BAB III PEMBAHASAN. a) Sejarah Badan Kordinasi Penanaman Modal

17 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN A. Gambaran Objek Penelitian 1.

Pemerintahan di Indonesia a) Sejarah Badan Kordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah sebuah badan layanan penanaman modal Pemerintah Indonesia yang dibentuk dengan maksud untuk menerapkan secara efektif penegakan hukum terhadap penanaman modal asing maupun dalam negeri. Saat ini, BKPM adalah sebuah badan pemerintah non-departemen yang bekerja di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BKPM juga bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Badan ini didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun commit to user pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga

17



diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi. b) Fungsi Badan Kordinasi Penanaman Modal Dalam melaksanakan tugasnya BKPM mempunyai fungsi: (a) Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; (b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; (c) Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; (d) Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; (e) Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; (f) Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; (g) Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal; (h) Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman

modal,

antara

lain

meningkatkan

kemitraan,

meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; (i) Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang commit to user



dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; (j) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; (k) Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. (l) Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; (m) Pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

umum

di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan (n) Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Visi-Misi Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Sedangkan misi yang ingin dicapai yaitu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif. d) Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan gambaran mengenai hubungan kerjasama dari orang-orang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kedalam fungsi-fungsi tertentu. Organisasi sangat penting sebab dengan adanya organisasi commit to user



lalu lintas kegiatan menjadi jelas dan tujuan yang diinginkan akan tercapai secara efisien. Struktur organisasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berbentuk garis, sehingga komunikasi ataupun laporan-laporan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang kepemimpinannya. Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan disesuaikan dengan tingkatan dalam struktur organisasi. Yang dapat dijelaskan pada gambar 3.1 Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri dari : a.

Kepala BKPM; Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM

b.

Wakil Kepala BKPM; Wakil Kepala mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM.

c.

Sekretariat Utama; Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM. Sekretariat

Utama

pembinaan

dan

mempunyai

pelayanan

tugas

administrasi

mengkoordinasikan umum

di

bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, commit to user



kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM. d.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang perencanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman

Modal

mempunyai

tugas

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. e.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi. Deputi

Bidang

Pengembangan

Iklim

Penanaman

Modal

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. f.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM dibidang promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab commit to user



kepada Kepala BKPM. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. g.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal; Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM dibidang kerjasama penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPM. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal.

h.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pelayanan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKM. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

i.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di commit to user



bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKPM. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. j.

Inspektorat; Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.

commit to user



Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

commit to user



2.

Pemerintah di Malaysia a) Sejarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) adalah salah satu lembaga utama di bawah Departemen Keuangan yang bertanggung jawab memungut dan mengelola pajak langsung negara. LHDNM didirikan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperoleh kekuatan lebih, terutama dalam bidang keuangan dan manajemen staf untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Dahulu lembaga ini dikenal sebagai Departemen Hasil Dalam Negeri Malaysia kemudian dikenal sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengurusi seluruh administrasi pajak langsung yaitu: Pajak Penghasilan 1967, Akta Petroleum (Pajak Penghasilan 1967), Pajak Keuntungan Real Estat 1976, UU Promosi Investasi 1986, Akta Perangko 1949, Pajak Aktivitas Bisnis Offshore Labuan 1990. b) Fungsi LHDNM i) Lembaga ini bertugas untuk memberikan layanan dalam administrasi,

penaksiran,

pemungutan

dan

penegakan

pembayaran pajak penghasilan, pajak penghasilan minyak bumi, pajak keuntungan properti, bea warisan, materai dan pajak lainnya sebagaimana yang disepakati antara Pemerintah dengan Dewan.

commit to user



ii) Untuk memberitahukan Pemerintah tentang hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dan menghubungi Departemen dan badan hukum yang tepat mengenai hal - hal tersebut. iii) Untuk mengurusi pajak yang berhubungan dengan Malaysia baik dari dalam maupun luar negeri. iv) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan kepada Dewan sesuai dengan undang-undang. v) Sebagai pemungutan pajak badan dan sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman dana sesuai dengan Undang-Undang. c) Visi dan Misi Visi dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia adalah Sebagai administrator Pajak Malaysia yang unggul. Sedangkan misi yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas dan berintegritas untuk meningkatkan kepatuhan. d) Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan hubungan diantara fungsi-fungsi, bagan-bagan, ataupun posisi-posisi yang mewujudkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia berbentuk bagan yang menghubungkan langsung antara atasan dengan bawahan dan dari pemimpin yang tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah yang masing-masing dihubungkan dengan commit to user



garis. Tugas dan tanggungjawab setiap jabatan disesuaikan dengan tingkatan dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi Lembaga hasil Dalam Negeri Malaysia dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

commit to user



B. Pembahasan Masalah 1. Perbandingan Pemberian Fasilitas Tax Allowance di Indonesia dengan Malaysia Di berbagai negara fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan bagi para investor sangatlah beragam. Mereka semua bersaing untuk menarik para investor agar menanamkan modal ke negaranya. Namun, dengan adanya fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan bukan merupakan faktor yang penting untuk mendongkrak iklim usaha di berbagai negara. Karena, yang dibutuhkan oleh investor untuk saat ini bukan hanya sekedar fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak. Tetapi pengusaha memerlukan kemudahan dan kepastian dalam berbisnis. Namun demikian, di negara berkembang termasuk Indonesia dan Malaysia lebih cenderung memaksimalkan pemberian fasilitas Tax Allowance sebagai alat untuk mendongkrak iklim investasi di negaranya. Tujuan pemberian Tax Allowance secara umum adalah untuk menarik para investor untuk menanamkan modal ke negaranya, meningkatkan daya saing, pemerataan dan percepatan pembangunan di daerah terpencil, pengembangan industri baru, serta untuk meningkatkan trend usaha mikro, kecil dan menengah. Di Indonesia peraturan tentang Tax Allowance diatur berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan

RI No 144/PMK.011/2012 tentang

pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, yang menetapkan bahwa commit to user



kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan bidang usaha di daerah tertentu, yang telah di atur dalam lampiran I dan lampiran II pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 akan diberikan fasilitas insentif pajak berupa Tax Allowance. Bidang-bidang usaha tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional dan di daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi dan layak dikembangkan. Fasilitas Tax Allowance yang diberikan di Indonesia adalah sebagai berikut: a.

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (persen) dari jumlah penanaman modal, yang di bebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% (persen) pertahun;

b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, dapat dilihat pada tabel 3.1; c.

Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku;

d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: commit to user



1) Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru pada bidang usaha daerah tertentu dan bidang usaha tertentu yang telah di atur dan dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat; 2) Tambahan 1 tahun: apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. 3) Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru memerlukan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 4) Tambahan 1 tahun: apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produk paling sedikit 5% (persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun; dan atau 5) Tambahan 1 tahun

: apabila menggunakan bahan baku dan

atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (persen) sejak tahun keempat. Tabel 3.1 Penyusutan dan Amortisasi

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud I.

Masa Manfaat Menjadi

Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode Garis Lurus

Saldo Menurun

Bukan Bangunan Kelompok I

2

50% commit to user

100% (Dibebankan sekaligus)



Lanjutan Tabel 3.1

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud Kelompok II Kelompok III Kelompok IV

Masa Manfaat Menjadi 4 8 10

Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode Garis Lurus 25% 12,50% 10%

Saldo Menurun 50% 25% 20%

Bangunan Permanen 10 10% Tidak Permanen 5 20% Sumber:Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 144/PMK.011/2012 II

Penanaman modal yang dimaksud merupakan investasi berupa Aktiva Tetap Berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Fasilitas Tax Allowance tersebut diberikan setelah adanya produksi 80% secara komersial. Agar dapat menikmati insentif Tax Allowance, investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib memenuhi kriteria berikut: a)

Wajib Pajak berbentuk Perusahaan atau Koperasi yang melakukan penanaman modal pada: i.

52 bidang usaha yang tercantum pada lampiran I atau;

ii.

77 bidang usaha di daerah tertentu pada lampiran II dalam PP Nomor 52/2011

b) Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya PP Nomor 52/2011 dengan syarat: i.

Rencana penanamancommit modal minimal to user Rp 1 Triliun dan;



ii. Belum beroperasi secara komersial pada saat PP Nomor 52/2011 berlaku. Cara yang ditempuh untuk mendapatkan fasiltas Tax Allowance adalah

dengan

mengajukan

permohonan

kepada Badan

Koordinasi

Penanaman Modal dengan melampirkan: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. c. Khusus bagi perusahaan penanam modal asing baru, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan; d. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) bagi perusahaan yang sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPM. Atas usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan yang dimaksud. Selain dilampiri dengan dokumen tersebut harus dilampiri dengan surat keterangan belum beroperasi secara komersial yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas Tax Allowance Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh commit to user



keputusan tentang realisasi penanaman modal sebesar 80% (persen) dari rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan. Beda halnya dengan Indonesia, Malaysia terlebih dahulu telah menerapkan fasiltas Tax Allowance. Fasilitas Tax Allowance di Malaysia atau yang sering disebut dengan Investment Tax Allowance (ITA) diatur dalam The Promotion of Investment Act 1986 Derived From Malaysian Income Tax Act 1967. Fasilitas ini berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2001. Fasilitas Tax Allowance di Malaysia diberikan kepada bidang usaha yang mempromosikan produk dan kegiatan yang berada di daerah tertentu yang memberikan nilai ekonomis dengan diberikannya fasilitas Tax Allowance. Perusahaan atau bidang usaha yang menerima fasilitas Tax Allowance dapat memanfaatkan sebagian atau penuh pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak penghasilan badan tergantung dari jenis produk atau kegiatan yang dipromosikan atau diberikan investasi. Untuk dapat menikmati fasilitas Tax Allowance di Malaysia, investor harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.

Perusahaan yang telah disetujui untuk mendapatkan fasilitas Investment Tax Allowance (ITA) oleh Malaysia Investment Development Authority (MIDA);

b. Kepemilikan saham di Malaysia minimal 60% (persen); c.

Berpartisipasi dalam kegiatan dipromosikan atau menghasilkan produk dipromosikan.

commit to user



d. Membuat permohonan secara tertulis kepada menteri untuk mendapat persetujuan pemberian Tax Allowance Setelah memenuhi persyaratan tersebut pengusaha mengajukan permohonan fasilitas Tax Allowance dengan mengisi formulir yang telah ditentukan oleh Malaysia Investment Development Authority (MIDA) sesuai dengan bidang usaha yang diinginkan. Fasilitas Tax Allowance mulai diberlakukan saat mulainya berproduksi. 1.1. Perbandingan Kriteria Bidang Usaha Tertentu Serta Jangka Waktu Pemberian Tax Allowance Pemberian fasilitas Tax Allowance di setiap negara berbeda-beda. Pemerintah negara yang bersangkutan selalu memiliki kriteria tertentu yang dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas Tax Allowance. Penentuan kriteria dilakukan sesuai dengan tingkatan atau prioritas industri yang dibutuhkan dalam mengembangkan perekonomian negaranya. Seringkali pemerintah di setiap negara, tidak membuat prioritas dalam menentukan bidang usaha yang mendapatkan fasilitas Tax Allowance, sehingga seringkali tidak tepat sasaran. Bidang-bidang usaha yang berhak memperoleh fasilitas Tax Allowance di setiap negara berbeda, pemerintah akan selektif dalam pemberian fasilitas tersebut. Pemerintah di setiap negara biasanya akan memberikan fasilitas Tax Allowance kepada perusahaan atau bidang usaha yang memiliki nilai tambah yang tinggi jika diberikan fasilitas tersebut. commit to user Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitas tersebut kepada perusahaan



yang dapat memajukan industri di daerah-daerah terpencil untuk pemerataan pembangunan. Jangka waktu dalam pemberian fasilitas Tax Allowance disetiap negara juga berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dengan industri yang mendapatkan fasilitas tersebut. Tax Allowance juga bisa diberikan dengan jangka waktu yang lebih lama. Hal ini bertujuan agar investor tertarik untuk lebih lama menanamkan modalnya di negara tersebut sehingga, tingkat perekonomian di negara tersebut akan ikut meningkat. Perbandingan fasilitas Tax Allowance di Indonesia dengan di Malaysia dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

No 1.

2.

Tabel 3.2 Perbandingan kriteria bidang usaha dan jangka waktu dalam pemberian fasilitas Tax Allowance antara Indonesia dengan Malaysia Negara Bidang Usaha Jangka Waktu 6 Tahun Indonesia a. 52 Bidang usaha tertentu dalam lampiran 1 PP no 52 Tahun 2011 b. 77 Bidang usaha tertentu dan daerah 6 Tahun tertentu dalam lampiran II PP no 52 Tahun 2011 a. Proyek Nasional 5 Tahun Malaysia b. Proyek di Daerah Dipromosikan 5 Tahun c. Perusahaan Teknologi Tinggi 5 Tahun d. Kontrak Perusahaan Penelitian dan 10 Tahun Pengembangan e. Perusahaan Penelitian dan 10 Tahun Pengembangan f. In- House R&D 10 Tahun g. Teknis/ Perusahaan Pelatihan 10 Tahun h. Perusahaan Lainnya 10 Tahun Sumber: PP No 52 Tahun 2011 dan http://www.hasil.gov.my/ commit to user



Dalam pemberian atau pemberlakuan Tax Allowance untuk industri daerah tertentu sesuai dengan peraturan tentang investasi yang diberlakukan di negara yang bersangkutan. Tidak semua industri yang ada di negara tersebut diberikan fasilitas Tax Allowance. Pemberian fasilitas tersebut didasarkan dengan prioritas industri yang paling tinggi di negara tersebut. Namun, ada juga negara yang secara hukum tidak membedakan jenis industri yang mendapat Tax Allowance sehingga semua industri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Indonesia baru memberikan fasilitas Tax Allowance sebagai penyempurna fasilitas Tax Holiday yang sudah berlaku sebelumnya. Pemberian fasilitas Tax Allowance Pemerintah Indonesia tidak hanya dimanfaatkan untuk mendongkrak para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia tetapi, dengan adanya fasilitas

ini diharapkan dapat

meningkatkan perekonomian negara, serta adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan. Sehingga, tingkat pertumbuhan perekonomian daerah bisa sama rata. 1.2. Perbandingan

Kriteria Penetapan

Tarif dalam

Pemberian

Tax

Allowance Dalam pemberlakuan besarnya tarif Tax Allowance, Pemerintah Indonesia menetapkan tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif yang ditetapkan sama rata. Usaha apapun dan dimanapun tempat usaha tersebut commit to user



berlangsung ditetapkan tarif yang sama, dan tidak ada perbedaan antara industri satu dengan yang lainnya. Sebagai negara yang memiliki sumber daya yang melimpah, Indonesia belum mampu mengolah sumber daya yang dimilikinya secara maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan fasilitas Tax Allowance untuk industri yang memerlukan fasilitas tersebut seperti; industri peternakan, pemanfaatan hutan, batu bara, industri kertas, pengilangan minyak dan sebagainya. Dengan pemberian fasilitas ini diharapkan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh negara kita akan teroleh dengan baik. Beda halnya dengan Indonesia, Malaysia telah memberlakukan Tax Allowance sejak tahun 2001. Dengan fasilitas ini, Malaysia telah berhasil mengembangkan tingkat perekonomiannya. Fasilitas Tax Allowance di Malaysia ditujukan untuk investasi dengan skala besar dan jangka waktu yang lebih lama. Seperti halnya dengan Indonesia, dalam pemberian fasilitas Tax Allowance

pemerintah

Malaysia

menetapkan

bidang usaha yang

mendapatkan fasilitas ini adalah bidang usaha untuk daerah tertentu yang mempromosikan kagiatan atau memproduksi produk yang dipromosikan. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan industri di daerah tertentu seperti, sabah, sarawan dan sebagainya. Berbeda dengan Indonesia yang memberikan tarif progresif dalam pemberian fasilitas Tax Allowance pemerintah Malaysia menetapkan tarif commit to user



beragam dalam pemberian fasilitas tersebut. Pemberlakuan tarif untuk Tax Allowance dibedakan menurut prioritas industri. Tarif yang diberlakukan mulai dari 60% (persen) hingga 100% (persen). Hal ini disesuaikan dengan besarnya industri dan pendapatan yang diperoleh dengan diberlakukannya fasilitas tersebut. Fasilitas Tax Allowance di Malaysia diberikan kepada industri yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan, teknologi serta kegiatan promosi produk. Hal tersebut dimaksudkan agar industri tersebut dapat menjadi motor penggerak kemajuan perekonomian Malaysia di masa mendatang.

Keseriusan

Malaysia

dalam

mengembangkan

dan

mempromosikan produk atau kegiatan dalam berbagai bidang ditunjukkan dengan pemberian fasilitas Tax Allowance bagi pengembangan produksi bidang industri sehingga diharapkan bisa memberikan efek yang baik bagi Pemerintah Malaysia. Selain di bidang industri, Malaysia juga serius untuk mengembangkan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Dari penjelasan tentang Tax Allowance di Indonesia dengan Malaysia tersebut, terdapat persamaan dalam penerapan fasilitas tersebut. Persamaan tersebut terdapat pada bidang usaha yang menerima fasilitas Tax Allowance yaitu bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi kesenjangan perekonomian commit to user di wilayah negara yang bersangkutan sehingga permasalahan tentang



ekonomi sedikit teratasi. Untuk mengetahui perbedaan bidang usaha dan tarif yang ditetapkan di Indonesia dengan Malaysia dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini.

No 1.

Tabel 3.3 Pemberian Fasiltas Tax Allowance di Indonesia Besar Tax Allowance Bidang Usaha

Jangka Waktu 52 bidang usaha tertentu yang Pengurangan penghasilan 6 Tahun tercatat dalam lampiran I neto sebesar 30% (persen) Peraturan Pemerintah Republik dari jumlah penanaman Indonesia No 52 Tahun 2011 modal yang dibebankan selama 6 tahun masingmasing 5% (persen) pertahun 77 bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang tercatat dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 52 Tahun 2011

Pengurangan penghasilan 6 Tahun neto sebesar 30% (persen) dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun masingmasing 5% (persen) pertahun Sumber: Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2011 2.

No

Tabel 3.4 Pemberian Fasiltas Tax Allowance di Malaysia Bidang Usaha dan Cakupan Besar Tax Allowance Usaha

1 Mempromosikan Produk / Kegiatan

Diberikan pengurangan

insentif penghasilan

kena pajak sampai dengan 70% (persen) dengan dasar perhitungan

kredit

pajak

sebesar 60% (persen) dari biaya investasi. commit to user

Jangka Waktu 5 Tahun



Lanjutan Tabel 3.4 Bidang Usaha dan Cakupan Usaha 2 Mempromosikan Produk atau Kegiatan Dipromosikan di Daerah.The Eastern Corridor of Penisular Malaysia meliputi Kelantan, Terangganu, Pahang dan Distik Mersing di Johor

No

Besar Tax Allowance Diberikan pengurangan penghasilan pajak sampai dengan 85% (persen) dengan dasar perhitungan pajak menggunakan kredit pemakaian 80% (persen) dari biaya investasi.


3 Mempromosikan Produk atau Kegiatan Perusahaan dengan Teknologi Tinggi a. Perusahaan yang menghasilkan promoted product or activity berbasis teknologi tinggi

Diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 60% (persen) dari biaya investasi yang muncul.

5 Tahun

b. Perusahaan yang menghasilkan promoted product or activity yang bersifat berantai dan telah mendapat persetujuan dari perindustrian

Diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 100% (persen) dari biaya investasi yang muncul

5 Tahun

c. Perusahaan yang menghasilkan promoted product or activity yang digunakan kepentingan strategis dan nasional


5 Tahun

commit to user



Lanjutan Tabel 3.4 Besar Tax Allowance Bidang Usaha dan Cakupan Usaha 4 Perusahaan yang menghasilkan Diberikan pengurangan promoted product or activity penghasilan kena pajak berbasis multimedia sampai dengan 100% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 100% (persen) dari biaya investasi yang muncul.

No


5 Perusahaan yang menghasilkan promoted product or activity berbasis penelitian dan pengembangan a. Perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan untuk perusahaan yang terafiliasi

Diberikan pengurangan 10 Tahun penghasilan kena pajak sampai dengan 100% (persen) dan ditambah dengan pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 70% (persen) de dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 100% (persen) dari biaya investasi yang muncul.

b. Perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan untuk perusahaan yang tidak terafiliasi

Diberikan pengurangan 10 Tahun penghasilan kena pajak sampai dengan 100% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 70% (persen) dari biaya investasi yang muncul.

c. Penelitian dan Tunjangan sebesar 50% 10 Tahun pengembangan untuk tujuan (persen) sehubungan dengan bisnis pengeluaran modal yang terjadi dalam waktu 10 tahun dari tanggal timbulnya belaanja modal commitpertama to user



Lanjutan Tabel 3.4 No Bidang Usaha dan Cakupan Usaha

Besar Tax Allowance

Jangka Waktu


5 Tahun

dan Diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 100% (persen) dari biaya investasi yang muncul.

5 Tahun

b. Pengolahan Limbah Diberikan pengurangan Berbahaya dan Beracun penghasilan kena pajak sampai dengan 60% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 70% (persen) dari biaya investasi yang muncul.

5 Tahun

c. Konservasi Energi


5 Tahun

d. Daur ulang limbah


5 Tahun

6. Perusahaan di Bidang Teknik yang menimbulkan investasi baru untuk meningkatkan pelatihan dan mengembangkan pelatihan.

7. Bidang Lingkungan a. Proyek Hutan Perkebunan

commit to user



Lanjutan Tabel 3.4 Besar Tax Allowance No Bidang Usaha dan Cakupan Usaha e. Pemanfaatan Biomassa Diberikan pengurangan Sebagai Sumber Energi penghasilan kena pajak sampai dengan 60% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 70% (persen) dari biaya investasi yang muncul. 8.

Fasilitas Jasa Makanan

9.

Industri Mesin dan Spesifik Peralatan (peralatan, mesin, injeksi plastik, peralatan penanganan material, robotika, peralatan pabrik, dan bagian dari mesin tersebut)



5 Tahun

Diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sampai dengan 100% (persen) dengan dasar perhitungan kredit pajak sebesar 100% (persen) dari biaya investasi yang muncul. Sumber: Laws of Malaysia Promotion Of Investment Act 1986

5 Tahun

Daerah dipromosikan di Malaysia yang ditunjuk adalah daerah Sabah, Sarawak, dan Koridor Timur Peninsular Malaysia. The Eastern Corridor meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Distrik Mersing di Joror Malaysia. Sisa dari dasar perhitungan pajak dari pemberian fasilitas Tax Allowance dikenakan pajak penghasilan sebesar 28% (persen).

commit to user



2. Dampak yang Muncul Akibat Ditetapkannya Tax Allowance 2.1. Indonesia Dampak yang muncul akibat ditetapkannya Tax Allowance di Indonesia antara lain: a. Dengan adanya fasilitas Tax Allowance di Indonesia memberikan dampak negatif bagi pendapatan PPh Badan kerena pemasukan PPh Badan tidak bisa penuh. Disamping itu pemerintah juga sedang menggalakkan peningkatan pendapatan pajak. b. Bidang usaha tertentu dan yang berada di daerah tertentu mensyaratkan adanya ketentuan tentang tenaga kerja. Misalnya untuk industri makanan dari bahan cokelat dan kembang gula yang mensyaratkan tenaga kerja lebih dari 100 orang untuk investasi baru atau lebih dari 200 orang untuk perluasan. Sehingga dengan adanya fasilitas Tax Allowance dapat mengurangi penganguran. Selain dapat menyerap tenaga kerja, pemberian fasilitas Tax Allowance juga dapat memunculkan wajib pajak baru sehingga, tingkat pendapatan PPh Orang Pribadi juga bisa meningkat. Dengan adanya investor PMDN dan PMA dapat mengakibatkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung. Tabel 3.5 Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia 2012-2013 Jenis Indonesia Malaysia PMDN 159.315 8.907.700 PMA 270.792 3.815.500 TOTAL 430.107 12.723.200 commitModal to user Sumber: Badan Koordinasi Penanaman dan http://www.statistics.gov.my



c. Adanya peningkatan pendapatan untuk pajak atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri. d. Tax Allowance di Indonesia diperuntukkan bagi bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu sehingga dengan penerapan fasilitas tersebut dapat mengangkat industri di daerah terpencil misalnya, industri di daerah Papua, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara dan sebagainya. Dampaknya akan terjadi pemerataan ekonomi di setiap daerah dan bisa mempromosikan industri di daerah tersebut. e. Meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan kenaikan investor tersebut dapat dilihat dari gambar 3.3 berikut ini.

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2013 Rp. 1 Triliun

500 400 300 200 100 0 TW I

TW II

TW III

TW IV

Jan-Des

Realisasi 2013

PMLN

65,5

66,7

67

71,2

270,4

272,6

PMDN

27,5

33,1

33,5

34,1

128,2

117,7

Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Indonesia Tahun 2013 Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

commit to user



2.2. Malaysia Dampak yang muncul akibat diterapkannya Tax Allowance di Malaysia antara lain: a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah daerah tertentu, sehingga terjadi pemerataan tingkat perekononian di Malaysia. b. Meningkatkan pertumbuhan produk dan kegiatan yang dipromosikan. c. Dengan

adanya

fasilitas

Tax

Allowance

Malaysia

berhasil

mengembangkan energi terbarukan dari bahan sekam padi sebagai sumber utama bahan bakar di daerah yang dipromosikan yang bekerjasama dengan COGEN. d. Dengan adanya fasilitas Tax Allowance di Malaysia untuk daerah yang di promosikan, Malaysia berusaha mempromosikan destinasi wisata di pulau Sabah dengan Malaysia Truly Asia. Dengan fasilitas tersebut memberi dampak positif bagi Malaysia yaitu adanya peningkatan turis yang mengunjungi Malaysia.

C. Temuan Menurut pembahasan yang telah diuraikan penulis, ditemukan kelebihan dan kelemahan dalam pemberian fasilitas Tax Allowance di Indonesia dengan Malaysia, adapun kelebihan dan kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

commit to user



1. Kelebihan a. Penerapan Tax Allowance di Indonesia memberikan dampak positif yaitu dengan meningkatnya investor di Indonesia baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. b. Dalam penentuan tarif di Malaysia, ditentukan dari tingkat kebutuhan dari bidang usaha masing-masing. c. Penentuan bidang usaha di daerah tertentu yang mendapat fasilitas Tax Allowance di Indonesia dan di Malaysia hal tersebut memberikan dampak positif yaitu memajukan industri di daerah terpencil dan pemerataan pendapatan.

2. Kelemahan

a. Dalam

pemberian

tarif

Tax

Allowance

di

Indonesia

yang

memberlakukan tarif progresif atau sama rata, dan tidak disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari bidang usaha tersebut sehingga mengakibatkan

bidang

usaha

yang

memiliki

potensi

tinggi

meningkatkan perekonomian tetapi tidak dapat maksimal dalam memperoleh fasilitas Tax Allowance tersebut. b. Dalam pemberlakuan fasilitas Tax Allowance tidak diberikan syarat untuk pemberlakuan pemakaian bahan baku lokal sebagai bahan utama dalam produksi c. Dalam pemberlakuan jangka waktu Tax Allowance di Indonesia tidak commit to user disesuaikan dengan tingkat karakteristik masing-masing bidang usaha,



karena jangka waktu yang sebentar dimungkinkan perusahaan belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari investasi yang mereka lakukan. d. Tax Allowance di Malaysia tidak memberlakukan syarat tentang tenaga kerja, sehingga dalam pemberlakuan fasilitas tersebut tidak dapat menyerap tenaga kerja. e. Tax Allowance di Malaysia ditujukan untuk perusahaan yang mempromosikan atau memproduksi barang dan kegiatan yang dipromosikan sehingga produk-produk yang lain tidak dapat menerima fasilitas tersebut.

commit to user

BAB III PEMBAHASAN. a) Sejarah Badan Kordinasi Penanaman Modal

Recommend Documents