BAB III PENERAPAN SISTEM INSW TERKAIT DENGAN PROSEDUR KEPABEANAN DAN DAMPAKNYA BAGI PERDAGANGAN EKSPOR- IMPOR DI INDONESIA

BAB III PENERAPAN SISTEM INSW TERKAIT DENGAN PROSEDUR KEPABEANAN DAN DAMPAKNYA BAGI PERDAGANGAN EKSPORIMPOR DI INDONESIA

A.

SISTEM INDONESIA NASIONAL SINGLE WINDOW

I.

Tujuan dan Manfaat Penerapan INSW Tujuan utama dilakukannya penerapan Sistem Single Window (SW) ini

pada dasarnya menyangkut dua aspek, yaitu : 1)

Tujuan

pertama

penyelesaian

untuk

proses

melakukan

ekspor-impor,

percepatan serta

atas

peningkatan

efektifitas dan kinerja penanganan atas lalu-lintas barang ekspor-impor. 2)

Tujuan kedua terkait dengan upaya meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalu-lintas barang ekspor dan impor, terutama terkait dengan proses customs release and clearance of cargoes.

Dengan demikian penerapan Sistem INSW ini diharapkan akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah maupun bagi Pengguna Jasa (Masyarakat Usaha). Bagi pihak pemerintah, Penerapan Sistem INSW diharapkan akan dapat:

Universitas Sumatera Utara

1)

Memfasilitasi percepatan proses penyelesaian kegiatan customs release and clearance of cargoes dalam rangka mewujudkan sistem ASW sebagai instrumen perwujudan ASEAN Economic Community (AEC);

2)

Menyediakan sistem pelayanan yang mudah, murah, nyaman, aman, dan memberikan kepastian usaha;

3)

Menciptakan manajemen resiko yang lebih baik;

4)

Menghilangkan redundansi dan duplikasi data;

5)

Meningkatkan validitas dan akurasi data;

6)

Memudahkan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah dalam kaitan dengan kegiatan ekspor-impor;

7)

Meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman yang mungkin timbul karena lalu-lintas barang ekspor-impor;

8)

Mengoptimalkan penerimaan negara.

bagi Masyarakat Usaha, diharapkan akan dapat : 1)

Memberikan kepastian biaya dan waktu pelayanan;

2)

Meningkatkan daya saing;

3)

Memperluas akses pasar dan sumber-sumber faktor produksi;

4)

Mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan sumber daya ;

5)

Mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan ;


6)

Mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam seluruh kegiatan pelayanan eksporimpor;

II.

Pengembangan Sistem INSW Visi, misi dan strategi dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan

Sistem NSW di Indonesia, perlu dirumuskan dari awal guna memperjelas arah dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas yang diperlukan untuk mewujudkan penerapan Sistem NSW di Indonesia. Visi pengembangan Indonesia NSW adalah terwujudnya lingkungan “Nasional Single Window” di Indonesia, yaitu layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan

informasi standar guna

menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Sedangkan, Misi pengembangan sistem NSW di Indonesia adalah mewujudkan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi dalam penanganan atas lalu lintas barang ekspor dan impor.

III.

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem INSW Pembangunan sistem INSW merupakan suatu proses dengan skala besar

dan kompleksitas yang sangat tinggi. Sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaan nya tetap harus mengikuti standar dalam siklus

proses

pengembangan

sistem

(System-Development),

sehingga


memudahkan kontrol dan penilaian atas capaian kegiatan dalam pembangunan Sistem NSW. Strategi pembangunan dan pengembangan sistem NSW di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mendasarkan pada skala prioritas kebutuhan sistem di lapangan, dan tingkat resiko serta peluang keberhasilan, dengan salah satu ukuran tidak terganggunya sistem operasional yang sudah ada dengan adanya perubahan mendasar melalui penerapan Portal INSW. Pada setiap tahapan implementasi sistem NSW, setelah selesainya tahapan Technical Development dalam pembangunan Sistemnya, untuk dapat mulai dilakukan tahapan implementasi harus melalui beberapa uji coba dan test sytem, dimulai dengan masih menggunakan Dummy-data sampai akhirnya ditetapkan untuk menggunakan real-data. Hal utama yang

menjadi beban berat pekerjaan teknis pembangunan

sistem NSW adalah load pekerjaan yang sangat besar. Dimana pada setiap tahapan harus diselesaikan beberapa pekerjaan pembangunan sistem yang berbeda secara simultan. Namun demikian, penyelesaian pekerjaan tetap mendasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Tim Persiapan NSW. Hingga saat ini sistem NSW sudah diterapkan pada 5 pelabuhan utama di Indonesia, yaitu Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Bandara Soekarno Hatta Jakarta .56 56

Tim Persiapan National Single Window (NSW) Republik Indonesia, Penerapan Sistem National Single Window Menuju Otomasi Sistem Pelayanan yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor, http://www.insw.go.id diunduh pada 21 Mei 2010. Op. Cit.


Strategi yang telah dilaksanakan Pemerintah dan Tim Persiapan NSW dalam mewujudkan visi dan misi pengembangan Sistem NSW di Indonesia antara lain :

1. Melakukan kolaborasi sistem dari seluruh entitas (Instansi Pemerintah, Institusi lainnya dan Swasta) sebagai upaya percepatan penyelesaian proses ekspor-impor. 2. Komitmen bersama untuk melakukan koordinasi dalam memadukan dan menyelaraskan proses bisnis antar entitas, guna meningkatkan kinerja dan efektivitas layanan yang terkait dengan ekspor-impor. 3. Menyempurnakan dan melengkapi perangkat hukum serta kelengkapan persyaratan legal lainnya, guna mendukung terwujudnya visi Indonesia NSW. 4. Meningkatkan kapasitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip Good-Governance dalam pelayanan ekspor-impor. Dalam pengembangan dan pengoperasian sistem NSW, diharapkan berpatokan kepada prinsip-prinsip di bawah ini: 1. Minimalisasi beban anggaran dari Pemerintah; 2. Beban kepada Pengguna Jasa, harus memperhatikan kemampuan mereka; 3. Proteksi atas data dan informasi; 4. Transparan dalam proses; 5. Terukur (measurable); 6. Dapat dipertanggung-jawabkan (accountable and auditable);


7. Efektif dan Efisien; 8. Berkelanjutan; 9. Fleksibel. 57 prioritas kebutuhan sistem di lapangan, dan tingkat risiko serta peluang keberhasilan, dengan salah satu ukuran tidak terganggunya sistem operasional yang sudah ada dengan ini menunjukkan adanya perubahan mendasar melalui penerapan Portal INSW.

B.

TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PENERAPAN SISTEM INSW Penerapan sistem NSW di Indonesia yang dilakukan secara bertahap,

selain harus mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi di lapangan dan beberapa keterbatasan yang ada, juga harus senantiasa memperhatikan dan mendasarkan pada jadwal dan kesepakatan dalam penerapan sistem ASW di tingkat regional ASEAN, sehingga penetapan jadwal, roadmap maupun rincian tahapan yang telah ditetapkan, seringkali harus diubah dan disesuaikan. Perubahan dan penyesuaian yang telah beberapa kali dilakukan, tidak selalu dilakukan dengan memundurkan jadwal penerapan. Ada beberapa kondisi yang malahan menuntut adanya beberapa percepatan dalam pelaksanaan technical development, seperti pembangunan prototype awal portal ASW. Namun demikian, yang paling penting bahwa setiap perubahan tersebut akan selalu diputuskan bersama oleh seluruh entitas, baik di tingkat nasional (bersama seluruh GA), maupun di tingkat regional (bersama tim NSW negara anggota ASEAN lainnya). 57

Ibid


Secara umum, gambaran awal dari setiap tahapan dalam rangka penerapan sistem NSW di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut: 1) Tahapan uji coba awal Sistem NSW; 2) Implementasi Tahap Kesatu; 3) Implementasi Tahap Kedua; 4) Implementasi Tahap Ketiga; 5) Implementasi Tahap Nasional; 6) Penggabungan ke Sistem ASW (ASEAN Single Window). 58 Tim persiapan NSW telah berhasil melakukan uji coba sistem, dengan melakukan tahapan “Uji coba awal Sistem NSW di Tanjung Priok” pada tanggal 19 Nopember 2007, sebagai langkah awal untuk mulai menerapkan sistem NSW secara bertahap di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, pada tanggal 17 Desember 2007, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan dan Tim Persiapan NSW Indonesia secara resmi melakukan peresmian “Implementasi Tahap Kesatu Sistem NSW di Indonesia” dan sekaligus melakukan peluncuran “Official Website dan Portal Indonesia NSW” sebagai gerbang utama sistem layanan publik yang terintegrasi secara elektronik, yang menyediakan fasilitas untuk pelayanan seluruh kegiatan yang terkait dengan ekspor dan impor. 59 Gambaran umum pelaksanaan implementasi tahap kesatu sistem NSW di Indonesia, dapat diilustrasikan sebagai berikut: a) Waktu pelaksanaan: peresmian tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 dan akan berlangsung sampai dengan

58 59

Ibid Ibid


dilakukannya Implementasi Tahap Kedua Sistem NSW pada awal bulan April 2008; b) GA perizinan yang dilibatkan: GA yang dilibatkan adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) DJBC Tanjung Priok, dan 4 GA Perizinan (Badan POM, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan); c) Pelaku usaha yang dilibatkan: pelaku usaha yang ditetapkan sebagai pengguna sistem adalah seluruh IJP (sebanyak 100 Perusahaan IJP); d) Sistem yang di uji cobakan: 1. Pengiriman data perizinan secara elektronik melalui webservice dari inhouse-system 4 GA (sistem InaTrade, eBPOM, Sikawan, Sipusra, Sister Karoline) ke Portal NSW dan dari Portal NSW meneruskan ke inhouse-system KPU Tanjung Priok (SAP-Impor); 2. Proses otomasi validasi, filtering dan analyzing point di Portal NSW untuk mengecek dokumen PIB dan dokumen perizinan; 3. Pemrosesan perizinan elektronik pada customs-clearance (SAP-Impor) dan pengiriman respons elektronik melalui Portal NSW. 60

60

Ibid


Setelah itu, pada tanggal 11 Agustus 2008 Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW meresmikan peluncuran implementasi tahap kedua Sistem NSW di Semarang, Jawa Tengah. 61 Pada peluncuran implementasi tahap kesatu jumlah instansi yang bergabung dalam Sistem NSW hanya 5 (lima) instansi terkait perizinan atau Government Agencies (GA) . Kelima instansi yang telah tergabung tersebut sejak Desember 2007 selain Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai adalah Departemen Perdagangan (Ditjen Perdagangan Luar Negeri), Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kelautan dan Perikanan (Karantina Ikan), dan Departemen Pertanian (Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan). Sedangkan pada tahap kedua ini jumlah instansi yang terlibat telah bertambah menjadi 15 GA dengan menggandeng 10 GA baru yaitu Departemen Kesehatan,

Departemen

ESDM,

Departemen

Perindustrian,

Kementerian

Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian (Pusat Perizinan dan Investasi), Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Departemen Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun pada implementasi tahap kedua ini pelayanan sistem NSW masih terbatas untuk melayani importir, namun jumlah perusahaan yang dilayani secara bertahap terus ditingkatkan. Jika pada implementasi tahap kesatu sistem NSW hanya melayani Importir Jalur Prioritas (IJP) sebanyak 88 perusahaan, maka pada tahapan yang kedua importir yang dilayani oleh sistem NSW telah diperluas, sehingga menjangkau importir Mitra Utama (MITA) Prioritas sebanyak 97 perusahaan (dari 102 MITA Prioritas) dan MITA Non-Prioritas sebanyak 46 61

Peluncuran Implementasi Tahap Kedua Sistem http://www.indonesia.go.id, diunduh pada 19 Agustus 2010.

National

Single

Window,


perusahaan. Dengan demikian semua dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dikirimkan oleh MITA Prioritas dan MITA Non-Prioritas telah menggunakan fasilitas di portal INSW. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertindak sebagai koordinator pembangunan dan pengembangan NSW dan Tim persiapan NSW telah melakukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan dari setiap instansi ke dalam sistem portal INSW. Dalam portal NSW telah di upload database Lartas (ketentuan larangan dan pembatasan impor) secara real time dilengkapi dengan buku pintar untuk memudahkan pelaku usaha mengetahui kebijakan pengimporan barang ke Indonesia. Instansi terkait seperti Departemen Perhubungan telah membangun sistem pelayanan

kepelabuhan

secara

online

yaitu

inaportnet

dan

persiapan

pembangunan sistem NSW untuk Airport. Sementara Departemen Perdagangan telah mendorong dan mengarahkan jajarannya dalam membangun dan menerapkan inatrade dan mengintegrasikannya ke dalam portal INSW sehingga pelayanan perizinan ekspor dan impor dapat dilakukan secara online melalui portal INSW. Demikian halnya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, melalui Badan Karantina Pertanian membangun Sistem Pelayanan Karantina Hewan secara online melalui Sistem Pelayanan Online Karantina Hewan (Sikawan) dan Sistem Pelayanan Online Karantina Tumbuhan (Sipusra). Hal sama juga dilakukan Menteri Kelautan dan

Perikanan yang bersama jajarannya telah

berhasil membangun Sistem Terpadu Pelayanan Karantina Ikan Online (Sister


Karoline), termasuk juga yang dilakukan BPOM yang telah membangun dan mengembangkan sistem pelayanan e-BPOM dan mengintegrasikannya ke dalam sistem portal INSW. 62 Peluncuran implementasi tahap III sistem NSW dilakukan oleh Menteri Keuangan di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Selasa tanggal 23 Desember 2008. 63Penyelenggaraan peluncuran implementasi tahap ketiga ini dilakukan setelah Tim Persiapan NSW melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi tahap pertama dan kedua yang hasilnya menyimpulkan bahwa secara teknis penerapan sistem NSW pada tahap pertama dan tahap kedua sudah berjalan sesuai target yang direncanakan. Bahkan untuk pelabuhan Tanjung Emas sudah diterapkan secara penuh untuk seluruh importir dan PPJK. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya ditetapkan ruang lingkup untuk implementasi tahap ketiga penerapan sistem NSW yang diluncurkan pada akhir Desember 2008, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Penerapan Sistem NSW untuk Pelayanan Perizinan Impor (NSW Impor): a) Penerapan sistem NSW impor secara mandatory terhadap seluruh importir dan seluruh PPJK di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Emas (Semarang). b) Uji coba sistem NSW impor untuk melayani importir dan PPJK tertentu di Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng) atas perizinan

62

Implementasi Tahap II NSW, www.beacukai.go.id, diunduh pada 19 Agustus 2010. Bapeten Tergabung Dalam Indonesia National Single Window, http://www.bapeten.org, diunduh pada 19 Agustus 2010. 63


impor dari 5 instansi pemerintah (GA) yang sudah terlebih dahulu bergabung pada implementasi tahap kedua sejak Agustus 2008. 2. Pelaksanaan Uji coba Teknis Penerapan Sistem NSW-Ekspor untuk beberapa eksportir tertentu secara terbatas di Pelabuhan Tanjung Priok. 3. Pelaksanaan

Uji

coba

Integrasi

Lanjutan

Penerapan

Sistem

NSW

Kepelabuhanan untuk beberapa importir tertentu di Pelabuhan Tanjung Priok. 4. Pelaksanaan Uji coba Integrasi Awal Penerapan Sistem NSW Kebandarudaraan untuk beberapa importir tertentu di Bandara Soekarno Hatta. Berkaitan

dengan

fitur

website INSW,

dilaporkan bahwa pada

implementasi tahap ketiga ini dilakukan penambahan beberapa fitur, antara lain: (1) Fitur Realisasi Perizinan Impor (Utilization Report), yaitu fasilitas yang dapat digunakan untuk mengetahui realisasi penggunaan dari perizinan impor yang telah diterbitkan oleh masing-masing GA, (2) Fitur Pengecekan Konfirmasi Pembayaran dari Bank, yaitu fasilitas untuk melakukan pengecekan atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor, (3) Fitur Penjelasan Reject Dokumen PIB, yaitu untuk memberikan informasi mengenai penyebab terjadinya reject, (4) Fitur Akses Informasi Nomor/Tanggal/Pos BC1.1, (5) Fitur Browsing Data Manifes untuk GA. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan Fitur Track & Trace dan Penyempurnaan Fasilitas e-Service Lartas. Selanjutnya, untuk melayani keluhan dan pertanyaan pengguna sistem, telah disiapkan sistem layanan Call Center atau


Help Desk yang memungkinkan Pengguna Jasa untuk mendapatkan solusi segera atas berbagai permasalahan dalam pengoperasian Portal INSW. Dengan telah dilakukannya peluncuran implementasi tahap ketiga sistem NSW di Indonesia, maka penerapan sistem NSW telah memasuki tahapan yang paling penting, yaitu memberlakukan sistem ini secara mandatory terhadap seluruh importir dan PPJK yang melakukan kegiatan importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Mengingat bahwa kegiatan impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok mencakup sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari total kegiatan impor nasional, maka pemberlakuan secara mandatory sistem NSW impor di Tanjung Priok dapat mewakili hampir semua kondisi dan variasi permasalahan dan hambatan dalam pengoperasian suatu sistem baru. Dengan demikian, maka apabila sistem NSW telah berhasil diterapkan secara mandatory di Tanjung Priok, maka secara matematis penerapan di pelabuhan lain akan lebih lancar karena masalah yang dihadapi tidak sebesar dan sekompleks permasalahan di Tanjung Priok.64 Setelah itu pada tanggal 29 Juli 2009, Menteri Keuangan meresmikan peluncuran implementasi tahap keempat sistem NSW di Surabaya. Implementasi tahap keempat sistem NSW yang diluncurkan meliputi hal-hal sebagai berikut 65 : a. Penerapan Sistem NSW Impor secara mandatory:

64

Peluncuran Implementasi Tahap Ketiga Sistem National Single Window, http://ekon.go.id, diunduh pada 19 Agustus 2010. 65 Peluncuran Implementasi Tahap Keempat Sistem National Single Window,http://ekon.go.id, diunduh pada 19 Agustus 2010.


1. Dimulainya penerapan sistem NSW-impor secara mandatory di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sehingga pelayanan kepada seluruh importir dan seluruh PPJK wajib menggunakan Sistem NSW; 2. Penyempurnaan

fitur

yang

mendasarkan

pada

perubahan/

penyempurnaan regulasi, antara lain meliputi pengecualian perizinan, dan pengeluaran sebagian; 3. Penambahan/pengembangan fitur baru, seperti mobile e-service; 4. Pemberlakuan Database Lartas Impor yang baru, yang merupakan hasil harmonisasi dari semua GA yang sudah mengoperasikan sistem NSW. b. Penerapan Awal Sistem NSW-Export 1. Penerapan awal sistem NSW ekspor yang dilakukan secara terbatas bagi eksportir tertentu yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 15 perusahaan importir terbesar yang melakukan aktifitas ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; 2. Otomasi proses penelitian perizinan ekspor; 3. Penggunaan Database Lartas Ekspor yang baru; 4. Fitur dan fasilitas untuk mendukung transparansi, seperti pencarian dokumen, e-service lartas export. c. Perubahan tata laksana ekspor dan impor yang disesuaikan dengan Peraturan baru Dirjen Bea Cukai, antara lain meliputi hal-hal berikut: 1. Perubahan Tata Laksana Kepabeanan Impor;


2. Perubahan Tata Laksana kepabeanan Ekspor; 3. Pengaturan kewenangan penetapan oleh pejabat BC, terutama terkait dengan masalah keberatan dan banding. d. Penyesuaian prosedur pelayanan dalam sistem NSW dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan Impor (SKP Impor) 1. Penyempurnaan Database Lartas Impor sebagai referensi dalam perizinan kepabeanan; 2. Pemberlakuan Full Paperless System untuk MITA Prioritas dan MITA Non-Prioritas; 3. Pemberlakuan sistem penjaluran yang baru, menjadi 5 jalur pelayanan, yaitu MITA Prioritas, MITA Non-Prioritas, Hijau, Kuning dan Merah; 4. Pengakuan keabsahan dokumen perizinan dari GA yang dicetak melalui portal INSW. e. Penyesuaian prosedur pelayanan dalam sistem NSW dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan Ekspor (SKP Ekspor) yang baru, antara lain meliputi: 1. Penggunaan Database Lartas yang baru; 2. Penambahan proses validasi dan otomasi penelitian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); 3. Penyempurnaan Sistem Perubahan/Update Data PEB;


4. Perubahan konsep output Surat Pemberitahuan Ekspor yang semula dalam bentuk Persetujuan Ekspor (PE) menjadi Nota Pelayanan Ekspor (NPE); 5. Otomasi sistem pelayanan konsolidasi ekspor; 6. Otomasi proses rekonsiliasi data PEB dengan data outward manifest. Terdapat beberapa hal yang memerlukan komitmen konkrit bagi semua jajaran instansi NSW, yaitu: memberikan kepastian usaha bagi pengguna jasa dan sustainability sistem NSW, seperti: adanya Standard Operational Procedure (SOP), Service Level Arrangement (SLA), help desk, Model Operasi termasuk status kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), Fee Structure, dan legal backup nya. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Persiapan NSW sebelum diluncurkannya sistem INSW ini secara resmi menyebutkan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan implementasi sistem NSW sudah berjalan sesuai target yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 1) Dilihat dari aspek teknis, pelaksanaan penerapan sistem NSW impor di Jakarta dan Semarang sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan di pelabuhan tersebut sudah diterapkan secara penuh bagi seluruh importir dan PPJK; 2) Tambahan 3 GA (Depkes, Ditjen Postel dan Bappeten) yang mulai bergabung pada implementasi tahap ketiga, saat ini sudah


menerapkan NSW secara online dengan menggunakan WebService. Sementara itu, 6 GA lainnya yang direncanakan bergabung dalam tahun 2009 saat ini masih belum siap, sehingga belum diikutsertakan dalam pelaksanaan implementasi tahap keempat; 3) Sistem NSW ekspor yang sudah mulai diuji coba sejak awal Juli 2009 di Tanjung Perak dan sudah dapat diterapkan secara terbatas untuk melayani 15 Importir perusahaan terbesar di Surabaya; 4) Dari aspek legal, terdapat sejumlah peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian sistem NSW secara nasional dan mandatory, antara lain ketentuan formal terkait SLA dan SOP oleh masing masing GA. Dalam kaitan ini seluruh GA yang bergabung dalam sistem NSW sudah menyiapkan dokumen SLA dan SOP dan sebagian besar sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan

pelaksanaan

oleh

masing

masing

pejabat

yang

berwenang; 5) Dari aspek kelembagaan, Tim Persiapan NSW saat ini sedang menyiapkan model kelembagaan yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai model lembaga pengelola sistem NSW yang bersifat permanen; 6) Dari aspek kepuasan pengguna jasa, Tim Persiapan NSW secara reguler (sekali dalam setiap bulan) mengadakan pertemuan dengan para pengguna jasa. Pertemuan reguler tersebut dipandang cukup efektif dalam mengindentifikasi dan menyelesaikan sejumlah


permasalahan yang menghambat pengoperasian sistem NSW di lapangan; 7) Dari aspek kesiapan SDM, dilaporkan bahwa beberapa GA masih menghadapi masalah terkait keterbatasan kapasitas SDM, baik keterbatasan jumlah maupun kualifikasinya. Masalah ini perlu mendapat prioritas perhatian dan penanganan oleh para pimpinan instansi terkait, terutama dampak mutasi jabatan terhadap keberlanjutan kinerja Tim. 66 Pada awalnya target implementasi tahap nasional INSW sudah harus diselesaikan mulai April 2009 (sistem NSW-impor) dan paling lambat pada akhir Juni 2009 (sistem NSW-ekspor, seaport dan airport) sehingga pada awal Juli 2009 seluruh komponen sistem pada portal INSW sudah diterapkan secara mandatory di 5 pelabuhan utama di Indonesia. Akan tetapi, pada 9 Desember 2009 pemerintah baru memberi pernyataan siap meluncurkan NSW tahap kelima pada pekan ketiga Januari 2010. Pada tahap kelima ini layanan terintegrasi kegiatan impor akan diterapkan penuh di lima pelabuhan utama, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Pelabuhan Belawan Medan, dan Bandara Soekarno Hatta. Adapun untuk layanan eskpor, integrasi layanan baru akan diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak. 67

66

Ibid National Single Window Atap Tahap 5 Diluncurkan http://www.tempointeraktif.com, diunduh pada 19 September 2010. 67

Tahun

Depan,


Tahapan terakhir yang akan dicapai oleh INSW adalah tahap penggabungan ke sistem ASW. Target waktu untuk melakukan penggabungan ke dalam portal ASW (joint to ASW) dilakukan setelah selesainya tahapan implementasi tahap nasional.

C.

PENGATURAN INDONESIA NATIONAL DALAM

KAITANNYA

TERHADAP

SINGLE WINDOW PELAKSANAAN

PERDAGANGAN DAN KEPABEANAN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PELAKU PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR. I.

Pengaturan INSW Dalam Kaitannya Terhadap

Pelaksanaan Perdagangan

Dan Kepabeanan Di Indonesia Untuk menguraikan keterkaitan pengaturan INSW terhadap pelaksanaan perdagangan dan kepabeanan di Indonesia, terlebih dahulu perlu diidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan INSW yaitu : 1) Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2002 jo. Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor; 2) Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 dilanjutkan Inpres No. 6 Tahun 2007 dan Inpres No. 5 Tahun 2008 berkaitan dengan Peningkatan Investasi & Fokus Program Ekonomi;


3) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 (Perpres No. 10/2008): Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka INSW; 4) Keputusan

Menteri

22/M.Ekon/03/2006

Koordinator jo.

Perekonomian

Nomor

KEP-19/M.EKON/04/2008

tentang

Pembentukan Tim Persiapan NSW, yang ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW. Selain itu perlu pula mengkaji undang-undang yang mendasarinya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Kepabeanan, UU tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian WTO, UU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, UU tentang Pangan, dan UU tentang Keuangan. Perlu dicermati terlebih dahulu bahwa Perpres No. 10/2008 merupakan dasar hukum sementara untuk sahnya transaksi elektronik karena saat itu akan segera diluncurkan Tahapan Pertama INSW sedangkan UU ITE pada saat itu juga masih berupa RUU yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Pada saat UU ITE sudah diundangkan maka yang dipakai adalah UU ITE, sedangkan Perpres No. 10/2008 dapat dianggap sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ITE. Dalam pertimbangan Perpres No. 10/2008 secara garis besar menyebutkan bahwa dasar dari pembentukannya adalah: a. Untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan global, diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus


barang ekspor dan/atau impor serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang (customs release and clearance of cargoes); b. Untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window 68 perlu dibangun sistem Nasional Single Window yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan diundangkannya Perpres No. 10/2008 tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah (dalam hal ini Presiden selaku memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 69 telah menyadari arti penting INSW bagi perdagangan (ekspor dan/atau impor) terutama dalam proses kepabeanan dan perizinan (menggunakan sistem elektronik (INSW) dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor). Tak lama diundangkanlah UU ITE yang merupakan dasar hukum bagi sahnya transaksi elektronik yang mana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat (1) UU ITE). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang INSW menekankan bahwa

perdagangan

dan

perekonomian

nasional

adalah

dalam rangka

68

Article 2 Agreement to Established and Implement The ASEAN Single Window Menyebutkan bahwa tujuan dari Pembangunan dan Pengimplementasian ASW adalah “ To provide a legal and technical framework to establish and implement the ASW and NSWs as regional commitments towards the establishment of an ASEAN Economic Community” 69 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1)


meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah UU tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian WTO menyebutkan dalam konsiderannya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. Konsideran UU Kepabeanan menyebutkan bahwa dalam upaya untuk selalu

menjaga

agar

pelaksanaan

pembangunan

nasional

menghasilkan

perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional seperti yang diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaruan. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas tentu memerlukan banyak pembaruan, dan INSW merupakan salah satu bagian dari pembaharuan tersebut. Bila melihat pada pengertian INSW yaitu sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan


informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes), maka terlihat bahwa sistem tersebut melibatkan bukan hanya satu instansi pemerintah tapi beberapa instansi pemerintah yang berkepentingan mengurus penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor. Dalam portal INSW disebutkan bahwa beberapa instansi pemerintah yang tergabung dalam INSW adalah : 1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 3) Departemen Perdagangan; 4) Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) Departemen Kelautan dan Perikanan c.q. Pusat Karantina Ikan; 6) Departemen Pertanian c.q. Badan Karantina Pertanian; 7) Departemen Perhubungan; 8) Departemen Kehutanan; 9) Departemen Kesehatan; 10) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 11) Departemen Perindustrian; 12) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 13) Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 14) Kepolisian Negara Republik Indonesia; 15) Badan Pengawas tenaga Nuklir;


16) Departemen Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi. Hal ini tentu cukup kompleks dan signifikan sehingga diperlukan pengaturan yang rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan perdagangan internasional (kegiatan ekspor dan/atau impor). Lebih jauh lagi, perlu dicermati dasaran hukum dari pelaksanaan INSW yaitu 70: 1. Pasal 5A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan: (1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. (2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri. (3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 2. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 70

“Presentasi Umum INSW”, http : //www.insw.go.id, diunduh pada 17 Oktober tahun

2010.


telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 : Undang-undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 : (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:


a. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 3. Pasal 2 Perpres Nomor 10 Tahun 2008 71 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka INSW: (1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dalam kerangka INSW. (2) Tujuan pengaturan: a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor. b. Melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dari penyalahgunaan sistem. c. Memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem INSW. Berbicara menganai transaksi secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata

71

Sebelum UU ITE di undangkan, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 merupakan dasar hukum sementara bagi pelaksanaan INSW karena diperlukan dasar hukum bagi pelancaran tahap pertama INSW


yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut: 1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian; 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada pakasaan, kekhilapan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang. Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah


perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curator-nya 72. Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh Undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian 73. Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak tepenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu 74: 1. unsur esentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik; 72

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1992) , Hlm.217 73 Ibid, Hlm.218 74 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1985), Hlm.20


2. unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian; 3. unsur accedentialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain: 1. Azas konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat. 2. Azas kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian. 3. Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku. 4. Azas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. 5. Azas keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 6. Azas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. 7. Azas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.


8. Azas kepatutan, maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang. 9. Azas kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian. Semua ketentuan perjanjian tersebut diatas dapat diterapkan pula pada perdagangan internasional (ekspor dan/atau impor) yang dilakukan melalui transaksi elektronik, sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jualbeli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, dalam pengimplementasi INSW


dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya merupakan perluasan juga terhadap hukum acara yaitu Buku IV KUH Perdata, HIR/RBg, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti.Selain dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, perlu juga mengamati sistem-sistem, standar dan prosedur perdagangan internasional yang berlaku untuk semua negara. Pelaksanaan INSW didasarkan juga pada informasi yang dibuat oleh Tim Persiapan NSW yang terdapat pada portal INSW (www.insw.go.id). Kewenangan Tim Persiapan NSW ini berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Tim Persiapan NSW 75, yaitu: 1. Menetapkan kebijakan dan memberikan arahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW; 2. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam ASW; 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam rangka pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW, kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengarah Tim Persiapan NSW;

75

Lihat point kedua Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor KEP19/M.EKON/04/2008


4. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW. Portal INSW tersebut menuliskan bahwa sebagai sebuah official website, informasi

yang

dipublikasikan

didalamnya

haruslah

lengkap

agar

pembaca/pengunjung website dapat dengan segera mendapatkan informasi dan data mengenai INSW. Salah satu informasi dan data yang penting diketahui oleh para pihak yang terkait dengan INSW adalah informasi berupa sisdur, user manual atau petunjuk operasional aplikasi-aplikasi dalam sistem NSW. Begitu juga informasi update dan patch aplikasi pendukung sistem NSW. Dipublikasikan data-data referensi yang digunakan dalam sistem NSW di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu : 1. Resource Sistem NSW, berisi resource yang digunakan dalam sistem NSW 2.

Direktori Peraturan, berisi peraturan-peraturan berkaitan dengan sistem NSW

3. Sisdur Sistem NSW, berisi sisdur/SOP/petunjuk operasional sistem NSW 4.

Manual Sistem GA, berisi sisdur/SOP/petunjuk operasional masing-masing GA yang tergabung dalam sistem NSW

5. Modul Aplikasi, berisi publikasi data update, patch maupun file baru dari modul aplikasi yang terkait dengan sistem NSW. 6. INSW Download Page, berisi file-file yang tidak masuk dalam kategori di atas tetapi berkaitan dengan sistem NSW. Walaupun

petunjuk

mengenai

informasi

dan

data

dalam

pengimplementasian INSW cukup banyak, tapi perlu dicermati bahwa berdasarkan point keenam Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 disebutkan bahwa :


“Masa tugas Tim Persiapan NSW terhitung terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan ditetapkannya Pengelola Portal INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, atau selambat-lambatnya pada 31 Desember 2008.” Yang berarti bahwa masa tugas Tim Persiapan NSW sudah selesai. Perlu dicermati pula bahwa pengaturan yang dilakukan oleh Tim Persiapan NSW tersebut bukanlah undang-undang tapi pengaturan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh keputusan menteri. Seperti telah disebutkan sebelumnya INSW bagian dari ASW yang merupakan upaya pemerintah negara-negara ASEAN untuk menfasilitasi para pelaku usaha perdagangan internasional mengakselerasi pergerakan barangbarang lintas pabean. Penerapan dan pengimplementasian INSW merupakan suatu hal yang kompleks tapi jika berhasil akan mempermudah pembentukan sebuah database yang berguna untuk keperluan analisa serta untuk mendukung penciptaan iklim perdagangan internasional yang kondusif. Pencapaian tersebut tentu bukan hal mudah karena kompleksnya sistem dan banyaknya entitas (GA) yang terlibat sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang rinci (dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksananya).

Banyaknya

GA yang

terlibat

dalam

pelaksanaan INSW masih didasarkan pada undang-undang yang berdiri sendirisendiri sehingga dapat menimbulkan salah persepsi jika pelaksanannya di lapangan tanpa ada undang-undang yang secara rinci mengatur mengenai INSW.


Oleh karena diperlukan pengaturan yang rinci, maka pengaturan mengenai INSW dalam UU ITE dan Perpres No. 10/2008 tersebut belum mencukupi tapi sudah menjadi awalan yang bagus untuk reformasi di bidang pengurusan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan perdagangan internasional (kegiatan ekspor dan/atau impor).

II.

Pengaturan Indonesia Nasional Single Window Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Perdagangan Ekspor-Impor. Dalam rangka pengunaan sistem INSW, Presiden Republik Indonesia telah

mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia Nasional Single Window. Bahwa INSW menggunakan sistem elektronik yang dapat mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik ini merupakan sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes). Dalam pengimplementasiannya, INSW dilakukan melalui portal INSW yaitu sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin


keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan / kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Bahwa untuk merealisasikan INSW, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 Tentang Tim Persiapan Nasional Single Window telah dibentuk Tim Persiapan NSW yang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan penerapan sistem NSW. Point kedua keputusan menteri koordinator perekonomian tersebut menyebutkan tugas dari Tim Persiapan NSW adalah : 1. Menetapkan kebijakan dan memberikan arahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem National Single Window (NSW) dan integrasi ke dalam sistem ASEAN Single Window (ASW); 2. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam ASW; 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam rangka pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW, kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengarah Tim Persiapan NSW;


4. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW. Dengan kewenangan yang diberikan oleh keputusan menteri koordinator perekonomian tersebut maka Tim Persiapan NSW mengeluarkan informasi dan data yang menjadi acuan bagi para pihak yang terkait dengan INSW (pengguna portal INSW). Salah satu contohnya adalah pada 15 September 2008 Tim Persiapan NSW memberikan informasi dalam rangka mempermudah pengguna (selain instansi-instansi pemerintah (GA)) dan GA mengunakan sistem NSW berupa file-file petunjuk operasi dan user manual penggunaan sistem aplikasi dalam portal INSW. Untuk pengguna (selain instansi pemerintah (GA)) ada 3 (tiga) file yaitu: 1. Petunjuk/tata cara registrasi user pada portal NSW; 2. Petunjuk operasi administrator perusahaan; 3. Petunjuk operasi user perusahaan; dan untuk GA ada 2 (dua) file yaitu: 1. Petunjuk operasi portal NSW untuk GA; 2. Petunjuk penggunaan Web Form untuk GA;, sedangkan 3. Petunjuk operasi pengunaan portal NSW untuk petugas Analizing Point (petugas bea cukai). Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 memberi kewenangan kepada Tim Persiapan NSW untuk mengeluarkan pengaturan terhadap pelaksanaan INSW. Dengan demikian, informasi yang bersifat mengatur yang


dikeluarkan oleh Tim Persiapan NSW merupakan hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan INSW demi terciptanya suatu pelaksanaan sistem INSW yang berlandaskan hukum dan sesuai dengan peraturan yang ada di dalamnya.. Pelaksanaan INSW bagi DJBC diatur dalam UU Kepabeanan (UU No. 10/1995) dan Amandemennya (UU No. 17/2006). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat hal-hal baru yang terdapat di UU No. 17/2006, dimana halhal yang baru tersebut menjadi suatu perlindungan hukum terhadap para pelaku perdagangan ekspor-impor, sedangkan terhadap pihak kepabeanan ini menjadi suatu kemajuan dari segi sistem kerja Bea dan Cukai yang lebih baik. Beberapa hal-hal baru yang terdapat di UU No. 17/2006 yaitu 76: 1) Pengawasan bea keluar atas ekspor barang dengan kriteria tertentu; 2) Pengawasan pengangkutan barang tertentu yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean; 3) Registrasi kepabeanan; 4) Perubahan data dalam pemberitahuan pabean akibat kekhilafan yang nyata; 5) Pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti yag sah; 6) Jangka waktu impor sementara; 7) Bea masuk tindak pengamanan (safeguard tariff); 8) Penindakan oleh pejabat bea dan cukai atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara; 9) Pemeriksaan jabatan;

76

Ibid


10) Pembetulan atau penghapusan sanksi administrasi oleh direktur jenderal; 11) Keberatan selain tarif dan nilai pabean; 12) Kode etik; 13) Sanksi kepada pejabat bea dan cukai apabila pejabat salah menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea tidak keluar sesuai dengan UU ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara; 14) Kewenangan Dirjen Bea Cukai untuk mengawasi barang dalam free trade zone. Selain itu, terdapat kewenangan Dirjen Bea Cukai yang ditambahkan, yaitu 77 : 1) Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean; 2) Kewenangan Direktur Jenderal untuk membuat keputusan keberatan selain tarif dan/atau nilai pabean; 3) Kewenangan pejabat bea cukai untuk mencegah barang yang diduga terkait dengan terorisme dan kejahatan lintas negara; 4) Kewenangan khusus Direktur Jenderal untuk melakukan pembetulan, pengurangan atau penghapusan denda administrasi dan surat tagihan bea masuk; 5) Kewenangan untuk melakukan penyegelan oleh pejabat dalam rangka audit di bidang kepabeanan;

77

Ibid


6) Pemeriksaan jabatan (ex officio) berdasarkan dugaan bahwa telah atau akan terjadi suatu pelanggaran kepabeanan. Pelaksanaan transaksi elektronik bagi pada pihak dalam pelaksanaan INSW dapat dilihat pada Rancangan UU ITE Bab V (Pasal 17- Pasal 22). Pasal 17 ayat (3) menyebutkan : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dengan demikian, diperlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai INSW (saat ini yang berlaku untuk mendukung UU ITE dalam pelaksanaan INSW adalah Perpres No. 10/2008).

BAB IV


EFEKTIVITAS PENERAPAN INSW PADA BEA DAN CUKAI BELAWAN SEBAGAI UPAYA PENDORONG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

A.

Mekanisme Penerapan Sistem INSW Pada Bea dan Cukai Belawan Manusia di dalam kehidupannya sangat membutuhkan suatu hal yang baru

sebagai solusi dalam menyelesaikan semua proses kegiatan dalam hidupnya. Demi mewujudkan

hal tersebut, tentunya dibutuhkan suatu reformasi demi

memperlancar semua proses kegiatan tersebut. Begitu juga hal nya kegiatan dalam hal transaksi, perjanjian, dan cara perolehan izin antara satu pihak terhadap pihak yang lain. Pada skripsi ini mengkhusus kan tentang kegiatan proses memperoleh izin dan transaksi yang terjadi melalui sistem baru, yaitu sistem INSW. Dimana mana pihak Bea dan Cukai, Goverment Agent, maupun pihak-pihak lainya menjadi bagian dalam proses kegiatan sistem INSW ini. Dalam Bab ke-IV pada skripsi ini akan diuraikan mengenai suatu proses dalam reformasi cara kerja atau mekanisme seperti apa yang baru diterapkan tersebut, yang ada pada Bea dan Cukai Belawan di kota Medan. sebelum membahas lebih jauh mengenai bentuk mekanisme yang dimaksud, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arti dari kata Mekanisme tersebut. Arti kata Mekanisme sesuai dengan yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :


“cara kerja suatu organisasi, perkumpulan, dan sebagainya atau pembaharuan di segala bidang yang berarti peningkatan” 78 Sedangkan arti Penerapan sesuai dengan yang terdapat pada KBBI adalah : “suatu proses, cara, perbutan menerapkan atau mempraktikan suatu hal” 79 berdasarkan arti dari ke dua kata tersebut, maka sudahlah jelas bahwa yang dimaksud dengan Mekanisme Penerapan Sistem INSW pada Bea dan Cukai Belawan berarti bagaimana proses, cara, dan perbuatan khususnya dalam bentuk pembaharuan atau peningkatan kerja yang terjadi dengan hadirnya suatu sistem baru pada Bea dan Cukai Belawan, yaitu sistem INSW tersebut. Dari hasil wawancara mengenai INSW kepada pihak Bea dan Cukai Belawan, menurut Kasub.Bag.Umum, Bapak Junaidy Noor bahwa INSW ini suatu sistem baru yang merupakan faktor penting sebagai penunjang operasional dalam hal mewujudkan keinginan mempercepat arus barang ekspor-impor, khusunya mendorong percepatan proses di kepabeanan. Beliau juga kembali menegaskan bahwa kesiapan institusi pihak kepabeanan ini merupakan kunci utama demi terwujudnya keberhasilan penerapan sistem INSW tersebut. Pada masa riset di Bea dan cukai Belawan terlihat jelas adanya peningkatan dalam memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada seluruh pengguna jasa kepabeanan dan cukai di kantor kepabeanan Belawan. Hal ini dibuktikan dengan mengimplementasikan sistem cara kerja baru yang lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap keseluruhan 78

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), Hlm. 728. 79 Ibid, Hlm.1180


pengguna jasa, dengan dukungan instansi yang terkait, dan salah satu sistem baru nya yaitu penerapan sistem INSW tersebut. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di Bea dan Cukai Belawan, mekanisme atau bentuk peningkatan cara kerja melalui penerapan sistem INSW di Belawan ini terlihat banyak mengalami kemajuan. Menurut Kepala Seksi Penyuluhan Layanan Informasi di kantor Bea dan Cukai belawan, Bapak Sandy menyebutkan bahwa dalam hal menuju terbentuknya proses pembaharuan peningkatan penerapan sistem INSW, wajiblah diketahui terlebih dahulu bagaimana bentuk mekanisme penerapan sistem INSW di Belawan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, dapat diambil suatu kesimpulan mengenai Mekanisme Penerapan Sistem INSW di Bea dan Cukai Belawan kota Medan, dengan kata lain dengan berlaku nya penerapan sistem INSW pada Bea dan Cukai Belawan ini terjadi beberapa pembaharuan berupa perubahan dalam berbagai hal kegiatan terkait demi kelancaran arus barang ekspor dan impor, yaitu : 1) Pada Bea dan Cukai Belawan, Mekanisme awalnya dimulai dengan mensosialisasikan sistem INSW ini pada pihak dalam Bea dan Cukai Belawan, kemudian baru diadakan sosialisasi oleh Dirjen Bea dan Cukai bersama Goverment Agent (GA) yang lain terhadap pihak importir atau Pengguna Jasa. Sebelum diberlakukan secara nasional, pensosialisasian ini perlu agar pihak-pihak terkait lebih paham.


2) Pada Bea dan Cukai Belawan, setelah adanya pensosialisaisn sistem INSW, mulai terdapat juga perubahan dalam hal Prosedur yang kini menjadi lebih mudah, tertib, terukur, dengan konsep pelayanan sekaligus pengawasan. Dengan demikian, Prosedur dalam proses perizinan keluar-masuk barang ekspor dan impor semakin lebih baik. 3) Pada Bea dan Cukai Belawan dengan diterapkannya sistem INSW secara menyeluruh, maka

pelayanan yang dulunya

rumit dan kurang efisien kini sudah menjadi lebih prima dan lebih mandiri. 4) Dalam hal fasilitas, dengan adanya sarana dan prasarana yang semakin memadai pada kantor Bea dan Cukai Belawan telah menjadikan suasana kerja yang kondusif bagi pegawai dan kenyamana bagi pihak pengguna jasa dalam melakukan fasilitas layanan tunggal elektronik tersebut. 5) Pengawasan

yang

semakin

melekat

melalui

perangkat

peraturan yang berlaku di lingkungan Bea dan Cukai Belawan dan banyaknya penyuluhan maupun sosialisasi menjadikan pelayanan terhadap pengguna sistem INSW tidak harus selalu melalui pimpinan, melainkan dapat juga dilakukan pada unit yang mempunyai kapasitas yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melalui mekanisme pengawasan yang melekat terlihat jelas bahwa terdapat kepatuhan internal dan


eksternal pihak-pihak terkait dalam penggunaan jasa sistem INSW tersebut. dan, 6) Dengan adanya sistem INSW ini, sistem layanan publik yang terintegrasi dalam penanganan atas lalu-lintas barang ekspor dan impor menjadi perubahan dari yang dulunya rumit, lambat, dan tidak lancar menjadi lebih baik.

B.

Efektivitas Penerapan INSW Pada Bea dan Cukai Belawan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga terus berupaya untuk

meningkatkan citra organisasi di mata masyarakat yaitu melalui penyempurnaan organisasi, sistem, pelayanan, dan tata kerja yang diharapkan dapat mewujudkan Good Governance yang lebih baik di masa mendatang. Sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan, telah dibentuk pula Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di DJBC, dengan melakukan berbagai upaya dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi, yaitu terciptanya citra dan kinerja DJBC yang hasilnya diharapkan. Dalam menghadapi era globalisasi dimana sudah pasti juga terdapat perdagangan bebas, bukanlah suatu ketakutan yang ada di dalam pikiran, melainkan suatu keharusan untuk lebih waspada, cerdas, arif, dan cekatan, demi kebaikan negara Republik Indonesia ini. Dengan kata lain, dalam menghadapi era kompetisi global sekarang ini Indonesia harus memiliki daya saing yang semakin kuat yang ditandai dengan lahirnya sistem baru yaitu sistem INSW.


Sebelum membahas lebih jauh mengenai INSW haruslah dimengerti maksud dari Indonesia NSW tersebut. NSW merupakan sistem layanan publik terintegrasi untuk menyelesaikan kegiatan lalu-lintas barang impor dan ekspor dengan fasilitas elektronik. pengajuan, pertukaran, dan pemrosesan informasi terkait kegiatan impor dan ekspor tersebut dilakukan secara satu pintu. 80 Dengan lahirnya sistem INSW ini sudah pasti para pihak berharap INSW dapat memberi efektivitas yang lebih baik dalam memperlancar kegiatan arus ekspor dan impor barang di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Efektivitas Penerapan INSW Pada Bea dan Cukai Belawan, dalam skripsi ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti dari kata “Efektivitas dan Penerapan” sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Efektivitas berasal dari kata Efek sama dengan keefektifan. Sesuai dengan KBBI, Efektivitas ini berarti : “ Keadaan yang berpengaruh, hal yang berkesan, tentang keberhasilan atau guna dari suatu usaha atau tindakan.” 81 Sedangkan arti Penerapan sesuai dengan yang terdapat pada KBBI adalah : “suatu proses, cara, perbutan menerapkan atau mempraktikan suatu hal” 82 Dengan demikian, Efektivitas Penerapan INSW pada Bea dan Cukai Belawan berarti manfaat, guna, dan pengaruh. Dengan kata lain, hal-hal apa saja yang terjadi atau berpengaruh dalam kegiatan ekspor dan impor, dengan adanya

80

www. National Single Window-airport.com, “ Sistem NSW Tingkatkan Daya Saing Ekonomi” (Rabu, 03 Februari 2010, 17:56 WIB) diunduh pada 17 Oktober 2010. 81 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit. Hlm.284 82 Ibid, Hlm.1180


penerapan suatu sistem baru di Bea dan Cukai Belawan, yaitu penerapan sistem INSW tersebut. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di Bea dan Cukai Belawan selama dua minggu, proses kegiatan sistem INSW dapat dilihat langsung dan mendapatkan informasi dari pihak Bea dan Cukai Belawan mengenai Efektivitas yang muncul dengan diterapkannya Sistem INSW ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan staff pegawai Bagian Seksi Layanan Informasi, Bapak Edy Suhartono, dapatlah dipahami bahwa Efektivitas yang muncul dengan lahirnya sistem INSW ini salah satunya adalah dalam hal pengurusan dokumen untuk ekspor dan impor, penyelesaian surat-menyurat dan perizinan memasukkan dan mengeluarkan barang menjadi lebih cepat, mudah, murah,dan terukur karena transparan prosesnya melalui sistem INSW ini. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, dapatlah ditarik satu kesimpulan mengenai Mekanisme Penerapan Sistem INSW di Bea dan Cukai Belawan kota Medan, dengan kata lain dengan berlaku nya penerapan sistem INSW pada Bea dan Cukai Belawan ini terjadi beberapa pembaharuan berupa perubahan dalam berbagai hal kegiatan terkait demi kelancaran arus barang ekspor dan impor, yaitu :

1. Efektivitas Penerapan Sistem NSW bagi Masyarakat Usaha (Private Sector) : 1. Dengan adanya sistem ini, masyarakat usaha mendapatkan kepastian terhadap biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelayanan yang terkait dengan ekspor-impor


2. Dengan adanya sistem ini, tersedia layanan publik yang mudah, murah dan pasti. 3. Dengan adanya sistem ini, dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional 4. Sistem NSW semakin memperluas akses pasar dan sumbersumber faktor produksi di Pulau Sumatera. 5. Sistem NSW semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya di Pelabuhan Belawan. 6. Dapat Mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan daerah sumatera utara. 7. Sistem NSW ini juga mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam penyelesaian ekspor-impor di Pelabuhan Belawan. 2. Efektivitas sistem NSW bagi Instansi Pemerintah (secara umum), yaitu : 1. Diterapkannya Sistem NSW mewujudkan tersedianya sistem pelayanan publik yang berbasis otomasi secara elektronik 2. Diterapkannya Sistem NSW mewujudkan simplifikasi dan harmonisasi proses bisnis antar Instansi Pemerintah 3. Terintegrasinya data dan informasi layanan publik antar Instansi Pemerintah 4. Terciptanya manajemen risiko yang lebih baik dalam sistem layanan publik


5. Menghilangkan redundansi dan duplikasi data yang terkait eksporimpor 6. Meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait ekspor-impor 7. Memudahkan

pelaksanaan

penegakan

hukum

oleh

aparat

pemerintah dalam kaitan dengan kegiatan ekspor-impor 8. Meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman yang mungkin timbul karena lalu lintas barang eksporimpor 9. Mengoptimalkan penerimaan negara 10. Mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance dalam seluruh kegiatan pelayanan publik yang terkait ekspor-impor Dengan demikian, berdasarkan hasil riset selama dua minggu di kantor Bea dan Cukai Belawan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan sistem INSW ini pada Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan semakin pula meningkatkan kelancaran kegiatan administrasi ekspor dan impor bagi masyarakat usaha, juga pemerintah.

C.

Hambatan Dalam Pelaksanaan INSW Pada Bea dan Cukai Belawan Dalam melakukan penerapan sistem INSW perlu dilakukan analisis

terhadap beberapa peluang yang dapat menjadi faktor pendukung maupun berbagai kendala atau hambatan yang timbul dalam pengembangan sistem baru ini. Setelah melakukan riset mengenai efektivitas yang muncul pada Bea dan Cukai Belawan dengan diterapkannya sistem ini, maka selanjutnya juga dilakukan


riset melalui wawancara dengan pihak kepabeanan serta pihak masyarakat usaha, mengenai hambatan seperti apa saja yang muncul seiring dengan mulai maraknya diterapkan sistem ini. Beberapa hambatan yang timbul dan juga berpotensi mengurangi akselerasi pengembangan sistem NSW ini, antara lain : 1) Masih ada keengganan untuk menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan oleh sistem NSW, sehingga akan menyulitkan integrasi dan kolaborasi sistem antar instansi terkait. 2) Infrastruktur jaringan yang belum memadai, baik dari sisi ketersediaan

maupun

kelayakan

jaringan,

sehingga

mempengaruhi strategi pengembangan dan implementasi. 3) Belum tersedia perangkat hukum untuk pelaksanaan layanan publik yang menggunakan transaksi elektronik. 4) Masih banyak instansi ( GA ) yang melakukan pelayanan secara manual sehingga menyulitkan penggabungan kedalam sistem NSW. 5) Sebagian kecil instansi yang sudah mempunyai inhouse-system menggunakan standar data dan informasi sendiri-sendiri, sehingga diperlukan harmonisasi dan proses konversi data sesuai yang dipersyaratkan sistem NSW. 6) Masih terdapat ketidakjelasan kewenangan dan mekanisme perijinan atas suatu komoditi impor/ekspor tertentu, sehingga menyulitkan pembakuan alur bisnis proses didalam sistem NSW.


Dengan berbagai macam hambatan yang muncul di Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan seperti yang telah diuraikan diatas, dari pihak Bea dan Cukai maupun pihak masyarakat usaha banyak yang mengatakan bahwa hal utama yang paling sering muncul sebagai hambatan dalam sistem NSW adalah dalam hal infrastruktur jaringan yang belum memadai. Hal ini merupakan faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses sistem INSW dan tidak sedikit masyarakat usaha yang datang ke bagian seksi penyuluhan dan Pelayanan informasi di kantor Bea dan Cukai Belawan menyampaikan keluhan yang dirasakan tersebut. Selain itu, tidak semua instansi ataupun GA siap dalam penerapan sistem INSW ini, kegiatan perizinan sistem INSW ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bea dan Cukai melainkan juga tanggung jawab GA yang terkait, karena INSW merupakan gabungan dari berbagai instansi. Sebenarnya masalah yang muncul dari pihak Goverment Agent atau GA ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi masalah peraturan tentang petunjuk pelaksanaan sehingga jarang petugas di pihak GA yang paham, akibatnya dengan adanya peraturan dari berbagai pihak GA yang dikeluarkan secara mendadak menjadikan petugas di GA atau instansi menjadi tidak siap dengan penerapan sistem baru INSW ini.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan Penerapan sistem INSW pada Bea dan Cukai Pelabuhan belawan juga

sudah diterapkan dan banyak manfaat yang muncul dengan diterapkan nya sistem ini. Berdasarkan hasil riset yang dilaksanakan selama dua minggu di kantor Bea dan Cukai Belawan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan judul skripsi mengenai Efektivitas dari Penerapan INSW ini, beberapa point penting mengenai efektivitas penerapan sistem INSW pada Bea dan Cukai Belawan, antara lain : 1) Adanya peningkatan kecepatan proses layanan yang terkait dengan ekspor-impor antara pihak Bea dan Cukai Belawan dengan semua Instansi Pemerintah (GA) 2) Dengan lahirnya sistem INSW ini, banyak komentar dari pihak pengguna arus barang dan jasa bahwa lahirnya sistem INSW lebih meminimilisasi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian kewajiban ekspor-impor 3) Terjadi peningkatan validitas dan akurasi data/ informasi yang terkait dengan ekspor-impor 4) Adanya penyediaan instrumen pengawasan yang efektif untuk mengawasi seluruh kegiatan layanan ekspor-impor pada Bea dan Cukai Belawan.


5) Dapat terwujudnya penerapan prinsip-prinsip Good-Governance pada semua layanan publik yang terkait dengan ekspor-impor, di seluruh Instansi Pemerintah. Dengan INSW, diharapkan proses pelayanan dokumen yang sebelumnya membutuhkan waktu beberapa hari akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Hal ini tentu akan dapat membantu proses efisiensi dan efektivitas, serta daya saing dalam menjalani perdagangan internasional karena akan bisa mengurangi waktu dan biaya-biaya transaksi.

B.

Saran 1) INSW merupakan suatu sistem yang kompleks dan berkaitan dengan banyak instansi, maka diperlukan pengaturan mengenai INSW dalam suatu Undang-undang Khusus dan peraturan Pelaksananya. Hal ini diperlukan untuk mengintegrasi secara jelas tugas dan SOP dari masing-masing instansi yang berwenang dalam INSW tersebut dan juga untuk kepastian dari pengguna lain selain pengguna instansi pemerintah; 2) Adanya pemanfaatan teknologi informasi didukung dengan jaminan

tersedianya

kualitas

dan

aksesabilitas

jaringan

telekomunikasi sehingga akan terjadi penerapan INSW secara baik di lapangan;


3) pihak-pihak dari Goverment Agent (GA) atau instansi-instansi pemerintah perlu untuk diberikan pelatihan-pelatihan khusus agar proses perizinan dalam INSW menjadi lebih lancar. Semua hal tersebut harus di sosialisasikn secara berkesinambungan, sehingga semua pihak dapat mengerti dengan baik mengenai pelaksanaan INSW. Hal ini adalah sehubungan dengan upaya perubahan Budaya manual menjadi budaya elektronik dalam pengimplementasian sistem INSW


BAB III PENERAPAN SISTEM INSW TERKAIT DENGAN PROSEDUR KEPABEANAN DAN DAMPAKNYA BAGI PERDAGANGAN EKSPOR- IMPOR DI INDONESIA

Recommend Documents