BAB III METODE PENULISAN
3.1
Metode Pengumpulan data
3.1.1 Lokasi Pengumpulan Data Lokasi pengamatan yang diambil oleh penulis adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tepatnya Jl. Hasanudin No. 45 Teluk Betung. Karena pajak air permukaan termasuk pada Provinsi.
3.1.2
Jenis Penulisan Data
Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka pendekatan yang terbaik yang dapat digunakan adalah pendekatan deskriptif, sebab penulis berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena social tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Berarti jenis pengamatan dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarakan, melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan kerja lapangan.
17
18
3.1.3 Sumber Data a.
Narasumber
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan pengamatan. Dalam hal ini meliputi : 1.
Pimpinan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
2.
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
3.
Kasi pembukuan.
4.
Dokumen dan Arsip.
3.1.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : a.
Oberservasi Dalam pengamatan ini teknik Observasi digunakan untuk menggali data sumber yang berupa peristiwa, tempat/lokasi, dan benda serta rekaman gambar.Penulis menggunakan observasi langsung dengan mengamati kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian pengelolaan pajak dan pajak air permukaan Provinsi Lampung.
b.
Wawancara Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dan dialog-dialog secara langsung dengan petugas atau pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
19
3.2
Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3.2.1 Sejarah Terbentuknya Instansi Berdasarkan selayang pandang (2014) pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bernama “Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung.Waktu pembentukan bersamaan dengan di bentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan maret tahun 1964.Lembaga tersebut ditingkatkan menjadi “Biro Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung” Berdasarakan Surat Keputusan Gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tk. I Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktual menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Dengan
Surat
Keputusan
Gubernur
No.Des/0254/B.VII/HK/1991,maka
dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”. Selanjutnya, Dengan Keputusan Gubernur No.G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 Nopember 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung”. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenkklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam.Untuk
20
Provinsi Lampung nomenklatur Susuanan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No.14 Tahun 1976 sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Oraganisasi dan Tata Kerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No.16 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka
nomenklatur Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas Pendapatan berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah tingkat I Lampung menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Kemudian sejalan dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan No.41 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Lampung mengalami perubahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Bagian XVIII. Selanjutnya Berrdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka pada Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi
21
Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009.
3.2.2 Visi, Misi, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendapatan Lampung Berdasarkan selayang pandang (2014). 1.
Visi Pemerintahan Provinsi Lampung Mengacu kepada Visi Pemerintahan Provinsi Lampung 2010-2014, maka Visi Dinas Penpadatan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 adalah : “ Pengelola Pendapatan daerah yang professional dan bertanggung jawab”.
2.
Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung merumuskan 3 (tiga) misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, yaitu : a. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif. b. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah. c. Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptkan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.
3.
Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Adapun sarana yang disusun oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung adalah seabagai berikut : 1. Peningkatan Pelayanan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnnya
22
2. Peningkatan sumber daya teknologi dan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun tahun sebelumnya. 3. Meningkatkan sinergisitas pengelolahan pendapatan daerah.
4.
Kebijakan Adapun mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Provinsi Lampung mempunyai kebijakan sebagai berikut : 1. Penyedian sarana dan prasana yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan. 2. Penyedian perangkat hokum yang taat azas dalam proses pengelolaan pendapatan daerah. 3. Penyedian sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah. 4. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan. 5. Pelaksanaan
koordinasi
dengan
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.
3.2.3 Tugas Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Sesuai dengan Peraturan Daerah No.13 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bagian XVIII tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi.
23
1.
Tugas Dinas pendapatan Daerah Provinsi Lampung Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Lampung
mempunyai
tugas
menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut. 1. Perumusan kebijakan, penganturan perencanaan, dan penetapan standar pedoman bidang pendapatan daerah. 2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan provinsi. 3. Pelaksanaan
penyelenggaraan
pungutan
daerah
dan
pusat
yang
pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi. 4. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitas pendapatan daerah. 5. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang baru saja diserahkan kepada perovinsi. 6. Pengelolahan sistem informasi menejemen pendapatan daerah. 7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi. 8. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.
24
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung : 1. Tugas Kepala Dinas Kepada Dinas Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas Dinas dibidang Pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas laen sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas Sekretariat Sekretariat
Dinas
Pendapatan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi tata laksana, perencanaan dan evaluasi pengelolaan urusan keuangan kepegawaian hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas.
3. Tugas Sub Bagian Umum Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan Pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, penulisan ditempatkan diruang pajak sengketa. Adapun Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyelenggaraan pelayanaan koordinasi dan kearsipan, pembinaan/pengendalian dalam urusan surat-menyurat, kerumah
tanggan,
ketertiban
keprotokolan
dan
hubungan
masyarakat,
perpustakaan administrasi perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pelayanan, koordinasi pembinaan/pengendalian kepegawaian umum, mutasi, pengembangan pegawai dan tata naskah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Dinas Pendapatan.
25
Rincian Tugas Bagaian Umum dan Kepegawaian adalah sebagian berikut: 1. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan surat-meyurat dan alat tulis kantor. 2. Melaksanakan dan meyiapkan bahan pembinaan dan kegiatan kearsipan tata naskah dinas dan perpustakaan. 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan rumah tangga Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. 4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat 5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perlengkapan dan barang inventaris. 6. Melaksankan dan menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas. 7. Melaksanakan
dan
menyiapkan
bahan
pengelolahan
administrasi
kepegawaian. 8. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai. 9. Melaksanakan dan menyiapkan bahan mutasi pegawai. 10. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, asuransi kesehatan, TASPEN, cuti, kenaikan gaji berkala, peyelesaian kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan. 11. Melaksankan dan menyiapkan bahan tata usaha pembinaan pegawai.
26
12. Melaksanakan dan menyiapakan bahan verifikasi terhadap bahan penyusunan, perumusan dan pedoman bentuk formulir, kartu dan lain-lain keperluan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah. 13. Melaksanakan
dan
menyiapkan
terkait
pendapatan
daerah
dan
menyebarluaskan pengelolaan pendapatan. 14. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan himpunan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas. 15. Melaksanakan dan meyiapkan bahan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Perda 11 Tahun 2014 KEPALA DINAS
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pajak
Seksi Penetapan
Sub bagian Perencanaan
Bidang Non Pajak
Bidang Non Pajak
Sub bagian Keuangan
Sub bagian Perencanaan
Bidang Non Pajak
Seksi retribusi dan penerimaan lain-lain
Seksi pembinaan dan pengendalian penerimaan
Seksi pengembangan pendapatan
Seksi keberatan dan sengketa pajak
Seksi Penerimaan Pusat
Penerimaan Pengendalian Non Pajak
Seksi data dan Informasi
Seksi pembukuan dan pelaporan
Seksi pembukuan dan pelaporan
Monitoring dan evaluasi
Seksi APP dan Informatika
27
UPTD
