BAB III METODE PENELITIAN. di kumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa serta

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian survei. Dalam penelitian ini, informasi di kumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa serta masyarakat.

3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu (September 2016) untuk melihat perbedaan kondisi fisik (infrastruktur) dan ekonomi masyarakat pedesaan setelah program dana desa berjalan selama satu tahun. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua kecamatan. Menurut lokasi yaitu jauh dari perkotaan, daerah dengan jumlah penduduk yang rasa-rata ekonomi menengah dan masih memiliki jumlah penduduk miskin. Serta daerah yang dekat dengan pesisir dan teluk. Berdasarkan lokasi maka peneliti memilih dua Kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Babalan dan Kecamatan Sei Lepan.

Universitas Sumatera Utara

3.3 Jenis Data Data dan informasi mengenai efektivitas alokasi dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di pedesaan kabupaten Langkat di dasarkan pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer di peroleh langsung dari lokasi riset dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yang terdiri dari kepala desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil studi keputusan maupun publikasi dari berbagai sumber instansi. Data ini bersumber dari beberapa jurnaljurnal dan penelitian serta publikasi Bappeda, Badan Pemberdayaan masyarakat desa dan provinsi dan kabupaten serta badan pusat statistik lainnya.

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data Pengumpulan data di lakukan dengan metode sebagai berikut: 1.

Observasi, yaitu pengamatan langsung di desa kabupaten yang menjadi subjek penelitian.

2.

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada kepala desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa yang di sertakan dengan pengisian kuisioner.


3.

Dokumentasi, yaitu dengan catatan atau dokumen resmi tertulis dan dikeluarkan oleh Bappeda, BPS dan lembaga lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4.

Studi kepustakaan (Liberaryresearch), data dan informasi yang menyagkut segala yang diteliti dengan mempelajarai dan memahami buku, majalah atau surat kabar dan dalam bentuk tulisan lainnya yang dapat menjadi daya dukung masalah yang akan di teliti.

5.

Kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan dalam bentuk angket yang di berikan kepada responden untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang akan di kembangkan dan di bahan dalam penelitian ini.

3.5 Populasi Dan Sampel Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah jumlah rumah tangga di Kabupaten Langkat. Adapun jumlah rumah tangga pada daerah tersebut sebagai berikut: Tabel 3.1. Jumlah Rumah Tangga Pada Daerah Penelitian No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk

1

Babalan

14,515

2

Sei Lepan

12,042

3 Jumlah Sumber: bps.Langkatkab.go.id

26.557


Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive random sampling yaitu daerah yang dekat dengan perkotaan dan jauh dari ibukota kabupaten.Pada Kecamatan Babalan memiliki jarak 47,9 km dan Kecamatan Sei Lepan 55 km dari Ibukota Kabupaten Langkat. Dari 26.557 rumah tangga yang menjadi populasi penelitian, jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin. Adapun jumlah sampel penelitian adalah sebagai berikut:

n = jumlah sampel N = jumlah populasi e = margin error (10%)

n=

N (1+(Ne 2 ))

=

26.557

(1+(26.557×0.12 ))

= 99,62

Dari hasil hitung 99,62 maka jumlah sampel akan digenapkan menjadi 100 Sampel dalam penelitian sebanyak 100 responden dengan masing-masing desa yang akan diwawancarai sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 kepala/anggota badan permusyawaratan desa dan 8 orang masyarakat desa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyebaran sampel adalah sebagai berikut: Tabel 3.2. Sampel Penelitian

No. 1

Kecamatan Babalan

Jumlah Populasi Desa

Jumlah Sampel Desa

Jumlah Responden

8

5

50


2

Sei Lepan

11

5

50

3

Jumlah

37

10

100

Pemilihan desa dalam penelitian ini berdasarkan desa terbanyak jumlah penduduknya, desa terbaik dan desa terluar/pinggiran.

3.6 Metode Analisa Metode analisis yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu metode analisis dengan mengumpulkan data secara sistematis, menganalisis dan menginterpretasikan data dengan melalui gambaran – gambaran sehingga mendapat kesimpulan. Dalam penelitian ini, pada tahap awal dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dalam kajian ini merupakan data primer melalui wawancara dan pengisian angket. 3.6.1. Uji Validitas Untuk menguji skala pengukuran yang digunakan, peneliti menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2006) Penelitian ini melakukan uji validitas dengan menggunakan program SPSS, dengan membandingkan nilai r hasil Corrected Item Total Correlation


(r-hitung) dengan r tabel (Situmorang, 2008). Adapun kriterianya sebagai berikut: • Apabila r-hitung >r-tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. • Apabila r-hitung
3.6.2.Uji Realibilitas Menurut Husaini (2003) uji realibitas adalah proses pengukuran terhadap ketetapan (konsisten) dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil dan dependibilitas, sehingga bila digunakan berkali-kali dapat menghasilkan data yang sama. Sama halnya dengan uji validitas, uji realibilitas juga dilakukan dengan menggunakan SPSS. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha > t-tabel (Wiratmanto, 2014). 3.6.3. Analisis Kesenjangan Kebijakan Dalam penelitian ini terdapat tiga permasalahan yang akan di analisis. Permaslahan pertama akan di analisis adalah membandingkan kondisi sebekum dan sesudah implementasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di pedesaan. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua di gunakan untuk analisa evaluasi kebijakan publik. Yaitu analisa kesenjanagan kebijakan ( regulatory


gap analysis). Regulatory gap analysis adalah suatu ketentuan analisa yang di gunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam kebijakan dan pelayanan publik dengan membandingkan input rencana dan implementasi faktual. Metode ini turunan dari gap analysis yang mana gap analaysis cenderung digunakan untuk mengukur kesenjanagan di bidang manajemen dan menjadi saah satu alat yang di gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan sehingga akan banyak di temukan pada kebijakan-kebijakan ekonomi Dalam Regulatory gap analysis ini kriteria evaluasi yang bisa di gunakan untuk menilai kinerja suatu kebijakan publik antara lain: 1. Efektivitas Kriteria yang di gunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi atau kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang telah di tetapkan. 2. Efisiensi Kriteria yang di gunakan untuk menilai rasio efektivitas biaya implementasi kebijakan publik tersebut. Apakah lebih tinggi dari efisiensi marginal atau sebaliknya lebih rendah dari efisiensi marginal. 3. Kecukupan Kriteria yang di gunakan untuk menilai seberapa jauh kebijakan publik tersebut dapat mengatasi permasalahan yang menjadi latar belakang pembentukan kebijakan publik. 4. Pemerataan


Kriteria yang digunakan untuk menilai apakah implementasi kebijakan publik tersebut menghasilkan publik lebih banyak distribusi yang adil terhadap sumber daya yang ada dalam masyarakat. 5. Responsivitas Responsivitas adalah suatu kriteria yang di gunakan untuk menilai apakah kebijakan publik tersebut mampu memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai rakyat. Termasuk untuk menilai tanggapan mayarakat terhadap kebijakan publik yang di tetapkan. Secara umum metode analisis yang di gunakan dalam regulatory gap analysis yang digunakan adalah: 1. Mengidentifikasi kebijakan publik yang akan di evaluasi 2. Mengidentifikasi indikator program atau kebijakan tersebut. 3. Menyebarkan kuisioner pada stackholder yang terkait. 4. Melakukan formula kebijakan (G), rata-rata skor ideal kebijakan,rata-rata skor implementasi kebijakan, rata-rata kesenjangan, jumlah bobot kriteria X dan rata-rata skor kesenjangan. Dalam identifikasi tersebut maka akan di muat hipotesis Apabila nilai ratarata kesenjangan lebih dari sama dengan nol, maka implementasi tersebut berhasil sesuai dengan rencana dan mampu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Sedangkan apabila nilai rata-rata kesenjangan kurang dari nol, maka implementasi kebijakan tersebut gagal dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.


Dan permasalahan ketiga akan di analisis secara desktiptif tentang presepsi masyarakat desa tentang perkembangan infrastruktur dan ekonomi di pedesaan setelah pemerintah meluncurkan alokasi dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1 Kabupaten Langkat Kabupaten langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa.Jumlah penduduk di Kabupaten Langkat sekitar 1 juta jiwa lebih. Jumlah penduduk paling besar adalah di Kecamatan Stabat. Penduduk asli Kabupaten Langkat adalah Suku Melayu sedangkan Suku Pendatang ialah Jawa, Karo, Batak (Toba & Simalungun), Mandailing, Minang, Aceh, Tionghoa, Tamil dan lain-lain. Walaupun merupakan Suku Pendatang, Suku Jawa merupakan Suku Mayoritas di Kabupaten Langkat. Wilayah Kabupaten Langkat terletak pada koordinat 3°14’ - 4°13’ LU dan 97°52’ - 98°45’ BT dengan batas wilayah.Topografi wilayah Kabupaten Langkat dapat digolongkan atas tiga bagian, yaitu : Wilayah pesisir pantai dengan ketinggian 0 – 4 m di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 4 – 30 m di atas permukaan laut. Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 30 – 1.200 m di atas permukaan laut. Luas lahan yang ada di kabupaten langkat di gunakan untuk Kawasan hutan lindung seluas ± 266.232 Ha (42,51 %) dan kawasan


lahan budidaya seluas ± 360.097 Ha (57,49 %). Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas ± 213.985 Ha. Kawasan Timur Laut seluas ± 9.520 Ha. Kawasan Penyangga seluas ± 7.600 Ha. Kawasan Hutan Bakau seluas ± 20.200 Ha dan kawasan lainnya ±14.927 Ha. 4.1.2. Kecamatan Babalan Kecamatan babalan merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Kecamatan ini yang beribu kotakan di kota Pangkalan Brandan memiliki luas wilayah 101.80 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 859.413 jiwa. Kecamatan ini memiliki desa/kelurahan yaitu :

Pelawi

Selatan, Securai Selatan, Securai Utara, Teluk Meku, Brandan Barat, Brandan Timur, Brandan timur Baru, Pelawi Utara. 4.1.3. Kecamatan Sei Lepan Kecamatan Sei Lepam merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Yang beribu kotakan Alur Dua

Memiliki luas

wilayah 654.04 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 50.068 jiwa. Kecamatan ini memiliki desa/kelurahan yaitu : Harapan Baru, Harapan Maju, Harapan Makmur, Lama, Lama Baru, Mekar Makmur , Puraka I,Puraka II, Telaga Said, Alur Dua, Alur Dua Baru, Harapan Jaya, Sei Bilah Barat,Sei Bilah Timur.


4.2

Karakteristik Responden Dalam penelitian ini di lakukan di 2 (dua) Kecamatan yang ada di

Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Babalan dan Kecamatan Sei Lepan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa. Kelompok usia responden pemerintahan desa ( Kepala Desa dan BPD ) dapat di lihat dengan di domisili pada usia 41-50 tahun yaitu sebesar 50 % . selanjutnya pada usia 31-40 tahun yaitu sebesar 45%. Dan pasa usia di bawah 30 tahun sebesar 5% dan 0% untuk usia di atas 60 tahun Gambar 4.1. Usia Responden Kepala Desa dan BPD 60% 50% 40% 30% 45%

20%

50%

10% 0%

5% < = 30 Tahun

0% 31-40 Tahun

41-50 Tahun

>= 60 Tahun

Sumber : Data Primer

Dalam Pengelompokan usia responden masyarakat dalam penelitian ini di domisili pada usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 40 %. Responden masyarakat yang berusia 31-40 tahun sebesar 30%, pada usia 51-60 tahun sebesar 15%, masyarakat di bawah 30 tahun sebesar 10% dan pada usia di atas 60 tahun sebesar 5%.


Gambar 4.2. Usia Responden Masyarakat 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

40% 30% 15% 5% <= 30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

>= 60 Tahun

Sumber : Data Primer Untuk jenis kelamin, responden pemerintah desa (Kepala Desa dan BPD) didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 80% sedangkan perempuan hanya 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada umumnya pemerintah desa memiliki jenis kelamin laki-laki dan hanya sedikit yang berjenis kelamin perempuan.

Gambar 4.3. Jenis Kelamin Responden Kepala Desa dan BPD

20%

Perempuan Laki-Laki 80%

Sumber: Data Primer


Untuk responden masyarakat jenis kelamin laki-laki juga lebih mendomisili di bandingkan prempuan yaitu laki-laki sebesar 64% dan perempuan 36%. Gambar 4.4. Jenis Kelamin Responden Masyarakat

36% Perempuan

64%

Laki-Laki

Sumber: Data Primer Berdasarkan riwayat tingkat pendidikan kepala desa maupu BPD yang minimal memiliki tingkat pendidikan SMA/SLTA sederajat yaitu sebesar 60%. Sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan tidak lulus SMA/SLTA sederajat sebesar 20%. Dan yang memiliki tingkat pendidikan D3 sebesar 5%. Untuk yang lulus pada jenjang S1 sebesar 10% dan S2 sebesar 5%. Gambar 4.5. Pendidikan Kepala Desa dan BPD Tidak Lulus SMA 15%

5%

10%

60% 10%

SMA/SLTA sederajat D3 S1 S2

Sumber: Data Primer Dari tikat pendidikan masyarakat yang lulus jenjang SMP sebesar 8%.


Yang lulus tingkat pendidikan SMA/SLTA sederajat sebesar 62%. Masyarakat yang tingkat pendidikan nya D3 sebesar 10%. pada tingkat pendidikan S1 sebesar 15% dan S2 sebesar 5%. Gambar 4.6. Pendidikan Masyarakat

5% 10%

8%

SMP SMA/SLTA sederajat

15% 62%

D3 S1 S2

Sumber: Data Primer

4.3. Pemanfaatan dana Desa Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk program pembangunan yang berbagai macam baik ekonomi maupun infrastruktur. setiap desa mendapatkan jumlah penerimaan dana desa yang berbeda-beda. Tentu sesuai dengan kondisi setiap desa nya. Setiap desa memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda serta memiliki potensi yang berbeda pula dalam pembangunan, sehingga masing-masing desa memilikin target dan standar kecukupannya sendiri. Dalam penjelasan gambar dibawah menunjukkan kurang dari 50% pemerintah desa menyatakan bahwa anggaran yang diberikan tidak cukup untuk membiayai program pembangunan desa yang telah disusun


sebelumnya. Sebanyak 45% pemerintah desa menyatakan bahwa anggaran yang diberikan tidak cukup untuk desanya dan 30% menyatakan bahwa anggaran tersebut kurang cukup untuk pelaksanaan pembangunan di desa. 20% pemerintah desa menyatakan cukup untuk pembangunan di desanya. 5% pemerintah desa menyatakan sangat tidak cukup untuk pembangunan di desanya. dan tidak ada pemerintah desa yang menyatakan sangat cukup untuk pembangunan di desanya. Hal ini sesuai dari hasil penelitian dari responden kepala desa dan BPD. Dimana menurut para pemerintahan desa kecukupan dana desa sebagai pendukung dalam melaksanakan program yang akan di bagun untuk setiap desanya.

Gambar 4.7. Persepsi Kepala Desa dan BPD Terhadap Kecukupan Dana Desa

5% 20%

tidak cukup 45%

Kurang cukup cukup sangat tidak cukup

30%

Sumber: Data Primer


Menurut masyarakat kecukupan dana desa dalam pemanfaatan nya sebesar 50% masyarakat menyatakan dana desa tidak cukup. Sebesar 35% masyarakat menyatakan kurang cukup. Selanjutnya sebesar 10% masyarakat menyatakan cukup dan 5% menyatakan sangat tidak cukup. Gambar 4.8. Persepsi Masyarakat Terhadap Kecukupan Dana Desa

10%

5% tidak cukup 50%

35%

kurang cukup cukup sangat tidak cukup

Sumber: Data Primer Dari segi pemanfaatan nya dana desa bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran di setiap desa. Sehingga keberadaan dana desa sangat penting dan sangat bermanfaat yang di alokasikan oleh pemerintah pusat. Menurut hasil penelitian dari responden pemerintahan desa yaitu kepala desa dan BPD sebesar 85% menyatakan dana desa sangat bermanfaat. Dan 15% menyatakan cukup bermanfaat dengan adanya dana desa. Dan tidak ada pemerintah desa yang menyatakan bahwa dana desa tidak bermanfaat


Gambar 4.9. Persepsi Kepala Desa Dan BPD Terhadap Manfaat Dana Desa

15%

sangat bermafaat Cukup Bermanfaat

85%

Sumber: Data Primer Dari sudut pandang masyarakat menilai manfaat dana desa yaitu sebesar 45% menyatakan sangat bermanfaat. Sebesar 30% menyatakan cukup bermanfaat sebesar 20% tidak bermanfaat dan sebesar 5% menyatakan kurang bermanfaat. Dalam segi manfaat dana desa antara pemerintah desa dan masyarakat memiliki persentase yang berbeda.Dapat di lihat dari gambar di bawah. Hal ini

bisa

menjadi penilaian terhadap program yang disusun mungkin belum sesuai dengan yang mereka butuhkan, atau pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang belum terlaksana secara maksimal. Sehingga apa yang di rencanakan tidak tepat sasaran dan tidak memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan desa mereka.


Gambar 4.10. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Dana Desa

30%

sangat bermanfaat 45%

cukup bermanfaat kurang bermanfaat tidak bermanfaat

5% 20%

Sumber: Data Primer Tabel 4.1. Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa No

7.

Jumlah (%) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos 17.1 kesehatan desa, polindes dan posyandu Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini 6.2 (PAUD seperti TK, Kelompok Bermain) Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung 9 kedaulatan pangan Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung 1 kedaulatan energy Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung 0 pembangunan kemaritiman dan kelautan Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung 2 pariwisata dan industry Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa 25.4

8.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani

7.1

9.

Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan

6.2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian


No

Uraian

Jumlah (%) 2

10.

Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa

11.

Pembangunan dan pemeliharaan irigasi

7

12.

Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa

3

13.

Pendirian dan pengembangan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa) Pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios desa

3

14. 15. 16. 17.

Pembangunan dan pengelolaan keramba, jaring apung dan bagan ikan Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa Pembuatan pupuk dan pakan ternak/ikan

18

Pengembangan ternak secara kolektif

19. 20.

2.5 0 3 1 1.5

Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan Sumber: Data Primer

1 2

Dari hasil penelitian setiap desa menunjukkan angka terbesar adalah 25,4% mengunakan anggarannya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa yaitu sebesar 17,1%, dan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kedaulatan pangan yaitu sebesar 9%. Selain itu pemanfaatan dana desa juga di tunjukkan pada pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan pendirian, pengembangan BUMDes yang masing-masing sebesar 7% dan 5%. Dari hasil ini dapat di lihat setiap desa hampir memiliki target yang sama dalam pembangunan setiap desa namun tetap memanfaatkan potensi terbaik juga dari setiap desa nya. Selain fasilitas dan infrastruktur yang bersifat fisik,


pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi serta sebagai wadah bagi

masyarakat

untuk

bersosialisasi

dan

bekerjasama

sesuai

dengan

kelompoknya masing-masing. Tabel 4.2 Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh PemerintahDesa No

Uraian

Jumlah (%) 1 Peningkatan kualitas proses perencanaan desa 32.8 2 Mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh 7,2 BUMDes atau kelompok usaha masyarakat desa 3 Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 20,5 4 Penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat 28.5 5 Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dalam 0 pengelolaan hutan 6 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui 11 kelompok usaha ekonomi, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa Sumber: Data Primer Dalam program pemerintah desa yaitu peningkatan kualitas proses perencanaan desa menunjukkan angka terbesar yaitu Sebesar 32,8% , selanjutnya pada program penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat sebesar 28,5%. Selebih nya di gunakan untuk peningkatan kapasitas kader desa 20,5% dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa sebesar 11%.


4.4. Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan Dana Desa telah menjadi strategi yang diambil pemerintah untuk menjalankan pembangunan ekonomi Pedesaan untuk pembangunan desa lebih baik. Efektivitas pembangunan dapat berhasil apabila tata kelola pembangunan didasari pada empat variable yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi. Faktor pertama yang dapat mewujudkan efektivitas penggunaan anggaran dana desa adalah perencanaan. bagaiaman perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Saat menyusun perencanaan desa, pemerintah desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di atasnya yaitu Kabupaten/Kota atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan kepada Desa. Jangka waktu RPJMDes adalah tahun, artinya rencana ini diberlakukan 6 tahun pasca di susun dan ditetapkan. RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes yang jangka waktunya adalah satu tahun.Sesuai dengan ketentuan dan waktu yang


ditetapkan berikut merupakan progress penyelesaian RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang disusun oleh perangkat kerja masing-masing desa. Gambar 4.11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Permendes telah menyusun RPJMDes

60%

Permendes telah menyusun RKPDes

40%

45%

Permendes telah menyusun APBDes

55%

55% 0%

20%

Hampir selesai

45% 40%

60%

80%

100%

Selesai

Sumber: Data Primer Dalam penyusunan dokumen perencanaan desa hampir setiap desa tidak memiliki nilai yang sama. Rata rata dalam menyusun RPJMDes telah selesai dan APBDes memiliki nilai yang sama, yaitu telah diselesaikan oleh 40% pemerintah desa, sedangkan 60% menyatakan hampir selesai. Sebesar 35% pemerintah desa telah menyelesaikan RKPDes dan 65% menyatakan hampir selesai. Dalam perencanaan pembangunan memiliki skala prioritas. Setiap desa memiliki perencanaan pembangunan yang berbeda-beda. Dikarenakan setiap desa memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda beda pula sehingga setiap desa memiliki target pembangunan dan pemberdayaan yang tidak sama. Dan pembangunan setiap desa tentu memiliki target kebutuhan masingmasing. Setiap pembangunan memiliki tingkat kebutuhan baik yang sudah


mendesak, ataupun hanya sebagai pendukung dan masih dapat ditunda pengadaannya. Berikut merupakan persepsi terhadap adanya penyusunan skala prioritas dalam perencanan pembangunan desa. Gambar 4.12. Pemerintah Desa Menyusun Skala Prioritas Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

40% Setuju 60%

Sangat Setuju

Sumber: Data Primer Dari data di atas telah menunjukkan bahwa sebanyak 60% menyatakan sangat setuju dalam penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan dan hanya selisih 10% dengan yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 40%. Hal ini memiliki pendapat bahwa penyusunan skala priioritas dapat mengetahui prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan desa. Agar tepat sasaran dan tepat waktu.


Gambar 4.13. Pemerintah Desa Memperhatikan Potensi Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Setuju

45% 55%

Sangat Setuju

Sumber:Data Primer Sebanyak 55% pemerintah desa setuju dengan adanya penyesuaian potensi desa. Dan sebanyak 45% menyatakan sangat setuju untuk di lakukan. Dari hal ini adanya penyesuaian potensi desa menjadi daya dukung yang baik untuk memanfaatkan potensi desa dalam pembangunan desa. Baik itu sumber daya alam dan sumber daya masyarakat desa. Penyesuaian potensi desa merupakan tingkat responsivitas terhadap pemerintah desa agar memberikan manfaat yang baik untuk pembangunan desa. Maka dari itu 55% menyatakan setuju dan terlihat bahwa pemerintah desa telah memiliki rencana yang baik untuk memanfaatkan potensi setiap desa.


Gambar 4.14. Pemerintah Desa Memperhatikan Kebutuhan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

35%

setuju sangat setuju 65%

Sumber: Data Primer Dalam perencanaan pembangunan desa pemeritah desa 35% menyatakan sangat setuju untuk memperhatikan kebutuhan desa dalam perencanaan pembangunan desa. Dan 65% menyatakan setuju. Hal ini di nyakatkan dengan pernyataan pemerintahan desa bahwa tujuan dari perencanaan pembangunan desa ini agar memberi peningkatan kualitas desa. Gambar 4.15. Penyusunan RPJMDes Telah Mengacu Pada RPJM Kabupaten

10% setuju

15% 45%

sangat setuju kurang setuju

30%

tidak setuju

Sumber:Data Primer


Pemerintah desa telah menyusun RPJMDes yang mengacu pada RPJM Kabupaten. Hal ini disetujui oleh 45% dari pemerintah desa dan sebanyak 30% sangat setuju. Namun 15% menyatakan kurang setuju bahkan 10% pemerintah desa ada yang tidak setuju. Dalam penyususnan rencana pembangunan, meskipun merupakan tugas pemerintah desa, namun sagat lebih efektif jika seluruh pihak desa termasuk masyarakat turut terlibat di dalamnya. Keterlibatan antara pemerintah desa dengan masyarakat ini merupakan kerja sama yang akan terbentuk dalam musyawarah desa Terutama jika desa tersebut menerapkan skala prioritas, maka masyarakat dapat memberikan pendapat mengenai pembangunan ataupun jenis infrastruktur yang paling mereka butuhkan. Salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut adalah dengan musyawarah desa. Berikut merupakan persepsi mengenai perencanaan yang disusun melalui musyawarah desa. Gambar 4.16. Perencanaan Pembangunan Desa Disusun Melalui Musyawarah Desa

45% 55%

setuju Sangat setuju

Sumber: Data Primer


Sebanyak

45%

menyatakan

sangat

setuju

bahwa

perencanaan

daripembangunan desa di susun melalui musyawarah desa. Dan sebanyak 55% responden menyatakan setuju. Gambar 4.17. Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa

35% setuju 65%

Sangat setuju

Sumber: Data Primer Berdasarkan gambar di atas menunjukkan Penyusunan perencanaan desa telah di susun oleh pemerintah. Masyarakat juga terlibat dalam musyawarah tersebut dan 60% pemerintah menyatakan setuju dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah. 40% pemerintah menyatakan sangat setuju. Dari hasil ini telah menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan telah disusun sesuai dengan hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa. Agar terjalin harmonisasi antara pemeritah desa dengan masyarakat untuk kemajuan pembangunan desa. Faktor kedua yang menjadi daya dukung efektivitas dana desa adalah faktor pelaksanaan program. Dimana setelah menyusun perencanaan yang akan di buat maka selanjutnya faktor pelaksanaan menjadi hal terpenting yang


perlu di perhatikan agar sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. Dalam pelaksanaan program pembangunan desa menjadi hal yang harus di perhatikan dan mendapatkan dukungan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, kapabilitas aparatur desa juga perlu ditingkatkan melalui advokasi dan asistensi dari LSM atau tenaga pendamping dan universitas. Salah satu keberhasilan

dalam

program

PNPM

(Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat) adalah keterlibatan tenaga pendamping. Untuk itu, sangat dianjurkan dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dengan Dana Desa juga menggunakan tenaga pendamping. Berikut merupakan persepsi masyarakat terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaanya. Gambar 4.18. Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa

5% 27%

setuju 55%

13%

sangat setuju kurang setuju tidak setuju

Sumber: Data Primer Lebih banyak masyarakat yang pro dalam hal ini, yaitu 55% setuju dan 13% sangat setuju terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Namun banyak juga yang kontra dalam hal ini, yaitu 27% kurang


setuju dan 5% tidak setuju. Dengan angka tersebut masih banyak masyarakat yang beranggapan pemerintah desa kurang mampu mengelola dana tersebut. Adanya Dana desa tersebut, setiap desa dapat menggunakannya untuk kegiatan pembangunan dan segala yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan tersebut termasuk tenaga ahli dan tenaga kerja. Terkait dengan tenaga kerja, setaiap desa memiliki potensi masyarakat yang berbeda. Masyarakat dengan potensi dan kemampuan yang sesuai dengan kegiatan pembangunan dapat menjadi sumber daya manusia yang efektif jika mereka dilibatkan secara langsung. Berikut merupakan persepsi mengenai penggunaan masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan. Gambar 4.19. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Lokal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

17%

3% setuju sangat setuju

18%

62%

kurang setuju tidak setuju

Sumber : Data Primer Sebanyak 62% menyatakan setuju dan 18% sangat setuju jika masyarakat juga diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan. Namun 17% masih kurang setuju dan 3% tidak setuju dengan hal tersebut. Lebih banyak yang menyatakan setuju untuk keterlibatan masyarakat dalam hal ini. Karna hal ini


dapat menciptakan kerja sama yang baik dengan masyarakat dan dapat memberikan banyak inovasi baru dan pendapat yang baik dari masyarakat sehingga dalam pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap desa. Setelah tenaga kerja , hal penting lainnya yaitu kebutuhan pembangunan atas sumber daya alam sebagai modal fisik pembangunan. Setiap desa memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Khusus daerah penelitian ini sangat banyak memiliki potensi sumber daya alam seperti sungai, lahan pertanian dan wilayah teluk. Sebagian desa memiliki potensi alam yang baik, sehingga dapat menyediakan kebutuhan tersebut langsung di desa mereka sendiri. Tanpa harus menggunakan sumber daya alam dari yang lain. Namun tidak semua desa berpendapat yang sama. Berikut merupakan persepsi mengenai penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan pembangunan desa.

Gambar 4.20. Penggunaan Sumber Daya Alam Lokal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

8%

6% setuju

32%

54%


Sumber: Data Primer


54% responden menyatakan setuju dengan penggunaan sumber daya alam lokal dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Sebesar 32% menyatakan sangat setuju. Namun masih ada juga yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju yang masing-masing sebesar 8% dan 6%. Namun persentase menunjukkan lebih banyak yang setuju untuk memanfaatkan sumber daya alam lokal. Agar memberikan dampak positif dan memberikan responsivitas yang baik untuk pemerintah dan masyarakat agar lebih tanggap. Hal penting selanjutnya dalam pelaksanaan adalah tenaga pendamping. Tidak semua desa memahami dan dapat melaksanakan program pembangunan desa sesuai dengan perencanaan dan aturan yang telah di muat. Dan tidak semua desa mampu mandiri secara menyeluruh. Maka perlu nya tenaga pendamping. Berikut adalah persepsi terkait dengan penggunaan tenaga pendamping untuk pembangunan desa. Gambar 4.21. Pemerintah Desa Menggunakan Tenaga Pendamping Dalam Pemanfaatan Dana Desa

7%

4% setuju

22%

sangat setuju kurang setuju 67%

tidak setuju

Sumber: Data Primer


Sebanyak 67% menyatakan setuju dengan menggunakan tenaga pendamping dalam pemanfaatan dana desa hal ini dinyatakan agar dalam pelaksanaan program dana desa mendapatkan perhatian khusus dari tenaga pendamping dan mengurangi kecurangan dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan program dana desa. Selanjutnya sebanyak 22% penyatakan sangat setuju. Dan tetap ada yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju yaitu masing masing sebesar 7% dan 4%. Untuk hal ini, mereka menganggap bahwa pembangunan dapat dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat saja. Namun tetap lebih banyak yang pro untuk hal ini. Faktor ketiga yang menjadi daya dukung efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan adalah faktor pengawasan. Faktor pengawasan ini sangat lah penting dalam memantau pelaksanaan dana desa. Dari segi pengawasan keuangan dan realisasi program yang akan di laksanakan. Faktor pengawasan di pegang kepada BPD. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai


penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Maka faktor pengawasan menjadi faktor terpenting dalam efektivitas dana desa dalam pembangunan desa. Jika pengawasan terhadap penggunaan dana desa tidak berjalan dengan baik maka dikhawatirkan akan terjadi praktik korupsi di kalangan aparatur desa. Untuk itu, peran lembaga audit negara seperti BPK dan BPKP, inspektorat daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya pemerintah sangat perlu untuk menghindari penyimpangan penggunaan dana desa. Gambar 4.22. Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa Disampaikan Secara Tepat Waktu 2% 6% 20%

setuju sangat setuju kurang setuju 72%

tidak setuju

Sumber: Data Primer


Pelaporan menjadi kesepakatan setiap pihak. Data hasil penelitian menunjukkan sebesar 72% setuju bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa di sampaikan secara tepat waktu. Hal ini dapat memberikan progres yang baik untuk laporan pertanggung jawaban selanjutnya dan dapat meminimalisir hal yang dapat memperlambat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya sebesar 20% berpendapat sangat setuju dengan hal ini. Di sisi lain juga ada yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju yang masing-masing sebesar 6% dan 2%. Dengan penyataan bahawa ada hal lain yang dapat membuat laporan pertanggung jawaban belum selesai tepat waktu. Dan memberikan saran agar di berikan tenggang waktu dari waktu yang di tetapkan untuk

pelaporan.

Sehingga

pemerintah

desa

tidak

terburu-buru

dalam

menyelesaikan pelaporan pertanggung jawaban. Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah terbatas. Dan jumlah penerimaan setiap desa juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi setiap desa. sehingga pemerintahan desa diharapkan dapat mengguankannya secara efisisen sehingga pembangunan yang diharapkan dapat diwujudkan dan diselesaikan sesuai perencanaan dan target dengan dana yang tersedia. Berikut merupakan persepsi terkait dengan penggunaan dana desa secara efisien.


Gambar 4.23. Efisiensi Pengunaan Dana Desa

10% setuju 46%

33%


11%

Sumber: Data primer Sebanyak 46% responden setuju dan 11% sangat setuju bahwa dana desa telah digunakan secara efisien. Namun terdapat responden yang justru berpendapat sebaliknya, yaitu 33% kurang setuju dan 5% tidak setuju untuk pembangunan yang telah efisisen. Hal ini di sebabkan masih banyak yang belum efisien dalam pemanfaatan dana desa. Tidak di perhitungkan dengan benar dana yang akan di alokasikan untuk pembangunan desa yang telah di sesuaikan dalam target dan perencanaan pembangunan desa. Faktor yang terakhir adalah transparansi. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan

penyaluran

anggaran

untuk

pembangunan

desa

tersebut.

Dengan

pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga dan perangkat desa. Penggunaan dana yang transparan akan


memberikan tanggapan yang positip bagi masyarakat. Bagi aparat desa, transparansi penggunaan dana desa dapat terlaksana dengan baik apabila diberikan keterbukaan informasi yang sebesar-besarnya. Misalnya melalui pemasangan baliho tentang APBDes agar masyarakat memahami program kerja aparatur desa. Di samping itu, aparatur desa dapat menyampaikan penggunaan anggaran melalui laporan yang disampaikan kepada masyarakat desa dalam Badan Perwakilan Desa (BPD). Terkait dengan faktor tersebut, berikut merupakan realitas penyampaian informasi dan sikap transparansi pada penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa sebagai pengelola dana. Gambar 4.24. Pemerintah Desa Telah Menyampaikan Transparansi Penggunaan Dana Desa

10%

setuju

5% 35%

sangat setuju kurang setuju

42%

tidak setuju 8% sangat tidak setuju

Sumber : Data Primer Hasil penelitian menunjukkan terhadap faktor transparansi persentase terbesar menunjukkan 42% bahwa masyarakat kurang setuju jika pemerintah tekah menyampaikan transparansi penggunaan dana desa dengan sesuai. 10%


masyarakat menyatakan tidak setuju dan bahkan ada yang menyatakan sangat tidak setuju yaitu sebesar 5%. Namun masih ada yang menyatakan yaitu sebesar 35% masyarakat menyatakan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan transparansi penggunaan dana desa. Dan 8% menyatakan sangat setuju. 4.5. Dampak Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dana desa secara ideal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan di desa. Hal tersebut didasarkan pada manfaat dana desa yang digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, jalan, sanitasi, dan lainnya. Hal tersebut tentu saja menjadi harapan seluruh elemen masyarakat desa meskipun tetap ada yang berpendapat bahwa dana desa belum cukup untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan secara maksimal. Berikut merupakan persepsi terkait dana desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4.25. Dampak Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

6% setuju 35%

49%


10%

Sumber: Data Primer


Sebanyak 49% menyatakan setuju bahwa dana desa telah memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 10% yang menyatakan sangat setuju. Selain itu persentase sebesar 35% menyatakan kurang setuju karna masih banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan dengan ada nya dana desa. Dan 6% yang menyatakan tidak setuju bahwa ada nya dampak peningkatan kesejahteraan dengan adanya dana desa. Namun masih lebih banyak yang menyatakan bahwa ada nya dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya dana desa. Tetapi tetap masih ada yang belum merasakan dampak kesejahteraan itu. Sebabnya masih banyak yang tidak mengetahui ada nya dana desa di karenakan masih kurang nya informaasi. Sehingga tidak menjadi masyarakat yang aktif dan ikut serta dalam mendukung pembangunan desa. Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur untuk tingkat ekonomi adalah perubahan pendapataan masyarakat. Berikut merupakan perubahan pendapatan yang dialamai oleh masyarakat setelah adanya dana desa.


Gambar 4.26. Perubahan Pendapatan Masyarakat Desa Setelah Adanya Dana Desa

38% 62% Naik tidak berubah

Sumber: Data Primer Sebanyak 38% masyarakat memperoleh pendapatan yang meningkat setelah adanya dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan berhasil untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Namun masyarakat yang merasa bahwa pendapatannya tidak berubah sebanyak 62%. Angka tersebut masih lebih tinggi sehingga dana desa belum dapat dikatakan

berhasil

secara

keseluruhan

untuk

meningkatkan

pendapatan

masyarakat dengan baik.belum berjalannya pemerataan program desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa sendiri Pembangunan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal menjadi faktor penghambar juga untuk menaikkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sehingga tidak seperti yang diharapkan.


Efektivitas juga menjadi hal yang di perhatikan dalam penggunaan dana desa. Output yang akan di muat dalam penggunaan harus sesuai dengan target yang akan di capai dengan dana desa. Penyaluran dana desa yang tepat waktu juga menjadi daya dukung efektivitas penggunaan dana desa sehingga pemerintah dessa juga harus sigap dalam hal ini. Sehingga ada nya kesesuaian terharap penggunaan dana desa dan target yang akan di capai dengan adanya dana desa. berikut merupakan persepsi mengenai efektifitas dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa secara umum. Gambar 4.27. Efektivitas Penggunaan Dana Desa

10%

43% 35%

setuju sangat setuju kurang setuju tidak setuju

12%

Sumber: Data Primer Dari hasil penelitian dan gambar di atas Sebanyak 35% menyatakan kurang setuju. Namun 43% menyatakan setuju dan 12% sangat setuju bahwa dana desa telah digunakan secara efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, 10% masih tidak setuju dengan efektifitas dana desa tersebut. Rendahnya serapan dana desa disebabkan oleh kurangnya kesiapan desa


dalam menerima dan mengelola dana tersebut. Selain itu, lambannya penyaluran dana desa disebabkan oleh birokrasi yang berbelit. Akibatnya, efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal. Salah satu target dengan ada nya dana desa yang langsung dari pemerintah pusat adalah mengatasi ketimpangan yang ada dalam masyarakat setiap tahunnya. Masih menjadi persoalan untuk masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang di alami masyarakat desa. Maka dengan adanya dana desa ternyata mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat namun perubahan itu masih kurang signifikan. Berikut presepsi dana desa mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Gambar 4.28. Dana Desa Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

14% 41%

setuju sangat setuju kurang setuju

38%

tidak setuju 7%

Sumber: Data Primer Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 41% responden setuju dan 38% kurang setuju bahwa ketimpangan pendapatan masyarakatnya berkurang setelah


pembangunan dengan dana desa dilakukan. Hanya 7% yang menanggapi sangat setuju akan dampak dana desa terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. 14% menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan ada nya pengurangan ketimpangan pendapat masyarakat walaupun tidak sampai pada persentase 50% . ada nya pengurangan ketimpangan pendapatan ini di wujudkan dalam program BUMDes yang di tuju untuk masyarakat. Selanjutnya Tujuan dana desa untuk meningkatkan ekonomi melalui peningkatan saran dan prasarana yang lebih baik sehingga akan membantu kegiatan ekonomi mereka dan memberikan peningkatan. Berikut merupakan realitas terkait dengan penggunaan dana desa terhadap sarana dan prasarana pedesaan yang dilakukan. Gambar 4.29. Penambahan Sarana dan Prasarana Pedesaan Melalui Dana Desa

10%

setuju

5%

sangat setuju 46% 25%

kurang setuju tidak setuju

14%

sangat tidak setuju

Sumber: Data Primer


Berdasarkan

gambar

di

atas

menunjukkan

sebesar

46%

menyatakan ada nya penambahan sarana dan prasaranan pedesaan melalui dana desa, rata-rata seperti pembangunan jembatan penguhubung antar desa. Telah di bangunnya kelompok UKM desa. Perbaikkan posyandu dan puskesmas desa serta beberapa erbaikan infrastruktur jalan desa. 14% menunjukkan sangat setuju. Disisi lain masih ada yang menyatakan kurang setuju yaitu sebesar 25%, yang tidak setuju sebebsar 10% dan sangat tidak setuju sebesar 5%. Hal ini disebakan belum terlaksananya

pemerataan

dalam

penambahan

sarana

dan

prasarana

pedesaan.namun 46% merupakan Angka yang sudah cukup baik walaupun belum mencapai 50% dari yang diharapkan, mengingat tujuan utama dana desa adalah untuk peningkatan sarana yang membantu aktifitas ekonomi masyarakatnya.

4.6. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Kebijakan Dana Desa 4.6.1 Uji Validitas Validitas ialah suatu ukuran yang mengacu kepada kesesuaian antara data yang dikumpulkan dan data sebenarnya dalam sumber data. Tujuan melakukan uji validitas adalah mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Kriteria penentuan validitas kuesioner adalah: a. Jika r hitung > r tabel maka instrumen dinyatakan valid. b. Jika r hitung ≤ r tabel maka instrumen dinyatakan tidak valid.


Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Indikator

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengawasan

Transparansi

Subindikator Penyusunan Dokumen Perencanaan Analisis Potensi dan Kebutuhan Pembangunan Desa Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Kapasitas Apatur Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pendampingan Pemerintahan Desa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran Efisiensi Penggunaan Dana Desa

Keterbukaan Informasi Dana Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dampak Pemerataan Pendapatan Masyarakat Desa Penambahan Sarana dan Prasarana Desa Sumber: Data Primer

r xy

r tabel

Keteranga n

0,674

0,361

Valid

0,767

0,361

Valid

0,689

0,361

Valid

0,572

0,361

Valid

0,653

0,361

Valid

0,703

0,361

Valid

0,660

0,361

Valid

0,825

0,361

Valid

0,854

0,361

Valid

0,624

0,361

Valid

0,561

0,361

Valid

0,732

0,361

Valid

0,682

0,361

Valid

0,831

0,361

Valid

Untuk uji validitas menggunakan 30 sampel untuk melihat validitas setiap subindikator yang akan di uji. Untuk menghitung df=N-2 maka df= 28 dan memiliki nilai r-tabel sebesar 0.361 Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai r hitung seluruh pernyataan dari setiap sub indikator dalam kuesioner lebih besar dari r tabel (0,361). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa


seluruh pernyataan dalam indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, transparansi dan dampak adalah valid. 4.6.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas pada umumnya dikenakan untuk pengujian stabilitas instrumen dan konsistensi internal instrumen. Kriteria pengujian reliabilitas yaitu : a.

Hipotesis pertama: Jika nilai koefisien realibilitas > t-tabel maka instrumen dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya. Pengujian dengan α =5%

b.

Hipotesis kedua: Jika nilai koefisien reliabilitas≤ t -table maka instrumen dinyatakan tidak reliabel atau tidak dapat dipercaya. Pengujian juga dengan α = 5 % Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas

Indikator

Subindikator

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Analisis Potensi dan Kebutuhan Pembangunan Desa Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Kapasitas Aparatur Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelaksanaan Pemanfaatan sumber daya local Pendampingan Pemerintahan Desa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pengawasan Efisiensi penggunaan dana desa Transparansi Keterbukaan informasi Dana desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dampak Efektivitas pemanfaatan dana desa

Cronbach's Alpha 0,905 0,728 0,825 0,902 0,915 0,882 0,900 0,902 0,860 0,926 0,905 0,872


Pemerataan pendapatan masyarakat desa Penambahan Sarana dan Prasarana Desa Sumber: Data Primer

0,901 0,921

Dari hasil hitung untuk uji realibilitas dengan jumlah N = 100 dan jumlah variable sebanyak 5 maka dapat di hitung df= N-K dan nilai df= 95 maka dapat di ketahui nilai dari t-tabel adalah 0.67708. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,67708 Dengan demikian, maka hasil uji reliabilitas terhadap variabel perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, transparansi dan dampak dapat dipercaya atau reliabel. 4.6.3. Analisis Kesenjangan Regulatory Gap Analysis adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal kebijakan/pelayanan publik dengan membandingkan input rencana dan implementasi faktual. Metode ini merupakan turunan dari Gap Analysis yang mana Gap Analysis ini lebih cenderung digunakan untuk mengukur kesenjangan di bidang manajemen dan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan.


Tabel 4.5. Analisis Kesenjangan Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Kecamatan Babalan dan Kecamatan Sei Lepan Variabel

Indikator Penyusunan Dokumen Perencanaan Analisis Potensi dan Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Desa Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Kapasitas Aparatur Desa Pemberdayaan masyarakat desa Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pendampingan pemerintahan desa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pengawasan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Transparansi Keterbukaan Informasi Dana Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dampak Pemerataan Pendapatan Masyarakat Desa Penambahan Sarana dan Prasarana Desa Rata-rata t-independent sample test Sumber: Data Primer

Harapan Kinerja

Selisih

4,21

3,96

-0,25

3,90

3,75

-0,15

4,01 4,12 4,10

3,65 3,60 4,00

-0,36 -0,52 -0,10

3,92

3,55

-0,37

4,10

3,90

-0,20

4,22

3,60

-0,62

4,05 3,70

3,62 3,55

-0,43 -0,15

3,45

3,22

-0,23

3,97

3,36

-0,61

3,85

3,35

-0,50

4,12 4,00 -0,12 3,98 3,65 -0,32 t-hit 3,797 Sig (0,001)

Dalam analisis kesenjangan tersebut maka akan di muat hipotesis Apabila nilai rata-rata kesenjangan lebih dari atau sama dengan nol, maka implementasi tersebut berhasil sesuai dengan rencana dan mampu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Sedangkan apabila nilai rata-rata kesenjangan kurang dari nol, maka implementasi kebijakan tersebut gagal dalam mengatasi permasalahan di masyarakat


Nilai harapan merupakan nilai keseluruhan rata-rata dari persepsi yang diberikan oleh Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan nilai kinerja merupakan nilai rata-rata tertimbang penilaian objektif dari masyarakat yang mengukur masingmasing indikator yang diukur. Untuk menguji analisis kesenjangan terhadap kebijakan dana desa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, transparansi dan dampak pemanfaatan dana desa. Indikator pertama yang diukur adalah perencanaan. Indikator ini terdiri atas 3 (tiga) subindikator yaitu penyusunan dokumen perencanaan, analisis potensi dan kebutuhan desa, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Hasil

kajian

menunjukkan

bahwa

penyusunan

dokumen

perencanaan, analisis potensi dan kebutuhan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan masih bernilai negatif. Dimana untuk penyusunan dokumen perencanaan memiliki selisish -0,25. Untuk analisis potensi dan kebutuhan pembangunan desa memiliki selisih -0,15 dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan memiliki selisish -0,36 Artinya, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki persepsi bahwa mereka telah melaksanakan tahap-tahap perencanaan dana desa dengan baik dan sesuai, sedangkan masyarakat menilai lebih rendah dibandingkan penilaian pemerintah desa. Akan tetapi nilai kesenjangan masih dalam tahap yang wajar karena di bawah angka 1 (satu). Dapat dianalisis dari nilai rata-rata kinerja untuk


indikator analisis potensi dan kebutuhan pembangunan desa sudah baik. Hal tersebut dilihat dari selisih nilai rata-ratanya yang cukup rendah yaitu sebesar -0,15 dibandingkan selisih dari indikator penyusunan dokumen perencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Namun dari keseluruhan indikator perencanaan memiliki nilai rata-rata di bawah 4 (empat) yaitu cukup baik. Artinya, dalam proses penyusunan perencanaan program-program yang didanai oleh dana desa masih tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa serta masih banyak masyarakat desa yang belum dilibatkan. Indikator kedua yang diukur adalah pelaksanaan penggunaan dana desa. Indikator ini terdiri dari 4 (empat) subindikator yaitu kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa, pemanfaatan sumber daya lokal yang terdapat di desa dan pendampingan bagi pemerintah desa agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan efisien. Hasil kajian menunjukkan indikator-indikator yang diukur telah baik berdasarkan persepsi pemerintah desa kecuali indikator pemanfaatan sumber daya lokal masih dikategorikan cukup baik karena hanya bernilai 3,92. Sementara itu, nilai rata-rata persepsi yang diberikan oleh masyarakat untuk indikator pelaksanaan cukup baik. Dan pada indikator pemberdayaan masyarakat desa memiliki rata-rata presepsi baik Namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan nilai yang diberikan Pemerintah Desa. Dan memiliki selisih sebsar -0,10.


Indikator yang memiliki selisih nilai harapan dan nilai kinerja tertinggi adalah kapasitas aparatur desa dan yang terendah adalah pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi, jika dibandingkan secara keseluruhan masih menunjukkan tanda negatif. Dimana pemerintah desa masih harus banyak yang di perbaiki dalam pelaksanaan dana desa dikarenakan masih memiliki presepsi yang berbeda. Namun kesenjangan nilai pada variabel pelaksanaan masih tergolong wajar karna masih di bawah angka 1. Indikator ketiga yang diukur adalah pengawasan. Indikator ini terdiri dari 2 (dua) subindikator yaitu laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan dana desa. Untuk indikator pengawasan, nilai rata-rata harapan sudah baik yaitu diatas 4 (empat). Namun dari sisi kinerja, masyarakat menilainya masih kurang karena nilainya yang dibawah 4 (empat). Dan dari kedua indikator ini yang memiliki nilai selisih tertinggi adalah indikator laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yaitu -0,62. Dapat di analisis bahwa dari presepsi masyarakat pemerintah desa belum cukup baik dalam laporan pertanggung jawaban dana desa. Indikator keempat yang diukur adalah transparansi. Kajian ini membentuk sebuah indikator yaitu keterbukaan informasi penggunaan dana desa secara transparan. Pemerintah desa sebenarnya sudah berupaya untuk memberikan informasi tentang penggunaan dana desa, namun masih belum mampu menyampaikan secara maksimal dan belum mampu untuk


menyiapkan keseluruhan perangkat pendukung dalam rangka keterbukaan informasi. Di sisi lain, masyarakat menilai pemerintah desa masih belum transparansi secara keseluruhan dalam memberikan informasi pemanfaatan dana desa. Namun nilai kesenjangan antara persepsi pemerintah dan persepsi masyarakat tidak cukup tinggi yaitu sebesar -0,15. Dan masih dalam presepsi cukup baik. Dan indikator terakhir adalah dampak. Dimana pada indikator ini merupakan pandangan perkembangan hampir secara keseluruhan yang dapat di lihat dengan ada nya dana desa. Baik itu kesejahteraan masyarakat desa,peningakatan sarana dana prasarana dan pengurangan angka kemiskinan. Indikator ini juga menganalisis ada tidak nya perubahan yang terjadi setelah adanya dana desa. Indikator ini memiliki 4 (empat) subindikator yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas penggunaan dana desa, pemerataan pendapatan masyarakat desa dan penambahan sarana dan prasarana. Hasil kajian menunjukkan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, efektivitas pemanfaatan desa, pemerataan pendapatan masyarakat desa memiliki nilai rata-rata yang cukup baik, namun untuk penambahan sarana dan prasarana desa memiliki presepsi baik. Hal ini di nyatakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Namun masih tinggi rata-rata presepsi dari pemerintah yaitu sebesar 4,12 dan masyarakat sebesar 4,00 sehingga memiliki selisih -0,12 angka yang tidak terlalu tinggi. Sehingga dari indikator dampak adanya dana desa memiliki presepsi baik namun belum secara keseluruhan. Pada sub


indikator efektivitas pemanfaatan danadesa masih memiliki selisih yang tinggi dari sub indikator yang lain yaitu sebesar -0,61.Dengan rata-rata masih di bawah 4 (empat) yaitu cukup baik. Dan angka terbesar selanjutnya adalah pada sub indikator pemerataan pendapatan desa yaitu sebesar -0,50 dengan nilai rata-rata maish di bawah 4 (empat). Dan dapat di secara keseluruhan bahwa nilai rata-rata pada indikator dampak adanya dana desa masih lebih banyak yang memiliki rata-rata di bawah 4 (empat). Yaitu cukup baik. Dan belum memberikan dampak keseluruhan bagi masyarakat. Sehingga pemerintah desa harus bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan dana desa agar memberikan dampak yang nyata untuk desa dan masyarakat. Secara keseluruhan, kajian ini melakukan pengujian kesenjangan persepsi antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t-independent sample, dan diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,797 dengan angka signifikan sebesar 0,001. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. perbedaan persepsi yang diberikan oleh pemerintah desa dengan masyarakat atas efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di pedesaan. Dan masih pada presepsi cukup baik untuk di tahun 2015.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Setelah di lakukan nya analisis dari hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab IV, maka dapat di simpulkan mengenai efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Langkat sebagai berikut: 1. Kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan. Hasil kajian menemukan bahwa 46% menyatakan setuju dan 14% menyatakan sangat setuju bahwa adanya penambahan maupun penibgkatan sarana dan prasarana fisik di pedesaan. masyarakat di daerah penelitian juga mengatakan bahwa di daerahnya terjadi penambahan sarana dan prasarana baru. Selebihnya menyatakan tidak ada yang baru. 2. Selanjutnya kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Hal tersebut diakui oleh 38% masyarakat yang diwawancarai. Peningkatan pendapatan tersebut mereka rasakan semenjak adanya daya dukung badan usaha yang di berikan oleh pemerintah desa dari dana desa. Serta daya dukung sarana dan prasarana yang sudah mulai cukup baik yang sudah di rasakan sebagian masyarakat desa. Namun maish lebih besar persentase yang menyatakan tidak bertampahnya pendapatan masyarakat dan lebih banyak yang berpendapat bahwa jika ada peningkatan pendapatan mereka, bukan di sebabkan karna adanya dana desa


melaikan karna faktor usaha dari masyarakat sendiri. Kajian ini juga mendapati bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat masih belum begitu membaik setelah dana desa diberikan oleh pemerintah. Masih ada nya masyarakat miskin yang belum merasakan adanya dana desa ini. 3. Dalam mengelola dana desa dalam konteks indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, transparansi dan dampak bagi pedesaan dan bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun masih belum keseluruhan sesuai dengan apa yang di targetkan dan di rencanakan baik itu dari presepsi pemerintahan desa maupun dari masyarakat desa. Namun masih lebih besar ketidak sesuaian yang di harapkan oleh masyaraka pedesaan. Hasil pembahasana kajian menunjukkan bahwa dalam indikator perencanaan yaitu analisis potensi dan kebutuhan pembangunan desa, pemerintah desa sudah melaksanakannya dengan cukup baik.sudah berusaha memanfaatkan potensi dan pebangunan desa dengan baik. Namun hal ini masih terjadi ketidak sesuaian dalan menganalisis potensi masih banyak yang belum tepat sasaran dalam

pemenuhan

kebutuhan

maupun

pembangunan

desa

menurut

masyarakat. Serta dalam penyusuna dokumen perencanaan desa pemerintah juga sudah baik dlam pelaksanaannya namun belum cukup baik menurut masysarakat karna masih banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam musyawarah untuk penyususnan perencanaan untuk pembangunan desa dengan adanya dana desa. Dari indikator pelaksanaan yaitu aspek kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di desa


dan pendampingan bagi pemerintah desa masih belum optimal.sudah baik menurut pemeritah desa namun masih ada yang belum cukup baik yaitu pemberdayaan atau keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Namun masyarakat beranggapan bahwa pada indikator pelaksanaan dari setiap aspen nya belum cukup baik sehingga timbul perbedaan presepsi anatara pemerintah dan masyarakat namun nilai kesenjangan ini masih dalamn taraf wajar yaitu di bawah angka 1 (satu). Dan selanjutnya, terkait dengan aspek pengawasan, indikator laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran desa yang tepat waktu dan efisiensi belum cukup baik baik dari presepsi pemerintah desa maupun masyarakat. Dikarenkan masih adanya kendala dari pemerintah desa untuk dapat memfasilitasi dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa secara keseluruhan dengan baik. Serat harus lebih di tingkatkannya laporan penggunaan dana desa indikator yang terakhir adalah transparansi, dalam aspek keterbukaan iformasi menurut masyarakat masih lemah karena masih banyak nya masyarakat yang kurang mendapat informasi secara transparan keseluruhan mengenai pemanfaatan dana desa. 4. Dari keseluruhan indikator dan aspek yang di bahas dan di analisa dari penelitian ini dapat di lihat masih banyaknya hambatan yang dijumpai dalam pengelolaan dana desa, baik itu dari keterlibatan masyarakat, laporan pertanggung jawaban serta masih kurangnya kesejateraan masyarakat desa yang belum menyeluruh. maka dampak yang sudah terlaksana dari dana desa terhadap pembangunan


ekonomi dan infrastruktur di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik. Hasil kajian menunjukkan indikator peningkatan sarana dan prasarana desa, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, efektivitas pemanfaatan desa, pemanfaatan sumber daya lokal dan pendampingan bagi pemerintah desa memiliki nilai rata-rata cukup baik, namun belum secara keselurhan baik. Memiliki nilai kesenjangan yang tidak terlalu buruk juga.

5.2. Saran 1. Bagi Pemerintah Desa Bagi pemerintah desa baik itu kepala desa mupun BPD (badan permusyawaratan desa) di harapkan harus lebih peka dan tanggap terhadap apa yang menjadi potensi dan kebutuhan desa. Serta harus lebih pro aktif terhadap program-program dan aturan yang di muat untuk pelaksanaan dana desa demi kemajuan dan pembangunan desa yang lebih baik serta mampu mengatasi masalah yang ada di pedesaan khususnya mengatasi masalah masyarakat desa. agar pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa merupakan pemimpin utama dalam pelaksanaan dana desa namun tetap harus melibatkan masyarakat desa juga. Dan menjadi penentu keberhasilan pembangunan desa-desa di Indonesia secara umumnya sehingga perlu adanya kesiapan dan perlu adanya keseriusan bagi pemerintah Desa untuk melaksanakannya. Serta terus ditingkatkannya integritas yang tinggi bagi setiap pemerintah desa.


2. Bagi Masyarakat Dalam pemanfaatan dana desa Masyarakat seharusnya turut mengambil andil dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan di desanya. Masyarakat juga harus proaktif dalam mengikuti musyawarah desa agar terus mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan dana desa serta dapat menyumbangkan saran dan ide yang bagus untuk pembangunan dan kemajuan desa. Selain itu

Hal ini juga dapat dilaksanakan dengan

memberi dukungan dan kepercayaan bagi pemerintah desa yang menjadi pemandu dalam pembangunan ini. Masyarakat juga tentunya dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya mampu menganlisis secara lebih detail lagi dalam pelaksanaan dana desa demi membangun ekonomi dan infrastrukstur desa. Serta mampu juga untuk mensosialisaikan kepada masyarakat yang masih belum memahami tentang ada nya dana desa untuk setiap pedesaan mereka. disarankan juga agar dapat mengambil sampel kabupaten yang lebih jauh lagi dari ibu kota provinsi serta mampu menganalisis desa yang masih sangat terpencil dan di luar dari Kabupaten Langkat. Dan dapat membandingkan antara pedesaan yang dekat dengan ibu kota/ perotaan dengan kualitas pembangunan desa yang sangat terpencil atau yang jauh dari perkotaan. Dan Hal ini dimaksudkan agar dapat membandingkan bagaimana kesiapan dari pemerintah desa di kabupaten yang lainnya demi mendukung perbaiakan dalam pelaksanaan dana desa.


BAB III METODE PENELITIAN. di kumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa serta

Recommend Documents