BAB III IMPLEMENTASI PENENTUAN BATAS LAUT KABUPATEN SELAYAR
Pada dasarnya pekerjaan penetapan batas wilayah di laut akan mencakup dua kegiatan utama, yaitu penetapan batas wilayah laut secara kartometrik di peta dan penetapan batas laut melalui survei di lapangan (Abidin, 2001). Pada bab ini akan dijelaskan tahap-tahap dari pekerjaan penetapan batas wilayah laut kabupaten Selayar secara kartometrik.
3.1 Penyiapan Peta Dasar
Pemilihan peta dasar dalam hal ini akan menentukan tingkat ketelitian yang akan dicapai. Salah satu parameter dalam mempertimbangkan tingkat ketelitian yang ingin dicapai ialah skala peta. Dalam penentuan batas wilayah laut daerah ini, peta dasar yang akan digunakan sebaiknya adalah peta dasar dengan skala besar yang tersedia. Dalam tugas akhir ini, peta dasar yang digunakan adalah peta rupa bumi provinsi Sulawesi Selatan sengan skala 1 : 250.000 yang diperoleh dari Bakosurtanal. Karena skala petanya yang kecil, maka garis pantai di peta dianggap sama dengan garis pantai pada surut terendah (garis air rendah).
3.2 Penentuan Titik Awal dan Garis Dasar
Sesuai dengan ketentuan, bahwa batas laut kabupaten ditentukan berdasarkan batas laut provinsi, maka pertama-tama dilakukan pemberian titik-titik awal pada peta yang dilakukan di sepanjang garis pantai pada Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya ditentukan titik-titik awal untuk Kabupaten Selayar di mana titik-titik awal tersebut dapat dikatakan mewakili batas paling terluar dari daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Selayar. Titik-titik awal tersebut digunakan sebagai rencana awal untuk penarikan garis dasar.
26
Penentuan garis dasar dilakukan untuk menentukan jenis garis dasar yang digunakan sebagai acuan penarikan batas laut. Seperti dalam Permendagri No.1/2006, definisi garis dasar adalah garis yang menghubungkan dua titik awal dan terdiri dari garis dasar lurus dan garis dasar normal. Garis dasar lurus adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik awal berdekatan dan berjarak tidak lebih dari 12 mil laut, sedangkan garis dasar normal adalah garis antara dua titik awal yang berhimpit dengan garis pantai. Untuk penentuan garis dasar pada tugas akhir ini, dilakukan tiga alternatif pemilihan garis dasar yang dapat diterapkan, yaitu : a. Garis Dasar Normal Hal ini berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 yang mendefinisikan satu macam garis dasar saja yaitu garis dasar normal. Garis dasar normal yang diplot di peta adalah berhimpit dengan garis pantai di peta, maka titik awal ada di sepanjang garis pantai. b. Kombinasi Garis Dasar Normal dan Garis Dasar Lurus Untuk garis dasar lurus, dibutuhkan titik awal-titik awal yang terletak di setiap ujung dan pangkal tiap segmen garis dasar lurus tersebut. Maka untuk alternatif ini dibutuhkan banyak plotting titik-titik awal sebagai langkah awal sebelum menarik garis dasar lurus. Dan apabila tidak memungkinkan ditarik garis dasar lurus, maka dapat menggunakan garis dasar normal. c. Interpretasi Tentang Garis Dasar kepulauan UNCLOS 1982 Dalam pasal 4 ayat 2 UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa ” Yang dimaksud dengan ’cakupan wilayah’ dalam ketentuan ini, khusus untuk daerah yang berupa kepulauan atau gugusan pulau-pulau dalam penentuan wilayah didasarkan atas prinsip negara kepulauan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Berdasar
Undang-Undang
tersebut,
maka
dapat
diinterpretasikan
bahwa
penggunaan garis dasar kepulauan juga dapat diterapkan terhadap daerah yang juga merupakan daerah kepulauan. Dalam pelaksanaan tugas akhir ini, Pertama dilakukan dahulu penentuan garis dasar untuk wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Pada gambar 3.1 diperlihatkan kombinasi garis dasar normal dan garis dasar lurus untuk keseluruhan provinsi Sulawesi Selatan.
27
Gambar 3.1 Kombinasi Garis Dasar Normal dan Lurus di Sulawesi Selatan
Setelah dilakukan penarikan garis dasar lurus dan kombinasi garis dasar normal untuk provinsi Sulawesi Selatan, maka kemudian ditentukan kombinasi garis dasar lurus dan normal untuk kabupaten Selayar dan juga kombinasi garis dasar lurus dan normal untuk kabupaten Bulukumba (karena terdapat pertampalan wilayah laut antara kabupaten Bulukumba dan Selayar). Untuk penentuan kombinasi garis dasar lurus dan normal kabupaten Selayar, maka garis dasarnya adalah sama dengan garis dasar untuk provinsi Sulawesi Selatan. Namun ada penambahan, yaitu beberapa segmen garis dasar yang menghubungkan Pulau Pasitanete dan Pulau Selayar yang berada pada laut pedalaman dari provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ilustrasi dari hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2.
28
Gambar 3.2 Penentuan Garis Dasar Lurus Kabupaten Selayar di sekitar perbatasan dengan kabupaten bulukumba Hasil dari kombinasi garis dasar lurus dan normal untuk Kabupaten Selayar secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.3.
Gambar 3.3 Kombinasi Garis Dasar Normal dan Lurus di Kabupaten Selayar
29
Seperti halnya untuk penarikan garis dasar lurus, maka dilakukan dahulu penentuan garis dasar kepulauan untuk wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Untuk penentuan garis dasar kepulauan kabupaten Selayar, maka garis dasarnya adalah sama dengan garis dasar untuk provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Namun ada penambahan , yaitu beberapa segmen garis dasar kepulauan yang berada pada laut pedalaman dari provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ilustrasi dari hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4
Gambar 3.4. Penentuan Garis Dasar Kepulauan Kabupaten Selayar
3.3 Penarikan Garis Batas Daerah
Penarikan garis batas dalam hal ini dilakukan dengan berasumsi bahwa setiap provinsi dapat mengklaim wilayah maritimnya secara penuh yaitu 12 mil laut dan kabupaten dapat mengklaim wilayah maritimnya secara penuh yaitu sejauh 4 mil laut. Dari hasil penarikan garis batas untuk penentuan luas wilayah Kabupaten Selayar, maka akan terdapat pertampalan wilayah laut antara kabupaten Selayar dengan kabupaten
30
Bulukumba di sebelah utara, dimana kedua kabupaten ini saling berhadapan. Ilustrasi dari area pertampalan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4 dan 3.5
Gambar 3.5 Area Pertampalan Batas Laut antara Kabupaten Selayar dan Kabupaten Bulukumba Dengan Penggunaan Garis Dasar Normal
Gambar 3.6 Area Pertampalan Batas Laut antara Kabupaten Selayar dan Kabupaten Bulukumba Dengan Penggunaan Kombinasi Garis Dasar Normal dan Garis Dasar Lurus.
31
Dari kasus tersebut, maka penarikan garis batas wilayah dilakukan berdasarkan prinsip garis tengah. Selanjutnya akan dijelaskan proses penarikan garis tengah tersebut secara grafis.
3.3.1 •
Prosedur Penarikan Garis Tengah pada Penerapan Garis Dasar Normal
Ditetapkan terlebih dahulu titik-titik awal pada masing-masing kabupaten, yaitu titik A1, A2, dan A3 untuk kabupaten Bulukumba, dan titik B1, B2, dan B3 untuk kabupaten Selayar.
•
Titik awal penarikan garis tengah adalah titik TM 1, yaitu berupa titik perpotongan garis-garis batas laut kedua kabupaten. Dengan demikian, titik A1 dan B1 merupakan pasangan titik awal kendali pertama yang akan ditarik garis tengahnya.
•
Dari titik A1 dan B1, dibuat garis bisektor (yang membagi menjadi dua bagian yang sama besar) yang tegak lurus terhadap garis maya yang menghubungkan kedua titik awal tersebut.
•
Penentuan pasangan titik awal selanjutnya, maka terdapat 2 pilihan kemungkinan, yaitu pasangan A1-B2 dan pasangan A2-B1. Untuk menentukan pasangan mana yang digunakan untuk menarik garis tengah berikutnya, dilakukan pemeriksaan titik mana yang lebih dahulu menghasilkan titik ekuidistan terhadap tiga titik awal kendali. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menarik garis tengah dari pasangan-pasangan titik tadi. Karena jarak titik TM 1 lebih dekat ke garis bisektor A2-B1, maka diputuskan bahwa pasangan titik awal kendali berikutnya adalah A2-B1. Perpotongan garis bisektor A1-B1 dan A2-B1 adalah titik belok jaringan garis tengah , TM 2, yang mempunyai jarak yang sama dari titik A1, A2, dan B1.
•
Penentuan titik awal kendali berikutnya adalah antara pasangan titik A2-B2 dan A3-B1. Karena jarak titik TM 2 lebih dekat ke garis bisektor A2-B2, maka ditetapkan pasangan titik A2-B2 sebagai pasangan titik awal kendali berikutnya. Perpotongan garis bisektor A2- B1 dan A2-B2 adalah titik belok berikutnya, TM 3, yang sama jaraknya dari titik A2, B2, dan B1.
•
Penentuan titik awal kendali berikutnya adalah antara pasangan titik A2-B3 dan A3-B2. Karena jarak titik TM 3 lebih dekat ke garis bisektor A3-B2, maka ditetapkan pasangan titik A3-B2 sebagai pasangan titik awal kendali berikutnya.
32
Perpotongan garis bisektor A2- B2 dan A3-B2 adalah titik belok berikutnya, TM 4, yang sama jaraknya dari titik A3, B2, dan A2. •
Garis bisektor A3-B2,dipotongkan dengan garis bisektor dari pasangan titik awal A3-B3,. Titik perpotongan tersebut merupakan titik TM 5 yang sama jarak terhadap titik A3, B3, dan B2.
•
Garis bisektor A3-B3 tersebut diteruskan sampai ke titik akhir jaringan garis tengah area pertampalan tersebut, yaitu titik TM 6.
•
Maka, jaringan garis tengah yang didapatkan adalah TM 1, TM 2, TM 3, TM 4, TM 5, TM 6.
Adapun ilustrasi dari prosedur penarikan garis tengah tersebut dapat dilihat pada gambar 3.6 dan 3.7.
Gambar 3.7 Titik Awal pertampalan dan Garis Bisektor Pertampalan Kabupaten Selayar dan Bulukumba.
33
Gambar 3.8 Garis Sama Jarak (Ekuidistan) dan Jaringan Garis Tengah
Setelah dilakukan penarikan garis tengah di daerah pertampalan antara 2 kabupaten tersebut, maka akan didapatkan garis batas daerah untuk keseluruhan wilayah kabupaten Selayar.
Gambar 3.9 Garis Batas Daerah Kabupaten Selayar untuk Penerapan Garis Dasar Normal 34
3.3.2
Prosedur Penarikan Garis Tengah pada Penerapan Kombinasi Garis Dasar Normal dan Lurus.
•
Ditetapkan terlebih dahulu titik-titik awal pada masing-masing kabupaten, yaitu titik A1, A2, dan A3 untuk kabupaten Bulukumba, dan titik B1, B2, dan B3 untuk kabupaten Selayar.
•
Titik awal penarikan garis tengah adalah titik TM 1, yaitu berupa titik perpotongan garis-garis batas laut kedua kabupaten. Dengan demikian, titik A1 dan B1 merupakan pasangan titik awal kendali pertama yang akan ditarik garis tengahnya.
•
Dari titik A1 dan B1, dibuat garis bisektor (yang membagi menjadi dua bagian yang sama besar) yang tegak lurus terhadap garis maya yang menghubungkan kedua titik awal tersebut.
•
Penentuan pasangan titik awal selanjutnya, maka terdapat 2 pilihan kemungkinan, yaitu pasangan A1-B2 dan pasangan A2-B1. Untuk menentukan pasangan mana yang digunakan untuk menarik garis tengah berikutnya, dilakukan pemeriksaan titik mana yang lebih dahulu menghasilkan titik ekuidistan terhadap tiga titik awal kendali. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menarik garis tengah dari pasangan-pasangan titik tadi. Karena jarak titik TM 1 lebih dekat ke garis bisektor A2-B1, maka diputuskan bahwa pasangan titik awal kendali berikutnya adalah A2-B1. Perpotongan garis bisektor A1-B1 dan A2-B1 adalah titik belok jaringan garis tengah , TM 2, yang mempunyai jarak yang sama dari titik A1, A2, dan B1.
•
Penentuan titik awal kendali berikutnya adalah antara pasangan titik A2-B2 dan A3-B1. Karena jarak titik TM 2 lebih dekat ke garis bisektor A2-B2, maka ditetapkan pasangan titik A2-B2 sebagai pasangan titik awal kendali berikutnya. Perpotongan garis bisektor A2- B1 dan A2-B2 adalah titik belok berikutnya, TM 3, yang sama jaraknya dari titik A2, B2, dan B1.
•
Penentuan titik awal kendali berikutnya adalah antara pasangan titik A2-B3 dan A3-B2. Karena jarak titik TM 3 lebih dekat ke garis bisektor A3-B2, maka ditetapkan pasangan titik A3-B2 sebagai pasangan titik awal kendali berikutnya. Perpotongan garis bisektor A2- B2 dan A3-B2 adalah titik belok berikutnya, TM 4, yang sama jaraknya dari titik A3, B2, dan A2.
35
•
Garis bisektor A3-B2 dipotongkan dengan garis bisektor dari pasangan titik awal A3B3,. Titik perpotongan tersebut merupakan titik TM 5 yang sama jarak terhadap titik A3, B3, dan B2.
•
Garis bisektor A3-B3 tersebut diteruskan sampai ke titik akhir jaringan garis tengah area pertampalan tersebut, yaitu titik TM 6.
•
Maka, jaringan garis tengah yang didapatkan adalah TM 1, TM 2, TM 3, TM 4, TM 5, TM 6.
Garis sama jarak dan jaringan garis tengah untuk penerapan kombinasi garis dasar normal dan lurus dapat dilihat pada gambar 3.9, dan garis batas daerah Kabupaten Selayar yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 3.10
Gambar 3.10 Garis Sama Jarak (Ekuidistan) dan Jaringan Garis Tengah untuk penerapan kombinasi garis dasar normal dan lurus
36
Gambar 3.11 Garis Batas Daerah Kabupaten Selayar untuk Penerapan Kombinasi Garis Dasar Lurus dan Garis Dasar Normal
Sedangkan untuk penarikan garis batas daerah Kabupaten Selayar dengan penerapan Garis Dasar Kepulauan dapat dilihat pada gambar 3.12.
Gambar 3.12. Garis Batas Daerah Kabupaten Selayar untuk Penerapan Garis Dasar Kepulauan 37
Dalam penentuan garis batas kabupaten Selayar berdasarkan penerapan garis dasar kepulauan tersebut, maka daerah laut Selayar yang bertampalan dengan laut kabupaten Bulukumba diselesaikan dengan prinsip ekuidistan untuk penerapan kombinasi garis dasar lurus dan normal seperti yang dijelaskan sebelumnya.
3.4 Penentuan Luas Wilayah
Langkah selanjutnya setelah dilakukan penarikan garis batas daerah dan didapatkan titik titik batas adalah penentuan luas wilayah. Penentuan luas wilayah dilakukan dengan metode numeris. Ilustrasi dari perhitungan luas dengan metode numeris dapat dilihat pada gambar 3.13 .
D (Xd, Yd)
A (Xa, Ya)
C (Xc, Yc)
B (Xb, Yb)
Gambar 3.13. Ilustrasi perhitungan luas dengan metode numeris
Persamaan dalam penghitungan luas diatas : 2 L = [(Xa.Yb) + (Xb.Yc) + (Xc.Yd) + (Xd.Ya)] – [(Ya.Xb) + (Yb.Xc) + (Yc.Xd) + (Yd.Xa)]
Atau secara umum dapat dituliskan dalam bentuk rumus: 2 L = Σ X i. Y j - Σ Y i X j Dimana i = titik batas, dan j = titik batas setelah titik i (titik batas berikutnya)
38
Hasil dari perhitungan diatas bisa negatif ataupun positif. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah memutlakannya apabila hasil perhitungan diatas merupakan bilangan negatif. Contoh diatas adalah contoh sederhana apabila daerah yang ingin diketahui luasnya hanya memiliki 4 koordinat. Kita bisa melakukan perhitungan serupa tetapi dengan formula yang lebih panjang apabila ternyata daerah yang ingin diketahui luasnya lebih kompleks bentuknya (memiliki banyak koordinat).
Hasil dari perhitungan luas tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2
Model Penerapan Garis
Luas
Dasar
(Km²)
Daratan
Luas Lautan (Km²)
Luas
Perbandingan
Keseluruhan
Luas Lautan dan
(Km²)
Daratan (Km²)
Garis Dasar Normal
45.511,924
67.742,912
113.254,836
1,48 : 1
Kombinasi Garis Dasar
45.511,924
68.234,895
113.746,819
1,49 : 1
45.511,924
159.682,602
205.194,526
3,50 : 1
Normal dan Lurus Garis Dasar Kepulauan
Tabel 3.1. Hasil Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Model Penerapan Garis
Luas Daratan
Luas Lautan
Dasar
(Km²)
(Km²)
Luas
Perbandingan
Keseluruhan
Luas Lautan dan
(Km²)
Daratan (Km²)
Garis Dasar Normal
1.196,782
8.860,189
10.056,971
7,40 : 1
Kombinasi Garis Dasar
1.196,782
10.260,955
11.457,737
8,57 : 1
1.196,782
21.083,148
22.279,930
17,61 : 1
Normal dan Lurus Garis Dasar Kepulauan
Tabel 3.2. Hasil Luas Wilayah Kabupaten Selayar
39
3.5
Penyajian Peta Batas Selanjutnya, setelah didapatkan garis batas daerah, sebagai produk akhir dari
Penentuan Batas Laut Kabupaten Selayar ini, maka disajikan dalam bentuk Peta Batas Daerah. Dalam tugas akhir ini, batas laut daerah Kabupaten Selayar ditentukan dalam tiga versi, yaitu berdasarkan UU No.32/2004, Permendagri No.1/2006 dan implementasi UNCLOS 1982 tentang penggunaan garis dasar kepulauan. Peta hasil penarikan batas laut dalam tiga versi tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.
40
