BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Tinjauan Teoritis
2.1.1
Karakteristik Auditor
2.1.1.1 Kantor Akuntan Publik (KAP) Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
yang
berusaha
di
bidang
pemberian
jasa
profesional dalam praktek akuntan publik. Seluruh perusahaan yang telah Go Public dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No Kep. 17/PM/2002. Ada empat KAP terbesar yang merupakan kantor Akuntan Publik Internasional yang biasanya disebut dengan “the Big Four”. Masing– masing KAP tersebut memiliki kantor di kota–kota besar di Amerika Serikat dan di negara–negara lain yang biasa disebut partners termasuk di Indonesia.
10
1. 2. 3. 4.
Yang termasuk dalam the Big Four (Tuanakotta: 2011) adalah: KAP Haryanto Sahari & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC). KAP Osman Bing Satrio & Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu (DTT). KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young Global (E&Y). KAP Siddharta & Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).
Menurut (Mulyadi: 2002) bidang jasa yang dihasilkan oleh Profesi Akuntan Publik adalah: 1. Jasa Assurance adalah jasa professional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. 2. Jasa Atestasi, adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan termasuk didalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan performa, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya. 3. Jasa Nonassurance, adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Dalam hal pemberian jasa audit atas laporan keuangan, KAP hanya dapat memberikan pelayanan paling lama 6 (enam) tahun buku berturutturut. Badan usaha KAP dapat berbentuk: 1. Perseorangan: hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang juga bertindak sebagai pimpinan. 2. Persekutuan perdata atau firma: hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan dan/atau 75% dari semua sekutu adalah
11
akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut rekan (partner) dan salah seorang sekutu bersifat sebagai Pemimpin Rekan. 3. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, seperti yang diatur oleh Undang-Undang. Pada umumnya perusahaan memilih menggunakan jasa auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. Perusahaan yang tidak menggunakan jasa auditor independen kemungkinan besar akan memiliki laporan keuangan dengan tingkat kredibilitas yang sangat kecil. Dalam memilih mempekerjakan auditor untuk memberikan jasa audit, perusahaan memiliki pandangan, jika diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar dan memiliki hubungan kerja sama dengan kantor akuntan publik asing, maka akan menghasilkan penilaian yang lebih baik dimata stakeholders dibandingkan bila diaudit oleh kantor akuntan publik kecil. 2.1.2
Tipe Kepemilikan Perusahaan
2.1.2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ghosh (2010) yang mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur di India, meneliti tentang hubungan antara tipe kepemilikan, manajemen laba, dan fee audit. Hasilnya, fee audit yang dibayarkan perusahaan asing lebih tinggi dibandingkan dengan fee audit yang dibayarkan oleh BUMN. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa auditor internasional kemungkinan lebih dipilih baik oleh perusahaan asing maupun BUMN. Dalam
12
penelitian ini, tipe kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu BUMN dan perusahaan swasta. Kepemilikan perusahaan di Indonesia diatur dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang tentang BUMN berisi mengenai hal sebagai berikut : 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
13
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Negara menurut UU No. 19 Tahun 2003 adalah sebagai berikut : 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2. Mengejar keuntungan; 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4. Menjadi
perintis
kegiatan-kegiatan
usaha
yang
belum
dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 2.1.2.2 Perusahaan Swasta Perusahaan Swasta, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah. Modal diperoleh dari warga negara Indonesia dan perusahaan didirikan di Indonesia.
Perusahaan
Swasta
biasanya
berbentuk
perusahaan
perseorangan, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas. Perusahaan Swasta yang berbentuk perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu:
14
1. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia ; 2. Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara asing ; 3. Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga negara asing. 2.1.3
Kompleksitas Kompleksitas terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kompleksitas operasi klien merupakan salah satu variabel yang penting dalam menentukan besarnya fee audit. Menurut Mulyadi (2002: 90), klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung risiko besar bagi auditor bila dibandingkan dengan klien yang kegiatannya bersifat konvensional. Kompleksitas operasi perusahaan dapat menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena pekerjaan audit yang dibutuhkan lebih banyak sehingga waktu yang diperlukan akan semakin banyak dan secara otomatis biaya yang lebih tinggi per jam akan dibebankan kepada klien (Cameran, 2005; Firth, 1985). Variabel kompleksitas dalam penelitian ini sebagian besar adalah perusahaan menengah besar yang hampir memiliki masalah kerumitan transaksi. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan anak perusahaan (subsidiary) sebagai indikator kompleksitas, mengingat kompleksitas jasa audit yang diberikan merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi
15
yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit (Hay et al., 2008). Anak perusahaan (subsidiary) adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang lebih tinggi. Selain itu, anak perusahaan turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain, karena sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan lain atau induk perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula anak perusahaan sebagai lini induk perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh kompleksitas dalam penentuan harga pelayanan audit (fee audit) sudah pernah dilakukan oleh Harjinder et al. (2010) dengan hasil yang signifikan positif. 2.1.4
Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan dapat menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara antara lain dengan natural log total aktiva, nilai pasar saham, jumlah pendapatan dan lain-lain. (Machfoedz dalam Septianingrum, 2014). Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No Kep. 11/PM/1997 menyatakan bahwa ukuran perusahaan kecil atau menengah diukur dengan cara melihat total asset tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Syarat ukuran perusahaan besar memiliki total asset lebih dari Rp. 100.000.000.000,-. Menurut Nugrahani (2013) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda :
16
1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. 2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. 3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Penentuan ukuran perusahaan pada penelitian ini didasarkan kepada total asset perusahaan. Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003) menyatakan perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membayar biaya audit dan memiliki kemampuan untuk membayarnya secepat mungkin setelah tutup tahun perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Nugrahani, 2013). 2.1.5
Auditor Eksternal Auditor eksternal adalah profesi audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah, individu atau organisasi lainnya sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Selain standar audit, akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi baik dengan sesama
17
anggota maupun dengan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis (Rapina dkk, 2010). Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Peran utama auditor eksternal adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material (Mulyadi, 2002:12).
2.1.6
Fee Audit Iskak (1999) dalam Suharli dan Nurlaelah (2008) mendefinisikan fee audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga yaitu manager, supervisor, auditor junior dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya percetakan, biaya penyusutan
komputer,
gedung
dan
asuransi.
Setelah
dilakukan
perhitungan biaya pokok pemeriksaan maka akan dilakukan tawar menawar antar klien yang bersangkutan dengan kantor akuntan publik. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan 18
bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Dijelaskan dalam Surat Keputusan mengenai penetapan fee audit, yang harus dipertimbangkan oleh akuntan publik adalah: 1. Kebutuhan klien; 2. Tugas dan tanggungjawab menurut hukum. 3. Independensi. 4. Tingkat keahlian dan tanggungjawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan. 5. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan sifatnya menyelesaikan pekerjaan. 6. Basis penetapan fee yang disepakati.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya fee audit yaitu menurut Sankaraguruswamy et al. (2003), fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien (client size), ukuran KAP, keahlian auditor tentang industri (industry expertise), dan efisiensi yang dimiliki oleh auditor (technological efficiency of auditors). Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap penentuan fee audit yang dibebankan KAP kepada kliennya. Faktor lain
19
seperti berapa target profit yang akan didapatkan pemilik jelas sangat besar pengaruhnya juga. Penjelasan ini dibahas lebih lanjut oleh Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit dimana dalam menetapkan imbalan jasa harus sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. 2.2
Penelitian Terdahulu Penelitian yang sejenis yang sebelumnya telah dilakukan untuk menentukan fee audit. Hasil – hasil penelitian ini digunakan untuk bahan referensi peneliti. Di bawah ini dapat dilihat ringkasan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :
20
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No
Peneliti
Judul
1.
Yatim et al. (2006)
Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms
Variabel Var. Independen: a. Governance Structures b. Ethnicity Var. Dependen: a. Fee Audit
2.
Ghosh et al. (2007)
The Impact of Regulation on Auditor Fees: Evidence From the SarbanesOxley Act.
Var. Independen: a. Opini Audit, Karakteristik klien, dan Peraturan Hukum. Var. Dependen: a. Fee Audit
3.
Oktorina dan Wedari (2015)
An Empirical Investigation on Ownership Characteristics, Activities of the Audit Committee, and Audit Fees
Var. Independen: a. Karakteristik kepemilikan (Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial), dan b. Aktivitas Komite Audit (jumlah rapat komite audit dalam satu tahun) Var. Dependen: a. Fee Audit
4.
Pambudi (2012)
Pengaruh Kepemilikan Perusahaan dan Manajemen Laba terhadap Tipe Auditor dan Audit Fees pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Var. Independen: a. Tipe kepemilikan perusahaan (BUMN dan swasta), dan b. Manajemen laba (diukur dengan pendekatan modifikasi Jones)
Hasil Penelitian Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara fee audit dan independensi dewan komisaris, komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara fee audit dan perusahaan yang dimiliki oleh pribumi (bumiputera). Opini audit, dan karakteristik klien meningkatkan fee audit hingga 77% tiap tahun. Sedangkan peraturan hukum meningkatkan upaya audit yang melekat pada SarbanesOxley Act. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap fee audit.
Kepemilikan manajerial dan aktivitas komite audit membuat pengaruh yang signifikan terhadap fee audit. Kepemilikan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemilihan auditor dan fee audit. Manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas
21
No
5.
Peneliti
Desender et al. (2009)
Judul
Board Characteristics and Audit Fees:Why Ownership Structure Matters?
.Variabel
Hasil Penelitian
Var. Dependen: a. Tipe auditor (KAP domestik dan KAP berafiliasi asing), b. Fee Audit.
pemilihan auditor.
Var. Independen: a. Ownership Structure (BUMN dan swasta), b. Monitoring c. The provision of resources
Memiliki hubungan signifikan antara kepemilikan perusahaan dan fee audit. Fee audit berhubungan positif dan signifikan dengan perusahaan yang tersebar kepemilikannya (Swasta). Struktur kepemilikan yang tersebar (Swasta) cenderung lebih fokus pada pemantauan, di mana peran monitoring adalah krusial untuk mengurangi masalah keagenan diantara pemegang saham dan manajemen tersebar (Swasta). Dewan komisaris di perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (BUMN) cenderung lebih fokus pada penyediaan sumber daya.
Var. Dependen: a. Fee Audit
Manajemen laba berpengaruh positif terhadap fee audit.
Sumber : Diolah oleh Peneliti 2.3
Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai gambaran pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian teoritis dan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi fee audit yang merupakan variabel independen adalah karakteristik auditor, tipe kepemilikan perusahaan, kompleksitas, dan ukuran perusahaan.
22
2.3.1
Pengaruh Karakteristik Auditor terhadap Fee Audit Karakteristik auditor dinilai dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) apakah termasuk dalam KAP Big4 atau non-Big4. Perusahaan yang menggunakan jasa dari kantor akuntan publik akan bekerja sama dengan auditor eksternalnya untuk mengaudit laporan keuangan. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dari pihak internal maupun eksternal akan mengurangi kemungkinan kesalahan dan kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Kantor akuntan publik yang memiliki nama besar (Big 4) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan dan berkualitas dari Kantor Akuntan Publik yang tidak memiliki nama besar. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam Big4 akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dan diharapkan membuat sedikit kesalahan sehingga memiliki fee audit yang lebih tinggi. (Francis dan Krishnan dalam Nugrahani, 2013). Nugrahani (2013) juga menyatakan bahwa Karakteristik auditor (Kantor akuntan Publik) berpengaruh positif signifikan terhadap fee audit eksternal.
2.3.2
Pengaruh Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Fee Audit Untuk mencegah deteksi dari setiap pengambilalihan sumber daya perusahaan untuk tujuan politik, ada sedikit alasan BUMN mungkin menghindari memilih brand-name auditor (Ghosh, 2010). Perusahaan
23
milik negara cenderung menggunakan auditor lokal (non Big Four) atau auditor berkualitas rendah, karena dapat meningkatkan modal melalui koneksi ini tanpa mengurangi asimetri informasi dengan laporan keuangan yang kredibel. Fakta tersebut dipengaruhi oleh penelitian yang dilakukan oleh De Angelo (1981) yang berpendapat bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP Big Four) dianggap memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor lokal, sehingga audit yang dilakukan KAP big four akan jauh lebih baik dibandingkan dengan jasa audit yang diberikan oleh KAP lokal. Perusahaan yang lebih memilih perikatan kerja dengan KAP lokal mengeluarkan biaya audit yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan KAP big four. Desender et al. (2009) menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan perusahaan dan fee audit. Dalam penelitian tersebut, fee audit berhubungan positif dan signifikan dengan perusahaan yang tersebar kepemilikannya. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak pemegang saham (swasta) akan meningkatkan kompleksitas dalam melakukan audit dibandingkan perusahaan yang kepemilikan sahamnya terpusat atau sebagian besar dikuasai oleh negara (BUMN). Penelitian yang dilakukan Joshi dan Al-Bastaki (1999) dan penelitian Anderson dan Zehgal (1994) menunjukkan hubungan yang positif antara fee audit dengan tipe kepemilikan perusahaan. Desender et. Al. (2009) menemukan hubungan signifikan antara tipe kepemilikan perusahaan dengan fee audit. Ghosh (2010) dalam penelitiannya
24
mengungkapkan bahwa biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan BUMN lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan asing. 2.3.3
Pengaruh Kompleksitas terhadap Fee Audit Kompleksitas merupakan variabel penting dalam menentukan fee audit. Dalam penelitian ini menggunakan anak perusahaan (subsidiary) sebagai proxy karena sampel dalam penelitian ini sebagian besar adalah perusahaan menengah besar yang hampir memiliki masalah kerumitan transaksi. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar juga anak perusahaan yang tersebar. Hal ini dikarenakan perusahaan pusat mengalami perkembangan postitif yang signifikan, maka perusahaan pusat akan mengembangkan juga anak perusahaannya agar tejadi kontinuitas yang positif dari atas hingga ke bawah. Penelitian yang dilakukan oleh Waggoner dan Cashell (1991) menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang diberikan, semakin banyak transaksi yang dapat dites oleh auditor. Penelitian Hay et al. (2006) juga menyatakan pendapat bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara anak perusahaan dengan besar penetapan fee audit eksternal. Semakin kompleks klien, semakin sulit dalam mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini berakibat pada penetapan fee audit yang semakin tinggi.
25
2.3.4
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Fee Audit Fee Audit merupakan hal yang penting dalam menentukan pemeriksaan dan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan perbankan. Banyak pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan fee audit yang sesuai. Salah satu pertimbangan yang dilakukan adalah melihat ukuran perusahaan (client size). Client Size adalah variabel yang paling penting dalam menentukan fee audit pada penelitian sebelumnya. Auditor yang melakukan audit di perusahaan besar akan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk meninjau operasi klien karena perusahaan besar terlibat dalam sejumlah besar transaksi yang tentu saja membutuhkan waktu berjam-jam bagi auditor untuk memeriksa, Simunic (1980), dan Joshi dan Al-Bastaki (2000), dan ukuran perusahaan yang lebih besar maka memerlukan agency cost yang besar (Subramaniam, et al., 2009). Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa fee audit berpengaruh positif dengan ukuran klien (diukur dengan total aset), misalnya, (Simunic, 1980) di Amerika Serikat. Hal tersebut akan mengakibatkan jika ukuran klien yang diukur dengan total aset itu tinggi membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor akan semakin rumit, maka penetapan fee audit akan semakin tinggi.
2.3.5
Pengaruh Karakteristik Auditor, Tipe Kepemilikan
Perusahaan,
Kompleksitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Fee Audit Fee Audit adalah biaya yang harus ditanggung klien karena telah mendapatkan jasa audit dari sebuah KAP. Secara simultan, karakteristik
26
auditor, tipe kepemilikan perusahaan, kompleksitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Fee Audit. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam Big4 akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dan diharapkan membuat sedikit kesalahan sehingga memiliki fee audit yang lebih tinggi. (Francis dan Krishnan dalam Nugrahani, 2013). Begitu juga dengan tipe kepemilikan perusahaan, Ghosh (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan BUMN lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan asing. Hay et al. (2006) menemukan bahwa semakin kompleks klien, semakin sulit dalam mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini berakibat pada penetapan fee audit yang semakin tinggi. Sedangkan Simunic (1980), meneliti bahwa jika ukuran klien yang diukur dengan total aset itu tinggi membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor akan semakin rumit, maka penetapan fee audit akan semakin tinggi.
27
Maka dibawah ini kerangka konseptualnya adalah : Karakteristik Auditor (X1)
Tipe Kepemilikan Perusahaan (X2)
Kompleksitas (X3)
Ukuran Perusahaan (X4)
H1 H2 H5
Fee Audit
H3
H4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Sumber : Peneliti
2.4
Pengembangan Hipotesis Pengembangan hipotesis merupakan hasil sementara berdasarkan pemikiran dan teori yang belum teruji kebenarannya. Penelitian ini akan menguji pengaruh karakteristik auditor, tipe kepemilikan perusahaan, kompleksitas, dan ukuran perusahaan terhadap fee audit, maka hipotesis yang dapat dijelaskan berdasarkan landasan teori dan peneliti terdahulu sebagai berikut. H1 : Karakteristik auditor berpengaruh terhadap fee audit. H2 : Tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap fee audit. H3 : Kompleksitas berpengaruh terhadap fee audit. H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fee audit. H5 : Karakteristik Auditor, Tipe Kepemilikan Perusahaan, Kompleksitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Fee Audit
28
