BAB III KEWENANGAN SEORANG PENGAMPU TERHADAP ORANG YANG DILETAKKAN DI BAWAH PENGAMPUAN. undang undang yaitu yang disebut dengan pengampu

43

BAB III KEWENANGAN SEORANG PENGAMPU TERHADAP ORANG YANG DILETAKKAN DI BAWAH PENGAMPUAN A. Pihak yang Berhak menjadi Pengampu Orang yang diletakkan di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, karenanya orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang – undang yaitu yang disebut dengan pengampu. Untuk menjadi seorang pengampu tidaklah mudah hal ini dikarenakan nasib si terampu diletakkan kepada pengampunya setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak secara sah dan diakui menurut hukum. Berarti untuk dapat menjadi seorana pengampu haruslah mampu bertanggung jawab atas dirinva sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya. Pengampu memegang peranan dalam pembentukkan dan penentuan nasib atas kejadian di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang si kurandus. Oleh karena itu untuk menjadi pengampu harus memenuhi kriteria - kriteria seperti yang telah ditemukan dalam KUH Perdata, ada juga pendapat - pendapat dari para ahli hukum mengenai syarat syarat untuk menjadi pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim itu.

43

Universitas Sumatera Utara

44

Pada dasarnya syarat- syarat untuk menjadi pengampu tidaklah banyak. Tidak pula bersifat memaksa dan menunjuk pada satu jenis anggota keluarga saja, dalam arti tidak hanya orang tua yang boleh mengampu , melainkan saudara-saudara baik kakak atau adik dari calon terampu pun dapatlah kiranya menjadi pengampu. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mendapat kedudukan sebagai pengampu bagi seseorang. Apalagi hal tersebut mendapat pengesahan di pengadilan. Menurut pasal 434 kitab Undang-Undang Hukum Perdata : 39 "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya. berdasar atas keadaannya dungu , sakit otak atau mata gelap. "Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat" "Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya". "Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik- baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri". Bila dilihat lagi maka pasal ini menerangkan bahwa yang boleh menjadi pengampu bagi orang. yang terus menerus hidup dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga yang memiliki hubungan darah

39

Indonesia (1) ,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek),diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,Cet 31,Pradnya Paramita,Jakarta,2001, pasal 434


45

dengan si penderita dari garis lurus keatas atau garis lurus ke bawah. Jadi untuk pengampu, orang yang menderita sakit seperti yang disebutkan maka yang berhak menjadi pengampunya adalah keluarganya. Dengan kata lain yang biasanya menjadi pemegang hak untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya dan atau isteri/ suaminya. Dan sebaik- baiknya yang diangkat sebagai pengampu adalah istrinya ataupun suaminya.40 Dengan tidak mewajibkan kepada si istri untuk mengenakan sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu.41 Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 434 KUH Perdata, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan setelah suami atau istri si pengampu. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan pun), hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan.42 Lain lagi halnya dengan pengampu bagi pemboros dan orang-orang yang suka menghamburkan hartanya, maka salah salah satu syarat untuk menjadi pengampu baginya adalah suami atau istrinya sendiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu mereka bukanlah seperti yang disebutkan. Hal ini biasa 40 Djaja S.Meliala,Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga,Cet 1,CV Nuansa Aulia,Bandung,2006,hlm 76 41 Sudarsono,Hukum Kekeluargaan Nasional, Cet 1, Rineka Cipta,Jakarta,1991,hlm 35 42 Advokatku,pengampuan,syarat,dan prosedurnya, http://advokatku.blogspot.com /2010/03/pengampuan-syarat-dan-prosedurnya.html, diakses pada tanggal 23 September 2012


46

dikarenakan pertimbangan hakim yang selama pemeriksaan menempatkan pengawas bila perlu terhadap orang yang akan diampu dan siapa pengampunya. Bila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat yang akan disebutkan selanjutnya maka hakim akan mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan dengan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan. Penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksaan dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja.43 Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemaksaan terhadap si terampu untuk meletakkan dirinya di bawah pengampuan. Dikarenakan pihak yang lemah daya ini masih memiliki akal yang sehat dan pemikiran yang waras, tapi hanya lemah daya atau jasmaninya sehingga membutuhkan seorang pengampu untuk mengurus keperluannya di jalur hukum. Dengan demikian harus ada alasan kuat untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan, benar- benar didasarkan pada alasan yang sah dan bukti-bukti yang ada. Pengangkatan seorang kurator harus diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan yang dengan demikian sendirinya menerima tugas sebagai kurator pengawas. Pengampu adalah orang yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan terhadap permasalahan si terampu dalam hukum. Khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan uang yang harus dikeluarkan sebagai akibat ditaruhnya seorang dibawah pengampuan. Pihak keluarga yang dijadikan pengampu juga diawasi oleh Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penetapan hakim. Balai Harta Peninggalan 43

C.S.T.Kansil,op.cit,hlm 138


47

berperan sebagai Hakim Pengawas. Tugasnya adalah mengawasi jalannya proses mengampu

serta

mengawasi

pengampu

dalam

melaksanakan

tugas

dan

wewenangnya. Sebagai pengawas untuk tugas pengelolaan pengampu bertindak sebagai seorang pengampu-pengawas ( toeziende curator).44 Bila penetapan mengenai siapa pengampu belum berkekuatan hukum tetap maka yang berhak mengawasi si calon terampu adalah pengurus sementara jika menurut hakim diperlukan (pasal 441 KUH Perdata). Hakim menetapkan pengawas sementara untuk melakukan pengurusan terhadap calon terampu dan untuk melindungi kepentingan orang yang bersangkutan dan menyelamatkan pengelolaan harta bendanya.45 Penunjukkan pengampuan dibuat dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim. Hal ini terjadi setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu, apabila hakim telah memperoleh keyakinan mengenai hal itu, maka baru diangkat seorang pengampu atau curator, yang diletakkan dalam pengampuan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut.46 Seperti yang tercantum dalam pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

44

H.F.A Vollmar,op.cit,hlm 177 Komariah,Hukum Perdata,cet Muhammadiyah,Malang,2010,hlm 30 46 Wahyono Darmabrata,op.cit,hlm 88 45

4,

UPT

Penerbitan

Universitas


48

" Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalarn pasal 439, maka jika ada alasan untuk itu, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara, guna mengurus pribadi dan harta kekayaan si yang pengampuannya diminta." Penetapan mengenai pengampuan ini harus dikeluarkan dengan Berita Acara dan ditempatkan dalam

Berita Negara hingga dengan demikian diketahui oleh

umum.47 Ini jelas diatur dalam pasal 444 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang terbit pada tahun l840 itu.48 Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian yang timbul pada saat sebelum dijatuhkannya peletakkan pengampuan kepada seseorang yang pernah melakukan perbuatan dalam kancah hukum. Kerugian yang ditimbulkan dapat saja bersifat materiil dan immaterial. Pengampu biasanya adalah keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk oleh penetapan pengadilan untuk melaksanakan pemeliharan dan bimbingan terhadap seorang kurandus.49 Pengampu adalah orang yang padanya diletakkan tanggung jawab kelanjutan

hak-hak dan

kewajiban si terampu dalam hukum selanjutnya. Pengampuan adalah pengurusan harta dan kepentingan seseorang oleh orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mempunyai kelainan jiwa atau boros.50

47 Even Alex Chandra,Pengampuan,http://evenalexchandra.webs.com/blog /show/4612457pengampuan, diakses pada tanggal 10/09/2012 48 Indonesia (1) op.cit pasal 444:”segala penetapan dan keputusan,dengan mana pengampuan diperintahkan,harus dalam waktu tersebut dalam penetapan atau putusan itu oleh pihak-pihak yang memintanya. Diberitahukan kepada pihak lawan dan diumumkan dengan menempatkanya dalam berita Negara,kesemuanya itu atas ancaman hukuman menganti segala biaya rugi dan bunga ,sekiranya ada alas an untuk itu” 49 C.S.T Kansil,op.cit,hlm 139 50 Advokatku,Pengampuan,Syarat dan prosedurnya,http://advokatku.blogspot.com /2010/03/pengampuan-syarat-dan-prosedurnya.html, diakses pada tanggal 23 September 2012


49

B. Kewenangan Orang Yang Menjadi Pengampu Kewenangan yang dimiliki oleh curator keluarga dibatasi oleh undang-undang. Hal ini memang menjadi beban tersendiri bagi curator agar berhati- hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya. Dalam kapasitas pengampu adalah keluarga harus difikirkan kerugian apa yang akan diderita oleh pihak yang diampu nantinya. Sebagai contoh untuk orang yang ditaruh di bawah pengampuan akibat lemah daya atau sakit ingatan, dia bisa kehilangan haknya dalam perjanjian yang dibuat semasa dia belum diampu. Karena untuk perbuatan hukum yang pernah dilakukannya bisa saja dibatalkan menurut undang- undang. Oleh karena itu pengampu harus jeli bahwa memang ada kewajiban - kewajiban dan hak - hak si terampu dalam perjanjian tersebut yang tetap harus dipenuhi. Walau di kemudian hari pihak yang membuat perjanjian itu mengalami syarat-syarat sebagai orang yang harus ditaruh di bawah pengampuan. Untuk pelaksanaan tadi sudah tentu diperlukan kurator sebagai penuntasannya. Maka setelah pengajuan permohonan pengampuan diajukan ke pengadilan, hakim akan mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka, mendengar saksi - saksi, atau saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampuan maka turut pula pengampu mendapat wewenangnya dalam bertugas menjadi kurator.51 Dalam menjalankan peran sebagai pengampu akan banyak penambahan tanggung jawab, tugas dan wewenang bagi

51

Wahyono Darmabrata,Hukum Perdata (Asas-Asas Keluarga),cet 1 , Gitamajaya Jakarta,Jakarta,2004,hlm 89

Hukum

Perdata

Orang

dan


50

orang yang ditunjuk. Pengampu yang notabene adalah keluarga ini mendapat wewenang hanya dari perintah pengadilan. Hal ini berasal dari putusan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan. Antara lain menjual harta milik si terampu, menjual harta warisan milik si terampu dan lain- lain. Intinya adalah melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama si terampu. Adapun hal - hal yang menjadi wewenang pengampu yang berasal dari anggota keluarga adalah mewakili seorang yang diampu (curatele) untuk melakukan tindakan hukum. Karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri. Kekuasaan atas anak dari orang yang diletakkan di bawah pengampuan, dipegang oleh pengampu, jika orang tua yang lain tidak dapat melaksanakan kewajiban orang tua. Pengampu melaksanakan tugas tersebut, sampai orang tua anak itu dapat melaksanakan kekuasaan orang tua mereka.52 Hal ini yang diterangkan dalam pasal 453 KUH Perdata.53

52

Wahyono Darmabrata,op.cit,hlm 90 Indonesia(1)op.cit,psl 453 : “jika si terampu mempunyai anak-anak yang blum dewasa ,yang ia memangku kekuasaan orangtuanya, sedangkan istri atau suaminya telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua,atau menurut pasal 246 tidak diperintahkan memangku kekuasaan orang tua atau berada dalam ketidakmampuan untuk memangkunya. Sepertipun jika si terampu menjadi wali atas anak-anaknya sekandung,maka si pengampu adalah demi hukum wali atas anak-anak belum dewasa itu ,sampai pengampuannya di hentikan atau sampai isteri atau suaminya karena suatu penetapan bedasarkan pasal 206,dan pasal 230 kiranya mendapat perintah atas peralian itu,atas berdasarkan pasal 246 memperoleh pengangkatan sebagai wali atau dipilihkan kiranya dalam kekuasaan orangtua atau perwaliannya.” 53


51

Tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya ( diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.54 Pada suatu penetapan pengampuan oleh Pengadilan harus dinyatakan secara jelas apa tugas dari pengampu tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa tugas Pengampu adalah untuk melindungi suatu kepentingan tertentu dari terampu maka didalam penetapan harus dinyatakan secara jelas apa - apa saja yang akan dilindungi atau diwakili oleh Pengampu sendiri. Misalnya dalam pengurusan harta kurandus dikarenakan ia telah diletakkan di bawah pengampuan maka yang melakukan pengurusan hartanya dilakukan oleh Pengampu. Selain dari tindakan itu Pengampu tidak mempunyai hak untuk mewakilinya, menandatangani beberapa surat-surat penting, atau melakukan kekuasaan orang tua pengampu

tidak berhak untuk

mewakilinya apabila dalam penetapannya tidak dinyatakan bahwa pengampu dapat mewakili terampu segala tindakan tersebut. Jadi, semua hanya sebatas pada apa yang dinyatakan dalam penetapan.55 Sehingga dapat disimpulkan tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain : 54

Wahyono Darmabrata,op.cit,hlm 91 Hasil wawancara dengan Bapak Suharto,Hakim Pengadilan Negeri Medan,tanggal 21 September 2012 .di Pengadilan Negeri Medan 55


52

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 449 jo. 441 KUH Perdata) 2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnva dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa ( pasa1453 KUH Perdata) Oleh karena itu kurator harus dapat bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/ atau penyelesaian urusan si terampu. Sebagai manusia biasa tidak tertutup pula kemungkinan bagi pengampu untuk melakukan kesalahan atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : 56 "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan pada orang itu atas salahnya menerbitkan kerugian itu. mengganti kerugian tersebut." Pasal ini menggambarkan bahwa dengan pengembanan tugas menjadi seorang pengampu termasuk wewenangnya akan memperlebar kesempatan untuk orang tersebut melakukan kesalahan dengan dirinya atau malah yang karena semakin bertambah tugas dan dibutuhkan orang-orang yang dapat melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa kemungkinan yang terjadi penambahan wewenang bukan tak tunduk pada peraturan yang diawasi pelaksanaannya oleh Pengampu Pengawas yang 56

Indonesia (1), psl 1365


53

berasal dari BHP ( Balai Harta Peninggalan) jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengampu.57 BHP melakukan pengawasan terhadap pengampu lewat pengampu pengawas. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurandus yang terkait dengan harta benda yang dimilikinya.58 Dalam hal ini Pengampulah yang datang dan melaporkan bahwa dirinya diberi tugas dan wewenang untuk menjadi pengampu bagi seorang. Pengampu yang mendapatkan pengesahan tugasnya dari Penetapan Pengadilan lalu melaporkan ke BHP, kemudian dipanggil pasal 362 KUH Perdata.59 Dalam hal tidak adanya laporan dari pengampu pada BHP maka tidak akan ada pengampu pengawas yang ditugaskan baginya. Tidak otomatis pengadilan langsung menunjuk Pengampu Pengawas setelah membacakan Penetapannya di Pengadilan setelah penetapan dibacakan. Bukan tugas hakim untuk memberikan pengampu pengawas bagi si berperan pengampu. Hanya pada saat pemeriksaan belum selesai dan belum ada pengampu yang diangkat secara resmi maka pengadilan menugaskan BHP untuk mengawasi pengampu. Tapi jika sudah selesai pemeriksaan yang diperlukan di persidangan maka Pengampu pengawas tersebut harus dimintakan 57

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit,Cet 1 ,Raja Grafindo Persada ,Jakarta,2004,hlm 115 58 Balai Harta Peninggalan, http:id.wikipedia.org/wiki/Balai-Harta-Peninggalan,diakses pada tanggal 30 September 2012 59 Indonesia (1),op.cit pasal 362: “Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku,dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah,bahwa ia akan menunaikan perwalian yang di percayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Jika di tempat tinggal si wali atau dalam jarak lima belas pal dari itu tiada Balai Harta Peningalan,pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan,maka sumpah boleh diangkat di depan pengadilan Negeri atau pun di muka kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal si wali. Tentang pengangkatan sumpah itu dibuat suatu surat pemberitahuan.


54

kembali oleh Pengampu dengan cara mendatangi langsung kantor BHP setempat. Baik sebelum dan sesudah pembacaan Penetapan di Pengadilan nama BHP tetap disebut Pengampu Pengawas. 60 Karena jarangnya Pengampu yang datang melapor maka BHP mengalami kesulitan dalam pengetahuan mengenai siapa saja yang menjadi pengampu dan siapa yang diampu. Istilah yang digunakan oleh BHP adalah "bukan kita yang menjemput bola, melainkan bola yang datang ke kita". Pernyataan ini bukan menunjukkan bahwa BHP terkesan tidak peduli tapi memang mereka tidak diperintahkan oleh peraturanperaturan Negara untuk mencari dan mendata siapa saja yang mengajukan permohonan pengampuan. Jadi bila si pengampu tidak datang dan melaporkan ke kantor BHP, maka tidak ada pengawas yang akan ditugaskan oleh BHP. Dan BHP tidak akan mendatangi pengadilan untuk menyediakan Pengampu Pengawas untuk kasus pengampuan.61 Di Indonesia hanya terdapat lima BHP yaitu (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Makasar). Tapi biasanya BHP mempunyai perwakilan di daerah-daerah yang dirasa perlu. Mereka akrab disebut dengan kamar-kamar BHP yang ada di daerah penting dan lebih dekat dengan masyarakat. Dari sini dapat terlihat orangorang kadang tidak perduli dengan pentingnya menggunakan BHP sebagai payung hukum dalam bertindak. Biasanya

orang yang mengajukan pengampuan, dalam

permohonannya langsung disebutkan tujuan utama dari pengampuan tersebut.

60 61

Riri Mela Lomika Siregar,op.cit,hlm 27 Ibid


55

Misalnya ingin menjual harta milik calon terampu, disebutkan pula benda apa yang akan dijual untuk kepentingan si calon terampu untuk biaya hidupnya tersebut, baik apa bentuk bendanya dan dimana berada (contoh tanah). Tidak ada persetujuan dari BHP terlebih dahulu untuk menjual harta bendanya. BHP tidak menaksir berapa nilai bendanya dan berapa selayaknya dijual atau disewa ataupun bentuk pemindahan hak lainnya. Pengadilan langsung mengeluarkan izin jual bagi si pengampu tanpa persetujuan BHP. Penetapan dibuat oleh hakim telah diberikan sekaligus dengan izin jual, walaupun pada saat sidang akhir telah dilaporkan pada BHP tapi prosedurnya mengharuskan pengampu melapor pada BHP dan pengampu disumpah pula sebelum melaksanakan tugasnya. Kenyataannya BHP seperti tidak dianggap tapi tidak pula dikesampingkan. Padahal dari data yang diperoleh BHP memberikan persetujuan atas harta yang ingin digunakan untuk biaya hidup si calon terampu barulah pengampu membawa persetujuan itu ke pengadilan untuk dibuatkan izin jualnya. Dalam kenyataan, hal ini tidak dilaksanakan, sehingga hanya menjadi teori belaka dan tidak sesuai dengan prakteknya. Tapi BHP tetap berusaha untuk menyediakan layanannya pada masyarakat.62 akan tetapi untuk pengampu yang sadar betapa pentingnya peran pengampu pengawas maka baginya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan jasanya. Pengawasan pengampuan diperintahkan oleh hakim kepada BHP ( Balai Harta Peninggalan). BHP disini bukanlah pengampu pengawas demi undang-undang. Ketentuan bagi wali pengawas berlaku juga untuk pengampu pengawas

62

Ibid, hlm 28


56

Pentingnya peran BHP bagi pengampu dan si terampu dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang BHP secara umum paling tidak ada 5 (lima) hal antara lain adalah : 1. BHP bertugas membuat pencatatan harta kekayaan dari kurandus (psl. 127 KUH Perdata);63 2. BHP bertugas memuat risalah penaksiran terhadap harta kekayaan milik orang yang berada di bawah pengampuan ( pasal. 38 Instruksi BHP) untuk mengambil upah balai. Barang bergerak ditaksir oleh 1 orang penaksir. Barang tetap ditaksir oleh 3 orang penaksir. 3. BHP berwenang untuk memberikan persetujuan atas penjualan harta benda kurandus demi biaya hidup pada Pengampu, yang kemudian Pengadilan Negeri mengeluarkan izin untuk itu dalam bentuk penetapanya.64 4. BHP berwenang untuk menyetujui atau tidak atas laporan hasil penjualan dan pengajuan pengeluaran tiap bulan atas kepentingan orang yang diampu yang dibuat oleh Pengampu;65 5. BHP berwenang untuk menerima perhitungan dan pertanggungjawaban Pengampu pada akhir pengurusannya pada Kurandus.66

63

Indonesia (1),op.cit,pasal 127: “Setelah meninggalnya salah seorang dari suami atau istri ,maka jika ada anak-anak belu dewasa yang ditinggalkannya,si suami atau si istri yang hidup yang terlama,dalam waktu selama tiga bulanharus menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang yang merupakan benda persatuan.Pendaftaran ini boleh diselenggarakan dibawah tangan ,akan tetapi harus dengan hadirnya pengampu pengawas.Dalam hal tak adanya pendaftaran yang demikian,persatuan ini berjalan terus,akan tetapi atas kebahagiaan si anak-anak yang belum dewasa dan tidaklah sekali-kali atas kerugian mereka” 64 Balai Harta Peninggalan,http://id.wikipedia.org/wiki/Balai-Harta-Peninggalan. Diakses pada tanggal 30 September 2012 65 Ibid


57

Untuk selanjutnya seperti penjelasan di awal bahwa terhadap Pengampu keluarga diberikan pengampu pengawas terhadapnya setelah ia melakukan pelaporan ke kantor BHP, maka peran BHP menjadi penting. Terhadap pengampu, BHP berperan dalam hal : 1. Dengan adanya pelaporan oleh Pengampu tentang tugasnya pada BHP, sejatinya la ingin melindungi dirinya sendiri dari permasalahan hukum yang memungkin timbul dikemudian hari. Hal ini dapat terjadi misalnya pada kurandus yang Pengampunya adalah saudara sekandungnya dan tidak pula hanya seorang saja saudara sekandungnya tersebut. Dapat saja terjadi pada saat ia telah melakukan tugasnya dalam Pengampuan maka saudara lainnya merasa tidak puas dan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan. Disinilah peran BHP diperlukan karena ia telah memberikan keterangan bahwa memang pengampu adalah benar pengampu yang sah. 2. BHP ikut memberikan persetujuan dalam seolah hal yang terkait dengan pengalihan hak kepada pihak lain atas harta benda Kurandus demi kepentingannya terkait untuk biaya hidup. Dengan kata lain tindakan si pengampu ini punya perlindungan hukum dari BHP bahwa tindakantindakannya tersebut adalah sah demi hukum.67

66

Ibid Rini Mela Lolika,op.cit,hlm 30 “Hasil wawancara dengan Ibu Sri Pertiwi Iriani.Sekretaris Ketua Balai Harta Peninggalan Provinsi DKI Jakarta,Jakarta 16 Juni 2009” 67


58

Dia bekerja untuk kurandus

untuk melindungi kurandus dari tindakan-

tindakan menimbulkan kerugian. Pengampu pengawas dapat Pengampu Pengawas dalam masalah Pengampuan. Prosedur pengurusan tetap sebagai pengampu Pengawas terdapat dalam pasal 449 KUH perdata yang berbunyi : "apabila keputusan untuk pengampuan, telah memperoleh kekuatan mutlak, maka diangkatlah oleh pengadilan seorang Pengampu" “Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan" "Pengampuan Pengawas diperintahkan kepada Balai" "Dalam hal demikian berakhirlah segala sesuatu usaha pengurus sementara, yang mana karena itu berwajib mengadakan perhitungan tanggung jawab atas pengurusannya kepada Pengampu, sekiranya dia sendirilah yang diangkat menjadi Pengampu, perhitungan tanggung jawab tadi harus dilakukan kepada pengampu pengawas." Seyogyanya setiap pengalihan hak atas harta benda milik Kurandus harus Pengampu kepada BHP. Setelah itu barulah BHP memberikan itu barulah Pengadilan Negeri memberikan izin dalam bentuk penetapan. Tapi pada kenyataannya hal ini jarang dilakukan. Notaris melihat bila para pihak sudah setuju dengan hal-hal yang timbul dari dan akibat perjanjian pengalihan hak, maka tidak diperlukan persetujuan dari BHP. C. Pencabutan Hak Menjadi Pengampu Hak menjadi pengampu diberikan oleh undang-undang. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang, mengeluarkan pengesahan berupa penetapan atas pengampu tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya untuk menjadi seorang


59

pengampu ada syarat- syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan. Tapi sebagai seorang yang dibebani oleh tugas pastilah terdapat hak-hak yang diberikan padanya sebagai seorang pengampu. Pengampu yang berasal dari anggota keluarga tentunya berhak untuk mendapat hak untuk mengatur dan mengurus harta milik si terampu. Harta benda ini antara lain digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari orang yang diampu olehnya. Di lain pihak si pengampu juga memiliki hak untuk ikut menikmati harta benda yang telah dan akan dimiliki oleh si terampu. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama si terampu (dalam hal ini mengalami lemahnya daya dan pikiran serta terganggunya kesehatan pikiran) mengalami alasan mengapa ia diampu, berada dalam pemeliharaan si pengampu. Biasanya sebelum ditetapkan sebagai pengampu si terampu diurus dan dibiayai kehidupannya oleh pengampu selama kurun waktu yang cukup lama. Hal ini guna menguatkan dalil bahwa nantinya ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai pengampu dengan mengurus calon terampu dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu sudah sewajarnya pengampu juga memiliki hak atas si terampu. Bukan berbentuk balasan berupa Hak Honorium atau semacam upah karena pengampu telah membiayai hidup si terampu. Karena tidak ada keluarga yang harus digaji dalam mengurus anggota keluarga lainnya. Jadi untuk dibayarkan kembali apa yang sudah dikeluarkan tidaklah ada. Dapat dilihat bahwa dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( untuk


60

selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan), dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hak pengampu terhadap kurandus antara lain adalah : 1. Pengampuan berhak memangku kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak si terampu yang belum dewasa, jika suami atau isteri kurandus dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua. Pengampu berhak menjadi wali atas anakanak sampai pengampuannya dihentikan (pasal 453 KUHPerdata). 2. Setiap kurandus pasti berkedudukan sama seperti seorang yang belum dewasa jadi pengampu berhak mendampingi (dalam hal boros dan lemah daya), mewakili (dalam hal sakit otak dan gangguan kejiwaan) dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kurandus tanpa dibantu pengampunya adalah batal ( pasal 452, 446 KUH Perdata). 3. Pengampu berhak mewakili si terampu untuk menjual, menyewakan atau melakukan pemindahan hak atas harta benda milik si terampu untuk sesuai persetujuan BHP dan izin dari pengadilan berupa penetapan.68 4. Pengampu berhak mencegah berlangsungnya perkawinan atas kurandusnya guna menghindarkan kesengsaraan yang mungkin timbul bagi calon mempelai lain (pasal 14 UU Perkawinan); 5. Pengampu berhak melakukan pencegahan perkawinan atas kurandus yang boros jika ia hendak mengikatkan diri dalam perkawinan (pasal 38, 151, 452 KUH Perdata);

68

Rini Mela Lolika,op.cit,hlm 30


61

6. Pengampu berhak mengurus semua pendapatan kurandus yang digunakan untuk kesembuhannya (pasal 454 KUH Perdata). Dalam perjalanannya kiranya perlu diingat bahwa mendapatkan hak untuk menjadi pengampu tidaklah semudah yang dipikirkan. Karena jika ia telah ditetapkan sebagai pengampu maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang lain atas apa yang berhak dilakukan oleh si pengampu atas si terampu. Didasari atas ini maka tugas pengampu tidak menjadi hak untuk sembarang orang. Hanya orang- orang yang memang berhak untuk itu dan lewat keyakinan hakim hak ini diberikan kepada seseorang demi orang lain. Hak ini nantinya bisa dicabut dan pengampu dibebaskan dari tugas mengampunya. Pengampu yang melakukan apa-apa yang termasuk dalam kriteria pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukannnya akan mengakibatkan hingga dirinya kehilangan hak untuk menjadi kurator lagi. Hak ini bukan saja hak yang berkaitan dengan honorium atau semacamnya akan tetapi pencabutan hak menjadi pengampu Karena tidak bertanggung jawab dan kurang hatihati dalam melaksanakan tugasnya. Pada setiap hak mengampu dapat dikenakan pencabutan atasnya bila ia menyalahgunakan hak-haknya tadi. Menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas maka dapat pula diusulkan untuk pencabutan hak menjadi pengampu ini. Melakukan pemindahan-pemindahan hak terhadap harta benda milik pengampu untuk tujuan memperkaya diri sendiri juga jadi penyebab


62

dicabutnya hak pengampuan oleh pengadilan. Dicabut karena menjual seluruh harta benda milik si terampu dan bertindak sewenang-wenang.69 Tapi bisa saja jika menurut penilaian keluarga pengampu melaksanakan tugas pengurusan dan pemeliharaan dengan sangat baik, maka keluarga berembuk dan sepakat untuk memberikan uang jasa pada pengampu tersebut. Tapi biasanya lewat kesepakatan keluarga dan bisa saja penghargaan terhadap pengampu juga boleh menikmati dan ikut memanfaatkan harta benda kurandus.70 Pencabutan ini terkait pula dengan berlakunya pasal-pasal yang terdapat dalam perwakilan dan pengampuan. Pasal 380 KUH Perdata misalnya diterangkan bahwa hak mengurus orang yang perlu diwakili ini dapat dicabut disebabkan nyata- nyata pengampu : 1. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk. 2. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan ketidakcakapan dan mengabaikan kewajibannya; 3. Mereka dalam keadaan pailit; 4. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan; 5. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas oraing yang diampunya; 6. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

69 70

Ibid,hlm 34 Ibid,hlm 35


63

Menurut pasal 381 KUH Perdata dimana yang melakukan pemecatan terhadap si pengampu adalah Pengadilan Negeri setempat dimana permohonan pengampuan diajukan atau tempat tinggal terakhir para pihak. Pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup dan dalam waktu sesingkat mungkin dibacakan penetapannya. Jika terbukti sah maka pengadilan berhak secara langsung menghentikan dan memecat pengampu dalam menunaikan pengampuan ini. ( pasal 382 KUH Perdata). D. Berakhirnya Pengampuan Pelaksanaan pengampuan dapat dimulai dan dapat pula berakhir. Seperti halnya sebab-sebab diletakkannya seseorang di bawah pengampuan maka ada pula kejadian- kejadian yang dapat mengakhiri pengampuan. Pengampuan mulai berlaku terhitung sejak saat putusan atau penetapan pengadilan diucapkan. Artinya pengampuan sudah berlaku walaupun putusan atau penetapan itu dimintakan banding. Pengampuan berjalan terus tanpa terputus-putus seumur hidup kurandus. Permohonan penghentian pengampuan atas seorang kurandus dapat dilakukan oleh pengampu. Namun para ahli hukum berpendapat bahwa permohonan itu juga dapat dilakukan oleh kurandus sendiri.71 Berakhirnya pengampuan dapat dibedakan secara absolut dan secara relatif.72 a. Secara absolut, yaitu berakhirnya disebabkan:

71 72

Tan Thong Kie,op.cit,hlm 142 Komariah,Hukum Perdata,cet 4,UMM Press,Malang,2010,hlm 31


64

-

Meninggalnya kurandus,

-

Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasanalasan pengampuan telah hapus. Bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Dengan meninggalnya orang

yang diletakkan di bawah pengampuan (curandus). Pengampuan akan hapus, karena alasan untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan tidak ada lagi ( pasal 460 KUH Perdata), segala formalitas yang diwajibkan untuk meletakan seseorang di bawah pengampuan, juga berlaku dalam menghapus pengampuan tersebut.73 Pasa1460 KUH Perdata menentukan bahwa : "pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, sementara itu pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan undang-undang guna memperoleh pengampuan, tidak boleh menikmati kembali hak- haknya, sebelum putusan tentang pembebasan memperoleh kekuatan mutlak". b. Secara relatif , yaitu berakhirnya yang disebabkan : -

Kurator meninggal dunia;

-

Kurator dipecat atau dibebastugaskan;

-

Suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai kurandus.

-

Bagi pengampu ( kurator) kecuali sebab-sebab umum maka syarat yang berlaku

73

untuk pengakhiran

pewakilan

berlaku

pula dalam

hal

Wahyono Darmabrata,op.cit,hlm 95


65

pengampuan. Di samping itu pula berlaku pasal 459 KUH Perdata yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi pengampu atas orang lain lebih dari delapan tahun, kecuali apabila pengampu tersebut merupakan suami atau isteri atau keluarganya dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mengingat sampai sekarang pengaturan mengenai pengampuan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan produk nasional, maka bab VI KUH Perdata tentang pengampuan ( pasal 433 s/d 434) dapat diperrtahankan.74Adapun bunyi selengkapnya dari pasa1459 KUH Perdata adalah : "tiada seorangpun kecuali suami isteri dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas atau ke bawah berwajib memangku suatu pengampuan lebih dari 8 ( delapan) tahun lamanya, setelah lampau waktu itu bolehlah pengampu menurut pembebasannya, tuntutan mana harus di kabulkan.75 Jadi dengan hapusnya sebab- sebab yang disebutkan undang- undang terhadap suatu peristiwa pengampuan, maka peletakkan seseorang di bawah mampu pengampu menjadi hapus pula. Sebagai contoh untuk orang yang sakit ingatan, maka kesembuhannya

lewat

pernyataan

dokter

bisa

menghapuskan

pengampuan

terhadapnya. Meninggalnya orang yang diampu dalam hal lemah daya maka ampu mengampu pun hilang padanya. Bagi orang yang karena lemah dayanya memohon untuk diletakkan di bawah pengampuan ke pengadilan maka berakhirnya juga atas

74 75

Sadikin,op.cit,hlm 22-23 Indonesia (1) ,psl 459


66

permohonannya untuk dilepaskan dari pengampuan. Hal ini terjadi bila sebelumnya orang tersebut mengalami sakit secara fisik, artinya baik tubuh organ dalam maupun organ luar mengalami gangguan sehingga menjadi tidak berdaya melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri. Dan bila karena tuanya dia diampu maka meninggalnya subjek hukum inilah yang menyebabkan berakhimya pengampuan. Ada pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pengampuan oleh undan-undang. Dimana orang-orang ini juga berhak mengajukan penghentian terhadap suatu pengampuan ke pengadilan. Berakhirnya pengampuan juga dapat terjadi dengan peran dari orang-orang ini. Meminta berakhirnya pengampuan berarti berhenti menjadi pengurus dari orang yang diampu. T'idak bertanggung jawabnya lagi seorang pengampu terhadap yang diampu dapat dilakukan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang ini dikhususkan pada pengampu yang merupakan keluarga sedarah dari pihak yang diampu. Karena persyaratan untuk dimulainya pengampuan sangat jelas diatur maka pemberhentiannya terhadap proses inipun ada aturan mainnya. Ada prosedur jelas apa dan kemana harus diajukan serta pihak-pihak mana saja yang berhak mengajukan ini. Orang yang mengajukan pengampuan berhak menarik kembali pengampuan tersebut. Adapun pihak- pihak yang berhak meminta pengampuan adalah suami atau isteri serta keluarga sedarahnya, dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis lurus menyimpang sampai derajat keenam. Untuk pengampuan karena sifat keborosannya maka yang berhak mengampu adalah keluarga sedarah dan semendanya. Hal ini digambarkan pada pasal 433 ayat 2 KUH Perdata. Jadi yang


67

berhak mengakhiri pengampuan tersebut bisa lewat permohonannya sendiri yaitu dengan mengunakan saksi- saksi yang di dengar oleh hakim di pengadilan dimana menyatakan telah hilanglah sifat boros daripadanya atau keluarga yang mengajukan permohonan pengampuan pada awalnya. Sedangkan untuk permohonan pengampuan terhadap orang yang mengalami lemah daya dan kesehatan karena usianya adalah berbeda. Permohonan pengampuan yang diajukannya karena sudah sekurang- kurangnya tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri bisa diakhiri lewat pengadilan yang mencabut pengampuan atas orang tersebut. Pengampuan terhadapnya diajukan oleh dirinya sendiri berdasarkan permohonannya ke pengadilan. Orang tersebut mengajukan permohonan untuk diampu dan hakim menunjuk siapa yang menjadi pengampunya. Apabila pengampuan ini dihentikan maka yang berhak mengakhiirinya adalah si pemohon yang tak lain adalah calon bekas terampu tersebut. Topik ini disinggung pada pasal 434 ayat 5 KUH perdata. Bila ada banding terhadap suatu penetapan pengampuan maka hakim akan mendengar lagi alasan- alasan pengampuan dari orang yang mengajukan. Jika ditemukan bertentangan maka pengampuan dapat pula berakhir. (pasa1443 KUH Perdata).76 Setiap orang berkewajiban memegang jabatan sebagai kurator sedikitnya 8 tahun, setelah masa itu ia boleh meminta berhenti dan akan dikabulkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi suami atau istri kurandus, keluarga sedarah garis lurus keatas dan

76

Indonesia (1),op.cit,psl 443


68

ke bawah, semua orang tersebut tidak dapat membebaskan diri setelah kurun waktu 8 (delapan) tahun itu.77 Pembebasan terhadap pengampuan harus memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang- undang seperti permohonannya. Akan tetapi jika si terampu yang memohon pembebasan ini maka tidaklah dapat ia menikmati kembali hak- hak sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.78 Pembebasan diri dari pengampuan juga harus diumumkan, sama halnya sewaktu peletakkan pengampuan ( pasal 461 KUH Perdata). Dengan kata lain siapa yang berhak memulai lalu mengajukan permohonan pengampuan ke pengadilan, jika tidak ada alasan pemecatan atau pembebasan dirinya dari kewajiban mengampu maka sampai pemberhentian yang tentunya oleh undang-undang sudah ditentukan, diajukan juga lewat permohonan ke pengadilan dan telah pula ditentukan oleh undang- undang yang berlaku di Indonesia. Walau bukan berasal dari Indonesia asli. Tidak pulalah kiranya dapat dilakukan oleh siapa saja selain yang diatur aleh peraturan perundang undangan. Namun, penghentian pengampuan itu tidak diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang- undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak- haknya sebelum putusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Pembebasan diri pengampuan harus diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara.

77 78

Tan Thong Kie,op.cit,hlm 43 Indonesia (1),op.cit,psl 459


69

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PENGAMPUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2221 K/PDT/2010

A. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor2221/ K/Pdt/2010

Permohonan peletakkan seseorang di bawah pengampuan harus diajukan kepada pengadilan. Begitu juga dengan permohonan pembatalan pengampuan. Pengampuan mulai berlaku terhitung sejak saat putusan atau penetapan pengadilan diucapkan. Artinya pengampuan sudah berlaku walaupun putusan atau penetapan itu dimintakan banding. Sehingga walaupun adanya permohonan pembatalan pengampuan, sepanjang hakim belum membatalkan penagampuan tersebut, pengampuan tetap berjalan sampai pengampu itu berakhir . Selama itu pengampu tetap berhak memangku jabatannya sebagai kurator. Seperti yang telah dikatakan di awal, Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permohonan. Menurut ketentuan hukum bahwa yang memberi kewenangan tersebut dapat merujuk kepada ketentuan Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pokoknya, pengaturannya masih sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tentu sajadibatasi dengan persyaratan yang menegaskan boleh atau tidaknya diselesaikan

69


70

melalui bentuk permohonan, yaitu hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang- undang. 79 Permohonanyang

diajukan

yang

disebutkan

dalam

undang-undang

salahsatunya adalah permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi. Putusan Hakim berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Diktum hanva bersifat menegaskan pernyataan atau deklarasi hukum yang diminta dan kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri si pemohon.80 Putusan dalam bentuk penetapan ini termasuk kedalam putusan deklarator, yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum semata-mata, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.81 Apabila orang yang merasa dirugikan atas suatu penetapan maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama berlangsung. Perlawanan ini sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru dan memberikan hak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan. Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan yang tertinggi di Indonesia, yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia ( Jakarta) atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden. 79 Djamat Samosir,Hukum Acara Perdata (Tahap-tahap penyelesaian Perkara Perdata),cet 1,Nuansa Aulia,Bandung,2011,hlm 45 80 Ibid,hlm 49 81 Abdulkadir Muhammad,Hukum Acara Perdata Indonesia,cet 7,Citra Aditya Bakti,Bandung,2000,hlm 150


71

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena : 1. Tidak bewenang atau melampaui batas wewenang; 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; 3. Lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 82 Dalam melakukan kasasi, Mahkamah Agung bukan peradilan tingkattertinggi sebab yang dikasasi itu adalah putusan tingkat tertinggi. Kasasi hanya meliputi bagian hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa. Hakim kasasi bukan hakim yang memeriksa peristiwa (judex facti). Mengenai peristiwa yang sudah diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.83 Salah satu contoh kasus yang terjadi seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221/K/ Pdt/2010 yaitu antara AMRI bin RISNO (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding); dengan RAHMANUDIN bin JUMBI, (Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding). Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil- dalil : 82 83

Abdulkadir Muhammad,op.cit,hlm 184 Ibid


72

Bahwa penggugat merupakan saudara seayah dengan Sdri. Niswati Binti H. Risno, yang sekarang ini tidak cakap melakukan perbuatan hukum dikarenakan sedang mengalami gangguan kejiwaan, Penggugatlah yang merawat Sdri.Nisnawati binti H. Risno ( terampu), bersama dengan almarhum H. Risno dan Ibunda Penggugat Hj. Sumawati binti Mayasi, dimana terampu merupakan isteri dari Tergugat yang sejak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 diserahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat; Bahwa penggugat secara hukum berwenang melakukan gugatan dikarenakan penggugat merupakan anak tertua laki-laki, dan sekarang ini bertanggung jawab mengurusi keluarga dikarenakan orang tua Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan Sdri. Niswati yang merupakan anak tertua perempuan sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga sangatlah wajar Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kepentingan hukum Sdri. Niswati agar jangan sampai karena keadaan mental yang dialaminva dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab; Dasar Pokok Gugatan (Posita) Adapun yang menjadi alasan Penggugat rneminta pencabutan pengampuan : -

Tergugat adalah Pengampu Beritikad Buruk Bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Sdri Niswati binti H.

Risno ( terampu ) pada tanggal 20 Agustus 1993 dengan Akte Nikah nomor 226128 / VIII / 1993 bertempat di Muara Enim ; Bahwa pada tahun yang sama Tergugat pindah tugas di Bangka, pada waktu itu Tergugat membawa keluarganya yaitu Sdri Niswati, dan anaknya bersama dengan


73

tergugat tinggal di Bangka, setelah anaknya lahir Sdri Niswati binti H. Risno sudah ada gejala mengalami gangguan jiwa; Bahwa ketika isterinya Niswati binti H Risno ( terampu) sudah mengalami gangguan kejiwaan pada bulan Maret 2000, tergugat menyerahkan isterinya Niswati binti H. Risno kepada orang tuanya untuk dirawat; Bahwa sejak Sdri Niswati binti H Risno diserahkan oleh tergugat kepada orang tuanya, H. Risno, istrinya Sumarwati dan Penggugat mengurus Sdri Niswati di rumah kediaman orang tua penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan dari istrinya (terampu), apalagi untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya ( terampu) ; Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008, orang tua Penggugat dan terampu H Risno binti Jamal meninggal dunia, kemudian tergugat mengambil paksa terampu ( isterinya) dari tangan Penggugat dan ibunya pada tanggal 30 Juli 2008. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar dikarenakan sudah delapan tahun tergugat tidak lagi mengurus istrinya. Mengapa setelah orang tua dari penggugat dan terampu meninggal tergugat mengambil paksa istrinya; Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa pengampu mempunyai itikad buruk dalam mengajukan permohonan penetapan pengampuan atas diri terampu ( Niswati binti H Risno); -

Tergugat Tidak layak untuk Menjadi Pengampu dari Terampu Bahwa hubungan antara penggugat dengan terampu karena hubungan

perkawinan ( suami istri) dimana penggugat merupakan suami yang sah dari terampu


74

terampu sejak dilangsungkannya perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1993 dengan akte nikah nomor 226/28/VIII/1993, di Muara Enim sampai sekarang; Bahwa pada tahun 2008 tergugat telah menikah lagi secara siri dengan Sdri Herawati dan tinggal serumah dengan terampu, tergugat menempatkan terampu di kamar khusus dan tergugat tinggal bersama isterinya yang lain, dan anak tergugat dengan terampu serta anak bawaan dari isteri tergugat; Dari uraian diatas jelaslah tergugat tidak layak menjadi pengampu yang baik bagaimana dia menempatkan kedua isterinya dalam satu rumah, sementaraterampu dalam sakit kejiwaaan; -

Prosedur Penetapan Pengampuan Cacat Yuridis Bahwa penetapan pengampuan nomor : 2/ Pdt.P/2009/PN.ME cacat yuridis

tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; Bahwa menurut pasal 439 KUH Perdata menyatakan : " Setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala yang tersebut dalam pasal yang lain, Pengadilan harus mendengar akan seseorang pengampuannya diminta jika kiranya orang ini tidak mampu mengindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera dihadiri oleh Kejaksaan, harus dibuat berita acara itu harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri , dalam hal ini tidak ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap terampu, sehingga prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal a quo ;


75

Bahwa menurut pasal 440 KUH Perdata untuk memberikan penetapan pengampuan harus didengarkan pendapat dari keluarga sedarah atau semendadalam hal ini Penggugat merasa tidak pernah dimintai keterangan apalagi Penggugat telah mengurus pengampu selama ini, sebelum diambil oleh Tergugat; Bahwa dalam mengajukan penetapan harus dipertimbangkan dahulu siapa yang mengurus terampu selama ini, sehingga pengampuan bersifat objektif dandemi kepentingan dari terampu ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengambil Putusan, yaitu putusan nomor 09/ Pdt.G/ 2009/PN.ME tanggal 17 November 2009 yang amarnya sebagai berikut : Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya: Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 12 /PDT/2010/PT. Plg tanggal 15 April 2010. yang amarnya berbuyi sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 17 November 2009, Nomor 09/ Pdt.G/ 2009/ PN.Me yang dimohonkan banding sepanjang mengenai eksepsi sehingga berbunyi selengkapnya sebasai berikut : -

Menghukum penggugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) ;


76

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/Penggugat dengan memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah ; Bahwa judex facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukumnya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : Bahwa judex factitingkat pertama telah keliru dan salah memberikan pertimbangan hukum,

karena

membuat

pertimbangan

yang

kontradiktif.,

dimana dalam

pertimbangan putusannya pada halaman 23 alinea ke 3 menyatakan bahwa “menimbang, bahwa hal yang diakui penggugat dan tergugat tidak perlu dibuktikan". Selanjutnya Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dalam jawabannya secara tegas telah mengakui bahwa Termohon Kasasi benar telah menikah dengan wanita lain (vide : putusan halaman 5 poin 4). Akan tetapi sebaliknya Judex facti dalam putusannya pada halaman 24 alinea ke 2 s/d alinea ke 5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : " dari bukti tulisan yang bertanda : P1, P2, P3 dan P4 serta bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain ". Putusan yang kontradiktif tersebut dikarenakan Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum di persidangan yakni terhadap pengakuan secara tegas dari Termohon Kasasi di persidangan, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Termohon Kasasi secara tegas telah mengakui adanya perkawinan siri sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya di persidangan (Vide: Putusan halaman 5 poin 1), oleh karena pengakuan telah


77

disampaikan oleh Termohon Kasasi di depan persidangan, maka pengakuan berdasarkan pasal 311 Rbg/174 HIR Jo 1925 KUH Perdata adalah merupakan bukti yang sempuma terhadap siapa yang melakukannya, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu. Dengan demikian apabila Termohon Kasasi telah memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan, maka menurut hukum pengakuan merupakan pembuktian yang sempurna. Bahwa terhadap pernikahan Termohon Kasasi lebih dari seorang secara siri selain perkawinannya dengan terampu sebagaimana diakuinya dalam jawabannya yang disampaikan di persidangan menjadi nilai pembuktian yang kuat dan sempurna bagi pihak yang melakukan pengakuan ( vide: ketentuan 311 Rbg Pasal 174 HIR Jo Pasal 1925 KUH Perdata). Dengan demikian pengakuan tersebut telah membuktikan dalil gugatan pemohon kasasi pembanding yang menyatakan bahwa permohon Kasasi telah melakukan perkawinan siri dengan wanita lain, sehingga Pemohon Kasasi tidak perlu membuktikan dengan bukti lain. Bahwa upaya termohon kasasi selaku suami yang mengambil terampu di rumah orangtuanya dengan serta merta dan tanpa pemberitahuan adalah tindakan "yang wajar", karena judex facti hanya berdasarkan pada penilaian formalitas hukum semata dengan melihat "Termohon Kasasi dan Terampu dalam hubungan hukum formal sebagai suami istri, tanpa melihat faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan.


78

Judex facti menyatakan bahwa" berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak tinggal dengan tergugat keadaan terampu jauh lebih sehat, sudah dapat berjalan karena tidak lumpuh lagi dan sudah dapat bersosialisasi dengan tamu dan bisa tersenyum" akan tetapi kalau dicermati dalam pertimbangan putusan a qou tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti lain yang menyatakan bahwa terampu selama ini sakit lumpuh atau sudah bisa bersosialisasi dengan tamu dan tersenyum.

Judex facti dalam pertimbangan putusannya , menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa penetapan no.02/Pdt.P/2009/PN.ME, mengandung cacat yuridis denoan alasan : a. Bahwa dalam proses penetapan pengampuan terhadap setiap orang karena sebab- sebab yang diatur dalam pasal 433 KUHPerdata, harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam klausul pasal 439 KUHPerdata, yang pada pokoknya menerangkan : " bahwa pengadilan harus meminta keterangan pihak yang akan diminta pengampuan. Namunapabila tidak mampu untuk dihadirkan maka pemeriksaasn harus dilakukan di rumahnya, kemudian hasil pemeriksaan langsung terhadap calon terampu yang dilakukan di rumahnya apabila tidak dilakukan langsung oleh Hakim atau Panitera, maka dapat didelegasikan dengan dibuatkan Berita Acara dan turunan dari Berita Acara tersebut harus dikirimkan ke Pengadilan Negeri''. Selanjutnya pada bagian akhir pasal 439 KUH Perdata, pada pokoknya menerangkan bahwa " Pemeriksaan dapat tidak dilakukan sepanjang telah diberitahukan kepada


79

terampu, baik melalui surat permintaan maupun pendapat para keluarga sedarah. Kemudian dengan memperhatikan klausul dalam pasal 440 KUH Perdata, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: apabila Pengadilan Negeri telah memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda dan telah pula mendengar si calon terampu sehingga diperoleh keterangan yang cukup, maka Pengadilan negeri dapat membuat penetapannya, sebaliknya apabila tidak diperoleh keterangan yang cukup dari pihak keluarga sedarah atas suatu peristiwa yang dimohonkan maka dapat dilakukan dengan pemeriksaan saksisaksi. b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana termohon kasasi selaku suami terampu telah mengembalikan terampu kepada orang tua pemohon kasasi dan terampu pada tahun 2000 s/d 2008, sehingga perawatan terampu menjadi tanggung jawab orang tuanya ( vide putusan : keterangan saksi); c. Pemohon kasasi selaku saudara seayah sedarah dengan terampu tidak pernah diberitahu apalagi dimintakan pendapatnya oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, begitu pula dengan terampu, selaku pihak termohon tidak pernah dihadirkan di persidangan kediamannya, akan tetapi menghadirkan saksi-saksi Pengadilan Negeri Muara Enim telah melanggar asas audi et alteram partem yaitu kewajiban untuk mendengarkan semua pihak yang terkait. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut mahkamah Agung berpendapat :


80

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex factiPengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan pengadilan negeri tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan penggugat karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu tergugat tidak layak sebagai pengampu istrinya bernama NISWATI, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, lagi pula keberatan-keberatan tersebut adalah mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak bcrwenang atau melampaui batas wewenangnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yana diajukan oleh Pemohon Kasasi : AMRI bin RISNO tersebut harus ditolak. Dan hasil dari putusan Mahkamah Agung yaitu MENOLAK permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AMRI BIN RISNO tersebut;


81

Dalam kasus ini Hakim Mahkamah Agung tidak membatalkan penetapan pengampuan terhadap Saudari Niswati dengan pcrtimbangan- pertimbangan : -

Bahwa Judex Fucti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan undang-undang.

Tentang penetapan pengampuan yang menurut Penggugat adalah tidak layak dikarenakan tergugat sebagai suami terampu telah menikah siri dengan wanita lain oleh tergugat telah diakui didepan hakim sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya di persidangan, oleh karena pengakuan telah disampaikan oleh Termohon Kasasi di depan persidangan, maka pengakuan berdasarkan pasal 311 Rbg/ 174 HIR Jo 1925 KUH Perdata adalah merupakan bukti yang sempurnaterhadap siapa yang melakukannya, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu. Dengan demikian apabila Termohon Kasasi telah memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan, maka menurut hukum pengakuan merupakan pembuktian yang sempurna. Atinya kurang tepat untuk menamakanpengakuan itu sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, lawannya maka dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi. Yang harus dibuktikan hanyalah terhadap dalil-dalil yang disangkal oleh pihak lawan. Pengakuan Tergugat yang memihak pada penggugat, tidak disertai alasan- alasan yang kuat (met redenen omkleed) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya. Perkawinan siri dalam masyarakat sering diartikan dengan pernikahan tanpa wali, dan pernikahan yang sah secara agama ( memenuhi ketentuan syarat dan rukun


82

nikah/ kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatatan nikah .84Dalam kasus ini Tergugat mengakui telah menikah siri dengan wanita lain. Dan Pengadilan berpendapat hal ini merupakan suatu pembuktian yang sempurna. Sedangkan penggugat sendiri tidak dapat melakukan tuntutan terhadap tindakan tergugat karena pernikahan yang dilakukan tergugat adalah bukan pernikahan yang sah di mata hukum. Kecuali pernikahan yang dilakukan adalahpernikahan yang sah maka dapat dimintakan pembatalan. Tergugat dalam hal ini juga tidak dapat melakukan pernikahan yang sah dikarenakan dia adalah seorang TNI Angkatan Darat, seorang PNS tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Hal ini mengacu kepada UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Sehingga Penggugat tidak dapat mengatakan tergugat tidak layakkarena tidak mempunyai bukti yana kuat. -

Bahwa upaya termohon kasasi selaku suami yang mengambil terampu di rumah orang tuanya dengan serta merta dan tanpa pemberitahuan adalah tindakan "yang wajar", karena judex facti hanya berdasarkan pada penilaian formalitas hukum semata dengan melihat "Termohon Kasasi dan Terampu dalam hubungan hukum formal sebagai suami istri.

-

Bahwa terhadap tuntutan pembatalan penetapan No 02/Pdt.P/2009/PN.ME oleh penggugat dikarenakan cacat yuridis, karena tidak mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam klausul pasal 439 KUH Perdata yang pada pokoknya menerangkan : "bahwa pengadilan harus meminta keterangan pihak yang akan dimintakan pengampuan. Namun apabila tidak mampu untuk 84

Perkawinan siri,www.Hukumonline.com,diakses tanggal 28 Agustus 2012


83

dihadirkan maka pemeriksaan harus dilakukan di rumahnya, kemudian hasil pemeriksaan langsung terhadap calon terampu yang dilakukan di rumahnya apabila tidak dilakukan langsung oleh Hakim dan Panitera, maka dapat didelegasikan dengan dibuatkan Berita Acara tersebut harus dikirimkan ke Pengadilan Negeri". Selanjutnya pada bagian akhir pasal 439 KUH Perdata, pada pokoknya menerangkan bahwa " Pemeriksaan dapat tidak dilakukan sepanjang telah diberitahukan kepada terampu, baik melalui surat permintaan maupun pendapat para keluarga sedarah". Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon

Kasasi

tidak

dapat

membuktikan

bahwa

Penetapan

No.

02/Pdt.P/2009/PN.ME mengandung cacat yuridis. -

Penggugat juga tidak mengajukan bukti apapun sebagai pembanding untuk membuktikan penggugat lebih baik dari tergugat sebagai pengampu Niswati (terampu). Sedangkan pihak tergugat sendiri telah mempunyai bukti- bukti yang otentik yang menyatakan tentang keadaan jiwa si terampu dan juga dapat menghadirkan saksi- saksi yang menyatakan bahwa terampu menjadi lebih sehat setelah tinggal bersama tergugat dan sudah dapat berjalan lagi. Sehinga hakim tidak perlu mengkoreksi tentang pasal ini karena tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Menurut apa yang disebutkan diatas bahwa pengajuan penetapan pengampuan

oleh tergugat ini telah melanggar ketentuan dari pasal 439 KUH Perdata yang mana tergugat sebagai suami tidak memberitahukan kepada pihak keluarga istrinya (terampu) tentang permohonan penetapan pengampuan tersebut. Dan pengadilan pun


84

tidak memanggil pihak- pihak keluarga terampu sebagai saksi. Pengadilan hanya memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat saja. Pengadilan seharusnya juga mcndatangkan keluarga sedarah terampu utuk meminta keterangannya. Karena selama tergugat pindah tugas, penggugat dan Ibu (terampu) yang mengurus terampu selama 8 (delapan) tahun. Tetapi disini Pengadilan berpendapat karena Tergugat pada saat Pengajuan permohonan pembatalan pemtapan pengampuan telah melengkapi bukti- bukti bahwa terampu terbukti tidak cakap dalam melakukan

tindakan

hukum.

Sehingga

pengadilan

berpendapat

penetapan

pengampuan tidak cacat yuridis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhartato yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Medan juga menyatakan bahwa hal yang paling terpenting dalam penetapan pengampuan adalah meminta keterangan dari keluarga sedarah dan juga bukti-bukti otentik yang lain seperti keterangan dari pihak rumah sakit yang menyatakan terampu memang mengalami gangguan jiwa, sehingga nantinya tidak akan ada tuntutan dari pihak keluarga. Penetapan pengampuan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu apabila pihak suami yang menjadi Pengampu maka harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga terampu dan begitu juga sebaliknya. Menurut pasal 439 KUH Perdata menyatakan : "setelah mendengar atau memanagil dengan sah akan segala mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu. Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta, jika orang ini kiranya tidak mampu memindahkandirinya,


85

maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera, dan dalam segala hal, dengan dihadiri oleh Jawatan Kejaksaan. "Pemeriksaan tidak akan dilakukan. melainkan setelah diberitahukankepada si pengampuannya diminta, baik isi surat permintaan, maupun laporan yang memuat pendapat- pendapat para keluarsa sedarah'' Tetapi dalam kenyataannya hal ini jarang dilakukan oleh Pengadilan untuk pemeriksaan secara langsung oleh Hakim tentang keadaan si terampu yang sebenarnya, karena selain membutuhkan waktu yang lebih lama, dan jika penetapan ini hanya mengenai perlindungan terhadap diri si terampu maka tidak dilakukan kecuali ada hal yang mengenai harta kekayaan yang harus di urus. Pengadilan menganggap apabila semua bukti- bukti maupun pendapat dari keluarga sedarah telah lengkap maka penetapan pengampuan dapat langsung dilakukan. Sehingga yang dapat menjadi dasar pembatalan suatu penetapan pengampuan oleh hakim yaitu : 1. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk, maksudnya disini adalah si Pengampu tidak merawat terampu dengan baik, bertindak sewenang-wenang terhadap terampu dan menyiksa si terampu baik secara fisik ataupun mental. 2. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan

ketidakcakapan

dan

mengabaikan

kewajibannya:

yaitu

menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas;melakukan permindahan terhadap harta benda milik pengampu untuk


86

tujuan memperkaya diriserndiri dari menjual seluruh harta benda milik si terampu. 3. Mereka dalam keadaan pailit, pengampu ditetapkan pailit oleh pengadilan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang sama dengan si terampu sehinga ia tidak dapat lagi memangku jabatannya sebagai pengampu. 4. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan,yaitu baik pengampu atau bapaknya, ibunya, istri/ suaminya atau anak- anaknya melancarkan perkara di muka Hakim, melawan si terampu dan terlibat didalamnya mengenai kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar barang-barangnya. 5. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas orang yang diampunya; 6. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.85

B. Perwujudan Kepastian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor2221/K/Pdt/2010 Lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya lembaga pengadilan dalam situasi

apapun

tetapmenjadi

tumpuan

harapan

bagi

masyarakat

luas

untukmendapatkan nilai kebenaran, kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukm. Apalagi dengan diterimanya paham demokrasi dalam pergaulan masyarakat internasional, menjadi tumpuan harapan dapat menjaga dan mempertahankan nilainilai serta hak dcmokrasi masyarakat. 85

Indonesia (1).psl 380


87

"Menurut Ir. Susanto (1995 :1) pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melakukan penegakan hukummelayani kepentingan dan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka fungsi penegakan hukum oleh pengadilan itu tidak terlepas dari proses yang terjadi sebagai suatu realitas di dalam masvarakat yang lebih memposisikan lembaga pengadilan sebagai lembaga multifungsi dalam artian bukan proses yuridis semata, melainkan proses yang melibatkan perilaku- perilaku masyarakat yang berlangsung dalam suatu struktur.86 "Dari pemikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata- mata. Pandangan bersifat formal atau legistis ini, mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang- undang, itulah yang akan menjadi hukumnya. Akibatnya terjadilah penegakan hukum yang kaku, cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili pada hakekatnya bukan proses yuridis semata, bukan hanya menerapkan bunyi pasal- pasal dari undang- undana, melainkan proses yang melibatkan perilaku- perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu.87 Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang paling dominan yang dijadikan hakim dalam memutuskan perkara yang ditangani, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu vang diharapkan dalam keadaan tertentu.88 Pada praktiknya penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan86 Suko wiyono,Peran LEMBAGA Peradilan dalam Mewujudkan Nilai Kepastian,Kemanfaatan dan Keadilan,http://google.co.id,diakses pada tanggal 2 November 2012 87 ibid 88 Sudikno Martokusumo,Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,PT.Citra AdytiaBakti,Bandung,1997,hlm 24


88

kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis. Hakim dengan alasan serta pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat saat memilih asas keadilan sebagai dasar memutuskan perkara yang dihadapi. Akan tetapi, dalam beberapa hal tersebut diwujudkan secara berurutan, karena dalam pertimbangannya hakim memiliki argumentasi yang berbeda dengan bunyi pasal peraturan perundangundangan. Inilah yang sebagian pihak dipandang tidak menciptakan "kepastian hukum" meskipun di satu sisi telah menciptakan keadilan bagi para pencari keadilan. Adapula yang berpendapat sebaliknya, hakim telah menciptakan suatu kepastian hukum tetapi di satu sisi tidak tercapainya suatu keadilan. Seperti dalam kasus ini putusan hakim seperti kurang adil karena dalam pertimbangan- pertimbangannya, hakim berpendapat apabila bukti- bukti autentik telah jelas, maka orang tersebut yang paling berhak untuk menjadi pengampu. Tanpa adanya melihat faktafakta yang selama ini ada dan tanpa adanya pemeriksaan ulang lebih mendalam. Dalam tuntutan penggugat yang menyatakan penetapan pengampuan nomor 2/Pdt.P/2009/PN.ME cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu pasal 439 KUH Perdata berbunyi "setelah mendengar atau memanagil dengan sah akan segala mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta. jika orang ini kiranya tidak mampu memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di


89

rumahnya, oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera, dan dalam segala hal, dengan dihadiri oleh Jawatan Kejaksaan", judex facti tetap tidak melaksanakan pemeriksaan tersebut dengan alasan bukti- bukti tentang keadaan si terampu telah jelas. Sehingga dalam putusan ini pengadilan seperti tidak mewujudkan kepastian hukum tersebut, karena apa yang telah diatur dalam undangundang tidak dijalankan. Keadilan pun juga tidak tercipta karena apabila hakim melihat aspek keadilan ini yaitu menjalankan sesuai dengan pasal 439 KUH Perdata, maka tidak akan adanya tuntutan dari pihak- pihak ini terhadap hasil putusan tersebut hingga ke tingkat kasasi. Maka dapat disimpulkan pada kenvataannya keputusan- keputusan tersebut tidak terlepas dari pengaruh dimensi- dimensi birokrasi baik yang bersumber dari dalam ataupun yang datang dari luar lingkungannya. C. Analisis Kasus Bahwa dari ketiga (3) putusan- putusan Pengadilan dari tingkat pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Putusan Mahkamah Agung terdapat persamaan keputusannya yaitu menolak permohonan pembatalan pengampuan yang pada akhirnya Mahkamah Agung menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus tersebut mengenai permohonan pembatalan pengampuan, yang diajukan oleh Penggugat ( saudara seayah dengan terampu) dan tergugat ( suami terampu) yang mana penggugat berpendapat bahwa tergugat tidak layak menjadi Pengampu.


90

Bahwa mengenai kelayakan seorang menjadi pengampu dapat mengacu pada ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu : Pasa14;4 ayat (1) "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnva, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap" Ayat (3) "dalam hal yang satu dengan yang lain seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya" Sehingga jelas dikatakan oleh Undang - Undang bahwa yang palingberhak layak dalam pengurusan terampu seperti Niswati yang dinyatakan gila yaitu keluarga sedarahnva ataupun suaminya. Dan dalam kasus ini karena yang mengajukan penetapan pengampuan ini adalah suaminya maka keputusan hakim adalah telah tepat. Selanjutnya dalam pasal 437 menyebutkan : "Peristiwa- peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu . sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti- bukti dan penyebutan saksi- saksi" Bahwa Tergugat sebagai suami saat pengajuan perrnohonan penetapan pengampuan telah memenuhi surat- surat dan bukti- bukti yang otentik yaitu bukti- bukti yang menyatakan tentang keadaan jiwa si terampu dan juga dapat menghadirkan saksisaksi yang menyatakan bahwa terampu menjadi lebih sehat setelah tinggal bersama


91

tergugat dan sudah dapat berjalan lagi. Sehinggaberdasarkan hal tersebut dinilai telah mernenuhi prosedur permohonan penetapan pengampuan. Tetapi selanjutnya dalam pasal 138 mengatakan : "apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa peristiwa- peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka haruslah didengar para keluarga sedarah atau semenda" Dalam penetapan pengampuan Niswati, pengadilan tidak ada mendengar atau memanggil para keluarga sedarah dari terampu. Penetapan tersebut langsung ditetapkan oleh hakim dikarenakan tergugat telah memenuhi syarat-syarat permohonan penetapan pengampuan sesuai pasal 437 KUH Perdata yang telah disebutkan sebelumnya. Seterusnya dalam Pasal 440 KU H Perdata: "Apabila Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda dan setelah mendengar pula si pengampuannya diminta, berpendapat telah memperoleh keterangan yang cukup, maka atas permintaan itu dengan tidak usah melakukan acara lebih lanjut. Pengadilan mengambil penetapannya sedangkan dalam hal sebaliknya harus dilakukan pemeriksaan akan saksi-saksi supaya mendapat kejelasan tentang peristiwa- peristiwa yang dikemukakannya". Prosedur pemeriksaan seperti yang tersebut dalam pasal 440 KUH Perdata tidak dilakukan dalam proses penetapan pengampuan ini. Pengadilan disini tidak melihat faktafakta yang ada dalam lapangan. yaitu bahwa selama 8 (delapan) tahun yang


92

melakukan pengurusan terhadap si terampu adalah keluarga sedarahnya. Sehingga keluarga adalah orang yang mengerti keadaan jiwa si terampu, pun keluarga sedarah pun orang yangharus dimintai keterangan sesuai dengan Undang- Undang ini. Selanjutnya Pasal 442 menyatakan: "Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala pihak dan demi kesimpulan- kesimpulan Jawatan Kejaksaan". Dan Pasal 443 menyatakan juga : "Jika dimohonkan banding, maka Hakim banding. sekiranya ada alasan untuk itu. akan sekali lagi mendengar atau memerintahkan supaya di dengar si pengampuannya diminta". Adanya tuntutan dari para penggugat atas penetapan pengampuan ini adalah dikarenakan tidak adanva pemberitahuan terlebih dahulu kepada para penggugat. Dan pada saat dimohonkan banding pun, Pengadilan tetap tidak mendengar si terampu, apabila memang terampu tidak bisa di dengar di pengadilan, maka seharusnya pemeriksaan tersebut dilangsungkan di tempatdimana si terampu berada. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan. Pemeriksaan pada tingkat banding yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Sedangkan si terampu sendiri tetap tidak dihadirkan dengan alasan keadaan si terampu. Padahal sebelumnva tergugat telah menyebutkan bahwa sejak tinggal dengan tergugat, Nyonya Niswati si terampukeadaannya semakin membaik. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.


93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1.

Prosedur pemeriksaan penetapan pengampuan oleh pengadilan yaitu dengan cara pengajuan surat permohonan dengan menyebutkan fakta yang membuktikan perlunya pengampuan. Pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan surat-surat bukti lainnya seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang paling penting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya orang yang gila harus ada keterangan dari rumah sakit jiwa, pertimbangan pengadilan dengan mendengar pendapat keluarga sedarah atau semenda, pemberitahuan tentang permohonan pengampuan kepada calon kurandus, tanya jawab hakim yang ditunjuk dengan calon kurandus, jika pengadilan berpendapat ada alasan mengangkat seorang pengurus khusus sementara untuk mengurus orang yang pengampuannya diminta serta hartanya, keputusan pengadilan dalam rapat terbuka, setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum, pengadilan mengangkat seorang pengampu (kurator).

2.

Pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim itu. Tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan

93


94

mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan- perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya. 3.

Dalam putusan MahkamahAgungnomor 2221 K/Pdt/2010, hakim tidak membatalkan penetapan pengampuannya dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti- bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap siterampu, dan menurut pertimbangan hakim pengakuan dari pengampu terhadap pernikahan sirinya adalah merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan perantaraan orang, hal ini sesuai dengan pasal 311 Rbg/174 HIR jo 1925 KUH Perdata. Dan dalam tuntutan penggugat yang menyatakan penetapan pengampuan nomor 2/Pdt.P/2009/PN.ME cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu pasal 439 KUH Perdata, pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap siterampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti- bukti tentang keadaan siterampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan.

B. Saran 1.

Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benar- benar di dengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja


95

yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak- pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut. Dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan siterampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti- bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, pada hal ini merupakan hal yang penting agar member kejelasan bagaimana keadaan siterampu sebenarnya. 2.

Pengampu pengawas adalah pihak yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan harta benda milik terampu oleh pengampu selama berjalannya proses penetapan pengampuan. Tapi pada kenyataannya pengampu pengawas ini jarang digunakan. Hal ini baru dilakukan apabila memang ada hal yang dianggap sangat penting untuk diurus mengenai harta benda. Sedangkan pengawasan terhadap pengampu/ curator tidak dilakukan.

3.

Kurangnya pengetahuan mengenai Balai Harta Peninggalan (BHP), belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Balai Harta Peninggalan ini. Dan masyarakat juga kurang mengetahui tentang BHP ini dikarenakan BHP baru dapat melaksanakan tugasnya bukan berdasarkan penetapan hakim tetapi pengampu harus melapor pada Balai Harta Peninggalan, Padahal Balai Harta Peninggalan sangat berguna bagi pengawasan terhadap jalannya proses pengampuan guna melindungi Pengampu maupun siterampu.


BAB III KEWENANGAN SEORANG PENGAMPU TERHADAP ORANG YANG DILETAKKAN DI BAWAH PENGAMPUAN. undang undang yaitu yang disebut dengan pengampu

Recommend Documents