BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 PENGERTIAN RESPON Respon berasal dari kata respon, yang berarti balasan atau tanggapan (reaction).Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecendrungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu (Sobur, 2003).Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu : a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya. b. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang.
12
c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang (Mulyani, 2007)
Teori Behaviorisme menggunakan istilah respons yang dipasangkan dengan rangsang dalam menjelaskan proses terbentuknya perilaku. Respons adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan. Jika rangsang dan respons dipasangkan atau dikondisikan maka akan membentuk tingkah
laku
baru
terhadap
rangsang
yang
dikondisikan.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Respons)
Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. jika proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Defenisi tanggapan ialah gambaran ingatan dari pengamatan (Kartono, 1990). Dalam hal ini untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap,dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku kalau ia menghadapi suatu ransangan tertentu. Respon juga diartikan suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.
Melihat seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Maka, akan diketahui bagaimana respon mereka terhadap kondisi tersebut. Menurut
13
Louis Thursone, respon merupakan jumlah kecenderungan dan perasaan, kecurigaan dan prasangka, prapemahaman yang mendeteil, ide-ide, rasa takut, ancaman dan keyakinan tentang suatu hal yang khusus. Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa cara pengungkapan sikap dapat melalui, yaitu :
1.Pengaruh atau penolakan 2.Penilaian 3.Suka atau tidak suka 4.Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau
sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan
lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangi, mendekati dan mengharapkan suatu objektif, seseorang disebut mempunyai respon positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan membenci objek tertentu. Ada dua jenis variabel yang dapat mempengaruhi respon, yaitu : 1. Variabel struktural, yaitu faktor-faktor yang terkandung dalam rangsangan fisik. 2. Variabel fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri sipengamat, misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu (Cruthefield, dalam sarwono, 1991). Dollard dan Miller mengemukakan bahasa memegang peranan penting dalam pembentukan respon masyarakat. Respon-respon tertentu terikat
14
dengan kata-kata, dan oleh karena itu, ucapan dapat berfungsi sebagai mediator atau menentukan hirarki mana yang bekerja. Artinya sosialisasi yang mempergunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan merupakan media srtategis dalam pembentukan respon masyarakat. Apakah respon tersebut berbentuk respon positif atau negatif, sangat tergantung pada sosialisasi dari objek yang akan direspon. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa respon itu diawali dari adanya suatu rangsangan yang diterima oleh panca indera. Kemudian diikuti oleh reaksi yang diwujudkan dalam tindakan atau bentuk perilaku terhadap rangsangan yang diterima tersebut.
2.2. Jaminan sosial Jaminan sosial adalah suatu program yang didanai atau diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang tanpa sumber daya. Pada umumnya hal itu diarahkan pada mereka yang hidup dalam kemiskinan, penyandang cacat, keluarga kurang mampu dan sebagainya. ILO
Convension
no
102
mendefinisikan
jaminan
sosial
sebagai:
Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai resiko yang diakibatkan oleh sakit, kehamilan, persalinan, kecelakaan kerja, kecacatan, pengangguran, pensiun, usia tua, kematian dini penghasil utama pendapatan, perawatan medis termasuk pemberian santunan kepada anggota keluarga termasuk anak-anak.
15
Kertonegoro mengatakan bahwa Jaminan sosial merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mengoreksi keetidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah (Sentanoe, 1993: 10). Jelas bahwa jaminan sosial menjamin santunan sehingga tenaga kerja terlindungi terhadap ketidakmampuan bekerja dalam penghasilan dan menjamin kebutuhan dasar bagi keluarganya sehingga memiliki sifat menjaga nilai-nilai manusia terhadap ketidakpastian dan keputusasaan. Jaminan sosial adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan(Suharto, 2009:15). Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan
sosial
merupakan
sektor
kunci
dari
sistem
negara
kesejahteraan berdasarkan bahwa prinsip negara harus berusaha menjamin adanya jaring pengaman pendapatan atau pemeliharaan pendapatan bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya(suharto, 2009:16). Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasca putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia ditegaskan, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial, ada beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan program itu, yaitu:
16
a. Apakah benefit package atau manfaat program itu cukup menarik atau tidak? Benarkah akan memberi rasa aman kepada para pesertanya? Hal ini perlu dikemukakan karena sering ada manfaat yang tidak cukup memberi rasa aman, terlalu kecil sehingga tidak populer dan sulit berkembang. b. Bagaimana manfaat/santunan itu diberikan? Sulit atau mudahkah memperoleh manfaat yang dijanjikan? Kecukupan sarana untuk memberikan pelayanan harus menjadi pertimbangan. Misalnya, dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, tersedianya sarana kesehatan yang memadai sangat penting sebagai pertimbangan kelayakan program jaminan sosial. c. Kemampuan badan penyelenggara jaminan sosial terkait kredibilitas dan kepercayaan publik sehingga mampu menjamin rasa aman pesertanya. Hal ini terkait dengan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia badan penyelenggara serta kebijakan penyelenggara program jaminan sosial, baik dari aspek akuntabilitas, transparansi, kejujuran terkait pemanfaatan dana, serta investasi dalam upaya memperoleh nilai tambah dana yang ada. d. Peran pemerintah, pemeberi dan penerima kerja serta para decision makers lainnya, didalam memahami prinsip-prinsip penyelenggara jaminan sosial. UU NO.40 Tahun 2004, jenis program jaminan sosial yang hendak diselenggarakan meliputi: 1. Jaminan kesehatan 2. Jaminan kecelakaan kerja 3. Jaminan hari tua 4. Jaminan pensiun 5. Jaminan kematian
17
2.3. BPJS Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransisosial.Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosialtenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari2014.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. (Sumber: UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan UU No. 40 Tahun 2011 Tentang SJSN, Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1)).
18
2.4. Tenaga Kerja Sektor Informal (Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja)
Sektor informal merupakan bagian dari angkatan kerja yang berada di luar pasar tenaga kerja. Istilah sektor informal pada umumnya dinyatakan dengan usaha sendiri atau wirausaha. Ini merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, padat karya, dan tidak memerlukan keterampilan khusus sehingga mudah keluar masuk dalam usahanya. Sektor informal mudah dilakukan oleh siapapun tanpa memandang tingkat pendidikan seseorang, baik yang memiliki pendidikan tinggi maupun yang memiliki pendidikan rendah.
Wirosardjono (dalam Budi, 2006 : 33), mendefenisikan sektor informal sebagai sektor kegiatan ekonomi kecil - kecilan yang mempunyai ciri sebagai berikut : Pola kegiatan tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya; Tidak tersentuh oleh ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah; Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omset - omsetnya biasanya kecil dan atas dasar hitungan harian; Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen; Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar; Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah; Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam - macam tingkat tenaga; Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, dan lain sebagainya; Umumnya tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga kerja yang sedikit dan berasal dari lingkungan keluarga, kenalan, atau dari daerah yang sama.
Sektor Informal juga berada dalam lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja
19
(seperti wiraswasta): Usaha yang paling menguntungkan dari sektor informal adalah membuka rumah makan di tempat-tempat yang ramai. unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian. Contohnya: asongan, pedagang kaki lima, dll.
2.5. PROGRAM BUKAN PENERIMA UPAH (TENAGA KERJA LUAR HUBUNGAN KERJA)
2.5.1. Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja
Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran, sbb:
1. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program
20
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja 2. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah dibayar secara bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima) , sedangkan yang bekerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu) 3. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan penetapan upah sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan, upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 3 (tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 12 (dua) belas bulan terakhir 4. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja. 2.5.2 . PROGRAM DAN MANFAAT
1. Sesuai PP 14/1993:
a.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label),
21
biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap b.
Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala
c.
Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya
2. Kepesertaan a.
Sukarela
b.
Usia maksimal 55 tahun
c.
Dapat mengikuti program secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta
d.
Dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaa.
3. Iuran Iuran ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota
Besaran Iuran
Jaminan Kecelakaan kerja : 1%
Jaminan Hari tua
: 2% (Minimal)
Jaminan Kematian
: 0.3%
Ket : Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta
22
4. Cara Pembayaran a.
Setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar di depan
b.
Dibayarkan langsung oleh peserta sendiri atau melalui Penanggung Jawab Wadah/Kelompok secara lunas
c.
Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok dibayarkan pada tanggal 10 bulan berjalan disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan tanggal 13 bulan berjalan Wadah/Kelompok setor ke BPJS Ketenagakerjaan
d.
Pembayaran iuran secara langsung oleh Peserta baik secara bulanan maupun secara tiga bulanan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan
e.
Dalam hal peserta menunggak iuran, masih diberikan grace periode selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti
f.
Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran yang tertunggak dalam masa grace periode
2.6. KESEJAHTERAAN SOSIAL
2.6.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan berasal dari bahasa sansekerta”catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini sejahtera berarti hidup bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan da kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Dan sosial berarti kawan, teman, dan kerja sama. jadi kesejahteraan sosial diartikan suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhan hidup menjalin hubungan baik dengan lingkungannya.
23
Friedlander dalam fahrudin(2012) mendefenisikan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusiinstitusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompokkelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasirelasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dari kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Ada 5 fungsi pokok kesejahteraan sosial: a. Perbaikan secara progresif dari kondisi-kondisi kehidupan orang b. Pengembangan sumber daya manusia c. Berorientasi terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri d. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayananpelayanan yang terorganisir lainnya (kartono, 2007) 2.6.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial Fahrudin(2012) menyebutkan dua tujuan kesejahteraan sosial yaitu: 1. Untuk mencapai kehidupan sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi yang harmonis dengan lingkungan. 2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. 24
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2009
tentang
kesejahteraan
sosial,
penyelenggara kesejahteraan sosial bertujuan untuk: a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani maslah kesejahteraan sosial. d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
secara
melembaga
dan
keberlanjutan e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial. 2.6.3 Sasaran Kesejahteraan Sosial Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, kecacatan, keterpencilan, ketentuan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bancana, dan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 2.6.4
Usaha Kesejahteraan Sosial Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan da
berbagai kegiatan yang secara konkrit berusaha menjawab kebutuhan ataupun
25
masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial seharusnya merupakan upaya konkret baik ia bersifat langsung ataupun tidak langsung, sehingga apa yang dilakukan dapat dirasakan sebagai uapaya yang benar-benar ditujukan untuk menangani masalah ataupun kebutuhan yang dihadapi masyarakat, dan bukan sekedar program pelayanan atau kegiatan yang lebih dititikberatkan pada upaya menghidupi organisasinya sendiri atau hanya sekedar mengekspresikan diri dalam suatu lembaga. Usaha kesejahteraan sosial yang baik dan bermanfaat mengandung ciriciri khusus: a. Relevan: pelayanan atau bantuan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat yang menjadi sasaran. b. Konsisten: dilaksanakan secara terus menerus sampai terpecahkan masalah yang dialami oleh sasaran c. Aksesibel : pelayanan atau bantuan yang disediakan dapat dijangkau da digunakan oleh sasaran d. Partisipatif : keterlibatan semua pihak termasuk sasaran dalam pelaksanaan pelayanan dan bantuan. 2.7
Kerangka Pemikiran Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, pembangunan nasional
disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. Program jaminan sosial menempati tempat yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial. Untuk mendukung upaya memantapkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat secara
26
merata, maka lahirlah Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN). Salah satu badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial adalah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjadi perintah Undang-Undang, dan harus dilaksanakan. Keberadaan BPJS mutlak ada sebagai implementasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk menerapkan sistem tersebut, maka di tahun 2011, dibuat pula UU No.24/2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ). BPJS Ketenagakerjaan menjadi jembatan untuk kesejahteraan pekerja lewat program jaminan hari tua, kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program lain yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni Program Bukan Penerima Upah yang diperuntukan bagi tenaga kerja luar hubungan kerja sektor informal. BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang medan adalah salah satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan layanan bagi tenagakerja. Pelayanan yag diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah layanan program dan manfaatnya terkhusus untuk peserta program Luar Hubungan Kerja. peneliti ingin mengetahui bagaimana respon peserta BPJS TK program luar hubungan kerja terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang medan.
27
Bagan 2.7. Kerangka Pemikiran
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan
Program Luar Hubungan Kerja (Sektor Informal)
Respon Peserta Program Luar Hubungan Kerja : 1. Persepsi 2. Sikap 3. Partisipasi
1. Respon Positif 2. Respon Negatif
28
2.8 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 2.8.1 Definisi Konsep Definisi konsep merupakan proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian. Secara sederhana definisi di sini di artikan sebagai ”batasan arti”. Perumusan definisi konsep dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa peneliti ingin mencegah salah pengertian atas konsep yang diteliti (Siagian, 2011 : 138). Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui respon peserta BPJS Kesehatan Mandiri terhadap Pelayanan Kesehatan oleh RSUD Lukas Hilisimaetano, oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka dirumuskan dan didefinisikan istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan pengamatan. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dibatasi sebagai berikut: 1. Respon adalah tanggapan, tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena. 2. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia. 3. Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan Program Luar Hubungan Kerja. 4. Program Bukan Penerima Upah (Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja) adalah suatu program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung upaya menjamin kesejahteraan pekerja yang berkeadilan di bidang tenaga kerja sektor informal. 29
5. BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang medan adalah salah satu kantor cabang BPJS TK yang memberikan pelayanan program dan manfaat bagi tenaga kerja. 2.8.2 Definisi Operasional Definisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan definisi konsep. Definisi operasional merupakan suatu proses menjadikan variabel penelitian dapat diukur sehingga terjadi transformasi dari unsur konseptual ke dunia nyata (Siagian, 2011 : 141). Perumusan definisi operasional bertujuan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Memberikan kemudahan dalam memahami variable dalam penelitian ini, maka dapat diukur melalui indikator-indikator atas dasar respon peserta BPJS TK program Luar Hubungan Kerja terhadap pelayanan BPJS TK kantor cabang medan, meliputi : 1. Persepsi peserta BPJS Ketenagakerjaan program luar hubungan kerja yaitu meliputi pengetahuan dan pemahaman peserta tentang BPJS Ketenagakerjaan, program dan manfaatnya, dapat dilihat dari: a. Pengetahuan tentang program BPJS Ketenagakerjaan b. Pengetahuan tentang tujuan program dan manfaat program. c. Pengetahuan tentang syarat-syarat administrasi pemanfaatan pelayanan BPJS TK d. Pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan pelayanan di BPJS TK 2. Sikap peserta BPJS Ketenagakerjaan program luar hubungan kerja yang meliputi : a. Penilaian peserta terhadap pelaksanaan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
30
b. Penerimaan/penolakan yang berhubungan dengan suka atau tidak sukanya peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan pelaksanaan pelayanannya. 1. Kemudahan administrasi 2. Kedisiplinan pelayanan 3. Keramahtamahan petugas 4. Ketanggapan petugas 5. Kelancaran komunikasi 3. Partisipasi peserta BPJS Ketenagakerjaan program luar hubungan kerja yang meliputi keikutsertaan peserta dalam menikmati dan menerima manfaat programnya. a. Keikutsertaan peserta dalam sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan b. Peserta
berperan
dalam
menikmati
dan
menerima
manfaat
dari
terlaksananya program luar hubungan kerja. c. Minat peserta dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. d. Mentatati peraturan prosedur adminstrasi BPJS Ketenagakerjaan.
31
