BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) HUDATAMA SEMARANG
A. Profil Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang 1. Sejarah Perkembangan Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang pada awalnya berkantor pusat di Jl Tumpang Raya No.50 Semarang, didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 Masehi, dan baru memperoleh status Badan Hukum Koperasi pada tanggal 25 Maret 1999 Masehi. Akta pendirian BMT Hudatama tersebut dibuat di Semarang dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 033/ BH/ KWK.11-30/ III/ 99.BMT Hudatama telah di daftarkan dalam Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kota Semarang pada tanggal 25 Maret 1999 Masehi. Anggaran dasar BMT Hudatama belum pernah mengalami perubahan sejak saat berdiri. Seiring dengan perkembangannya pada tahun 2001 BMT Hudatama telah mempunyai kantor kas di Jl Tumpang raya No.104 Semarang, hal ini di karenakan untuk memudahkan para nasabah yang ingin menyetorkan uangnya dan mengambil uang kepada BMT, karena sebagian besar nasabah adalah Masyarakat yang bermukim di daerah Sampangan selain itu juga kantor yang ada di Jl. Tumpang raya No.50 sudah tidak mampu
31
32
lagi menampung nasabah yang semakin hari semakin banyak. Seiring dengan adanya Kantor baru maka bertambah pula karyawan yang di butuhkan oleh BMT dari karyawan yang hanya berjumlah enam orang bertambah menjadi delapan orang demi pelayanan kepada nasabah. Akan tetapi, pada tahun 2006 pihak pengurus memutuskan untuk memperbesar kantor yang ada di Jl.Tumpang raya No.104 dengan demikian maka kantor yang sebelumnya yaitu di Jl. Tumpang rya No.50 tidak di pergunakan lagi lagi karena yang di Jl. Tmpang raya No. 104 dianggap lebih representatif dan menimbulkan rasa nyaman bagi nasabah. Dengan demikian maka kantor pengurus maupun pengelola sekarang berkantor di Jl. Tumpang raya No.104 Semarang Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang ini adalah koperasi yang berdasarkan pada syari’ah Islam dan tidak mengakui bunga yang dilarang keras dalam ajaran Islam. BMT Hudatama menerapkan sistem bagi hasil dan mark-up dalam menyalurkan dana yang diperoleh. Berdasarkan peraturan pemerintah No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi, BMT Hudatama telah memperoleh ijin untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang termasuk di dalamnya adalah memberikan pembiayaan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 194/ KEP/ M/ IX/ 1998 tentang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pimnjam, BMT Hudatama di nyatakan sehat dalam usahanya. Pada tahun 2002 dalam rangka Hari Jadi
33
Kota Semarang ke – 455 BMT Hudatama mendapatkaan Juara III Lomba Koperasi Berprestasi dan mendapat bantuan modal bergulir dari Pemerintah Kota Semarang. Adapun tujuan dari BMT Hudatama Semarang sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) adalah sebgai berikut:1 1. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan cara: a. Meningkatkan kesempatan kerja. b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha. c. Meningkatkan pendapatan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun tatanan perekonomian nasional yang maju dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945. 3. Mengembangkan lembaga Koperasi dan sistem perekonomian yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat/ usaha ekonomi kecil.
1
Wawancara dengan Bapak Khoirudin, Manajer umum BMT Hudatama, hari selasa 7 Mei 2006 jam 09.00 WIB
34
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun
prinsip-prinsip
yang
digunakan
dalam
mengoperasionalkannya BMT Hudatama berada dalm koridor-koridor sebagai berikut:2 a. Keadilan. Prinsip ini tercermin dalam penerapan imbalan dasar bagi hasil dan pengambilan margin yang didasarkan pada keuntungan yang di sepakati bersama antara pihak BMT Hudatama dan nasabah. b. Kemitraan Nasabah, Investor, Pengusaha dan BMT berada dalam hubungan yang sejajar sebagai mitra yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. c. Transparan Hal ini dapat diwujudkan melalui laporan keuntungan yang terbuka secara berkesinambungan, sehingga nasabah dapat mengetahui dengan segera kondisi keuangan dan kualitas manajemen yang baik. d. Universal BMT Hudatama bertekad menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
2
Ibid
35
2. Visi dan Misi Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang3 a. Visi Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang. Menjadi Lembaga Keuangan Syari’ah kebanggaan umat yang amanah, sehat, dan propesional dengan mengembangkan pola kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dalam rangka dakwah. b. Misi Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang •
Memberikan layanan jasa keuangan syari’ah yang amanah dan profesional.
•
Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi ummat.
•
Mengokohkan peran dakwah Bil Khall kepada masyarakat.
3. Struktur Organisasi dan Job Description Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang Struktur organisasi pada Baitul Mal Wa Tamwil Hudatam Semarang terdiri atas: 1. Manager: berwenang dan bertanggung jawab dalam keseluruhan progam BMT dan membawahi secara langsung bagian Administrasi Pembukuan (AP), teller, dan bagian marketing. 2. Administrasi Pembukuan: bertanggung jawab dan berwenang mengatsi pendokumentasian (kearsipan), kelengkapan data/ bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akutansi
3
ibid
36
Islam tepat pada waktunya. Mengendalikan biaya operasioanal BMT guna menjamin kegiatan operasional dan administrasi BMT agar berjalan efektif dan efesien agar sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh BMT sendiri. Begian ini langsung membawahi urusan administrasi
pembiayaan,
urusan
administrasi
keuangan,
dan
administrasi intern. 3. Teller/ Kasir: bertanggung jawab melaksanakan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi danlaporan perincian kas setiap hari. 4. Marketing: bertanggung jawab menjual produk dan meningktkan citra, pelayanan BMT baik pembiayaan maupun tabungan dan membina, mengatur serta mengawasi serta melaksanakan kegiatan mengamankan posisi BMT dalam hal pembiayaan dan simpanan anggota sesuai dengan AD/ ART. Adapun Struktur Organisasi Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang adalah: 1. Pengurus dan Pengawas. Pengurus: Ketua
: Ir. H. Mohammad Saleh, M.Si
Sekertaris
: Ir. Hj. Lies Herawati Drs. Sutanto, Apt.
Bendahara
: Dra. Suhermi, M.Si Dra. Hj.Widyawati Afifah, Msi.
37
Pengawas Ketua
: Drs. H. Sriyadi
Anggota
: Drs. H. Mahno Raharjo H. Abdulrachman Hz
2. Pengelola Manajer
: Khoirudin, S.pd
Kabag. Op. Lapangan
: Darojat Nugroho Agung N, SE
Kabag. Op. Kantor
: Bancol, SE
Teller/ member Care
: Rahmawati N Indah K, Amd.
Petugas Lapangan
: Gunawan Maryatun
29
STRUKTUR ORGANISASI BMT HUDATAMA Rapat Anggota Tahunan
Dewan Pengurus
Dewan Pengwas Syari’ah
Dewan Audit
Manajer
Manajemen Administrasi
Custemer Service
TELLER
Marketing
Mnajemen Umum
Urusan Pemby Maal wa tamwil
Urusan Pengalangan dana
Urusan pemb Anggota
39
4. Produk-produk Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang Sesuai dengan tujuan BMT tersebut diatas, maka BMT berusaha untuk menjalankan kegiatannya dan sekaligus mengembangkan usahanya semaksimal mungkin, sejauh tidak melanggar batasan-batasan syari’ah. Mengingat segala aktiviatas, mulai dari pendirian sampai operasional perusahaan adalah berdasarkan prinsip syari’ah. Sebagai konskwensinya, dalam menjalankan kegiatan usahausahanyapun perusahaan mengembangkan produk dan jasa yang disesuaikan dengan landasan syari’ah antara lain:4 1. Penghimpunan Dana (Funding) a. Simanan Usaha Banyak Manfaat (SAHABAT) Simpanan ini merupakan simpanan yang menggunakan akad Mudharabah dimana nasabah akan memperoleh keuntungan dari BMT berdasarkan laba yang di peroleh oleh BMT. Tabungan ini merupakan tabungan yang banyak sekali digunakan oleh nasabah dalam menyimpan uangnya di BMT, hal ini dikarenakan banyak sekali keunggulan dan kemudahaan yang di tawarkan oleh pihak BMT. Adapun kelebihan yang dapat di rasakan oleh nasabah antara lain: dapat digunakan sebagai jaminan apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan kepada BMT, tersedianya antara jemput pengambilaan dan penyetoran, dikeola dengan prinsip saling tolong
4
Brosur BMT Hudatama Semarang
40
antar sahabat, tersedia hadiah menarik bagi nasabah dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu b. Simpanan Suka Rela lancar (SI SUKA) Simpanan ini merupakan simpanan yang menggunakaan akad Mudharabah dalam melakukan transaksinya, simpanan ini sering di gunakan oleh para Nasabah yang notabene masih siswa atau kepada para perkumpulan pengajian karena sifat dari simpananini adalah diberuntukkan bagi mereka yang penyetorannya tetap dan skalanya kecil. c. Simpanan Qurban (SI QUSUR) Simapanan
Qurban merupakan simpanan yang mana
diperuntukkan bagi mereka yang ingin berqurban pada Hari Raya Qurban, kerena tabungan ini dapat diambil hanya pada waktu Hari Raya Qurban, dan nasabah bisa langsung mendapatkan kambing atau sapi yang ingin diqurbankan atau nasabah juga dapat membeli sendiri hewan tersebut tanpa melalui pihak BMT. d. Simpanan Suka Rela Berjangka (SI SUKA) Simpanan suka rela berjangka merupakan simpanan yang metodenya sama dengan metode pada deposito. Tabungan ini dikelola dengan prinsip Mudharabah Mutlaqoh. Dengan prinsip ini, dana tabungan diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Dari investsi tersebut BMT Hudatama bertekad memberikan keuntungan dari pembiayaan
41
tersebut dengan formula bagi hasil yang disepakati oleh pihak nasabah dengan BMT Hudatama Semarang
2. Penyaluran Dana (Financing) a. Mudharabah Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan untuk proyek-proyek jangka pendek maupun jangka panjang dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini pihak BMT Hudatama bertindak sebagai shohibul mal (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dan nasbah bertindak sebagai mudhorib (pengelola). Jika proyek mendapat keuntungan maka keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan
awal.
Sedangkan
jika
terjadi
kerugian
yang
disebabkan karena bukan kelalaian dari nasabah, maka hal itu menjadi resiko bank. b. Musyarokah Pembiayaan Musyarokah di lakukan apabila nasabah memiliki sebagian modal proyek dan pihak BMT menyediakan modal sebagian lagi. Dalam hal ini berlaku kaidah “ Keuntungan di bagi menurut porsi modal masing-masing “ c. Murabahah Pembiayaan Murabahah merupakan jenis pembiyaan yang sering digunakan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pembiayaan ini adalah pembiayaan dimanapihak BMT bertindak
42
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dari transaksi ini pihak BMT memperoleh keuntungan dari kesepakatan yang telah disepakati oleh nasabah dengan BMT dalam perjanjian jual beli barang tersebut atau dari selisih harga jual dan harga beli. d. Bai’ Bisaman Ajil Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang sama dengan pembiayaan Murabahah akan tetapi, perbedaan dari pembiayaan Murabahah dengan pembiayaan ini adalah model pembayaran utangnya. Dalam pebiayaan ini nasabah dalam melakukan pembayaran utang mengunakan cicilan yang dapat diangsur setiap bulannya. e. Ijaroh Pembiayaan
ijaroh
merupakan
pembiayaan
untuk
kepemilikan yang merupakan jangka panjang dapat diterapkan sistem sewa menyewa atau dikenal dengan akad ijaroh. BMT Hudatama bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah bertindak sebagai penyewa, pada ahir masa sewa pihak BMT dapat menjualnya kepada nasabah.
43
B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah. Pembiyaan Murabahah adalah salah satu produk unggulan yang ada di BMT Hudatama Semarang dalam lending product. Prinsip dasar BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Untuk itu, BMT sebagai lembaga keuangan dalam bentuk Koperasi Simpan pinjam unit syari’ah tidak lepas dari prinsip operasional tersebut, diantaranya melalui pembiayaan Murabahah, sebagai langkah untuk menyalurkan dana yang dihimpun oleh BMT. Pembiayaan Murabahah merupakan interpretasi dari pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, hal ini dimungkinkan untuk menghindari praktek sistem bunga yang di praktekkan di bank konvensional. BMT Hudatama mengartikan pembiayaan Murabahah sebagai bentuk jual beli dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak BMT dengan pihak nasabah,5 dalam hal ini pihak BMT diartikan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang mana dalam pengadaan barang yang akan dibeli oleh nasabah pihak BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari suplaier yang dikehendaki dengan penuh tanggung jawab. Dalam akad Murabahah tertuang berapa pembiayaan yang akan disetujui, besarnya angsuran dan mark up yang diambil oleh pihak BMT, 5
Wawancara dengan Bapak Darojat Nugroho Agung N, SE. Staf Keuangan BMT Hudatama, tanggal 14 Mei 2006 jam 09.00 Wib.
44
seperti yang ada dalam surat perjanjian akad Murabahah pasa 1 yaitu: pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan kepada pihak ke II sebesar:, dan pasal II yang menyebutkan pembelian barang tersebut pada pasal I oleh pihak I dikuasakan penuh kepada pihak II dengan penuh tanggung jawab, pasal III berbunyi selanjutnya barang tersebut dibeli oleh pihak II dari pihak I dengan harga: dan dalam pasal IV menyebutkan tanggal jatuh tempo serta model pelunasan yang akan dilakukan oleh nasabah, serta besarnya angsuran pokok dan angsuran mark up yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya. Apabila kita melihat dari pasal III tersebut disanya mengisyaratkan adanya praktek jual-beli, hal ini tidaklah lepas dari prinsip Murabahah yaitu jual-beli. Syarat utama dalam pembiayaan Murabahah adalah mengetahui harga dasar dan keuntungan yang disepakati. Dalam mengartikan harga dasar BMT Hudatama mengartikan sebagai harga yang sesungguhnya dari suplaier, hal ini tentunya dibuktikan dengan menunjukkan kwitansi dari pihak suplaier. Adapun mengenai rincian biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan barang tersebut seperti biaya tranportasi, akomodasi dan administrasi merupakan tanggungan dari pihak BMT Hudatama yang mana biaya tersebut tidak ditambahkan menjadi harga dasar dari suatu barang. Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BMT terkait dengan pengadaan barang yang diinginkaan oleh nasabah tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi dimasukkan
45
dalam biaya administrasi yang besarnya 2% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT hudatama, biaya administrasi tersebut dibayarkan ketika nasabah sudaah disetujui permohonan pembiayaannya dan sudah dapat dicairkan oleh nasabah.6 Biaya administrasi tersebut diambil oleh manajemen BMT dengan mengasumsikan biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT dalam setiap tahunnya untuk keperluan administrasi BMT dan biaya yang harus ditanggung oleh BMT dalam menjalani bisnis ini, dengan asumsi tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan tentang biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan suatu nasabah. Selain itu hal ini juga ditempuh untuk menutupi dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh BMT kepada nasabah yang permohonan pembiayaannya tidak disetujui oleh BMT. Keuntungan yang disepakati dalam pembiayaan Murabahah adalah hasil dari pembicaraan dari pihak nasabah dengan pihak BMT Hudatama dimana dalam pembicaraan tersebut menentukan berapa besar keuntungan yang akan diambil oleh pihak BMT, hal ini dikarenakan Murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Akan tetapi, setiap lembaga keuangan pastilah mempunyai batas limit dari keuntungan yang harus mereka peroleh kerena lembaga keuangan tetntunya membutuhkan dana yang cukup untuk menggaji karyawan dan operasionaal kantor.
6
Wib.
Wawancara dengan Ibu Rahmawati, Staf Bagian Teller, tanggal 16 Mei 2006 jam 10.00
46
Adapun batas limit yang diterapkan di BMT Hudatama Semarang yaitu sebanding denganr 2% perbulan dari harga dasar suatu barang tersebut. Dalam pembiayaan Murabahah terutama yang bertujuan untuk pembelian kendaraan bermotor nasabah dapat memberikan uang muka kepada BMT dalam pembelian kendaraan bermotor, dan besarnya uang muka yaitu 30% dari harga pembelian motor. Hal ini terkait dengan sifat dari pembiayaan ini yang menggunakan prinsip jual beli dalam operasionalnya, maka dari itu pihak BMT hanya memberikan pembiayaan menurut besarnya kekurangan dari pembelian kendaraan bermotor tersebut. Mark up dari pembiayaan yang menggunakan uang muka adalah disesuaikan dengan besarnya kekurangan dari pembelian tersebut. Dalam pembebanan mark up kepada nasabah tentunya setiap lembaga keuangan mempunyai standarisasi yang berbeda-beda. Demikian pula yang ada di BMT Hudatama dimana standarisari mark up mengalami perubahan dari semenjak berdiri BMT ini. Standarisasi mark up BMT dari semenjak berdiri sampai tahun 2004 sebesar sebanding dengan 2,3% perbulan dari pembiayaan yang disetujui. Akan tetapi ketika tahun 2005 sampai sekarang pihak BMT memberikan standar sebesar sebanding dengan 2% perbulan dari pembiayaan yang disetujui. Turunnya standarisasi tersebut tidak lepas dari turunnya SBI pada waktu itu. 7 Sebuah lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syari’ah BMT Hudatama dalam mengucurkan dana kepada masyarakat berupa
7
Wawancara dengan Bapak Darojat Nugroho Agung N, SE, Loc. cit
47
pembiayaan juga berprisip syari’ah. Seperti kita ketahui pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang berprinsip sesuai dengan jual beli, maka dari itu dalam pelaksanaannya pun haruslah demikian. Dalam jual beli adanya tawar menawar dari pihak penjual dan pembeli, ini juga berlaku di BMT Hudatama yang menggunakan pembiayaan ini dimana pihak nasabah diberikan hak untuk menawar mark up yang akan ditentukan oleh pihak BMT. Sistem pembayaran dari pembiayaan Murabahah dapat dilakuakan secara tunai dan angsuran. Secara tunai yaitu ketika nasabah pesan barang dan barang sudah ada maka pihak nasabah dapat langsung membayarnya dengan kontan, adapun secara angsuran yaitu nasabah dapat mengangsur setiap bulannya sampai batas waktu pembayaran yang disepakati selesai. Adapun untuk jatuh tempo pembayaran pihak BMT memberikan batas maksimal jatuh tempo adalah dua tahun, karena pembiayaan ini adalah pembiayaan kepemilikan barang yang mana sifat dari pembiayaan ini ratarata untuk kepentingan konsutif. Untuk perhitungan angsuran dibedakan antara angsuran pokok dan angsuran mark up, angsuran pokok adalah angsuran dari kekurangan untuk pembelian barang, adapun angsuran mark up adalah angsuran keuntungan yang diterima oleh BMT sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Khusus untuk pembiayaan dengan tujuan pembelian sepeda motor dengan menggunakan uang muka terjadi perbedaan dalam angsuran, akan tetapi
48
perbedaan terebut tidak pada mark up akan tetapi dikarenakan jatuh tempo yang disepakati berbeda.8 Contoh dari perbedan tersebut yaitu: tuan sukiswanto mau membeli motor dengan harga Rp.10.000.000. dengan uang muka Rp.3.000.000. dengan kekurangan uang sebesar Rp.7.000.000. daei kekurangan tersebut setelah melalui prosedur dan penelitian lebih lanjut pihak BMT telah menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada tuan sukiswanto berdasarkan kekurangan dari pembelian kendaraan bermotor tersebut diatas. Dari kekurangan tersebut tuan sukiswanto telah menyetujui mark up yang akan diberikan kepada BMT sebesar Rp.1.680.000. dengan angsuran selama 12 bulan, dengan begitu maka cicilan mark up perbulan sebesar Rp.140.000. dengan angsuran pokok perbulan adalah Rp.583.400. maka angsuran yang harus dibayar perbulan sebesar Rp.723.400. dan total yang harus dibayar oleh tuan sukiswanto ketika jatuh tempo sebesar Rp.8.680.000. Akan tetapi, apabila tuan sutarno mengambil angsuran 24 bulan maka maka beban mark up yang dibebankan kepada tuan sukiswanto sebesar Rp.3.360.000. dengan angsuran pokok perbulan sebesar
Rp.291.700
dan
angsuran
mark
up
perbulan
sebesar
Rp.140.000.dengan begitu total angsuran yang harus dibayar ketika jatuh tempo sebesar Rp.10.360.000. dengan demikian yang membedakan adalah angsuran pokok perbulan karena jatuh temponya yang diminta oleh nasabah berbeda. Adapun mark up nya tetaplah sama biarpun orang
8
Ibid
49
tersebut menggunakan uang muka. Untuk lebih memperjelas maka bisa dilihat dalam tabel berikut ini: Contoh angsuran tuan sukiswanto jika mengambil masa angsuran 12 bulan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bulan
Angsuran Pokok Januari 583.400. Pebuari 583.400 Maret 583.400 April 583.400 Mei 583.400 Juni 583.400 Juli 583.400 Agustus 583.400 September 583.400 Oktober 583.400 November 583.400 Desember 583.400 Total 7.000.000.
Angsuran Mark up 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 1.680.000.
Total Angsuran 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 723.400. 8.680.000.
Contoh angsuran tuan sukiswanto jika mengambil 24 bulan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bulan
Angsuran Pokok Januari 291.700. Pebuari 291.700. Maret 291.700. April 291.700. Mei 291.700. Juni 291.700. Juli 291.700. Agustus 291.700. September 291.700. Oktober 291.700. November 291.700. Desember 291.700. Januari 291.700. Pebuari 291.700. Maret 291.700. April 291.700.
Angsuran mark up 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000.
Total Angsuran 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700.
50
17 18 19 20 21 22 23 24
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
291.700. 291.700. 291.700. 291.700. 291.700. 291.700. 291.700. 291.700. 7.000.000.
140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. 3.360.000.
431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 431.700. 10.360.000.
Jaminan merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu pembiayaan. Karena, jaminan merupakan suatu bentuk keterikatan antara pihak lembaga penyedia dana dengan pihak pemuhon dana. Hal ini juga yang berlaku di BMT Hudatama Semarang dimana seseorang yang mengajukan pembiayaan haruslah melampirkan jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak BMT. BMT Hudatama dalam mengartikan jaminan adalah segala sesuatu yang dapat dinominalkan, adapun besarnya jaminan adalah sesuai dengan batas limit dari pengajuan pembiayaan oleh pemohon pembiayaan. Bentuk dari jaminan yang biasa digunakan oleh pemohon dalam mengajukan pembiayaan bisa berupa BPKB ataupun sertifikat tanah dari pemohon, selain dari jaminan tersebut pihak pemohon juga bisa menjaminkan barang seperti TV, kulkas dll. Akan tetapi, untuk jaminan yang berupa TV atau kulkas tersebut hanya dibolehkan untuk jenis pembiayaan yang nominalnya tidak lebih dari Rp.500.000. hal ini dikarenakan nilai jaminan haruslah sesuai dengan batas limit dari permohonan pembiayaan.9
9
Ibid
51
Apabila nantinya terjadi kemacetan dalam pengangsuran maka posisi jaminan akan tetap, akan tetapi, ketika waktu jatuh tempo belum dapat melunasinya dan dilakukan proses rescuduling maka nilai dari jaminan tersebut akan ditaksir ulang sesuai dengan sisa dari angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut. Apakah masih sesuai dengan batas limit dari pembiayaan atau tidak sesuai dan diperlukan tambahan jaminan lagi. Penyitaan atau penarikan jaminan oleh pihak BMT dapat dilakukan apabila setelah dilakukan penelitian pihak nasabah dianggap tidak adanya suatu niatan untuk melunasinya. Adapun jaminan yang berupa kendaraan bermotor proses rescuduling hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali, setelah dua kali maka nasabah diwajibkan untuk membayar kekuarangan dari angsuran atau akan ada penarikan dari jaminan, hal ini dikarenakan nilai dari motor tersebut semakin tahun maka akan semakin turun dan hal itu tidak sesuai lagi dengan batas limit jaminan yang ditetapkan. Adapun yang menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah maka proses rescuduling dapat dilakukan sampai tiga kali dan dari pihak nasabah ataupun dari keluarga diwajibkan untuk menebus apa yang menjadi jaminan. Adapun besarnnya tebusan yaitu sesuai dengan kekurangan dari angsuran nasabah. Murabahah sebagai penganut prinsip jual beli di BMT apabila dilihat dari rantingnya terhadap produk-produk pembiayaan lainnya menempati orsi yang tertinggik ke dua setelah pembiayaan BBA. Hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dkelurkan BMT dalam rapat anggota
52
tahunan dimana BMT mengeluarkan pembiayaan Murabahah pada tahun 2003 sebesar Rp.214.350.000, pada tahun 2004 BMT mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp. 168.576.637 dan pada tahun 2004 BMT mengeluarkan pembiayaan Murabahah sebesar Rp.51.897.000 10 Hal ini membuktikan bahwa banyaknya nasabah yang menggunakan akad Murabahah dalam melakukan pembiayaan di BMT Hudatama. Hal ini juga tidak lepas dari kebijakan BMT sendiri yang meproitaskan pada pembiayaan Murabahah, ini dilakukan dengan alasan beban operasional yang ditanggung oleh BMT sangatlah besar. Maka dari itu, pihak BMT banyak mengarahkan untuk menggunakan akad ini dalam melakukan pembiayaannya. Selain itu, dengan pembiayaan Murabahah keuntungan yang akan di dapat BMT sudah pasti dan tidak perlu melakukan pengawasan yang ketat ketika orang tersebut melunasi hutangnya. Di BMT Hudatama aplikasi Murabahah di terapkan pada dua macam pembiayaan: a. Pembiayaan Modal Usaha. Pembiayaan Modal Usaha di berikan kepada mereka yang ingin memperoleh barang yang digunakan untuk menunjang usaha mereka atau untuk berwirausaha. Seperti untuk pembelian motor yang nantinya digunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek atau untuk pembelian alat-alat kantor yang mana digunakan untuk memperluas dan mepernyaman kantor yang digunakan untuk usaha dan juga 10
Laporan Keuangan Tahun 2003, 2004, 2005 BMT Hudatama pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2004 dan 2005.
53
pembelian komputer untuk mendirikan usaha rental komputer. Adapun mekanismenya sama dengan pembiayaan yang lain hanya di tambah dengan anggunan yang akan di jaminkan kepada pihak BMT. b. Pembiayaan Pemilikan Barang Pembiayaan Pemilikan Barang diberikan kepada mereka yang membutuhkan barang untuk kepentingan konsumtif seperti pembelian sepeda motor untuk digunakan sendiri dan renovasi rumah baik dari segi bahan bangunannya atau perabotnya.adapun mekanismenya sama dengan pembiayaan yang diberikan dengan akad lainnya, hanya kalau itu di lakukan oleh kelompok atau perusahan maka harus menyertakan data kelompoknya dan slip gaji mereka serta akta pendirian suatu perusahaan tersebut.
2. Ketentuan Pembiayaan Murabahah. Adapun ketentuan pembiayaan Murabahah adalah sebgai berikut:11 a. Sumber pendapatan tetap. b. Domisili di Semarang c. Barang tersebut berguna bagi nasabah d. Barang tersebut dapat melancarkan usahanya. e. Bersedia di survei f. Mengajukan permohonan pembiayaan yang berisi: -
11
Nama dan alamat yang jelas.
Formulir Permohonan Pembiayaan Murabahah BMT Hudatama Semarang
54
-
Tujuan Penggunaan dana
-
Rencana kebutuhan pembiayaan
-
Kondisi Ekonomi
-
Anggunan
g. Dapat dipercaya. h. Ada anggunan. i. Telah menjadi anggota BMT Hudatama. j. Menyertakan kwitansi atau brosur dari barang yang akan dibeli oleh nasabah (digunakan untuk kepentikan penelitian dan memperoleh informasi tentang harga dasar dari pembiayaan yang akan disetujui)
3. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Berdasarkan data yang kami peroleh dari staff bagian operasional lapangan yaitu Bapak Darojat Nurjono Agung N. SE. bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan Murabahah harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Hudatama sebagai berikut :12 a. Nasabah datang ke BMT hudatama dengan membawa surat permohonan
Murabahah.
Dalam
surat
permohonan
tersebut,
dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersbut juga di cantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/
12
Wawancara dengan Bapak Agung Darojat Nurjono Agung pada tanggal 22 mei 2006
55
SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon. b. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari nasabah. c. Nasabah mengisi formulir untuk menjadi calon anggota koperasi, karena BMTmerupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat untuk mendapatkan pembiayaan haruslah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. d. Nasabah
memberikan
keterangan
tentang
tujuan
pengajukan
pembiayaan pada pihak BMT. Serta, memberikan jenis akad apa yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetuji permohonannya oleh BMT. e. Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang diisi oleh nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan kerena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan. f. Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak. g. Pihak BMT Hudatama melakukan akad Murabahah yakni jual beli antara pihak BMT dengan nasabah untuk menjual barang yang diatas
56
namakan pihak BMT kepada nasabah. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan telah dibeli oleh nasabah dengan penuh tanggung jawab. h. Setelah melakukan akad maka nasabah dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan membayar uang sebesar 2% dari pembiayaan yang nasabah peroleh untuk biaya administrasi. i. Setelah nasabah melakukan akad maka sesuai dengan spefikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian Murabahah, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
C. Proses Rescuduling di Baitul Mal Wa Tamwil Hudatama Semarang Dalam suatu pembiayaan tidak selamanya suatu pembiayaan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. BMT Hudatama merupakan lembaga yang beroperasi dengan prinsip syari’ah. Maka dari itu, dalam penyelesaian kredit macet tidak bisa langsung ditarik apa yang telah menjadi jaminan oleh nasabah. Apabila terjadi hal yang demikian ini maka pihak BMT akan melakukan penelitian bagaimana hal ini bisa tejadi. Apakah orang tesebut mampu untuk membayar akan tetapi tidak punya etikat baik dari nasabah untuk membayarkan apa yang menjadi tanggungannya atau orang tersebut memang tidak mempunyai kemampuan yang disebabkan oleh sebab-sebab
57
tertentu sehingga orang tersebut tidak mampu lagi untuk membayar hutannya kepada BMT. Apabila diketahui orang tersebut memang dalam kenyataanya tidak mempu lagi untuk melunasinya karena sebab tertentu seperti: bangkrut, mengalami musibah atau lainnya, maka pihak BMT melakukan akad baru yang di sebut dengan rescuduling. Hal ini dimaksudkan supaya tidak merusak akad karena dalam rescuduling berarti perpanjangan angsuran dengan melakukan akad baru dan margin keuntungan yang baru, dengan kata lain kekurangan hutang yang ada dibuat akad baru dengan kesepakatan yang baru pula. Seseorang nasabah dapat dikatakan macet dalam angsurannya yaitu ketika orang tersebut belum melunasi apa yang menjadi kwajibanya pada BMT setelah jatuh tempo yang pembayaran yang disepakati antara kedua belah pihak telah habis. Pembiayaan pada BMT ketika terjadi kemacetan dalam angsuran haruslah secara administrasi dan evaluasi. Yang dimaksudkan dengan evaluasi yaitu ketika belum jatuh tempo pihak BMT telah mengevaluasi apa yang terjadi kepada nasabah mengalai penunggakan pembayaran setiap bulannya. Adapun sistemnya yaitu pihak BMT mendatangi rumah nasabah dan menanyakan apa yang terjadi pada nasabah sehingga mereka tidak melaksanakan angsurannya pada waktu penunggakan, hal ini dimaksudkan karena dari hasil evaluasi ini yang menjadi patokan dari pihak BMT untuk melakukan kebijakan selanjutnya apakah akan dilakukan proses resceduling dengan akad yang sama atau akan dilakukan resceduling dengan
58
akad Qordul Hasan, dan dari evaluasi ini juga dapat diketahui apakah orang tersebut sengaja tidak mengangsur ataupun tidak sengaja atau karena ada sesuatu hal yang mengakibatkan nasabah tersebut tidakdapat melaksanan angsurannya, seperti terkena musibah kebakaran atau yag lainnya. Adapun kriteria dari BMT Hudatama dalam menilai seseorang dapat melakukan rescuduling adalah:13 1. Ada kesanggupan untuk membayar sisa kekurangan angsurannya. 2. Mengakui kelalaiannya karena tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. 3. Bersedia dan berjanji untuk melunasi sisa kekurangan angsuran. 4. Usahanya tetap berjalan. 5. Ada potensi untuk mengembalikan sisa angsuran. 6. Persesuaian nilai nomial jaminan (apakah masih sesuai dengan nilai sisa jaminan atau tidak) Rescuduling dapat berlangsung sampai tiga tahap. Dengan kata lain apabila seseorang melakukan perjanjian selama 10 bulan akan tetapi setelah lima bulan dia tidak bisa melanjutkan karena suatu musibah, dan setelah di nyatakan macet oleh pihak BMT maka nasabah akan di panggil ke BMT dan dilakukan akad baru, dengan akad baru maka perjanjian baru pula dengan kesanggupan membayar yang baru dan jangka waktu yang baru. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan nasabah belum sanggup untuk membayar lagi, maka dapat dilakukan proses rescuduling lagi
13
Ibid
59
sampai terjadi tiga kali, apabila sampai tiga kali dilakukan rescuduling nasabah belum mampu untuk membayarnya lagi, maka pihak BMT melakukan penelitian lagi apakah benar orang tersebut memang tidak mampu untuk membayar. Apabila terjadi yang demikian maka pihak BMT menganggap orang tersebut memang layak untuk dibantu karena mereka dianggap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. Maka, dilakukan akad baru pula akan tetapi akad ini berbeda dengan sebelumya, apabila dalam akad yang lalu masih menggunakan akad Murabahah maka akad yang baru ini menggunakan akad Qordul Hasan dan si nasabah di wajibkan hanya membayar pokok dari pinjamannya saja. Apabila seseorang telah melakukan resceduling sebanyak tiga kali maka pihak BMT akan melakukan penelitian lagi apakah orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang tidak mampu membayar sehingga berhak menerima dana zakat atau nasabah tersebut memang sengaja tidak melunasi kewajibannya. Apabila nasabah tersebut tidak mampu lagi untuk membayarnya karena terjadinya suatu musibah yang menimpa nasabah tersebut maka dilakukan proses rescuduling dengan menggunakan akad Qordul Hasan dengan artian dibebaskan dari sisa angsuran. Dengan suatu mekanisme dimana asabah di panggil ke kantor BMT dan ditanya kembali apakah masih sanggup apabila tidak, maka diberikan keringanan dengan menyatakan bahwa utang tersebut telah dilunasi oleh pihak ketiga. Dana untuk melunasi utang tersebut diambilkan dari dana Bina Hasan yang mana dana terebut berasal dari pengelolaan zakat oleh BMT.
60
Adapun kriteria dari pemberian dana Qordul Hasan tersebut adalah: ketika seseorang tersebut tidak mempunyai potensi atau tidak memungkinkan untuk membayar sisa dari angsuran terebut karena musibah yang ia terima. Sebagai contoh dari proses rescuduling ini yaitu: Tuan Zaenal mengajukan pembiayaan kepada BMT Hudatama sebesar Rp.986.000 dengan akad Murabahah, setelah dilakukan penelitian maka dianggap layak dan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.986.000. untuk pembelian komputer guna modal kerja rental, pembelian barang dilakukan oleh nasabah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya barang tersebut dinyatakan di beli oleh Tuan Zaenal dengan harga Rp.1.064.000. dan pembayarannya di lakukan dengan cicilan selama empat bulan dengan cicilan pebulannya sebesar Rp.246.500. untuk angsuran pokok dan Rp.19.700 untuk angsuran mark up. Jadi, angsuran toatal Tuan Zaenal sebesar Rp.266.200. dibayar setiap bulannya. Akan tetapi setalah melakukan angsuran selama dua bulan Tuan Zaenal mengalami musibah kebakaran sehinnga dia tidak mampu lagi untuk melunasinya. Pada waktu jatuh tempo pelunasan Tuan Zaenal di berikan peringatan untuk segera melunasi apa yang telah menjadi tanggungan dia, karena Tuan Zaenal tidak mampu lagi untu melunasi maka oleh pihak BMT Tuan Zaenal dinyatakan macet. Karena dinyatakan macet maka Tuan Zaenal dianggil pihak BMT untuk melunasi, karena memang tidak sanggup untuk melunasinya pada waktu jatuh tempo yang telah di tentukan pada perjanjian yang pertama maka dilakukan proses rescuduling. Karena Tuan Zaenal telah mengangsur
61
sebanyak dua kali maka sisa yang harus dibayar adalah Rp.534.000 maka pihak BMT menganggap Tuan Zaenal memiliki etikat baik untuk membayar serta karena mendapatkan musibah yang tidak terduga sehingga menyebabkan dia tidak mampu membayar lagi. Dalam kasus tersebut pihak BMT melakukan rescuduling kepada Tuan Zaenal dengan melakukan akad baru dengan proses yang baru pula, dengan akad baru Tuan Zaenal memiliki hutang kepada BMT sebesar Rp.534.000. dengan akad Murabahah dengan jatuh tempo selama tiga bulan. Karena ini proses rescuduling maka diadakan perjanjian baru lagi oleh pihak BMT dengan sisa hutang dari nasabah dijadikan sebagai harga asal. Dari perjanjian baru itu pula diperoleh kesepakatan pihak nasabah sanggup meneruskan sisa kewajiban dengan mengangsur sebanyak tiga kali, dengan mark up sebesar Rp.32.100. dari situ dapat diperoleh bahwa angsuran pokok Rp.178.000. dengan agsuran mark up sebesar Rp.10.700. jadi total angsuran sebesar Rp.188.700. Dalam pengangsuran selama dua bulan Tuan Zaenal mengalami musibah lagi sehingga ketika jatuh tempo yaitu tiga bulan dari Tuan Zaenal tidak dapat melakukan lagi dan dianggap macet, maka pihak BMT melakukan proses rescuduling lagi kepada Tuan Zaenal. Dari perjanjian yang baru Tuan Zaenal sanggup untuk melunasi selama dua bulan, dari sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada BMT sebesar Rp.188.700. karena Tuan Zaenal telah mengangsur sebanyak dua kali dari rescuduling yang pertama. Dari kekurangan tersebut dijadikan sebagai harga dasar dalam proses pembiayaan
62
dan Tuan Zaenal sanggup untuk melunasinya dalam tempo dua bulan dengan dua kali cicilan. Dari perjanjian Tuan Zaenal menyepakati pemberian mark up Rp.7.600. dari situ diperoleh bahwa angsuran pokok perbulan sebesar Rp.94.350. dengan angsuran mark up Rp.3.800. dan total angsuran perbulan Rp.98.150. jadi total yang harus dibayar oleh Tuan Zaenal ketika jatuh tempo Rp.196.300. Akan tetapi sampai batas waktu terahir Tuan Zaenal tidak mampu mencicil sekalipun, maka pihak BMT melakukan proses rescuduling sekali lagi kepada Tuan Zaenal. Dari perjanjian baru Tuan Zaenal mampu untuk membayar selama satu bulan dan menyetujui untuk memberikan mark up kepada BMT Rp.3.950. dengan begitu total yang harus dibayar oleh Tuan Zaenal pada waktu jatuh tempo Rp.200.250. Apabila sudah tiga kali melakukan rescuduling akan tetapi Tuan Zaenal belum mampu untuk membayar maka Tuan Zaenal dianggap orang yang memerlukan bantuan, maka dari itu Tuan Zaenal di penggil lagi untuk melakukan akad baru lagi akan tetapi, pada akad kali ini tidak melakukan dengan akad Murabahah akan tetapi dengan akad Qordul Hasan. Dengan begitu Tuan Zaenal hanya membayar angsuran pokok dari kekurangan tersebut sebesar Rp 196.300. dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT dan Tuan Zaenal. Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Tuan Zaenal masih belum mapu untuk melunasinya maka pihak BMT melakukan penelitian lagi apakah orang terebut berhak diberikan dana zakat untuk
63
melunasinya atau tidak. Dari penelitian yang dilakukan oleh BMT ternyata Tuan Zaenal memang tidak mampu lagi untuk membayar hutang tersebut karena musibah yang ia terima. Maka dari tiu pihak BMT memutuskan untuk memanggil Tuan Zaenal di panggil ke kantor dan diberi pengertian bahwa hutangnya telah dilunasi oleh pihak ke tiga, dimana pihak ketiga yang dimaksud adalah dengan melunasi hutang Tuan Zaenal dengan dana Bina Hasan atau dana zakat yang dihimpun oleh BMT demi kepentingan ummat. Apabila nantinya terjadi kemacetan dalam pengangsuran maka posisi jaminan akan tetap. Akan tetapi, ketika waktu jatuh tempo belum dapat melunasinya dan dilakukan proses rescuduling maka nilai dari jaminan tersebut akan ditaksir ulang sesuai dengan sisa dari angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut. Apakah masih sesuai dengan batas limit dari pembiayaan atau tidak sesuai dan diperlukan tambahan jaminan lagi. Penyitaan atau penarikan jaminan oleh pihak BMT dapat dilakukan apabila setelah dilakukan penelitian pihak nasabah dianggap tidak adanya suatu niatan untuk melunasinya. Adapun jaminaan yang berupa kendaraan bermotor proses rescuduling hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali, setelah dua kali maka nasabah diwajibkan untuk membayar kekuarangan dari angsuran atau akan ada penarikan dari jaminan, hal ini dikarenakan nilai dari motor tersebut semakin tahun maka akan semakin turun dan hal itu tidak sesuai lagi dengan batas limit jaminan yang ditetapkan. Adapun yang menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah maka proses rescuduling dapat dilakukan sampai tiga kali dan dari pihak nasabah ataupun dari keluarga
64
diwajibkan untuk menebus apa yang menjadi jaminan. Adapun besarnnya tebusan yaitu sesuai dengan kekurangan dari angsuran nasabah. Adapun
mekanisme
dalam
rescuduling
adalah
sama
dengan
mekanisme pada waktu melakukan pembiayaan pada pertama kali. Adapun proses mekanismenya adalah: a. Nasabah datang ke BMT hudatama dengan membawa surat permohonan
Murabahah.
Dalam
surat
permohonan
tersebut,
dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersbut juga di cantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/ SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon. b. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari nasabah. c. Nasabah mengisi formulir untuk menjadi calon anggota koperasi, karena BMT merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat untuk mendapatkan pembiayaan haruslah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. d. Nasabah
memberikan
keterangan
tentang
tujuan
pengajukan
pembiayaan pada pihak BMT. serta, memberikan jenis akad apa yang
65
akan digunakan oleh nasabah apabila disetuji permohonannya oleh BMT. e. Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang diisi oleh nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan kerena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan. f. Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak. g. Pihak BMT Hudatama melakukan akad Murabahah yakni jual beli antara pihak BMT dengan nasabah untuk menjual barang yang diatas namakan pihak BMT kepada nasabah. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan telah dibeli oleh nasabah dengan penuh tanggung jawab. h. Setelah melakukan akad Murabahah maka nasabah bisa mencairkan dana di kasir dengan membayar uang administrasi sebesar 2% dari jumlah pembiayaan yang diberikan i. Setelah nasabah melakukan akad maka sesuai dengan spefikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian Murabahah, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
