BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB, PERUSAHAAN PENERBANGAN, DAN BAGASI
2.1
Tanggung Jawab 2.1.1
Pengertian Tanggung Jawab Tanggung jawab merupakan masalah yang penting dalam angkutan
udara untuk mempertanggung jawabkan dan mengganti kerugian –kerugian yang diderita oleh pemakai jasa angkutan udara yang ditimbulkan oleh operator pesawat. Kerugian – kerugian yang timbul tersebut bisa saja tidak disengaja ataupun disengaja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian mengenai tanggung jawab yaitu, suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk menanggung dan memikul akibat tertentu. Menurut Sugeng Istanto, tanggung jawab berarti suatu kewajiban untuk memberikan jawaban terhadap hal – hal yang telah terjadi dan merupakan kewajiban untuk memulihkan segala kerugian yang mungkin ditimbulkan 15. Dalam konteks hukum, Purbacaraka dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab hukum dimana tanggung jawab ________________ 15
F. Soegeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan UAJYogyakarta, Yogyakarta, h. 77
20
21
hukum bersumber dari penggunaan fasilitas oleh seseorang dalam penerapan
kemampuannya
untuk
melaksanakan
kewajibannya
dan
menerima haknya. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak harus disertai dengan pertanggungjawaban16. Hal ini juga tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa barangsiapa menimbulkan kerugian kepada pihak lain karena perbuatan melawan hukum, wajib mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar hukum yang ada dan karena salahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur - unsur pokok, yaitu: a. adanya suatu perbuatan b. perbuatan tersebut melawan hukum c. adanya unsur kesalahan d. adanya kerugian yang diderita e. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kata “melawan hukum” dapat mencakup perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Perbuatan aktif yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal
________________ 16
Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, h. 37
22
1365 KUHPerdata, sedangkan perbuatan pasif tercantum dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menekankan pada kelalaian atau kesembronoannya. Dengan demikian, baik perbuatan yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian dapat dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum selama perbuatan itu salah. Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :17 a. perbuatan melawan hukum karena unsur kesengajaan b. perbuatan melawan hukum karena unsur kelalaian c. perbuatan melawan hukum tanpa unsur kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian) 2.1.2
Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengangkutan Udara Dalam hukum pengangkutan udara, tanggung jawab (liability)
terdapat dalam perjanjian transportasi udara, misalnya yaitu perusahaan penerbangan bertanggung jawab atas keselamatan dan barang
milik
penumpang. Tanggung jawab disini diartikan sebagai kewajiban melakukan pembayaran atas ganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh penumpang. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan penerbangan atas pembayaran ganti rugi tersebut, maka perusahaan penerbangan dapat digugat di pengadilan perdata.
________________ 17
Munir Fuady, 2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3
23
Dalam penyelenggaraannya, pihak yang bertanggung jawab dalam pengangkutan udara adalah pengangkut udara yang terkait yang dalam tugasnya melakukan pengangkutan udara. Pengangkut adalah suatu badan hukum yang melakukan perjanjian pengangkutan dengan penumpang / pemilik barang. Secara keseluruhan, pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengangkutan udara antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pihak pengangkut udara atau pihak perusahaan penerbangan 2. Pihak – pihak diluar pengangkut udara, yaitu : a. penyelenggara bandar udara b. pegawai perusahaan penerbangan c. agen perjalanan atau agen penjualan tiket d. pegawai perusahaan penerbangan lain yang ikut melaksanakan tugas apabila perusahaan penerbangan tersebut tidak mempunyai pegawai sendiri e. perusahaan yang menyediakan jasa transportasi darat yang mengangkut penumpang / pemilik barang dari terminal ke bandara, antar terminal bandara, dan dari bandara ke pesawat atau sebaliknya f. perusahaan asuransi penerbangan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan , pengangkut bertanggung jawab atas : 1. penumpang yang meninggal, dan menderita cacat tetap atau luka – luka 2. kehilangan atau kerusakan bagasi cabin
24
3. kehilangan atau kerusakan bagasi tercatat 4. kehilangan atau kerusakan cargo 5. keterlambatan pesawat (delayed) 6. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga Selain itu, pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian akibat dari luka atau bekas luka pada tubuh penumpang apabila kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu memiliki hubungan dengan angkutan udara yang dinaikinya dan terjadi selama penerbangan18. Pengangkut udara dalam hal ini adalah perusahaan penerbangan mengemban tanggung jawab yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengangkutan udara. Hal ini dikarenakan pengangkut udara atau perusahaan penerbangan mempunyai tugas pokok untuk mengangkut penumpang beserta dengan barang bawaannya sampai tujuan dengan selamat. Adapun perihal dimulainya tanggung jawab pengangkut udara adalah sebagai berikut. 1. Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dimulai pada saat penumpang meninggalkan ruang tunggu sampai penumpang masuk di terminal bandar udara tujuan.
________________ 18
Abdulkadir Muhammad, 1994, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), hal. 86
25
2. Tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai pada saat pengangkut
menerima
bagasi
tercatat
dari
penumpang sampai
dierimanya kembali bagasi tercatat oleh penumpang. Secara umum, kerugian dalam pengangkutan udara dapat diderita oleh dua pihak, yaitu : 1. pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut udara, yaitu penumpang atau pengirim / pemilik barang 2. pihak lain yang tidak mempunyai hubungan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut udara, yaitu pihak ketiga. Tanggung jawab pengangkut udara atau perusahaan penerbangan terhadap pihak ketiga dapat ditemui dalam kejadian – kejadian sebagai berikut.19 a. Suatu kecelakaan pesawat udara yang menimbulkan kerugian pada suatu pihak ataupun benda di permukaan bumi b. Penggunaan pesawat udara yang menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan dalam masyarakat, seperti suara mesin yang keras c. Pesawat udara menimbulkan kerugian di permukaan bumi terhadap seseorang, misalkan kecelakaan pesawat yang menyebabkan seseorang yang menyaksikannya mengalami serangan jantung hingga meninggal dunia.
________________ 19
Ibid, h. 35
26
d. Tabrakan atau kecelakaan yang terjadi di udara dengan pesawat udara lain dan benda – benda udara lainnya. 2.1.3
Pembebasan Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengangkutan Udara Selain pembatasan dalam hal ganti rugi oleh pengangkut yang telah
dijelaskan diatas, terdapat pula hal – hal lain yang menyebabkan pengangkut tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Hal tersebut adalah apabila timbul suatu keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bahaya perang, sabotase, kebakaran, kerusuhan, dan kekacauan.
Pengangkut
juga
dapat
menyangkal
keharusan
untuk
bertanggung jawab apabila ia telah melakukan hal – hal seperti yang tertuang pada Pasal 29 Ayat 1 Ordonansi Pengangkutan Udara, yaitu sebagai berikut. 1. Pengangkut dapat membuktikan bahwa ia dan bersama dengan buruhnya telah mengambil segala usaha dan tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian itu. 2. Pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak mungkin mengambil tindakan pencegahan itu. 3. Kesalahan yang timbul disebabkan oleh kesalahan dari penumpang / pemilik barang (pihak yang menderita kerugian). 4. Kesalahan pihak yang menderita kerugian membantu terjadinya kerugian itu. Hal serupa juga diatur dalam Konvensi Warsawa 1929 pada Pasal 20 Ayat (1), pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila:
27
1. ia telah mengambil tindakan yang layak untuk menghindari kerugian itu 2. apabila tindakan penyelamatan itu tidak mungkin dilakukan oleh pengangkut.
2.2
Perusahaan Penerbangan 2.2.1
Pengertian Perusahaan Penerbangan Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh
sesorang atau sekelompok orang sebagai tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Menurut Alma, perusahaan adalah suatu kesatuan organisasi yang mengorganisir faktor – faktor produksi20. Selanjutnya, Molengraaff menyatakan bahwa suatu perusahaan harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut.21 1. Kegiatan itu dilakukan secara terus menerus atau tidak terputus – putus 2. Kegiatan dilakukan secara terang – terangan 3. Dalam kualitas tertentu 4. Adanya kegiatan menyerahkan barang – barang 5. Mengadakan perjanjian – perjanjian perdagangan 6. Dilakukan dengan maksud memperoleh laba
________________ 20 21
Jakarta, h. 1
Buchari Alma, 2010, Pengantar Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung, h. 37 C.S.T Kansil, 1989, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita,
28
Berdasarkan bidangnya, terdapat tiga jenis perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur (manufacturing business), perusahaan dagang (merchandising business), dan perusahaan jasa (service business). Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan menghasilkan
produk
atau
barang
untuk
pelanggan.
Perusahaan
Penerbangan sendiri bergerak di bidang jasa sehingga perusahaan penerbangan tergolong ke dalam perusahaan jasa (service business). Mengenai pengertian perusahaan penerbangan, R. S. Darmadjati memberikan pendapat bahwa perusahaan penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum, baik yang berjadwal (schedule service / regular flight) ataupun yang tidak berjadwal (non schedule service)22. Pendapat lain juga dikemukakan oleh F.X Widadi A. Suwarno yang berpendapat bahwa perusahaan penerbangan atau airlines adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta dengan bagasinya, barang kiriman (kargo), dan benda pos (mail) dengan menggunakan pesawat udara 23. Perusahaan penerbangan atau yang biasa disebut dengan maskapai penerbangan menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang dan juga
________________ R. S. Darmadjati, 2001, Istilah – Istilah Dunia Pariwisata, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 6 23 F. X. Widadi A. Suwarno, 2001, Tata Operasi Darat, Grasindo, Jakarta, h. 7 22
29
barang – barang milik penumpang. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis perusahaan penerbangan, yaitu Perusahaan Penerbangan Niaga Berjadwal, Niaga Kargo Berjadwal, Niaga Tidak Berjadwal, Niaga Kargo Tidak Berjadwal, dan juga Non Niaga. Perusahaan penerbangan yang umum digunakan untuk melayani penumpang dalam melakukan perjalanan antar kota atau antar negara adalah Perusahaan Penerbangan Niaga Berjadwal. Perusahaan penerbangan niaga berjadwal melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines). Perusahaan penerbangan Niaga Berjadwal yang beroperasi di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. 1. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 2. PT. Lion Mentari Airlines 3. PT. Wings Abadi Airlines 4. PT. Sriwijaya Air 5. PT. Kalstar Aviation 6. PT. Travel Express Aviation 7. PT. Citilink Indonesia 8. PT. Transnusa Aviation Mandiri 9. PT. Batik Air Indonesia 10. PT. Indonesia Airasia 11. PT. Aviastar Mandiri 12. PT. Nastional Aviation Management (NAM) Air 13. PT. ASI Pujiastuti Aviation (Susi Air)
30
2.2.2
Syarat – Syarat Usaha Perusahaan Penerbangan Perusahaan – perusahaan penerbangan yang ada di Indoneisa kian
meningkat dari tahun ke tahun. Mereka bersaing dengan sangat ketat sehingga terkadang kurang memperhatikan kepentingan penumpang24. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, lebih baik jumlah perusahaan penerbangan sedikit tetapi mampu memenuhi dan melayani kebutuhan dan kepentingan penumpang, daripada jumlah banyak tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melayani penumpang dengan baik. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara meletakkan beberapa syarat untuk perusahaan penerbangan agar mampu bersaing dalam tingkat nasional, regional, maupun internasional. Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan angkutan udara, khususnya angkutan udara niaga harus dilakukan setelah mendapat izin usaha angkutan udara niaga dari Direktur Jenderal. 2. Izin usaha tersebut berlaku selama pemegang izin tetap menjalankan usahanya dan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin usaha dan dilakukan evaluasi setiap tiga tahun.
________________ 24
H. K. Martono dan Ahmad Sudiro, op.cit, h. 13
31
3. Perusahaan angkutan udara harus menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha yang diberikan selambat – lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin usaha diterbitkan. 4. Perusahaan angkutan udara harus melaporkan setiap perubahan data yang tercantum dalam izin usaha disertai dengan bukti perubahannya kepada Direktur Jenderal. 5. Perusahaan angkutan udara harus memenuhi ketentuan mengenai jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. 6. Perusahaan angkutan udara harus mentaati ketentuan – ketentuan pada bidang operasional dan teknis penerbangan 7. Perusahaan angkutan udara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas personil – personilnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. 8. Perusahaan angkutan udara harus menyerahkan rekening koran posisi terakhir. 9. Perusahaan angkutan udara tidak dapat melakukan pemindahtanganan izin usaha kepada pihak lain sebelum menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan izin usaha yang diberikan. 2.2.3
Izin Usaha Perusahaan Penerbangan Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya
dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional dalam bentuk
32
Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga. Syarat – syarat untuk memperoleh izin usaha angkutan udara niaga berjadwal antara lain harus memenuhi hal – hal sebagai berikut. 1. Persyaratan Administratif, yaitu harus memiliki akta pendirian badan usaha Indonesia yang aktanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal dan telah disahkan oleh Menteri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal, tanda bukti modal yang disetor, jaminan bank, dan rencana bisnis untuk kurun waktu minimal 5 tahun25. 2. Persyaratan ekonomi, yaitu harus menyampaikan rencana bisnis untuk kurun waktu paling sedikit 5 tahun kedepan. Mengenai hal – hal yang harus dimuat dalam rencana bisnis tersebut telah diatur dalam Pasal 110 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 3. Persyaratan sumber daya manusia (SDM), yaitu seluruh sumber daya manusia yang ikut bertugas termasuk teknisi dan awak pesawat udara, sekurang – kurangnya memuat tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan jumlah
________________ 25
Ibid, h. 56
33
pertahun untuk jangka waktu sekurang – kurangnya 5 tahun. Untuk penjelasan lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 111 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 4. Modal perusahaan penerbangan, yaitu bahwa kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dapat dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia26. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 108 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 5. Persyaratan pesawat udara, yaitu menentukan jenis dan jumlah pesawat udara yang akan di operasikan. 6. Persyaratan aspek pemasaran, yaitu memuat peluang pasar angkutan udara secara umum maupun secara khusus pada rute penerbangan yang akan dilakukan. Dan memuat target pasar yang akan diraih. 7. Persyaratan kesiapan atau kelayakan operasi, yaitu sekurang – kurangnya memuat rencana pengadaan – pengadaan fasilitas angkutan udara dan rencana pemasaran jasa angkutan udara27. 8. Persyaratan analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan dari aspek keuangan.
________________ 26 27
Ibid, h. 58 Ibid, h. 62
34
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara untuk memperoleh izin angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
2.3
Bagasi Tercatat 2.3.1
Jenis – Jenis Bagasi Dalam Pesawat Udara Bagasi adalah barang bawaan penumpang pesawat udara yang
berisikan benda – benda kebutuhan penumpang baik yang akan digunakan selama perjalanan maupun digunakan setelah sampai tempat tujuan, dan barang bawaan ini diijinkan oleh perusahaan penerbangan untuk diangkut dalam pesawat udara. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bagasi penumpang pesawat udara dibedakan menjadi dua jenis yaitu bagasi tercatat (checked baggage) dan bagasi kabin (unchecked baggage). Bagasi tercatat (checked baggage) menurut Pasal 1 Angka 24 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat yang sama. Sedangkan, bagasi kabin (unchecked baggage) menurut Pasal 1 Angka 25 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan
35
penumpang sendiri. Bagasi kabin ini pada saat berada di dalam pesawat bersama penumpang, harus diletakkan di bawah tempat duduk atau di dalam rak yang berada diatas tempat duduk penumpang dengan berat maksimum 7 kg dan jumlah dimensi tidak melebihi 115 cm. 2.3.2
Pengertian Bagasi Tercatat Bagasi tercatat (checked baggage) merupakan bagasi yang terdaftar
dan dimuat pada tempat yang khusus di dalam pesawat dan kemudian diangkut dengan pesawat yang sama. Pengertian bagasi tercatat dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Bagasi tercatat ini sebelumnya akan diperiksa dan ditimbang untuk kemudian dimuat dalam compartment pesawat dan diberikan nomor label masing – masing. Nomor label ini menunjukkan terminal kedatangan dan nomor seri bagasi, yang ditempel pada tiket penumpang untuk diidentifikasi dan ditunjukkan pada petugas di terminal kedatangan. Bagasi tercatat akan diterima kembali oleh penumpang pada saat tiba di bandara tujuan, yang oleh penumpang diambil sendiri pada conveyor belt. Kondisi bagasi tercatat pada saat diterima oleh penumpang di bandara tujuan, harus sama dengan kondisi pada saat penyerahan di konter check in di bandara keberangkatannya. Apabila terdapat perbedaan kondisi bagasi pesawat (rusak atau tertukar), penumpang dapat melaporkannya pada bagian lost and found untuk kemudian ditindak lanjuti oleh pihak perusahaan penerbangan.
36
Terdapat beberapa benda / barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa oleh penumpang sebagai bagasi tercatat ke dalam pesawat. Hal ini tentunya dilakukan oleh pihak perusahaan penerbangan demi keselamatan dan keamanan penumpang. Benda – benda tersebut adalah sebagai berikut.28 1. Material Korosif, yaitu merkuri (terdapat dalam thermometer), asam sulfat, alkali, dan aki kendaraan. 2. Bahan peledak, yaitu semua tipe granat, detonator, sumbu, dan alat peledak. 3. Gas bertekanan, yaitu gas beracun baik yang tidak dan mudah terbakar, seperti propana, butana, aerosol iritan kimiawi. 4. Cairan mudah terbakar, seperti bahan bakar, cat, thinner, perekat (lem), cairan pemantik api, dan methanol. 5. Benda padat yang mudah terbakar, seperti kembang api, petasan, dan suar. 6. Zat oksidasi, seperti bubuk pemutih, dan peroksida. 7. Material radioaktif 8. Bahan kimia atau zat beracun, seperti arsenik, sianida, pembasmi hama/serangga, dan produk biologis yang berbahaya.
_______________ Garuda Indonesia. “Informasi Bagasi Yang Dilarang/Dibatasi”, URL : https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/onground/baggage/baggage-restriction-information.page?, diakses tanggal 29 Maret 2016. 28
37
9. Koper dengan instalasi perangkat alarm, atau yang dilengkapi dengan baterai lithium atau material piroteknik. 10. Kendaraan kecil yang menggunakan baterai litium seperti airwheel, solowheel, haverboard, mini-segway, balance wheel, dan sebagainya. 11. Alat pelumpuh, seperti pistol pengejut, alat kejut listrik, tongkat pukul listrik, dan juga termasuk alat pelumpuh untuk hewan. 12. Semprotan bela diri, seperti gas airmata dan semprotan asam fosfor.
2.3.3
Ketentuan Berat Bagasi Tercatat Bagasi tercatat terdiri dari benda – benda yang sebelumnya telah
ditimbang dan diidentifikasi oleh petugas untuk kemudian dibawa ke compartment pesawat. Barang – barang / benda – benda yang termasuk dalam bagasi tercatat ini tidak dapat diakses oleh penumpang selama penerbangan berlangsung. Di Indonesia, tiap – tiap perusahaan penerbangan memiliki ketentuan masing – masing mengenai berat dari bagasi tercatat. Ketentuan yang terdapat pada tiap – tiap perusahaan penerbangan ini berbeda – beda. Pada PT. Garuda Indonesia, telah ditentukan bahwa setiap barang / benda yang termasuk dalam bagasi tercatat beratnya tidak melebihi dari 70 lbs atau 32 kilogram29.
_______________ Garuda Indonesia. “Ketentuan Umum Bagasi”, URL : https://www.garudaindonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/on-ground/baggage/index.page?, diakses tanggal 29 Maret 2016. 29
38
PT. Garuda Indonesia telah memberlakukan peraturan ini secara ketat dan memastikan bahwa setiap bagasi tercatat yang akan dimasukkan ke dalam compartment pesawat tidak memenuhi berat maksimal yang telah ditentukan.
