BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA, PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAH 2.1 Pekerja 2.1.1 Pengertian Pekerja Dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Dan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Sebagaimana ditulis oleh Payman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau man power adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan melakukan pekrjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.1 Tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik bekerja membuka usaha untuk diri sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja atau dibawah perintah seseorang yang memberi kerja (seperti perseroan, 1
Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan 1, Airlangga, Universitas Press,Surabaya,h. 17.
24
25
pengusaha maupun badan hukum) serta atas jasanya bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ini disebut pekerja (bagian dari tenaga kerja). Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang dalam studi, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan (contoh : pensiunan, penerima bunga deposito dan sejenisnya). Kemudian angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan atau biasa di sebut pengangguran. Yang bekerja terdiri dari yang bekerja penuh dan setengah menganggur. 2.1.2 Macam – macam pekerja Berdasarkan kualitasnya pekerja dapat di bagi menjadi 3, yaitu: pekerja yang terdidik, pekerja yang terlatih, pekerja tidak terdidik dan tidak terlatih. pekerja terdidik adalah pekerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal (contoh: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain). Pekerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Pekerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut (contoh: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain). Pekerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang
26
hanya mengandalkan tenaga saja (contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya). Pekerja dibagi menjadi empat macam yaitu : pekerja tetap, pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja kontrak. Pengertian dari setiap pekerja di atas yaitu : pekerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). pekerja tetap, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Peribadi, ditambahkan menjadi sebagai berikut : Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut. Pekerja tetap ini termasuk kedalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (yang selanjutnya disebut PKWTT) karena PKWTT merupakan perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap. Sesuai dengan Pasal 56 UU Ketenagakerjaan. Pekerja tetap akan dikenakan masa percobaan yaitu selama tiga bulan sebelum diangkat menjadi pekerja tetap oleh suatu perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1994; menyebutkan bahwa Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada
27
pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinyuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Contohnya seperti tenaga kerja yang bekerja sebaga tenaga kerja harian lepas pada sebuah pabrik kosmetik. Pekerja tersebut diberi gaji berdasarkan kehadirannya setiap hari kerjanya maka ia tidak akan menerima upah. Maka tenaga kerja harian lepas menerima upah sesuai dengan kehadirannya di tempat kerjanya. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1994; menyebutkan bahwa Pekerja Borongan adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubahubah dalam hal waktu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER- 03/MEN/1994; menyebutkan bahwa Pekerja Kontrak adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu. Pekerja kontrak termasuk kedalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (yang selanjutnya disebut PKWT) karena PKWT merupakan perjanjian kerja yang terdapat jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini sesuai dengan pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. PKWT harus dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa indonesia, tidak dipersyaratkan untuk masa percobaan apabila PKWT ditetapkan masa percobaan maka akan batal demi hukum, dan PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat terus-menerus atau tidak terputus-putus.
28
Perjanjian ini akan berakhir apabila : pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja, hal ini terdapat dalam Pasal 60 UU Ketenagakerjaan. 2.2 Perlindungan Hukum 2.2.1 Pengertian perlindungan hukum Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, mahkluk sosial atau mahkluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan anatara satu dengan yang lain. sebagai mahkluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtbetrekkingen).2 Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit.3 Satjipto Raharjo menyatakan bahwa “hukum melindungi
2
Soeroso, 2006, Penghantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.49 3
Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 79
29
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.4 Menurut Philipus M. Hadjon, dimana dikemukakan bahwa perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “rechtbescherming”. Maka perlindungan hukum diartikan suatu usaha untuk memberikan hak – hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu: 1. Perlindungan hukum preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive 2. Perlindungan hukum represif, merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.5 Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (theory of interest), terdapat 3 penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu: 1. Menyangkut kepentingan pribadi (individual interest) 2. Menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga – lembaga sosial, kesusilaan
4
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.5
5
Philipus M. Hadjon, op.cit, h. 52.
30
umum, perlindungan atas sumber – sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial dan kehidupan manusia 3. Menyangkut kepentingan umum (public interest), berupa kepentingan Negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat6 2.2.2 Pengertian perlindungan hukum terhadap pekerja Dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Para pengusaha diwajibkan untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, maupun aliran politik. Menurut H. Zainal Asikin Perlindungan pekerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu: Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.7
6
Marmi Emmy Mustafa, 2007, Prinsif-prinsif Beracara Dalam penegakan Hukum Paten di Indonesiia Dikaitkan Dengan TRiPs-WTO, PT. Alumni, Bandung, h. 58 7
Zainal Asikin, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 76.
31
Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Guna menjaga keselamatan dan menjalankan pekerjaan pekerja/buruh wajib mendapatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.8 Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam linkungan kerja tersebut.9 Tujuan perlindungan pekerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 2.3 Upah
8
Rachmat Trijono, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, h. 53. 9
Ibid
10
Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.103
32
2.3.1 Pengertian Upah Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan yang disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Menurut para ahli upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.11 Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam pertauran perundang-undangan. Sadono Sukirno membuat dua pengertian upah yaitu: a. Upah Nominal ( upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sbagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. b. Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang – barang dan jasa – jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.12
11
Achma d S. Ruky, 2001, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.8. 12
Sadono Sukirno, 2005. Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h.40.
33
Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan memberikan pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Menurut G.Reynold yang dipetik oleh Imam Soepomo bagi majikan upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah – rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi menjadi lebih tinggi.13 Dari pengertian – pengertian upah tersebut diatas tentunya akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang akan diterima oleh buruh. Ada beberapa teori yang perlu diperhatikan yaitu teori yang digunakan dalam menetapkan upah, yaitu: 13
Zainal Asikin, op.cit, h.69.
34
a. Teori upah normal, oleh David Ricardo, menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya – biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan hidup buruh/tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang memang demikian saja kemampuan majikan. b. Teori undang – undang upah besi oleh Lassale, menurut teori ini upah normal diatas hanya memenagkan majikan saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudh saja majikan itu akan mengatakan Cuma itu kemampuannya tanpa berpikir bagaiman susahnya buruh itu. Oleh karena itu menurut teori ini, buruh harus berusaha menentangnya agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup. c. Teori dana upah oleh Stuart Mill Senior, menurut teori dana upah buruh tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori undang – undang upah besi karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah bedasarkan besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruhpun akan berkurang pula. Menurut teori ini yang dipermasalahkan sebetulnya bukanlah berapabesarnya upah yang diterima buruh, melainkan sampai seberapa jauhnya upah tersebut mampu mencakupi segala keperluan hidup buruh beserta keluarganya. Karenanya menurut teori ini dianjurkan bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan/ negara yang disebut dana anak – anak. 14
Beberapa jenis upah yang terdapat di dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan yaitu sebagai berikut: a. Upah Norminal Upah Nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada para pekerja/burh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau
14
Ibid.
35
pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.15 b. Upah Nyata Upah nyata merupakan upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang pekerja/buruh yang berhak.16 Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari : 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. c. Upah Hidup Upah hidup ini merupakan upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuranis, rekreasi, bahan pangan dan lain-lain.17 d. Upah Minimum Upah minimum ini adalah upah yang akan dijadikan standar oleh majikan dalam menentukan upah yang sebenarnya. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah
15
G. Kertasapoetra, 1992, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, h.100. 16
Ibid.
17
Lalu Husni, op.cit, h.89.
36
dan upah minimum dapat berubah sesuai dengan tujuan ditetapakannya upah minimum tersebut.18 Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kerap kali setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu: 1. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja sebagai sub system dalam suatu hubungan kerja. 2. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya system pengupahan yang sangat rendah dan secara materill kurang memuaskan. 3. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. 4. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan 5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.19 e. Upah Wajar Upah wajar maksudnya ialah sebagai upah yang secara relative diniali cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerja/buruh sebagai uang imbalan atau jasajasa yang diberikan pekerja/buruh kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh mereka.20 Upah wajar sangat bervariasi dan selalu berubah – ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor – faktor yang mempengaruhinya yaitu: 1. Kondisi negara pada umumnya. 18
Zainal Asikin, op.cit, h.71.
19
Ibid.
20
Lalu Husni I, op.cit, h.91.
37
2. Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada. 3. Peraturan perpajakan. 4. Standar hidup para buruh itu sendiri. 5. Undang – undang mengenai upah khususnya. 6. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.21 Di kebanyakan perusahaan keputusan menentukan tingkat besar kecilnya upah dipengaruhi oleh banyak hal. Winarni dan Sugiyarso menyatakan bahwa faktor – faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat upah antara lain : 1. Ketetapan pemerintah, dalam penentuan gaji dan upah yang perlu diingat adalah bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan
yang
layak
bagi
kemanusiaan.
Untuk
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Untuk menentukan tingkat upah di beberapa perusahaan digunakan ketentuan pemerintah tentang Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Sektoral Regional (UMSR). Namun ketentuan ini kebanyakan berlaku untuk jabatan tingkat pelaksana saja. 2. Tingkat upah di pasaran, Besarnya upah yang dibayarkan oleh perusahaanperusahaan lain yang sejenis, yang beroperasi pada sektor yang sama, digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya upah pada perusahaan tersebut. Tingkat upah yang berlaku di pasaran dapat diperoleh 21
Zainal Asikin, loc.cit.
38
melalui survey. Perusahaan dapat memutuskan untuk memberikan besarnya upah pada karyawannya dengan cara menyamakan atau melebihkan sedikit dari harga pasar yang berlaku, tergantung pada strategi dan kemampuan perusahaan tersebut. 3. Kemampuan perusahaan, Kemampuan perusahaan untuk membayar upah tergantung
daripada
kemampuan
finansial
perusahaan.
Untuk
mempertahankan karyawan, perusahaan akan mungkin membayar upah yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, akan tetapi hal itu akan tergantung daripada kondisi finansial perusahaan. 4. Kualifikasi SDM yang digunakan, Saat ini tingkat teknologi yang dipergunakan oleh perusahaan menentukan tingkat kualifikasi sumber daya manusianya. Semakin canggih teknologinya, akan semakin dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di samping itu segmen pasar dimana perusahaan itu bersaing juga menentukan tingkat kualifikasi sumber daya manusianya. 5. Kemauan perusahaan, Perusahaan kadang tidak ingin repot dengan faktorfaktor seperti harga pasar dan lain-lain, perusahaan hanya akan berpegang pada apa yang menurutnya wajar. 6. Tuntutan pekerja, Tuntutan para pekerja dan kemauan perusahaan biasanya dipertemukan dalam meja perundingan dengan cara musyawarah atau tawarmenawar. Organisasi pekerja dan pengusaha secara sendiri-
39
sendiri atau gabungan organisasi pekerja dan gabungan perusahaan dapat melakukan hal ini.22
2.3.2 Komponen Upah Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal tidak melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima. Imbalan/penghasilan yang diterima oleh buruh tidak selamanya disebut sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk komponen upah. Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah disebutkan bahwa: 1. Termasuk Komponen Upah adalah: a. Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian b. Tunjungan tetap, suatu pembayarn yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjungan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. 22
Sugiyarso dan Winarni. 2006. “Manajemen Keuangan Cetakan kedua”. Yogyakarta: Media Pressindo. h.52.
40
Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjungan pokok asalkan tidak dikaitkandengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah pokok c. Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok 2. Tidak Termasuk Komponen Upah a. Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natural karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara cuma-Cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan sejenisnya b. Bonus; pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh berprestasi melibihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas c. Tunjangan Hari Raya(THR), dan pembagian keuntungan lainnya.
41
