BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan keterangan dan fakta yang terdapat dalam pembahasan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa sanksi pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mampu secara efektif menekan tingkat pelanggaran lalu-lintas di Kabupaten Sleman. Terjadinya peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu-lintas dan juga aparat penegak hukum meminimalkan sangsinya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menguraikan saran bagi pembentuk dan penegak hukum agar meninjau kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan, terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana denda.
Agar dapat
terlaksana
secara efektif dalam
menekan dan
menanggulangi tingkat pelanggaran lalu-lintas dan sekaligus menurunkan angka kecelakaan lalu-lintas yang merugikan banyak pihak. Kemudian agar dapat membenahi seperti apa kiranya sanksi pidana denda yang paling tepat untuk dijatuhkan dan seberapa besar nominal denda yang dijatuhkan agar
43
paling tidak pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut dapat diminimalkan.
DAFTAR PUSTAKA
Hans Kelsen, 1995, Teori Hukum Murni, Rimdi Press, Jakarta. H. Zainuddin Ali, Prof. Dr. M.A., 2007, Sosiologi Hukum,Sinar Grafika, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, Prof. DR. SH., 2000, Kapita Selekta Teori Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Ninik Suparni, 1996, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Aptik, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1988, Efektifikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung. ________________, 1988, Inventarisasi dan Analisis Terhadap Perundangundangan Lalu-Lintas, Remaja Karya, Bandung. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sudikno Mertokusumo, Prof. DR., SH., 1999, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,Yogyakarta Laporan Tahunan DAKGAR LANTAS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008. Laporan Tahunan LAKA LANTAS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008. Laporan Tahunan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008.
Peraturan Perundangan Undang-Undang No . 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Rancangan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
LAMPIRAN
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d Yo. Psl 8 (1)b UULAJ Yo. Psl 22 (2) PP 43 / 1993
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d Yo. Psl 8 (1)c UULAJ Yo. Psl 29 PP 43 / 1993
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d UULAJ Yo. Psl 55 a PP 43 / 1993
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d UULAJ Yo. Psl 55 b PP 43 / 1993
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d UULAJ Yo. Psl 65 PP 43 / 1993
61 (1) Yo. Psl.23 (1) 23 (1)d Yo. Psl 22 (1) UULAJ Yo. Psl 66 (2) PP 43/1993
5
6
7
8
9
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d Yo. Psl 8 (1)a UULAJ Yo. Psl 17 (3) A (4) PP 43 / 1993 61 (1) Yo. Psl 23 (1) d Yo. Psl 8 (1)b UULAJ Yo. Psl 21 (1) & (4) PP 43 / 1993
58 Yo. Psl 17 (1) UULAJ
4
3
2
1
2
1
RINGAN
KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR
NO.
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur ganda. Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu-lintas atau rambu stop. Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan melanggar ketentuan cahaya yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu-lintas. Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan melanggar larangan melewati kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang. Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan melanggar larangan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan penyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda. Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 65 PP 43/1993. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar tanda berhenti atau parkir ditempat-tempat tertentu.
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ramburambu perintah atau larangan.
Mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhi persyaratan rem, lampu dan tuter.
3
JENIS PELANGGARAN
-
-
-
-
-
-
-
-
8.000
KENDARAAN TDK BERMOTOR 4
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-
5
SEPEDA MOTOR
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-
MOBIL PENUMPANG PRIBADI 6
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PICK UP PENUMPANG UMUM 7 8
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-
9
BUS / TRUCK
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-
10
TRUCK GANDENG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KETERANGAN
2
1
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d UULAJ Yo Psl 73 (1)d PP 43/1993
61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl 80 PP 43/1993
61 (1) Yo Psl 23 (1) d 18 UULAJ Yo Psl 124 (1) a PP 44/1993
17
61 (1) Yo Psl 23 (1) 16 UULAJ Yo Psl 74 (2) c PP 43/1993
61 (1) Yo Psl 23 (1) d 15 UULAJ Yo Psl 74 (2) c PP 43/1993
61 (1) Yo Psl 23 (1) d 14 UULAJ Yo Psl 74 (2) b PP 43/1993
61 (1) Yo Psl 23 (1) d 13 UULAJ Yo Psl 74 (1) e PP 43/1993
12
15.000
-
-
-
-
-
-
-
61 (1) Yo. Psl 23 (1)d Mengemudikan kendaran bermotor Yo. Psl 22 (1)d Yo. Psl di jalan melanggar pengguna isyarat dengan bunyi sirine. 72 PP 43/1993
11
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalakan lampu utama dekat, lampu posisi depan dan belakang, lampu tanda nomor kendaraan. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan menyalakan lampu merah kecuali kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Psl 72 PP 43/1993 Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu penunjuk arah waktu akan membelok atau membalik arah. Pengemudi bus sekolah melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu tanda berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu peringatan berwarana kuning bagi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu sebagaimana yang dimaksud Psl 64 PP 44/1993. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan batas maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan kendaraan bermotor di tarik oleh lebih dari satu kendaraan
-
KENDARAAN TDK BERMOTOR 4
Mengemudikan kendaraan 61 (1) Yo. Psl 23 (1)d bermotor dijalan melanggar isyarat Yo. Psl 22 (1)d Yo. Psl bunyi yang mengeluarkan suara 72 PP 43/1993 tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.
3
JENIS PELANGGARAN
10
RINGAN
KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR
NO.
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5
SEPEDA MOTOR
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
MOBIL PENUMPANG PRIBADI 6
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PICK UP PENUMPANG UMUM 7 8
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
9
BUS / TRUCK
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10
TRUCK GANDENG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KETERANGAN
2
1
3
JENIS PELANGGARAN
-
-
-
-
Mengemudikan kendaraan bermotor di 60 (2) Psl 23 (1) b UULAJ jalan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk disamping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Menggunakan jalur dilular fungsi sebagai jalan atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa ijin.
61 (2) YoPsl 23 (1) c UULAJ
61 (3) PSL 23 ()2 UULAJ
62 Yo Psl 25 (1) UULAJ
21
22
23
24
-
-
57 (2) Yo Psl 14 (2) UULAJ Mengemudikan kendaraan bermotor Yo Psl 197 (1) dan PP tidak dapat menunjukkan STNK atau 43/1993 STCK beserta BTCK.
Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan TNKB/TNCK yang sesuai dengan ketentuan.
26
27
57 (2) Yo Psl (2) UULAJ
56 (1) Psl 13 (3) UULAJ -
25
Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil, bus, mobil barang, kendaran umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan. Ransus akan diatur lebih lanjut.
Sedang
-
20
15.000
4
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5
KENDARAAN TDK SEPEDA MOTOR BERMOTOR
Kewajiban menggunakna helm bagi 61 (2) Yo Psl 23 Huruf e pengemudi atau penumpang sepeda UULAJ Yo PSL 69 dan 70 motor maupun kendaraan bermotor roda PP 43/1993 empat atau lebih tanpa dilengkapi rumahrumah.
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan 61 (1) Yo Psl 23 (1) d alat penarik yang kaku apabila kendaraan 19 UULAJ Yo Psl 124 (1) b PP bermotor yang di tarik memiliki jumlah 44/1993 berat yang diperbolehkan lebih dari 4.000 Kg
RINGAN
KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR
NO.
25.000
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
MOBIL PENUMPANG PRIBADI 6
25.000
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
25.000
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PICK UP PENUMPANG UMUM 7 8
30.000
30.000
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
9
BUS / TRUCK
30.000
30.000
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10
TRUCK GANDENG
-
-
-
Berlaku setelah ada ketentuan lebih lanjut.
Berlaku setelah ada ketentuan lebih lanjut.
-
-
-
-
KETERANGAN
2
1
-
-
-
-
-
Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan 31 54 Yo Psl 12 (1) UULAJ persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung.
Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kelas 32 54 Yo Psl 12 (1) UULAJ jalan. Dilaksanakan setelah ada Kep.Men dan dipasang rambu baru.
Melakukan usaha angkutan wisata 66 Yo Psl 38 Yo Psl 41 atau melakukan usaha angkutan (21) UU No. 14 TH. orang dan atau barang dilakukan 1992 tanpa ijin.
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan dengan wajar
Tidak mengsuransikan kendaraan bermotor sebagai kendaraan umum.
33
34
35 64 Yo Psl 32 (1) UULAJ
60 Yo Psl 23 (1) a UULAJ
-
30
Mengemudikan kendaraan bermotor untuk menganggkut 54 Yo Psl 12 (1) Yo Psl oarang atau barang tidak sesuai 34 UULAJ dengan peruntukannya (kecuali yang dimaksud ayat (1) Psl 3 PP 43/1993).
Berat
59 (1) Yo Psl 18 (1) UULAJ
-
28
Mengemudikan kendaraan 67 Yo Psl 50 (2) UULAJ bermotor di jalan yang tidak 29 No. 14 Th. 1992 Yo Psl memenuhi persyaratan ambang 13 PP 43/1993 batas emisi gas buang dan atau tingkat kebisingan.
KENDARAAN TDK BERMOTOR 4
-
3
JENIS PELANGGARAN
Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM sesuai dengan ketentuan.
RINGAN
KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR
NO.
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
20.000
20.000
5
SEPEDA MOTOR
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
MOBIL PENUMPANG PRIBADI 6
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
25.000
25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
25.000
25.000
JENIS KENDARAAN PELANGGAR MOBIL PICK UP PENUMPANG UMUM 7 8
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
9
BUS / TRUCK
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
10
TRUCK GANDENG
-
-
-
-
-
-
-
-
KETERANGAN
