BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. LANDASAN TEORI 1) Pengertian Retribusi Daerah Retribusi Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Karakteristik retribusi: a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum). b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal balik langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya. c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan yang bersangkutan. d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
10
11
Retribusi Daerah di bagi menjadi 3 golongan yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ( Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ( Pasal 2 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yangbersangkutan ( Pasal 2 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Dalam Pasal 2 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis
Retribusi Jasa Umum
adalah: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan. b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. f) Retribusi Pelayanan Pasar.
12
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ( Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ( Pasal 3 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan ( Pasal 3 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Dalam Pasal 3 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. c) Retribusi Tempat Pelelangan. d) Retribusi Terminal. e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
13
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa. g) Retribusi Penyedotan Kakus. h) Retribusi Rumah Potong Hewan. i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air. l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair. m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 3) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ( Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Obyek Retribusi Perizinanan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu
14
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ( Pasal 4 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah ( Pasal 3 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001). Dalam Pasal 4 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
c)
Retribusi Izin Gangguan
d)
Retribusi Izin Trayek.
4) Pengertian Retribusi Perizinan Trayek Retribusi Izin Trayek; Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek
tertentu.
Pemberian
izin
oleh
Pemerintah
Daerah
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Dasar Hukum Retribusi Perizinan Trayek: a) Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
15
b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ; c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum. d) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. e) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi: a) Izin Usaha Angkutan Izin usaha angkutan adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan. Setiap pemegang izin usaha wajib: Merealisasikan kegiatan usaha dan pengadaan kendaraan paling lambat 6 bulan sejak diterbitkanya izin usaha. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
16
b) Izin Trayek Izin trayek diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek. Masa berlaku izin trayek selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya. Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraanya yang tertuang setiap 1 tahun sekali kepada Dinas. Sebagai tindak lanjut dari laporan, Dinas memberikan
kartu
pengawasan
kepada
penyelenggara
angkutan. Kartu Pengawasan memuat data kendaraan serta rute lintasan tertunjuk untuk tiap – tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi diperlihatkan kepada petugas pemeriksaan. Penebitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan tarif retribusi, untuk tarif retibusi izin trayek sudah diatur di dalam peraturan daerah tersendiri. Izin trayek angkutan di terbitkan oleh:
Menteri untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi, Atas Rekomendasi Gubernur dan rekomendasi Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Gubernur untuk Trayek Antar Kota Dalam Provinsi, atas Rekomendasi Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
17
Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan
c) Izin Operasi Izin Operasi meliputi izin untuk:
Angkutan orang dengan menggunakan taksi
Angkutan orang dengan tujuan tertentu
Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata, dan
Angkutan orang di kawasan tertentu
d) Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek dikeluarkan:
Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ untuk angkutan orang yang melayani: Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah provinsi. Angkutan dengan tujuan tertentu, dan Angkutan pariwisata.
Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kabupaten dalam satu provinsi, dan
Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
18
e) Izin Insidentil Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki. Izin insidentil hanya dapat diberikan untuk kepentingan menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, serta keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain- lain. Izin insidentil hanya diberikan untuk satukali perjalanan pergi – pulang dan hanya berlaku paling lama 14 hari serta tidak dapat diperpanjang. Izin insidentil untuk Trayek Antar Kota Dalam Provinsi diterbitkan oleh Kepala dinas Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila: a) Kegiatan usaha tidak dilaksanakan. b) Masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang. c) Dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah di tetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali. d) Dikembailkan oleh pemegang izin. Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha serta menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat
19
kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak Jalan, Pemerintah Daerah melaksankan: a) Peremajaan Kendaraan Peremajaan
dilakukan
atas
permintaan
pemilik
kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas. Peremajaan Kendaraan bermotor umum dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan. Peremajaan Kendaraan akan dilaksanakan setelah terjadi:
Dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum
apabila
kondisinya
sudah
tidak
memnuhi
persyaratan teknis dan layak jalan.
Perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang, dan
Penghapusan dokumen atau surat – surat kendaraan lama.
b) Penggantian Kendaraan Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
Penggantian
dilakukan
apabila
Kendaraan
mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi
20
dioperasikan atau karena Kendaraan hilang serta terjadi Pengalihan
Trayek.
Sesuai
dengan
perkembangan
kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan masal secara bertahap. c) Penghapusan Kendaraan Pemerintah
Daerah
menetapkan
Penghapusan
Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak Jalan atas pertimbangan keselamatan. 5) Pengertian Target dan Realisasi a) Pengertian Target Menurut Fandy Tjiptono (2007:65) Target adalah mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar. Menurut Ali Hasan (2008:191) Target adalah “sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani”.
21
Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 1404) Target adalah “Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai”. b) Pengertian Realisasi Menurut Ali hasan (2008:239) ”Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan”
