BAB III ANALISIS SISTEM
Analisis sistem adalah penguraian dari sistem informasi yang utuh kedalam bagian–bagian dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan–permasalahan dan hambatan–hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analisis sistem memiliki tujuan untuk melakukan penganalisaan dan mencari kelemahan dari sistem yang berjalan. Sehingga pada akhirnya proses perwujudan sistem yang baik akan tetap terpenuhi sejalan dengan perkembangan zaman. Analisis sistem informasi ini merupakan tahap penganalisaan terhadap sistem yang sedang berjalan di CV. Rezeki Abadi yaitu tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap. Penganalisaan terdiri atas analisis sistem yang sedang berjalan, analisis data, analisis dokumen dan analisis kebutuhan sistem.
A. Analisis Prosedur Yang Sedang Berjalan
CV. Rezeki Abadi dalam menerapkan sistem perpajakan belum mampu memberikan informasi secara tepat dan benar, sehingga sering terjadi kelebihan atau kekurangan dalam penyetoran. Untuk itu proses manual dalam pengolahan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilihat dalam bagan alir seperti pada gambar dibawah ini.
41
1.
Prosedur Pengolahan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Sedang Berjalan Dibawah ini adalah Prosedur Berjalan Pengolahan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai berikut : a. Bagian umum membuat daftar hadir karyawan berdasarkan Jabatan dan Status, kemudian diserahkan kepada Kepala Administrasi. Kepala Administrasi melakukan perhitungan gaji sebelum PPh artinya gaji yang belum
dipotong
dengan
pajak
penghasilan.
Setelah
itu
Kepala
Administrasi membuatkan hasil perhitungan gaji diserahkan pada bagian Accounting dan slip gaji diserahkan kepada Direktur. b. Bagian Accounting menghitung potongan pajak penghasilan karyawan dan dibuatkan laporan pajak penghasilan pasal 21 dan diserahkan kepada Kepala Administrasi. Pajak penghasilan pasal 21 terutang merupakan tanggungan perusahaan secara keseluruhan. c. Bagian Accounting membuat surat pemberitahuan Tahunan Formulir 1721, 1721-A1 dan SSP. 1721, 1721-A1 dan Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian di sahkan oleh Direktur untuk disetujui (Acc) d. Bagian Accounting mencocokan jumlah uang pajak yang harus disetor ke Bank dengan menyetujui dan tandatangan atas Formulir 1721, 1721-A1 dan SSP. Kepala Administrasi mengisi formulir setoran dari bank dan diserahkan kepada bank beserta formulir SSP. Bank kemudian menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening/kantor penerimaan pajak.
41
e. Bank setelah menerima uang dan formulir setoran kemudian SSP dibubuhi stampel & tandatangan petugas dan membuat Bukti Pembayaran Pajak (BPP) yang didalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). f. SSP yang telah dibubuhi cap & tandatangan petugas kemudian beserta 1721, 1721-A1 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian dari KPP akan diberikan bukti pelaporan kepada Wajib Pajak. g. 1721, 1721-A1, SSP lembar 1 dan bukti lapor pajak diarsip oleh Kepala Administrasi sebagai bukti telah melakukan kewajiban perpajakan.
41
Gambar 3.1 Flowmap Berjalan Pengolahan Pajak Penghasilan Pasal 21
41
Gambar 3.2 Flowmap Berjalan Pengolahan Pajak Penghasilan Pasal 21 Lanjutan
41
B. Analisis Kelemahan Sistem
Dari hasil analisis yang sedang berjalan pada pengolahan data pengolahan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan secara manual tentu tidak efektif serta tidak efisien. Dan memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan, diantaranya : 1. Untuk memasukkan data karyawan, data gaji karyawan dan data pajak penghasilan karyawan sering terjadi kesalahan dan tidak adanya program khusus yang menangani masalah tersebut. 2. Dapat terjadi duplikasi data. 3. Keamanan data tidak terjamin, karena dapat dilihat oleh semua pihak tanpa proses pengamanan inputan data. 4. Proses pencarian data kembali membutuhkan waktu yang cukup lama.
C. Analisis Kebutuhan Sistem
Dalam sistem informasi pengolahan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dikomputerisasikan diperlukan beberapa komponen pekerjaan untuk mendukung berjalan sistem, diantaranya : 1. Sistem yang dapat melakukan pengontrolan data secara efisien sehingga dapat mempercepat pekerjaan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. 2. Sistem yang dapat memberikan informasi yang tepat dan benar serta cepat untuk keperluan pelaporan yang berguna, baik untuk pihak CV. Rezeki Abadi maupun pihak penerima setoran.
41
3. Dapat menjamin keamanan data dan penyimpanan file tidak dilakukan secara terpisah. 4. Sistem dapat membuat laporan dengan cepat dan kapan saja dibutuhkan. 5. Membutuhkan pengguna untuk mengoperasikan sistem yang dibuat. 6. Dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat menjalankan sistem tersebut.
D. Analisis Dokumen
Tujuan dilakukannya analisis dokumen adalah untuk mengetahui macam– macam dokumen yang digunakan serta untuk membantu dalam perancangan sistem yang telah ada, antara lain : 1. Daftar Hadir Karyawan (DHK) Fungsi
: Untuk menghitung gaji karyawan, karena perhitungan gaji karyawan didasarkan pada kehadiran karyawan.
Sumber
: Bagian Umum.
Rangkap : 1 (Satu). Distribusi : Kepala Administrasi
2. Daftar Gaji (DG) Fungsi
: Untuk diotorisasi agar direktur dapat mengetahui gaji yang didapat oleh karyawan.
Sumber
: Kepala Administrasi.
Rangkap : 1 (Satu). Distribusi : Direktur.
41
3. Slip Gaji (SG) Fungsi
: Perhitungan total gaji karyawan setelah ada pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
Sumber
: Kepala administrasi & Direktur
Rangkap : 2 (Dua). Distribusi : Direktur & Karyawan
4. Formulir Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) Fungsi
: Formulir dari departemen pajak untuk diotorisasi oleh karyawan dan harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak oleh karyawan.
Sumber
: Kepala Administrasi.
Rangkap : 2 (Dua). Distribusi : Kantor Pelayanan Pajak.
5. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721) Fungsi
: Untuk melaporkan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
Sumber
: Kepala Administrasi.
Rangkap : 2 (Dua). Distribusi : Kantor Pelayanan Pajak.
41
6. Formulir Setoran (FS) Fungsi
: Formulir yang diperoleh dari bank pada saat akan membayar pajak kemudian oleh departemen keuangan formulir tersebut diisi dan diserahkan kepada bank bersama dengan uang pajak (setoran).
Sumber
: Accounting.
Rangkap : 1 (Satu). Distribusi : Bank.
7. Surat Setoran Pajak (SSP) Fungsi
: Formulir SPT masa yang harus dilaporkan oleh WP (Wajib Pajak) yaitu perusahaan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
Sumber
: Accounting
Rangkap : 5 (Lima). Distribusi : WP, KPPN, KPP, Bank Persepsi, arsip wajib pungut pihak lain.
8. Bukti Pembayaran Pajak (BPP) Fungsi
: Kwitansi sebagai bukti telah melakukan penyetoran pajak.
Sumber
: Bank atau Kantor Pos.
Rangkap : 1 (Satu) Distribusi : Wajib Pajak.
41
9. Bukti Lapor Pajak (BLP) Fungsi
: Kwitansi sebagai bukti telah melakukan pelaporan pajak.
Sumber
: Kantor Pelayanan Pajak.
Rangkap : 1 (Satu) Distribusi : Wajib Pajak.
E. Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan
Evaluasi sistem di sini dititikberatkan pada perubahan sistem pengolahan pajak penghasilan pasal 21. Karena dalam proses pencatatan yang dilakukan masih sederhana, maka itu harus diganti menjadi sistem komputerisasi yang lebih efisien. Hal ini penting karena sistem pelaporan harus cepat, tepat dan akurat karena berpengaruh pada kinerja CV. Rezeki Abadi. Dari pembuatan laporan setoran pajak dan laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dibuat secara komputerisasi, maka dapat melihat dan mengetahui informasi yang ada pada CV. Rezeki Abadi. Kesimpulannya adalah bahwa sistem yang sedang berjalan di CV. Rezeki Abadi masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan kurang efisien dan efektif dalam pengolahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. dkv
41
