BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan. 1. Pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman) kurang berjalan maksimal karena instansi-instansi yang terlibat kurang koordinasi satu sama lain. Sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan terhadap pengaturan kewenangan perindustrian. 2. Persoalan yang sering muncul dalam pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman) adalah dalam memberikan perizinan industri untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) dibutuhkan waktu yang lama.
44
B. Saran. Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada: 1. Pemerintah Pusat untuk merevisi UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian karena masih terlalu umum pembahasannya dan tidak sesuai lagi dengan kondisi atau situasi saat ini. 2. Pemerintah Daerah (Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman) lebih mengerti mengenai pengaturan kewenangan perindustrian sehingga tidak terjadi permasalahan ke depannya dan juga bisa lebih memberikan
kepastian
waktu
maupun
syarat-syarat
dalam
memberikan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI)
45
DAFTAR PUSTAKA
Buku : B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum., 1998, Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. D. Juliantara., Gregorius Sabdan., Willy R. Tjandra, 2006. Desentralisasi Kerakyatan (Gagasan dan Praktis), Pondok Edukasi, Yogyakarta. Hamid Hamrat.,Pramudyanto Bambang, 2007, Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Granit, Jakarta Perdana Ginting, 2009, Perkembangan Industri Indonesia Menuju Negara Industri, Yrama Widya, Bandung. Sarundajang, 2001, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
Website : http://organisasi.org/ Pengertian, Definisi, Macam, Jenis, dan Penggolongan Industri di Indonesia-Perekonomian Bisnis - diakses pada tanggal
5
September 2010. http://www.suarapembaruan.com/News/2004/10/22/Editor/edi02.htm pada tanggal 20 September 2010.
46
diakses
http://www.unisosdem.org/otonomi/oto-130301.htm - diakses pada tanggal 29 september 2010. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Penanaman Modal No. 1 Tahun 1967. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri. Peraturan Pemerintah
No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan dan tugas pokok sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan tugas pokok dinas daerah Perda Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
47
Kep.Menperindag No. 254 Tahun 1997, Tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
48
REKAPITULASI TOTAL POTENSI INDUSTRI KECIL PER KECAMATAN KEC. BERBAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 BERDASARKAN KBLI 2005
TENAGA KERJA
NILAI INVESTASI TIDAK TERMASUK TANAH & BANGUNAN (RP) NILAI MESIN / BAHAN BAKU UPAH TENAGA SEWA TOTAL PERALATAN / PENOLONG KERJA 255.204.829 1.339.360.951 124.200.000 1.718.765.780
KBLI
JENIS PRODUKSI
UU
33
50403
29
92
6
98
6.072 unit
2.192.481.491
34
72100
PEMILIHAN DAN REPARASI SEPEDA MOTOR JASA KONSULTASI PIRANTI KERAS (HARDWARE CONSUL ) Total
2
5
-
5
330 unit
119.156.603
14.721.403
-
72.791.356
6.750.000
94.262.759
351
510
543
1.053
21.508.616.704
1.672.801.492
7.000.000
10.627.058.856
1.254.390.000
13.261.250.348
L
P
JML PROD
N. PRODUKSI / PERALATAN
NO
JML
