BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN DI

INDONESIA

A. PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN. Defenisi kewarganegaraan secara umum yaitu hak dimana manusia tinggal dan menetap di suatu kawasan negara, dimana warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan pada UUD 1945 pasal 26 yang dinyatakan sebagai warga negara sebagai berikut : 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut : a) kelahiran. b) pengangkatan. c) dikabulkannya permohonan. d) pewarganegaraan. e) perkawinan f) turut ayah atau ibu. 3. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. adapun bukti menjadi menjadi warga negara adalah sebagai berikut : a) Akta kelahiran. b) Surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing).

18

Universitas Sumatera Utara

c) Surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan atau pewarganegaraan. d) Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran menteri kehakiman) karena pernyataan. Terdapat beberapa pengertian mengenai kewarganegaraan di antaranya : a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah adanya ikatan dengan negara dan tanda adanya ikatan tersebut dapat dilihat antara lain dalam bentuk pernyataan tegas negara tersebut. Dalam konkretnya pernyataan ini dinyatakan dalam bentuk surat-surat, baik keterangan maupun keputusan yang digunakan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara itu. b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah tidak ditandai dengan ikatan yuridis, tetapi ikatan emosional seperti ikatan keturunan, ikatan perasaan, ikatan nasib ikatan tanah air dan ikatan sejarah. Dalam hal ini, ikatan lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Dari sudut pandang kewarganegaraan sosiologis, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab penghayalan hidup, ikatan emosional dan juga tingkah laku yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Namun dari sudut pandang hukum orang tersebut tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dalam arti materil dan formil : a. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraannya. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. b. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara. 15

15

Winarno op cit hal 20

19


Adanya pengertian kewarganegaraan ganda (Multipatride) adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. Secara umum, kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan ganda berarti orangorang yang “memiliki” kewarganegaraan ganda, tetapi secara teknis diklaim sebagai warga negara oleh masing-masing pemerintah negara bersangkutan. Karena itu, mungkin saja bagi seseorang menjadi warga negara di satu negara atau lebih atau bahkan tanpa kewarganegaraan. Defenisi pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni; 1. Pewarganegaraan aktif ialah seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. 2. Pewarganegaraan pasif ialah seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi dan dijadikan warga negara suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi (menolak kewarganegaraan). Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Asas kewarganegaraan yang dianut oleh suatu negara merupakan prinsip yang menjadi pedoman dalam menentukan kewarganegaraan pada negara tersebut. Perbedaan asas tiap-tiap negara disebabkan karena perbedaan latar belakang negara, cita-cita masa depan, letak negara, dan kondisi perkembangan yang ada. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara tertentu. Pada umunya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan

20


di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. b. Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaaran negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tua nya, karena yang menjadi acuan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewaeganegaraan seorang penduduk yaitu : a. Apratide, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya,seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. b. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang memepunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis

Misalnya seseorang lahir di negara A yang

menganut asas ius Soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menggangap dia warga negara nya karena berdasarkan tempat lahirnya.

21


Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel,yaitu : a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa) . b. Stesel Pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa). Berkaitan dengan kedua stelsel tadi seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai : a. Hak Opsi, yaitu hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan (dalam stesel aktif). b. Hak Repudiasi, yaitu hak untuk menolak untuk suatu kewarganegaraan (stesel pasif). Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut: a. Asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. b.

Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

c.

Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

d.

Asas kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

22


e.

Asas kewarganegraan berdasarkan perkawinan. Sedangkan dari sisi perkawinan ini dikenal dengan : 1. Asas kesatuan hukum, yaitu berdasarkan paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dan mencerminkan adanya suatu kesatuan tersebut, semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut, meniscayakan adanya kewarganegaraan yang sama. 2. Asas persamaan derajat, yaitu ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik suami/istri tetap berkewarganegaraan asal. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum di ikatkan menjadi suami istri. Asas ini menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Selain itu masih ada, beberapa asas kewarganegaraan yang bersifat khusus, yang

juga menjadi dasar penyusunan undang-undang kewarganegaraan, yaitu : a. Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yag bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. b. Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah, adalah asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan

23


d. Asas kebebasan substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. e. Asas nondiskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan-perlakuan dalam segala hal ikwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, gender. f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah asas yang dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umunya dan warga negara pada khususnya. g. Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. h. Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia di umumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Menurut asas-asas diatas maka hukum seseorang warga negara mengenai status, hak-hak dan kewenangannya tetap melekat padanya dimana pun ia berada. Juga apabila ia ini merantau ke luar negeri maka hukum yang berlaku baginya berkenaan dengan hal-hal ini tetap ialah hukum nasionalnya. 16

B. TUJUAN DAN FUNGSI KEWARGANEGRAAN 1. TUJUAN KEWARGANEGARAAN Tujuan dalam memperoleh status kewarganegaraan dari negara ialahmendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara itu sendiri.

16

Sudargo gautama opcit hal 2

24


Ada pun beberapa tujuan dalam memperoleh kewarganegaraan, yaitu : a. Memberikan kepastian hukum bagi seseorang, menguatkan hak-hak yang harus diperolehnya termasuk hak dalam urusan keperdataan, ketatanegaraan maupun administrasi negara. b. Memiliki hak-hak sebagai warga negara, seperti hak memilih dalam pemilu, mendapat pendidikan yang layak dan lain lain. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum juga yang diadakan di negara Indonesia, warga negara mempunyai 2 hak pilih yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah warga negara yang telah memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum, berhak memilih atau menentukan wakilnya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat. Sedangkan hak pilih pasif adalah warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat dipilih dan duduk sebagai anggota di badan perwakilan rakyat, sebagai Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. c. Dapat membuat akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Salah satu yang diambil di atas adalah Akta kelahiran, akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan. Tujuan utama dalam pembuatan akta kelahiran adalah menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak, jadi akta kelahiran menentukan status hukum seseorang. Dan merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. d. Kemudahan dalam melakukan usaha (pabrik, perusahaan, dan lain lain) kepemilikan (tanah, rumah dan lain lain). Sebagai contoh saat ini di Indonesia, sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan terutama pembangunan ekonomi sektor usaha. Terbukti Indonesia adalah negara-negara

25


yang menduduki peringkat teratas dalam hal tingkat kemudahan berusaha bagi perusahaan-perusahaan domestik. e. Mempunyai hak menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan

Indonesia. Setiap Warga negara Indonesia berhak menjadi Presiden. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri merupakan syarat utama menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengkhianati negara sendiri. 2. FUNGSI KEWARGANEGARAAN Fungsi dari kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk mengetahui keberadaan seseorang dalam suatu wilayah yang bersangkutan, karna jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan maka dia tidak akan diakui keberadaanya dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu fungsi kewarganegaraan digunakan sebagai identitas dan tanda pengenal seseorang dengan orang lainnya. Untuk mengetahui dari mana orang itu berasal untuk mencegah adanya penyeludupan. C. LANDASAN HUKUM PENGATURAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA. Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 UUD 1945, dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Secara historis pengaturan tentang kewarganegaraan selalu berubah mengikuti perubahan dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dalam sebuah negara. Sebelum era kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, sistem kewarganegaraan mengacu pada peraturan kewarganegaraan Hindia Belanda yang diatur dalam “wet Nederlands Onderlands

26


Onderdaanscaap Van Niet Nederlanders” (S.1010:296) 17. Peraturan ini berlaku berdasarkan pada aturan peralihan UUD yang menyatakan bahwa sebelum diatur khusus, peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda masih berlaku. Peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya beberapa undang-undang dan peraturan mengenai kewarganegaraan Indonesia, adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang No.62 Tahun 1958, menurut UUDS 1950 yang kemudian mendasari lahirnya UU No. 62 tahun 1958 yang mengatur tentang kewarganegaraan pada UU tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang status kewarganegaraan Indonesia, yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak 17 Agustus 1945 telah menjadi warga negara Indonesia. Didalam UU No. 62 tahun 1958 ini asas kewarganegaraan yang digunakan ialah asas ius sanguinis. b. Pada tanggal 1 Agustus 2006, undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Hal-hal yang menonjol dari undang-undang di atas adalah : 1. Sifat non-discriminatf yaitu status kewarganegaraan Indonesia seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama dan lain sebagainya. Tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum 2. Memberikan kewarganegaraan terbatas kepada : a. Anak WNI yang lahir dari suatu perkawinan campuran. b. Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. c. Anak dari pasangan WNI yang lahir di negara menganut asas ius soli.

17

Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No.12 Tahun 2006 (Yogyakarta : FH-UII Press, 2009)

27


d. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh ayahnya yang WNA. 3. Memberikan kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. 4. Persamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki-laki untuk mengajukan pewarganegaraan. 5. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. 6. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya Istilah kewarganegaraan menurut ketentuan undang-undang No.12 Tahun 2006 adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (pasal 1). Oleh karena kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubunga dengan kewarganegaraan, maka kewarganegaraan mencakup hal-hal, antara lain : a) Penentuan tentang siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia b) Cara menjadi warga negara atau pewarganegaraan Republik Indonesia c) Tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia d) Tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia e) Tentang ketentuan pidana. Secara umum dalam Undang-undang dinyatakan bahwa menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara (pasal 2). Yang dimaksud dengan orang-

28


orang bangsa Indonesia asli, adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Rumusan tentang bangsa Indonesia asli bukan diartikan dalam pengertian sosiologis antropologis. Sedang warga negara Indonesia yang merupakan orang orang bangsa lain adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan berdasarkan perarturan peundangan yang berlaku. Sedangkan isi dari UU No. 12 Tahun 2006, adalah sebagai berikut : 1) Tentang siapa warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia termasuk di dalam pasal 4. 2) Tentang cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dengan : a. Melalui permohonan ( pasal 8-9 ) b. Melalui pernyataan ( pasal 19 ) c. Melalui pemberian kewarganegaraan ( pasal 20 ) d. Melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan e. Tentang kehilangan kewarganegaraan, dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang, jika bersangkutan ( pasal 23 ). c. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sesuai dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2007 pasal 1, yang dimaksud dengan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia, Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kewarganegraan Republik Indonesia, Pejabat adalah orang yang

29


ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia, dan perwakilan Republik Indonesia adalah kedaulatan besar Republik Indonesia. d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dalam pasal 1, Anak adalah anak yang lahir sebelum undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan karena tidak melaporkan diri ke perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan tetap Republik Indonesia. dan Pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pejabat adalah kepala kantor wilayah departemen Hukum dan Hak asasi manusia. e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M 08-HL.04.01 Tahun 2007 tentang tata cara pedaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda.

30


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain

Recommend Documents