1
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSAKSI TUNAI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2.1 Transaksi Tunai dan Bank Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai menurut Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. Semakin meningkatnya trend transaksi tunai diduga antara lain dengan maksud untuk memutus pentrasiran atau pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary) yang pada akhirnya akan mengamputasi tugas PPATK dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan.1 Transaksi Tunai dan Bank digunakan untuk menguji penghasilan bruto dalam kondisi apabila Wajib Pajak dalam melakukan transaksi kegiatan usaha menggunakan kas dan bank dan mencatat transaksi yang melibatkan kas dan bank tersebut secara lengkap dan dapat diandalkan tetapi tidak mempunyai pencatatan mutasi penambahan atau pengurangan harta dan utang.Dalam pencatatan Wajib Pajak semua penghasilan dicatat di sisi debit dan pengeluaran dicatat di sisi kredit, termasuk
penghasilan-penghasilan
yang
1
bukan
merupakan
objek
pajak
J.T.C Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 161.
26
2
danpengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila jumlah sisi kredit melebihi jumlah sisi debit, selisihnya merupakan penghasilan bruto Wajib Pajak yang perlu dipastikan apakah telah dilaporkan atau tidak. Namun apabila jumlah sisi debit melebihi jumlah sisi kredit, diperlukan penelitian yang lebih mendalam karena ada kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh pengeluarannya. Untuk dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak harus diperhitungkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan.2
2.2 Bentuk-Bentuk Bukti Transaksi Keuangan Transaksi
adalah
kegiatan
yang
mempengaruhi
posisi
keuangan
perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang. Di dalam akuntansi, transaksi dikatakan valid atau sah, apabila dilengkapi dengan bukti transaksi.3 Bukti transaksi adalah bukti fisik adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Bukti transaksi dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu bukti intern dan bukti ekstern. 1. Bukti Ekstern Bukti ekstern adalah bukti transaksi yang yang digunakan di luar perusahaan, baik bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan ataupun oleh pihak di luar perusahaan. Bukti ekstern terdiri dari : 2
Ibrahim Qamarius, 2011, Pembatasan Transaksi Tunai, diakses pada situs: http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/07/30/pembatasan-transaksi-tunai-solusipemberantasan-korupsi-dan-pencucian-uang-lainnya-384018.html, diakses tanggal 18 Maret 2014. 3 Andi Pujianto, 2013, Bentuk-Bentuk Bukti Transaksi Keuangan, diakses pada situs: http://indoakuntansi.blogspot.com/2013/11/bentuk-bentuk-bukti-transaksi-keuangan.html, diakses tanggal 20 Maret 2014.
3
a. Cek Cek adalah bukti transaksi berupa surat perintah kepada bank untuk menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang memegang cek atau kepada orang yang namanya tercantum dalam cek. b. Kuitansi Kuitansi adalah bukti transaksi penerimaan atau penyerahan uang secara tunai. c. Faktur Faktur adalah bukti transaksi penjualan atau pembelian barang secara kredit. d. Nota Nota adalah bukti transaksi penjualan atau pembelian barang secara tunai. e. Nota Debet Nota debet adalah bukti transaksi pengembalian barang yang dibuat oleh pihak pembeli. Arti nota debit adalah mendebit (mengurangi) utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Lembar asli dikirimkan oleh pembeli kepada penjual bersamaan pengiriman kembali barang yang dibeli, sedangkan tembusannya/copy-nya disimpan oleh pembeli sebagai arsip dan bukti pencatatan. f. Nota Kredit Nota kredit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang dibuat oleh pihak penjual.
4
2. Bukti Intern Bukti intern adalah bukti transaksi yang hanya digunakan dan dibuat di dalam perusahaan. Bukti intern contohnya adalah memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh manager kepada staf bagian akuntansi.
2.3
Pengertian Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang Penjahat akan mencari teknik yang lebih canggih dan rumit, sebagai
respons terhadap kuatnya legislasi, regulasi dan praktik anti pencucian uang. Mencuci uang melalui sistem keuangan, merupakan komponen yang penting. 4 Sistem keuangan sangat fungsional bagi pelaku kejahatan terorganisasi dan kearah putih. Tujuan pencucian uang adalah untuk mengaburkan asal-usul uang yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Dengan demikian, dampak negatif pencucian uang begitu besar bagi suatu negara, dan dapat menjangkau suatu kawasan (regional). Pencucian uang menarik perhatian besar di tingkat internasional, tidak hanya disebabkan oleh meluasnya perkembangannya, tetapi juga disebabkan oleh potensi daya merusakkannya pada masyarakat secara keseluruhan. Ia juga melemahkan integritas institusi keuangan dan melemahkan kepercayaan publik pada sistem keuangan. Pencucian uang dapat mempermudah kejahatan asal untuk membiayai kegiatannya secara swadana, mendiversifikasi dan memperbesar danapada kiminal dengan cara diinvestasikan kembali. Pencucian uang juga
4
He Ping, 2004, Banking Secrecy And Money Laundering, Article Journal of Money Laundering Control, h. 3.
5
memiliki pengaruh yang korosif terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.5 Kerusakan secara ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya akibat pencucian uang begitu besar, sehingga menggerogoti sendi-sendi struktur masyarakat. Pada saat ini, pencucian uang atau money laundering, sudah merupakan fenomena dan tantangan internasional.6 Semua Negara sepakat, bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.7 Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai apa yang disebut pencucian uang atau money laundering. Masing-masing Negara memiliki definisi mengenai pencuian uang, tetapi secara esensial pencuian uang merupakan suatu kejahatan yang harus diberantas dengan kerja sama antarnegara. Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana.Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine 5
Ibid, h.3. US Government, 2000, The National Money Laundering Strategy, Secretary of Treasury and Attorney General, h. 6. 7 Sutan Remy Sjahdeini, 2003, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3, h. 5. 6
6
praevia poenali yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.8 Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak, yakni penderitaan dan perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya: a) Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan. b) Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan. 8
A. Hamzah dan Siti Rahayu, 2000, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 24.
7
c) Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya
akan
memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan. d) Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.9 Pengertian dari tindak pidana adalah “tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana”.10 Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan perlindungan masyarakat hal itu terkait pula dengan kebijakan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut memang tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti berhasil tidaknya hukum pidana dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan di bidang lainnya (antara lain di bidang ekonomi). Di samping itu, sebagaimana yang ditulis oleh Marc Ancel bahwa in modern science has primary three essential component: criminology, criminal law, dan penal policy. Criminology, yang mempelajari kejahatan dalam semua aspek. Selanjutnya, Criminal law menjelaskan dan penerapan peraturan-peraturan positif atas reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan. Kemudian, Penal poliy baik sebagai ilmu maupun 9
R. Sugandhi, 2001, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, h. 12-13. S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, h. 204. 10
8
seni yang mempunyai tujuan praktis, utamanya adalah memungkinkan peraturanperaturan positif dirumuskan lebih baik dan petunjuk tidak hanya kepada legislator yang harus merancang undang-undang pidana, tetapi juga pengadilan dimana peraturan-peraturan itu diterapkan dan penyelenggaraan pemasyarakat (prison administration) yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan.11 Kebijakan hukum pidana atau penal policy itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undangundang tersebut atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti, menyangkut proses kriminalisasi. Menurut Muladi yang termasuk sebagai tindakan kriminalisasi apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:12 1. Keharusan adanya academic draft yang secara komprehensif dapat menyakinkan pengundang-undang tentang betapa pentingnya proses tersebut atas dasar kebutuhan hukum yang berkaitan dengan substansinya. Untuk itu, perlu didengar tidak hanya suprastruktur dan infrastuktur 11
Marc Ancel, 1965, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem, London, h.
4-5. 12
Muladi, 1996, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP. UNDIP, h. 167.
9
masyarakat serta pakar, tetapi juga perbandingan hukum dengan negara lain dalam rangka harmonisasi hukum. 2. Adanya kerugian atau korban, baik aktual maupun potensial yang signifikan dari perbuatan tersebut. Ketentuan hukum pidana harus dapat dioperasikan dan adanya keyakinan bahwa tidak ada sarana lain yang dapat mengatasinya. 3. Perlu menghindari adanya kondisi kriminalisasi yang berlebihan atau inflasi pengaturan yang mengakibatkan turunnya nilai hukum pidana di mata masyarakat sehingga bersifat counter productive. Persyaratan yang dikemukakan oleh Muladi tersebut merupakan ramburambu bagi pembentuk undang-undang (pidana) dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan tertentu, termasuk kejahatan pencucian uang. Karena, di antaranya yang penting menjadi pertimbangan, proses kriminalisasi yang berlangsung
secara
terus-menerus,
justru
akan
menimbulkan
kelebihan
kriminalisasi yang dikhawatirkan akan terjadinya inflasi undang-undang (pidana). Hal demikian sebenarnya telah diingatkan oleh Bruggink (alih bahasa oleh Arief Sidharta) bahwa: Dewasa ini orang semakin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju. Ketimbang bahwa mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik, aturan-aturan hukum justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas. Untuk lebih memperjelas pendapat itu, Bruggink memberikan contoh pada aturan-aturan hukum yang menyangkut hubungan antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, jika pemerintah lebih banyak menetapkan aturan, ada kemungkinan
10
inti hubungan antara orang tua dan anak akan tertekan. Untuk itu, menurut Bruggink, diperlukan wawasan tentang peranan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat sebagai titik tolak. Evaluasi berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam proses kriminalisasi, pemikiran-pemikiran yang hendak mengedepankan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penanggulangan kejahatan pencucian uang dapat dipertimbangkan, karena mengingat kelihaian pelaku yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan sarana perdata atau tindakan administrasi belum mampu membendung para pelaku kejahatan pencucian yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi itu.13 Sehubungan dengan upaya mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang menjadi suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang, tidak dapat dilepaskan dari makin berkembangnya berbagai kejahatan termasuk money laundering, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara ataupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, sedangkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Hal itu, pada umumnya, tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, si pelaku terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan cara
13
Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Oleh Arief Sidharta, Bandung, Citra Aitya Bakti, h. 167.
11
demikian, diharapkan asal-usul harta kekayaan tidak mudah dilacak oleh penegak hukum. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada beberapa sebab mengapa Indonesia segera memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukannya pencucian uang, di antaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat, karena:14 1. Pencucian uang atau money laundering memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya. 2. Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. 3. Kegiatan pencucian uang atau money laundering mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, di samping itu potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar. 4. Pencucian (laundering) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. 5. Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diingikan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, Sjahdeini menulis bahwa ”apabila Indonesia tidak segera mengeluarkan undang-undang mengenai larangan pencucian uang, Indonesia akan menghadapi tekanan Internasional dan dikucilkan dari pergaulan
14
Sutan Remy Sjahdeini, 2000, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Dismpaikan Dalam Rangka Sosialisasi RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diselenggarakan Oleh DEPKIM Dan HAM, h. 1.
12
Internasional karena dianggap tidak ikut memberikan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi”.15 Di samping itu, Indonesia yang mengatur sistem devisa bebas dan diakui pula oleh Dana Moneter Nasional (IMF), yang berarti Indonesia memasuki era komitmen jangka panjang kepada dunia internasional bahwa tidak ada pembatasan dalam lalu-lintas pembayaran maupun transfer devisa. Namun, komitmen tersebut membawa akibat yang luas dalam sistem devisa nasional, terutama dalam menghadapi para spekulan yang memiliki sumber-sumber keuangan, baik yang bersih maupun yang haram dan selelu ingin mencoba kemampuan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar terbuka. 16 Jadi, dengan dianutnya sistem devisa bebas, ada kaitannya dengan keterbatasn dana bagi pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan yang bertujuan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, hal itu perlu mendapat perhatian karena di banyak negara perbuatan tindak pidana pencucian uang telah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.17
15
Ibid, h.44. Rijanto Sastroatmodjo, 1998, Criminal Law, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, h. 19-20. 17 Bambang Setijoprodjo, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, h.7. 16
