BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN ALAT BUKTI

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN ALAT BUKTI

A. Tinjauan Umum Tentang Hibah 1. Pengertian Hibah Hibah berasal dari kata

‫ﻭﻫﺒﺔ‬-‫ ﻭﻭﻫﺒﺎ‬-‫ ﻭﻫﺒﺎ‬-‫ ﻳﻬﺐ‬-‫ﻭﻫﺐ‬

yang berarti

pemberian tanpa imbalan1. Selanjutnya kata hibah dimaksudkan sebagai tindakan atau perbuatan memberikan sesuatu kepada orang baik berupa harta atau selain harta2. Hibah mempunyai dua pengertian, secara umum hibah dapat diartikan memindahkan kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup. Arti hibah secara khusus adalah pemindahan kepemilikan suatu benda yang bukan suatu kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ījāb dan qabūl tanpa mengharapkan pahala atau kerena menghormati dan juga bukan karena menutupi kebutuhan3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum yang digunakan oleh orang muslim Indonesia meyebutkan pada Pasal 171 huruf g, hibah

1

Louis Ma’luf, al-Munjid Fi al-Lugah Wa al-‘Alam, h. 920 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, h. 388 3 Depatemen Agama RI, Ensiklopedia Islam, Jilid I, h. 360 2

18

19

adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan

dari

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 4 Dari beberapa pengertian di atas hibah merupakan pemindahan kepemilikan atas harta dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau pahala, yang dilakukan dengan ījāb dan qabūl. Hibah berbeda dengan wasiat ataupun waris. Hibah, wasiat dan waris sama-sama membahas mengenai perpindahan hak milik atas suatu harta pada orang lain, akan tetapi diantara ketiganya memiliki ciri-ciri khusus yang menjadikannya berbeda satu sama lainnya. Hibah merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu harta yang dilakukan semasa hidup kepada orang yang dikehendaki oleh si pemberi hibah dan dilakukan seketika itu (tanpa menunggu si pemberi hibah meninggal). Wasiat adalah pemindahan hak milik atas suatu harta dimana pelaksanaan atas pemindahan hak milik itu dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia (pesan orang yang sudah meninggal). Pemindahan hak milik harta bisa juga dilakukan dengan cara waris. Waris merupakan salah satu cara pemindahan harta dimana antara si pewaris dan si penerima waris tidak ada perjanjian sebelumnya . Syarat harta yang dipindahkan dengan cara waris adalah si pewaris meninggal dan si penerima waris merupakan keluarga dari pewaris. 4

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 133

20

Islam sangat menganjurkan untuk saling memberi dan tolong menolong kepada sesama muslim. Hal ini dimaksudkan agar dihati orang-orang muslim akan timbul rasa saling menyayangi dan mengasihi. Dalam al-qur’an Allah berfirman bahwa seorang muslim tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum dia memberikan apa yang dia disenangi kepada orang lain ÒΟŠÎ=tæ ϵÎ/ ©!$# ¨βÎ*sù &óx« ÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ 4 šχθ™6ÏtéB $£ϑÏΒ (#θà)ÏΖè? 4®Lym §ŽÉ9ø9$# (#θä9$oΨs? s9 Artinya :”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS. Ali Imran ayat 92)5. Dalam hibah ada dua point yang hendak dicapai. Pertama, dengan memberikan harta pada orang lain akan menimbulkan suasana keakraban dan saling

menyayangi

antara

sesama

manusia.

Mempererat

hubungan

silaturrahmi antara sesama muslim merupakan salah satu ajaran agama Islam. Point yang kedua yang ingin dicapai dalam hibah adalah terbentuknya suatu kerja sama dalam berbuat baik

2. Rukun Hibah

5

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63

21

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidāyatul Mujtahid meyebutkan bahwa rukun hibah ada tiga yaitu a. Orang yang menghibahkan atau al-wāhib b. Orang yang menerima hibah atau al-mawhūb lah c. Pemberiannya atau perbutan hibah atau disebut juga dengan al-hibah6. Menurut Sayyid Sabiq bahwa selain rukun yang telah disebut di atas, yang terpenting untuk menentukan sahnya perbuatan hibah adalah ṣīghat, dalam hal ini ījāb dan qabūl. Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat bahwa yang penting adalah qabūl, sedangkan kalangan Maẓhab Hanafi berpendapat bahwa ījāb saja sudah cukup tanpa diikuti dengan qabūl, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Sedangkan ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya, hal ini berdasarkan tindakan nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa mensyaratkan adanya ījāb dan qabūl7.

3. Syarat Hibah Hibah mensyaratkan adanya pihak pemberi hibah, pihak penerima hibah dan barang yang dihibahkan. a) Syarat-syarat Pemberi Hibah (al-wāhib)

6

Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid, Jilid III, Terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, h. 346 7 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, h. 390

22

Ulama’ berbeda pendapat dalam menetapkan syarat bagi al-wāhib. Menurut Ulama’ Hanfiyah syarat al-wāhib sebagai berikut: 1) Orang merdeka 2) Orang yang mempunyai akal yang sehat (tidak gila) 3) Orang yang telah dewasa dan mampu untuk membelanjakan harta 4) Pemberi hibah adalah pemilik dari harta yang akan dihibahkan8. Ulama’ Mālikiyyah menetapkan syarat al-wāhib adalah ahlan li attabarru’ orang yang berhak untuk berderma atau bersedekah9. Yang dimaksud ahli tabarru’ adalah 1) Orang merdeka 2) Bukan orang yang banyak hutang 3) Orang yang mempunyai akal yang sehat 4) Islam 5) Bukan seorang isteri, jika harta yang dihibahkan melebihi dari 1/3 harta, kerena seorang isteri ketika menghibahkan harta melebihi 1/3 harta harus mendapat izin dari suami 6) Bukan orang sakit yang sudah mendekati kematian, syarat ini berlaku jika harta yang dihibahkan melebihi1/3. Jika menghibahkan melebihi 1/3 maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris

8 9

Jaziri, al-, Abdur Rahman, Al-Fiqh ‘Alā Madhāhib al-Arba’ah, Juz III, h. 294 Ibid., h. 296

23

Ulama’ Syafi’iyyah mensyaratkan al-wāhib adalah pemilik yang sebenarnya dari harta yang dihibahkan, orang yang berhak membelanjakan hartanya. Selain tersebut, syarat al-wāhib adalah sama halnya syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli10. Ulama’ Hanabilah mensyaratkan al-wāhib adalah orang yang boleh membelanjakan hartanya11. Berdasarkan pendapat para ulama’ di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya syarat al-wāhib adalah: -

Pemilik dari harta yang dihibahkan

-

Orang yang tidak dibatasi haknya untuk membelanjakan hartanya

-

Orang yang cakap dalam bertindak menurut hukum

b) Syarat-syarat Penerima Hibah (al-mawhūb lah) Syarat al-mawhūb lah menurut ulama’ Hanafiyah tidak disyaratkan seperti halnya wāhib, menurut mereka harta yang dihibahkan kepada anak kecil hukumnya sah. Menurut ulama Hanabilah syarat al-mawhūb lah adalah orang yang berhak untuk membelanjakan harta. Sedangkan ulama’ Syafi’iyyah mensyaratkan al-mawhūb lah adalah orang yang mempunyai hak untuk memiliki barang12. Sayyid Sabiq mengemukan bahwa syarat al-mawhūb lah tidak diharuskan seperti wāhib. Tentang syarat al-mawhūb lah menurut beliau haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Jika al10

Ibid., h. 299 Ibid., h. 300 12 Ibid., h. 249-300 11

24

mawhūb lah saat hibah berlangsung dalam kondisi masih kecil atau gila, maka yang menerima hibah adalah wali dari si al-mawhūb lah 13. c) Syarat Barang yang Dihibahkan (al-mawhūb) Al-mawhūb disyaratkan adalah barang yang benar-benar ada dan mempunyai nilai. Penghibaan barang yang belum menjadi milik wāhib menjadi batal. Selain itu, barang yang dihibahkan haruslah barang yang dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya, kepemilikan barang tersebut dapat dialihkan, dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada penerima hibah (al-mawhūb lah)14.

4. Hibah yang Ditarik Kembali Penarikan kembali harta yang sudah diberikan kepada orang lain, khususnya dalam hibah adalah perbuatan yang tidak terpuji. Dalam sebuah hadiṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda

‫ﺒِﺘ ِﻪ‬‫ﺪ ﻓِﻲ ِﻫ‬ ‫ﺎِﺋ‬‫ ﺍﹾﻟﻌ‬:‫ﻢ‬ ‫ﺳﱠﻠ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴ ِﻪ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ‬  ‫ﻲ‬ ‫ﻨِﺒ‬‫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ‬: ‫ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ‬‫ﻬﻤ‬ ‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﱠﻠ‬ ‫ﺿ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﺱ‬ ٍ ‫ﺎ‬‫ﻋﺒ‬ ‫ﺑ ِﻦ‬‫ﻦ ﺍ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ 15

(‫ﻴِﺌ ِﻪ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬‫ﺩ ﻓِﻲ ﹶﻗ‬ ‫ﻮ‬‫ﻳﻌ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳﻘِﻲ ُﺀ ﹸﺛ‬ ‫ﺐ‬ ِ ‫ﻛﹶﺎﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠ‬

Artinya:Dari sahabat Ibnu Abbas R.A berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda : orang yang meminta kembali harta yang dihibahkan laksana anjing yang muntah yang kemudian memakan kembali muntahannya (HR.Muslim)

13

Sayyib Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, h. 390 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata, h. 136 15 Muslim, Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, Ṣohih Muslim, Juz II, h. 61 14

25

Tidak selamanya hibah yang ditarik kembali itu merupakan perbuatan tercela. Dalam keadaan tertentu, hibah yang ditarik kembali merupakan perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan16. Penarikan hibah yang mendatangkan maslahatan adalah penarikan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya, karena mengabaikan

anak

yang

lain.

Tindakan

orang

tua

tersebut

akan

mengakibatkan kecemburuan dan pertengkaran di antara sesama saudara. Dalam sebuah hadiṣ Nabi disebutkan, bahwa meminta kembali apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu diperbolehkan.

‫ﺴِﻠ ٍﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﺟ ٍﻞ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺤ ﱡﻞ ِﻟ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ ﻟﹶﺎ‬: ‫ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ‬ ‫ﺳﱠﻠ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴ ِﻪ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ‬  ‫ﻲ‬ ‫ﻨِﺒ‬‫ﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﻋ‬ ، ‫ﺱ‬ ٍ ‫ﺎ‬‫ﻋﺒ‬ ‫ﺑ ِﻦ‬ ‫ﺍ‬‫ ﻭ‬،‫ﻤﺮ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺑ ِﻦ‬‫ﻦ ﺍ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ 17

(‫ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬............‫ﻩ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ ‫ﻌﻄِﻲ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺪ ﻓِﻴﻤ‬ ‫ﺍِﻟ‬‫ﺎ ﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟﻮ‬‫ﻊ ﻓِﻴﻬ‬ ‫ﺮ ِﺟ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ ﹶﺔ ﹸﺛ‬‫ﻌ ِﻄ‬ ‫ﻲ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻌ ِﻄ‬ ‫ﻳ‬

Artinya:Dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Nabi Muhammad SAW bersabda : tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kecuali pemberian orang tua kepada seorang anak................................... (HR. Tirmiżi) B. Macam-macam Alat Bukti 1. Pengertian Pembuktian Sebelum kita membahas tentang jenis alat bukti yang digunakan pada hukum acara perdata, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pembuktian. Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim

16 17

h. 51

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata, h. 140 Tirmiżi, al-, Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah Ibnu Musa, Jāmi’u at-Tirmiżi, Juz IV,

26

adalah untuk meyelidiki ada atau tidak hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan, hal ini yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Hakim akan merima suatu gugatan apabila telah terbukti bahwa terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan tersebut. Proses yang digunakan untuk mengetahui

ada tidaknya hubungan hukum yang

menjadi dasar gugatan adalah acara pembuktian. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan

dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil

yang

dikemukan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan18. Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan 19. Membuktian dalam arti yuridis

adalah memberi dasar-dasar

yang

cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan20. Dari beberapa definisi tentang pembuktian yang dikemukan oleh pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran

18

Subekti, Hukum Pembuktian, h. 1 Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, h. 86 20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, h. 109 19

27

peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan menggunakan bukti-bukti yang diatur oleh undang-undang.

2. Urgensi Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Dengan pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dijelaskan dalam hal apa saja pembuktian itu harus dilakukan, siapa saja yang diwajibkan untuk membuktikan dan hal apa yang tidak perlu dibuktikan.

a. Hal-hal yang Harus Dibuktikan Tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenara peristiwa, maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas atau yang masih menjadi sengketa di Pengadilan. Hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal yang menjadi perselisihan atau persengketaan yang diajukan oleh pihak, akan tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak lain21.

21

Subekti, Hukum, h. 11

28

Menurut Abdul Manan, peristiwa peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut22: 1) Peristiwa yang dibuktikan harus merupakan peristiwa yang menjadi sengketa, karena tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran untuk menyelesaikan sengketa. 2) Peristiwa yang dibuktikan harus dapat diukur, terikat oleh ruang dan waktu. 3) Peristiwa yang dibuktikan harus mempuyai kaitan dengan hak yang disengketakan 4) Peristiwa itu efektif untuk dibuktikan. Terkadang untuk membuktikan adanya suatu hak terhadap peristiwa memerlukan beberapa rangkaian peristiwa, oleh karena itu peristiwa yang satu dengan lainnya harus merupakan satu mata rantai. 5) Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua peristiwa yang dikemukan oleh para pihak

penting bagi hakim sebagai dasar

pertimbangan nantinya untuk memutuskan sengketa yang terjadi. Hakim dituntut untuk teliti dalam hal ini, hakim hanya akan membuktikan peristiwa-peristiwa yang relevan dengan sengketa yang dikemukan oleh para pihak.

22

230

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 229-

29

b. Pihak yang Dibebani Pembuktian Beban pembuktian harus dilakukan secara adil. Jika pada suatu sengketa hanya satu pihak saja yang diberi beban pembuktian, sedangkan pihak yang lain tidak, hal ini akan menjerumuskan pada jurang kekalahan. Jadi sekali lagi hakim dituntut utuk adil dalam pembagian beban pembuktian terhadap pihak yang bersengketa di muka sidang peradilan. Dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa jika seseorang mengatakan mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut23. Senada dengan penjelasan di atas, dalam Pasal 1865 BW disebutkan bahwa setiap orang yang mendalihkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun untuk membatah hak orang lain terhadap suatu peristiwa, maka dia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut24. Dari penjelasan di atas, bahwa yang dibebani pembuktian adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Pihak yang mengakui mempunyai suatu hak harus membuktikan akan hak tersebut,

23 24

R.Soesilo, RIB atau HIR dengan Penjelasan, h. 119 Burgerlijk Wetboek, Terj: R.Soesilo dan Pramudji R, h. 419

30

sedangkan pihak yang membatah terhadap hak tersebut, juga harus membuktikan bantahannya. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim25, yaitu: 1) Teori

Pembuktian

yang

Bersifat

Menguatkan

Belaka

(bloot

affirmatief) Menurut teori ini orang yang mempuyai hak harus membuktikan hak tersebut, bukan mengingkari atau menyangkalnya. Dasar yang menjadi teori ini adalah bahwa hal yang negatif tidak perlu untuk dibuktikan. Hal negatif tidak mungkin menjadi dasar dari suatu hal, meskipun mungkin pembuktian terhadap hal negatif dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak penting dan tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. 2) Teori Hukum Subyektif Menurut teori hukum ini suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif. Teori ini menyebutkan bahwa

barang siapa mengakui

mempunyai hak, maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut. Sedangkan pihak lain yang membantah hak tersebut harus membantah

25

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h. 116-118

31

dan membuktikan bahwa hak tersebut tidak ada. Teori ini berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW. 3) Teori Hukum Obyektif Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti penggugat minta pada hakim agar menerapkan ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Maka dari itu penggugat membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukan dan mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan terhadap peristiwa tersebut. 4) Teori Hukum Publik Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, maka hakim diberi kewenangan yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban untuk membuktikan yang bersifat hukum publik, yakni membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana. 5) Teori Hukum Acara Asas audi et alteram, asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini adalah kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim. Hakim berdasarkan kesamaan kedudukan harus

memberikan beban yang sama kepada para pihak untuk

membuktikan

terhadap apa yang didalihkan. Akibat dari asas ini

adalah setiap pihak mempuyai kesempatan yang sama untuk menang.

32

Hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang positif saja, yakni adanya suatu peristiwa bukan tidak adanya suatu peristiwa. Demikian pula jika seseorang menguasai suatu barang, maka tidak membuktikan bahwa dia tidak berhak terhadap barang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mengaku mempunyai hak yang berada dalam kekuasaan orang lain, maka dia harus membuktikan bahwa dia berhak atas barang tersebut.

c. Hal-hal yang Tidak Perlu untuk Dibuktikan Tidak semua hal yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di muka pengadilan harus dibuktikan. Ada kalanya peristiwa yang diajukan tidak memerlukan pembuktian. Dalam pemeriksaan perkara perdata, ada beberapa hal yang menurut hukum pembuktian dalam acara perdata tidak memerlukan pembuktian atau diketahui oleh hakim26, yaitu: 1) Dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang mana pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak membantah atau membenarkan dalil- dalil yang diajukan oleh penggugat, dengan demikian tergugat dianggap telah mengakui semua 26

A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, h. 144

33

yang didalihkan oleh penggugat dan pembuktian tidak perlu dilakukan. Terkecuali dalam perkara perceraian hakim masih harus membuktikan kebenaran

dalil-dalil gugatan

(alasa-alasan perceraian) sesesuai

dengan hukum yang berlaku. 2) Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat. Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan, sehingga tidak perlu alat bukti lain, kecuali dalam perkara perceraian maka hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dan melengkapi dengan bukti-bukti lain. 3) Dalam hal dilakukan sumpah decisoir. Sumpah decisoir adalah sumpah yang menentukan dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Sumpah decesoir ini bertujuan menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, oleh karena itu sumpah decisoir harus bersifat litis decisoir yaitu bersifat memutus dan menyelesaikan perkara. Contoh sumpah decisoir misalnya sumpah pocong. 4) Dalam hal bantahan pihak lawan kurang cukup atau dalam hal yang diajukan reperte. Dalam hal ini tergugat tidak membantah dan juga tidak membenarkan apa yang didalihkan oleh penggugat, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim, misalnya tegugat menyatakan “terserah hakim saja”. Dalam hal ini, hakim tidak boleh membebani beban pembuktian kepada pihak tergugat kecuali dalam perkara perceraian.

34

5) Dalam hal apa yang dikenal dengan fakta notoir. Fakta notoir merupakan fakta yang telah diketahui oleh umum, atau sering juga disebut sebagai pengetahuan umum. Dalam hal ini, hakim tidak perlu membuktikan lagi. Fakta notoir pada umumnya berasal dari ketentuan umum misalnya api itu panas, es itu dingin, atau pengetahuan yang semua orang dianggap tahu, misalnya hari kemerdekaan Bangsa Indonesia bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. 6) Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan di muka hakim. Hakim secara ex officio dianggap sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam persidangan dan tidak perlu membuktikan apa yang telah diketahui tersebut. 7) Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang pengalaman. Yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan umum, dan merupakan kejadian rutin, hal ini juga bisa disebut dengan pengetahuan hakim. Hakim berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bisa menyimpulkan suatu hipotesis menganai suatu hal. Misalnya di Bali kaum perempuan biasa atau sudah lazim menjadi pekerja bangunan, berdasarkan pengetahuan hakim maka kebenaran tentang keadaan masyarakat bali tidak perlu dibuktikan lagi. 8) Dalam hal-hal yang bersifat negatif, suatu yang bersifat negatif tidak mungkin untuk dibuktikan.

35

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya Alat bukti dipandang dari segi para pencari keadilan dalam hal ini para pihak yang berperkara, diartikan sebagai alat atau usaha yang digunakan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Jika dipandang dari segi pengadilan, alat bukti merupakan alat atau upaya yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Pengadilan dalam hal ini hakim dan para pihak yang berperkara sama-sama membutuhkan alat bukti. Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan tidak dapat diterima tanpa adanya alat bukti. Jika perkara yang diajukan tanpa alat bukti, maka hakim akan memutus perkara dengan menolak gugatan yang diajukan karena tidak ada alat bukti. Alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu: a) Alat Bukti Tertulis Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mecurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan untuk digunakan sebagai pembuktian27. Dengan demikian surat yang memuat bacaan akan tetapi tidak menuangkan atau tidak untuk menyampaikan buah pikiran tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan. Surat sebagi alat bukti tertulis dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah suatu 27

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h. 121

36

tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan harus ditandatangani28. Akta dibedakan manjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan hal tersebut, alat bukti tertulis dalam hukum pembuktian ada tiga macam, yakni akta autentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta. Bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu dibandingkan dengan alat bukti lainnya. 1) Akta Autentik Dalam Pasal 165 HIR, 285 R.Bg dan Pasal 1868 BW akta autentik disebutkan bahwa akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan alat bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang berakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok-pokok dari pada akta. Suatu akta tidak cukup dilihat dari akta tersebut dibuat dihadapan pejabat atau tidak, akan tetapi harus dilihat juga apakah cara yang dilakukan dalam membuat akta berdasarkan ketentuan undang-undang29.

28 29

Subekti, Hukum, h. 25 Abdul Manan, Penerapan Hukum, h. 240

37

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diartikan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang ada yang merupakan bukti yang sempurna bagi kedua pihak juga ahli waris kedua pihak serta bagi pihak yang mempunyai hak terhadap apa yang tercantum dalam akta tersebut. Pejabat yang behak dan mempunyai wewenang untuk membuat akta diantaranya: Camat,

Notaris, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati,

Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Catatan Sipil, Panitera

Pengadilan, Jurusita dan sebagainya. Suatu akta autentik dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. a) Syarat formil akta autentik adalah: - Pada prinsipnya akta bersifat partai, yakni akta yang dibuat merupakan

kesepakatan

dan

atas

kehendak

sekurang-

kurangnya dua pihak. Sifat partai suatu akta terutama dalam bentuk hubungan hukum perjanjian, misalnya akta jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Tidak semua akta autentik bersifat partai, ada sebagian jenis akta autentik yang dibuat secara sepihak yakni akta yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya, misalnya akta nikah, KTP, IMB dan sebagainya.

38

- Dibuat oleh pejabat yang berwenang - Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan - Ditandatangani oleh pejabat yang membuat b) Syarat meteril akta autentik adalah : -

Isi yang tercantum dalam akta autentik harus berhubungan dengan apa yang sedang disengketakan di pengadilan

-

Isi akta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum

-

Akta yang dibuat, sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti30 Akta autentik memiliki tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:

(1) kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian antara pihak bahwa mereka (para pihak) sudah menerangkan apa yang tertera dalam akta tersebut. (2) kekuatan pembuktian materiil, yaitu pembuktian antara para pihak bahwa kejadian atau peristiwa yang tertera dalam akta tersebut telah terjadi. (3) pembuktian mengikat, yakni bahwa pada tanggal, hari dan tahun yang tertera dalam akta tersebut para pihak yang bersangkutan telah menghadap pada pejabat yang berwewenang untuk membuat akta tersebut dan menerangkan apa yang telah tertulis di dalam akta tersebut31.

30 31

Ibid., h. 241-243 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, h. 38-39

39

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka akta tersebut tidak memerlukan bukti tambahan lagi. Dengan kata lain, jika ada pihak yang menyangkal terhadap akta autentik, maka dia harus membuktikan dengan akta lain. 2) Akta di Bawah Tangan Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai akta di bawah tangan dalam HIR tidak diatur, akan tetapi diatur dalam Staatblad 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, Pasal 286 sampai 305 R.Bg dan juga Pasal 1874-1880 BW32. Sebagaimana akta autentik, akta di bawah tangan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat formal dan materil. Menurut M. Yahya Harap yang diikuti oleh Abdul Manan, bahwa syarat formal dan materil akta autentik adalah sebagai berikut33: -

Syarat formal akta di bawah tangan a) Bersifat partai, yakni akta di bawah tangan dibuat berdasarkan kesepakatan oleh dua pihak b) Pembuatannya tidak dihadapan dan atau tidak ada campur tangan pejabat yang berwenang

32 33

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h. 128 Abdul Manan, Penerapan Hukum, h. 245-246

40

c) Harus bermaterai, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, jika akta di bawah tangan tidak bermaterai maka bukan merupakan alat bukti yang sah d) Ditandatangani oleh kedua pihak. Bagi orang yang tidak bisa tanda tangan, maka cap jempol disamakan dengan tanda tangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 286 R.Bg atau Pasal 1a Ordonansi 1876 Nomor 29 -

Syarat materil akta di bawah tangan a) Isi akta di bawah tangan berkaitan langsung dengan apa yang sedang diperkarakan di pengadilan b) Isi akta tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum c) Sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti Pembuktian formal dan materil akta di bawah tangan sama

halnya dengan akta autentik, akan tetapi, untuk kekuatan pembuktian mengikat tidak tercapai. Karena bahwa pada hari, tanggal dan tahun yang tertera para pihak tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat selama isi dan tanda tangan yang tertera dalam akta di bawah tangan tidak disangkal oleh pihak lawan, jika ada bantahan atau sangkalan terhadap isi atau tanda tangan dalam akta di bawah tangan,

41

maka akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sebagai bukti permulaan dan disempurnakan oleh bukti lain sepeti saksi atau sumpah. 3) Surat Bukan Akta dan Salinan Dalam HIR, R.Bg ataupun BW tidak menjelaskan perihal kekuatan pembuktian surat bukan akta. Surat bukan akta hanya dijelaskan dalam Pasal 1874 BW (S 1867 no 29). Di dalam Pasal 1881 BW (Pasal 294 R.Bg) dan 1883 BW (Pasal 297 R.Bg) diatur secara khusus beberapa surat – surat yang bukan akta, yakni buku register, surat-surat rumah tangga dan catatan – catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipeganginya. Kekuatan pembuktian surat bukan akta diserahkan sepenuhnya kepada hakim34. Kekuatan salinan atau foto copi dari akta asalkan sesuai dengan akta aslinya, maka salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya35. b) Alat Bukti Saksi Dalam sebuah sengketa alat bukti yang utama adalah alat bukti tertulis, akan tetapi jika bukti tertulis tidak ada atau masih memerlukan bukti tambahan, maka yang diajukan oleh para pihak adalah alat bukti

34 35

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h. 133 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, h. 35

42

saksi. Alat bukti kesaksian diatur dalam 139-152, 168-172 HIR atau Pasal 165-179 R.Bg, 1895 dan 1902-1912 BW Saksi

adalah

orang

yang

memenuhi

syarat-syarat

tertentu

memberikan keterangan di muka sidang, tentang suatu peristiwa atau kejadian yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut36. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan, oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam persidangan37. Seorang saksi dalam kesaksiannya harus menjelaskan apa yang didengar, dilihat dan dirasakan sendiri tentang suatu kejadian atau peristiwa. Saksi tidak boleh menjelaskan apa yang hanya didengar dari orang lain, bukan yang dia alami sendiri. Hal ini sesuai dengan asas Testimoniun de Auditu. Seorang yang menjadi saksi adalah bukan pihak yang sedang perkara, melainkan orang lain. Saksi hanya mempunyai kewajiban menerangkan apa yang ditanyakan oleh hakim, saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang ia lihat, dengar dan alami. Karena hakimlah yang bertugas untuk membuat kesimpulan.

36 37

A. Mukti Arto, Praktek Perkara, h. 165 M. Nur Rasaid, Hukum Acara, h. 40

43

Saksi sebelum melakukan kesaksian, maka harus disumpah berdasarkan agama yang dianutnya. Jika dalam kesaksian, seorang saksi tidak disumpah terlebih dahulu, maka kesaksian saksi tersebut dianggap bukan merupakan alat bukti. Pembuktian dengan saksi sangat dibutuhkan dalam hukum perdata. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat desa yang melakukan perbuatan hukum yang tidak ditulis dan hanya mendatangkan saksi-saksi untuk menyaksikan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan hanya berdasarkan rasa saling percaya tanpa ada bukti tertulis. Dalam hukum pembuktian terdapat asas unus testis nullus testis artinya saksi satu bukanlah saksi, maksudnya adalah orang memberikan kesaksian tidak cukup satu, hakim tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan satu saksi saja. Semua orang bisa menjadi saksi atas terjadinya suatu peristiwa, akan tetapi karena kedudukan atau peraturan undang-undang orang tidak bisa menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk menjamin objektivitas dan agar kesaksian yang diberikan tidak condong kepada salah satu pihak. Larangan untuk menjadi saksi yang diatur oleh undang-undang adalah sebagai berikut: 1) Larangan Mutlak

44

Larangan mutlak artinya bahwa orang tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan saksi atau dimintai keterangan mengenai hal yang sedang disengketakan. Larangan mutlak ini berlaku bagi: -

Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak, kecuali dalam perkara yang menyangkut tentang status keperdataan (sipil) atau perjanjian kerja yang berkenaan dengan nafkah, pencabutan kekuasaan orang tua atau wali.

-

Suami atau isteri meskipun sudah bercerai

2) Larangan Relatif Larangan relatif mempunyai pengertian bahwa orang meskipun tidak bisa menjadi saksi, akan tetapi orang tersebut boleh di dengar keterangannya. Larangan relatif ini berlaku bagi: -

Anak-anak yang masih belum merumur 15 tahun

-

Orang gila sekalipun kadang-kadang sehat

3) Mereka yang mempunyai hak ingkar untuk menjadi saksi, atau berhak meminta dibebaskan dari saksi, yaitu: -

Saudara laki-laki atau saudara perempuan dan ipar laki-laki atau ipar perempuan

-

Keluarga sedarah menurut garis keturunan lurus dari suami isteri

-

Orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kedinasan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia seperti Dokter, Advokat,

45

Notaris, Polisi dan sebagainya, sepanjang hal itu dipercayakan kepadanya untuk merahasiakannya38. Kesaksian seorang saksi dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim bebas menilai atau tidak terikat terhadap keterangan

saksi

mempertimbangkan

sesuai

dengan

keterangan

hati

saksi,

nurani

hakim

hakim.

harus

Dalam

menyamakan

kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para saksi. Jika hakim merasa antara satu kesaksian dan kesaksian yang lain bertentangan, maka hakim bisa mengesampingkan kesaksian tersebut dengan pertimbangan kesaksian yang diberikan oleh para saksi simpang siur. Dalam perkara perdata maka nilai pembuktian dari kesaksian lebih banyak bedasarkan pada pertimbangan hakim, berbeda dengan alat bukti tertulis yang mempunyai sifat mengikat dan sempurna. c) Alat Bukti Persangkaan Tentang persangkaan sebagai alat bukti dijelaskan Pasal 173 HIR Pasal 310 R.Bg dan 1916, 1921, 1922 BW. Semua pasal yang telah tersebut

menjelaskan

bahwa

persangkaan-persangkaan

adalah

kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal.

38

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 173

46

Menurut R.Subekti yang dinamakan persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap telah terbukti ke arah peristiwa yang belum terkenal atau peristiwa yang belum terbukti39. Dalam Pasal 1915 BW disebutkan bahwa persangkaan sebagai alat bukti dibagi menjadi dua yaitu: (1) Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang Persangkaan berdasarkan undang-undang adalah terbuktinya suatu peristiwa karena disimpulkan oleh undang-undang tentang terbuktinya suatu peristiwa lain40. Contoh persangkaan berdasarkan undang-undang adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, maka si suami menjadi bapak anak tersebut. Ijin poligami di pengadilan tidak memerlukan izin dari isteri yang tidak ada kabar selama 2 tahun. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat, maka dianggap tidak sah. (2) Persangkaan Hakim Persangkaan hakim adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan apa yang terjadi dalam persidangan dan bukti-bukti yang

39 40

Subekti, Hukum, h. 45 Ibid., h. 46

47

diajukan oleh para pihak. Persangkaan hakim harus bersifat penting, seksama, tertentu dan ada hubungan satu sama lain41. Persangkaan hakim tidak boleh berdiri sendiri, akan tetapi harus didukung dengan persangkaan-persangkaan lain yang berhubungan, sehingga peristiwa yang disengketakan bisa dianggap telah terbukti. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim harus berhati-hati dalam menarik suatu kesimpulan.42 Contoh persangkaan hakim antara lain gugatan perceraian yang didasarkan atas perzinahan. Untuk membuktikan perbutan zina sangatlah sulit, akan tetapi jika dua orang yang berbeda jenis kelamin menginap dalam satu kamar disebuah hotel dan hanya terdapat satu tempat tidur, maka dapat disangka bahwa dua orang tersebut telah melakukan perzinahan. Persangkaan merupakan kesimpulan belaka, jadi hakim tidak bisa memutuskan perkara hanya berdasarkan persangkaan saja. Karena yang dipakai sebagai alat bukti sebenarnya bukan persangkaan tersebut akan tetapi alat bukti yang lain misalnya alat bukti surat, saksi atau pengakuan yang membuktikan terjadinya suatu peristiwa, kemudian disimpulkan adanya peristiwa tertentu.

41 42

Abdul Manan, Penerapan Hukum, h. 256 M.Nur Rasaid, Hukum Acara, h. 43

48

Persangkaan menurut undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian memaksa, artinya hakim terikat pada ketentuan undang-undang, kecuali jika dilumpuhkan oleh bukti lawan. Berbeda dengan

persangkaan

menurut

undang-undang,

nilai

pembuktian

persangkaan hakim diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan yang logis43. d) Alat Bukti Pengakuan Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164,174-176 HIR, Pasal 311-313 R.Bg selain itu dalam BW diatur dalam Pasal 1866, 19231928. Menurut A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui hal-hal yang dikemukakan oleh pihak lawan.44Dengan demikian pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam pengetahuan ilmu hukum, pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam tiga bentuk: 1) Pengakuan Murni (aveu pur et-simple)

43 44

A. Mukti Arto, Praktek Perkara, h. 176 Abdul Manan, Penerapan Hukum, h. 258

49

Yang dimaksud pengakuan murni adalah pengakuan yang sederhana, sesuai sepenuhnya dengan apa yang dituntut oleh pihak lawan. Misalnya penggugat mengatakan membeli sepeda motor seharga Rp. 2.000.000 kepada tergugat, kemudian tergugat mengakui bahwa benar pernggugat telah membeli sepeda tersebut seharga Rp. 2.000.000-,. Dalam hal keadaan seperti ini, tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut, karena tidak ada yang perlu untuk dipisahkan. 2) Pengakuan dengan Kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie) Yang dimaksud dengan pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian apa yang dikemukan oleh pihak lawan. Misalnya penggugat mengemukakan bahwa tergugat mempunyai hutang pada penggugat sebesar Rp. 1.000.000, tergugat membenarkan bahwa ia mempunyai hutang kepada penggugat, akan tetapi jumlahnya bukan Rp. 1.000.000 akan tetapi Rp. 750.000. 3) Pengakuan dengan Clausa (geclausuleerde bekentenis, aveu complexe) Yang

dimaksud

dengan

pengakuan

berklausula

adalah

pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Sebenarnya pengakuan yang berklausula adalah

50

jawaban tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang dijadikan dasar penolakan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Misalnya penggugat mengemukakan bahwa tergugat membeli rumah kepada penggugat seharga Rp. 10.000.000, kemudian tergugat mengaku bahwa benar dirinya telah melakukan kesepakatan jual beli rumah dengan penggugat dengan harga Rp. 10.000.000, tergugat kemudian menambahi keterangan bahwa uang tersebut sudah lunas ia bayarkan kepada penggugat45. Menurut Pasal 1925 BW bahwa pengakuan di depan hakim itu merupakan bukti yang bersifat menentukan yang tidak dimungkinkan lagi untuk pembuktian dari pihak lawan. Pasal 1926 BW menyebutkan bahwa pengakuan di depan hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan tersebut merupakan akibat dari kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali karena alasan orang melakukan khilaf tentang hal hukum. Pengakuan tidak selalu di depan hakim dalam persidangan, terkadang terdapat pengakuan di luar sidang pengadilan. Pengakuan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Kekuatan pembuktian pengakuan di luar sidang pengadilan diserahkan kepada pertimbangan hakim, hal ini berdasarkan Pasal 175 HIR, 312 Rbg, 1927 dan 1928 BW. 45

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h. 151-152

51

Setiap pengakuan harus diterima sepenuhnya. Hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak sebagiannya yang menyebabkan kerugian

bagi orang yang melakukan pengakuan, kecuali orang yang

mempunyai

hutang

dengan

maksud

akan

melepaskan

dirinya

menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar. Hal ini berdasarkan Pasal 176 HIR, 313 R.Bg dan 1924 BW. e) Alat Bukti Sumpah Sumpah sebagai alat bukti di atur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR, 182-185 dan 314 R.Bg, dan 1929-1945 BW. Menurut Sudikno Mertokusumo sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengigat akan sifat Tuhan yang Mahakuasa, percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak sebenarnya maka akan dihukum oleh Tuhan46. Berdasarkan penjelasan tersebut, sumpah dapat diartikan tindakan religius yang digunakan dalam sidang pengadilan. Jenis sumpah yang digunakan dalam perkara perdata ada dua macam, yaitu sumpah tambahan dan sumpah pemutus47. - Sumpah Tambahan

46 47

Ibid., h. 155 Subekti, Hukum, h. 59

52

Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Sumpah tambahan ada dua macam. Pertama sumpah pelengkap (supletoir) hal ini diatur dalam Pasal 155 HIR, 182 R.Bg dan 1945 BW. Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim secara ex officio kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian yang diajukannya. Sumpah pelangkap baru dilakukan apabila terdapat bukti permulaan, akan tetapi bukti tersebut kurang meyakinkan hakim. Dengan demikian hakim tidak bisa memerintahkan untuk melakukan sumpah pelengkap jika tidak ada alat bukti permulaan atau jika tidak adanya bukti sama sekali. Begitupun sebaliknya, jika bukti sudah lengkap maka hakim tidak boleh memerintahkan untuk melakukan sumpah pelengkap. Dengan sumpah pelengkap, maka pemeriksaan perkara menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan dengan hanya berdasarkan satu saksi yang disertai dengan sumpah pelengkap, hal ini karena sumpah pelengkap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna48. Kedua, sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed ) yang diatur dalam Pasal 155 HIR, 182 R.Bg, dan 1940 BW. Sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintah oleh hakim kepada 48

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h. 156

53

penggugat untuk menentukan jumlah kerugian. Sumpah penaksiran baru bisa dibebankan oleh hakim apabila penggugat sudah dapat membuktikan haknya atas suatu ganti kerugian, akan tetapi jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan masih simpang siur atau belum jelas. Maka untuk menentukan besar kerugian yang harus dibayarkan ditaksir dengan sumpah ini49. Kekuatan pembuktian sumpah penaksiran sama halnya dengan kekuatan pembuktian sumpah pelengkap. - Sumpah Pemutus (decisoireeds) Menurut Pasal 156 HIR, 183 R.Bg dan Pasal 1930 BW sumpah pemutus adalah sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu pada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya. Sumpah pemutus berbeda dengan sumpah-sumpah yang lain, sumpah pemutus dapat dilakukan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah pemutus ini dapat dilakukan setiap saat selama persidangan. Karena yang bersifat judex facti adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, maka sumpah pemutus hanya dapat dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama50.

49 50

M. Nur Rasaid, Hukum Acara, h. 45-46 Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan, h. 192

54

Sumpah pemutus harus bersifat litis decissoir, artinya hanya terbatas terhadap perkara yang sedang disengketakan atau menganai persengketaan tertentu yang jelas. Menurut Subekti, bahwa litis decissoir ini termasuk soal yuridis dan soal hukum. Jika sumpah pemutus dilakukan dan tidak bersifat litis decissoir, maka dapat dijadikan alasan untuk dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan membatalkan putusan dengan alasan ada kesalahan dalam penerapan hukum, yakni soal yang sebenarnya tidak bersifat memutuskan dianggap sebagai memutuskan51. Pasal 1936 BW menjelaskan bahwa Sumpah pemutus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan sehingga pihak lawan tidak dapat mengajukan alat bukti lain ataupun membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu. Contoh sumpah pemutus adalah sumpah pocong, sumpah mimbar, dan sumpah klenteng. f) Pemeriksaan Setempat Keterangan perihal pemeriksaan setempat terdapat dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg. Yang dimaksud pemeriksaan setempat adalah sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap dengan berita acara dan masih di wilayah pengadilan yang bersangkutan52.

51 52

Subekti, Hukum, h. 61 Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan , h. 198

55

Meskipun pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam Pasal 164 HIR, 184 R.Bg dan 1866 BW sebagai alat bukti, akan tetapi karena tujuan dari pemeriksaan setempat adalah agar hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pada hakikatnya pemeriksaan setempat sebagai alat bukti. Dengan demikian kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat diserahkan kepada hakim berdasarkan pertimbangan yang logis53. g) Keterangan Ahli Keterangan mengenai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti terdapat dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 R.Bg. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga manusia biasa, yang tidak mungkin menguasai semua pengetahuan, oleh karena itu dalam memeriksa dan mengadili perkara hakim mengacu pada buku-buku dan terkadang bertanya kepada seorang ahli dalam bidang tertentu. Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak ketiga, yakni keterangan seorang ahli mengenai hal tertentu untuk memperoleh kejelasan

objektif

bagi

hakim,

atas

suatu

permasalahan

yang

dipersengketakan dalam perkara54. Inisiatif untuk meminta keterangan dari saksi ahli bisa berasal dari para pihak atau dari hakim. Sebelum

53 54

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h. 162 Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan , h. 199

56

memberikan keterangan, saksi ahli harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Hakim tidak terikat terhadap keterangan ahli55. Katerangan ahli tidak selalu diberikan di muka sidang pengadilan, jika saksi ahli berada di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka saksi ahli dimintai keterangan di tempat kediaman yang disumpah terlebih dahulu kemudian keterangannya di tulis yang nantinya dibacakan dalam sidang pengadilan. Saksi ahli berbeda dengan saksi biasa, menurut Sudikno Mertokusumo perbedaannya meliputi: - Kedudukan saksi ahli dapat digantikan oleh saksi ahli lain untuk memberi pendapat. Saksi pada umumnya tidak demikian, saksi dalam persidangan tidak bisa digantikan degan saksi lain. - Tidak ada asas unus testis nullus testis bagi saksi ahli. - Saksi ahli mempunyai keahlian tertentu sedangkan saksi tidak memerlukan keahlian tertentu. - Seorang saksi memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami, sedangkan saksi ahli memberi pendapat terhadap perkara yang disengketakan. - Saksi memberikan keterangan secara lisan, jika keterangan saksi ditulis maka akan menjadi alat bukti tertulis, sedangkan keterangan saksi ahli yang ditulis bukan merupakan alat bukti tertulis. 55

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif , h. 115

57

- Hakim terikat dengan

keterangan

saksi,

sedangkan

terhadap

keterangan saksi ahli hakim bebas untuk menilainya56. h) Pembukuan Pasal 167 HIR dan Pasal 296 R.Bg menyatakan bahwa hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian untuk keuntungan seseorang terhadap pembukuan yang dimilikinya dalam hal khusus yang dipandang patut. Ketentuan tersebut sebenarnya menyimpang dari prinsip bahwa tulisan seseorang tidak dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Contoh si A menggugat si B untuk melunasi hutangya, kemudian ternyata B menyatakan bahwa hutangnya telah lunas dibayar, ternyata A menunjukan buku debit-kredit terhadap B dimana ada pengeluaran pinjaman. Dalam hal ini hakim dapat menerima pembukuan tersebut sebagai bukti yang menguntungkan bagi A. Alat bukti pembukuan biasanya terdapat dalam bidang keperdataan dan hukum dagang57. i) Pengetahuan Hakim Pasal 178 ayat (1) HIR dan 189 ayat (1) R.Bg mewajibkan hakim karena jabatannya pada saat bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap mengetahui hukum.

56 57

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, h.164 A. Mukti Arto, Praktek Perkara, h. 203

58

Para pencari keadilan datang kepada hakim untuk memohon keadilan. Pengetahuan hakim tentang hukum dan keadilan yang dicari para pencari keadilan. Pengetahuan hakim mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang ia ketahui. Pengetahuan hakim yang diperoleh dalam persidangan, yakni apa yang dilihat, didengar dan disaksikan hakim selama proses persidangan merupakan bukti terhadap peristiwa yang disengketakan58.

58

Ibid., h. 204