untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Utara, bukan hanya dijadikan perahu untuk menjadi syarat administrasi pendaftaran sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. 3. Hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon; Pada Rapat DPP tentang
penyaringan
dan
penetapan ini;
DPP juga
mendengarkan hasil Survey yang dilakukan, lembaga survey yang digunakan PDIP Perjuangan Adalah Polmarkindo untuk survey awal yang berlangsung pada bulan Mei-Juli 2012 dan Lembaga
Survey Indonesia yang berlangsung pada Agustus-Oktober 2012. Partai tidak mempertimbangkan calon dari popularitas melainkan dari elektabilitas (potensi masyarakat untuk memilih calon). 4. Kekuatan
dukungan
ril
bakal calon
untuk
memenangkan
pemilukada; DPP menganalisis perkembangan calon dan potensi pendukung
calon
dari
kekuatan-kekuatan
lain
yang
akan
mendukung calon, seperti misalnya perkumpulan-perkumpulan maupun organisasi. Pada proses penyaringan ini DPP melihat dari 6 calon yang diajukan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yaitu ; Bintatar Hutabarat, RE Nainggolan, Benny Pasaribu, Gus Irawan, Tengku Erry Nuradi Syahrul Effendi ternyata tidak ada yang miliki kriteria yang diharapkan partai. DPP melihat dari nama nama tersebut dapat mengancam soliditas partai dan juga tingkat komitmen calon terhadap mesin partai sangat rendah dikarenakan para calon yang diajukan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tidak ada yang berasal dari kader partai. DPP Partai juga melihat bahwa tingkat popularitas beberapa calon memang tinggi seperti Gus Irawan, R E Nainggilon namun tingkat elektabilitas para calon sangat rendah dari hasil survey yang dilakukan. DPP juga melihat bahwa tidak ada calon yang memiliki
dukungan ril dari organisasi-organisasi lainnya yang dapat menjadi bagian dari basis massa calon nantinya. Rapat DPP tersebut akhirnya menganulir nama-nama calon yang diajukan DDP PDIP Perjuangan Sumatera Utara. Berdasarkan pada Juklak Pilkada PDIP pasal 21 ayat 2 dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumya. Rapat DPP tersebut pada akhirnya menetapkan Effendi simbolon yang merupakan kader partai yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan serta menduduki posisi Ketua Bidang Sumber daya pada DPP PDI Perjuangan. Pemilihan Effendi Simbolon cebagai calon Gubernur
Sumatera
Utara
mempertimbangkan
bahwa
Effendi
Simbolon mampu menjaga Soliditas Partai dan memiliki komitmen terhadap mesin partai hal ini dapat dibuktikan karena Effendi Simbolon adalah kader partai, selain itu Effendi adalah Ketua Umum PSBI salah satu organisasi kesatuan budaya dalam marga batak yang dalam hal ini memenuhi kreteria. Selain itu dalam hal keadaan dimana tidak ada calon yang diusulkan DPD disetujui oleh DPP diatur dalam Surat
Ketetapan
nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang pedoman pelaksanaan
penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasal 8 ayat 2 berbunyi Dalam hal Partai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat mencalonkan sendirl atau berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 memperoleh suara kurang dan 15%, maka calon yang
dicalonkan
diutamakan
berasal
dari
kader
Partai
dan
diperjuangkan sekurang-kurangnya untuk posisi calon wakil kepala daerah. 28 Dari pasal ini dapat di mengertikan bahwa untuk provinsi sumatera utara dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 12 % kursi DPRD maka calon yang di usung haruslah kader partai. Serta pasal 8 ayat 4 berbunyi tidak ada calon yang diajukan dari internal Partai, maka pertimbangan berkaitan dengan kepentingan strategis Partai harus
diperjelas
secara
tertulis,
mencakup
ketentuan
tentang
penempatan jabatan strategis, dan pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah tersebut untuk kepentingan Partai, serta mempertimbangkan kesejarahan keluarga calon tersebut terhadap Partai. 29 Berdasarkan pasal tersebut untuk kepentingan pemenangan maka DPP memilih
28 29
Ibid Ibid
Effendi Simbolon karena dia dianggap cakap memenuhi pasal tersebut yang mempertimbangkan masalah kesejahteraan ekonomi. Ada anggapan bahwa DPP PDI Perjuangan melalui ketua umumnya Megawati Soekarno Putri otoriter dalam memutuskan calon gubernur yang diusung dalam Pemilukada Gubernur Sumatera Utara namun ketika memahami peraturan-peraturan yang ada di PDI Perjuangan jelas terlihat bahwa penetapan Effendi Simbolon sebagai calon telah sesuai dengan peraturan yang ada ditubuh PDI Perjuangan. Megawati juga menyadari bahwa ada pihak yang beranggapan dia otoriter, maka dalam dalam pemantapan pemenangan pasangan Effendi Simblon dan Jumiran Abdi yang dilaksanakan pada tanggal 5 januari 2013 di Hermes Palace, Megawati mengisyaratkan jika pihaknya banyak menerima penilaian negatif dalam penetapan Cagub Sumut tersebut, mulai dari dianggap diktator hingga kesan menzalimi pihak tertentu. Megawati mengatakan berarti dia (yang menyatakan otoriter itu) tidak memahami aturan di PDI Perjuangan. 30 Setelah penetapan Effendi sebagai calon Gubernur Sumut dari PDI Perjuangan, DPP bersama DPD melakukan rapat untuk 30
http://padanglawasutarajaya.blogspot.com/2013/01/megawatipenetapaneffendi-simblon-dan.htmldiakses pada tanggal 28 maret 2014 pukul 20.34
menetapkan Calon wakil Gubernur rapat ini berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. PDI Perjuangan akhirnya menetapkan
Jumiran
Abdi
sebagai
calon
Wakil
Gubernur
mendampingi Effendi Simbolon. PDI Perjuangan melakukan pendekatan kepada partai yang tidak dapat mengusung sendiri calon Gubernur. Pada saat itu partai PPRN memiliki 4 kursi dan PDS yang memiliki 5 kursi belum memiliki partai yang bermitra untuk pencalonan. PDI Perjuangan Menawarkan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi sebagai Calon Gubernur dan PPRN setuju, dengan demikian Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi secara administrasi telah memenuhi persyaratan. Setelah PPRN sepakat bergabung dengan PDI Perjuangan pada saat sebelum pendaftaran ke kantor KPU Sumatera Utara PDS juga setuju untuk bergabung untuk mendukung pencalonan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi.
BAB IV KESIMPULAN
Rakyat semakin berdaulat dengan
diakhrinya monopoli
pemilihan kepala daerah oleh sekelompok kecil orang di lembaga perwakilan (DPRD) dan menggantinya dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilukada langsung sebenarnya tidak dapat dilihat hanya sebuah mekanisme atau prosedur demokratis untuk memilih kepala daerah, sebagaimana diamanatkan pasal 18 UUD 1945. Hadirnya kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif jika pemilukada langsung, demokratisasi, dan good governace di tingkat lokal adalah sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan, maka perlu ada evaluasi apa saja yang mendukung dan menghambat pencapaian tiga hal tersebut. Satu dari sekian evaluasi yang diperlukan adalah evaluasi terhadap kinerja partai politik dalam pemilukada langsung. Hal ini terutama terkait dengan partai politik dalam proses nominasi dan pencalonan, sebagaimana diatur dalam ketentuan penyelenggaraan pemilukada langsung hingga saat in. Meskipun kepala daerah tidak ditentukan lagi
ditentukan oleh perwakilan partai-partai di DPRD . tapi satu-satunya jalan bagi dalam pencolan dalam pemilukada langsung adalah melalui partai politik Pasal 36 ayat (1) PP 6 tahun 2005 menyebutkan “ Peserta pemilihan adalah pasangan yang diusulkan partai politik “ Selain itu, meskipun di banyak pemilukada yang lalu faktor popularitas dianggap lebih menentukan , partai politik yang tersebar sampai pelosok desa tetap merupakan instrumen yang potensial bagi mobilisasi dukungan, terutama bagi calon yang tidak mempunyai sumber daya yang memadai. Setidaknya dari kedua hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas pemilukada langsung serta pencapaian demokratisasi dan good governance di tingkat lokal. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara melalui rapat kordinasi (Rakor) menetapkan sistem penjaringan dan penyaringan kandidat pada pemilihan langsung kepala daerah (Pemilukada) Sumut periode 2013-2018 yaitu, menampung serta mendukung dan mengusung lebih dari satu pasang calon gubernur (Cagub) dan wakil calon gubernur (Cawagub) Sumut nantinya. Terobosan PDI Perjuangan dengan menetapkan penjaringan dengan sistem menerima kandidat siapa dan darimana saja ini merupakan kebijakan majemuk yang menunjukan keberpihakan kepada masyarakat dengan arti sebenarnya.
PDI Perjuangan Sumut harus
menggandeng "perahu" lain
(Parpol) yaitu Partai Damai Sejaterah (PDS) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dalam memuluskan langkah menuju Sumut 1, hal ini dikarenakan PDI Perjuangan hanya memperoleh 12 kursi di DPRD Sumut. Yang berarti belum mencukupi persentase kursi DPRD untuk mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk ikut dalam Pemilukada.Untuk itu perlu koalisi dengan PDS yang memiliki 5 kursi dan PPRN yang memiliki 4 kursi. Berdasarkan
pedoman
pelaksanaan
penjaringan
dan
penyaringan Calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah Dewan Pimpinan
Pusat
PDI
Perjuangan
menegasakan
bahwa
DPD
melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon. DPP melalui DPD melakukan survey terhadap bakal calon yang mendaftar dan melalukan fit and profer test terhadap bakal calon yang mendaftar. Yang kemudian DPD memberikan hasil survey dan uji kelayakan dan kepatutan
kepada
DPP.
DPD
Partai
sekurang-kurangnya
merekomendasikan 2 (dua) bakal calon kepala daerah dan 2 (dua) bakal calon wakil kepala daerah untuk diusulkan ke DPP Partai.
DPP
Partai
menetapkan
pasangan
calon
dengan
mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal Partai dan peluang memenangkan pemilukada.namun dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumya. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud adalah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, tidak berjaIannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.
