BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS. dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

2.1. Struktur Pengendalian Intern Alasan perusahaan untuk menyusun Struktur pengendalian intern adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan struktur pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah yang benar benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai apa yang telah diharapkan.

2.1.1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern Pada umumnya setiap perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat dalam perusahaan memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan semua kegiatan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dari perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, dan bisa terhindar dari kecurangan/penyelewengan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Dengan adanya struktur pengendalian intern yang dapat menjaga kekayaan perusahaan maupun kekayaan investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan. Adapun pengertian struktur pengendalian intern menurut para ahli adalah:

Universitas Sumatera Utara

Pengertian Struktur pengendalian intern menurut AICPA ( American Institute of Certified Public Accountants ) menyebutkan, struktur pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya “sistem akuntansi” (2002:163) yaitu : “Struktur pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran–ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen”. Pengendalian intern menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebecke dalam bukunya “ Auiditing An Intergreted Appoach” (2000: 315) yaitu: Internal control is a process designed to provide reasonable insurance the achivment of management`s objectives in the following categories: a) Reliability of financial reporting b) Effetiveness and efficiency of operations c) Compliance with applicable laws and regulation Berdasarkan defenisi tersebut bahwa struktur pengendalian intern merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu pihak manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen sebelumnya.


2.1.2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern Dari pengertian struktur pengendalian intern yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan pengendalian intern

yang

dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu : Menurut Anthony dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” (2002:7) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut: 1. Melakukan supervisi audit intern sebagai pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang

memadai terhadap

pencurian dan kecurangan serta menjaga keamanan harta milik perusahaan. 2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Meningkatkan efisiensi data operasi. 4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah diterapkan terlebih dahulu. 5. Menganalisis laporan kinerja. Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (2002:163)

menyatakan

tujuan pengendalian intern adalah: 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.


Keempat tujuan tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Maka dapat diuraikan tujuan pengendalian intern untuk menjaga kekayaan perusahaan, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yaitu dengan cara menggunakan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Kemudian dipertanggungjawabkan kekayaan perusahaan yang dicatat, dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada secara periodik dan merekonsiliasi catatan akuntansi yang diselenggarakan. Selain itu melakukan pengecekan terhadap keandalan data akuntansi dengan cara melakukan otorisasi pejabat berwenang terhadap transaksi yang ada.

2.1.3. Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan Lampiran A paragraph 84 menjelaskan lima komponen pengendalian intern yang kaitannya dengan audit atas laporan keuangan:


1. Lingkungan pengendalian Lingkungan mempengaruhi

pengendalian kesadaran

menetapkan

pengendalian

corak

suatu

orang-orangnya.

organisasi. Lingkungan

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini: a. Integritas dan nilai etika Efektivitas pengendalian tidak dapat meningkat melampaui integritas dan nilai etika orang yang menciptakan, mengurus, dan memantaunya. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan, pengurusan, dan pemantauan komponen yang lain. Integritas dan perilaku etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal itu dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta dengan contoh nyata. b. Komitmen terhadap kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk


pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan. c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern. d. Filosofi dan gaya operasi manajemen Filosofi dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang luas. Karakteristik ini dapat meliputi antara lain: pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan

sasaran operasi lainnya. Karakteristik ini

berpengaruh sangat besar terhadap lingkungan pengendalian terutama bila manajemen didominansi oleh satu atau beberapa orang individu, tanpa mempertimbangkan faktorfaktor lingkungan pengendalian lainnya. e. Struktur organisasi Struktur organisasi suatu entitas memberikan rerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Suatu struktur


organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya. f. Pembagian wewenang dan tanggungjawab Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas: 1. Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku. 2. Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang. 3. Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala. 4. Dokumentasi sistem komputer yang menunjukan prosedur untuk persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem. g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, dan tindakan perbaikan. Sebagai contoh, standar pemekerjaan individu yang paling memenuhi syarat dengan tekanan pada latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja sebelumnya, prestasi sebelumnya, bukti tentang integritas dan perilaku etis


menunjukan komitmen entitas terhadap orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab masa depan serta mencakup praktik-praktik seperti sekolah latihan dan seminar menunjukan tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan. Promosi yang dipacu oleh penilaian kinerja berkala menunjukan komiitmen entitas terhadap kenaikan personel yang cakap ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

2. Penaksiran Resiko Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai denganprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, penaksiran resiko dapat ditujukan ke bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitandengan peristiwa atau transaksi khusus. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sekali resiko diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana hal itu dikelola. Manajemen dapat membuat rencana, program, atau tindakan yang ditujukan ke resiko tertentu atau


dapat memutuskan untuk menerima suatu resiko karena pertimbangan biaya atau yang lain. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini: 1. Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko

yang

berbeda

dapat

mengakibatkan

perubahandalam

tekanan

persaingan dan resiko yang berbeda secara signifikan. 2. Personel baru. Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda atas pemahaman terhadap pengendalian intern. 3. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah resiko

berkaitan dengan

pengendalian intern. 4. Pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap

pengendalian dan meningkatkan resiko

kegagalan dalam pengendalian. 5. Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru ke dalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah resiko yang berhubungan dengan pengendalian intern. 6. Lini produk, produk, atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki

pengalaman dapat

mendatangkan resiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern. 7. Restrukturisasi korporat. Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas yang dapat mengubah resiko yang berkaitan dengan pengendalian intern.


8. Operasi luar negeri. Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri membawa resiko baru atau seringkali resiko yang unik yang dapat berdampak terhadap pengendalian intern, seperti, resiko tambahan atau resiko yang berubah dari transaksi mata uang asing. 9. Penerbitan standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap resiko dalam penyusunan laporan keuangan. 3. Aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yangh diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini: a. Review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti review oleh manajer kredit, konsumen sebuah bank atas laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman.


b. Pengolahan informasi. Berbagai pengendalaian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi (application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer, dan lingkungan pemakaian akhir (end-user). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi, adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. c. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan keandalan penyusunan laporan keuangan, dan oleh karena itu relevan dengan audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya. Sebagai contoh, pengendalian ini biasanya tidak relevan bila keraguan sediaan akan terdeteksi berdasarkan inspeksi fisik secara periodik dan dicatat dalam laporan keuangan. Namun, jika untuk tujuan pelaporan keuangan manajemen hanya semata-mata mempercayai perpetual inventory records, pengendalian keamanan fisik akan relevan dengan audit.


d. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelanggarakan penyimpanan aktiva ditujuakan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangandan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4. Pemantauan atau Monitoring Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi di antara keduanya. Pemantauan secara terus menerus terhadap aktivitas dibangun ke dalam aktivitas normal entitas yang terjadi secara berulang dan meliputi aktivitas pengelolaan dan supervise yang regular. Manajer penjualan, pembelian, dan produksi pada tingkat divisi dan korporat berhubungan dengan operasi dan dapat mengajukan pertanyaan atas laporan yang menyimpang secara signifikan dari pengetahuan mereka tentang operasi. Dalam banyak entitas, auditor intern atau personel yang melaksanakan fungsi semacam itu, membantu untuk melakukan pemantauan atas aktivitas entitas melalui evaluasi secara terpisah. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. mereka


mengkomunikasikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dari pihak luar. Customers secara tersirat menguatkan data penaguhan dengan pembayaran faktur mereka atau pengajuan keluhan tentang pembebanan yang diterimanya. Di samping itu, badan pengatur kemungkinan berkomunikasi dengan entitas berkaitan dengan masalah masalah yang berdampak terhadap berfungsinya pengendalian intern, seperti, komunikasi tentang pemeriksaan oleh badan pengatur perbankan. Demikian pula, manajemen dapat mempertimbangkan komunikasi yang berkaitan dengan pengendalian intern dari auditor ekstern dalam pelaksanaan aktivitas pemantauan.

5. Informasi dan Komunikasi Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan

untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap

aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal. Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk: a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.


b. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan

penggolongan

semestinya

transaksi

untuk

pelaporan

keuangan. c. Mengukur

nilai

transaksi

dengan

cara

sedemikian

rupa

sehingga

memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan. d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya. e. Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. Pembukaan saluran komunikasi membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindaklanjuti. Komunikasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti panduan kebijakan, akuntansi, dan panduan pelaporan keuangan, serta memorandum. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan dan melalui tindakan manajemen. Menurut Mulyadi dalam bukunya ”sistem akuntansi” (2002:164) unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah: 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.


Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi

yang dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: (a)Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.(b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Tujuan dari pemisahan fungsi ini adalah untuk membangun dan menciptakan internal check atau mekanisme saling uji antar fungsi yang saling dipisahkan. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan

cara-cara

untuk

menjamin

praktik

yang

sehat

dalam

pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:


a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. d. Perputaran jabatan (job rotation), e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Struktur pengendalian intern akan berjalan baik tergantung dari manusia

yang melaksanakannya. Jadi jika perusahaan

memiliki karyawan yang cakap dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.4. Keterbatasan Pengendalian Intern


Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Beberapa keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern antara lain: a. Kesalahan dalam pertimbangan. Manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lainnya. b. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

Perubahan yang

bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. c. Kolusi. Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan tidak berjalannya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang telah dirancang. d. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu, Contohnya di sini manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi bagi dirinya, atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan yang berlaku.


e. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Manajemen

harus memperkirakan dan

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. Oleh karena itu, walaupun pengendalian untuk suatu hal diperlukan namun, kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanan tidak sepadan dengan manfaatnya.

2.2. Pengertian efektivitas Menurut Arens dan Loebbecke dalam buku yang berjudul “Auditing an Integrated Approach” (2007:798) adalah sebagai berikut: “Effectiveness refer to the accomplishment of objectives, whereas efficiency refer to the resource used to achive those objectives” Dari defenisi di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas menyangkut derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi dapat dimaksudkan sebagai kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dalam hal ini efesiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keluaran tertentu dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan kemampuan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.


2.3. Kredit Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi bagian penting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apa yang telah disepakati itu berupa barang, uang ataupun jasa. 2.3.1. Pengertian kredit Pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian”. Pengertian pengendalian kredit menurut Malayu dalam bukunya“Dasar dasar perbankan” (2008 : 105) adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu tidak dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus


didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. 2.3.2. Unsur-Unsur Kredit Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir dalam bukunya “ Bank dan lembaga keuangan lainnya” (2003:75-76) adalah sebagai berikut : 1. Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang maupun jasa) benara benar dapat diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. 2. Kesepakatan Unsur kepercayaan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antar kreditur dengan debitur yang disebut dengan akad kredit. Akad kredit ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bersifat pengikat. 3. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang disepakati kedua belah pihak. 4. Risiko Akibat

adanya

tenggang

waktu,

maka

pengembalian

kredit

akan

memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin


panjang waktuPembayaran sisa kredit, maka tingkat risikonya semakin besar pula. 5. Balas jasa Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa tersebut dinamakan “bunga”.

2.3.3. Tujuan dan fungsi kredit Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak akan dapat melepaskan diri dari falsafah suatu Negara. Di Negara Negara liberal, tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh Negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang wajar. Oleh karena pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan, suatu lembaga kredit akan memberikan kredit kepada nasabah jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan tersebut, Suyatno dalam bukunya “Dasar-dasar Perkreditan” (2007:15) menyatakan bahwa: 1. Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.


2. Keamanan atau safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin pengembaliannya , sehingga tujuan profitability benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Namun tujuan ini hendaknya tidak semata mata untuk mencari keuntungan , melainkan disesuaikan dengan tujuan di Negara kita yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikan tujuan kredit yang diberikan oleh koperasi yang akan mengembangkan agent of development menurut Suyatno dalam bukunya “Dasardasar Perkreditan” (2007:15) adalah untuk: 1. Turut

mensukseskan

program

pemerintah

di

bidang

ekonomi

dan

pembangunan. 2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Dari tujuan tersebut, terlihat adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat (rakyat) , dan kepentingan pemilik modal (pengusaha).

2.3.4. Jenis jenis kredit


Untuk menghindarkan kredit dari akibat-akibat yang dapat membawa kegagalan dalam pemberian kredit, maka dalam sistem pemberian kredit para pengelola harus tau setepat-tepatnya jenis kredit yang bagaimana yang diperlukan oleh calon debiturnya untuk membiayai kegiatan usahanya. Jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah bervariasi. Menurut Tohar dalam bukunya ” Permodalan dan Perkreditan Koperasi” (2004:91) jenis-jenis kredit antara lain: 1. Dari segi lembaga pemberi dan penerima kredit. a. Kredit perbankkan, adalah pemberian kredit dari bank kepada masyarakat untuk kegiatan masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan. b. Kredit likuiditas, adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai biaya perkreditan. c. Kredit langsung, diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi-pemerintah. 2. Dari segi tujuan a. Kredit konsumtif, adalah kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank

swasta

kepada

perseorangan

untuk

membiayai

keperluan

konsumsinya dalam kebutuhan sehari-hari. b. Kredit produktif, adalah kredit yang diberikan untuk tujuan memperlancar jalannya proses produksi.


c. Kredit semi-konsumtif dan semi-produktif. 3. Dari segi dokumen a. Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. b. Kredit impor, adalah semua bentuk kresit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha impor. 4. Dari segi besar kecilnya aktivitas pemutaran usaha a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil. b. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha menengah. c. Kredit besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha besar. 5. Dari segi jangka waktu a. Kredit jangka pendek (short term loan), berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahuh. b. Kredit jangka menengah (medium term loan), berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. c. Kredit jangka panjang (long term loan), berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. 6. Dari segi jaminan a. Kredit tanpa jaminan (unsecurd loan), adalah kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan tanpa menyerahkan jaminan.


b. Kredit dengan jaminan (securd loan), yaitu semua kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan jaminan tertentu. 7. Dari segi penggunaan. a. Kredit aksplotasi, yaitu pemberian kredit jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. b. Kredit investasi, yaitu kredit yang berjangka waktu menengah dan panjang yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. c. Kredit usaha kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang golongan menengah kebawah. d. Pinjaman komersial, yaitu pemberian kredit untuk tujuan komersial. e. Pinjaman konsumen, yaitu pemberian kredit untuk tujuan konsumtif. f. Kredit modal kerja, yaitu pemberian kredit untuk tujuan modal usaha. g. Kredit pemilikan rumah, diberikan untuk tujuan pembelian rumah. h. Kredit pemilikan mobil, diberikan untuk tujuan pembelian mobil. i. Kredit likuiditas Bank Indonesia, diberikan oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank pemerintah dan swasta guna disalurkan lagi ke berbagai sektor. 8. Dari segi pembayaran a. Pinjaman angsuran, yaitu pinjaman yang pengembaliannya melalui angsuran secara bertahap. b. Pinjaman tetap, yaitu pinjaman dengan cara pengmbalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.


c. Demand loan, yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu. d. Pinjaman rekening Koran, yaitu fasilitas kredit yang disediakan oleh bank sesuai mutasi rekening nasabah yang terutama ditujukan untuk menunjang transaksi perdagangan. e. Pinjaman promes (aksep), yaitu pinjaman yang didasarkan pada jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayarannya. f. Pinjaman call money, yaitu pinjaman antarbank yang pembayarannya didasarkan atas nominal dan jangka temponya sesuai tingkat bunga yang disepakati. 9. Dari segi sifat a. Pinjaman sindikasi (subordinate loan), pembiayaan bersama beberapa bank untuk membiayai sebuaj project financing b. Pinjaman luar negeri (of shore loan), adalah pinjaman dari luar negeri yang dipergunakan untuk pembayaran suatu proyek.

2.3.5. Sistem pemberian kredit Sistem pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan operasi tata usaha koperasi yang termuat dalam sistem akuntansi manual suatu koperasi. Dimana dalam sistem pemberian kredit tersebut mencakup dalam prosedur pemberian kredit yang didukung dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang akan dijelaskan sebagai berikut:


2.3.5.1. Prinsip pemberian kredit Dalam sistem pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang menjadi unsur utama dalam kredit benarbenar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Maka sudah sewajarnya andaikata pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip-prinsip, Azas-azas, atau persyaratan-persyaratan tertentu. Ada 3 (tiga) macam konsep tentang prinsip pemberian kredit menurut Firdaus dalam bukunya “Manajemen Perkreditan Bank Umum” (2004:83) yaitu: 1. Prinsip 5 C a. Character (watak/kepribadian) Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pertimbangan kredit. Kreditur sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan besedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. b. Capacity (kemampuan) Capacity

merupakan

kesanggupan

peminjam

untuk

mendapatkan

pendapatannya di masa yang akan datang, bagaimana kemungkinan dan


berapa besarnya. Karena hal ini penting dalam menentukan berhasil atau tidak perusahaan di masa yang akan datang. c. Capital (modal) Capital yaitu berapa besar dan bagaimana sifat modal si peminjam. Pihak kreditur harus mengetahui tentang berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh debitur. d. Collateral (jaminan atau agunan) Collateral adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. e. Condition of economic (kondisi ekonomi) Condition of economic yaitu bagaimana keadaan pada waktu itu, apakah keadaan ekonomi Negara dalam keadaan sehat dan terarah. Kreditur harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospek di masa datang. 2. Prinsip 5 P a. Party (golongan) Yang dimaksud dengan party adalah mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capital dengan jalan penilaian atas ke 3 C tersebut. b. Purpose (tujuan)


c. Yang dimaksud dengan purpose adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya (real purpose) dari kresit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. d. Payment (sumber pembayaran) Payment adalah perkiraan tentang pendapatan dan keuntungan yang akan dicapai

oleh

perusahaan

yang

mengambil

kredit

yakni

untuk

memperkirakan kemampuan debitur dalam membayar kembali utangnya. e. Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) Profitability yaitu kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang akan diraih oleh pihak debitur apabila kredit tersebut direalisasikan. f. Protection (perlindungan) Protection dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka kreditur perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta jaminan dari debiturnya. 3. Prinsip 3 R a. Return (hasil yang dicpai) Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah mendapat kredit , apakah cukup memadai untuk menutupi pinjaman serta sekaligus memungkinkan pola usahanya untuk berkembang terus. b. Repayment (pembayaran kembali) Repayment adalah penilaian lanjutan setelah return, kemudian diprediksi kemampuan jadwal serta jangka waktu pengembalian kredit.


c. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung risiko) Risk bearing ability adalah kemampuan untuk menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit, biasanya suatu permohonan pemberian kredit dinilai dan dianalisis secara mendalam, baik kuantitatif dan kualitatif dalam apa yang disebut analisis atau penilaian kredit. Analisis kredit sangat penting artinya untuk memutuskan apakah suatu permohonan kredit itu akan ditolak atau akan diterima.

2.3.5.2. Prosedur pemberian kredit Prosedur pemberian kredit adalah rangakaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit saat permohonan tersebut diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat dari prosedur pemberian kredit antara lain adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit tersebut, dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu singkat. Secara umum prosedur pemberian kredit menutur Tohar dalam bukunya ” Permodalan dan Perkreditan Koperasi” (2004:108) adalah sebagai berikut: 1. Permohonan kredit


Permohonan kredit umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit. Prosedur pengisian formulir tersebut adalah sebagai berikut: a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia. b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon peminjam dalam pengisian formulir. c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses. 2. Evaluasi atau analisis kredit. Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut: a. Melakukan interview pada calon peminjam Tujuaj dari interview atau Tanya jawab adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui samapi sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya; 2. Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima; 3. Mengenal lebih dekat pribadi sifat serta watak dari calon peminjam; 4. Mengetahui hal-hal lain dari calon penerima kredit seperti latar belakang kehidupan, pendidikan, serta pengalaman usaha. b. Melaksanakan penelitian


Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang: 1. Reputasi dan kondisi calon peminjam; 2. Hubungan dengan pemberi kredit, bank, atau koperasi lain dan kondisinya sampai saat ini; 3. Penilaian dari teman atau rekan usaha serta tetangganya. c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan

untuk

ditinjau

guna

melihat

sampai

sejauh

mana

perkembangannya. 3. Keputusan kredit Keputusan pinjamaan ini berisi hal-hal sebagai berikut: a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi. b. Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan, menggunakan bahan pertimbangan sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok; 2. Informasi yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam. c. Ketentuan-ketentuan peminjam yang tertulis pada lembaran evaluasi yang memuat: 1. Jumlah pinjaman yang disetujui;


2. Penggunaan pinjaman; 3. Besar bunga pinjaman; 4. Tanggal jatuh tempo pinjaman; 5. Jaminan pinjaman. d. Setiap keputusan yang diambil harus ditandatangani manajer simpan pinjam koperasi yang bersangkutan. 4. Perjanjian kredit Perjanjian pinjaman berisi hal-hal sebagai berikut: a. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit dicairkan. b. Penandatanganan perjanjian pinjaman baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi. c. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan yang meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak. d. Surat perjanjian yang asli harus disimpan pada koperasi. e. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi. f. Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam, aslinya ada pada kantor koperasi. 5. Pencairan kredit Pencairan pinjaman merupakan tahap terakhir setelah ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh peminjan. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap dua sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak dibenarkan diberikan dalam bentuk lain. Bilamana


memungkinkan agar diusahakn pencairannya secara bertahap. Hal ini dimaksudkan

untuk

mengetahui

ada

tidaknya

penyimpangan

dalam

penggunaan dana tersebut. Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dapat dijelaskan bahwa prosedur pemberian kredit dimulai dengan pengajuan permohonan kredit secara tertulis oleh nasabah yang dituangkan dalam surat permohonan kredit yang disertai persyaratan yang telah ditetapkan koperasi. Selanjutnya pihak koperasi melakukan penyelidikan berkas pinjaman yang tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam penilaian kelayakan kredit, pihak koperasi juga dapat melakukan kegiatan wawancara dengan calon nasabah yang tujuannya untuk mengetahui kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, keabsahan dan keaslian serta penilaian yang meliputi seluruh studi kelayakan, langkah selanjutnya adalah keputusan kredit yaitu layak atau tidaknya kredit diberikan.

2.4.

Koperasi dan ruang lingkupnya Masalah ekonomi sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan

lingkungan terutama dengan kehidupan kita sehari-hari maupun dunia usaha, sehingga perekonomian nasional harus diperhatikan oleh berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun swasta. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut muncullah peran serta koperasi, yang bukan hanya sekedar kerja sama tetapi


sudah dijadikan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai tempat tersendiri di dalam struktur perekonomian.

2.4.1. Pengertian koperasi Koperasi

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-undang

Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai "Badan Usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badanbadan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan"

2.4.2. Fungsi dan peran Koperasi Koperasi sebagai mitra bagi pengusaha kecil dan menengah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya sebaik mungkin, agar mampu menjalankan fungsinya dalam membantu masalah anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi diIndonesia seperti berikut ini: 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya

dan

masyarakat pada

umumnya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para


anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya. 2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan

dapat

memainkan

peranannya

dalam

menggalang dan

memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan


demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia,

koperasi

mempunyai

tanggung

jawab

untuk

mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang

sangat

penting

dalam

sistem

perekonomian Indonesia.

Dengan

demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

2.4.3. Jenis-jenis Koperasi Pengklasifikasian koperasi diperluakan mengingat adanya perbedaaan yang ditemukan diantara sesama koperasi. Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya. Yaitu: a. Koperasi konsumsi Koperasi ini menyediakan barang yang dibutuhkan anggotanya, koperasi ini bertujuan agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dan dengan harga yang terjangkau. b. Koperasi produksi


Koperasi produksi adalah koperasi yang terdiri atas orang-orang yang mampu menghasilkan barang dengan maksud untuk memperlancar atau meningkatkan hasil produksi mereka. c. Koperasi simpan pinjam Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan guna menolong anggotanya dengan meminjamkan uang atau kredit dengan bunga ringan. Uang itu dimaksudkan untuk tujuan produktif atau kesejahteraan angotanya. d. Koperasi jasa Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya. e. Koperasi serba usaha Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan berbagai usaha dibidang ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa.

2.4.4.

Koperasi simpan pinjam dan ruang lingkupnya Salah satu jenis dari koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi

simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatanya hanya usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan utama dari koperasi simpan pinjam adalah pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah.


Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan. Tidak seperti Bank, koperasi simpan pinjam menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai, norma, dan prinsip koperasi, dimana kedudukan anggota adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, dalam hal ini berlaku asas self responsibility yaitu anggota bertanggung jawab sendiri terhadap koperasinya.

2.4.5.

Usaha kecil dan menengah Pengertian usaha kecil dan menengah secara sepintas sangat luas. Beberapa

pendekatan mencoba untuk menyusun suatu kriteria bahwa suatu usaha termasuk kecil dan menengah, pendekatan tersebut antara lain menurut: a. Badan Pusat Statistik (BPS) memandangnya dari jumlah tenaga kerja. Berdasarkan pendekatan tenaga kerja maka yang termasuk dalam pengertian usaha kecil dan menengah adalah : 1. Usaha kecil tenaga kerja berjumlah 6 sampai 19 orang


2. Usaha menengah tenaga kerja berjumlah 20 sampai 99 orang b. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah menekankan pada asset. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah: 1. Usaha kecil yang memiliki asset dibawah Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan. Atau omzet tahunan kurang dari Rp 1 Milyar. 2. Usaha menengah yang memiliki asset Rp 200 juta sampai Rp 10 milyar. c. Bank Indonesia menekankan pada segi asset dan omzet Maka yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah: 1.

Usaha kecil memiliki asset kurang dari Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan. Atau omzet tahunan kurang dari Rp 1 Milyar.

2.

Usaha menengah memiliki asset kurang dari Rp. 5 milyar untuk sector industry. Asset kurang dari Rp 600 juta untuk sektor non industri manufacturing. Atau omzet tahunan kurang dari Rp 3 milyar

d. Menurut Bank Indonesia, yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah adalah usaha yang pekerjanya dibawah 150 orang, dan memiliki asset kurang dari US$ 500 ribu diluar tanah dan bangunan.

2.5 Kerangka Pemikiran Menurut Mulyadi dalam bukunya “sistem akuntansi” (2002:163), Struktur pengendalian intern memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian


Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi. mempengaruhi kesadaran

pengendalian

orang-orangnya.

Lingkungan

pengendalian

merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. 2. Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan

laporan

keuangan

yang

disajikan

secara

wajar

sesuai

denganprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, penaksiran resiko dapat ditujukan ke bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitandengan peristiwa atau transaksi khusus. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif

berdampak terhadap kemampuan entitas untuk

mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan

asersi

manajemen

dalam

laporan

keuangan.

Sekali

resiko

diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana hal itu dikelola. Manajemen dapat membuat rencana, program, atau tindakan yang ditujukan ke resiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu resiko karena pertimbangan biaya atau yang lain 3. Aktivitas pengendalian


Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yangh diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi 4. Pemantauan atau Monitoring Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi di antara keduanya. Pemantauan secara terus menerus terhadap aktivitas dibangun ke dalam aktivitas normal entitas yang terjadi secara berulang dan meliputi aktivitas pengelolaan dan supervise yang regular. Manajer penjualan, pembelian, dan produksi pada tingkat divisi dan korporat berhubungan dengan operasi dan dapat mengajukan pertanyaan atas laporan yang menyimpang secara signifikan dari pengetahuan mereka tentang operasi. Dalam banyak entitas, auditor intern atau personel yang melaksanakan fungsi semacam itu, membantu untuk melakukan pemantauan atas aktivitas entitas melalui evaluasi secara terpisah. Mereka secara teratur memberikan

informasi

tentang

berfungsinya

pengendalian

intern,

memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. mereka mengkomunikasikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki


pengendalian intern. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dari pihak luar.

Customers

secara tersirat

menguatkan data penaguhan dengan pembayaran faktur mereka atau pengajuan keluhan tentang pembebanan yang diterimanya. Di samping itu, badan pengatur kemungkinan berkomunikasi dengan entitas berkaitan dengan masalah masalah yang berdampak terhadap berfungsinya pengendalian intern, seperti, komunikasi tentang pemeriksaan oleh badan pengatur perbankan. Demikian pula, manajemen dapat mempertimbangkan komunikasi yang berkaitan dengan pengendalian intern dari auditor ekstern dalam pelaksanaan aktivitas pemantauan. 5. Informasi dan Komunikasi Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal. Jadi, jika struktur pengendalian intern terlaksana dengan baik, maka akan mempengaruhi efektivitas pemberian kredit usaha kecil dan menengah Gambar 1 Kerangka Pemikiran


Struktur pengendalian intern

Lingkungan pengendalian

Penaksiran resiko

Aktivitas pengendalian

pemantauan

Informasi dan komunikasi

Terwujudnya efektivitas pemberian kredit usaha kecil dan menengah

2.6 Hipotesis 1. Lingkungan Pengendalian yang memadai akan berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada KSP Mutiara GBKP Runggun KM 8 2. Penaksiran resiko yang memadai akan berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha dan menegah pada

KSP

Mutiara GBKP Runggun KM 8 3. Aktivitas pengendalian yang memadai akan berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha dan menegah pada KSP Mutiara GBKP Runggun KM 8


4. Pemantauan yang memadai akan berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha dan menegah pada KSP Mutiara GBKP Runggun KM 8 5. Informasi dan komunikasi yang memadai akan berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha dan menegah pada KSP Mutiara GBKP Runggun KM 8


BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS. dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam

Recommend Documents