BAB II TINJAUAN PUSTAKA. secara signifikan. Selanjutnya Suku Bunga Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Martowijoyo (1999) melakukan penelitian dengan judul: Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan Perilaku Masyarakat Pedesaan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa lamanya waktu pemrosesan kredit berpengaruh menurunkan jumlah peminjam secara signifikan. Selanjutnya Suku Bunga Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Peminjam dan terhadap Jumlah Penunggak Kredit. Asmara (2007) melakukan penelitian dengan judul: Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Ekonomi Produktif Masyarakat Dan Peran Lembaga Keuangan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Variabel Jumlah Pinjaman berpengaruh positif terhadap besarnya Nilai Tunggakan . Anggrijani (1993) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kelembagaan dan Keragaan Sistem Perkreditan Pedesaan (Studi Kasus Program Perkreditan Pedesaan P4K, PPKKP, dan Kredit Informal). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Besarnya Persentase Cicilan terhadap Pokok Pinjaman

merupakan salah faktor yang

mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pinjaman. Kuncoro (1983) melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi. Hasil penelitian yang

Universitas Sumatera Utara

diperoleh bahwa Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. 2.2. Landasan Teori 2.2.1. Manajemen Kredit 2.2.1.1. Pengertian Manajemen Kredit Kegiatan Pengelolaan Kredit merupakan bagian dari Manajemen Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari batasan Manajemen Keuangan yang menyebutkan sebagai Manajemen Dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Dari uraian diatas pada prinsipnya fungsifungsi Manajemen Keuangan meliputi; 1. Fungsi pengambilan keputusan Investasi 2. Fungsi pengambilan keputusan Pembelanjaan 3. Fungsi pengambilan kebijakan dividen. Fungsi pertama menyangkut tentang Keputusan Alokasi Dana baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Secara garis besar Keputusan Investasi dapat dikelompokkan kedalam Investasi jangka pendek seperti : investasi dalam kas, persediaan, piutang dan surat berhaega maupun investasi jangka panjang dalam bentuk gedung, peralatan produksi , kenderaan dan aktiva tetap lainnya. Keputusan investasi ini akan tercermin pada sisi Aktiva dalam Neraca perusahaan. Manajer Keuangan bertanggung jawab menentukan perimbangan yang optimal setiap jenis Asset perusahaan.


Fungsi Kedua, menyangkut tentang pengambilan Keputusan Pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Keputusan pembelanjaan ini menjawab berbagai pertanyaan penting seperti bagaimana pembelanjaan kegiatan perusahaan yang optimal? Bagaimana memperoleh kebutuhan dana untuk investasi yang efisien? Bagaimana komposisi sumber dana optimal yang harus dipertahankan? Apakah perusahaan sebaiknya menggunakan modal asing ataukah modal sendiri. Peran Manajer Keuangan dalam pemenuhan kebutuhan dana menjadi semakin komplek dalam kondisi globalisasi pasar modal.

Fungsi Ketiga, menyangkut tentang Kebijakan dividen. Pada prinsipnya kebijakan dividen ini menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas dan pembelian kembali saham atau laba tersebut sebaiknya ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembelanjaan investasi dimasa datang. Apabila Manajer Keuangan memutuskan untuk membagikan laba yang diperoleh dalam bentuk dividen, maka maka ketergantungan terhadap sumber dana eksternal menjadi semakin besar, sebaliknya apabila Manajer Keuangan memandang bahwa perusahaan telah memiliki finansial leverage yang tidak menguntungkan, maka sebaiknya laba yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan.

Teori Keuangan pada prinsipnya menjelaskan tentang bagaimana orang atau perusahaan seharusnya berperilaku dan kemudian dikembangkan teori yang lebih formal


untuk mempelajari perilaku orang atau perusahaan.Dalam Manajemen Keuangan dipelajari manajemen tentang real asset atau aktiva riil dan financial asset seperti saham dan obligasi. Baik asset riil maupun asset finansial dinilai secara langsung dari kemampuannya menghasilkan aliran kas dimasa datang. Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh seorang Manajer Keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Salah satu teori yang sangat spektakuler tentang Teori Manajemen Keuangan modern menyimpulkan bahwa Nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh Struktur Modal (Franco.M) Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit, mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Kasmir (2007) menyatakan bahwa: Manajemen Kredit adalah proses: perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit dan pengendalian kredit yang macet. Richard (2008) menyatakan bahwa ; Credit Management involves five main steps: First, you must determine the terms on which you propose Second, you must decide what evidence you need of indebt edness Third, you must consider which customers likely to pay their bills Fourth, you must decide how much credit you are prepared extend to each customer Finally, after you have granted credit,you have the problem of collecting the money


2.2.1.2. Unsur-Unsur Kredit Kasmir (2007), bahwa ada 5 (lima) unsur-unsur kredit yaitu; kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. Berdasarkan hal diatas, pemjelasan unsur-unsur kreditmya sebagai berikut: 1.

Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang,barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern.

2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 3.

Jangka Waktu, yaitu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau jangka panjang.

4.

Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian tidak tertagihnya /macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

5.

Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.


Adapun Komponen dalam menentukan suku bunga Kredit antara lain : 1. Total Biaya Dana Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh Bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. 2. Biaya Operasi Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya. 3. Cadangan resiko kredit macet Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. 4. Laba yang diinginkan 5. Pajak.

2.2.1.3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, naka lembaga keuangan tersebut harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali. Keyakinan itu diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian tersebut mencakup kriteria-kriteria tertentu dan mempunyai ukuran-ukuran yang menjadi


standar setiap lembaa keuangan lainnya. Penilaian oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak dilakukan melalui analisis 5 C. Prinsip dasar dalam menganalisis kredit harus memenuhi kriteria Five C’s (5 C’s) yaitu; Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut : 1. Character, yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari calon debitur yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belaakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar kredit. 2. Capacity, yaitu untuk melihat calon nasabah dalam kemampuanya membidangi usaha yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, yang terakhir akan melihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3. Capital, yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dengan melakukan pengukuran seperti dari segi; likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya. 4. Colleteral, yaitu berkaitan dengan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan diharapkan melebihi jumlah kredit yang diberikan dan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5. Condition, yaitu menilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-


benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan

kredit tersebut

bermasalah relatif kecil. Kredit dana bergulir tersebut diatas ditujukan kepada usaha-usaha kecil masyarakat meliputi : 1. Jual nasi 2. Jual goreng 3. Jual soto 4. Jual bakso 5. Jual es 6. Jual miesop 7. Jual pecal 8. Jual kerupuk 9. Jual lontong 10. Jual kue 11. Jual jajanan

12. Tukang las 13. Tukang tempel ban 14. Tukang bengkel 15. Tukang beca 16. Tukang bordir 17. Tukang jahit 18. Pengrajin batu bata 19. Pengrajin mebel 20. Tukang arang 21. Tukang bangunan 22. Tukang pangkas

23. Ternak kambing 24. Ternak ayam 25. Ternak ikan 26. Petani sayur 27. Jual sayur 28. Jual sawit 29. Jual bibit sawit 30. Jual daun pisang 31. Jual gula merah 32. Jual kayu bakar 33. Jual monja

34. Jual tempe 35.Jual mainan 36. Jual kedai sampah 37 Jual minyak eceran 38.Dagang keliling 39.Usaha fotocopy 40.Warung kopi.

2.2.2. Kebijakan Perkreditan Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Daryanto). Sartono (2000): Kebijakan Kredit mencakup beberapa keputusan ;1) Kualitas account accepted, 2) Periode Kredit, 3)Potongan Tunai, 4) Persyaratan Khusus dan 5) Tingkat Pengeluaran untuk mengumpulkan kredit. Kebijakan biasanya ditetapkan secara formal oleh para Manager puncak organisasi. Kebijakan dapat ditetapkan secara formal dan dapat muncul secara informal. Secara formal manager menetapkan kebijakan karena mereka merasa hal itu akan meningkatkan efektivitas organisasi.

Mereka ingin berbagai aspek organisasi


mencerminkan nilai-nilai pribadi mereka dan mereka hendak menjernihkan berbagai konflik atau kebingungan yang telah terjadi pada tingkat bawah dalam organisasi. Secara informal muncul dari serangkaian keputusan konsisten pada berbagai subyek yang dibuat melebihi suatu periode waktu.

2.2.3. Teori Tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan. 2.2.3.1. Pengertian Standar Operasional Prosedur. Standar Prosedur adalah pelaksanaan kebijakan dengan pedoman-pedoman yang lebih terperinci. Suatu prosedur memberikan sejumlah instruksi yang terperinci untuk pelaksanaan serangkaian kegiatan yang terjadi secara teratur. Instruksi-instruksi terperinci ini mengarahkan para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan membantu untuk menjamin pendekatan yang konsisten pada situasi tertentu. Prosedur paling tidak sangat berguna untuk: (1) menghemat usaha manajerial, (2) memudahkan pendelegasian wewenang dan penempatan tanggung jawab, (3) menimbulkan pengembangan

metoda-metoda

operasi

yang

lebih

efisien,

(4)

memudahkan

pengawasan, (5) memungkinkan penghematan personalia dan (6) membantu kegiatankegiatan koordinasi. Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk–bentuk hasil yang dapat

dihitung.

Hal

ini

memungkinkan

para

pengurus

BKM

untuk

dapat

mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas serta efisien dan efektif.


Menurut Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Labuhanbatu, untuk dapat memperoleh pinjaman bergulir, ada ketentuan umum pinjaman bergulir yaitu: a. Peminjam adalah mereka yang tergabung dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang terdiri dari 5 orang atau lebih b. KSM calon peminjam disyaratkan memiliki anggota minimum 30 % wanita dan minimum 30 % anggotanya adalah warga masyarakat yang miskin yang ada dalam daftar PS c. Para anggota KSM tersebut telah memiliki usaha atau memulai usaha baru d. Para anggota KSM tersebut bersedia menanggung renteng (menanggung bersamasama) terhadap pembayaran anggota lain yang menunggak. e. Para anggota KSM tersebut telah memiliki simpanan, baik dititipkan di UPK atau di Bank lain di lokasi tersebut f. Besar Pinjaman awal Rp 500.000,- per anggota, dan pinjaman berikutmya maksimal Rp 2.000.000,- per anggota

tergantung kelancaran pembayaran dan keadaan

keuangan UPK serta perkembangan usaha anggota KSM g. Jasa Pinjaman dikenakan sebesar 1,5 % - 3 % per bulan (ditentukan oleh LKM) dihitung dari pokok mula-mula h. Jangka waktu Pinjaman maksimal 1 tahun i. Pembayaran angsuran dilakukan bulanan.


2.2.3.2. Prosedur Pemberian Kredit. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapantahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan,pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit, yang bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Kasmir (2007) menyatakan prosedur pemberian kredit secara umum sebagai berikut: 1. Pengajuan proposal 2. Penyelidikan berkas pinjaman 3. Penilaian kelayakan kredit 4. Wawancara pertama 5. Peninjauan ke lokasi (On the Spot) 6. Wawancara kedua 7. Keputusan kredit 8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya 9. Realisasi kredit. Menurut Booklet Manajemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya bahwa tahapan dalam proses pemberian pinjaman di Unit Pengelola Keuangan BKM Maju Besama melalui tahapan sebagai berikut :


a.

Tahap permohonan pinjaman

b.

Tahap pemeriksaan permohonan pinjaman

c.

Tahap putusan pinjaman

d.

Tahap pencairan pinjaman

e.

Tahap pembayaran kembali

2.2.4.. Teori Tentang Pelayanan Kredit 2.2.4.1. Pengertian Pelayanan Kredit Pelayanan adalah perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh uang atau jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa (Daryanto). Dalam melayani sangat diperlukan berbagai sikap Pelayan yang mampu menarik minat nasabah dalam berkomunikasi. Beberapa sikap yang harus diteladani oleh seorang Customer Service antara lain: 1. Beri kesempatan Nasabah berbicara untuk mengemukakan keinginannya 2. Dengarkan baik-baik 3. Jangan menyela pembicaraan sebelum Nasabah selesai bicara 4. Ajukan pertanyaan setelah Nasabah selesai bicara 5. Jangan marah dan mudah tersinggung 6. Jangan mendebat Nasabah 7. Jaga sikap sopan, ramah dan selalu berlaku tenang 8. Jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaannya


9. Tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Kasmir (2007) menyatakan : Pelayanan adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

2.2.4.2. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik Kasmir (2007) menyatakan: Ciri-ciri pelayanan yang baik adalah sebagai berikut: 1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik 2. Tersedia personil yang baik 3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai 4. Mampu melayani secara cepat dan tepat 5. Mampu berkomunikasi 6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah 9. Mampu memberikan kepercayaaan kepada nasabah.

2.2.5.. Pengertian/Defenisi Pengembalian Pinjaman. Echols (2005) : Pengembalian pinjaman adalah kegiatan membayar kembali semua hutang kepada seseorang.


Menurut Pedoman Teknis Pembukuan UPK, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Direktorat Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya (2008) bahwa Tingkat kegiatan Pengembalian Pinjaman dapat digolongkan meliputi : 1.Lancar: apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan 2.Perlu perhatian: apabila peminjam menunggak kurang dari 3 (tiga) bulan atau 3(tiga) kali angsuran 3.Kurang lancar: apabila peminjam menunggak 3(tiga) bulan/kali angsuran s/d 6 (enam) bulan/kali angsuran 4. Diragukan: apabila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran s/d 9 bulan/kali anguran 5. Macet: apabila peminjam menunggak > 9 bulan /kali angsuran

2.2.6. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) 2.2.6.1. Visi dan Misi Visinya mewujudkan masyrakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan pemukiman sehat, produktif dan lestari. Misinya yaitu membangun masyarakat madani yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan. Tujuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan :


1. Terbangunnya lembaga masyarakat yang memiliki karakter : a.

Berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, adil, ikhlas/kerelawanan) dan berdasar prinsip-prinsip kemasyarakatan (partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas

dan

pembangunan

yang

memperhatikan

tridaya

yaitu:

perlindungan lingkungan, pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi. b.

Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

c.

Mengakar dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin

d.

Mampu menyuarakan harapan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan

e.

Mampu menjadi wadah masyarakat dalam penyeleseian permasalahan yang ada di wilayahnya

2. Meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan, membangun kerjasama dan kemitraan ke berbagai pihak terkait (bank, notaris, auditor publik, media massa terhadap lembaga badan keswadayaan masyarakat. 3. Mengedepankan peran pemerintah kota/kabupaten agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui pengelolaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah di wilayahnya dan kemitraan serta kelompok peduli (perorangan/ anggota asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, lsm dan sebagainya) Selanjutnya strategi yang dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan meliputi :


1.Mendorong proses transparansi sosial dari masyarakat tidak berdaya/ miskin menuju masyarakat berdaya meliputi 4 (empat) hal : a. Internalisasi nilai-nilai (jujur, dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan, kesatuan dalam keragaman) dan prinsip-prinsip universal (demokrasi, partisipasi, transparansi,

akuntabilitas,

desentralisasi)

sebagai

pondasi

kokoh

untuk

memberdayakan masyarakat. b. Membangun dan mengorganisir ikatan pemersatu antara lain kesamaan kepentingan, kesamaan domisili yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial (kejujuran, solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial) c. Pembelajaran penerapan konsep tridaya (daya sosial, daya lingkungan dan daya ekonomi) dalam penanggulangan kemiskinan d. Membangun kemampuan masyarakat untuk menyiapkan rencana-rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mendorong partisipasi maupun kemandirian masyarakat. 2. Membangun dan memberdayakan kelembagaan lokal masyarakat di Kelurahan. 3. Menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

2.2.6.2. Tujuan dan Tugas BKM Didalam Anggaran Dasar Pasal 1 ayat 2) dinyatakan; BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Maju Bersama adalah lembaga otonom dan independent yang dibentuk oleh utusan warga di Kelurahan Urung Kompas dengan tujuan utama; untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengatasi berbagai masalah di masyarakat khususnya


masalah kemiskinan, menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar warga untuk saling bekerjasama. Selanjutnya pasal 11 dipertegas lagi bahwa tujuan (BKM) Maju Bersama adalah; Dalam jangka pendek BKM membuat perencanaan operasional dan pelaksanaan tahunan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM-Pronangkis) yang telah ditetapkan. dalam jangka menengah (BKM) merumuskan, menetapkan dan melaksanakan PJM-Pronangkis yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dakam jangka panjang, merupakan wadah untuk membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai- nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan social dan menggalang solidaritassesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan.Kepentingan dan kebutuhan bersama, serta pada gilirannya

akan

memperkuat kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Kemudian pada pasal 20 dinyatakan bahwa yang menjadi tugas BKM meliputi; merumuskan PJM-Pronangkis bersama warga secara partisipatif, membuat rencana program tahunan yang didasarkan pada PJM-Pronamgkis yang telah ditetapkan, pemgambilan

keputusan

yang

berkaitan

dengan

penanggulangan

kemiskinan,

menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-harinya dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), memberikan keputusan akhir dari seleksi berbagai usulan yang telah dilakukan oleh UPK dan Unit Pengelola lainnya yang berawal dari usulan KSM atau panitia atau dari masyarakat

lainnya, membangun


transparansi melalui berbagai media, diantaranya papan pengumuman,sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan, laporan akhir tahun, serta melakukan rapat secara terbuka dan melakukan audit keuangan, merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan main (termasuk sanksi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang dimulai dari dana P2KP, memfasilitasi kerjasama dengan potensi sumber daya yang ada dalam proses penanggulangan kemiskinan. Penggunaan jasa pinjaman dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penambahan Modal BKM sebesar 30 % b.Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasarlingkungan sebesar 15 % c. Biaya operasional BKM sebesar 40 % d. Kegiatan sosial masyarakat sebesar 15 %. Dalam

penyusunan

perencanaan

operasional

dan

tahunan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat dalam penaggulangan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi atau kredit dana bergulir rembug warga mutlak diperlukan. Dalam Bab I, Pasal 1, yang dimaksud Rembug warga adalah pertemuan atau musyawarah yang diikuti oleh para utusan warga yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya dalam Bab V Pasal 12 menyatakan fungsi dan tugas Rembug Warga meliputi : 1.Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota kepemimpinan BKM Maju bersama. 2.Menilai laporan pertanggung jawaban BKM Maju Bersama yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.


3.Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM Maju Bersama. 4.Menetapkan dan mengesahkan perencanaan program penanggulangan kemiskinan dalam menjalankan kegiatan BKM 2 (dua) tahun mendatang. Sebagai contoh pada tanggal 29 Mei 2008 telah dilakukan pemilihan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) melalui rembug warga di kantor Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan batu dengan cara mengutus minimal 10 (sepuluh) orang masyarakat setiap lingkungan untuk memilih seorang Koordinator baru dan anggota BKM lainnya yang berjumlah 12 (dua belas orang).

2.3. Kerangka Konseptual Teori yang mendasari kerangka konseptual penelitian ini adalah pendapat Sartono (2000): Untuk menentukan Kebijakan Kredit yang optimal seorang Manager Keuangan harus mempertimbangkan beberapa variabel penting yang berkaitan dengan Pengembalian Pinjaman , Standar Prosedur Kredit dan Pelayanan Kredit.. Selanjutnya Martowijoyo (1999) melakukan penelitian dengan judul Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lamanya waktu pemrosesan kredit berpengaruh menurunkan jumlah peminjam. Selanjutnya Suku Bunga Pinjaman berpengaruh sangat signifikan terhadap Jumlah Penunggak Kredit Asmara (2007) melakukan penelitian dengan judul: Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Ekonomi Produktif Masyarakat Dan Peran Lembaga Keuangan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Indramayu. Hasil


penelitian yang diperoleh bahwa Variabel Jumlah Pinjaman berpengaruh positif terhadap besarnya Nilai Tunggakan.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4.Hipotesis Penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Kebijakan Kredit, Standar Operasional Prosedur Perkreditan dan Pelayanan Kredit berpengaruh signifikan dan positip terhadap Pengembalian Pinjaman pada

Badan

Keswadayaan

Masyarakat

Maju

Bersama

Kelurahan

Urung

Kompas,Kecamatan Rantau Selatan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. secara signifikan. Selanjutnya Suku Bunga Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap

Recommend Documents