81
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokus Penelitian Lokus dalam penelitian ini adalah adanya indikasi masuknya ideologi neoliberal melalui proses penerapan diskursus good governance di Indonesia. 3.2 Tipe Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksploratif, yakni dengan mengeksplorasi relasi neoliberalisme dengan good governance. Dalam skripsi ini, diskursus good governance akan dieksplor dalam sudut pandang kritis untuk mengungkap secara jelas bagaimana ideologi neoliberal disisipkan pada setiap prinsip diskursus tersebut. Olehnya itu akan dimulai dengan
eksplorasi
secara
konseptual
kemudian
dilanjutkan
dengan
pembuktian dalam konteks Indonesia. 3.3 Jenis Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan studi literatur (literature review) yakni dengan mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan keterkaitan neoliberalisme dengan good governance secara konseptual. Dimulai dengan analisa konteks historisnya hingga detail per detail prinsip-prinsip dan goal yang ingin di capai diskursus good governance. Terakhir akan dilihat pengaruh neoliberalisme terhadap good governance di Indoenesia dengan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.
82
3.4 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sehubungan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan studi kepustakaan (penelaahan terhadap dokumen tertulis) yaitu dilakukan dengan mencari data-data pada berbagai literatur baik dalam bentuk aturan perundangan, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel di internet, bulletin, makalah-makalah hasil penelitian serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 3.5 Jenis Data Jenis data yang digunakan adalah berupa data primer yaitu analisis beberapa aturan perundangan serta data sekunder yang di peroleh dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan literaturliteratur lainya yang relevan dengan objek penelitian. Data primer dan sekunder yang di kumpulkan selanjutnya akan di analisis untuk menjawab permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data yang penulis peroleh. 3.6 Analisis Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa metode analisis wacana (discourse analysis). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripstif yaitu ucapan atau tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari objek kajian itu sendiri (Fuchran,1998:11). Sementara itu, metode analisis
83
wacana yang di kembangkan dalam skripsi ini akan menggunakan teori diskursus Michel Foucault. Diskursus memiliki struktur sistematis yang dapat dianalisa secara arkeologios (mengidentifikasi unsur-unsur dan relasi utama yang membentuk pernyataan secara keseluruhan) dan genealogis (bagaimana diskursus dibentuk oleh institusi kekuasaan).Bagi Foucault, diskursus bukanlah semata penerapan sistem tanda untuk merepresentasikan sesuatu sehingga permasalahan utamanya bukanlah bagaimana objek diskursus di pahami maknanya, menyingkap kode-kode yang tersembunyi meskipun hal itu merupakan lingkup diskursus juga. Hal yang paling penting adalah mengungkap jenis kekuasaan apa yang beroperasi di baliknya (genealogi relasi kekuasaan), perkembangan strategi dan taktik serta efek apa yang dihasilkannya (Piliang,2004). Foucault menitiberatkan analisisnya kekuasaannya pada diskursus pinggiran
ketimbang
pusat
kekuasaan,
kawasan
dimana
kekuasaan
menjangkau sisi terjauh individu, menyentuh tubuh mereka, menyisipkannya dalam tindakan dan sikap mereka, proses belajar dan kehidupan sehari-hari mereka jadi diskursus tidak hanya berkutat pada kantor pemerintahan, politik dsb. Dengan demikian, diskursus merupakan sistem pernyataan yang rasional dan terorganisasi, ditopang oleh prosedur validasi, diterjemahkan hingga sudut terjauh kehidupan dan diikat ke dalam formasi oleh komunitas para ahli ( Piliang,2004; Mantra,2011).
84
3.7 Metode Penulisan Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, dimana terlebih dahulu akan digambarkan masalah secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Hal-hal secara umum yakni hubungan ideologi neoliberalisme dengan good governance secara konseptual
dan
melihatnya
secara
praktis
yaitu
melihat
pengaruh
neoliberalisme terhadap good governance di Indonesia. Pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari berbagai pembuktian yang ada tentang hubungan dua variable utama yaitu neoliberalisme dan good governance. 3.8 Defenisi Konseptual Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini dioperasionalkan melalui dua indikator sebagai berikut: 1. Neoliberalisme Neoliberalisme menurut Paul Hirst dan Graham Thompson
adalah
ideologi yang menjamin kebebasan individu,membuat pasar bebas dari politik,
serta
membiarkan
perusahaan-perusahaan
besar
dan
pasar
mengalokasikan (menempatkan, menata atau mengatur) faktor produksinya sampai tingkat yang tertinggi tanpa campur tangan Negara. Menurut pengertian ini, peran Negara atau pemerintah hanya menjadi pelengkap atau pengganti dari pemain-pemain bisnis utama dimana tugasnya adalah menyediakan dan mengusahakan tertib politik dan hukum untuk sebesar-
85
besarnya kepentingan kaum kapitalis yakni eksploitasi dan konsentrasi akumulasi modal. Neoliberalisme menghendaki agar hidup manusia, fungsi masyarakat, dan kebijakan pemerintah, ditundukkan pada pasar. Pasar absolut ini tak mengizinkan regulasi dari sumber lain (Paul Hirst dan Graham Thompson ,1996: 56). Penyebarluasan dan penegakan paham fundamentalisme pasar bebas dan ortodoksi neoliberal ditopang oleh tiga institusi internasioanal yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO meskipun ada beberapa lembaga dan perbankan international lainnya dalam skup yang lebih kecil membantu katalisasi impulsi ideologi neolioberal (Harvey 2009; Sugiono 2006) IMF dan World Bank adalah lembaga donor yang dibentuk pada tahun 1944 melalui konferensi Bretton Woods yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang kalah perang. Walau pada akhirnya tujuan itu bertransformasi menjadi institusi yang menawarkan program penyesuaian struktural bagi negara-negara yang dilanda krisis melalui bantuan utang luar negeri (Mantra 2011; Pratikno 2005). Program penyesuaian struktural ( Structural Adjusment Program) oleh IMF dan Bank Dunia di negara yang mengalami krisis ekonomiterdiri dari: a) Liberalisasi perdagangan b) Privatisasi c) Potongan anggaran rakyat d) Pengurangan subsidi
86
e) Rendahnya upah buruh f) Devaluasi nilai mata uang g) Deregulasi 2. Good Governance Penelitian ini akan memberi perhatian penuh pada prinsip-prinsip utama good governance yang dirancang dan dikembangkan oleh Bank Dunia. Bank Dunia mendefinisikan “governance is defined as exercise of political power to manage a nation’s affair” (World Bank,1992). Ada empat komponen yang diperjuangkan yaitu reformasi hukum, manajemen sektor publik,akuntabilitas dan yang terkahir partisipasi dan ketersediaan informasi. Untuk mewujudkan tiga komponen tersebut, yang perlu diutamakan dalam versi Bank Dunia adalah penegakan hukum. Dalam rasionalisasi Bank Dunia, penegakan hukum serta tata kelolapemerintahan yang baik merupakan faktor terpenting bagi keberlangsunga pasar (Wiratraman, 2006). World Bank mengungkapkan bahwa “In supporting economic growth and free market, one of principal elements of good governance is legal framework for development ( World Bank, 1992). Dengan adanya reformasi hukum yang lebih liberal ditambah dengan penegakan hukum yang ketat maka akan tercipta keadilan dan kebebasan. World bank menekankan bahwa “ …a fair legal system which is condusive for development (World Bank, 1992: 29-30). Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa good governance adalah suara pembangunan (sound of development)
87
Berdasarkan penjelasan tentang neoliberalisme dan good governance maka akan diteliti bagaimana hubungan keduanya melalui fakta-fakta teoritis maupun empiris. Good governance diyakini sebagai jalan bagi neoliberalisme untuk mencengkeramkan eksisitensi dan keberhasilan agendanya (structural adjusment program) di negara-negara berkembang. Maka tak heran jika negara-negara berkembang digiring secara hegemonial dalam nuansa liberalisasi salah satunya lewat penerapan good governance.
