BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 4.1.
Penyajian Data 4.1.1.
Sejarah Singkat Perusahaan PT Wijaya Prima Baja Indonesia berdiri sejak tahun 2007 oleh Bpk Oei Robby Wijaya dengan nomer izin 019-07/437-56/1/2007, yang kini berkantor pusat di Jl Raya Pelem watu No.9 Blok 1-B, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik. PT Wijaya Prima Baja Indonesia yang mempunyai
spesialisasi
dalam
memproduksi
pipa baja
Electric
Resistance Welding adalah salah satu member dari Wijaya Group yang terkenal reputasinya di indonesia dan manca negara sebagai produsen furniture, electronic equipment, office equipment dan industrial estate. PT Wijaya Prima Baja Indonesia memiliki 6 line mesin pembuat pipa (pipe forming ERW System),satu line mesin wsl (slitting), satu line mesin CTL, satu line mesin Shearing, satu line mesin kanal C, 4.1.2.
Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi Menjadi Perusahaan produsen pipa baja terkemuka di pasar Domestik maupun pasar Internasional. Dan didukung oleh tenaga ahli
47
48
dan profesional dibidangnya serta ditunjang dengan peralatan yang canggih dan modern. Menerapkan total quality management secara konsisten, sehingga PT Wijaya Prima Baja Indonesia menjadi perusahaan pipa baja berskala international. 2. Misi Menjadi Perusahaan yang terus-menerus : a. meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan Manajemen Sistem ISO 9001:2008, b. menggunakan teknologi termodern dan membangun bisnis secara inovatif . c. membangun serta menciptakan citra perusahaan yang terbaik perusahaan. d. memberikan pelayanan, mutu serta kepuasan yang terbaik kepada pelanggan. 4.1.3. Tujuan Perusahaan PT. Wijaya Prima Baja Indonesia memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah : 1.
Selalu meningkatkan kualitas produk, proses, dan pelayanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan konsumen
2.
Selalu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan lingkungan kerja
49
3.
Berkomitmen untuk selalu mencegah dampak lingkungan serta resiko kesehatan dan keselamatan kerja
4.
Melakukan pemenuhan terhadap persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku, terkait lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
Dalam hal ini, PT. Wijaya Prima Baja Indonesia juga sangat menyadari pentingnya partisipasi aktif dari pemasok dan konsumen. Untuk itu, PT. Wijaya Prima Baja Indonesia selalu mengikutsertakan konsumen, karyawan dan pemasok sebagai pasangan yang penting, untuk secara aktif mendukung dalam mengembangkan performa sistem manajemen yang berkesinambungan. Semua proses pengerjaan produksi, factory, dan office berada dilokasi tanah seluas 10 hektar. Produk yang dihasilkan PT Wijaya Prima Baja Indonesia dapat digunakan referensi bangunan, konstruksi, umum, dan lain-lain. Digunakan untuk aplikasi bagian dalam dan luar kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, peralatan kantor dan sebagainya. PT. Wijaya Prima Baja Indonesia mempunyai komitmen penuh terhadap kesuksesan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Manajemen sesuai dengan Standar Internasional ISO 9001:2008. Selain itu, perusahaan bertujuan turut melaksanakan, menunjang kebijaksanaan dan khususnya di bidang baja dan industri lainnya. 4.1.4. Struktur Organisasi Perusahaan Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan berhasil
50
mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. Struktur organisasi PT Wijaya Prima Baja Indonesia adalah gabungan dari struktur organisasi garis dan staf. Kekuasaan tertinggi terletak pada pemegang saham, PT Wijaya Prima Baja Indonesia (WPBI). Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Adapun bagan struktur organisasi PT WIJAYA PRIMA BAJA INDONESIA adalah sebagai berikut :
51
Gambar 4.1 Struktur organisasi perusahaan PT. WIJAYA PRIMA BAJA INDONESIA
CHAIRMAN / DIRECTOR
SECRETARY VICE DIRECTOR
MARKETING MANAGER
ACCOUNTING MANAGER
PRODUKSI MANAGER
PPIC MANAGER
QC MANAGER
S T A F F
A D M I N I S T R A T I O N
OPERATIONAL
Sumber : PT. Wijaya Prima Baja Indonesia
GUDANG MANAGER
HRD MANAGER
52
4.1.5.
Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Masing – Masing Fungsionaris
1. Direktur Utama Direktur utama mengemban tugas dalam memimpin, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua kegiatan pengelolaan yang telah ditetapkan dalam rangka pengembangan kemajuan meliputi semua bidang perusahaan. Direktur utama juga mengawasi langsung kegiatan-kegiatan
yang terjadi di
departemen pengawasan intern. 2. Wakil Direktur Wakil direktur bertugas membantu direktur utama, mengawasi jalannya perusahaan. 3. Sekertaris Mengingatkan semua kegiatan direktur utama dan wakil direktur serta menjalankan administrasinya yang berkaitan dengan hal tersebut. 4. Manajer produksi Manager produksi bertugas mengawasi langsung semua kegiatan produksi dan bertanggung jawab atas semua hasil produk yang dihasilkan di PT Wijaya Prima Baja Indonesia. 5. Manajer personalia (HRD) Bertugas membantu dalam hal pengembangan sumber daya manusia guna mendapatkan hasil yang maksimal.
53
6. Manajer PPIC Bertugas bertanggung jawab atas semua perencanaan produksi demi mencapai suatu target yang maksimal. 7. Manajer marketing atau pemasaran Bertugas memasarkan ke setiap wilayah serta membawahi distribusi yang ada. 8. Manajer accounting Bertugas mengawasi langsung hal – hal yang berkaitan dengan masalah keuangan pengelolaan dana, pajak, dan biro pengelolaan hutang piutang dan aset. 9. Divisi Produksi Yaitu mengolah bahan baku berupa coil atau bahan setengah jadi (strip) menjadi pipa yang yang berkualitas tinggi digunakan berbagai macam produk yang bermanfaat. 10. Divisi PPIC (Production Planning and Inventory Control) Yaitu merencanakan dan mengontrol
semua kebutuhan bahan untuk
kegiatan produksi sampai dengan pengiriman hasil produk ke pelanggan (customer). Di departemen ini sangat penting karena merupakan jantung perusahaan. 11. Divisi QC (Quality Control) Departemen yang mengawasi atau mengontrol kualitas produk sesuai dengan standart ISO 9001:2008 sehingga bisa menembus pasar international.
54
12. Divisi Marketing Memasarkan dan menjual hasil semua produk yang ada di PT Wijaya Prima Baja Indonesia guna memeperoleh keuntungan yang lebih besar. penyelenggaraan kegiatan pemesanan dan distribusi berbagai macam pipa serta barang-barang hasil produksi lainnya atau barang-barang lainnya yang menggunakan pipa sebagai bahan pokok, dengan cara atau dengan jalan tertentu serta melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Melakukan penelitian pasar (marketing research), dengan tujuan agar hasil produk yang dijual bisa memasuki segmen pasar serta menyelenggarakan administrasi penjualan. 13. Divisi Accounting Mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan akuntansi keuangan dan perpajakan serta menyusun laporan keuangan secara periodik di PT Wijaya Prima Baja Indonesia. 14. Divisi HRD (Human Resource Departemen) Departemen yang menangani tentang semua yang berhubungan dengan karyawan. Antara lain, pencatatan gaji dan upah, presensi karyawan, aspek ketenagakerjaan, recruitmen & seleksi karyawan dll. 15. Divisi Gudang Menyelenggarakan administrasi gudang, menyimpan bahan baku untuk proses produksi, menyimpan produk sesuai jenis diameter, tebal, panjang, per customer.
55
4.2.
Analisa Data Dalam kegiatan operasional perusahaan , pajak merupakan biaya yang harus
diperhitungkan oleh PT. Wijaya Prima Baja Indonesia dalam mencapai laba uang maksimal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perusahaan belum melaksanakan perencanaan pajak yang jika diterapkan akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Perbandingan laba rugi fiskal sebelum dan sesudah pajak.
56
Tabel 4.1
PT Wijaya Prima Baja Indonesia RINCIAN LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (sebelum tax planning) Penjualan Beban Pokok Penjualan LABA KOTOR BEBAN USAHA Beban Penjualan Pengiriman Penjualan Pengepakan Pengelolaan gudang Promosi Humas Perjalanan Gaji, upah, kesejahteraan karyawan Perjalanan dinas Pemeliharaan Pengembangan dan rekruitment lain-lain Jumlah Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Gaji, upah, kesejahteraan karyawan Program kemitraan dan bina lingkungan Kewajiban estimasi pasca kerja Pemeliharaan Asosiasi dan organisasi Promosi dan jamuan Perjalanan dinas Pengiriman barang dan dokumen Pajak asuransi dan sewa Kantor Penyusutan
Laba Rugi Fiskal Rp 184.752.014.867 Rp 110.886.193.244 Rp 73.865.821.623
Rp 3.504.877.184 Rp 4.507.557.820 Rp 1.820.545.640 Rp 3.662.560.160 Rp 513.131.724 Rp 3.502.632.790 Rp 701.070.000 Rp 264.184.780 Rp 167.472.900 Rp 87.874.190 Rp 18.731.907.188 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.627.691.465 165.078.727 1.190.058.078 124.387.859 23.024.808 523.315.570 182.281.743 175.275.177 622.567.912 506.165.558 281.934.068
57
Survey dan penelitian Jasa professional Listrik, air, dan telpon Sumbangan Jumlah beban umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA Pendapatan Beban Lain-lain Pendapatan lain-lain jasa giro Lainnya Jumlah pendapatan lain-lain Beban lain-lain Bunga Pinjaman Manajemen fee Denda hutang bunga Jasa agen fasilitas Jasa rekening penampung Rugi selisih kurs Jumlah Beban Lain-lain
Rp 155.282.400 Rp 23.152.396 Rp 513.286.125 Rp 104.072.220 Rp 7.217.574.106 Rp 25.949.481.294 Rp 47.916.340.329
Rp Rp Rp
93.456.934 794.931.669 888.388.603
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.667.774.798 1.979.959.679 1.915.258.948 150.000.000 43.000.000 776.379.125 8.532.372.550
LABA SEBELUM PAJAK
Rp 40.272.356.382
Koreksi fiskal positif Pengembangan dan rekruitment Pajak asuransi dan sewa Jasa professional Manajemen fee Jasa agen fasilitas Jasa rekening penampung Rugi selisih kurs Promosi dan jamuan Gaji, upah, kesejahteraan karyawan Pemeliharaan Sumbangan Penyusutan aset tetap* Jamuan, sumbangan dan promosi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
167.472.900 622.567.912 23.152.396 1.979.959.679 150.000.000 43.000.000 776.379.125 523.315.570 3.502.632.790 98.858.216 104.072.220 499.889.864 2.478.339.957
58
Jumlah Koreksi fiskal positif
Rp 10.969.640.629
Koreksi fiskal negatif Jasa giro Taksiran laba (rugi) fiskal Laba fiskal Laba fiskal setelah pembulatan
Rp (93.459.934) Rp 10.876.180.695 Rp 51.148.537.077 Rp 51.148.537.000
Sumber: PT . Wijaya Prima Baja Indonesia (data diolah) •
Penyusutan komersial
= Rp. 715.735.094
Penyusutan fiskal
= Rp. 215.835.230
Selisih
= Rp. 499.889.864
1) Sebelum Perencanaan Pajak PPh Terutang Tahun 2011 Peredaran laba bruto diatas Rp. 50.000.000.000 Laba fiskal
= Rp. 51.148.537.000
Pph pasal 25 terutang
= 25% X Rp. 51.148.537.000 = Rp. 12.787.134.250
59
Tabel 4.2
PT Wijaya Prima Baja Indonesia RINCIAN LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (sesudah tax planning) Penjualan Beban Pokok Penjualan LABA KOTOR BEBAN USAHA Beban Penjualan Pengiriman Penjualan Pengepakan Pengelolaan gudang Promosi Humas Perjalanan Gaji, upah, kesejahteraan karyawan Perjalanan dinas Pemeliharaan Pengembangan dan rekruitment lain-lain Jumlah Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Gaji, upah, kesejahteraan karyawan Program kemitraan dan bina lingkungan Kewajiban estimasi pasca kerja Pemeliharaan Asosiasi dan organisasi Promosi dan jamuan Perjalanan dinas Pengiriman barang dan dokumen Pajak asuransi dan sewa Kantor Penyusutan Survey dan penelitian
Laba Rugi Fiskal Rp 184.752.014.867 Rp 110.886.193.244 Rp 73.865.821.623
Rp 3.504.877.184 Rp 4.507.557.820 Rp 1.820.545.640 Rp 3.662.560.160 Rp 513.131.724 Rp 3.502.632.790 Rp 701.070.000 Rp 264.184.780 Rp 167.472.900 Rp 87.874.190 Rp 18.731.907.188 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.627.691.465 165.078.727 1.190.058.078 124.387.859 23.024.808 523.315.570 182.281.743 175.275.177 622.567.912 506.165.558 281.934.068 155.282.400
60
Jasa professional Listrik, air, dan telpon Sumbangan Jumlah beban umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA Pendapatan Beban Lain-lain Pendapatan lain-lain jasa giro Lainnya Jumlah pendapatan lain-lain Beban lain-lain Bunga Pinjaman Manajemen fee Denda hutang bunga Jasa agen fasilitas Jasa rekening penampung Rugi selisih kurs Jumlah Beban Lain-lain
Rp Rp Rp
93.456.934 794.931.669 888.388.603
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.667.774.798 1.979.959.679 1.915.258.948 150.000.000 43.000.000 776.379.125 8.532.372.550
LABA SEBELUM PAJAK
Rp 40.272.356.382
Koreksi fiskal positif Pengembangan dan rekruitment Pajak asuransi dan sewa Jasa professional Manajemen fee Jasa agen fasilitas Jasa rekening penampung Rugi selisih kurs Promosi dan jamuan Gaji, upah, kesejahteraan karyawan Pemeliharaan Sumbangan Penyusutan aset tetap * Jamuan, sumbangan dan promosi Jumlah Koreksi fiskal positif
Rp 23.152.396 Rp 513.286.125 Rp 104.072.220 Rp 7.217.574.106 Rp 25.949.481.294 Rp 47.916.340.329
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
167.472.900 622.567.912 23.152.396 1.979.959.679 150.000.000 43.000.000 776.379.125 523.315.570 3.502.632.790 104.072.220 499.889.864 2.478.339.957 10.870.782.413
61
Koreksi fiskal negatif Jasa giro Taksiran laba (rugi) fiskal Laba fiskal Laba fiskal setelah pembulatan
Rp (93.459.934) Rp 10.777.322.479 Rp 51.049.678.861 Rp 51.049.678.000
Sumber: PT . Wijaya Prima Baja Indonesia (data diolah)
•
Penyusutan komersial
= Rp. 715.735.094
Penyusutan fiskal
= Rp. 215.835.230
Selisih
= Rp. 499.889.864
2. Sesudah Perencanaan Pajak PPh Terutang Tahun 2011 Peredaran laba bruto diatas Rp. 50.000.000.000 Laba fiskal
= Rp. 51.049.678.000
Pph pasal 25 terutang
= 25% X Rp. 51.049.678.000 = Rp. 12.762.419.500
Maka penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 12.787.134.250 – Rp. 12.762.419.500 = Rp. 24.714.750. Laba bersih setelah pajak yang siap dibagikan sebagai deviden adalah laba bersih komersil dikurangi Pajak Penghasilan.
62
Penghematan ini terjadi karena ditiadakan mobil dinas sebagai fasilitas, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Sehingga biaya pemeliharaan yang telah dikoreksi sebesar Rp. 98.858.216 Selama tahun 2011 PT Wijaya Prima Baja Indonesia memiliki kewajiban PPh pasal 29 yang merupakan
angsuran
PPh
yang
dihitung
berdasarkan
perhitungan
tahun
sebelumnya. Hal ini sesuai dengan SPT tahunan 2011 yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. 4.3. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Oleh Perusahaan dalam Perhitungan PPh Terutang. Dalam
menjalankan
usahanya,
perusahaan
mempunyai
beberapa
kewajiban akuntansi, antara lain : 1. Dasar pembukuan yang dilakukan perusahaan adalah accrual basis. 2. Sistem penilaian persediaan menggunakan metode average. 3. Sistem pencatatan persediaan dilakukan dengan pencatatan perpetual. 4. Penyusutan aktiva tetap menggunakan penyusutan garis lurus. 4.3.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan Dalam melaksanakan perencanaan pajak wajib pajak berupaya untuk meminimalkan pajak, salah satunya adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak. Karena itu, perlu
63
diketahui penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang menjadi objek pajak ialah penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 4.3.2. Kredit Pajak PPh pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan memulai pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. Jika pemungutan PPh pasal 22 bersifat final, maka jumlah pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan tersebut dapat dikreditkan dari total PPh badan terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (SPT). Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak yang dipungut PPh pasal 22 dalam pelaksanaan perencanaan pajak, yaitu yang mengoptimalkan kredit pajak adalah : 1. Inventarisir transaksi-transaksi yang dipungut PPh pasal 22 yang bersifat final 2. Pastikan bahwa dokumen yang menjadi dasar pengkreditan (SSP atau bukti pungut) telah diterima atau diisi dengan benar 3. Arsipkan dengan baik SSp atau bukti pungut tersebut
64
4. Pastikan bahwa SSP atau bukti pungut telah dikreditkan dalam SPT tahunan. 4.3.3. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang 1. Biaya makan / minum Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan dan minum bersama merupakan pemberian objek PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Disisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 tahun 2008, penggantian imbalan atau sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan. Dengan demikian disisi perusahaan akan mengurangi PPh badan terutang. Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih
kebijakan
pemberian
makan
bersama
karena
dengan
65
memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan tersebut menjadi penghasilan karena pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk memberi makan bersama sudah baik. 2. Transportasi karyawan Untuk transportasi karyawan perusahaan menyediakan mobil untuk transportasi bagi pegawai yang berkantor di pabrik yang berada di kabupaten Gresik. pemberian transportasi menurut keputusan direktur jendral pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang objek pajak pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan bagi para karyawan menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan ini mempertimbangkan kembali selisih biaya yang harus dikeluarkan perusahaan jika memberikan tunjangan transportasi kepada karyawan. Jika dari hasil perhitungan kemudian didapatkan hasil bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memberi tunjangan transportasi langsung kepada karyawan lebih besar dibandingkan dengan menyediakan bus transportasi saja. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak karena pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan sehingga bsa menghemat PPh terutang perusahaan.
66
3. Tunjangan asuransi Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 pada pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam penghasilan kena pajak peusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut keputusan direktur jendral pajak nomor KEP-57/PJ/2009 tentang objek pajak PPh pasal 21, adalah penghasilan berupa objek pajak. Premi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, menurut keputusan direktur jendral pajak Jenderal Pajak Nomor KEP57/PJ/2009
tentang
pengurangan
yang
diperbolehkan
dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 dihitung sebagai pengurangan penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 4. Beban penyusutan dan perbaikan kendaraan Perusahaan menyediakan kendaraan dinas yang disediakan direktur pemasaran. Biaya perbaikan / pemeliharaan / beban penyusutan kendaraan dipakai oleh direktur, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan beban penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan keputusan direktur jendral pajak Nomor KEP220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas direktur, melainkan
67
digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Hal ini juga menghindari penggunaan kendaraan kantor untuk keperluan pribadi karyawan, misalnya sopir perusahaan.
4.3.4. Metode Penyusutan dan Amortisasi Metode Penyusutan dan amortisasi yang diperbolehkan yaitu metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method) dan perusahaan saat ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Akan tetapi kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing Wajib Pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan. Namun
demikian
apabila
menjadi
dasar
perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode ini akan berbeda kalau dinilai secara future value. Mana yang dipilih dari kedua metode penyusutan dan amortisasi tersebut, antara kebijakan fiskal dan kebijakan perusahaan dapat bertentangan. Disatu pihak diinginkan laba tinggi itu maka PPh juga menjadi tinggi.
