BAB III PENGATURAN PEMBINAAN DAN KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL INDONESIA. A. Pengaturan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil

BAB III PENGATURAN PEMBINAAN DAN KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL INDONESIA

A.

Pengaturan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

1.

Pengaturan Pembinaan Menurut Undang-Undang No. 18

Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.

Keberadaan pegawai negeri telah mendapat perhatian serius dari pemerintahan era Soekarno.

24

Setelah mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dalam rapat pleno terbuka ke-31 pada hari Senin tanggal 2 Juli 1961 serta melalui Ketetapan MPR Nomor II/ MPRS/ 1961, Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian resmi diundangkan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan yang kuat dalam rangka menyusun aparatur negara yang pada saat itu merupakan alat revolusi nasional. Di samping itu Undang-Undang tersebut juga menjamin kedudukan hukum pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara. Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kepegawaian terdiri dari 25 Pasal yang mengatur tentang

ketentuan

umum,

penerimaan

pegawai,

pengangkatan

pegawai, pemberhentian, kewajiban pegawai, hak-hak pegawai,

24

Ibid, hal. 4-5.

Universitas Sumatera Utara

pengangkatan

pegawai,

pemberhentian

hukuman

jabatan,

penyelenggaraan uraian kepegawaian, peralihan dan penutup. Ketentuan yang menyiratkan tentang pembinaan pegawai negeri dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa untuk mempertinggi mutu kepegawaian kepada pegawai negeri selama bertugas dalam jabatan dapat diberikan pendidikan tambahan atau lanjutan, mengenai lama, isi dan cara pendidikan beserta penghargaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut penjelasan pasal ini, pendidikan tambahan dan lanjutan diberikan kepada pegawai negeri dalam rangka memelihara mutu dan daya guna kepegawaian atau agar pegawai negeri mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya. Kertentuan lain terkait dengan pembinaan pegawai negeri adalah Pasal 31 tentang pembentukan badan atau lembaga yang akan menjalankan dan mengkoordinasikan pendidikan dan latihan-latihan pegawai negeri dengan tugas antara lain menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri dan/ atau calon pegawai,

sehingga

menjadi

tenaga

administrasi

negara

yang

mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya.

2.

Pengaturan Pembinaan Menurut Undang-Undang No. 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ini disusun dan diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18


Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Alasan penggantian Undang-Undang tersebut a.

25

adalah :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 didasari oleh manipol

yang ditetapkan dengan ketetapan MPRS Nomor I/ MPRS/ 1960 yang sudah tidak berlaku lagi. b.

Tidak ada keterangan tentang sistem pembinaan pegawai

negeri sipil, apakah sistem karier atau sistem yang lain. c.

Tidak memungkinkan adanya pengaturan secara menyeluruh

terhadap semua pegawai negeri sipil, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil pusat. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentanng

Pokok-Pokok

Kepegawaian

resmi

disyahkan

dan

diundangkan pada tanggal 6 Nopember 1974. Undang-Undang Kepegawaian

produk

pemerintahan

era

Suharto

ini

sekaligus

mencabut 4 (empat) undang-undang lain yang mengatur kepegawaian, yaitu : a.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263). b.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan

Undang-Undang Pemberhentian

Darurat

tentang

Pegawai-Pegawai

Hak

Pengangkatan

Republik

Indonesia

dan Serikat

(Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78). 25

C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian, Republik Indonesia, Pranadya Paramita, (Jakarta : 1979), hal. 14-15.


c.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 78) tentang “Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia”, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nnomor 100). d.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259). Batang tubuh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdiri dari 41 Pasal yang mengatur tentang pengertian, ketentuan umum, kedudukan pegawai negeri, kewajiban pegawai negeri, tujuan pembinaan pegawai negeri, hak pegawai negeri, pejabat negara, pembinaan pegawai negeri, tujuan pembinaan pegawai negeri, kebijaksanaan pembinaan, formasi dan pengadaan, kepangkatan, jabatan, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan jabatan, pemberhentian jabatan, sumpah, kode etik, peraturan

disiplin,

pendidikan

dan

latihan,

kesejahteraan,

penghargaan, penyelengaraan pembinaan kepegawaian, peradilan kepegawaian, ketentuan pengaturan pembinaan anggota ABRI dengan undang-undang lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pembinaan pegawai negeri menurut undang-undang inidiatur pada Bab Ketiga tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Bab ini


terdiri dari 11 bagian, dimulai dari Pasal 12 s-d Pasal 35. Masingmasing bagian mengatur hal-hal yang terkait dengan : a.

Bagian Pertama yang terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12

memuat tentang tujuan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan sistem pembinaan pegawai negeri sipil. Menurut pasal ini tujuan pembinaan pegawai

negeri

sipil

diarahkan

dalam

rangka

menjamin

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sistem pembinaan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pengertian antara sistem karier dan sistem prestasi kerja diuraikan dalam penjelasan umum dari undang-undang ini. Yang disebut dengan sistem karier adalah “Suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya juga menentukan”. Sementara itu sistem prestasi kerja adalah “Suatu sistem

kepegawaian,

dimana

pengangkatan

seseorang

untuk

menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata”. Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 12, diuraikan mengenai sistem karier yang digunakan yaitu sistem pembinaan karier tertutup artinya pangkat dan jabatan yang ada dalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam


organisasi itu. Namun demikian untuk jabatan tertentu apabila diperlukan

untuk

kepentingan

negara,

dimungkinkan

adanya

penerapan sistem pembinaan karier terbuka yaitu bahwa pangkat dan jabatan dalam sesuatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi itu tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai dengan syarat yang bersangkutan mempunyai kecakapan yang diperlukan. Dengan demikian akan ada dua kemungkinan, yaitu : 1).

Adanya

perpindahan

pegawai

negeri

dari

Departemen/

Lembaga yang satu ke Departemen/ Lembaga yang lain atau dari propinsi yang satu ke propinsi yang lain, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manageriall. 2).

Adanya pengangkatan tenaga ahli dari luar pegawai negeri

untuk menduduki suatu jabatan negeri disertai pemberian pangkat pegawai negeri. Kewenangan pengangkatan tenaga ahli ini ada pada Presiden dan dilakukan dengan sangat selektif. Dari uraian diatas, diketahui bahwa undang-undang ini telah secara tegas menetapkan tujuan pembinaan pegawai negeri sipil serta sistem pembinaan yang digunakan. Tentang Kebijaksanaan Pembinaan diatur pada Bagian Kedua (Pasal 13 dan Pasal 14). Pasal 13 menentukan bahwa kebijaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden. Pasal 14 memuat ketentuan mengenai perlunya pemupukan dan pengembangan jiwa korps yang bulat di kalangan pegawai negeri sipil

dalam

rangka

meningkatkan

pembinaan,

keutuhan

dan

kekompakkan serta usaha untuk menjamin kesetiaan dan ketaatan


penuh seluruh pegawai negeri sipil terhadap Pancasila, undangUndang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Pada bagian ketiga, keempat dan kelima dimuat pengaturan mengenai

:

formasi

dan

pegadaan,

kepangkatan,

jabatan,

pengangkatan dalam jabatan, pemindahan jabatan, pemberhentian jabatan, sumpah, kode etik dan peraturan disiplin. Sementara itu pada bagian selanjutnya yang secara eksplisit mengatur hal-hal terkait pembinaan pegawai negeri sipil yakni bagian keenam sampai

bagian

kesebelas.

Bagian

keenam

mengatur

pendidikan dan latihan, bagian ketujuh tentang kesejahteraan, penghargaan, penyelenggaraan pembinaan kepegawaiaan, peradilan kepegawaian, lain-lain, ketentuan pengaturan pembinaan anggota TNI dengan Undang-Undang lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan demikian pembinaan pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian meliputi kegiatan-kegiatan antara lain : formasi dan pengadaan, kepangkatan, jabatan, pengangkatan dalam jabatan, pemindahan jabatan, pemberhentian jabatan, sumpah, kode etik dan peraturan disiplin.


3.

Pengaturan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahuun 1999 resmi disyahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Batang tubuh yang terdiri dari 22 pasal perubahan dan 2 (dua) pasal baru, disamping itu terdapat pasal yang menghapus atau tidak memberlakukan lagi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Bab III tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian melalui Undang-Undang ini diubah menjadi Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada ayat (2) dimuat mengenai pembinaan pegawai negeri sipil yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. Lingkup kegiatan manajemen pegawai negeri sipil diatur pada Pasal 13 ayat (1) meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.


Menurut

Undang-Undang

ini,

pemangku

kebijaksanaan

manajemen pegawai negeri sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat (2). Dalam pelaksanaannya Presiden dibantu oleh Komisi Kepegawaian Negara yang

ditetapkan

memberikan

dengan

pertimbangan

Keputusan tertentu

Presiden kepada

dengan Presiden

tugas dalam

merumuskan kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil, demikian ketentuan Pasal 13 ayat (3).

B.

Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Kata “Jabatan” atau “Job” dalam pengertian umum adalah sekelompok

posisi yang sama dalam organisasi/ pemerintahan.

26

Dalam kerangka

pengertian sederhana ini dapat diketahui bahwa job ada dalam setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dalam tulisan ini yang dimaksud organisasi adalah organisasi pemerintahan, demikian pula dengan yang dimaksud jabatan adalah jabatan pemerintahan yaitu

jabatan

pegawai

negeri

sipil

yang

bekerja

pada

organisasi

pemerintahan. Otis dan Leukart sebagaimana dikutip oleh Moekijat mendefinisikan job dengan “A Group of Positions Involving Substantially The Same Duties, Skill, Knowladges and Responsibilities”, atau sekelompok posisi yang mengandung banyak persamaan dalam tugas-tugas, kecakapan-kecakapan, pengetahuan-pengetahuan dan tanggungjawab-tanggungjawab. 27

26 27

Moekijat, Op.cit, hal, 13. Ibid, hal. 13.


Dalam lingkungan pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi negara. Pengertian jabatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 secara prinsipil sama, yang membedakan adalah penghapusan kata-kata “rangka susunan”, “satuan”, serta penambahan kata “negara”, dibelakang kata “organisasi”. Selengkapnya bunyi pengertian dari “jabatan”, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.

1.

Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian menyebutkan adanya keharusan klasifikasi jabatan namun tidak secara tegas menguraikan jabatan-jabatan yang dimaksud. Pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan jabatan atau klasifikasi jabatan , antara lain Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 ayat (2). Selain yang tersebut dalam pasal, terdapat juga pada bagian penjelasan yaitu penjelasan Pasal 3. Bunyi selengkapnya masing-masing pasal dan penjelasan pasal tersebut adalah:


a.

Pasal 1 ayat (1) : “Pegawai Negeri adalah mereka yang telah

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu Jabatan Negeri

oleh pejabat negara atau badan negara yang

berwenang”. b.

Pasal 1 ayat (2) : “Syarat-syarat pegawai negeri termaksud

dalam ayat 1 diatas meliputi segi kepribadian, kesetiaan, kesehatan badan, kecerdasan, kemampuan, ketangkasan dan syarat-syarat lain yang khusus diperlakukan bagi sesuatu Jabatan Negeri yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah”. c.

Pasal 2 ayat (2) : “Agar supaya organisasi aparatur negara dan

pelaksanaan tugas pegawai lancar jalannya, maka dengan Peraturan Pemerintah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan perincian mengenai susunan kepegawaian (formasi) termasuk tata susunan kepangkatan dan tangga jabatan , susunan organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsional, yang semuanya didasarkan atas tugas dan lapangan kerja badan pemerintahan yang bersangkutan dengan memperhatikan perkembangan pekerjaan”. d.

Pasal 6 ayat (1) : “Pengangkatan seseorang sebagai pegawai

negeri dan penempatannya dalam jabatan diatur dengan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah”. e.

Pasal 8 ayat (2) : “Untuk memangku jabatan-jabatan khusus

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, seorang pegawai

negeri

harus

mengangkat

sumpah

jabatan

yang

bersangkutan”.


f.

Penjelasan Pasal 3 adalah : “Pasal ini menetapkan keharusan

adanya penggolongan jabatan (klasifikasi jabatan), karena macam jabatan menentukan cara pengisian lowongan”.

2.

Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

a.

Pasal 1 huruf c : “Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang

Eksekutif

yang

ditetapkan

undangan

termasuk

berdasarkan

didalamnya

jabatan

peraturan

perundang-

dalam kesekretariatan

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan”. b.

Pasal 17 ayat (1) : “Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam

pangkat dan jabatan tertentu”. c.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) : “ Yang dimaksud dengan pangkat

adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengujian, Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka susuna suatu satuan organisasi. Pengertian Jabatan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu stukturil dan sudut fungsionil. Jabatan dari sudut strukturil adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi dan lain-lain. Jabatan dari sudut fungsionil adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter ahli penyakit jantung, Juru Ukur dan lain-lain yang serupa degan itu. Pegawai negeri sipil diangkat dalam suatu pangkat dan suatu jabatan tertentu sesuai


dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerjanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3.

Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

a.

Pasal 1 angka 5 : Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang

eksekutif

yang

ditetapkan

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan, termasuk didalamnya jabatan didalam kesekretariatan lembaga tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan. b.

Pasal 1 angka 6 : Jabatan karier adalah jabatan struktural dan

fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. c.

Pasal 1 angka 7 : Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang

menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah. d.

Pasal 17 ayat (1) : Pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan

dan pangkat tertentu. e.

Penjelasan Umum angka 8 (delapan) : Selain itu undang-

undang ini menegaskan bahwa untuk manajemen dan pembinaan karier pegawai negeri sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh pegawai negeri sipil dan/ atau pegawai negeri yang telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil. f.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) : Jabatan adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang


pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier . Jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai negeri yang telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

C.

Pembinaan

Karier

Pegawai

Negeri

Sipil

Melalui

Jabatan

Fungsional. Sebagai

upaya

peningkatan

pembinaan

pegawai

negeri

sipil,

pemerintah menerapkan kebijakan pengembangan karier pegawai negeri sipil melalaui pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilandasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994, dengan pertimbangan untuk meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil dan menjamin kualitas kepemimpinan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural. Disamping melalui jalur jabatan struktural, pemerintah


menetapkan

pula kebijakan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam

jabatan fungsional. Jabatan

fungsional

mulai

dirintis

pada

tahun

1974,

namun

pengembangan jabatan fungsional terhambat oleh tidak tersedianya acuan pengembangan yang jelas. Sejak tahun 1974 hingga tahun 1984 tidak terdapat jabatan fungsional baru kecuali jabatan fungsional dosen dan peneliti.

28

Tidak tersedianya acuan pengembangan yang jelas mengakibatkan kekaburan dalam metoda dan teknik pengembangannya sehingga tidak banyak organisasi pemerintahan yang tertarik untuk mengembangkan jabatan fungsional.29

Namun

demikian

dengan

meningkatnya

kompleksitas

pembangunan yang mempersyaratkan tersedianya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli, gerakan pengembangan jabatan fungsional mulai dilakukan. Tenaga-tenaga ahli dan terampil di bidang teknis memerlukan wadah pengembangan yang sesuai tugas pekerjaan dan tanggungjawab yang bersifat mandiri, dimana hasil kerja dinilai sesuai dengan apa yang dikerjakan. Wadah pengembangan yang sesuai adalah jabatan fungsional. Melalui jabatan fungsional, para pegawai dapat mengembangkan karier pekerjaannya yang mempunyai sifat kemandirian. Sifat pekerjaan yang mandiri serta penghargaan melalui angka kredit merupakan sebagian ciri dari jabatan fungsional. Kebijakan Pendayagunaan

jabatan Aparatur

fungsional Negara

PNS ditindaklanjuti

oleh

Menteri

(MENPAN)

era

Kabinet

pada

Pembangunan V yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 13 Tahun 1989

28 29

Burhanuddin A. Tayibnapis, Op Cit, hal. 176. Ibid, hal. 177.


tentang PELITA V, MENPAN menetapkan 8 (delapan) pemacu program PAN (Pendayagunaan

Aparatur

pengawasan melekat

Negara)

yang

terdiri

dari

:

Pelaksanaan

(WASKAT), penerapan analisis jabatan (ANJAB),

penyusunan jabatan fungsuonal (JABFUNG), peningkatan kepemimpinan aparatur (MUTPIM), penyederhanaan prosedur kepegawaian (PROSPEG), penyederhanaan tata laksana pelayanan umum (YANUM), perancangan sisitem informasi administrasi pemerintahan (SIAP) dan penitikberatan otonomi daerah tingkat II (OTODAT). Pada tahun 1994, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Peraturan ini lebih spesifik mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional. Selanjutnya pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 87 Tahun 1999 (Keppres Nomor 87 Tahun 1999), menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Keppres ini merupakan rambu-rambu acuan atau pedoman dalam menetapkan jabatan fungsional sekaligus mengklasifikasikan jenis-jenis jabatan fungsional ke dalam rumpun-rumpun.


D.

Pengaturan Jabatan Fungsional Menurut Undang-Undang.

1.

Pengaturan Jabatan Fungsional Menurut Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1961.

Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai klasifikasi jabatan Pegawai Negeri, namun di dalam beberapa pasalnya terdapat perintah tindak lanjut dengan Peraturan Pemerintah berkenaan dengan klasifikasi jabatan yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasannya. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ agar supaya organisasi aparatur Negara dan pelaksanaan tugas pegawai lancar jalannya, maka dengan Peraturan Pemerintah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan

perincian

mengenai

susunan

kepegawaian

(formasi) termasuk tata susunan kepangkatan dan tangga jabatan, susunan organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsionil , yang semuanya

didasrkan

pemerintahan

yang

atas

tugas

dan

bersangkutan

lapangan dengan

kerja

badan

memperhatikan

perkembangan pekerjaan”. Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa cara pengisian lowongan jabatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.....”, dalam penjelasannya dinyatakan “.....keharusan adanya penggolongan jabatan (klasifikasi jabatan),

karena

macam

jabatan

menentukan

cara

pengisian

lowongan”. Dari ketentuan pada pasal-pasal tersebut berarti UndangUndang ini akan mengatur klasifikasi jabatan dalam susunan


organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsionil melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan laporan penelitian Badan Kepegawaian Negara tahun 2000, diketahui bahwa dalam masa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968, jabatan yang terdapat pada organisasi pemerintah dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu : 1.

Jabatan Struktural, jabatan yang jelas tercantum dalam

struktur organisasi, seperti Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan seterusnya. 2.

Jabatan

Non

Struktural,

jabatan

yang

tidak

jelas

tercantum dalam struktur organisasi tetapi jabatan itu harus ada untuk memungkinkan berjalannya organisasi, seperti Juru Gambar, Juru Ukur, Ahli mata, pengetik dan lain-lain yang tidak terdapat dalam struktur organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada rentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 telah terdapat pengklasifikasian jabatan dalam organisasi pemerintahan menjadi 2 (dua) kelompok. Mencermati pengertian dan jabatan–jabatan yang tergolong ke dalam jabatan non struktural, maka dapat dikatakan bahwa jabatan non struktural yang dimaksud adalah jabatan fungsional sebagaimana dikenal pada saat sekarang. Dengan demikian, pemilihan jabatan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu struktural dan non struktural (fungsionil) sudah terjadi sejak masa Undan-Undang


Nomor 18 Tahun 1961. Namun demikian, tujuan penggolongan/ klasifikasi lebih kepada kepentingan untuk menentukan besaran gaji, belum kepada arah kebijakan pembinaan. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun1967 yang menyebutkan bahwa disamping sebagai upaya perbaikan kinerja aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara, pengaturan gaji pegawai negeri didasarkan atas luasnya tugas pekerjaan, berat tanggung jawab, martabat jabatan serta syarat pengangkatan dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan. Oleh karena itu kemudian dilakukan penentuan-penentuan nama-nama jabatan untuk berbagai jabatan dalam lingkungan organisasi pemerintah.

2.

Pengaturan Tentang Jabatan Fungsional Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Mencermati pasal per pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tidak ada penyebutan secara tegas istilah “Jabatan Fungsional”. Namun demikian terdapat 1 (satu) pasal yang terkait dengan jabatan fungsional. Pada Bab III mengenai Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dalam bagian keempat tentang kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, khususnya dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipill diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Jabatan tertentu sebagaimana

dimaksud

dalam pasal

tersebut

adalah

Jabatan

Struktural dan Jabatan Fungsional. Keterangan tersebut tercantum sebagaimana pada bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1), yang


menyatakan bahwa jabatan merupakan kedudukan yang manifestasi dari tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang (Pegawai Negeri Sipil) dalam suatu satuan organisasi. Selanjutnya diuraikan juga mengenai pengertian jabatan ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu struktural dan sudut fungsional. Jabatan dari sudut struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, Seperti sekretaris, Direktur, Kepala Bagian dan lain-lain. Jabatan dari sudut fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fugsinya dalam suatu organisasi , seperti Peneliti, Dokter ahli penyakit jantung dan lain-lain yang serupa dengan itu. Pegawai negeri sipil diangkat dalam suatu pangkat dan suatu

jabatan tertentu sesuai

dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerjanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan jabatan fungsional dalam suatu organisasi adalah karena fungsinya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka orang atau pegawai negeri yang menduduki jabatan itu harus memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu. Dengan demikian tidak setiap orang dapat

menjadi

pejabat

fungsional

kecuali

yang

bersangkutan

memenuhi kriteria sebagamana telah ditetapkan. Meskipun tidak dimuat secara tegas dalam pasal, tetapi eksistensi jabatan fungsional dalam Undang-Undang ini sedikit lebih jelas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 karena dalam penjelasan pasalnya telah memposisikan jabatan


fungsional sebagai salah satu yang dapat diduduki oleh setiap Pegawai Negeri yang memenuhi syarat.

3.

Pengaturan Tentang Jabatan Fungsional Menurut Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

1999

merupakan

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-Undang ini Jabatan Fungsional dimuat dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 angka 6, sebagai berikut : “Jabatan Karier adalah Jabatan Struktural dan Fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”. Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Jabatan merupakan kedudukan menunjukkan tugas, tanggungjawab,wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah disebut dengan Jabatan Karier artinya jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural merupakan jabatan secara tegas ada dalam struktur organisasi, sementara jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak


secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, namun karena fungsinya maka diperlukan oleh organisasi. Dari ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut di atas , dapat dikatakan bahwa jabatan fungsional meliputi unsur-unsur sebagai berikut : a.

Jabatan yang tidak tegas disebutkan dalam struktur

organisasi. b.

Merupakan jabatan karier.

c.

Untuk dapat mendudukinya memerlukan syarat-syarat

tertentu. d.

Ada karena fungsi organisasi.

Selain menyangkut batasan pengertian dan kedudukan jabatan fungsional, Undang-undang ini tidak mengatur hal lain terkait dengan jabatan fungsional baik dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 hanya terbatas dalam pengertiiannya terkait dengan klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu, uraian pengertian jabatan fungsional ditempatkan pada bagian penjelasan. Namun demikian, terdapat perbedaan diantara kedua undangundang tersebut. Perbedaan yang dimaksud menyangkut kedudukan jabatan fungsional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan jabatan fungsional sebagai salah satu jenis “jabatan” yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa jabatan fungsional merupakan “Jabatan Karier” Pegawai Negeri Sipil.


Perbedaan penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa ada suatu peningkatan dalam memaknai jabatan bagi pegawai negeri. Makna yang terkandung dalam “Jabatan” sifatnya tunggal yaitu jabatan itu sendiri, sementara dalam istilah “Jabatan Karier” terkandung makna yang menyangkut tidak hanya “Jabatan” saja tetapi ada unsur bahwa melalui jabatan itu seseorang (pegawai) dapat berkembang atau maju kepada kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, jabatan fungsional sebagai jabatan karier merupakan jabatan yang ditawarkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bisa berkembang atau maju dalam lingkungan pekerjaannya dalam kapasitas sebagai aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pemerintah terlihat lebih serius memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan karier Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian jika menyisir substansi pasal per pasal dari kedua Undang-Undang tersebut, tidak terdapat satu pasal pun tang memuat perintah pengaturan lebih lanjut (pendelegasian) berkenan dengan Jabatan

Fungsional

Pegawai

Negeri

Sipil

melalui

peraturan

perundang-undangan yang lain.


BAB IV PEMBINAAN KARIER PNS DI MARKAS PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT.

A.

Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Di Markas Pusat Polisi

Militer Angkatan Darat . 1.

Umum. a. tugas

Keberhasilan organisasi TNI dalam rangka pelaksanaan pokok

TNI

akan

dipengaruhi

oleh

kemampuan

pelaksanaan tugas setiap PNS TNI disamping setiap Prajurit TNI. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pembinaan personel dan pembinaan karier secara obyektif dan tepat, baik pengembangan maupun penempatannya sehigga diperoleh hasil yang optimal dari penggunaan setiap individu.

b.

Penggunaan PNS TNI merupakan salah satu fungsi

utama yang sangat penting dalam pembinaan PNS TNI karena merupakan periode yang cukup panjang. Dengan demikian didalam pendayagunaannya harus melalui perencanaan yang mendalam agar diperoleh pengembangan dan peningkatan kemampuan individu secara optimal selama pengabdiannya dalam organisasi TNI.

c.

Penggunaan PNS TNI dapat dicapai dengan baik apabila

didukung

oleh

norma-norma

yang

mengatur

tentang


penempatan dalam jabatan yang tepat, kesempatan mengikutii pendidikan dan kenaikan pangkat.

2.

Tujuan. Penggunaan PNS TNI bertujuan untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka pemanfaatan yang relatif lama dalam organisasi TNI dengan memberikan peluang untuk berprestasi bagi yang bersangkutan.

3.

Sumber PNS TNI dan Persyaratan.

a.

Sumber PNS TNI. 1).

Masyarakat umum terdiri atas lulusan : a).

Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang telah

diakreditasi.

2).

b).

Akademi Negeri/ Swasta yang telah diakreditasi.

c).

Sekolah Menengah Umum/ Kejuruan/ Setingkat.

d).

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Setingkat.

e).

Sekolah Dasar/ Setingkat.

Pelimpahan PNS dari Non Departemen Pertahanan ke

lingkungan TNI sesuai dengan kebutuhan.

b.

Persyaratan Penerimaan. 1).

Warga Negara Indonesia pria/ wanita beragama.

2).

Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-

tingginya 35 tahun pada saat pengangkatan sebagai PNS.


3).

Tidak

pernah

dihukum

penjara

atau

kurungan

berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatannya. 4).

Tidak

perrnah

diberhentikan

tidak

dengan

hormat

sebagai ai suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta. 5).

Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau

Calon Pegawai Negeri. 6).

Mempunyai

pendidikan,

kecakapan,

keahlian

dan

keterampilan yang diperlukan oleh organisasi TNI. 7).

Berkelakuan

baik

yang

dibuktikan

dengan

surat

dengan

surat

keterangan dari Kepolisian setempat. 8).

Berbadan

sehat

yang

dibuktikan

keterangan dokter dan mempunyai tinggi badan sekurangkurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. 9).

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Reupblik

Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 10).

Terdaftar di Depnaker/ Kanwil Depnaker setempat.

11).

Bersedia memberikan baktinya sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun terhitung dari saat pengangkatan menjadi PNS. 12).

Pada waktu melamar bagi wanita tidak dalam keadaan

hamil. 13).

Bersedia mengembalikan segala biaya yang telah

dikeluarkan

oleh

negara

apabila

yang

bersangkutan

mengundurkan diri sebagai CPNS.


4.

Alokasi Pengadaan PNS TNI. a.

Alokasi pengadaan PNS TNI ditentukan oleh Menteri

yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. b.

Alokasi pengadaan PNS TNI untuk Mabes TNI/ Angkatan

didasarkan pada urgensi dan skala prioritas.

5.

Tata Cara Penerimaan. a.

Pengumuman Penerimaan. 1)

Diumumkan seluas-luasnya melalui media massa

yang tersedia dan yang mungkin digunakan. 2).

Pengumuman harus dicantumkan antara lain : a).

Formasi serta keahlian yang dibutuhkan.

b).

Peryaratan

yang

harus

dipenuhi

oleh

pelamar.

b.

c).

Alamat tempat lamaran diajukan.

d).

Batas waktu pengajauan surat lamaran.

e).

Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pendaftaran Calon. 1).

Pendaftaran

bagi

pelamar

PNS

Mabes

TNI

diajukan kepada Aspers Kasum TNI melalui Kantor Pos. 2).

Pendaftaran bagi pelamaran PNS Angkatan lebih

lanjut diatur oleh Kas Angkatan. c.

Penyaringan. 1).

Tes Penampilan/ pemeriksaan postur dan sikap

pelamar.


2).

Pemeriksaann kelengkapan administrasi oleh Tim

Administrasi.

Pelamar

yang

memenuhi

persyaratan

sebelum mengikuti seleksi/ pemeriksaan selanjutnya, diadakan

pemeriksaan

terhadap

bahan-bahan

kelengkapan administrasi yang meliputi : a).

Akte kelahiran.

b).

Ijazah Pendidikan Umum.

c).

Surat

Keterangan

Catatan

Kepolisian

(SKCK) dari Kepolisian setempat. d).

Surat keterangan dokter yang menyatakan

berbadan sehat dan tinggi badan sekurangkurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. e).

Surat pernyataan orang tua/ wali yang

menyatakan

sanggup

mengembalikan

segala

biaya yang dikeluarkan, bagi pelamar/ calon yang mengundurkan diri sebagai CPNS/ PNS bukan karena dinas. f).

Kartu Tanda Pencari Kerja dari kanwil

Depnaker setempat. g).

Pas foto hitam putih/ berwarna terbaru

ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar. h). 3).

Surat-surat pendukung lainya.

Ujian Akademik.

Ujian

Akademik

untuk

memperoleh calon yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup pada bidang-bidang :


4).

a).

Pengetahuan Umum.

b).

Keahlian/ keterampilan.

c).

Pengetahuan Bahasa.

Pemeriksaan Kesehatan. a).

Pemeriksaan

kesehatan

badan

calon

dimaksudkan untuk : (1).

Mendapatkan masukan PNS TNI

yang sehat jasmani, cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai PNS TNI. (2).

Mencegah adanya atau menduga

adanya penyakit menular, cacat yang dapat mengganggu diri yang bersangkutan atau lingkungannya selama menjadi PNS TNI. b).

Ketentuan tata cara pemeriksaan diatur

pada petunjuk tersendiri. 5).

Tes Kesegaran Jasmani. a).

Pemeriksaa

kesegaran

jasmani

calon

dimaksudkan untuk mendapatkan masukan PNS TNI yang mempunyai kebugaran jasmani untuk mendukung tugas pokok dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS TNI. b).

Ketentuan tata cara pemeriksaan diatur

pada petunjuk tersendiri. 6).

Wawancara. Wawancara

untuk

memperoleh

calon

yang

memiliki sikap mental yang baik/ positif terhadap :


7).

a).

Ideologi negara, Pancasila dan Uud 1945.

b).

Negara.

c).

Tugas dan kewajiban PNS TNI.

Pemeriksaan Psikologi. Pemeriksaan Psikologi bagi CPNS TNI yang berijazah S-1 dan S-3 meliputi :

d.

a).

Inteligensi umum (Intelligence Quotion = IQ)

b).

Kepribadian (Emotional Quotion = EQ)

c).

Sikap Kerja.

Pengumuman

pemilihan.

hasil

pegujian

/

pemeriksaan

dan

Bagi calon yang lulus penyaringan, diadakan

penelitian dan peninjauan kembali yang meliputi : 1).

Hasil penyaringan/ pemeriksaan.

2).

Lahiriah dan jasmaniah secara umum.

3).

Kecakapan dan keterampilan yang diperlukan.

4).

Menetapkan atau memutuskan para calon yang

memenuhi persyaratan. 5).

Panitia mengumumkan para pelamar yang lulus/

terpilih serta menyusun dalam daftar urutan sesuai peringkat hasil penyaringan dan pemilihan untuk diproses lebih lanjut.

6.

Pengangkatan Calon PNS TNI. a.

Para pelamar yang lulus ujian penyaringan dinyatakan

dengan

peraturan,

diusulkan

kepada

Kepala

Badan


kepegawaiian Negara untuk mendapatkan nomor identitas pegawai berupa Nomor Induk Pegawai (NIP). b.

Penentuan golongan ruang, pengangkatan pertama

sebagai CPNS TNI dengan dasar pendidikan umum yang digunakan dalam penyaringan/ seleksi sesuai dengan alokasi, ditentukan sebagi berikut : 1).

Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat. 2).

Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat. 3).

Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat. 4).

Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II. 5).

Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya meiliki dan menggunakan ijazah Sarjan Muda, Akademi atau Diploma III.


6).

Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV. 7).

Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara. 8).

Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S-3).

7.

Jenis dan Bidang Jabatan PNS TNI. Jenis dan bidang jabatan dalam organisasi TNI yang dapat

diduduki oleh PNS TNI adalah : a.

Jenis Jabatan :

1).

Kepala.

2).

Pembantu Pimpinan.

3).

Pengawas.

4).

Perencana.

5).

Penasehat.

6).

Guru.

7).

Pelaksana.

8).

Peneliti.

b.

Bidang Jabatan PNS TNI meliputi : 1).

Bidang Administrasi, antara lain : a).

Personel.


2).

3).

4).

b).

Keuangan.

c).

Material.

d).

Umum.

Bidang Teknik, antara lain : a).

Mesin/otomotif.

b).

Listriik.

c).

Bangunan.

d).

Elektronik.

e).

Perkapalan.

f).

Senjata.

g).

Pesawat terbang.

Bidang Pelayanan Kesehatan, antara lain : a).

Medis.

b).

Para Medis.

c).

Pembantu Para Medis.

Bidang Khusus, antara lain : a).

Agama.

b).

Topografi.

c).

Sejarah.

d).

Hukum.

e).

Intelijen.

f).

Perpustakaan.

g).

Optik.

h).

Nuklir.

i).

Komputer.

j).

Pendidikan.


8.

k).

Sandi.

l).

Angkutan.

m).

Dactiloscopy.

n).

Psikologi.

o).

Kimia.

p).

Laboratorium.

q).

Kearsipan.

r).

Meteorologi dan Geofisika.

s).

Fotografi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan. a.

Pengangkatan. 1).

PNS TNI untuk diangkat dalam jabatan struktural

harus memenuhi syarat sebagai berikut : a).

Memiliki

kemampuan

manajerial,

kemampuan tekhnis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan. b).

Memiliki

integritas

yang

tinggi

dalam

melaksanakan tugas organisasi. c).

Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan

formal dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang dipersyaratkan untuk

golongan

jabatan

strukturalyang

akan

diduduki. d). tingkat

Memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu di

bawah

pangkat

terendah

yang


ditentukan

untuk

golongan

jabatan

yang

bersangkutan. e).

Masih

dapat

dikembangkan

kemampuannya. f).

Sehat jasmani dan rohani.

g).

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP-3) rata-rata bernilai baik. h).

Memiliki

kompetensi

jabatan

yang

diperlukan. 2).

PNS TNI yang menduduki jabatan struktural tidak

dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. b.

Pemberhentian. PNS TNI diberhentikan dari jabatan karena : 1).

Telah mencapai batas usia pensiun dalam jabatan

yang diduduki. 2).

Dipindahkan atau diangkat dalam jabatan lain

termasuk diangkat menjadi pejabat negara. 3).

Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari

jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4).

Menjalankan cuti di luar tanggungan negara

kecuali cuti di luar tanggungan negara karena bersalin. 5).

Dijatuhi

berdasarkan

hukuman keputusan

penjara

atau

pengadilan

kurungan

yang

telah


mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 6).

Atas permintaan sendiri.

7).

Tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki

jabatan, antara lain :

9.

a).

Tidak cakap dala melaksanakan tugas.

b).

Tidak sehat jasmani dan rohani.

8).

Meninggal dunia.

9).

Mengikuti pendidikan lebih dari enam bulan.

10).

Melaksanakan beban tugas.

Kesetaraan Golongan dan Eselon Jabatan. Tabel (1) Kesetaraan Golongan dan Eselon Jabatan.

NO.

GOLONGAN JABATAN

ESELON JABATAN

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 I II III IV V VI VII VIII IX

3 IA IB II A II B III A III B IV A IV B VA

PERSYARATAN PANGKAT PNS (Terendah-Tertinggi) 4 IV/e-IV/e IV/d-IV/e IV/c-IVd IV/b-IV/c IV/a-IV/b III/d-IV/a III/c-III/d III/b-III/c III/a-III/b

(Sumber data : Peraturan Panglima TNI hal 42)

10.

Kepangkatan. a.

Pangkat.

Pangkat

adalah

kedudukan

yang

menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam


rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. b.

Nama dan Susunan Pangkat PNS sebagai berikut : Tabel (2) Nama dan Susunan Pangkat PNS

NO. 1

1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

NAMA PANGKAT

DIGAJI MENURUT GOLONGAN RUANG

2

Juru Muda Juru Muda Tingkat I Juru Juru Tingkat I Pengatur Muda Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Pengartur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama

3

4

I I I I II II II II III III III III IV IV IV IV IV

a b c d a b c d a b c d a b c d e

(Sumber data : Peraturan Panglima TNI hal 43 – 44)

c.

Pengangkatan.

Pengangkatan dalam pangkat pertama sebagai berikut : Tabel (3) Pangkat dan Kepangkatan NO.

1 1.

MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH/ AKTA/DIPLOMA 2 STTB/Ijazah Sekolah Dasar/Setingkat

PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PANGKA GOL. PANGKAT GOL. T RUAN TERTING RUAN PERTAM G GI G A 3 4 5 6 Juru Muda I/a Pengatur II/a Muda


2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9. 10.

11.

STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Setingkat Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama 4 Tahun Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun/ Sekolah Menengah Atas Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I Diploma II Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma III/ Sarjana Muda/ Akademi atau Bakoloreat. Sarjana, Diploma IV Dokter/ Apoteker/ S-2 atau Ijazah lain yang setara Doktor (S-3)

Juru

I/c

Pengatur

II/c

Juru

I/c

Pengatur Tk.I

II/d

Juru

I/c

Pengatur Tk.I

II/d

Pengatur Muda

II/a

Penata Muda Tk.I

III/b

Pengda Tk.I Pengda Tk.I

II/b

Penda Tk.I

III/b

II/b

Penata

III/c

Pengatur

II/c

Penata

III/c

Penata Muda Penata Muda Tk.I

III/a

Penata Tk.I

III/d

III/b

Pembina

IV/a

Penata

III/c

Pembina Tk.I

IV/b

(Sumber data : Peraturan Panglima TNI hal 44)

d.

Kenaikan Pangkat. Kenaikan

Pangkat

adalah

penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara dan dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. e.

Masa Kenaikan Pangkat. Kenaikan

Pangkat

PNS

ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun,


kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. f.

Jenis Kenaikan Pangkat.

1).

Kenaikan Pangkat Reguler. a).

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS

yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk PNS TNI yang : (1).

Melaksanakan

tugas

belajar

dan

sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. (2).

Dipekerjakan atau diperbantukan secara

penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan

pimpinan

yang

telah

ditetapkan

persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. b).

Kenaikan pangkat Reguler diberikan sepanjang

tidak melampaui pangkat atasan langsung. c).

Kenaikan

pangkat

Reguler

dapat

diberikan

setingkat lebih tinggi apabila : (1).

Sekurang-kurangnya telah empat tahun

dalam pangkat terakhir. (2).

Setiap

unsur

penilaian

prestasi

kerja

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. d).

Kenaikan pangkat Reguler PNS TNI diatur sebagai berikut :


Tabel (4) Kenaikan pangkat Reguler PNS TNI NO.

MEMILIKI SURAT

PENGANGKATAN DALAM PANGKAT

TANDA TAMAT

PANGKAT

BELAJAR/ IJAZAH/

PERTAMA

GOL.

PANGKAT

RUANG TERTINGGI

GOL. RUANG

AKTA/ DIPLOMA 1

1.

2

STTB/Ijazah Sekolah

3

4

5

6

Juru Muda

I/a

Pengatur

II/a

Dasar/ Setingkat 2.

STTB/Ijazah Sekolah

Muda Juru

I/c

Pengatur

II/c

Juru

I/c

Pengatur

II/d

Lanjutan Tingkat Pertama/ Setingkat 3.

Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat

Tk.I

Pertama 4.

Sekolah Lanjutan

Juru

I/c

Kejuruan Tingkat

Pengatur

II/d

Tk.I

Pertama 4 Tahun 5.

Sekolah Menengah

Pengatur

Umum Tingkat Atas/

Muda

II/a

Penata

III/b

Muda Tk.I

Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun/ Sekolah Menengah Atas Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I 6.

Diploma II

Pengda

II/b

Penda Tk.I

III/b

II/b

Penata

III/c

Tk.I 7.

Sekolah Guru

Pengda


Pendidikan Luar

Tk.I

Biasa 8.

Diploma III/ Sarjana

Pengatur

II/c

Penata

III/c

Penata

III/a

Penata Tk.I

III/d

III/c

Pembina

IV/b

Muda/ Akademi atau Bakoloreat 9.

Sarjana, Diploma IV

Muda 10.

Dokter/ Apoteker/ S-2

Penata

atau Ijazah lain yang

Tk.I

setara 11.

Doktor (S-3)

Penata

III/c

Pembina

IV/b

Tk.I (Sumber Data : Peraturan Panglima TNI hal 47)

e).

Kenaikan Pangkat Reguler PNS TNI diberikan

sampai dengan : (1).

Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi

yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar. (2).

Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang

memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. (3).

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi

yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama. (4).

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan


Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Ayas 4 Tahun, Ijazah Diploma I atau Diploma II. (5).

Penata,

golongan ruang III/c bagi yang

memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazahh Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat. (6).

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi

yang memiliki Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV. (7).

Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang

memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara. (8).

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b

bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S-3). f).

Kenaikan Pangkat Pilihan. (1).

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada

PNS TNI yang : (a).

Menduduki

jabatan

struktural/

fungsional tertentu. (b).

Menduduki jabatan tertentu yang

pengangkatannya

ditetapkan

dengan

Keputusan Presiden. (c).

Menunjukkan

prestasi

kerja

luar

biasa baiknya.


(d).

Menemukan

hal-hal

baru

yang

bermanfaat bagi negara. (e).

Diangkat menjadi Pejabat Negara.

(f).

Memperoleh

Surat

Tanda

Tamat

Belajar/Ijazah. (g).

Melaksanakan

tugas

belajar

dan

sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan jabatan fungsional tertentu. (h).

Telah selesai mengikuti dan lulus

tugas belajar. (i).

Dipekerjakan

atau

diperbantukan

secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan

persamaan

eselonnya

atau

jabatan fungsional tertentu. (2). yang

Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS TNI menduduki

tertentu

jabatan

atau

jabatan

struktural/fungsional tertentu

pengangkatannya ditetapkan dengan Presiden

diberiikan

yang

Peraturan

dalam batas jenjang yang

ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. (3).

PNS TNI menduduki jabatan struktural dan

pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :


(a).

Sekurang-kurangnya telah dua tahun

dalam pangkat terakhir. (b).

Telah memenuhi angka kredit yang

ditentukan. (c).

Setiap unsur penilaian prestasi kerja

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (4).

PNS

TNI

yang

menduduki

jabatan

fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila : (a).

Sekuarng-kurangnya telah dua tahun

dalam pangkat terakhir. (b).

Telah memenuhi angka kredit yang

ditentukan. (c).


sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (5).

PNS TNI yang menunjukkan prestasi kerja

luar biasa baiknya selama satu tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila : (a).

Sekurang-kurangnya

telah

satu

tahun dalam pangkat terakhir. (b).


bernilai

amat

baik

dalam

satu

tahun

terakhir.


(6).

PNS TNI yang menemukan hal-hal baru

yang

bermanfaat

bagi

negara,

dinaikkan

pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan

jenjang

pangkat

dengan

ketentuan

sebagai berikut : (a).

Diberikan

bersangkutan

pada

telah

satu

saat

yang

tahun

dalam

pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir rata-rata bernilai baik. (b).

Ketentuan mengenai penemuan baru

sebagaimana

dimaksud

di

atas

diatur

dengan Peraturan Presiden. (7).

PNS TNI yang diangkat menjadi Pejabat

Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila : (a).

Sekurang-kurangnya

telah

empat

tahun dalam pangkat terakhir. (b). dalam

Setiap unsur penilaian prestasi kerja satu

tahun

terakhir

sekurang-

kurangnya bernilai baik. (c).

PNS TNI yang diangkat menjadi

Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari

jabatan

organiknya,

kenaikan


pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organiknya.

(8).

PNS TNI memperoleh : (a).

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b dapat dinaikkan

pangkatnya

menjadi

Juru,

golongan ruang I/c. (b).


Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau

yang

setingkat

dan

berpangkat

serendah-rendahnya Juru, golongan ruang I/c dan sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya

menjadi

Pengatur

Muda,

golongan ruang II/a. (c).


Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau berpangkat

Pengatur

Muda,

golongan

ruang II/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. (d).

Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi

atau

Ijazah

Diploma

III

dan

masih


berpangkat

Pengatur

Muda

Tingkat

I,

golongan ruang II/b dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c. (e).

Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah

Diploma IV dan berpangkat serendahrendahnya Pengatur Muda Tk I, golongan ruang II/b dan sekurang-kurangnya telah naik pangkat sekali dan dua tahun dalam pangkat

terakhir

pangkatnya

dapat

menjadi

dinaikkan

Penata

Muda,

golongan ruang III/a. (f).


Diploma

IV

paling

rendah

telah

naik

pangkat satu kali dan Pengatur Muda Tk I, golongan

ruang

II/b

dan

sekurang-

kurangnya telah naik pangkat sekali dan dua tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan

pangkatnya

menjadi

Penata

Muda, golongan ruang III/a. (g).

Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan

Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan

ruang

III/a

dapat

dinaikkan

pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.


(h).

Ijazah

berpangkat golongan

Doktor

(S-3)

Penata ruang

pangkatnya

dan

Muda

III/b

menjadi

masih

Tingkat

I,

dapat

dinaikkan

Penata,

golongan

ruang III/c. (9).

Yang dimaksud memperoleh ijazah adalah

ijazah yang diperoleh PNS TNI baik sebelum maupun sesudah diangkat sebagai PNS. (10). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam sub pasal (8) diberikan apabila : (a).

Diangkat dalam jabatan/diberi tugas

yang

memerlukan

pengetahuan/keahlian

yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. (b).


sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. (c).

Memenuhi jumlah angka kredit yang

ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. (d).

Lulus ujian penyesuaian kenaikan

pangkat. (11). PNS TNI yang sedang melaksanakan tugas belajar

dan

sebelumnya

struktural/fungsional

menduduki

tertentu,

dapat

jabatan dinaikkan

pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :


(a).

Sekurang-kurangnya

telah

empat



sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (c).

Diberikan

dalam

batas

jenjang

pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya. (12). PNS TNI yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh: (a).

Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar

Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda,

golongan

ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat, golongan ruang II/b. (b).

Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi

atau

Ijazah

berpangkat

Diploma Pengatur

III

yang

Muda

masih

Tingkat

I,

golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c. (c).


Diploma

IV

dan

serendah-rendahnya

berpangkat Pengatur Muda Tk I, golongan


ruang II/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. (d).

Ijazah Dokter , Ijazah Apoteker dan

Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat Penata Muada, golongan ruang III/a, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. (e).

Ijazah

berpangkat

Doktor

(S-3)

Penata

Muda

dan

masih

Tingkat

I,

golongan ruang III/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata,golongan ruang III/c. (13). Kenaikan

pangkat

tersebut

diberikan

apabila : (a).

Sekurang-kurangnya

telah

satu



sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. (14). PNS diperbantukan

TNI

yang

diluar

dipekerjakan

instansi

induknya

atau dan

diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi sebanyak-banyaknya tiga kali kecuali bagi yang dipekerjakan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan Jawatan apabila :


(1).

Sekurang-kurangnya

telah

empat

tahun dalam pangkat terakhir. (2).


sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (15). PNS

TNI

yang

fungsional

tertentu

menduduki

yang

jabatan

dipekerjakan

atau

diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

g).

Kenaikan Pangkat Anumerta. (1).

PNS TNI yang dinyatakan tewas, diberikan

kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. (2).

Kenaikan pangkat anumerta berlaku mulai

tanggal PNS TNI yang bersangkutan tewas. (3).

Calon PNS TNI yang tewas , diankat

menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas. (4).

Keputusan

kenaikan

pangkat

anumerta

diberikan sebelum PNS TNI yang tewas tersebut dimakamkan. (5).

Apabila

Pembina

tempat

Kepegawaian

memungkinkan

kedudukan jauh

pemberian

Pejabat

sehingga

kenaikan

tidak

pangkat

anumerta tepat pada waktunya, maka Kasatker


PNS

yang

bersangkutan

dapat

menetapkan

keputusan sementara. (6).

Keputusan

sementara

sebagaimana

dimaksud di atas ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

apabila memenuhi syarat yang ditentukan. (7).

Akibat keuangan dari kenaikan pangkat

anumerta

baru

timbul,

setelah

keputusan

sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.

h).

Kenaikan Pangkkat Pengabdian. PNS TNI yang

meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia

pensiun,

dapat

diberikan

kenaikan

pangkat

pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : (1).

Memiliki masa kerja secara terus-menerus

dihitung sejak diangkat menjadi CPNS/PNS TNI selama: (a).

Sekurang-kurangnya

tiga

puluh

tahun secara terus-menerus dan sekurangkurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir. (b).

Sekurang-kurangnya

dua

puluh

tahun secara terus-menerus dan sekurang-


kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir. (c).

Sekurang-kurangnya sepuluh tahun

secara

terus-menerus

dan

sekurang-

kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir. (2).

Setiap

unsur

penilaian

prestasi

kerja

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. (3).

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir. (4).

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud

dalam huruf h) di atas mulai berlaku : (a).

Tanggal PNS TNI yang bersangkutan

meninggal dunia. (b).

Tanggal satu pada bulan PNS TNI

yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. (5).

PNS TNI yang oleh Tim Penguji Kesehatan

dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. (6).

Calon PNS TNI yang oleh Tim Penguji

Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri,


diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

11.

Pola Karier PNS TNI.

Untuk menjamin kepastian alur pembinaan PNS TNI, khususnya dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, ditetapkan pola dasar karier

PNS TNI yang

menunjukkan keterkaitan antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. a.

Pola Karier PNS TNI Yang Berpendidikan Umum

SD/Setingkat. 1).

Periode Pengenalan Penugasan (Usia 19-25

tahun). a).

Penugasan pada jabatan Pembantu.

b).

Kepangkatan

berupa

kenaikan

pangkat

Reguler dari I/a ke I/b. c).

2).

Pendidikan yang disediakan : (1).

Pendidikan Latprajab Tk. I.

(2).

Pendidikan Bela Negara/Latsamil.

(3).

Pendidikan Teknis.

Periode Penguasaan dan Pemantapan Dalam

Penugasan (Usia 26-30 tahun). a).

Penugasan

pada

jabatan

Pembantu

Pelaksana.


b).

Kepangkatan

berupa

kenaikan

pangkat

Reguler dari golongan I/b ke I/c dan dari I/c ke I/d. c).

Pendidikan

yang

disediakan

berupa

pendidikan kejuruan. 3).

Periode

Pengembangan

dan

Pematangan

Kemampuan (Usia 31-40 tahun). a).

Penugasan

pada

jabatan

Pembantu

Pelaksana/Pelaksana Kepala. b).

Kepangkatan berupa : (1).

Kenaikan Pangkat Reguler dari I/d ke

II/a merupakan kenaikan pangkat Reguler maksi mal. (2).

Kenaikan

pangkat

pilihan

bagi

personel yang menonjol prestasinya dan menduduki jabatan. c).

Pendidikan

yang

disediakan

berupa


Periode Darma Bakti (Usia 41-56 tahun). a).

Penugasan

pada

jabatan

Pelaksana

Kepala/ Pelaksana Pengawas. b).

Kepangkatan

berupa

kenaikan

pangkat

Pengabdian bagi personil yang tidak pernah mendapat hukuman sedang maupun berat pada tahun terakhir. c).

Pendidikan

yang

disediakan

berupa

pendidikan kejuruan.


b.

Pola Karier PNS TNI yang Berpendidikan Umum

SLTP/Setingkat. 1).

Periode Pengenalan Penugasan (Usia 19-25

tahun). a).

Penugasan

pada

jabatan

Pembantu

Pelaksana. b).

Kepangkatan

berupa

kenaikan

pangkat

Reguler dari I/c ke I/d. c).

2).

Pendidikan yang disediakan : (1).

Latprajab Tk.I.

(2).

Pendidikan Bela Negara/Latsarmil.

(3).

Pendidikan Kejuruan.

Periode Penguasaan dan Pemantapan dalam

Penugasan (Usia 26-30 tahun). a).

Penugasan

pada

jabatan

Pelaksana/Pelaksana Kepala. b).

Kepangkatan

berupa

kenaikan

pangkat

Reguler dari golongan I/d ke II/a. c).

Pendidikan

yang

disediakan

berupa


Periode

Pengembangan

dan

Pematangan

Kemampuan (Usia 31-40 tahun). a).

Penugasan

pada

jabatan

Pelaksana

Kepala/Pelaksana Pengawas. b).

Kepangkatan berupa :


(1).

Kenaikan pangkat Reguler dari II/a

ke II/b dan dari II/b ke II/c merupakan kenaikan pangkat Reguler maksimal.

B.

Kondisi Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri

Sipil Di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. 1.

Umum. Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Markas

Pusat Polisi Militer Angkatan Darat telah berlangsung secara sistematis meliputi Usul Kenaikan Pangkat/ UKP dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan yaitu jatuh pada 1 April dan 1 Oktober setiap tahun bagi

personil

yang

telah

memenuhi

persyaratan,

sedangkan

pembinaan personil Pegawai Negeri Sipil dalam promosi jabatan dapat dilaksanakan dalam waktu yang berbeda dibanding UKP dan dapat dilaksanakan

sewaktu-waktu

sesuai

perkembangan

kebutuhan

organisasi. Dengan adanya pola pembinaan karier yang meliputi promosi jabatan maka akan mempengaruhi pola kerja organisasi ataupun tiaptiap bagian/unit-unit kerja yang terdapat dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan sistem promosi jabatan yang dilaksanakan dengan cara TOA (Tour Of Area) yaitu promosi jabatan dengan memindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut kedalam suatu organisasi lain atau organisasi yang masih dalam struktur yang sama akan tetapi organisasi tersebut di lain kota atau wilayah. Ada juga promosi jabatan dilaksanakan dengan cara TOD (Tour Of Duty) yaitu promosi jabatan dengan memindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut ke bidang/unit


lain akan tetapi pemindahan tersebut masih di dalam suatu organisasi yang sama.

2.

Kondisi yang dihadapi. Pada periode Triwulan-I TA 2010 Rekapitulasi kekuatan

Personil Pegawai Negeri Sipil di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sesuai golongan jabatan dapat diuraikan sebagai berikut : Golongan Jabatan PNS di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat NYATA

GOLONGAN NO

DSPP RUANG

SELISIH PRIA

WANITA

JML

1

2

3

4

5

6

7

1.

IV/a

-

-

1

1

+1

2.

III/d

-

-

-

3 3.

III/c

4.

III/b

+5 7

1

8

15

4

19

17

+ 33

5.

III/a

8

6

14

6.

II/d

26

9

35

7.

II/c

13

11

24

136

- 51

8.

II/b

12

9

21

9.

II/a

11

4

15

10.

I/c

-

-

-

11.

I/b

-

-

-

12.

I/a

-

-

-

92

45

137

Jumlah

-

156

-

- 19

Sumber data : Laporan Satuan Mapuspomad Triwulan Maret 2010


Dari data rekapitulasi tersebut di atas kita dapat melihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat apabila DSPP dikurangi jumlah Nyata (156 -137) maka akan terjadi kekurangan jumlah personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Disamping kekurangan tersebut diatas masih terdapat kelebihan Pegawai Negeri Sipil pada golongan : a.

Golongan IV/a

:

1 orang

b.

Golongan III/c s/d III/d

:

5 orang

c.

Golongan IIIa s/d III/b

: 33 orang

Sedangkan pada golongan II/a s/d II/d terjadi kekurangan personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 51 (lima puluh satu ) orang. Akibat kekurangan jabatan yang dominan pada golongan II/a s/d II/d tersebut maka sebanyak 33 orang Pegawai Negeri Sipil yang sudah pada golongan III/a s/d III/b (over capaciti) diberikan tugas dan jabatan pada golongan II/a s/d II/d.

C.

Upaya-Upaya Meningkatkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

1.

Umum. Dari uraian didiatas menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan

promosi

jabatan

kepemimpinan,

diperlukan komunikasi,

kerja

sama,

pangkat/

pelatihan

golongan,

tekhnis, kejujuran,

disiplin,prestasi kerja, pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan. Sedangkan dalam tugas karya akhir ini yang membedakan dengan


penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa pelaksanaan promosi jabatan

selain

memerlukan

kerjasama,

pelatihan

tekhnis,

kepemimpinan, komunikasi, pangkat/ golongan, kejujuran, disiplin, prestasi kerja, pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan juga diperlukan

juga

faktor

senioritas,

pendidikan,

loyalitas

dan

kepemimpinan.Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan promosi jabatan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, karena pegawai yang mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan akan beralih dari satu posisi ke posisi lain yang lebih tinggi sehingga dituntut adanya tanggungjawab yang lebih besar

2.

Pengertian dan Peranan Promosi. Promosi memberikan peranan penting bagi setiap pegawai,

bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan oleh pegawai, karena promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan seorang karyawan untuk menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan memberikan status sosial, wewenang, tanggungjawab dan penghasilan yang semakin besar. Promosi disebabkan adanya suatu jabatan yang lowong karena pensiun, keluar, meninggal dunia atau pejabat yang menduduki jabatan tersebut dipindahkan ke jabatan lain. Nitisemito mengemukakan bahwa pengertian promosi adalah pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dari pada jabatan yang diduduki sebelumnya. 30 Sementara Manullang mengatakan promosi adalah penaikan jabatan, yakni 30

S. Alex Nitisemito, Manajemen Personalia, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 81.


menerima kekuasaan dan tanggungjawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggungjawab sebelumnya. 31 Pemberian promosi berarti pegawai tersebut naik ke posisi yang lebih tinggi dalam suatu struktur organisasi. Promosi tidak selalu diikuti oleh kenaikan gaji (gaji bisa tetap), tetapi pada umumnya bertambah besar kekuasaan dan tanggungjawab seseorang bertambah juga uang yang diterimanya. Seperti yang dirumuskan oleh Manoppa, sebagai berikut :

“Promotion is the upward reassignment of an individual in

an

organization’s

hierarchy

accompanied

by

increased responsibilities, enhanced status and usually with increased income, though not always so”.

Dapat diartikan bahwa promosi pada umunya merupakan peningkatan

seseorang

dalam

sebuah

organisasi

sehingga

bertambahnya tanggungjawab, peningkatan status dan bertambah pula pendapatannya meskipun tidak selalu. Kemudian

Moekijat

berpendapat

bahwa promosi

adalah

kemajuan seorang pegawai pada suatu tugas yang lebih baik dipandang dari sudut tanggungjawab yang lebih berat, martabat dan status tang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik dan terutama tambahan pembayaran upah atau gaji.

31

Marihaot Amh Manullang, Manajemen Ppersonalia, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006),

hal. 186.


Syarat, waktu, tempat atau syarat-syarat kerja yang lain dapat juga merupakan ciri tugas yang lebih baik.32 Sedangkan Wursanto mengemukakan bahwa promosi adalah suatu kenaikan jabatan yang yang dialami oleh seorang karyawan yang disertai kekuasaan dan tanggungjawab yang lebih besar daripada kekuasaan sebelumnya. 33 Berdasarkan pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa promosi berarti pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi tingkatnya dalam organisasi. Promosi akan meningkatkan tugas, kewajiban, wewenang, tanggungjawab dan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan hak. Peranan promosi yang besar menyebabkan organisasi harus

membuat

program promosi

dan

memberikan

informasi kepada pegawainya. Promosi akan menjadi suatu masalah bagi organisasi apabila organisasi tidak melakukan persiapan calon yang akan dipromosikan. Upaya untuk mengatasi masalah dalam promosi dapat dilakukan dengan mempersiapkan calon yang akan dipromosikan. Upaya untuk mengatasi

masalah

dalam

promosi

dapat

dilakukan

dengan

mempersiapkan calon yang akan dipromosikan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk dapat menjamin objektifitas dalam promosi dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan dalam organisasi dengan tujuan sebagai berikut :

32 33

Moekijat, Op.cit, hal. 105. Wursanto I.G, Manajemen Kepegawaian , (Yogyakarta : Kanisius 1991), hal. 69.


a.

Untuk

memberikan

mengembangkan

kesempatan

kreativitas

dan

kepada

inovasinya

pegawai demi

dalam

kemajuan

organisasi. b.

Untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang

semakin besar kepada pegawai yang berprestasi. c.

Untuk menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status

sosial semakin tinggi dan penghasilan semakin besar. d.

Untuk merangsang agar pegawai lebih bergairah dalam bekerja,

berdisiplin tinggi dan memperbesar produktivitas kerja. e.

Untuk menyalurkan atau mendistribusikan jabatan yang tepat

sehingga semangat, kesenangan dan ketenangan dalam bekerja semakin meningkat dan produktivitas kerja juga meningkat. f.

Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat itu berhenti/

mengundurkan diri. 3.

Dasar-Dasar Promosi. Praktek promosi berdasarkan senioritas memberikan arti bahwa

pegawai yang paling berhak dipromosikan yaitu yang masa kerjanya paling

lama.

Banyak

organisasi

menempuh

cara

ini

namun

mengandung beberapa kelemahan, karena pada kenyataannya bahwa pegawai yang paling senior belum tentu merupakan pegawai yang paling produktif, juga belum tentu paling mampu bekerja. Kelemahan tersebut memang dapat diatasi dengan program pendidikan dan pelatihan, baik yang dibutuhkan bagi sekelompok pegawai yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu maupun yang secara khusus diperuntukkan bagi para pegawai senior yang akan dipertimbangkan untuk dipromosikan.


Dasar promosi menurut Werther pada prinsipnya ada 3 (tiga) yaitu promosi berdasarkan prestasi kerja, senioritas dan gabungan senioritas dan prestasi kerja. a.

Prestasi kerja.

Promosi

yang

didasarkan

atas

prestasi kerja yang telah dicapai oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. Jadi karyawan yang dipromosikan dalam suatu jabatan tertentu karena mereka dianggap mampu untuk menduduki jabatan. b.

Senioritas.

Promosi yang berdasarkan senioritas yaitu

promosi yang didasarkan pada lamanya bekerja/ pengalaman pegawai. Dalam hal ini pegawai yang telah lama bekerja mendapat

prioritas

dalam

promosi.

Kebaikannya

ada

penghargaan bagi pegawai yang bekerja. Sedang kelemahanya, pegawai yang kemampuannya terbatas, karena sudah lama bekerja maka akan tetap dipromosikan, sehingga dalam menjalankan tugasnya kurang baik. c.

Kombinasi

antara

Senioritas

dan

Prestasi

Kerja.

Promosi yang didasarkan pada senioritas dan prestasi kerja. Sistem ini mengurangi kelemahan yang ada dalam dua sistem tersebut diatas. Pertimbangan yang digunakan adalah lamanya bekerja dan prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai yang dipromosikan.

4.

Syarat-Syarat Promosi. Untuk melakukan promosi harus ditetapkan syarat-syarat yang

dapat dipakai untuk menetapkan pegawai yang akan dipromosikan.


Syarat-syarat promosi harus diketahui oleh setiap pegawai, hal ini penting untuk memberikan motivasi agar pegawai berusaha mencapai syarat-syarat promosi yang telah ditentukan. Menurut Pasal 5 PP Nomor 100 Tahun 2000 persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah : a.

Berstatus Pegawai Negeri Sipil.

b.

Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.

c.

Memiliki

kualifikasi

dan

tingkat

pendidikan

yang

ditentukan. d.

Semua

unsur

penilaian

prestasi

kerja

sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. e.

Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan

f.

Sehat jasmani dan rohani.

Syarat-syarat promosi untuk setiap jabatan tidak selalu sama karena satu jabatan dengan jabatan lain berbeda tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Seperti yang dikatakan Fathoni bahwa persyaratan promosi untuk setiap organisasi tidak selalu sama, tergantung kepada organisasi masing-masing. Akan tetapi ada syarat-syarat umum yang dapat diterapkan pada setiap jabatan yaitu : kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif dan pendidikan : 1.

Kejujuran.

Pegawai/ karyawan harus jujur terutama pada dirinya sendiri, bawahannya, perjanjian-perjanjian dalam menjalankan atau


mengelola

jabatan

tersebut.

Dia

tidak

menyelewengkan

jabatannya untuk kepentingan pribadinya. 2.

Disiplin.

Pegawai/ karyawan harus berdisiplin pada dirinya, tugastugasnya serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan. Disiplin sangat penting karena hanya dengan disiplin ini memungkinkan organisasi dapat mencapai hasil yang optimal. 3.

Prestasi kerja.

Pegawai/ karyawan yang akan dipromosikan harus mampu mencapai hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas maupun efisien.

kuantitas dan bekerja secara efektif dan

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai/ karyawan itu

dapat memanfaatkan waktu dan mempergunakan alat-alat dengan maksimal. 4.

Kerjasama.

Pegawai/ karyawan itu harus dapat bekerjasama

dengan

harmonis dengan sesama pegawai/ karyawan, baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran organisasi. 5.

Kecakapan.

Pegawai/ karyawan yang dipromosikan harus cakap, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas pada jabatan tersebut dengan baik. Dia dapat bekerja secara

mandiri dalam

mengerjakan pekerjaan dengan baik tanpa mendapat bimbingan yang terus-menerus dari atasannya.


6.

Loyalitas.

Pegawai/ karyawan itu loyal dalam membela organisasi atau korpsnya. Dia ikut berpartisipasi aktif terhadap organisasi atau korpsnya. 7.

Kepemimpinan.

Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerjasama dan bekerja aktif dalam mencapai sasaran organisasinya. 8.

Komunikatif.

Dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau mempersepsikan bawahannya

informasi

dengan

baik,

dari

atasan

sehingga

tidak

maupun

dari

terjadi

miss

komunikasi. 9.

Pendidikan.

Pegawai/ karyawan harus telah memiliki ijazah dari pendidikan formal sesuai dengan spesifikasi jabatan tersebut. Alasannya adalah bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemikiran akan lebih baik dan lebih luas. 34 Setelah menetapkan syarat-syarat promosi, setiap organisasi harus melakukan evaluasi dan menetapkan siapa diantara pegawai yang sudah memenuhi sayarat untuk dipromosikan. Akan tetapi agar dapat dipaki sebagai pedoman, evaluasi itu hendaknya dilakukan secara rutin oleh bagian pengelolaan sumber daya manusia. Evaluasi harus lengkap dan objektif dari seluruh syarat yang dijadikan dasar promosi. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu karena 34

Abdurrahmat Fathoni, Op. Cit, hal. 168-169.


kurang

dapat

memberikan

gambaran

yang

sebenarnya

tidak

memberikan informasi secara lengkap. Untuk

memenuhi

syarat

promosi,

organisasi

hendaknya

bertindak secara aktif dalam rangka menunjang pegawai untuk memenuhi syarat-syarat promosi, kemudian menghindarkan tindakan yang tidak adil dalam memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memenuhi syarat-syarat promosi. Selain itu penetapan syarat-syarat promosi harus tegas dan jelas karena akan dipergunakan oleh pegawai tanpa menimbulkan keraguan dan penafsiran berbeda. Penetapan syarat-syarat yang tegas dan jelas akan menimbulkan motivasi yang tinggi bagi karyawan, dalam hal mereka yang memiliki kemampuan dan berambisi untuk dipromosikan dapat berusaha untuk lebih

berpartisipasi dalam

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan meminimalkan kemungkinan timbulnya ketidak adilan dalam pelaksanaan promosi, karena promosi merupakan masalah sangat penting untuk masa depan setiap pegawai. Oleh karena itu hendaknya setiap pegawai diberi kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat-syarat promosi. Apabila pilih kasih dalam melaksanakan promosi maka akan menimbulkan rasa putus asa bagi pegawai sehingga akan merugikan organisasi seperti yang dikatakan Dessler bahwa proses promosi tidak selalu merupakan pengalaman yang positif bagi pegawai. Ketidak adilan, kesewenangan atau kerahasiaan dapat mengurangi efektifitas dari proses itu bagi semua pihak yang terlibat.35

35

Gary Dessler, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta : PT Indeks, Edisi Kesepuluh, 2007), hal. 12.


5.

Azas-Azas Promosi. Azas promosi harus dituangkan dalam program promosi secara

jelas.

Hal

ini

penting

agar

pegawai

dapat

mengetahui

dan

memperjuangkan nasibnya. Menurut Fathoni ada 3 (tiga) azas promosi yang harus diketahui oleh pegawai, yaitu : a.

Kepercayaan.

Promosi

hendaknya

pada kepercayaan atau keyakinan

berazaskan

mengenai kejujuran,

kemampuan dan kecakapan pegawai yang bersangkutan pada jabatan tersebut. Pegawai akan dipromosikan jika pegawai itu menunjukkan kejujuran, kemampuan dan kecakapan dalam memamngku jabatan. b.

Keadilan.

Promosi

hendaknya

berazaskan

pada

keadilan. Penilaian harus jujur dan obyektif, jangan pilih kasih. Pegawai

yang

mempunyai

peringkat

terbaik

hendaknya

mendapat kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat suku, golongan dan keturunannya. c.

Formasi.

Promosi harus berazaskan kepada formasi

yang akan ada, karena promosi pegawai hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong, agar ada uraian pekerjaan jabatan yang hendak dilaksanakan oleh pegawai itu.36

6.

36

Persiapan Calon Untuk Promosi.

Abdulrrahmat Fathoni, Op Cit, hal. 166-167.


Untuk dapat memenuhi calon pegawai yang akan dipromosikan, organisasi biasanya memberikan kesempatan kepada pegawaianya untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kesempatan yang diberikan untuk melakukan persiapan promosi harus dilakukan secara adil kepada pegawai, karena promosi merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan pegawai. Persiapan calon yang akan dipromosikan merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi organisasi. Dengan adanya persiapan calon yang akan dipromosikan organisasi dapat memilih dengan tepat pegawai yang akan dipromosikan dalam jabatan tertentu. Untuk dapat memperoleh calon yang tepat, maka organisasi harus memilih calon yang dipersiapkan harus mempunyai kemampuan dan bakat serta memenuhi persyaratan. Promosi harus dilakukan secara obyektif agar agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi pegawai yang tidak memperoleh promosi sehingga prestasi kerja menurun. Percobaan bagi calon yang telah dipersiapkan untuk promosi dapat dilakukan pada saat seorang pejabat sedang melakukan cuti. Apabila pegawai yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan tugas itu

berarti pegawai tersebut telah siap dipromosikan pada

jabatan yang baru.

7.

Pelaksanaan Promosi.


Dalam melaksanakan promosi, organisasi dapat memilih 2 (dua) cara yaitu promosi dari dalam dan promosi dari luar.37 Pengertian promosi dari dalam adalah melakukan peningkatan jabatan pegawai dalam organisasi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari pada jabatan yang diduduki sebelumnya. Sedangkan pengertian promosi dari luar adalah mengisi jabatan dengan orang yang sebelumnya bukan pegawai dari organisasi sendiri. Promosi dari dalam atau dari luar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan melaksanakan promosi dari dalam adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memegang jabatan serta memberikan motivasi kepada seluruh pegawai akan mendapatkan kesempatan yang sama sehingga seluruh pegawai berusaha untuk memenuhi syarat-syarat promosi. Sedangkan kelemahannya adalah pegawai yang dipromosikan sudah mengetahui lingkungan organisasi dan dikenal oleh atasan dan teman sekerjanya sehingga ide-ide baru untuk mengembangkan organisasi biasanya sangat sulit dan kurang ditanggapi, baik oleh bawahannya maupun oleh atasannya, sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Bahkan hal itu biasanya menimbulkan iri hati dari teman sekerjanya. Selain itu apabila pelaksanaan promosinya dipaksakan maka pekerjaan dan tugas-tugas yang dibebankan kurang berhasil. Sedangkan promosi dari luar dimungkinkan pelaksanaanya karena diantara pegawai dalam organisasi tersebut belum ada yang memenuhi syarat. Kebaikan promosi dari luar adalah dengan munculnya ide-ide yang belum dapat dilakukan oleh pegawai yang ada dalam organisasi. Sedangkan kelemahannya akan menyebabkan 37

Alex Nitisemito S, Op. Cit, hal. 87.


ketidak puasan bagi pegawai yang sudah bekerja cukup lama, yang mengharapkan dipromosikan untuk mendapatlkan jabatan. Hal itu akan mempengaruhi motivasi pegawai karena harapan yang dinantikan telah diisi oleh orang dari luar. Selain itu akan menimbulkan kekurangtahuan terhadap lingkungan organisasi dalam melaksanakan pekerjaan dalam jabatan sehingga perlu dilakukan pengenalan lingkungan dan pelatihan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Kebaikan

dan

kelemahan

promosi dari luar dan dari dalam

digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 6 KEBAIKAN PROMOSI DARI DALAM DAN PROMOSI DARI LUAR

No. 1.

Promosi dari dalam Moral

pegawai

Promosi dari luar

cenderung Ide-ide baru cenderung lebih

dapat lebih ditingkatkan 2.

Pengetahuan lingkungan

diharapkan.

tentang Kewibawaan

cenderung

cenderung

lebih dapat diharapkan lebih dapat

baik. 3.

Loyalitas

cenderung

lebih Orang

dapat diharapkan. 4.

paling

tepat

cenderung dapat diperoleh.

Data identitas cenderung lebih Unsur dapat diketahui sebelumnya.

yang

seleksi

obyektivitas

dalam

cenderung

dapat

dieliminasi. Sumber data : Nitisemito, 1996, hal. 87.


Pada Tabel : 6 diatas memperlihatkan gambaran kebaikan promosi dari dalam dan dari luar, dengan penjelasan sebagai berikut :

a.

Kebaikan Promosi Dari Dalam : 1.

Pelaksanaan karyawan

promosi

merasa

dari

dalam

diperhatikan,

menyebabkan

sehingga

motivasi

pegawai untuk bekerja akan meningkat. 2.

Promosi dari dalam

akan memunculkan pejabat yang

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan karena sudah mengenal lingkungannya dengan baik. 3.

Loyalitasnya akan lebih meningkat serta data identitas pegawai dapat diketahui dengan jelas.

b.

Kebaikan Promosi Dari Luar : 1.

Ide-ide baru cenderung lebih dapat diharapkan karena yang dipromosikan ingin mendapat pengakuan yang lebih baik dari organisasi.

2.

Kewibawaan cenderung lebih dapat diharapkan, karena seorang pejabat baru akan bersaing dengan pegawai lama.

3.

Promosi jabatan dari luar dilaksanakan secara ketat sesuai

dengan

syarat-syarat,

sehingga

unsur

ketidakpuasan dari pegawai akan berkurang.


Tabel : 7 KELEMAHAN PROMOSI DARI DALAM DAN PROMOSI DARI LUAR

No. 1.

Promosi dari dalam Cenderung

sulit

Promosi dari luar untuk Cenderung

mendapatkan ide-ide baru.

dapat

menurunkan moral pegawai yang sudah lama.

2.

Kemungkinan promosi yang Loyalitas dari pejabat yang dilakukan

lebih

ditekankan bersangkutan

sulit

pada senang dan tidak senang diharapkan. daripada

bakat

dan

kemampuan. 3.

Kemungkinan promosi yang Kurangnya dilakukan dipaksakan.

pengetahuan

tentang lingkungan pekerjaan yang baru.

Sumber data : Nitisemitto, 1996, hal. 7.

Pada Tabel : 2 diatas memperlihatkan gambaran kelemahan promosi dari dalam dan dari luar, dengan penjelasan sebagai berikut : a.

Kelemahan Promosi Dari Dalam : 1.

Pegawai yang dipromosikan sudah mengenal atasan, teman sekerja dan lingkungan tempat bekerja sehingga cenderung sulit mengembangkan ide-ide baru.

2.

Pegawai yang dipromosikan biasanya mengerjakan pekerjaan pejabat sebelumnya (pejabat lama) sehingga sulit melakukan perubahan. Pegawai yang dipromosikan


juga sudah dikenal oleh atasan dan teman-teman sekerjanya. 3.

Karena pelaksanaan promosinya dipaksakan sehingga pekerjaan

dan

tugas-tugas

yang

diberikan

kurang

berhasil.

b.

Kelemahan Promosi Dari Luar : 1.

Menyebabkan

ketidakpuasan

bagi

pegawai

lama

sehingga motivasi pegawai menjadi lebih rendah bahkan hilang, karena harapan yang dinanti-nantikan untuk mendapatkan promosi telah diisi oleh pegawai dari luar. 2.

Loyalitas

terhadap

diharapkan,

karena

organisasi

sulit

pejabat

tersebut

untuk

dapat

mempunyai

pemikiran dipekerjakan pada saat dibutuhkan saja. 3.

Promosi dari luar menimbulkan kekurangtahuan pejabat baru tersebut terhadap lingkungan tempat bekerja, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan perlu dilakukan pengenalan lingkungan dan pelatihan terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya.38

Ada hal lain yang perlu dilakukan dalam menentukan pegawai untuk mendapatkan promosi yaitu penilaian pekerjaannya, kegiatan penilaian kinerja menurut Saydam adalah :

38

S. Alex Nitisemito, Op. Cit, hal . 87-88.


“Membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pegawai dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dari hasil penelitian ini ternyata pegawai yang bersangkutan masih jauh atau belum dapat mencapai tolak ukur yang ditetapkan, maka mungkin salah satu penyebabnaya adalah masih belum sepenuhnya pegawai tersebut melaksanakan disiplin kerja, sering mangkir atau sering menundanunda

pekerjaan

sehingga

target

penyelesaian

pekerjaan tidak pernah tercapai”. 39

Dengan pengertian diatas dapat diungkapkan bahwa promosi adalah berkaitan dengan keadaan seseorang dalam suatu organisasi terhadap tingkat pelaksanaan tugasnya. Pengangkatan dalam jabatan dapat dilakukan akibat adanya promosi. Sedangkan program promosi jabatan pegawai pada dasarnya dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong dan setiap pegawai mendambakan promosi karena dipandang sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam berprestasi kerja yang tinggi dan sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan dan potensi seseorang untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Oleh karena itu program promosi jabatan dapat diberikan kepada pegawai yang sama sekali belum memegang jabatan atau bagi pegawai yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi.

39

Gouzalli Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro, (Jakarta : Djambatan, 2000), hal. 463.


STRUKTUR ORGANISASI PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT (BERDASARKAN ESELON DAN JABATAN)

KOMANDAN WAKIL KOMANDAN Eselon Pimpinan Eselon Pembantu Pimpinan IR

DIRBIN CAB

DIRBIN DIKLAT

DIRBIN LID PAM

DIRBIN HARTIB

DIRBIN IDIK

DIRBIN TAHMIL

Eselon Pelayanan

SES

DAN DENMA

KAINFO LAHTA Eselon Pelaksana

KASAT LIDPAM

KASAT IDIK

KASTAL TAHMIL

KALAB KRIM

DANYONPOM PUSPOMAD


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Jabatan fungsional merupakan upaya untuk mengembangkan

profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil telah ada sejak masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Undang-undang tersebut memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, terkait dengan pembentukan organisasi hierarkhi dan organnisasi fungsional serta klasifikasi jabatan.

2.

Pada fase Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Jabatan

fungsional Pegawai Negeri Sipil mulai mendapatkan dukungan dalam birokrasi pemerintahan akan tetapi dalam undang-undang ini masih belum tegas disebutkan di dalam pasal-pasalnya, selanjutnyat undangundang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dimana jabatan fungsional diklasifikasikan sebagai jabatan karier bersamaan dengan jabatan struktural akan tetapi kedua undangundang tersebut tetap tidak menyebutkan dalam pasalnya mengenai


pengaturan lebih lanjut (pendelegasian pengaturan) jabatan fungsional PNS.

3.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jabatan

fungsional diatur tersendiri. Namun demikian dari pencermatan batang tubuhnya, peraturan ini belum representatif untuk memberikan payung hukum bagi jabatan fungsional PNS. Sistem pembinaan yang sekarang berlaku khususnya di lingkungan Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat masih belum menyentuh

seluruh

jenis

jabatan

fungsional,

baik

dalam

pengembangan maupun dalam pemantauan perkembangan jabatan fungsional karena belum berjalannya sistem pembinaan jabatan fungsional yang terarah dan terpadu bahkan kurang ada koordinasi yang maksimal antara lembaga/ instansi pengguna dengan lembaga/ instansi pembina jabatan fungsional hal ini terlihat dari adanya kekurangan nyata personil PNS pada jabatan tertentu sesuai DSPP harus dirangkap oleh beberapa PNS lainnya, bahkan beberapa golongan Jabatan tertentu yang seharusnya tidak berada di lingkungan Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat masih tetap dipertahankan dan tidak dimutasai ke Instansi/ lembaga lain dimana golongan jabatan tersebut memang tersedia.

B.

Saran.

1.

Perlu dirumuskan sistem pembinaan jabatan fungsional di

linkungan Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat yang lebih


terarah dan terpadu sehingga mampu menyentuh seluruh aspek jabatan fungsional mulai dari penetapan, pengangkatan, kepastian Karier dalam jabatan, tunjangan jabatan hingga pemberhentian (pensiun) melalaui peran dan fungsi lembaga/ instansi yang kompeten melaksanakan pembinaan jabatan fungsional melalaui jaring jabatan fungsionalyang melibatkan instansi pengguna, instansi pembina, serta Dephan sehingga dapat menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan dan pengembangan jabatan fungsional dan segera ditemukan solusinya.

2.

Memberikan informasi tentang azas-azas, dasar-dasar, jenis-

jenis dan syarat-syarat pegawai yang akan dipromosikan. Oleh karena itu program promosi jabatan harus diiformasikan lebih terbuka, transparan, obyektif, sesuai dan menyesuaikan pendidikan yang ditempuh sehingga dapat bertugas lebih optimal di bidang yang sepantasnya.

3.

Melaksanakan mutasi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang

golongannya tidak lagi terdapat di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat ke instansi lain seperti ke Mabesad, Mabes TNI, Dephankam atau departemen lainya dengan maksud tidak mengganggu pola pembinaan yang telah ada serta demi kebaikan dan kemajuan karier pegawai itu sendiri.

.


BAB III PENGATURAN PEMBINAAN DAN KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL INDONESIA. A. Pengaturan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil

Recommend Documents