BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBUAT KOSTUM COSPLAY DAN UPAYA PEMULIHANNYA. pengalihannya. Namun pengalihan Hak bukan satu satu nya cara untuk

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBUAT KOSTUM COSPLAY DAN UPAYA PEMULIHANNYA

1. Pelanggaran Hak Cipta Pembuat Kostum Cosplay Pada Bab sebelumnya telah dibahas oleh Penulis tentang Hak Ekonomi dan pengalihannya. Namun pengalihan Hak bukan satu – satu nya cara untuk melakukan Eksploitasi Hak Cipta, namun dapat juga dilakukan dengan Lisensi40. Lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan pasal 86 UUHC. Pemberian Lisensi oleh Pencipta dapat memberikan izin kepada Pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi seperti yang tertera pada pasal 9 UUHC atas Ciptaan tersebut. Lisensi dibagi menjadi dua bagian yaitu Lisensi yang diatur dalam pasal 80 sampai pasal 83 UUHC dan Lisensi Wajib yang diatur dalam pasal 84 sampai pasal 86 UUHC. Pembuat Kostum Cosplay telah melakukan Pengadaptasian Ciptaan seperti yang tertera pada pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC dan memperjual belikannya sehingga muncul unsur komersial seperti yang dilarang pada pasal 9 ayat (3) UUHC, untuk itu Lisensi yang tepat untuk adalah Lisensi Sukarela (Voluntary Lisence). Perlu diketahui sebelumnya bahwa tidak dipenuhinya keberadaan lisensi, ada atau tidaknya pelanggaran dalam penciptaan sebuah Kostum Cosplay, namun 40

Berdasarkan Pasal 1 UUHC Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

36 Skripsi

PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA

AGUNG YULIANTO


37

tidak dapat langsung diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran sebab terdapat pembatasan – pembatasan yang dapat digunakan dalam kasus yang berkaitan dengan Cosplay. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Civil Law, pembatasan yang digunakan antara lain adalah Three-Step Test untuk menentukan adanya pembatasan Hak Cipta. Three-Step Test merupakan sebuah tes yang digunakan sebagai batasan antara Hak Eksklusif Pencipta dan Hak Istimewa dan keseimbangan utama untuk menggunakan (privilage to use)41. Three-Step Test mencakup tiga tahapan yang bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan, yakni42: 1.

Criterion 1: Basic Rule: limitation must be certain special case

2. Criterion 2: First condition delimiting the basic rule: no conflict with a norma explotation-compulsory licences impossible. 3. Criterion 3: Second condition delimiting the basic rule: no unreasonable prejudice to legitimate interest-compulsory licences posible. Pada langkah yang pertama, aturan dasar yang digunakan adalah bahwa pembatasan berlaku hanya untuk kasus khusus tertentu dan tidak terdapat tujuan yang bersifat komersial43. Commercial activity menurut Black Law Dictionary44 versi Brian A. Garner adalah “an activity, such as operating business, conducted 41

Rahmi Jened I, h.157

42

Ibid., seperti yang dikutip dalam Martin Stentfleben, Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law, Kluwer, Den Haag, 2003, h. 112.

Skripsi

43

Ibid., h. 158

44

Bryan A. Garner, ed., Black‟s Law Dictionary (Ninth Edition), West, Dallas, 2009, h 38.


AGUNG YULIANTO


38

to make profit.” (Suatu kegiatan, seperti menjalankan bisnis, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan). Pemakaian yang tidak bersifat komersial tidak mendatangkan keuntungan finansial bagi pihak yang melakukannya. Contoh pemakaian non-komersial adalah pemakaian untuk kepentingan pendidikan, penggunaan pribadi, dan lain – lain. Pembuatan Kostum Cosplay untuk pribadi tidak mendatangkan keuntungan finansial bagi penciptanya, karena perbuatannya hanya sekedar cara untuk menyalurkan kecintaannya terhadap Karakter yang dia Cosplay kan. Namun Pembuatan Kostum Cosplay yang bertujuan untuk untuk diperjual belikan membawa keuntungan finansial dan bersifat komersial bagi pembuat kostumnya. Tahap Ke-dua, tindakan menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin, harus tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal (normal exploitation) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 45 Dalam pembuatan Kostum Cosplay elemen yang dipinjam dari Desain Karakter adalah Kostum dari Karakter tersebut. Meskipun bentuknya baru namun unsur – unsur dari Kostumnya adalah sepenuhnya milik Pencipta Desain

Karakter tersebut.

Sehingga kurang memenuhi

unsur

kreativitasnya sendiri. Namun, apabila terdapat improvisasi yang cukup dari Kostum Cosplay tersebut maka unsur kreativitas masih bisa dikatakan terpenuhi karena adanya ide dan Obsesi dari pencipta Kostum Cosplay tersebut. Improvisasi yang cukup yang dimaksud disini adalah ketika ada krativitas personal dari pencipta kostumnya sehingga menjadi unsur pembeda terhdap Desain Karakternya. 45

Skripsi

Rahmi Jened I, Loc.Cit.


AGUNG YULIANTO


39

Dan pada tahap ke tiga, Tindakan menggunaka ciptaan orang lain tanpa izin harus tidak mengurangi kepentingan yang sah (prejudice legitimate interest) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 46 Seperti yang telah dibahas pada Bab sebelumnya Cosplay memang dapat meningkatkan penjualan produk dari Desain Karakter seperti Komik, film, video game dan lain – lain. Karena semakin banyak orang yang melakukan Cosplay terhadap suatu Karakter maka Karakter tersebut akan semakin terkenal. Namun dalam kasus tertentu penjualan kostum Cosplay justru mengakibatkan kerugian pada agen resmi yang menjual aksesoris dari karakter tersebut yang telah mendapatkan izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Contohnya dalam kasus penjualan kostum Cosplay Ironman, penjualan kostum tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya pembeli topeng Ironman yang dijual resmi oleh perusahaan yang memegang hak cipta, karena penggemar Ironman yang hendak membeli topeng tersebut akan lebih tertarik untuk membeli kostumnya secara utuh. Hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pemegang hak cipta, karena pangsa pasar topeng Ironman dan aksesoris lain yang berhubungan dengan Karakter tersebut akan berkurang. Sehingga membahayakan kepentingan pemegang hak cipta yang telah mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta. Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam Penciptaan Kostum Cosplay ada yang dapat memenuhi Three-step Test sebagai norma dasar pembatasan Hak Cipta dan ada yang tidak memenuhinya. Dilihat dari sudut kegunaannya, apabila digunakan untuk pengunaan pribadi (Personal use), 46

Skripsi

Ibid.


AGUNG YULIANTO


40

kemudian memiliki daya pembeda sehingga tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal, dan tidak diperjual belikan, maka Kostum Cosplay tersebut dapat dikategorikan dalam norma pembatasan hak cipta berdasarkan dari hasil Three Step Test. Sebaliknya jika pengunaannya adalah untuk kepentingan komersial, kemudian tidak memiliki daya pembeda sama sekali dengan desain karakter aslinya, dan diperjual belikan sehingga mempengaruhi penjualan aksesoris suatu karakter maka dapat disimpulkan bahwa Kostum Cosplay tersebut tidak dapat dikategorikan dalam norma pembatasan hak cipta berdasarkan dari hasil Three-Step Test. Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pembuat Kostum Cosplay dalam menggunakan Hak Eksklusif dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta dari Desain Karakter dapat ditindak lanjuti oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas Desain karakter yang bersangkutan dengan melakukan upaya pemulihan.

2. Upaya Pemulihan atas Pelanggaran Bentuk Perlindungan Hukum ada dua hal yaitu Preventif dan Represif, menurut Hadjon bentuk Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan bentuk Perlindungan Hukum represif yakni perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.47

47

Skripsi

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html, di kunjungi pada 20 September 2015.


AGUNG YULIANTO


41

Atas kegiatan Pembuatan dan Jual Beli Kostum Cosplay yang merupakan pelanggaran Hak Cipta, maka upaya represif yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan Hukum Hak Cipta adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa. Untuk upaya pemulihan atas pelanggaran melalui jalur pengadilan, ada dua jalur yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara / masyarakat48. a.

Gugatan Keperdataan Upaya Pemulihan dari aspek perdata adalah untuk ganti kerugian ekonomi

dari si pemilik Hak 49 . Pada dasarnya efek jera dan penghentian pelanggaran merupakan tujuan utama dari jalur litigasi dalam bidang HKI, termasuk Hak Cipta. upaya tersebut termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil pelanggaran termasuk alat – alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut50. Dasar gugatan ganti rugi dalam UUHC adalah pasal 96 ayat (1) UUHC. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli waris adalah pihak yang berhak

Skripsi

48

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.60.

49

Rahmi Jened I, OP.Cit., h.224

50

Ibid.


AGUNG YULIANTO


42

memperoleh ganti rugi51 atas kerugian hak ekonomi yang dideritanya. Dalam hal adanya kepemilikan bersama dari Hak Cipta maka pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta adalah salah satu dari pemegang hak. Pemegang lisensi eksklusif juga berhak mengajukan gugatan, sedangkan pemegang lisensi biasanya membutuhkan adanya kuasa dari pemegang hak52. Karena Hak Cipta yang timbul secara otomatis, maka segala alat bukti dapat didayagunakan, mengingat tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya dan memperoleh surat pendaftaran Hak Cipta53. aturan tentang pembuktian kasus hak cipta sama seperti pembuktian dalam kasus perdata biasa yang merujuk pada pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Kemudian Alat bukti diatur dalam pasal 1866 BW yang terdiri atas: “bukti tulisan, bukti dengan sanksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan – aturan yang ditetapkan dalam bab – bab yang berikut.”

51

Ganti rugi menurut pasal 1 angka 25 UUHC adalah “pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.”

Skripsi

52

Rahmi Jened I, Op.Cit., h.225.

53

Ibid.


AGUNG YULIANTO


43

Dalam UUHC, Perihal gugatan keperdataan diatur dalam pasal 99 sampai dengan pasal 101 UUHC. Tidak hanya hak ekonomi saja yang dapat perlindungan hukum dalam UUHC, pada pasal 98 ayat (1) UUHC mengatur tentang upaya pemulihan terhadap hak moral dari pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat orang yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (1) UUHC. Namun perlu diingat bahwa pasal 105 UUHC mengatur bahwa “Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.” b.

Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa UUHC memberikan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Terkait masalah ini Pasal 95 UUHC memberikan pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa) pada Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai definisi dari Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.sedangkan menurut penjelasan pasal 95 UUHC

yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah

proses

penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Skripsi


AGUNG YULIANTO


44

UU Arbitrase dan Alternatif penyeesaian sengketa mengatur tentang proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan

dan mengenai hak yang menurut hukum dan menurut

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tentang ruang lingkup hukum perdagangan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 66 huruf b UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penjelasan pasal tersebut kegiatan – kegiatan yang dimaksud ruang lingkup hukum perdagangan antara lain: a. Perniagaan; b. Perbankan; c. Keuangan; d. Penanaman modal; e. Industri; f. Hak kekayaan intelektual. Penjelasan pasal tersebut menunjukan bahwa Hak kekayaan intelektual yang didalamnya termasuk Hak Cipta adalah Obyek arbitrase menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa penyelesaiannya di dasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri 54 . Penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan pertemuan langsung oleh 54

Skripsi

Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


AGUNG YULIANTO


45

para pihak dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta desain karakter dan pembuat Kostum Cosplay dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis55. Untuk dapat mengadakan Arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat (2) huruf c UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak harus terlebih dahulu menunjukan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang berlaku. Sedangkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat Kostum Cosplay tidak terdapat perjanjian apapun. Karena pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa izin maupun lisensi dari Pemilik Desain Karakter yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase apapun antara para pihak dalam kasus semacam ini. Namun meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi dapat dilakukan dengan persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam akta notaris sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian tertulis tersebut harus memenuhi syarat yang di cantumkan dalam pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang antara lain isinya:

55

Skripsi

Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


AGUNG YULIANTO


46

a. Masalah yang dipersengketakan; b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; e. Nama lengkap sekretaris; f. Jangka waktu penyelesaian sengketa; g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. c.

Tuntutan Pidana Seperti yang telah dibahas penulis sebelumnya, dengan diajukannya gugatan

perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak mengurangi dalam hal dapat dilakukannya Tuntutan Pidana oleh Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait sesuai pasal 105 UUHC. Tindak Pidana dalam Hak Cipta merupakan delik aduan sebagaimana yang diatur pasal 120 UUHC. Ketentuan pidana dalam UUHC diatur dalam pasal 112 UUHC sampai pasal 120 UUHC. Pelanggaran hak moral seperti menghilangkan, merubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan ini diatur pasal 112 UUHC.

Skripsi


AGUNG YULIANTO


47

Sedangkan Pasal 113 ayat (2) UUHC mengatur Pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk pengadaptasian seperti Pembuatan Kostum Cosplay tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberlakuan hukuman pidana penjara dan denda secara kumulatif dimaksudkan untuk meningkatkan efek jera kepada pelanggar dan untuk memperkuat posisi UUHC sebagai salah satu instrument hukum yang dimiliki oleh negara sebagai sarana kontrol dan pengendalian masyarakat. d. Penetapan Sementara Pengadilan Selain jalur jalur diatas Upaya Pemulihan pertama yang sering digunakan sebagai penyelesaian akhir untuk Hak Cipta adalah penetapan sementara pengadilan56. Penetapan sementara bertujuan untuk57: 1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. 2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Pengadilan dapat menetapkan agar pihak

yang melanggar untuk

menghentikan perbuatannya lebih jauh atas pelanggaran tersebut dalam jalur pemasaran. Aturan lebih lanjut tentang penetapan sementara pengadilan merujuk pada Pasal 106 sampai Pasal 109 UUHC. Berdasarkan pasal 107 ayat (1) UUHC,

Skripsi

56

Rahmi Jened I, Op.Cit., h.222.

57

Ibid., h.223


AGUNG YULIANTO


48

Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa hukum nya dapat mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis dengan syarat: a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait; b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait; c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan atau diamankan untuk keperluan pembuktian; d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan semenatara.

Skripsi


AGUNG YULIANTO

BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBUAT KOSTUM COSPLAY DAN UPAYA PEMULIHANNYA. pengalihannya. Namun pengalihan Hak bukan satu satu nya cara untuk

Recommend Documents