BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kajian Pustaka Penelitian terdahulu membahas tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) adalah penelitian yang berjudul Kinerja Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda oleh Rezza Perdana Suryana, jurusan administrasi negara, Universitas Mulawarman. Pada jurnal eJournal Administrasi Negara, Vol. 1 No. 3, hlm: 1-10. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kinerja dan hasil pelayanan e-KTP di Kantor Samarinda Ulu. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 60 orang yang sedang menerima pelayanan e-KTP . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriftif dengan instrument skala likert. Berdasarkan analisis data dan penyajian data diagram dapat diketahui bahwa rata-rata responden menjawab baik dan cukup baik dalam dalam pendapat mengenai kinerja yang dijalankan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kinerja pelayanan e-KTP di Kantor Kecamatan Samarinda dinyatakan sudah cukup baik dan sesuai, hanya yang perlu ditingkatkan adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan kinerja lebih baik Kemudian Penelitian selanjutnya berjudul Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pembuatan E-KTP (Suatu Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). oleh Masadib Akmal Vyandri, dkk. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Adminstrasi, Universitas Brawijaya Malang. Pada Jurnal Administrasi Publik
8
9
(JAP), Vol. 2, No. 2, hlm. 189. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-KTP dan tingkat kepuasaan masyarakat atas layanan e-KTP. Metode penelitiannya adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuatan e-KTP masih panjang dan berbelit. Masyarakat sangat mendukung atas program e-KTP, tetapi pelaksanaan sentralistik, keterbatasan peralatan, ketidakjelasan jadwal perekaman, dan listrik menjadi hambatan dalam pelayanan cepat dan tepat. Variabel kehandalan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat yakni ketanggapan, kepuasan, dan empati. Semua variabel berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dari semua variabel itu, variabel empati berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan masyarakat. Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Efektivitas Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang ditulis oleh Ronny Indra Kurniawan dan Sujianto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pada Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Maret 2013.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas implementasi program e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan program e-KTP sudah efektif. Pemerintah Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru mampu berperan sebagai implementator yang baik.
10
Perbedaan Penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya membahas mengenai Implementasi program, strategi dan efektivitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Maka pada penelitian ini peneliti lebih fokus terhadap implementasi kebijakan e-KTP, dalam hal ini peneliti menganalisis faktor-faktor yang menghambat dari implementasi suatu kebijakan, selain itu penulis menguraikan hambatan yang muncul dari pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Denpasar Utara. 2.2 Landasan Teori 2.2.1 Kebijakan Publik Pada awal studi kebijakan publik berkembang melalui artikel Harold D. Lasswell dalam jurnal edisi pertama Policy Sciene. Definisi kebijakan publik pertama kali dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam William N. Dunn (2003:70) mendefinisikan kebijakan publik merupakan ” suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu”. Menurut Lasswell ilmu kebijakan harus konstekstual, multimetode dan berorientasi pada masalah. Kebijakan public oleh Dye (2006:12) mendefinisikan kebijakan public sebagai Whatever governments choose to do or not to do. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam widianto (2006:12) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “what government say and do, or not to do, It is the goals or purpose of government programs”. Kebijakan publik
11
adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dari definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ilmuwan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai dan pelaksanaannya. Kebijakan publik hanya dibuat oleh badan pemerintahan sebagai pemecah masalah atau masalah publik serta menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2003:110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk system kebijakan. Pada tiga elemen tersebut Dye menggambarkan bahwa dalam system kebijakan memiliki tiga elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi yaitu pelaku kebijakan dalam menentukan suatu kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan atau suatu kebijakan itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam gambar 2.1 di bawah ini : Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Pelaku Kebijakan
Instrumen Kebijakan
Lingkungan Kebijakan
12
Dari gambar di atas dapat di simpulkan bahwa masalah pada suatu kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku yaitu kelompok atau para individu dalam peran suatu kebijakan, karena adanya hubungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. 2.2.2
Siklus Kebijakan Publik Kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan tidak begitu saja ada, namun
melalui proses atau tahapan. Menurut William Dunn (1994) membagi siklus pembuatan kebijakan dalam lima tahap yang akan diuraikan dalam gambar 2.3 dibawah ini : Gambar 2.3 Siklus Kebijakan Publik Menurut Willian Dunn
Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakam
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Penilian/Evaluasi Kebijakan
Sumber : Pengantar Analisis Kebijakan Publik; William N. Dunn (1994)
13
1.
Tahap Penyusunan Agenda Pada tahap ini masalah tidak disentuh sama sekali, namun masalah yang lain masih menjadi fokus, serta terdapat penundaan terhadap masalah tertentu dengan waktu yang lama.
2.
Tahap Formulasi Kebijakan Pembahasan mengenai permasalahan yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam perumusan kebijakan banyak cara memecahkan masalah dan dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3.
Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
4.
Tahap Implementasi Kebijakan Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa hal yang lain akan ditentang oleh para pelaksana.
5.
Tahap Evaluasi Kebijakan Dalam tahap ini sebuah kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan yaitu untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
14
2.2.3 Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang paling penting dalam tahapan proses kebijakan publik, hal ini dapat dilihat dari sebuah hasil kebijakan tersebut, karena bagaimana baiknya suatu kebijakan dirancang atau dirumuskan, jika tidak dipersiapan atau direncanakan dengan baik, maka pada implementasinya tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan terwujudkan. Untuk mencapai sebuah tujuan dengan hasil yang maksimal tidak hanya di lihat dari tahap implementasinya namun lebih mengarah pada tahap perancangan dan perumusan kebijakan. Tahap perancangan dan perumusan kebijakan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat diantisipasi hasil yang baik ataupun yang buruk dalam implementasinya. Salah satu model implementasi kebijakan publik adalah model implementasi menurut Wahab yang dikutip dari kamus Webster dalam Widodo (2009:86) Implementasi di artikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), to give pratical effects to (menimbulkan akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan
dampak atau akiibat terhadap sesuatu
tertentu. Menurut Pendapat Edward III, dalam bukunya yang berjudul Implementing Public Policy, menyatakan bahwa proses implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan itu sendiri (output, outcome).
15
Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi (Agustino, 2006: 157), yaitu komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan
guna pengambilan
keputusan,
kewenangan
yang
cukup
guna
melaksanakan tugas atau tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pendapat para pakar di atas maka ditarik kesimpulan bahwa implememtasi merupakan bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah di sahkannya melalui perundang-undangan atau kesepakatan antara organisasi (public atau private), pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencapai sebuah tujuan bersama, sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses untuk meujudkan suatu rancangan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi realita, dari rancangan tersebut akan memberikan hasil, dirasakan oleh kelompok sasaran.
manfaat serta dampak yang akan
16
2.2.4 Birokrasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia birokrasi diartikan yang pertama sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan yang telah berpegang pada hierarki, yang kedua sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Definisi birokrasi ini mengalami revisi yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan sebagai cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai. Menurut Hegelian (dalam Thoha, 2011:22), birokrasi adalah suatu jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Menurut Karl Max birokrasi merupakan suatu gejala yang bisa dipergunakan secara terbatas dalam hubungannya dengan administrasi negara, Sedangkan menurut Weber (Suradinata, 2002:27), birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Menurut Rod. Haque (1993) birokrasi adalah sebuah institusi pemerintah yang melaksanakan tugas negara. Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional adalah : 1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluargamya.
17
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. 3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. 4. Setiap pejabat mempunya kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. 5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. 6. Setiap pejabat memiliki gaji termasuk hak untuk menerima pensiunan sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. 7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas sesuai dengan pertimbangan objektif. 8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 9. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankannya seara disiplin.
18
2.3 Kerangka Konseptual 2.3.1 New Public Service Prinsip-prinsip atau asumsi dasar dari Pelayanan Publik Baru (New Public Service) (Dalam Mulyadi, 2015: 224) adalah sebagai berikut: 1. Melayani Warga Negara Bukan Pelanggan (Serves Citi:ens, Not Costumer); melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (legitimate) negara bukan pelanggan. 2. Mengutamakan Kepentingan Public (Seeks the Public Interest); kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleti melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik. 3. Kewarganegaraan Lebih Berharga atau Bernilai dari Pada Kewirausahaan (Value Citizenship over Entrepreneurship); kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segala-galanya. 4. Beroikir strategis dan bertindak Demokratis, (Think Strategically, Act Democratically), pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaiakan persoalan publik. 5. Menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah (Recognize that Accountability isn’t simple), pertanggungjawaban merupakan proses
19
yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat. 6. Melayani dan mengarahkan (Serve Rather than Steer), fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan. 7. Menghargai manusia tidak hanya sekedar produktivitas (Value people, not just productivity), kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas. Perwujudan kedelapan prinsip pelayanan yang bermutu diatas akhirnya akan sangat bergantung pada adanya komitmen dan keinginan yang kuat dari para aparat pemerintah untuk bisa mewujudkan prinsip pelayanan tersebut dengan benar dan sungguh-sungguh. 2.3.2 Administrasi Kependudukan Administrasi
kependudukan
sebagai
suatu
sistem
diharapkan
dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan proses pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan, dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional, dan lokal, dan dukungan terhadap pembangunan sistem
20
administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain, dan dalam hal ini adalah KTP. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, eKTP adalah KTP diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Program e-KTP di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di
21
2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya. 2.3.3 Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elekteonik (e-KTP) Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
atau
e-KTP
adalah
dokumen
kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi
ataupun
teknologi
informasi
dengan
berbasis
pada
database
kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan). Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang
22
selama ini telah diterapkan untuk SIM. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut : Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut : 1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain. 2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. 3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar. Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: 1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip. 2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu. 3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar spiral). 4. Printing, yaitu pencetakan kartu. 5. Spot welding, yaitu
23
pengepresan kartu dengan aliran listrik. 6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman. e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti teks bantuan (relief text), teks mikro (microtext), gambar penyaring (filter image), invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar dan bentuk e-KTP sesuai dengan ISO 7810 dengan form faktor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China. Keunggulan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India ialah e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik dan chip.
24
2.3.4 Landasan Hukum Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Ketentuan
pelaksanaan
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
(e-KTP)
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penerapan e-KTP adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pasal-pasal dalam undang undang ini, yang mengatur tentang KTP Elektronik, antara lain adalah pasal 63 dan penjelasannya, 64, 101 dan 102. Pasal 63 UU tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : 1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki 1 (satu) e-KTP. 2. Orang Asing (WNA) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti E-KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. 3.
Penduduk WNI dan WNA yang telah memiliki E-KTP wajib membawanya pada saat bepergian. Hal-hal seperti disebutkan diatas diperkuat
dengan penjelasan UU
Administrasi Kependudukan pasal 63 point 6 (enam) menyebutkan bahwa dalam
25
rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) e-KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Fungsi e-KTP akan ditingkatkan secara bertahap menjadi e-KTP multiguna. Pasal 64 UU tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan hal-hal sebagai berikut, antara lain : 1.
e-KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP, dan tandatangan pemilik E-KTP.Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tersebut diatas menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
2.
Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.
3.
Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik, Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU Administrasi Kependudukan ini disahkan.
4.
Elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
26
atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. 5.
Dalam e-KTP tersebut tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
6.
e-KTP untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup dan untuk Orang Asing (WNA) masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
7.
Dalam hal E-KTP rusak atau hilang, Penduduk pemilik E-KTP wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dengan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
8.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk diatur dengan Peraturan Menteri. Selanjutnya pasal 101 menyiratkan bahwa pada saat UU Administrasi
Kependudukan ini berlaku : 1
Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
2
Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
3
e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
27
4
Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada e-KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud. Demikian juga pasal 102 mengamanatkan bahwa semua singkatan “KTP”
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “e-KTP”. Sebagai peraturan pelaksana penerapan KTP secara nasional dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2013 ini, masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa : 1.
KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2.
Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3.
Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.
4.
Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan untuk WNI dilakukan di kecamatan sedangkan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana.
28
5.
Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
6.
Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seizin Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.3.5 Tujuan dan Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Tujuan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang saat ini dilaksanakan merupakan upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional. Dengan diterapkannya e-KTP, maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari satu atau pemalsuan KTP, mengingat dalam e-KTP tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa sidik jari, iris mata , tanda tangan, dan elemen data lainnya. Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut : 1. Menghindari pajak 2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
29
3. Mengamankan korupsi 4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).
Fungsi dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yakni : 1. Sebagai identitas jati diri. 2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. 3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP 4. Terciptanya
keakuratan
pembangunan.
data
penduduk
untuk
mendukung
program
30
2.3 Kerangka Pemikiran
Implementasi Kebijakan e-KTP Berdasarkan Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009
Implementasi Kebijakan e-KTP di Kecamatan Denpasar Utara
Komunikasi
Sumber Daya Petunjuk Teknis Undang-undang 24 Tahun 2013
1. Penyampaian Informasi
1. Kinerja 2. Fasilitas
2. Clarity (Kejelasan) 3. Konsistensi
Struktur Birokrasi
Disposisi (Sikap Pelaksana)
1. SOP (Standard Operating Procedure)
1. Insentif
Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
