BAB III PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA. pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi

BAB III PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan Usaha

pertambangan

merupakan

kegiatan

untuk

mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. 70 Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

studi

kelayakan,

konstruksi,

penambangan,

pengolahan

dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 71 Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan,

kostruksi,

penambangan,

pengolahan

dan

pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. 72 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 6 (enam) macam yaitu:

70

H. Salim HS., Loc.cit. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 72 Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 71

Universitas Sumatera Utara

1.

Penyelidikan

umum,

adalah

tahapan

kegiatan

pertambangan

untuk

mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 2.

Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

3.

Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

4.

Konstruksi,

adalah kegiatan usaha pertambangan

untuk

melakukan

pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 5.

Penambangan,

adalah

bagian

kegiatan

usaha

pertambangan

untuk

memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya. 6.

Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

7.

Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

8.

Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara


Usaha pertambangan ini dikelompokkan atas: 73 1.

Pertambangan mineral; dan

2.

Pertambangan batu bara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 74 Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 75 Pertambangan mineral digolongkan atas: 76 1.

Pertambangan mineral radio aktif;

2.

Pertambangan mineral logam;

3.

Pertambangan mineral bukan logam;

4.

Pertambangan batuan. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk

secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 77 Pertambangan batu bara adalah

73

Pasal 34 ayat (1)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 74 Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 75 Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 76 Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 77 Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 78 B. Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Penanaman modal asing di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk kontrak karya. 79 Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti kontrak karya dalam penambangan batu bara dan pertambangan umum. 80Kontak karya merupakan suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. 81 Kontrak

Karya

bidang

pertambangan

dapat

dilakukan

dengan

persyaratan: 82 1.

Kerja sama dengan pemerintah;

2.

Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dimana pihak asing sebagai kontraktor;

3.

Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan DPR. 78

Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 79 Salim HS., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 80. 80 Ibid., hal. 63. 81 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 63-64. 82 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 169.


Penentuan

persyaratan

yang

demikian

adalah

mengingat

bahwa

pemerintah merupakan pemegang Kuasa Pertambangan sehingga swasta (asing) hanya dapat sebagai kontraktor atau mengusahakan bidang tertentu seperti eksploitasi dan eksplorasi. 83 Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman Modal Asing, proses untuk mengajukan permohonan kontrak karya diajukan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 84 Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antarprovinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut. Gubernur berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antara kabupaten/kota maupun antara kabupaten dan kota dengan provinsi dan/atau di wilayah laut-laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut. Bupati/walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak karya terletak dalam

83 84

Ibid., hal.170. H. Salim HS., Op.cit., hal.150.


beberapa wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut-laut sampai dengan 12 mil laut. 85 Permohonan kontrak karya baru dilakukan apabila telah terbit persetujuan pencadangan wilayah pertambangan oleh menteri atau gubernur , atau bupati/walikota. Permohonan kontrak karya itu diajukan oleh pemohon kepada pejabat sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan: 86 1.

peta wilayah yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

2.

salinan fotokopi tanda terima penyetoran uang jaminan kesungguhan dari Bank Pemerintah untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah daerah, atau salinan/kopi tanda pengiriman uang (transfer) dari bank pemohon;

3.

laporan tahunan perusahaan pemohon dan laporan keuangan untuk periode tiga tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik, apabila waktu pendirian perusahaan pemohon kurang dari tiga tahun, dapat menggunakan laporan untuk perusahaan atau afiliasinya dengan syarat bahwa induk perusahaan atau afiliasi tersebut memberikan pernyataan akan menyediakan dana bagi pelaksanaan kontrak karya dimaksud;

4.

surat kuasa khusus dari direksi yang diketahui oleh komisaris perusahaan kepada wakil yang ditugasi menandatangani permohonan atau melakukan 85 86

Ibid., hal. 151. Ibid., hal. 151-152.


perundingan atau membubuhkan paraf rancangan atau penandatanganan kontrak karya apabila direksi tidak melaksanakan sendiri; 5.

kesepakatan bersama dalam hal pemohon lebih dari satu;

6.

tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau NPWP bagi perusahaan nasional. Di samping syarat tersebut, pemohon kontrak karya juga harus

menyampaikan syarat-syarat lainnya yang disampaikan dalam waktu satu bulan sejak diberikan persetujuan prinsip oleh Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi: 87 1.

rencana kerja dan anggaran sampai dengan tahap penyelidikan umum;

2.

akta pendirian perusahaan;

3.

perjanjian kerja sama (joint venture agreement) dalam hal pemohon lebih dari satu;

4.

surat pernyataan dari pemegang kuasa pertambangan dalam hal wilayah kuasa pertambangan dimaksud akan digabung menjadi wilayah kontrak karya;

5.

salinan Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atau gubernur atau bupati/walikota yang masih berlaku tentang pemberian kuasa pertambangan. Prosedur permohonan kontrak karya yang diajukan kepada Direktorat

Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, antara lain: 88

87 88

Ibid., hal. 152-153. Ibid., hal. 153-159.


1.

pengajuan permohonan kontrak karya kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

2.

Direktur Pengusahaan Mineral dan Batu Bara menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal.

3.

Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal kepada pemohon.

4.

Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan pemohon.

5.

Tim Perunding melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan pemohon.

6.

Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada Direktur Jenderal.

7.

Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama antara gubernur dan bupati/walikota kepada menteri.

8.

a. Menteri menyampaikan naskan KK kepada DPR RI untuk dikonsultasikan. b. Menteri menyampaikan naskan KK kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.

9.

a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri. b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan.

10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk

mendapat

persetujuan KK.


11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK. 12. Penandatangan KK antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat. Prosedur permohonan kontrak karya yang diajukan kepada gubernur, antara lain: 89 1.

Permohonan kontrak karya diajukan kepada gubernur.

2.

Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan gubernur kepada pemohon.

3.

Gubernur meminta kepada Direktur Jenderal dan bupati/walikota mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan

dibentuk

oleh

gubernur.

Selanjutnya

Direktur

Jenderal

mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim gubernur Perunding dari Departemen Energi dan Sumber daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat. 4.

Gubernur membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK kepada pemohon.

5.

Tim Perunding melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan pemohon.

6.

Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada gubernur.

7.

gubernur menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama antara bupati/walikota kepada Direktur Jenderal. 89

Ibid., hal. 159-165.


8.

direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf kepada menteri. a. Menteri menyampaikan naskan KK kepada DPR RI untuk dikonsultasikan. b. Menteri menyampaikan naskan KK kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.

9.

a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri. b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan.

10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk

mendapat

persetujuan KK. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK. Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat. Melihat prosedur tersebut tampak bahwa gubernur hanya berwenang untuk: 90 1.

Penerbitan keputusan gubernur tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan;

2.

Memberikan persetujuan prinsip;

3.

Membentuk tim perunding kontrak karya;

4.

Manyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama gubernur kepada Direktur Jenderal;

5.

Menyaksikan penandatanganan KK antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama pemerintah dengan pemohon. 90

Ibid., hal. 165.


Prosedur untuk mengajukan permohonan kontrak karya yang diajukan kepada bupati/walikota, antara lain: 91 1.

Permohonan kontrak karya diajukan kepada bupati/walikota.

2.

bupati/walikota menyiapkan konsep persetujuan prinsip.

3.

Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan bupati/walikota kepada pemohon.

4.

bupati/walikota meminta kepada gubernur dan Direktur Jenderal mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan

dibentuk

oleh

bupati/walikota.

Selanjutnya

Direktur

Jenderal

mengoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen Energi dan Sumber daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat. 5.

bupati/walikota membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK kepada pemohon.

6.

Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK dengan pemohon.

7.

Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada bupati/walikota.

8.

bupati/walikota menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama gubernur kepada Direktur Jenderal.

9.

direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf kepada menteri.

91

Ibid., hal. 165-171.


10. a. Menteri

menyampaikan

naskah

KK

kepada

DPR

RI

untuk

dikonsultasikan. b. Menteri menyampaikan naskah KK kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi. 11. a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri. b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan. 12. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk

mendapat

persetujuan KK. 13. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK. Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat. Melihat prosedur tersebut tampak bahwa bupati/walikota hanya berwenang untuk: 92 1.

Penerbitan keputusan bupati tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan;

2.

Memberikan persetujuan prinsip;

3.

Merundingkan naskah kontrak karya dengan pemohon;

4.

Membentuk Tim Perunding kontrak karya;

5.

Manyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama gubernur kepada Direktur Jenderal;

6.

Menyaksikan panandatanganan KK antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama pemerintah dengan pemohon; 92

Ibid., hal. 171-172.


Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanam modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum adalah berbentuk tertulis. Substansi kontrak karya tersebut disiapkan oleh Pemerintah Repulbik Indonesia c.q. Departemen Pertambangan dan Energi dengan calon penanam modal.

93

C. Syarat Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam melaksanakan usaha-usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk: 1.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) IUP ini diberikan oleh: 94 a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam

satu

provinsi

setelah

mendapatkan

rekomendasi

dari

Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. IUP diberikan kepada: 95

93 94

Ibid., hal. 175. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara.


a. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. Koperasi; dan c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. IUP diberikan melalui tahapan: 96 a. Pemberian WIUP, terdiri atas: 97 1) WIUP radioaktif yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) WIUP mineral logam yang diperoleh dengan cara lelang; 3) WIUP batubara yang diperoleh dengan cara lelang; 4) WIUP mineral bukan logam yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah; 5) WIUP batuan yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. b. Pemberian IUP IUP terdiri atas 2 (dua) tahap: 98 a. IUP eksplorasi.

95

Pasal 6 ayat (1)-(3) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 96 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 97 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 98 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


Meliputi

kegiatan

penyelidikan

umum,

eksplorasi,

dan

studi

kelayakan. 99 IUP eksplorasi ini diberikan untuk satu jenis mineral dan batu bara. Pemegang IUP eksplorasi yang bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan di dalam WIUP yang dikelola, wajib mengajukan permohonan WIUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut, maka dia wajib menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain, dan apabila diberikan kepada orang lain maka pemberian tersebut hanya dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 100 IUP Eksplorasi terdiri atas: 101 1) Mineral logam IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. 102 2) Batu bara IUP eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. 103 3) Mineral bukan logam 99

Pasal 36 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 100 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 101 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 102 Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 103 Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. 104 4) batuan IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 105 Apabila pemegang IUP eksplorasi ingin menjual mineral atau batu bara yang tergali maka ia wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dimana izin tersebut diberikan oleh

menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

dengan

kewenangannya. 106 b. IUP operasi produksi Meliputi

kegiatan

konstruksi,

penambangan,

pengolahan

dan

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 107 IUP Operasi Produksi terdiri atas: 108

104

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 105 Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 106 Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 107 Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 108 Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


1) Mineral logam IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 109 2) Batubara IUP operasi produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 110 3) Mineral bukan logam IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 10 (sepuluh) tahun. 111

109

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 110 Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 111 Pasal 47 ayat (2) & (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


4) Batuan IUP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. 112

2.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Kegiatan

pertambangan

rakyat

dilaksanakan

dalam

suatu

Wilayah

Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikelompokkan sebagai berikut: 113 a. Pertambangan mineral logam; b. Pertambangan mineral bukan logam; c. Pertambangan batuan; d. Pertambangan batu bara IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan surat

permohonan.

Dimana kewenangan pelaksanaan

pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 114 Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: 115 a. Persyaratan administratif

112

Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 113 Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 114 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 115 Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


b. Persyaratan teknis c. Persyaratan finansial IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: 116 a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar; b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) tahun.

3.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK diberikan melalui tahapan: 117 a.

Pemberian WIUPK Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Apabila lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan Kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang. Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada 116

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara. 117

Pasal 50 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang. 118 b.

Pemberian IUPK IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta (dengan cara lelang WIUPK). 119 IUPK terdiri atas: 120 1) IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara 2) IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara Persyaratan IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi harus memenuhi: 121 1) Persyaratan administratif 2) Persyaratan teknis 3) Persyaratan lingkungan 4) Persyaratan finansial Luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK antara lain: 122

118

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 119 Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 120 Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 121 Pasal 63 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 122 Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


a. Untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare dengan jangka waktu diberikan paling lama 8 (delapan) tahun yang meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. b. Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. c. Untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun yang meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun. d. Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batu bara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.


D. Dampak Dari Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah: 123 1.

Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;

2.

Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);

3.

Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang;

4.

Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang;

5.

Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang;

6.

Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang;

7.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang. Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah: 124

1.

Kehancuran lingkungan hidup;

2.

Penderitaan masyarakat adat;

3.

Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;

4.

Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;

5.

Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan

6.

Terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan. Walaupun batu bara mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun

keberadaan industri pertambangan batu bara menimbulkan dampak, baik positif 123 124

H. Salim HS., Op.cit., hal.57. Ibid.


maupun negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya pertambangan batu bara terhadap hal-hal yang bersifat praktis (nyata) dan konstruktif (membangun). Dampak positif dari industri pertambangan batu bara di indonesia: 125 1.

Membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan dan pelabuhan;

2.

Sumber devisa negara;

3.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4.

Sumber energi alternatif, untuk masyarakat lokal;

5.

Menampung tenaga kerja. Dampak negatif pertambangan batu bara merupakan pengaruh yang

kurang baik dari adanya industri penambangan batu bara. Dampak negatif penambangan batu bara di Indonesia yaitu: 126 1.

Sebagian perusahaan pertambangan yang dituding tidak memperhatikan kelestarian lingkungan;

2.

Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan;

3.

Limbah kegiatan penambangan yang mencemari lingkungan;

4.

Areal bekas penambangan yang dibiarkan menganga;

5.

Membahayakan masyarakat sekitar;

6.

Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar;

7.

Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang;

125 126

Ibid., hal.221 Ibid., hal. 223.


8.

Hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.


BAB IV IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

A. Pedoman Implementasi Corperate Social Responsibility (CSR) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan. Implementasi CSR diawali dengan diajukannya corporate social initiatives (inisiatif sosial perusahaan). Inisiatif sosial perusahaan dapat didefenisikan sebagai major activities undertaken by a corporation to support social causes and to fulfill commitments to corporate social responsibility, yaitu berbagai kegiatan atau aktivitas utama perusahaan yang dilakukan untuk mendukung aksi sosial guna memenuhi komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan. 127

Kotler dan Lee menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 opsi untuk “berbuat kebaikan” (Six options for Doing Good) sebagai inisiatif sosial perusahaan yang dapat ditempuh dalam rangka implementasi CSR, yaitu: 128 1.

Cause promotions Suatu perusahaan dapat memberikan dana atau berbagai macam kontribusi lainnya, ataupun sumber daya perusahaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas suatu isu sosial tertentu, ataupun dengan cara 127

Bismar Nasution “Aspek Hukum Tanggung Jawab http://bismar.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 10 September 2010. 128 Ibid.

Sosial”,


mendukung pengumpulan dana, partisipasi dan rekruitmen sukarelawan untuk aksi sosial tertentu. Contohnya perusahaan kosmetik terkemuka di Inggirs, The Body Shop, mempromosikan larangan untuk melakukan uji produk terhadap hewan. The Body Shop sendiri. mengklaim bahwa produk-produk yang dijualnya tidak diuji coba terhadap hewan. Hal ini dapat dilihat pada kemasan produkproduk The Body Shop yang mencantumkan kata-kata against animal testing. 2.

Cause-related marketing Suatu perusahaan dalam hal ini berkomitmen untuk berkontribusi atau menyumbang sekian persen dari pendapatannya dari penjualan suatu produk tertentu miliknya untuk isu sosial tertentu. Contohnya seperti Unilever yang memberikan sekian persen dari penjualan sabun produksinya, Lifebuoy, untuk meningkatkan kesadaran hidup bersih dalam masyarakat, dengan cara membangun fasilitas kamar kecil dan wastafel di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian Danone, yang juga merupakan produsen air mineral AQUA memberikan sekian persen hasil penjualannya untuk membangun jaringan air bersih di daerah sulit air di Indonesia.

3.

Corporate social marketing Suatu perusahaan dapat mendukung perkembangan atau pengimplementasian kampanye

untuk

meningkatkan

merubah

kesehatan

cara pandang publik,

maupaun

keamanan,

tindakan,

lingkungan,

guna

maupun

kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti Unilever yang memproduksi


pasta gigi Pepsodent mendukung kampanye gigi sehat. Kemudian Phillip Morris di Amerika Serikat mendorong para orang tua untuk berdiskusi dengan anak-anak mereka mengenai konsumsi tembakau. 4.

Corporate philanthropy Dalam hal ini, suatu perusahaan secara langsung dapat

memberikan

sumbangan, biasanya dalam bentuk uang tunai. Pendekatan ini merupakan bentuk implementasi tanggung jawab sosial yang paling tradisional. Contohnya suatu perusahaan dapat langsung memberikan bantuan uang tunai ke panti-panti sosial, ataupun apabila tidak uang tunai, dapat berupa makanan ataupun alat-alat yang diperlukan. 5.

Community volunteering Dalam hal ini, perusahaan dapat mendukung dan mendorong pegawainya, mitra bisnis maupun para mitra waralabanya untuk menjadi sukarelawan di organisasi-organisasi kemasyarakatan lokal. Contohnya suatu perusahaan dapat mendorong atau bahkan mewajibkan para pegawainya untuk terlibat dalam bakti sosial atau gotong-royong di daerah dimana perusahaan itu berkantor. Contoh lainnya seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi komputer ataupun piranti lunak mengirim orang-orangnya ke sekolah-sekolah untuk melakukan pelatihan-pelatihan langsung menyangkut keterampiran komputer.

6.

Socially responsible business practices Misalnya perusahaan dapat mengadopsi dan melakukan praktek-praktek bisnis dan investasi yang dapat mendukung isu-isu sosial guna meningkatkan


kelayakan masyarakat (community well-being) dan juga melindungi lingkungan. Seperti contohnya Starbucks bekerjasama dengan Conservation International di Amerika Serikat untuk mendukung petani-petani guna meminimalisir dampak atas lingkungan mereka. Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profit, risiko, serta kondisi operasional

masing-masing

perusahaan.

Banyak

perusahaan

yang

telah

melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan. 129 Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak terdapat standar atau praktikpraktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan CSR. 130

129 130

A.B. Susanto, Op.cit., hal. 48. Ibid.


Perusahaan bidang pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena bergerak di bidang sumber daya alam (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Bidang pertambangan terikat pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Undang-Undang itu dinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).131 Ketentuan mengenai kewajiban tersebut dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdapat dalam: 132 1.

Pasal 95 Pemegang IUP dan IUPK wajib: a. Menerapkan kaedah teknik pertambangan yang baik; b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara; d. Melaksanakan

pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat

setempat;dan e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

2.

Pasal 106

131

Adjat Sudradjat “Pentingnya CSR Pertambangan”, http://www.bataviase.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 7 September 2010. 132 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.

Pasal 107 Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 108 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Prinsip CSR sebenarnya sudah diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan, tetapi masih bersifat implisit dan atau sumir kecuali pada pasal tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan pertambangan. 133 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 merupakan alternatif tindakan yang dapat segera diambil oleh perusahaan pertambangan dalam menjawab tantangan kegiatan pertambangan yang bertang133

Busyra Azheri “CSR dalam Kegiatan Pertambangan di http://www.hukum.ub.ac.id/, terakhir kali diakses tanggal 7 September 2010.

Sumatera

Barat”,


gungjawab. Selain itu penerapan program suistainable community development pertambangan haruslah bersifat uniqe atau khas karena bergantung pada kondisi obyektif dari geografi, demografi, karakter atau tipikal dan potensi dari masyarakat itu sendiri. 134

Prinsip CSR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berkaitan dengan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sejalan dengan konsep Triple Bottom Line (3BL) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu bidang ekonomi 3 (tiga) prinsip (human capital, kemitraan, dan good corporate governance (GCG)), bidang sosial 3 (tiga) prinsip (human capital, pendidikan, dan informasi publik), dan bidang lingkungan 5 (lima) prinsip (standarisasi, keterbukaan, pencegahan perusakan lingkungan, ramah lingkungan, dan taat hukum). 135

Penerapan CSR di bidang pertambangan bersifat dual system. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerapannya telah bersifat keharusan (mandatory) dalam makna kewajiban hukum (legal obligation), karena telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), penerapan Corperate Social Responsibility (CSR) masih bersifat sukarela (voluntary) meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang134

“Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010. 135 Busyra Azheri “CSR dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat”, http://www.hukum.ub.ac.id/, terakhir kali diakses tanggal 7 September 2010.


Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan motif reaktif dalam bentuk kedermawanan (charity). Namun untuk aspek lingkungan menunjukkan apresiasi yang bagus terlihat dari pola reklamasi lahan bekas tambang yang mereka lakukan dalam bentuk backfilling. 136

B. Bentuk Corperate Social Responsibility (CSR) yang dapat Dilakukan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan perusahaan di Indonesia dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya adalah partisipasinya dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana adalah sebuah proses yang terus-menerus dimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi, dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan. Manajemen bencana lebih dari sekedar pemberian bantuan guna meringankan penderitaan para korban yang terkena bencana. Lebih dari itu, manajemen bencana mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu usaha-usaha mengurangi risiko terjadinya bencana, dan apabila tidak memungkinkan, meminimalisir dampak buruk yang mungkin timbul. 137 Terdapat lima jenis aktivitas CSR berkaitan dengan manajemen bencana, yaitu: 138 1.

Filantropis 136

Busyra Azheri “CSR dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat”, http://www.hukum.ub.ac.id/, terakhir kali diakses tanggal 7 September 2010. 137 A.B. Susanto, Op.cit., hal. 68. 138 Ibid., hal. 70-71.


Aktivitas filantropis berhubungan dengan pemberian sumbangan dan bantuan kepada orang-orang atau lembaga dengan tujuan sosial. 2.

Kontraktual Dalam aktivitas kontraktual, perusahaan menjalin kontrak kerja sama dengan organisasi atau kelompok lain.

3.

Kolaboratif Kolaboratif berarti menjalankan CSR melalui kemitraan dengan organisasi berbasis komunitas dan LSM.

4.

Adversarial Jenis aktivitas adversarial lebih berhubungan dengan hubungan masyarakat (public relations) ketimbang manfaat aktual bagi mereka yang terkena dampak bencana.

5.

Unilateral Dalam aktivitas unilateral, perusahaan tidak menjalin kerja sama dengan para stakeholder-nya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga tingkat kegiatan program CSR dalam usaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat yakni: 139

1.

Kegiatan program CSR yang bersifat “charity”. Bentuk kegiatan seperti ini ternyata dampaknya terhadap masyarakat hanyalah “menyelesaikan masalah sesaat” hampir tidak ada dampak pada 139

“Kegiatan Program CSR”, http://www.info-csr.blogspot.com/, terakhir kali diakses tanggal 20 September 2010.


peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain lebih mahal, dampak jangka panjang tidak optimal untuk membentuk citra perusahaan. Dari sisi biaya, promosi kegiatan sama mahalnya dengan biaya publikasi kegiatan. Walaupun masih sangat relevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat. 2.

Kegiatan program CSR yang membantu usaha kecil secara parsial. Saat ini makin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat. Salah satu bentuk kegiatannya adalah membantu usaha kecil, tetapi bentuk kegiatan perkuatan tersebut masih parsial, memisahkan

kegiatan

program

yang

bersifat

pendidikan,

ekonomi,

infrastruktur dan kesehatan. Walaupun lebih baik ternyata pada tingkat masyarakat kegiatan ini tidak dapat diharapkan berkelanjutan, bahkan cenderung meningkatkan kebergantungan masyarakat pada perusahaan, sehingga efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk menggalang kerjasama dengan masyarakat tidak didapat secara optimal.

3.

Kegiatan program CSR yang

berorientasi membangun daya saing

masyarakat. Program CSR akan memberi dampak ganda untuk perusahaan dan masyarakat karena dari awal dirancang untuk meningkatkan produktifitas (sebagai ukuran data saing) guna meningkatkan daya beli sehingga


meningkatkan akses pada pendidikan dan kesehatan jangka panjang. Untuk itu perlu diberikan penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara mandiri (berjangka waktu yang jelas/mempunyai exit policy yang jelas). Untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat maka kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling terkait dalam rantai nilai. Setiap pelaku pada mata rantai nilai pada dasarnya adalah organ ekonomi yang hidup. Perkuatan dilakukan untuk meningkatkan metabolisme (aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan) dalam sistem yang hidup tersebut yang pada gilirannya akan meningkatkan performance setiap organ. Pendekatan CSR yang smart adalah dengan mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR lebih efesien memberikan dampak pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai. Program pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur-infrastruktur dirancang sinergis dengan penguatan ekonomi sehingga mampu menigkatkan indeks pembangunan manusia pada tingkat lokal. Bentuk penerapan CSR tersebut dapat kita lihat dari bentuk-bentuk CSR yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, antara lain: 1.

PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) Walaupun perusahaan pertambangan PT. NMR merupakan perusahaan pertambangan yang telah ditutup, namun mereka masih mempunyai kewajiban untuk pengembangan masyarakat lokal di daerah sekitar tambang. Jumlah investasi yang disediakan oleh PT. NMR untuk pengembangan


masyarakat lokal sebesar US$ 30 juta. Program pengembangan masyarakat lokal yang akan dilakukan oleh PT. NMR adalah, seperti: 140 a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang b. Peningkatan kesehatan c. Keselamatan lingkungan 2.

PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) PT. NNT juga telah melakukan program pengembangan masyarakat lokal. Ada enam prinsip yang digunakan oleh PT. NNT dalam pengembangan masyarakat sekitar tambang, yaitu sebagai berikut:141 a. Berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan memperoleh manfaat berkelanjutan melampaui usia tambang. b. Kemitraan menekankan pada konsultasi aktif, kolaborasi, kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga lokal lainnya. c. Teknologi tepat guna memperkenalkan teknologi yang memenuhi kebutuhan dan dapat dioperasikan dan dipelihara secara lokal. d. Penggalangan dana dari luar

140

Salim HS. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)., hal.384. 141 Ibid., hal.385.


Menyatukan sumber PT. NNT dengan sumber dana luar dari lembaga donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga multilateral, dan investasi dari bantuan dari sektor swasta. e. Praktik terbaik menerapkan praktik terbaik dari bantuan pengembangan usaha untuk analisis program, desain, implementasi, dan evaluasi. f. Kontribusi masyarakat membutuhkan

kontribusi

dan

keterlibatan

masyarakat

dan/atau

pemerintah untuk semua kegiatan untuk memastikan adanya rasa memiliki dan kesinambungan program. Keenam prinsip itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PT. NNT dan setiap program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT. NNT sangat ditunggu-tunggu masyarakat karena program yang dilaksanakan oleh PT. NNT disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan programnya, PT. NNT selalu meminta pendapat masyarakat tentang apa yang harus dibangun. 142 Ada lima bidang program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh PT. NNT, yaitu: 143 a. Bidang pendidikan Program pendidikan yang dilaksanakan oleh PT. NNT adalah pendidikan formal dan program keaksaraan fungsional. Program keaksaraan fungsional merupakan program yang dilakukan oleh PT. NNT terhadap 142 143

Ibid., hal.386. Ibid., hal.386-414.


warga masyarakat yang tidak mampu membaca huruf latin (pemberantasan buta huruf). Kontribusi PT. NNT dalam program pedidikan formal adalah: 1) Peningkatan kuallitas guru 2) Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan 3) Perpustakaan sekolah 4) Bantuan operasional sekolah 5) Bantuan media belajar dan laboratorium b. Bidang kesehatan PT. NNT ikut berpartisipasi untuk menekan tingginya angka kematian bayi dan ibu bagi masyarakat yang bermukim di lingkar tambang. Program utama yang telah dilakukan oleh PT. NNT adalah mendirikan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang telah didirikan oleh PT. NNT adalah membangun dua puskesmas. Di samping itu, program pengembangan kesehatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh PT. NNT adalah program peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kesehatan ibu dan anak ini meliputi: 1) promosi kesehatan ibu dan anak; 2) penguatan posyandu; 3) membangun keterlibatan stakeholder, dengan mengadakan pertemuan secara terus-menerus dengan tim kesehatan desa, tim kesehatan kecamatan, dan koordinasi dengan puskesmas. Untuk menunjang program di bidang kesehatan, PT. NNT juga berperan untuk membangun instalasi air minum sampai ke rumah-rumah


penduduk,pemberian satu buah truk pengangkut sampah dan bak sampah pada tiap-tiap desa. c. Bidang pertanian Program yang telah dilakukan oleh PT. NNT dalam bidang pertanian adalah penyuluhan pertanian, pemberian unggas, pembagian pakan ayam, pemberian vaksin, dan pelatihan pembuatan pakan unggas. Ada tiga jenis penyuluhan yang telah dilakukan oleh PT. NNT pada masyarakat tani di lingkar tambang, yaitu: 1) Penyuluhan padi 2) Penyuluhan palawija 3) Teknik budi daya unggas d. Bidang sosial budaya Pembinaan sosial budaya ini telah dilakukan oleh PT. NNT bekerja sama dengan Yayasan Abdi Insani Mataram. Jenis kegiatan sosial budaya yang dilakukan berupa pembinaan kesenian, terutama seni tari, membentuk TPA ( Taman Pendidikan Al Qur’an). e. Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah Ada empat koperasi yang telah dibina oleh PT. NNT, yaitu: 1) Koperasi Serba Usaha (KSU) Samba; 2) Koperasi Serba Usaha (KSU) Sawmil Jaya; 3) Koperasi Serba Usaha (KSU) Kemuning jaya; 4) Koperasi Serba Usaha (KSU) Perdana Karya mandiri.


Di samping pengembangan koperasi, PT. NNT juga telah mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan bekerja sama dengan Yayasan Abdi Insani Mataram. Program yang dilakukan adalah pendataan jumlah usaha kecil dan menengah, pelatihan di bidang usaha kecil dan menengah, serta pemberian dana bergulir kepada pengusaha kecil dan menengah. 3.

PT. Antam, Tbk. Program pengembangan komunitas Antam didanai secara langsung oleh perusahaan, termasuk inisiatif dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan outsourcing. Antam juga berpartisipasi dalam pengembangan lingkungan dan komunitas dengan mengalokasikan dana sebesar 1% dari pendapatan bersih. Antam berpartisipasi dalam program kemitraan dengan pengusaha lokal dengan mengalokasikan dana sebesar 1-3% dari pendapatan bersih. Selain biaya pengembangan masyarakat, perusahaan juga menyalurkan dana bantuan pinjaman modal melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang disisihkan dananya dari 1% laba bersih perusahaan. 144

4.

PT. Freeport Indonesia PT Freeport Indonesia telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua, dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain

144

A.B. Susanto, Op.cit., hal. 103-104.


itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti di Komoro dan Timika. 145

5. PT Lumpo Painan PT. Lumpo merupakan perusahaan pertambangan eksploitasi penambangan batu-bara, menyadari betul akan rentan terhadap isu-isu lingkungan dan kesehatan. Sehingga dalam kegiatannya, PT. Lumpo berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dan berpartisipasi mengembangkan masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan. PT. Lumpo dalam melaksanakan CSR hanya bersifat insidental dengan memberikan sumbangan atau bersifat kederrmawanan yang pada umumnya melakukan kegiatan karitatif, filantropis dan

menyelenggarakan

program

pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat (community development). Bentuk konkritnya pelaksanaan CSR PT. Lumpo yaitu membuat Dam Batang Kalupo setinggi 1 Meter dengan panjang Dam 500 M. 146 C. Hambatan dalam Penerapan Corperate Social Responsibility (CSR) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Timbulnya konflik sosial pada berbagai wilayah industri pertambangan memberikan kesadaran

baru

terutama kepada

pemerintah dan

industri

pertambangan perlunya menciptakan harmonisasi hubungan antar masyarakat

145

Ginanjar Rahmat, “Corporate Social Responsibility (CSR)”, http://ginooo.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 9 September 2010. 146 Anda Lusia “The Corporate Social Responsibility (CSR) Execution Of Company By Financial Investment Company In West Sumatra”, http://www.repository.unand.ac.id/, terakhir kali diakses tanggal 20 September 2010.


dengan usaha pertambangan. Yaitu, melalui konsep CSR dengan salah satu programnya yaitu program community development. Didalam praktek beberapa perusahaan tambang memang telah melaksanakan community development sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar, seperti kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan usaha lokal, serta pembangunan prasarana. 147 Namun digalakkannya konsep dan program tersebut oleh sekelompok masyarakat dipahami atau dinilai sebagai tindakan reaksi dari berbagai aksi kekecewaan masyarakat terhadap usaha pertambangan yang semakin marak akhirakhir ini. Sehingga cenderung bersifat tambal sulam, tidak sistimatis. Maraknya tuntutan terhadap usaha pertambangan atau konflik antara korporasi dengan komunitas lokal melalui berbagai aksi dari kelompok masyarakat akhir-akhir ini paling tidak disebabkan oleh dua hal yaitu: 148 1.

Manfaat usaha pertambangan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat;

2.

Kurangnya

pemahaman

terhadap

karakteristik

dan

hakikat

usaha

pertambangan dan CSR. Persoalannya, CSR di dalam kegiatan usaha pertambangan tentunya berbeda dengan sektor usaha lainnya diluar pertambangan. Bagi sektor pertambangan persoalan CSR merupakan hal yang mutlak sudah direncanakan dari mulai tahap pra kontrak baik itu kontrak karya, perjanjian usaha 147

“Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010. 148 “Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010.


pertambangan maupun kontrak karya pengusahaan batubara. Selama ini implementasi CSR dalam kegiatan usaha pertambangan diterapkan dalam bentuk program community development, namun payung hukum dari program community development ini lebih didasarkan pada klausula dalam perjanjian kontrak tersebut ketimbang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, sehingga lebih terkesan sebagai sebuah hubungan hukum yang bersifat keperdataan/kontraktual

antara

perusahaan

dengan

pemerintah

sehingga

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bersifat perbuatan wanprestasi yang kemudian hanya dikenai sanksi ganti rugi atau damai. 149

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 dan Pasal 34 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara singkat dikatakan bahwa ketentuan tentang CSR wajib dilaksanakan bagi

149

“Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010.


Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dimana kewajiban Perseroan itu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan bagi yang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang penanaman modal ketentuan mengenai CSR itu merupakan salah satu kewajiban setiap penanam modal yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ataupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.

Pengaturan mengenai kegiatan usaha pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penanaman modal asing di bidang pertambangan umum dilaksanakan dalam bentuk kontrak karya. Di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman Modal Asing, pengajuan permohonan kontrak karya diajukan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber

Daya

Mineral,

gubernur,

bupati/walikota,

sesuai

dengan

kewenangannya masing-masing. Perjanjian kontrak karya ditandatangani oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan pemohon. Usaha pertambangan


dilakukan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IPR diberikan oleh bupati/walikota kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi dengan menyampaikan surat permohonan.

Sedangkan

IUPK

diberikan

oleh

menteri

dengan

memperhatikan kepentingan daerah kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta (dengan cara lelang WIUPK). 3.

Ketentuan mengenai CSR dalam kegiatan usaha pertambangan dapat dilihat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). PPM ini merupakan salah satu bagian dari CSR. Oleh karena itu, implementasi CSR dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat berupa pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, pemberdayaan para guru, pendirian puskesmas, pengarahan tentang cara bertani yang baik, dan sebagainya.

B. Saran 1.

Perusahaan dalam penerapan CSR melibatkan pihak ketiga, baik sebagai konsultan, mitra kerja dan atau pelaksana sekaligus agar CSR terlaksana


secara efektif dan efisien. Pemerintah juga semestinya melakukan pendekatan secara struktural dan emosional dengan berbagai asosiasi dunia usaha agar terbentuk visi yang sama terhadap CSR dan membentuk komisi tentang CSR atau sejenisnya. 2.

Perusahaan yang menerapkan CSR sebaiknya kegiatannya berkaitan dengan usaha yang dijalankannya sehingga bisa memberikan manfaat secara langsung

bagi

perusahaan,

lingkungan,

dan

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat di sekitarnya dan bukan hanya pemberian sumbangan atau kegiatan sosial saja 3.

Perusahaan sebaiknya membentuk suatu divisi khususnya divisi CSR yang akan melaksanakan program-program CSR pada perusahaan tersebut. Sehingga program pelaksanaan CSR pada perusahaan tersebut dapat terencana, terprogram, dan terealisasi dengan baik. Oleh karenanya pelaksanaan CSR yang dilakukan bukan sekedar kedermawanan belaka dengan tujuan untuk brand image saja.


BAB III PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA. pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi

Recommend Documents