40
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR, HAK SIPIL, HAK POLITIK DAN TAHANAN TITIPAN 2.1
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar
2.1.1. Sejarah singkat Lapas Klas IIA Denpasar beralamatkan di jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta, Badung. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali. Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar terletak dijalan Nusakambangan, Desa Pekambingan – Denpasar. Bangunan tersebut didirikan pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1916 seterusnya dikenal dengan nama Penjara Pekambingan. Hingga kemudian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dipindahkan ke alamat saat ini yaitu kelurahan kerobokan. Mengenai bangunan Lapas di kelurahan kerobokan ini dibangun pada tahun 1976 hingga selesai pada tahun 1982. Kemudian mulai aktif pada tahun 1983, hingga berangsur Lapas beserta penghuni Lapas Pekambingan dipindahkan ke Lapas Kerobokan. Namun demikian secara nomenklatur, masih bernama Lapas Klas IIA Denpasar. Di lokasi bekas Penjara Lama (pekambingan), kemudian dibangun Pusat Pertokoan Kertha Wijaya yang diresmikan Gubernur Ida Bagus Mantra pada tahun 1986. Pemindahan Penjara dan dibangunnya Pusat Pertokoan merupakan salah satu proses untuk membuat Denpasar menjadi Kota Modern dan maju.
41
Lapas Klas IIA Denpasar mempunyai luas tanah 36.900 m2 yang terbagi dalam 2 (dua) buah sertifikat Adapun lokasi Lapas Klas IIA Denpasar sebagai berikut : a.
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gunung Tangkuban Perahu
b.
Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Intan Permai (Rumah Dinas Lapas)
c.
Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan dan perumahan penduduk
d.
Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Mertanadi. Lapas Klas IIA Denpasar memiliki kapasitas hunian sebayak 323 orang,
namun saat ini dihuni oleh 995 orang (Sumber Registrasi, 29 April 2015). Lapas Klas IIA Denpasar juga memiliki 28 Rumah Dinas yang berlokasi disekitar Lapas.
2.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar sebagaimana
diatur
dalam
Keputusan
Menteri
Kehakiman
Nomor
:
M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Sebagai berikut:
42
K A L A P AS SUDJONGGO, BC.IP.SH
KASUBAG TATA USAHA DEWA GD. ASTARA, SH,MH
KAUR KEPEG & KEUANGAN
KAUR UMUM DRS. GD. SUARDIKA
IG. A. MUDIARTINI, SH
KA. KPLP
KASI BINADIK
KASI GIATJA
KASI MINKAMTIB
I.W. AGUS MIARDA, AMD.IP,SH
I.W.PT. SUTRESNA, AMD.IP,SH,MH
I GEDE PURWATA, SH
HERMANUS SETYO H, Bc.IP, SH
REGU PENGAMANAN
KASUBSI REGISTRASI
KASUBSI BIMKER & PHK
KASUBSI KEAMANAN
I MADE SUARDANA, SH
DADANG F, AMD.IP,SH
-
KASUBSI BIMKEMASWAT
KASUBSI SARKER
KASUBSI PELAPORAN
NI NYM. BUDI UTAMI, S.SOS, MH.
I WAYAN SUMAKERTA, SH
SARJIYEM, SE.
1
2
3
4
Sumber : Bagian Kepegawain Lapas Klas IIA Denpasar
43
Adapun uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di Lapas Klas IIA Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Sub Bagian Tata Usaha Tugas pokoknya adalah mengkoordinasukan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi tata persuratan, kepagawaian, keuangan dan perlengkapan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lapas. Bidang Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : a.
Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.
b.
Sub Bagian Umum Tugas
pokoknya
adalah
melaksanakan
urusan
persuratan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif. 2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Tugas
pokoknya
memberikan
bimbingan
kepada
narapidana
berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi :
44
a.
Sub Seksi Registrasi Tugas pokoknya melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana.
b.
Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Tugas pokoknya melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.
3. Seksi Kegiatan Kerja Tugas
pokoknya
mengkoordinasikan,
menyiapkan
pelaksanaan
bimbingan latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja. a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Berfungsi
memberikan
pembinaan
kemandirian
seperti
bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut. Lapas juga mempunyai Show Room / Gallery tempat untuk memamerkan dan menjual hasil karya warga binaan, tempatnya diluar Lapas. b. Sub Seksi Sarana Kerja Berfungsi
untuk
mempersiapkan,
mengeluarkan
menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.
dan
45
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Tugas pokoknya yaitu mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi ini dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi yaitu : a.
Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Tugas pokoknya melaksanakan tugas administrasi pelaporan
keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. b.
Sub Seksi Keamanan Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan tugas pengamanan
dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku. Sub Seksi ini juga mempunyai tugas dalam pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan, serta membawahi 4 (empat) regu satgas Pengamanan Pintu Utama (P2U) dan tiap regu satgas P2U terdiri dari 3 orang.
46
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib dilingkungan Lapas Klas IIA Denpasar mempunyai 4 (empat) regu pengamanan. Tiap regu pengamanan terdiri dari 11 orang, sedangkan petugas pengamanan Blok wanita berjumlah 2 orang dan petugas penggeledahan kunjungan 2 (dua) orang, staf KPLP berjumlah 14 orang, dengan pembagian Shift sebagai berikut : a.
Shift pagi dimulai dari pukul 07.30 sampai pukul 13.00 WITA
b.
Shift siang dimulai dari pukul 12.30 sampai pukul 20.00 WITA
c.
Shift malam dimulai pukul 19.30 sampai pukul 08.00 WITA Namun khusus untuk petugas blok wanita tidak ada piket malam.
Pada saat piket malam, penjagaan juga dibantu oleh petugas staf dan perwira piket. 2.1.1 Data Substantif dan Fasilitatif Lapas Klas IIA Denpasar Berikut ini kami paparkan mengenai data Substantif dan Fasilitatif yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar.antara lain: 1. Data Substantif Meliputi data kepegawaian dan jenis kegiatan keterampilan dan data penghuni Lapas Klas IIA Denpasar. a. Keadaan Pegawai Dualisme tugas dan fungsi Lapas Klas IIA Denpasar membuat mewajibkan petugas lapas bekerja lebih maksimal, demi tercapainya
47
tujuan pemasyarakatan, dan perawatan tahanan. Keberhasilan pembinaan narapidana dan perawatan tahanan di Lapas tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Secara keseluruhan jumlah pegawai di Lapas Klas IIA Denpasar berjumlah 161 orang. Terdiri dari dari 131 orang pegawai lakilaki dan 30 orang pegawai perempuan. Pejabat Strukturalnya berjumlah 14 orang, staf administrasi berjumlah 61 orang dan staf pengamanan berjumlah 86 orang. Pada Lapas Klas IIA Denpasar terdapat 11 (sebelas) orang alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP). Berikut data petugas berdasarkan kepangkatan pegawai Lapas Klas IIA Denpasar.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabel 2.Data Petugas berdasarkan Golongan Kepangkatan Golongan Pria Wanita Jumlah IV/d IV/c IV/b 1 1 IV/a 2 1 3 III/d 20 5 25 III/c 7 6 13 III/b 27 4 31 III/a 23 4 27 II/d 1 1 2 II/c 4 3 7 II/b 17 1 18 II/a 29 5 34 Jumlah 131 30 161
Sumber : Urusan Kepegawaian Lapas Klas IIA Denpasar bulan Januari 2015
Berikut ini disajikan data mengenai jumlah petugas berdasarkan tingkat pendidikan formal menurut ijasah yang dimiliki :
48
Tabel 3. Data petugas Berdasarkan Tingkat Pendidikan No
Pendidikan
Jenis kelamin Jumlah Laki - Laki Perempuan 1 S2 3 1 4 2 S1 52 15 67 3 D3 5 2 7 4 SLTA 70 12 82 5 SLTP 1 1 JUMLAH 131 30 161 Sumber : Bagian Kepegawaian Lapas Klas IIA Denpasar., bulan januari 2015 b. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar selain berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai tempat perawatan tahanan. Hal ini tidak bisa dihindari, karena setiap kali pihak kejaksaan, dan pengadilan sedang memiliki tahanan selalu dititipkan ke Lapas Klas IIA Denpasar, dengan surat penahanan yang sah. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, I Wayan Putu Sutresna bahwa khususnya pihak kejaksaan dan pengadilan selalu beralasan bahwa kedua instansi tersebut tidak memiliki tempat penahan yang memadai, dan sementara ini tidak ada rutan di wilayah denpasar, jadinya ya dititipkan ke Lapas Klas IIA Denpasar.(hasil wawancara pada tanggal 20 april 2015) Ada beberapa Lapas yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk juga berfungsi sebagai Rutan. Sesuai Surat Keputusan
Menteri
Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan (terlampir). Namun nama Lapas Klas IIA Denpasar tidak termasuk didalam
49
penunjukan tersebut. Dan faktanya Lapas Klas IIA Denpasar tetap menjadi satu-satunya tempat penahanan yang ideal untuk wilayah hukum Denpasar. Seperti dapat kita lihat Jumlah narapidana dan tahanan di Lapas Klas IIA Denpasar pada tanggal 31 Januari 2015 berjumlah 904 orang. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang isi lapas, maka perlu kita ketahui kode atau istilah-istilah yang dipakai dilapas dalam pengklasifikasian data penghuni, yaitu sebagai berikut : Tabel 4. Kode Klasifikasi Tahanan berdasarkan Tingkat Pemeriksaan No. Tingkat Penahanan Kode Lapas Ket. 1 Penyidik (Kepolisian) AI 2 Penuntut Umum (Jaksa) AII 3 Pengadilan Negeri (Hakim PN)AIII 4 Pengadilan Tinggi (Hakim PT) AIV 5 Mahkamah Agung (Hakim Agung ) AV Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Denpasar., bulan januari 2015 Tabel 5. Kode Klasifikasi Narapidana berdasarkan Lama Pidana No Lama Pidana Kode Lapas Ket 1 Mati MT 2 Seumur Hidup SH 3 Pidana diatas 1 (satu) tahun BI 4 Pidana 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun BIIa 5 Pidana dibawah 3 (bulan) BIIb 6 Pidana kurungan pengganti denda BIIIs 7 Pidana kurungan pengganti uang pengganti UP Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Denpasar, bulan januari 2015 Istilah pemberian kode seperti tersebut diatas sudah diatur dari sejak pemasyarakatan lahir, dirancang dan disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kode ini berlaku untuk seluruh Lapas dan Rutan se-Indonesia.
50
Dari hasil penelitian penulis menemukan data bahwa jumlah tahanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tabel berikut : Tabel 6. Jumlah Tahanan Titipan selama Tahun 2012 No Tingkat WNI WNA Penahanan Pria Wanita Pria Wanita 1 AI 4 2 AII 569 63 12 2 3 AIII 843 100 23 4 4 AIV 11 3 5 AV 6 2 JUMLAH 1433 168 35 6 Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Denpasar, bulan januari 2015
Tabel 7. Jumlah Tahanan Titipan selama Tahun 2013 Tingkat WNI WNA Penahanan Pria Wanita Pria Wanita 1 AI 3 4 2 AII 934 93 17 3 3 AIII 930 94 13 3 4 AIV 17 1 5 AV 9 JUMLAH 1890 188 34 6 Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Denpasar, bulan januari 2015 No
Tabel 8. Jumlah Tahanan Titipan selama Tahun 2014 Tingkat WNI WNA Penahanan Pria Wanita Pria Wanita 1 AI 4 2 AII 855 63 12 2 3 AIII 849 100 23 4 4 AIV 11 3 5 AV 6 2 JUMLAH 1725 168 35 6 Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Denpasar, bulan januari 2015 No
51
Selain jumlah secara keseluruhan, penulis juga mendapati data jumlah penghuni pada akhir januari 2015. Adapun kapasitas Lapas Denpasar adalah 323 orang, namun isi lapas tidak pernah kurang dari angka 800 orang. Artinya Lapas Denpasar mengalami over kapasitas (kelebihan jumlah penghuni). Dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 9. Data Penghuni Berdasarkan Status Penahanan per tanggal 31 Januari 2015 NO 1 2 3 4 5
1.
STATUS TAHANAN A1 AII AIII AIV AV
JUMLAH
NO
55 164 3 7
1 2 3 4 5 6
STATUS NARAPIDANA Pidana Mati Seumur Hidup BI BIIa BIIb BIII
JUMLAH
4 15 539 85 4 29 JUMLAH 229 675 I s i Lapas 904 Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Denpasar, bulan januari 2015
Data Fasilitatif Yang dimaksud data fasilitatif adalah data yang memuat tentang sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan didalam kantor atau UPT. Adapun sarana fasilitatif yang dimiliki oleh Lapas Klas IIA Denpasar dalam mendukung pelaksanaan tugas diantaranya : 1. Luas Tanah 36.900 m2 2. Sarana perkantoran yang terdiri dari ruangan perbagian dan seksi dimana letaknya terpisah-pisah yang meliputi ruang Kalapas, Bagian Tata Usaha ( Kepegawaian, Keuangan dan Umum), ruang
52
KPLP beserta ruang pemeriksaan / penggeledahan, ruang administrasi keamanan dan tata tertib, ruang Binadik (registrasi dan bimkemas),
ruang
Bimker,
gudang,
ruang
pamer,
ruang
perpustakaan. 3. Sarana ibadah terdiri dari Pura, Masjid, Gereja dan Vihara. 4. Sarana perawatan yang terdiri dari ruang poliklinik beserta sarana perawatan kesehatan, kamar mandi umum, dapur dan sumur. 5. Sarana pembinaan yang terdiri dari ruang lukisan, salon, perpustakaan, peternakan ayam, laundry, ruang kerajinan perak, ruang sablon, ruang pelatihan komputer. 6. Sarana olahraga yang ada di Lapas yaitu lapangan voli, lapangan tenis dan lapangan untuk senam, lapangan sepak bola. 7. Sarana sosial budaya yang terdiri dari ruang kunjungan dan ruang aula / ruang seba guna. 8. Sarana pengamanan yang terdiri dari 1 (satu) pos utama dan 7 (tujuh) pos keamanan atas. 9. Sarana transportasi yang terdiri dari 1 (satu) buah mobil dinas dan satu (satu) mobil Ambulance, 1 (satu) buah bus Transpas dan satu buah motor dinas. 10. Ruang hunian yang terdiri dari 14 (empat belas) blok, termasuk blok wanita dan blok anak-anak. 11. Sarana kerja yang meliputi :
53
a. Menjahit
:
mesin jahit, mesin obras,mesin bordir, kain, benang, jarum.
b. Menyulam
:
pita, benang berwarna, jarum, kain payet.
c. Seni Lukis
: alat-alat lukis, kanvas, cat,kuas.
d. Laundry
: mesin cuci, mesin pengering.
e. Kerajinan Kipas
: papan, amplas, masker.
f. Salon
: seperangkat peralatan salon.
g. Perkebunan
: cangkul, parang, gunting rumput.
h. Budidaya Perikanan
: kolam, bibit ikan nila dan lele.
i. Sablon
: Peralatan sablon.
j. Kerajinan perak
: peralatan kerajinan perak.
k. Peternakan
: kandang, ayam dan pakan ayam.
Secara garis besar sarana dan prasarana bangunan utama Lapas Klas IIA Denpasar terdiri dari : 1. Kantor 2. Pura 3. Masjid 4. Gereja 5. Dapur umum 6. Blok Narapidana dan Tahanan 7. Blok Pengasingan 8. Lapangan Olahraga
54
9. Aula 10. Ruang Pendidikan (perpustakaan) 11. Ruang Kunjungan 12. Poliklinik 13. Bengkel Kerja
Secara keseluruhan lahan Lapas Klas IIA Denpasar termasuk dalam kategori cukup luas apabila dibanding Lapas lainnya. Namun untuk ruang hunian kita idealnya hanya mampu menampung 323 orang. Detail Ruang hunian yang terdapat di Lapas Klas IIA Denpasar antara lain :
55
Tabel 10. Kapasitas dan isi Ruang Hunian No
Nama
Jumlah
Kapasitas
Wisma
kamar
per
Aula
Isi
Isi
Jumlah
Narapidana Tahanan
isi
kamar 1
Anggrek
14
2
ada
39
10
49
2
Bougenvil
14
2
ada
47
5
52
3
Cempaka I
5
4
ada
11
25
36
4
Cempaka II
5
4
ada
22
25
47
5
Dahlia
11
2
ada
68
15
83
6
Edelweis
11
2
ada
77
4
81
7
Flamboyan
11
2
ada
77
6
83
8
Gadung
11
2
ada
67
11
78
9
Harumdalu
8
2
ada
69
8
77
10
Ikebana
8
2
ada
52
17
69
11
Jempiring
8
2
ada
19
61
80
12
Kamboja
5
4
tidak
44
4
48
13
Teratai
6
2
tidak
22
2
24
14
Wijaya
11
4
ada
61
36
97
675
229
904
Kusuma Jumlah
Sumber : Lapas Klas IIA Denpasar, januari 2015, data diolah oleh penulis. Kamar tidur yang tidak menampung jumlah penghuni, dan akhirnya penghuni tidur di aula dengan kasur lipat yang dimiliki masingmasing penghuni. Namun untuk barang-barang tetap dimasukkan dalam satu kamar tertentu sebagai status tinggal. Status tinggal di kamar tertentu digunakan untuk mempermudah penghitungan saat apel shift regu pengamanan.
56
2.2
Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik Fenomena yang dikenal sebagai hak asasi manusia tidak hanya berkaitan
dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka.1 Namun, fenomena tersebut juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara, dalam mana individu dapat mengembangkan potensi tertentu sepenuhnya. Hak-hak sipil dan poitik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaanya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. 2.2.1 Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam Konstitusi Perubahan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali semasa reformasi bergulir, tidak ketinggalan, isu yang sangat krusial seperti hak asasi manusia (HAM), ditampung kedalam satu bab khusus mengenai HAM. Hak-hak dasar yang diakui secara universal kini mendapat pengakuan
yang
kuat
oleh
negara.
Hak
inipun
menjadi
hak
konstitusional(constitusional right) yang dijamin oleh hukum tertinggi. HAM di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik; hak ekonomi; hak sosoal; dan hak budaya; hak atas pembangunan dan hak khusus lain; serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) yang
1
Antonius Sujata, 2000, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta, h 28.
57
meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakuii sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Perkembangan pengaturan hak asasi manusia dik dalam UUD 1945 setelah amandemen mengalami perubahan dari yang semula diatur secara terbatas menjadi lebih terperinci. Pengaturan hak asasi manusia dalam perubahan kedua UUD 1945 tersebar ke dalam 17 pasal yaitu Pasal 27, pasal 28, pasal 28A sd 28I, Pasal 29, Pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Hak-hak tersebut dibedaan kedalam Hak Sipil dan Politik (HSP) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) dengan rincian sebagai berikut : 1. Hak untuk hidup (Pasal 28 A dan pasal 28 I); 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum(Pasal 28 D ayat 1); 3. Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3); 4. Hak atas Status Kewarganegaraan dan berpindah (Pasal 28E ayat 1); 5. Hak Kebebasan beragama (Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 28 I ayat 1); 6. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28 E ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 1); 7. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3); 8. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F); 9. Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman (Pasal 28 G ayat 1) 10. Hak bebas dari penyiksaan (Pasal 28 G ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 1)
58
11. Hak memperoleh suaka politik (Pasal 28 G ayat 2); 12. Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 28 I ayat 1); 13. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ( pasal 28 I ayat 1); 14. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum (pasal 28 I ayat 1); 15. Hak untuk tidak diperlakuan diskriminatif. 2.2.2
Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam International Covenant of Civil and Politic Rights (ICCPR) dan Dokumen Internasional Lainnya. Berkenaan dengan perlindungan hak sipil dan politik bagi tahanan yang
dititipkan pada Lapas Klas IIA Denpasar, dalam hal ini di Indonesia fungsi penahanan tersangka dan terdakwa menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Ham RI, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sesuai dengan pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa Kepala Rutan Tiap Bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal Ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. Artinya tanggung jawab perlindungan hak atas sistem penahanan yang manusiawi berada pada Kepala Rumah Tahanan Negara. Dan tanggung jawab tersebut dibawah kendali Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sebagai wakil dari Menteri Hukum dan Ham RI.
59
Isi pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dimana berbunyi ayat (1) Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab perawatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan ada pada Menteri dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Rutan /Cabang Rutan. Namun dalam ayat (2) bahwa dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai Rutan, maka wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Lapas / Cabang Lapas yang bersangkutan. Dikuatkan dengan aturan yang lebih lama yaitu Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara maka ada beberapa lapas yang selain berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, juga berfungsi sebagai tempat perawatan tahanan. Permen tersebut merupakan dasar yuridis penempatan tahanan titipan di dalam lapas. Lapas yang dimaksud tertera dalam lampiran permen tersebut. Selain juga adanya surat penahanan yang sah dari pihak penahan. Penjelasan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perawatan tahanan menjadi tanggung jawab Kepala Rumah Tahanan Negara, namun dalam keadaan tertentu sesuai penetapan Menteri Hukum dan Ham bahwa perawatan tahanan dapat pula menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Namun tetap tempat penahanan yang paling tepat dan ideal yaitu di Rumah Tahanan Negara. Karena Rutan secara struktur organisasi, bentuk bangunan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang, serta petugas yang profesional atau terampil
60
dibidang perawatan tahanan. Salah satu hal penting kebutuhan pokok tahanan yang terdapat di Rutan yaitu adanya seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan. Karena menjadi penting bagi terdakwa untuk paham benar mengenahi bantuan hukum dan untuk mendapatkan penyuluhan hukum dari lembaga advokasi terdekat. Salah satu tolak ukur perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi Tahanan yang dititipkan pada Lembaga Pemasyarakan Klas IIA Denpasar terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dimana berbunyi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan : a.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
b.
Asas praduga tak bersalah;
c.
Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan denga keluarnya atau orang tertenru, serta hak – hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.
Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal diatas, bahwa wewenang petugas dalam mejalankan tugas dan wewenangnya juga sudah didasari atas konsep – konsep yang menjunjung tinggi kemanusiaan itu sendiri. Sistem penahanan yang manusiawi secara harfiah berarti sistem penahanan yang telah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hak tahanan yang diatur ditekankan pada hak kodrati yang
61
dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya memperhatikan statusnya sebagai tahanan. Dan satu- satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas. Oleh karena itu kewajiban tahanan untuk secara tertib mengikuti program perawatan adalah bersifat fakultatif dan tidak bersifat memaksa. Kewajiban tersebut sematamata untuk memberikan manfaat yang menguntungkan bagi dirinya
untuk
menghindari perasaan stres, bosan, dan putus asa. Dalam implementasi pasal 10 Undang Undang Nomor 12 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dikaitkan dengan aturanaturan mengenai hak-hak tahanan diatas, maka penulis menyimpulkan batasan kewajiban dan tanggung jawab petugas Lapas dalam pelaksanaan sistem penahanan yang manusiawi sejak tahanan masuk rutan, hingga pengeluaran yaitu : 1. Penerimaan a. Pengecekan keabsahan surat penahanan. b. Penggeledahan badan dan barang c. Pencatatan atau registrasi, penghitungan masa bebas data diri hinga sidik jari d. Pemeriksaan kesehatan, (pengecekan urin khusus wanita, untuk mengecek kondisi dimungkinkan hamil) e. Pencatatan kepemilikan barang berharga dan uang f. Penempatan Tahanan dalam kamar Admisi Orientasi atau Mapenaling oleh petugas pengamanan., serta pemberitahuan peringatan hak dan kewajiban, serta aturan tata tertib. g. Penempatan berdasarkan penggolongan sesuai dengan aturan.
62
2. Perawatan Tahanan. a. Pemberian bahan makan b. Perawatan Rohani dan Jasmani c. Pelayanan Bantuan Hukum. d. Pengamanan Tahanan e. Pemenuhan hak tahanan 1. Hak ibadah sesuai agama (pasal 11 dan 12 ) 2. Hak perawatan jasmani dan rohani (Pasal 14 sampai 19) 3. Hak pendidikan dan pengajaran (Pasal 20) 4. Hak pelayanan kesehatan dan makanan (rawat inap harus seizin penahan) (pasal 21 sampai 33) 5. Hak menyampaikan keluhan (pasal 34) 6. Hak bacaan dan siaran media masa ( pasal 35 dan 36) 7. Hak kunjungan (seizin pihak penahan) (pasal 37 sampai 40) 8. Hak Politik dan keperdataan lainnya 3. Pengeluaran Tahanan a. Pemberitahuan 3 hari 10 hari pada pihak penahan b. Pembebasan demi hukum alasan putusan pengadilan. c. Pembebasan demi hukum alasan habis masa penahanan. d. Pemindahan tempat hunian ke Lapas alasan putusan pidana penjara. Pasal 10 Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melindungi para tersangka dan
63
terdakwa agar mendapat sistem penahanan yang manusiawi. Pada prinsipnya sistem penahanan yang manusiawi merupakan sistem penahanan yang tidak sewenang-wenang, dan berdasarkan dasar hukum yang resmi. Apabila kita cermati tanggal pengesahan konvenan dan tanggal pembuatan Undang Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan maka dapat disimpulkan bahwa Negara kita sudah mengatur mengenai perlindungan atas hak atas sistem penahanan yang manusiawi beberapa tahun lebih dahulu sebelum pengesahan konvenan tersebut. Aturan tersebut diatas menjadi dasar bagi Petugas Pemasyarakatan dalam Implementasi Tugas dan Wewenang Perawatan Tahanan. Kata implementasi merupakan kata benda yang berarti pelaksanaan, penerapan dari kegiatan tertentu2. Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de I’homme dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia3. Dalam bahasa Inggrisnya human rights, dalam bahasa Belanda menselijke rechten4. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 mengatur secara jelas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini berarti bahwa secara garis besar dari prinsip negara hukum tersebut diatas, harus dan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum dalam mengatur kehidupan warganya. Hak asasi manusia akan terjaga 2
WJS. Poerwadarminta, 1978, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta,
h 1027.
3 4
Ramdlon Naning, Op. Cit. h 7. Ibid.
64
apabila suatu negara menjunjung tinggi hukum. Dalam negara hukum faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, bukan orang. Konsep rechstaat dan the rule of law dalam negara hukum juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari kata nomos dan cratos. Nomos berarti norma, sedangkan cratos berarti kekuasaan. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechtstaat itu mencakup empat elemen penting yaitu : 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia 2. Pembagian Kekuasaan 3. Pemerintahan berdasar Undang Undang 4. Peradilan Tata Usaha A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, yaitu : 1. Supremacy of law; 2. Equality before the law; 3. Due process of law. Dari keempat prinsip diatas juga dapat digabungkan dalam ketiga prinsip yang berikutnya untuk menandai ciri-ciri negara hukum di zaman sekarang. Bahkan oleh The International Commission of Jurist prinsip negara hukum ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas tidak memihak (independence and impartiality of judiciary). Prinsip-prinsip penting negara hukum menurut The International Commission of Jurist itu adalah : 1.
Negara harus tunduk pada hukum;
65
2.
Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3.
Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Semakin berkembang prinsip negara hukum sesuai berjalannya waktu. Kekuasaan tertinggi berada pada hukum itu sendiri, bukan pada aparat penegaknya, atau dewan perumusnya. Ciri negara hukum juga disebutkan oleh Handoyo antara lain : 1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi Warga Negara; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan; 3. Asas Legalitas Pemerintahan; 4. Prinsip Keadilan yang bebas dan tidak memihak; Menurut Immanuel Kant bahwa negara itu suatu keharusan adanya. Karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum dalam hukum, artinya negara harus menjamin setiap warga negara bebas dalam hukum 5. menurut Sudargo Gautama bahwa konsep negara hukum sangat erat sekali kaitannya antara negara dengan masalah hak asasi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan Hak Asasi Manusia sebagai isi. Hal ini sangat relevan apabila implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya oleh penguasa terhadap pelanggar hukum diletakkan pada tempat yang tinggi. Sri Sumantri mengemukakan empat unsur penting negara hukum, yaitu : 1.
Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang – undangan;
5
Soehino, 1983, Ilmu Negara, 1983, Liberty, Yogyakarta, h. 127.
66
2.
Adanya jaminan hak asasi manusia;
3.
Adanya pembagian kekuasaan;
4.
Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)
Terdapat perbedaan antara Rule of law dan Rechtstaat. Pada sistem Rule of law, administrasi yang berdiri sendiri. Tampak pada setiap perkara yang terjadi baik sipil maupun militer diadili oleh suatu pengadilan yang sama. Sedangkan persamaannya mengakui adanya kedaulatan hukum (supremasi hukum), sehingga dapat dicegah adanya kekuasaan yang bersifat pribadi. Lepas dari perbedaannya tetap kedua sistem ini bertujuan sama. Yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. Tiap-tiap manusia harus diakui menurut martabatnya. 6 Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai suatu sikap seseorang untuk selalu taat dan patuh kepada berbagai peraturan kesusilaan.7 Kemudian orang meyakini bahwa semua norma yang ada termasuk norma hukum mempunyai peranan penting dalam bidang etika dan moral, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pandangan menyeluruh atas hidup, bahwa semua yang ada akan berakhir. Hal ini merupakan Hukum Alam. Terkadang Hukum Alam hanya ditanggapi sebagai sesuatu yang alamiah. Pandangan ini hanya mensetarakan hukum dengn kecenderungan-kecenderungan alam. Terkadang juga Hukum Alam ditanggapi sebagai suatu yang logis. Dimana hukum disejajarkan dengan keseluruhan sistem pikiran. 6
Kaligis, O.C. 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, PT. Alumni, Bandung, h 58. 7
Inu Kencana Syafiie, 2004, Pengantar Filsafat, Refika Aditama, Bandung, h. 17.
67
Hak-hak fundamental adalah aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang Pencipta
yang
menginginkan
setiap orang berkembang dan
mencapai
kesempurnaannya sebagai manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa hak asasi manusia bersifat universal. Dimana ada manusia disitu ada ham yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. 8 Sejalan dengan hali tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa ham adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prisnsip sebagai anugerah ilahi. Berarti ham merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkna dari hakikatnya, karena itu ham bersifat luhur dan suci.9 Dalam sejarah umat manusia, prinsip-prinsip ham berjalan seiring dengan pemikiran di bidang hukum, keadilan dan ketatanegaraan serta politik kenegaraan. Dokumen ham internasional selalu dapat ditemukan persamaannya dengan dokumen ham yang telah lahir sebelumnya di suatu negara. Oleh karena itu, dokumen tersebut dipandang sebagai suatu kesatuan historis yang berkait.10 Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. begitu juga hak-hak asasi tiap manusia harus dihormati serta dilindungi, bebas dari perlakuan yang
8
Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, h 299. 9 Ramdlon Naning, Op.Cit., h 12. 10 Krisna Harahap, 2003, HAM dan Upaya Penegannya di Indonesia, Grafiti Budi Utami, Bandung , h 20.
68
diskriminatif. Berikut beberapa dokumen penting yang menandai perjalanan historis perjuangan HAM antara lain:
11
1.
Kodeks hukum pertama oleh Ur-Nammu, sekitar 2100 – 2050 tahun SM. Undang-Undang Ur-Nammu adalah naskah perundangundangan tertua yang masih ada hingga kini.11 Undang-Undang Ur Nammu menjadi cikal bakal pertama munculnya perlindungan ham. Didalamnya terdapat perlindungan hak hidup, hak pernikahan, hak persamaan laki-laki dan perempuan. Terdapat di musium istanbul.
2.
Piagam Hammurabi, dibuat sekitar 1792 – 1750 tahun SM. Piagam tersebut seluruhnya ada 282 hukum. berisi perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya.12 Terdapat di musium Lovre Perancis. Didalamnya kaum ulama memainkan peran yang penting melalui fungsi mereka selaku penghubung antara dewa dan manusia, antara lain pengangkatan sumpah, pembuatan persetujuan-persetujuan antara dewa-dewa dan manusia.13
3.
Silinder Cyrus atau Silinder Koresh. Dokumen Ham pertama di dunia yang berisi prinsip – prinsip ham. Dokumen ini dibuat oleh cyrus the great di abad 6 SM, didalamnya terdapat sikap terhadap tawanan perang dalam kerajaannya. 14 Terdapat di musium Inggris.
4.
Edict of Ashoka, Peraturan yang dibuat oleh Raja Ashoka di India.15 Dalam peraturan ini, Ashoka memberikan hak untuk berlibur selama satu hari setiap tahunnya kepada narapidana. Ia menerapkan assas persamaan kekukan dihadapan hukum. Ashoka mendirikan rumah sakit gratis untuk manusia dan hewan.
5.
Piagam Madinah16, merupakan dokumen yang menandai pembentukan Kerajaan Islam pertama (tahun 622M). Berisi peraturan maupun hak – hak dalam menyiapi dunia dan akhirat yang berlaku terhadap kaum Muslim dan Non Muslim. Hak beragama dijaga dengan adil melalui dokumen.
Kaligis, O.C, Op. Cit., h. 75, lihat juga “Ur Namu”, www.en.wikipedia.org/wiki/UrNammu, p 1, Diakses 28 April 2015. 12 Ibid, h 75, lihat juga “Undang – Undang Hammurabi, www.en. wikipedia.org/wiki/hammurabi , p 2, Diakses 28 April 2015 13 Freddy Tengker, 2007, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, h 58. (terjemahan Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, 1991,Historische inleiding tot het Recht, Kluwer Rechtswenschappen Anwerpent, Belgium.) 14 Ibid, h 76, lihat juga Silinder Koresh, www.id.m.wikipedia.org/wiki/silinder-koresh, p 1, Diakses 28 April 2015 15 Ibid, h 76. 16 Piagam Madinah, www.pfb.com.my/student/view_att.asp?id=65, diakses 28 April 2015
69
6.
Magna Charta di Inggri pada tahun 1215, pada masa pemerintahan Raja John Lackland. Muncul akibat perselisihan raja dengan para bangsawan.
7.
Petition of Rights di Inggris tahun 1628, pada masa pemerintahan Raja Charles, seiring lahirnya Parlemen, lembaga ini mengeluarkan Petition of Rights yang isinya membatasi kekuasaan raja. Dokumen ini disponsori oleh Sir Edward Coke, anggota Parlemen Inggris, berdasarkan prinsip berikut : pajak atau pungutan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari parlemen. Seorang warga negara tidak dapat ditahan tanpa tuduhan yang sah dan beralasan. Hukum perang tidak dapat diperlakukan dalam keadaan damai. 17 Disini awal mula yang menjadi acuan dalam perlindungan hak atas sistem penahanan yang manusiawi. Karena didalamnya terdapat batasan bagi raja untuk bertindak sewenag – wenang dalam pelaksanaan sistem penahanan.
8.
Habeas Corpus Act. Lahir di Inggris dibawah pemerintahan Raja Charles II.18 Dalam dokumen ini, perlindungan hukum atas hak warganegara, khususnya seorang tersangka lebih dikuatkan lagi. Seorang tersngka yang ditahan harus disertai alasan yang lengkap dan sah menurut hukum. Selain itu , seorang tersangka yang ditahan harus mulai diperiksa dalam waktu 2 (dua) hari setelah penangkapannya.
9.
Bill of Rights. Lahir di Inggris tahun 1689, dibawah pemerintahan Raja Wiliam dan Mary II. Dokumen ini meekankan pada hak – hak Politik dan hak sipil warga negara, antara lain hak bebas dari pajak yang tidak disetujuai parlemen, hak petisi, hak memeluk agama, dan beribadat menurut kepercayaannya. Hak mememilih anggota parlemen, hak mengeluarkan pendapat. Dasar pembuatan untuk memastikan Parlemen berfungsi optimal tanpa adanya campur tangan raja.19
10. Pada tahun 1776 telah dikeluarkan Deklarasi Kemerdekaan KoloniKoloni Amerika, yang antara lain menyatakan : “Kami percaya bahwa semua kebenaran ini adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta mereka hak – hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, diantaranya adalah hak hidup, kebebasan dan pengejaran 17
Ibid, h 78. Ibid, h 78. , Lihat juga Charles II of England, www.en.wikipedia.org/wiki/Charles_II_of_England , diakses 28 April 2015. 19 Ibid, h 78, Lihat jugaWilliam III and Mary II, www. royal.gov.uk/Output/Page100.asp , diakses 28 April 2015. 18
70
kebagaiaan. Bahwa untuk menjamin hak ini, dibenuklah pemerintah di antara rang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan izin yang diperintah.” Deklarasi ini menandai kemerdekaan Amerika Serikat dari koloni Inggris. Di pelopori oleh John Adams, Benjamin Franklin, Thimas Jefferson, Robert R. Livingston, dan Roger Sherman, yang sering disebut sebagai Founding Fathers-nya Amerika.20 11. Sebagai hasil Revolusi Perancis pada tanggal 26 Agustus 1789 dikeluarkan Declaration des droits de I’homme st du citoyen (Pernyataan Ham dan Warga negara). Pernyataan ini disusun oleh Marquis de Lafayette sebagai penanda transisi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.21 12. Pada bulan Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, menyatakan bahwa hak asasi atas kebebasan manusia dapat diterjemahkan ke dalam 4 (empat) unsur atas dikenal dengan istilah the four freedom yaitu a. Kemerdekaan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech); b. Kemerdekaan bagi tiap orang untuk mengabdi kepada Tuhannya menurut kepercayaan masing – masing atau kebebasan beragama (freedom of religion); c. Kebebasan dari kemiskinan (freedom of wants); d. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear). 13. Sebagai akibat berlangsungnya kekejaman yang mengawali Perang Dunia II, Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang terdiri dari 30 pasal. Pembentukan dokumen ini dilatarbelakangi kejadian Peragn Dunia II. Akibat kejahatan Perang Dunia II. Akibat kejahatan perang dan genosida terjadi banyak negara merasa PBB belum mendifinisikan yang hak hak yang perlu dilindungi. Dokumen- dokumen internasional tersebut diatas merupakan sejarah yang harus tetap dijaga. Namun Masyarakat Internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh UDHR ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan 20
Ibid, h 79, Lihat juga Writing the Declaration of Independence, 1776, www.eyewitnesstohistory.com/jefferson , diakses 28 Apri l 2015. 21 Ibid, h 79.
71
dengan hal tersebut pada tahun 1948, majelis umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB, untuk menyusun rancangan kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaanya. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM PBB untuk merancang kovenan tentang hak asasi manusi : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan(2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan akhirnya rancangan tersebut terselesikan hingga mulai dibahas pada 1955. Kemudian pada 19 Desember 1966, melalui resolusi 2200A(XXI) Majelis Umum PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak – Hak Sipil dan Politik , dan juga Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik beserta protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 maret 1976. Berikut secara berurut produk hukum Komisi HAM PBB setelah dilakukan pembahasan dengan Majelis Umum
PBB,
yang dinamakan
International Bill of Right, yang terdiri dari : 1. Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948; 2. International
Convenant
Economic,
Social,
and
Culture
Rights;(ICESCR) 3. International Convenant on Civil and Political Rihgts (ICCPR) 4. Optional Protocol to The International Convenant on Civil and Political Rights.22
22
Ibid, h 8.
72
Indonesia sebagai negara hukum dimana sejak kelahirannya pada tahun 1945 telah menjunjung tinggi HAM. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain: 1.
Hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama pembukaan);
2.
Hak atas Kewarganegaraan (Pasal 26);
3.
Hak persamaan kedudukan semua warga Negara Indonesia di dalam Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);
4.
Hak setiap warga Negara Indonesia atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2);
5.
Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28);
6.
Hak kemerdekaan memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2) ;
7.
Hak atas Pendidikan (Pasal 31 ayat 1).
Undang Undang Dasar Negara Indonesia telah tercantum perlindungan Hak-hak bagi warganya. Seiring waktu berjalan pendewasaan bangsa terus meningkat hingga pada tanggal 28 Oktober 2005, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan atau meratifikasi Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan juga Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Perlindungan Hak atas Sistem Penahanan yang Manusiawi telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Akan tetapi baru diresmikan secara sah oleh PBB pada tahun 1966. Lahirnya International Covenan of Civil and Politic Rights menjadi dasar bagi negara-negara peserta PBB untuk dijadikan acuan
73
dalam penerapannya. Indonesia sebagai salah satu negara hukum, meratifikasi kovenan tersebut sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia melindungi hak – hak warganya dalam hal yang termaktub dalam isi kovenan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tahun 2005. Dengan lahirnya Undang Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan of Civil and Political Rights maka babak baru perlindungan akan hak-hak warga menjadi lebih terjamin. Lebih terperinci perlindungan hak atas sistem penahanan yang manusiawi tertulis dalam Pasal 10 Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan of Civil and Politic Rights. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia. Manusiawi memiliki makna bersifat manusia (kemanusiaan).23 Atau dengan kata lain memanusiakan manusia yang sedang ditahan. Dalam pasal 2 Undang Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenan of Civil and Politic Rights bahwa (a) para terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari para narapidana, dan harus mendapat perlakuan tersendiri sesuai status hukumnya sebagai orang – orang yang bukan narapidana; (b) para terdakwa yang masih dibawah umur harus dipisahkan dan secepat mungkin dibawa ke sidang pengadilan. Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur negara yang ingin bertindak represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR. Oleh sebab itulah,
23
http://kbbi.web.id/manusiawi , diakses 29 April 2015, jam 13.20 wita.
74
hak-hak negatif , artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatura didalamya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi International Covenant of Economic, Sosial, and Culture Rights (ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan terebut yang seri disebut sebagai hak-hak positif. Ada dua klasifikasi terhadap hak- hak dalam ICCPR, yakni Non Derogable Rights, dan Derogable Rights. Hak Non Derogable Rights adalah hakhak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah : 1) Hak atas hidup 2) Hak bebas dari penyiksaan 3) Hak bebas dari perbudakan 4) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang. 5) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut 6) Hak sebagai subjek hukum, dan 7) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama Klasifikasi kedua adalah Derogable Rights , yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Termasuk jenis hak ini adalah : 1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
75
2) Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk menjadi anggota serikat buruh, dan 3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menrima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan ataupun tulisan) Negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebaganding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Hak sipil dan politik yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun otoritas negara. Maka inilah yang disebut sebagai freedom of religion and believe(hak kebebasan atas agama dan kepercayaan). Terkait pula dengan hak-hak sipil dan politik adalah hak untuk diperlakukan sama didepan hukum, dan hak untuk tidak dibunuh atau disiksa. Hak dasar, atau Non Derogable Rights berarti hak dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicabut dalam situasi apapun. Baik itu dalam keadaan perang, maupun dalam situasi darurat, negara harus tetap melindungi.
76
2.2.3 Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM. Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak memilih dan dipilih) setiap orang, telah dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik seara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun. 2.3
Tahanan Titipan Ada perbedaan status hukum antara tahanan dan narapidana. Tahanan
adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Tempat tertentu tersebut diatas yang dimaksud adalah rumah tahanan negara. Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia24. Titipan merupakan kata benda yang berarti sesuatu yang dititipkan 25. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahanan titipan bukan merupakan hak atau kewenangan penuh dari pihak yang dititipi. Pihak yang dititipi dalam hal ini adalah Lapas Klas IIA Denpasar. Kewenangan yuridis dalam hal tahanan titipan adalah pada pihak
24
https://id.m.wikipedia.org/wiki/kementerian_hukum_dan_hak_asasi_manusia_Indonesia, diakses 24 mei 2015. 25 https:www.kamus-kbbi.com, diakses 24 mei 2015.
77
penitip. Pihak penitip dapat yaitu dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, serta penyidik pegawai negeri sipil lainnya, berdasarkan surat penahanan yang sah. Jadi istilah tahanan titipan bukan merupakan istilah baku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang tepat untuk menyebutnya adalah sebatas Tahanan. Namun untuk mempermudah dalam komunikasi masyarakat awam maka banyak yang menyebut tahanan titipan. Pengertian Tahanan telah dibahas secara terperinci pada bab sebelumnya. Berkenaan penelitian disini juga menitik beratkan pada hak sipil dan hak politik tahanan secara umum atau tahanan kriminal, bukan tahanan politik. Tahanan politik sendiri memiliki makna seseoran yang ditahan tempat rumah tahanan atau tempat pembuangan (kamp konsentrasi), misalnya dalam kasus tahanan rumah, karena ide-ide atau pandangan yang dianggap menentang pemerintah atau membahayakan kekuasaan negara. Bentuknya dapat pula berupa tahanan nurani yaitu penghilangan kemerdekaan berbicara.
