BAB III PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK KARENA PEWARISAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1.
Gambaran Umum Desa Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang a.
Pertanahan Desa Jambewangi merupakan desa yang berada di Kabupaten Magelang, Kecamatan Pakis yang memiliki luas tanah atau luas wilayah 124 Ha dan terdiri dari 3097 bidang tanah. Desa Jambewangi mempunyai luas pekarangan sebesar 31 Ha dan Tegalan atau Kebun sebesar 93 Ha. Adapun desa tersebut dibagi menjadi 9 pedukuhan antara lain: Wates dengan luas 2 Ha tanah hunian, Denokan 3,5 Ha tanah hunian, Wonolelo 3 Ha tanah hunian, Bujet 2 Ha tanah hunian, Pesantren 3,5 Ha tanah hunian, Jambewangi 6 Ha tanah hunian, Clowok 4 Ha tanah hunian, Jerukan 4 Ha tanah hunian, Kembang 3 Ha tanah hunian. Batas Desa Jambewangi dengan desa yang lainnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandung Rejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Muneng dan Desa Muneng Warangan, sebelah selatan
70
71
berbatasan dengan Desa Gondang Sari dan Desa Muneng Warangan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tejosari. b.
Kependudukan Berdasarkan data kependudukan tahun 2014 desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang jumlah penduduk desa Jambewangi adalah: Jumlah Pendudu
: 2.289 jiwa
Penduduk Miskin : 768 jiwa
c.
Jumlah Buruh
: 600 jiwa
Laki-Laki
: 500 jiwa
Perempuan
: 100 jiwa
Pemuda
: 200 jiwa
Pendidikan Akademi / PT
:9 jiwa
SLTA
: 121 jiwa
SLTP
: 243 jiwa
SD
: 1.407 jiwa
Tidak Sekolah
: 509 jiwa
(636 Kepala Keluarga) (192 Kepala Keluarga)
72
d.
Ketenagakerjaan Mata pencaharian penduduk setempat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk.Semakin bagus mata pencaharian maka semakin sejahtera penduduk tersebut. Mata pencaharian penduduk desa Jambewangi beranekaragam hal ini dapat ditunjukan dalam tabel mata pencaharian yang sebagai berikut: Tabel I Mata Pencaharian
No
Jenis Mata Pencaharian
Jumlah
1
Petani Sendiri
1.531
2
Buruh Tani
101
3
Pengusaha
-
4
Buruh Industri
40
5
Buruh Bangunan
160
5
Pedagang
75
6
TNI/POLRI
-
7
PNS
3
8
Buruh
6 JUMLAH Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Jambewangi. Monografi Dinamis Ds. Jambewangi, Kec. Pakis Keadaan Bulan Januari 2014
1916
73
e.
Sarana Pendidikan Desa Jambewangi memiliki sarana pendidikan yang mana terdiri dari 2 (dua) sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD), antara lain:
f.
1.
SD Negeri Jambewangi
2.
MI Clowok
Produksi Perekonomian Desa
Jambewngi
mempunyai
produksi
yang
melimpah
dibandingkan dengan desa yang lain yang berada di Kecamatan Pakis, dari berbagai jenis dan macam produksi perekonomian warga desa Jambewangi dapat dibagi menjadi 2 produksi perekonomian: Tabel II Produksi Ekonomi Pertanian No.
Jenis Produksi
Produksi / Tahun
1.
Padi
-
Harga Satuan Di Desa /Kg (Rp) -
2.
Jagung
50 Ton
3.000
3,5 Km
3.
Ubi Kayu
10 Ton
1.000
3,5 Km
4.
Tembakau
15 Ton
11.500
Temanggung
5.
Cabai
10 Ton
7.000
3,5 Km
6.
Kentang
8 Ton
6.500
3,5 Km
7.
Kobis
5 Ton
2.500
3,5 Km
8.
Tomat
1 Ton
7.000
3,5 Km
Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Jambewangi. Monografi Dinamis Ds. Jambewangi, Kec. Pakis Keadaan Bulan Januari 2014
Jarak Pemasaran -
74
Tabel III Produksi Ekonomi Kerajinan No.
Jenis Produksi
Produksi /Pengerajin
1.
Rigen
260 Buah / 1 Bulan
Harga Satuan Di Desa /Buah (Rp) 8.000
2.
Dadok
150 Buah / 2 Minggu
1.000
3,5 Km
3.
Tempat Sayur
100 Buah / 2 Minggu
4.500
3,5 Km
4.
Topi Wenter
80 Buah / Bulan
11.500
3,5 Km
Jarak Pemasaran 3,5 Km
Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Jambewangi. Monografi Dinamis Ds. Jambewangi, Kec. Pakis Keadaan Bulan Januari 2014 g.
Agama Mayoritas masyarakat penduduk desa Jambewangi beragama Islam, selain agama Islam di desa jambewangi juga ada yang memeluk agama Nasrani yang mana bermukim di dusun Wates sebanyak 34 orang.
75
2.
Gambaran Umum Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa Muneng Desa Muneng memiliki jumlah penduduk sebanyak 2197 yang mana dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari 111 penduduk laki-laki dan 1086 penduduk perempuan, dengan jumlah 528 Kepala Keluarga Tabel IV Penduduk Menurut Umur Umur
Laki-Laki
Perempuan
Total
0-4
76
79
155
5-9
100
100
200
10 - 14
88
90
178
15 - 19
87
85
172
20 - 24
78
80
158
25 - 29
81
79
160
30 - 39
173
175
348
40 - 49
175
163
338
50 - 59
167
151
318
60 +
86
84
170
Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Muneng. Monografi Dinamis Ds. Muneng, Kec. Pakis Keadaan Bulan Juni 2014
76
Tabel V Penduduk Menurut Profesi / Mata Pencaharian Petani
936
Pedagang
26
Buruh Tani
294
Pengangkutan
7
Nelayan
-
PNS
5
Pengusaha
-
TNI / POLRI
1
Buruh Industri
31
Pensiunan
1
Buruh Bangunan
18
Buruh
5
Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Muneng. Monografi Dinamis Ds. Muneng, Kec. Pakis Keadaan Bulan Juni 2014
Tabel VI Penduduk Menurut Pendidikan 1.
Tamat Akademi / Perguruan Tinggi
9
2.
Tamat SLTA
43
3.
Tamat SLTP
122
4.
Tamat SD
1191
5.
Tidak Tamat SD
832
6.
Belum Tamat SD
-
7.
Tidak Sekolah
Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Muneng. Monografi Dinamis Ds. Muneng, Kec. Pakis Keadaan Bulan Juni 2014
77
Tabel VII Tanaman Utama / Hasil Pertanian 1.
Jenis Tanaman
Luas
Jumlah
2.
Padi
25
4,7 Ton/Ha
3.
Jagung
83
4,8 Ton/Ha
4.
Ketela
8
20 Ton/Ha
5.
Kacang Tanah
-
-
6.
Tembakau
20
8 Ton/Ha
7.
Cabai
27
6 Ton/Ha
Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Muneng. Monografi Dinamis Ds. Muneng, Kec. Pakis Keadaan Bulan Juni 2014 Tanah dan Luas Wilayah 1.
2.
Tanah Sawah a.
Irigasi Teknis
-
b.
Irigasi ½ Teknis
-
c.
Irigasi Sederhana
-
d.
Tadah Hujan
52
Tanah Kering a.
Pekarangan
24,200 Ha
b.
Tegalan
124,436 Ha
c.
Padang Gembala
-
3.
Hutan
5
4.
Perkebunan
11
5.
Rawa
-
6.
Kuburan
3
Luas Wilayah
219,636 Ha
(2804 Bidang tanah)
78
B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik karena pewarisan di 2 Desa yaitu Desa Jambewangi dan Desa Muneng Kecamatan Pakis, peneliti mewawancarai dan mengajukan pertanyaan kepada masing - masing desa dan juga menambah subjek penelitian yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Magelang dan Kecamatan Pakis. Kemudian dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diteliti khususnya pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik karena pewarisan di Desa Jambewangi dan Desa Muneng. 1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. a. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Di Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Sesuai dengan wawancara dengan Pemerintahan Desa Jambewangi, Pemerintahan Kecamatan Pakis, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, penulis memperoleh data-data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah hak milik karena pewarisan di Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Baik mengenai syarat-syarat pendaftaran tanah secara pewarisan, prosedur pendaftaran tanah, jangka wakt pendaftaran tanah melalui
79
pewarisan, juga biaya-biaya pendaftaran dan juga hal-hal yang bberkaitan lainnya tentang pendaftaran tanah karena pewarisan. Jumlah masyarakat yang berdomisili di Desa Jambewangi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 2.289 jiwa.Pada umumnya penduduk desa Jambewangi merupakan Petani/Pekebun yang merupakan salah satu mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya. Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Jambewangi yaitu 636 KK di desa tersebut di bagi menjadi 9 Dusun antara lain Wates, Denokan, Wonolelo, Bujet, Pesantren, Jambewangi, Clowok, Jerukan, dan Kembang. Berdasarkan wawancara desa Jambewangi masih banyak tanah yang belum di daftarkan dengan prosentase 98% dari 3097 bidang tanah.Dan 2% atau 5 bidang tanah berasal dari jual beli yang telah didaftarkan atau mempunyai sertifikat. Dari 98% tersebut 95% atau 2941 bidang tanah merupakan tanah yang berasal dari pewarisan dan sisanya 3% merupakan tanah Wakaf dan tanah yang berasal dari jual/beli.1 Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang jumlah tanah yang sudah terdaftar dan tercatat di Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis adalah 5 bidang tanah.Data tersebut merupakan terbitan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun 2014 Bulan Juni.2 Sedangkan jumlah tersebut sangat sedikit sekali
1
Wawancara dengan Slamet Riyadi, Sekertaris Desa dan Kaur Pembangunan Desa Jambewangi, Balai Desa Desa Jambewangi, Kamis, 2 Januari 2014, Pukul 10:30 WIB 2 Sumber data dari Bapak Robby Permana, S. SiT, Jabatan sebagai Kasupsi Tematik dan Potensi Tanah, Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang., Senin, 9 Juni 2014, Pukul 11:00 WIB
80
melihat tanah yang berada di Desa Jambewangi dengan luas 124,00 Ha dan yang terdiri dari 3097 bidang tanah. Tabel VIII Daftar Tanah Bersertipikat Kecamatan Pakis No
Tipe Hak
Desa
Kecamatan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Milik Milik Milik Wakaf Milik Milik Milik Pakai Guna Usaha Milik Wakaf Milik Milik Pakai Milik Pakai Wakaf Milik Pakai Guna Bangunan Milik Pakai Milik Milik Milik Milik Guna Bangunan Milik
Banyusidi Bawang Daleman Kidul Daleman Kidul Daseh Gejagan Gondangsari Gondangsari Gumelem Gumelem Gumelem Jambewangi Kajangkoso Kajangkoso Kaponan Kaponan Kaponan Kenalan Kenalan Ketundan Ketundan Ketundan Kragilan Losari Muneng Munengwarangan Pakis Pakis
Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis Pakis
466 180 3 1 40 17 804 2 1 119 1 5 28 1 698 8 1 21 1 1 317 3 787 326 214 140 1 607
81
29 30 31 32 33 34
Pakai Pakis Pakis 2 Wakaf Pakis Pakis 2 Milik Petung Pakis 296 Wakaf Petung Pakis 1 Milik Pogalan Pakis 392 Milik Rejosari Pakis 75 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Keadaan Tahun 2014 Pendaftaran tanah di desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten
Magelang masih menjadi kendala.Hal ini terlihat dari jumlah bidang tanah yang belum terdaftar atau belum mempunyai sertifikat. Jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar adalah sebanyak 5 bidang tanah, sedangkan desa jambewangi mempunyai luas 124,00 Ha dengan 3097 bidang tanah, dan tanah di desa tersebut hampir seluruhnya atau 95% merupakan tanah hak milik yang berasal dari pewarisan.Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat.Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang mengakui masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat di desa Jambewangi dengan melihat data terbitan data tersebut. Padahal Desa Jambewangi merupakan desa yang mempunyai perekonomian lebih dibandingkan desa dengan yang lain yang kaya akan hasil pertaniannya maupun produksi kerajinannya, yang mana apabila hasil dari pertaniannya dijual maka hasilnya sangat besar. Contohnya hasil dari pertanian Soto atau Tembakau yang harga per kilo Rp. 11.500 dengan jumlah 15 Ton/Panen, contoh yang lain yaitu Rigen yang harga per buah Rp. 17.000 dengan jumlah 250 per 3 Bulan dan hasil pertanian yang lainnya.
82
Untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah khususnya di Desa Jambewangi, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak Kecamatan Pakis agar saling memberikan informasi dalam bidang pertanahan khususnya pendaftaran tanah.Adapun Bentuk kerjasama dengan kecamatan yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah melalui Prona dan juga penyluhan-penyuluhan dalam bidang pertanahan. Dalam hal kerjasama dengan pihak Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang juga telah mengajukan Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk wilayah Kecamatan Pakis, namun Desa Jambewangi tidak masuk di dalam daftar pelaksanaan Program Prona. Adapun pelaksanaan Program Prona di wilayah Kecamatan Pakis ini hanya diberikan 5 desa saja dengan jumlah 694 bidang tanah. Desa yang diberikan Prona di wilayah Kecamatan Pakis ini adalah Desa Petung (126 bidang tanah), Desa Muneng (125 bidang tanah), Desa Bawang (180 bidang tanah), Desa Pakis (136 bidang tanah), dan Desa Banyusidi (127 bidang tanah). Dengan demikian Desa Jambewangi tidak termasuk pada daftar yang diberikan Program Prona. Bentuk Kerjasama yang kedua yaitu memberikan penyuluhan dengan melibatkan desa sebagai sasaran dari program Prona. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sering melakukan penyuluhan tentang pendaftaran tanah yang mana penyuluhan tersebut dilakukan hanya pada saat menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan tentang program yang akan dijalankan oleh kantor pertanahn, dalam hal ini yaitu program Prona atau Proyek Operasi Nasional Agraria. Dalam kegiatan Prona ini
83
biasanya Kantor Pertanahan memberikan Penyuluhan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pendaftaran tanah.Namun berdasarkan wawancara dengan bapak Slamet Riyadi selaku Sekretaris Desa Jambewangi mengakui bahwa Kantor Pertanahan belum pernah melakukan penyuluhan di desa ini mengenai pendaftaran tanah maupun tentang pendaftaran tanah melalui Program Prona.Sehingga masyarakat
masih
belum
tahu
bagaimana
pentingnya
pendaftaran
tanah.
Pemerintahan desa jambewangi juga belum tahu apa yang dimaksud Prona, apa tujuannya dan apa fungsinya.Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat maupun pemerintahan desa takut jika suatu hari ada yang mempermasalahkan tanahnya karena sebagian besar tanah milik yang berada di desa jambewangi berasal dari pewarisan, sehingga kepada ahli waris yang menempati tanah warisan dari si pewaris berupaya agar untuk berusaha mempertahankan tanahnya.3 Program Prona yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan pada tahun 2014 ini tidak memberikan jatah bidang tanah di desa Jambewangi. Karena dengan mempertimbangkan cara menetapkan Lokasi Prona yaitu:4 1.
Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dalam menetapkan lokasi Prona melihat banyak dan sedikitnya jumlah sertifikat yang ada di desa yang akan dilakukan Program Prona.
3
Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, Jabatan sebagai Sekretaris dan Kaur Pembangunan Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Di Kantor Kantor Kepala Desa Desa Jambewangi. Rabu, 11 Juni 2014, Pukul 09:30. 4 Wawancara dengan Bapak Robby Permana, S. SiT, Jabatan sebagai Kasupsi Tematik dan Potensi Tanah, Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang,, Senin, 9 Juni 2014, Pukul 11:00 WIB.
84
2.
Desa yang akan di tetapkan ramai atau memiliki jumlah penduduk yang banyak, karena mengutamakan agar tidak terjadinya sengketa atau konflik dalam bidang pertanahan.
3.
Desa yang menjadi lokasi Prona memiliki pemohon sertifikat banyak. Karena milihat minat dari masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya.
4.
Potensi sengketa lebih besar.
Hal ini menjadi pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang untuk tidak menetapkan desa Jambewangi sebagai lokasi pelaksanaan program Prona. Karena melihat luas desa yang lebih kecil dibandingkan dengan desa yang lain di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, secara tidak langsung juga memiliki penduduk lebih sedikit dibandingkan dengan desa yang lain. Dan juga melihat data yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, jumlah hak milik yang sudah di daftarkan sebanyak 5 bidang tanah.Hal ini menjadi pertimbanganpertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang karena minat masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya di desa Jambewangi sangat kurang. Padahal jika Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang meninjau lokasi secara langsung bahwa desa Jambewangi merupakan desa yang sangat berpotensi akan perekonomiannya yang dapat dikembangkan, disamping itu jika di dilihat dari data gambaran umum objek lokasi penelitian ini bahwa jumlah penduduk di desa Jambewangi memiliki penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan desa
85
Muneng, serta tanah yang sudah bersertifikat di desa Jambewangi masih sedikit dibandingkan dengan desa-desa yang di tunjuk menjadi pelaksana program Prona. Dalam menanggapi hal ini, Bp. Robby Permana, S.SiT memberikan pernyataan bahwa dalam penyelenggaraan Prona pada tahun 2014 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang diberikan jatah 3.000 bidang tanah. Untuk melaksanakan Program Prona tersebut Kantor Pertnahan Kabupaten Magelang menjalin kerja sama dengan Kantor Kecamatan untuk menunjuk lokasi-lokasi prona, karena mengingat jumlah bidang tanah yang diberikan pada tahun 2014 ini sangat banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 1500 - 2000 bidang tanah saja dan juga terbatasnya pegawai, dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menargetkan untuk pelaksanaanya dimulai pada akhir Januari dan selesai pada akhir tahun 2014.5 Permasalahan dalam bidang pertanahan khususnya pada pendaftaran tanah masih banyak ditemui di desa Jambewangi, yang mana masih banyaknya bidangbidang tanah yang belum terdaftar dan hanya berasal dari pewarisan.Melihat hal ini maka jaminan hukum dan jaminan kepastian hukum oleh Pemerintah terhadap suatu bidang tanah tersebut belum ada. Maka akan diterangkan pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dan Pemerintahan Desa Jambewangi hal-hal yang menjadi faktor penghambat pendaftaran tanah berdasarkan pewarisan di Desa 5
Wawancara dengan Bapak Robby Permana, S. SiT, Jabatan sebagai Kasupsi Tematik dan Potensi Tanah, Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang,, Senin, 9 Juni 2014, Pukul 11:00 WIB
86
Jambewangi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ini, serta permasalahan yang terjadi pada pendaftaran tanah di desa tersebut. Yang Pertama, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran tanah. Masyarakat masih belum mengerti arti penting pendaftaran tanah yang akan mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang disebut dengan sertifikat. Selain itu memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat menanam anggapan bahwa jika sudah mempunyai SPPT maka sudah cukup untuk sebagai bukti kepemilikan tanah. Kedua, kurang sadarnya masyarakat untuk mensertifikati tanahnya.dalam hal ini masyarakat ada yang tahu tentang pentingnya pendaftaran tanah namun masih mempunyai anggapan bahwa pemilik tanah sudah mempunyai SPPT maka itu sudahlah lebih dari cukup untuk sebagai alat bukti hak atas tanah dengan atas nama pewaris. Padahal SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, tetapi hanya sekedar menunjukan bahwa instansi yang mengelola tanah yang disebut dalam surat itu memberikan hak untuk menggunakan bidang tanah tertentu. Hak atas tanah berdasarkan pewarisan harus dimohonkan kepada pemerintah atau dibeli dari yang berhak atas tanah pewarisan ini.Apalagi yang telah dijelaskan oleh UUPA bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hukum dari pihak manapun, baik individu maupun pemerintah dengan diterbitkannya sertifikat yang telah diakui oleh negara sebagai bukti yang sah sebagai pemilik hak
87
atas tanah tanah. Dan juga sengketa tanah kian hari kian banyak kasus yang terjadi di kecamatan pakis pada khususnya, antara lain pelebaran jalan dan lain-lain. Meski terjadi demikian hal tersebut tidak cukup untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran tanah. Sebagian masyarakat cenderung mendaftarkan tanahnya apabila akan melakukan peralihan hak yaitu jual beli, dan juga apabila akan meminjam modal pada lembaga Perbankan dengan cara memberikan sertifikat kepada lembaga Perbankan sebagai jaminan modal. Lebih jelasnya masyarakat mensertifikati tanahnya bersifat insidentil atau ketika ada kejadian tertentu atau perbuatan hukum terhadap tanahnya bila diperlukan.Namun hal ini hanya segelintir masyarakat yang cenderung mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh pinjaman modal dari lembaga perbankan, pasalnya masyarakat desa lebih sering menabung atau sebagai nasabah penyimpan sehingga lembaga perbankan bingung karena tidak ada, atau minimnya masyarakat peminjam uang atau sebagai nasabah peminjam.6 Apabila tanah atas dasar pewarisan yang berada di desa jambewangi ini di daftarkan
6
pada
Kantor
Pertanahan
setempat,
menurut
Bapak
Mardhanto,
Wawancara dengan Bapak Priyono, Jabatan sebagai Perangkat Desa Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Di Kantor Kecamatan Pakis, Selasa, 3 Juni 2014, Pukul 10.00 WIB.
88
A.Ptnhpendaftaran tanah hak milik atas pewarisan dapat diajukan dengan adanya syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:7 1.
Pemohon atau para ahli waris mengajukan surat permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Di dalam surat permohonan hak tersebut juga dilampirkan beberpa keterangan antara lain. 1.1 Surat keterangan kematian pewaris yang telah tercantum dalam sertifikat dan telah disahkan oleh Kepala Desa setempat dimana pewaris meninggal dunia. 1.2 Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh (2) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. 1.3 Identitas dari pemohon yaitu nama dan usia seluruh ahli waris, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris yang masih berlaku. 1.4 Identitas dari tanah yang akan dimohonkan antara lain mengenai letak tanah,luas tanah,batas-batas tanah, status hak yang melekat diatas tanah , jenis dan keadaan tanah, penguasaan tanah dan akan dipergunakan untuk apa tanah tersebut. 1.5 Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat harus melengkapi syarat-syarat permohonan sertifikat untuk pertama kali, yaitu: a. FotoCopy Identitas kartu tanda penduduk (KTP) pemilik tanah. b. Alat bukti kepemilikan tanah ataupun peralihan hak warisan. c. Legalisir Kutipan Letter C Kelurahan d. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak terjadi sengketa darikelurahan setempat dan riwayat tanah yang dikeluarkan. e. Bukti pelunasan SPPT-PBB tahun terakhir.
Setelah melengkapi persyaratan tersebut di atas baru mendatangi kantor pertanahan diwilayah tanah berada langsung menuju Loket Pendaftaran Tanah, kemudian di Loket tersebut akan diberikan beberapa formulir pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani lalu menyerahkan kembali formulir tersebut dengan 7
Wawancara dengan Bapak Mardhanto, A.Ptnh, Jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, Di Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Senin, 16 Juni 2014, Pukul 13:00 WIB.
89
melengkapi persyaratan tersebut serta membayar biaya pengukuran sesuai dengan daftar tarif yang ada dan tersedia diloket yang dimaksud. Apabila persyaratan tersbut sudah cukup atau sudah lengkap maka Kantor Pertanahan akan melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan proses yang pertama yaitu pembuatan peta dasar pendaftaran yang mana pada proses ini dilakukan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik dasar teknik nasional. Dari peta dasar inilah dibuatkan peta pendaftaran. Kemudian agar tidak terjadi sengketa mengenai batas kepemilikan tanah di suatu tempat, antara pemilik dengan pemilik lainnya yang bersebelahan, yang mana setiap pemohon diwajibkan untuk dibuatkan batas-batas pemilikan tanah yang dapat berupa patok-patok dari besi maupun kayu, inilah yang disebut dengan proses setelah pembuatan peta dasar pendaftaran yaitu penetapan batas bidang-bidang tanah. Dalam penetapan batas-batas tersebut biasanya selalu harus ada kesepakatan mengenai batas-batas tersebut dengan pemilik tanah yang bersebelahan, yang dalam bahasa hukumnya dikenal dengan istilah Contradictio Limitative. Dari batas-batas tersebut, proses selanjutnya dilakukan pengkuran untuk diketahui luas pastinya. Namun, apabila dalam hal batas ada perbedaan luas antara luas tanah yang tertera pada surat girik atau surat kepemilikan lainnya dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan, maka pemilik tanah dapat mengambil 2 alternatif berikut:
90
1.
Setuju dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Jika setuju, maka pemilik tanah tinggal menandatangani pernyataan mengenai luas tanah yang dimilikinya dan yang akan diajukan sebagai dasar pensertifikatan.
2.
Mengajukan keberatan dan meminta dilakukannya pengukuran ulang tanah-tanah yang berada di sebelah tanah miliknya. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai batas-batas tersebut, maka pada waktu dilakukannya pengukuran oleh kantor pertanahan, biasanya pihak kantor pertanahan mewajibkan pemilik tanah atau kuasanya hadir dan menyaksikan pengukuran tersebut dengan dihadiri oleh RT/RW atau wakil dari kelurahan setempat.
Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bahwa bidang atau bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah, proses ini yang disebut dengan pembuatan daftar tanah yang kemudian dibuatkan pembuatan surat ukur. Pembuatan surat ukur merupakan produk akhir dari kegiatan pengumpulan dan pendaftaran tanah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat. Selanjutnya hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 60 hari, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang
91
berkepentingan mengajukan keberatan.Apabila dalam jangka waktu pengumuman tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maka dapat dilanjutkan pengesahan dari hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan suatu berita acara oleh Kantor Pertanahan.Pengesahan berita acara ini merupakan dasar sebagai pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, selain itu untuk pengakuan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah. Setelah pengesahan hasil pengumuman maka hak milik atas tanah tersebut didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur yang mana kegiatan ini disebut dengan pembukuan hak. Apabila pembukuan hak tersebut telah selesai maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat yang mana sertifikat ini bertujuan untuk kepastian hukum atas pemegang hak atas tanah atau subjek hak dan objek hak atas tanah tersebut serta status hak atas tanah tersebut. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan tersebut hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
92
b. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Di Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten, Magelang. Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik karena pewarisan di Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelangmasih banyak tanah yang belum bersertifikat, hal ini dapat dilihat bahwa bidang tanah yang sudah terdaftar di desa Muneng sebanyak 214 bidang tanah (halaman 90) dari 2804 bidang tanah, yang mana tanah yang berasal dari pewarisan yaitu 65-70% atau sebanyak 1862 bidang tanah yang belum terdaftar selanjutnya dari 214 bidang tanah yang sudah terdaftar tersebut terdiri dari 102 bidang tanah yang berasal dari pewarisan dan 109 bidang tanah konversi dan 3 bidang tanah berasal dari jual beli. Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik karena pewarisan di Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang ini dapat dibedakan menjadi 2 sistem pendaftaran 8, yaitusistem pendaftaran tanah sporadik dan sistem pendaftaran tanah sistematik. 1. Sistem Pendaftaran Tanah Sporadik Sistem pendaftaran secara sporadik ini merupakan pendaftaran tanah terjadi atas permintaan orang yang bersangkutan atau pihak yang memiliki tanah. Berdasarkan keterangan dari Bapak Mardhanto bahwa sistem pendaftaran tanah seperti ini masih sedikit permintaanya khususnya untuk
8
Wawancara dengan Bapak Mardhanto, A.Ptnh, Jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, Di Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Senin, 16 Juni 2014, Pukul 13:00 WIB.
93
pemohon di Kecamatan Pakis, hal inidisebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat relatif rendah untuk mendaftarkan atau mensertifikatkan tanahnya, serta pengetahuan yang kurang, dalam proses pengurusannya terkadang banyak kesulitan yang dialami pemilik tanah seperti kronologis akta yang terputus atau hilang.hal ini dapat menghambat proses pengurusan dan beranggapan bahwa untuk mendaftarkan tanahnya terlalu berbelit-belit karena masyarakat enggan untuk melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang contohnya dalam melengkapi surat atau dokumen dalam pendaftaran tanah karena waris yang dalam hal ini telah mendapat penegasan pada pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, antara lain: 1) Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang tercatat sebagai pemegang haknya dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib menyerahkan dokumen-dokumen surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan. Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah yang mewariskan diperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertamakali atas nama pewaris. 3) Jika penerima waris terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris seperti tersebut pada angka 1 diatas.
94
4) Jika penerima waris lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. 5) Warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut. Kemudian masyarakat mempunyai anggapan bahwa apabila tanahnya sudah tercatat di Kelurahan atau Kantor Kepala Desa maka sudah ada jaminan dari Kepala Desa dan sudah menjadi sah atas kepemilikan tanahnya dan dapat sebagai alat bukti yang kuat.Selain itu SPPT PBB dijadikan masyarakat sebagai bukti kepemilikan tanah karena pewarisan yang mana dalam SPPT tersebut nama wajib pajak adalah nama pewaris sehingga hal ini dijadikan sebagai surat tanda warisan hak atas tanah dari masyarakat, padahal secara tegas didalam SPPT ditulisakan bahwa SPPT bukan merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. 2. Sistem Pendaftaran Tanah Sistematik Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakali yang dilakukan secara serentak yang meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
95
Tepat di Desa Muneng inilah pelaksanaan pendaftaran atas tanah hak milik karena pewarisan dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik yaitu dengan diadakanya pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dari pemerintah, yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang pada tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten Magelang ini diberikan 3000 bidang tanah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui program Prona.9 Namun pelaksanaan Prona di Kecamatan Pakis hanya diberikan untuk 5 desa saja, yaitu: Tabel IX Daftar Desa Peroleh Program Prona Kecamatan Pakis No.
Desa
Jumlah Bidang Tanah
1.
Petung
126
2.
Muneng
125
3.
Bawang
180
4.
Pakis
136
5.
Banyusidi
127 JUMLAH
694
Sumber:Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Alasan mengapa Prona dilaksanakan pada lima desa di Kecamatan Pakis tersebut yaitu dengan menentukan prioritas yang mengacu berdasarkan
9
Wawancara dengan Bapak Robby Permana, S. SIT, Jabatan sebagai Kasupsi Tematik dan Potensi Tanah, Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Senin, 9 Juni 2014, Pukul 11:00 WIB.
96
Direktorat Jendral Agraria Departemen dalam Negeri tanggal 4 September 1981 adalah sebagai berikut:10 a.
Ditetapkan secara berkelompok terutama untuk pensertifikatan tanah di daerah-daerah yang penguasan / pemilikan tanahnya terkena ketentuan landreform, baik yang ditunjukan pada tanahtanah yang masih menjadi hak bekas pemilik lama maupun yang telah diredistribusikan kepada para penggarap.
b.
Ditetapkan secara berkelompok untuk daerah tertinggal.
c.
Ditetapkan di daerah yang tanahnya mempunyai potensi produksi bahan pokok yang cukup untuk dikembangkan.
d.
Ditetapkan secara berkelompok untuk pensertifikatan tanah-tanah yang berpenduduk padat dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
e.
Dipilih lokasi mengenai tanah-tanah sengketa yang sifatnya strategis dan dapat diselesaikan secara tuntas.
Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona Pada tahun 2014 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menargetkan 3000 bidang tanah terdaftar melalui program Prona dan pelaksanaan program Prona di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menargetkan pada bulan September dapat 10
Wawancara dengan Bapak Robby Permana, S. SIT, Jabatan sebagai Kasupsi Tematik dan Potensi Tanah, Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Selasa, 17 Juni 2014, Pukul 10:30 WIB.
97
diselesaikan. Hasil Pelaksanaan Prona pada tahun 2014 sesuai target yaitu 3000 bidang tanah dan penyelesaian program Prona ini dapat diselesaikan lebih cepat dari yang di targetkan yaitu selesai pada bulan Juli 2014.11 Berdasarkan data bidang tanah Prona dan berdasarkan prioritas dalam menentukan lokasi, bahwa desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang di tahun 2014, Kantor Pertanahan wilayah Magelang menargetkan 125 bidang tanah terdaftar melalui program Prona dengan kurun waktu 9 (sembilan) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan September di Kecamatan Pakis. Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik atas pewarisan melalui Prona di Kecamatan Pakis khususnya di desa Muneng tahun 2014 ini dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditentukan, yaitu di desa Muneng sebanyak 125 bidang tanah telah terdaftar melalui program Prona dan dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan sejak bulan Januari waktu pelaksanaan prona di desa Muneng dapat diselesaikan yang mana keseluruhan dari 125 bidang tanah tersebut tanah yang berasal dari pewarisan yang didaftarkan melalui program prona yaitu 63 bidang tanah, 5 bidang tanah berasal dari jual beli atas tanah pewarisan dan 57 bidang tanah berasal dari konversi.12
11
Wawancara dengan Bapak Robby Permana, S. SIT, Jabatan sebagai Kasupsi Tematik dan Potensi Tanah, Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Selasa, 17 Juni 2014, Pukul 10:30 WIB. 12 Wawancara dengan Bapak Dwi Pranto, Jabatan sebagai Sekretaris Desa Muneng, Di Kantor Kepala Desa Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Di Kantor Kepala Desa Desa Muneng, Rabu, 11 Juni 2014, Pukul 12:30 WIB.
98
Kriteria Objek Prona 1.
Tanah sudah dikuasai secara fisik
2.
Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
3.
Bukan tanah warisan yang belum dibagi
4.
Tanah tidak dalam keadaan sengketa
5.
Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP
6.
Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA.
Luas dan Jumlah Tanah Objek Prona 1.
Tanah Negara: a) Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m2 (lima ratus meter persegi), dan b) Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar).
2.
Penegasan konversi/pengakuan hak : a) Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), kecuali obyek Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik atas pewarisan melalui Pronayang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan
99
tipe A sampai dengan luas 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan b) Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar). 3.
Jumlah Bidang Tanah Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau 1 (satu) peserta dalam kegiatan Prona paling banyak 2 (dua)bidang tanah.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat merevisi Kecamatan lokasi Prona, atas usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.Dan Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Magelang
dapat
merevisi
Desa/Kelurahan lokasi Prona sepanjang memenuhi kriteria lokasi di atas. Kemudian pada tahap penetapan peserta Prona, Panitia Desa mendata terlebih dahulu masyarakat Desa Muneng yang berniat untuk mengikuti program Prona sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Peserta prona yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ini di khususkan terlebih dahulu untuk masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta prona yaitu pekerja dengan penghasilan
100
tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman. Setelah mendapatkan daftar nama masyarakat sesuai kriteria tersebut diatas untuk menjadi calon peserta Prona, Kepala Desa Muneng yang diketahui Camat Pakis mengusulkan calon peserta Prona kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten
Magelang
memeriksa
dan
mengkaji
usulan
tersebut.Namun usulan tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan yang mutlak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dapat memutuskan sendiri peserta Prona sesuai dengan data hasil kajian yang dilakukan. Pelaksanaan pendaftaran tanah pewarisan yang dilakukan di desa muneng melalui program Prona pada tahun 2014 ini dapat diselesaikan lebih cepat yaitu bulan Juni yang mana keseluruhan dari jatah yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sebanyak 125 bidang tanah untuk desa Muneng dengan tanah yang berasal dari pewarisan yang didaftarkan melalui program prona yaitu 63 bidang tanah, 5 bidang tanah berasal dari jual beli atas tanah pewarisan dan 57 bidang tanah berasal dari konversi. 13
13
Wawancara dengan Bapak Dwi Pranto, Jabatan sebagai Sekretaris Desa Muneng, Di Kantor Kepala Desa Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Di Kantor Kepala Desa Desa Muneng, Rabu, 11 Juni 2014, Pukul 12:30 WIB.
101
C. Hambatan – Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah
Karena
Pewarisan
Di
Kecamatan
Pakis,
KabupatenMagelang. Mengingat tanah di Desa Jambewangi dan Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang lebih banyak belum terdaftar dan masih berdasarkan atas pewarisan yang mana masih belum mementingkan pendaftaran tanahnya. Sehingga dalam hal ini tujuan dari UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak terwujud atau belum terpenuhi. Beberapa hambatan – hambatan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik karena pewarisan di Desa Muneng dan Desa Jambewangi yaitu: 1. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran tanah secara sistematik khususnya di desa Muneng sebagai objek penelitian bahwa pelaksanaan program prona tersebut ada 2 bidang tanah salah satunya dari Bapak Martono peserta pendaftaran tanah yang berada di dusun Dompyong Desa Muneng yang diajukan kepada pemilik tanah yang mana tanah tersebut masih dalam sengketa waris, dalam hal ini pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang apabila ada peserta prona yang memiliki tanah yang masih bersengketa maka diharapkan untuk secara cepat menyelesaikan sengketa tanah warisan tersebut agar tidak menghambat proses pendaftaran tanah secara serentak yang telah dilaksanakan. Dalam penyelesaian sengketa tersebut Bapak Robby
102
Permana, S.SiT menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
menghimbau
kepada
peserta
yang
bersengketa
agar
menyelesaikannya secara musyawarah di antara ahli waris dengan didampingi oleh perwakilan dari pemerintah desa dan perwakilan dari Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Magelang,
namun
apabila
secara
musyawarah tidak dapat diselesaikan atau belum mendapatkan titik temu maka dapat permasalahan pewarisan atas tanah tersebut dapat diajukan di pengadilan dan peserta dicoret dari daftar peserta prona dan digantikan dengan peserta yang baru yang bebas dari sengketa. 14 Dalam hasil musyawarah antara ahli waris yang dihadiri perwakilan dari Pemerintahan Desa Muneng dan perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, sengketa tersebut dapat diselesaikan secara cepat sehingga peserta tersebut tidak dicoret dari peserta prona. 2. Syarat-syarat administratif dalam pendaftaran hak milik karena pewarisan yang kurang atau tidak mendukung.Kelengkapan dalam hal ini adalah kelengkapan
berupa
syarat-syarat
atau
dokumen-dokumen
untuk
kelengkapan dalam pendaftaran hak milik karena pewarisan banyak yang tidak atau kurang memenuhi syarat sehingga dalam proses pendaftaran tanah hak milik karena pewarisan ini menjadi tertunda. Contohnya dalam pendaftaran tanah di desa Muneng dan desa Jambewangi yang menjadi 14
Wawancara dengan Bapak Robby Permana, S. SiT, Jabatan sebagai Kasupsi Tematik dan Potensi Tanah, Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Senin, 23 Juni 2014, Pukul 10.30 WIB
103
objek penelitian, bahwa di kedua desa ini masih banyak ditemukan KTP yang mati, KK yang belum diperbaharui, surat keterangan ahli waris yang belum diurus, dan ahli waris yang tidak berada ditempat letak tanah tersebut berada atau ahli waris berada di luar kota. Sehingga dalam penerbitan sertifikat pada pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program prona
tersebut
persyaratannya
menjadi kurang,
kendala, Kantor
maka
kepada
Pertanahan
pemohon
Kabupaten
yang
Magelang
mengharapkan untuk segera melengkapi dalam waktu 15 hari kerja. 3. Belum adanya pembuktian ahli waris atas tanah tersebut yang jelas dari pewaris. Surat wasiat sebagai bukti ahli waris atas tanah tersebut belum ada bukti yang otentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga dalam penentuan ahli waris hanya berdasarkan kesaksian para ahli waris atau dalam dalam kata lain penentuan ahli waris tersebut hanya secara lisan dari pewaris. 4. Ketika melihat riwayat kepemilikan tanah yang berdasarkan pewarisan dan terpengaruh oleh adat istiadat masyarakat desa setempat dengan mendasarkan bahwa pendaftaran tanah tidak merupakan keharusan. Dan masyarakat banyak beranggapan bahwa dengan adanya pendaftaran tanah hanya untuk kepentingan sebatas pemungutan pajak. Oleh karena itu pendaftaran tanah masih diabaikan dan dianggap tidak menjadi penting. Pendaftaran tanah tidak dianggap sebagai keharusan yang dapat memberikan manfaat bagi hak atas tanah masyarakat. Padahal didalam
104
Pasal 23, 32, dan 38 UUPA dijelaskan secara tegas untuk mengharuskan kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan tanahnya agar memperoleh kepastian haknya. Kenyataan dalam hal ini sangat mempengaruhi kurangnya perhatian untuk mewujudkan kepastian hak atas tanah miliknya, sehingga yang terjadi sekarang tanah-tanah di desa tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena lebih banyak belum terdaftar jadinya. Seharusnya pendaftaran tanah diterima di masyarakat demi melindungi akan haknya. 5. Masyarakat masih belum memahami dengan adanya perbedaan yang berarti antara adanya sertifikat dari tanahnya atau dengan tidak adanya sertifikat atas tanahnya. Masyarakat desa tersebut hanya mau mendaftarkan tanah jika ada keinginan menggunakanya sebagai alat untuk mendapatkan modal dengan menjaminkan sertifikat kepada lembaga perbankan untuk mendapatkan modal tersebut. Dan juga masyarakat mempunyai anggapan bahwa jika mempunyai SPPT itu sudah cukup sebagai bukti tanahnya sehingga tidak perlu mempunyai sertifikat. Seperti halnya yang telah di paparkan oleh Bp. Robby Permana dalam wawancara bahwa kebanyakan dari orang-orang yang berada di desa dan tanahnya belum di daftarkan, biasanya mendaftarkan tanahnya hanya untuk sebagai jaminan pada lembaga perbankan untuk mendapatkan modal atau pinjaman modal.15 15
Ibid
105
Namun, dalam hal ini lembaga perbankan di daerah Kecamatan Pakis bingung karena masyarakat di desa tersebut hanya menabung tidak ada yang meminjam uang.Hanya nasabah penyimpan dan tidak ada nasabah peminjam.Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat di desa tersebut yang memiliki sumber penghasilan dari pertanian dapat dibilang mampu untuk mendaftarkan tanahnya dengan melihat penghasilan masyarakat tersebut dan hanya saja pengetahuan yang di miliki masyarakat desa dapat dibilang kurang. 6. Masyarakat-masyarakat yang berada baik di desa Muneng maupun desa Jambewangi menganggap jika ingin mendaftarkan tanahnya sendiri (Secara Sporadik) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang terlalu berbelit-belit. Melihat tanggapan seperti ini di dalam masyarakat sudah pasti akan tidak terdorong lagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Padahal jika masyarakat mau membaca bagaimana tata cara dan prosedur untuk mendapatkan hak atas tanah tidaklah sulit dan berbelit-belit. Sebab mereka yang mau mendaftarkan tanahnya kurang mengerti apa syarat dan manfaat setelah adanya sertifikat tanah tersebut. Sehingga hal ini perlu adanya peran aktif dari pemerintah untuk menjelaskan tentang prosedur-prosedur dan hal yang berkaitan tentang pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah karena pewarisan pada penyuluhan pelaksanaan program Prona di desa tersebut maupun penyuluhan yang lain agar masyarakat mengetahui
106
makna dari sertifikat. dengan demikian perlu peran aktif dari Pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat tahu pentingnya pendaftaran tanah, sehingga tujuan yang di muat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts Cadaster dapat terwujudnya tertib administrasi di bidang pertanahan.
