BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya yang

Bab II Tinjauan Pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Jalan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada dibawah permukaan tanah, diatas pemukaaan tanah, dibawah permukaan air, serta diatas pemukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan). Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pembangunan semua satuan wilayah pengembangan, dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah lainnya. Perbaikan/pemeliharaan jalan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu tahun sekali dilaksanakan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang kegiatan perbaikan/pemeliharaan jalan mengolah menjadi suatu hasil kegiatan efektif. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemeliharaan jalan propinsi di DKI Jakarta merupakan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (UU no.22 tahun

2009). Pemeliharaan jalan adalah suatu kegiatan

merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap (Permen PU.Nomor: 13/PRT/M/2011). Setiap tahun DPU Prov.DKI Jakarta memiliki program untuk pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala. Pemeliharaan jalan berkala dilaksanakan secara berkala dengan

melakukan

peremajaan terhadap bahan perkerasan maupun bahan lainnya, sedangkan pemeliharaan rutin jalan dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera II-1 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


mungkin ketika kerusakan

yang

terjadi

belum

meluas (Permen

PU.Nomor:

13/PRT/M/2011). Demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, maka dalam pemeliharaan Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan perbaikan/pemeliharaan jalan dibedakan atas pemeliharaan jalan berkala berat dan perbaikan jalan orang/gang-gang kecil. 2.2 Lokasi yang menjadi Skala Prioritas Perbaikan/Pemeliharaan Jalan Dalam Dalam hal ini pekerjaan yang menjadi skala prioritas jalan terbagi menjadi 3 (tiga) katagori yaitu : 1. Pekerjaan Berkala Berat (Layer Hotmix). Pekerjaan berkala berat (Layer Hotmix) ini dengan lebar jalan 3 m sampai 6 m, dengan panjang yang bervariabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kerusakan jalan sesuai aspirasi masyarakat. 2. Pekerjaan Jalan Orang / Gang-gang Kecil Pekerjaan jalan orang/gang-gang kecil ini dengan lebar 1 m sampai 2,5 m dengan panjang yang bervariabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kerusakan jalan sesuai aspirasi masyarakat. 3. Pekerjaan Jalan dengan Betonisasi Pekerjaan betonisasi ini dengan lebar jalan 3 m sampai 6 m, dengan panjang yang bervariabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kerusakan jalan sesuai aspirasi masyarakat.

II-2 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


2.3 Penelitian Terdahulu Dalam bab ini

akan

dipaparkan

teori

yang

menjadi

dasar

penelitian,

berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diseluruh dunia terkait dengan pemeliharaan jalan dan diambil dari berbagai sumber yaitu : 1. Data usulan perbaikan/pemeliharaan jalan dari Kelurahan. 2. Data usulan perbaikan/pemeliharaan jalan dari Kecamatan. 3. Data usulan perbaikan/pemeliharaan jalan dari hasil Musrenbang. Dengan tujuan untuk memaksimalkan usaha pemeliharaan kondisi jalan. Penelitian dilakukan dari berbagai macam aspek, baik aspek internal, ekstenal, dan teknis terkait dengan pemeliharaan jalan. Pemaparan teori dimulai dari penelitian terdahulu yang relevan, keterbaruan penelitian, unsur-unsur penelitian hingga hipot esis penelitian. Berbagai

penelitian

terdahulu

terkait

dengan

penelitian

analisa

risiko

Perbaikan/pemeliharaan jalan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu tahun sekali dilaksanakan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang kegiatan perbaikan/pemeliharaan jalan mengolah menjadi suatu hasil kegiatan efektif. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan perbaikan/pemeliharaan jalan dibedakan atas pemeliharaan jalan berkala berat dan perbaikan jalan orang/gang-gang kecil. 2.4 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Muatan Sumbu Untuk keperluan pengaturan penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yaitu : II-3 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


1. Jalan Kelas I Yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang bervariabel. 2. Jalan Kelas II Yaitu jalan arteri, kolektor,lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat sebesar 8 ton. 3. Jalan Kelas III Yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat sebesar 8 ton. 4. Jalan Kelas Khusus Yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi4.200 mm dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Disebutkan pula bahwa volume lalu lintas adalah jumlah kendaraaan yang melewati suatu titik pengamatan dalam satuan waktu (hari, jam, menit). Satuan volume yang umum digunakan dalam perhitungan LHR (Lalu lintas harian rata-rata) adalah smp. 2.5 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Administrasi Pemerintahan Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian jalan berdasarkan wewenang Pembinaan Jalan. Menurut PP



No.26 tahun 1985 tentang jalan, pengelompokan berdasarkan wewenang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Jalan Nasional Adalah jalan menghubungkan antar ibukota provinsi, yang memiliki kepentingan strategis terhadap kepentingan nasionaldi bawah pembinaan menteri atau pejabat yang ditunjuk, diantaranya: a. Jalan arteri primer, berfungsi melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (pelabuhan utama dan Bandar udara kelas utama) b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar provinsi. c. Jalan yang mempunyai nilai strategis kepentingan nasional. 2. Jalan Provinsi Adalah jalan dibawah pembinaan provinsi atau instansi yang ditunjuk, diantaranya adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kotamadya. 3. Jalan Kabupaten Adalah jalan dibawah pembinaan kabupaten atau instansi yang ditunjukdiantaranya : a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk dalam jalan Nasional atau Provinsi. b. Jalan lokal Primer. c. Jalan yang memiliki strategis untuk kepentingan Kabupaten. 4. Jalan Kotamadya Adalah jalan dibawah pembinaan kotamadya, diantaranya jalan kota dan sekunder dalam kota. 5. Jalan Desa Adalah jalan dibawah pembinaan desa yaitu : jalan sekunder yang ada di desa. II-5 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


6. Jalan Khusus Adalah jalan dibawah pembinaaan pejabat atau instansi yang ditunjuk yaitu jalan yang dibangun secara khusus oleh instansi atau kelompok. 2.6 Volume lalu lintas Menurut Pedoman Pengumpulan data lalu lintas jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan (1999). Pada moda transportasi darat pergerakan lalu lintas dikelompokkan berdasarkan atas beberapa hal, diantaranya berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan akan ada pergerakan dengan kendaraan bermotor dan tanpa kendaraan bermotor. Pergerakan dengan kendaraan bermotor dikelompokkan atas beberapa hal diantarannya berdasarkan kepemilikannya yang dikelompokan menjadi pergerakan dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Adapun salah satu tujuan dalam survey tahunan tersebut adalah untuk mendapatkan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR). 2.7 Penanganan Jalan Menurut SK No. 77 Dirjen Bina Marga, Tahun 1990 (modul1. Gambaran umum, halaman 6), jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan. 2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk

dilalui

rusak/rusak

kendaraan berat

yang

roda

4

sepanjang

memerlukan

tahun,

terutama kondisinya

pekerjaan

berat (rehabilitasi,

perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Pada prinsipnya, semua kondisi tahunnya

jalan yang mantap setiap

harus mendapat prioritas untuk ditangani dengan pemeliharaan rutin dan II-6 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


berkala. Untuk itu informasi surveiterbaru diperlukan dalam menentukan kebutuhan teknis yang tepat, sangat

yang

biasanya

disebut

survei

tahunan. Survei tahunan

perlu dilakukan untuk memperbaharui informasi inventarisasi jalan

sebagai bagian dari prosedur perencanaan pemeliharaan tahunan. Untuk keperluan perencanaan dan penyusunan program, menurut SK No.77 pembagian pekerjaan bila ditinjau dari nilainya, dapat dibedakan sebagai berikut : a. Pekerjaan Berat, meliputi : pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi. b. Pekerjaan Ringan, meliputi: pemeliharaan, penyangga, dan darurat. 2.8 Pekerjaan Berat Pekerjaan dengan

tingkat

berat lalu

dimaksudkan

untuk

lintas

diperkirakan

yang

meningkatkan dengan

jalan

yang

membangun

sesuai kembali

perkerasan. Pekerjaan berat ini dapat berupa pembangunan jalan baru, peningkatan jalan dan rehabilitasi jalan. Peningkatan dan rehabilitasi dengan umur rencana paling sedikit 10 tahun, diperkirakan hampir menyerap semua dana yang tersedia setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan. 1. Pembangunan Jalan Baru Pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilalui kendaraan roda 4, kondisi jalan yang berat ini memerlukan biaya yang besar dan pekerjaan tanah yang besar pula. 2. Peningkatan Jalan Peningkatan ini dapat dikatakan sebagai usaha untuk meningkatkan standar pelayanan jalan yang ada, baik membuat lapisan permukaan menjadi lebih halus, seperti pengaspalan jalan yang belum diaspal atau dengan menambah Lapis Tipis Aspal (Laston) atau Hot Roller Sheet (HRS) kepada jalan yang menggunakan Lapis Penetrasi II-7 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


(Lapen), atau menambah lapisan struktural yang berarti menambah kekuatan perkerasan atau memperlebar lapisan perkerasan yang ada. 3. Rehabilitasi Jalan Diperlukan bila pekerjaan pemeliharaan rutin yang secara teratur harus dilaksanakan itu diabaikan atau pemeliharaan berkala (pelapisan ulang) terlalu lama ditunda sehingga keadaan permukaan lapisan semakin memburuk. Yang termasuk katagori ini adalah perbaikan terhadap kerusakan lapisan permukaan seperti lubang–lubang dan kerusakan struktural seperti amblas atau kerusakan tersebut dari seluruh perkerasan yang berkaitan dengan lapisan aus baru. Pembangunan kembali secara total biasanya diperlukan apabila struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari diabaikannya pemeliharaan, atau kekuatan desain yang tidak sesuai, atau karena umur rencana tidak terlampaui. 4. Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang berkondisi baik/sedang yang harus mendapat prioritas untuk ditangani, agar jalan dapat berfungsi sesuai dengan yang diperhitungkan dan menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati kondisi semula. Pemeliharaan yang dilakukan disini dibagi menjadi dua bagian yaitu pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan berkala jalan. a. Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan rutin jalan adalah pekerjaan yang skalanya cukup kecil dan dikerjakan tersebar diseluruh jaringan jalan secara rutin. Dengan melaksanakan pemeliharaan rutin diharapkan tingkat penurunan nilai kondisi struktural perkerasan akan sesuai dengan kurva kecenderungan yang diperkirakan pada tahap desain. b. Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan berkala dibedakan dengan pemeliharaan rutin dalam hal ini periode waktu antar kegiatan pemeliharaan yang diberikan. Pemeliharaan berkala dilakukan II-8 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


dalam selang waktu beberapa tahun, sedangkan pemeliharaan rutin di lakukan beberapa kali atau terus menerus sepanjang tahun. Pemeliharaan dilakukan secara berkala tersebut adalah pemberian lapisan aus menyeluruh dan lapisan tambahan fungsional. 2.9 Fungsi Manjemen Proyek Sebagai suatu proses, manajemen mengenal urutan pelaksanaan yang logis, yang menggambarkan bahwa tindakan manajemen semata-mata diarahkan pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan karena penetapan tujuan (sasaran) merupakan tindakan manajemen yang pertama, diikuti tindakan perencanaan (planning), organisasi (organizing) dan koordinasi (coordinating), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan dan pengendalian (controlling) dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. (Hamdan Dimyati & Kadar Nurjaman, 2014). a. Menyiapkan pendanaan serta standar kualitas yang diharapkan, b. Menentukan metode dan aspek-aspek teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Manfaat fungsi perencanaan tersebut adalah sebagai alat pengawas ataupun pengendali kegiatan, atau pedoman pelaksana kegiatan, serta sarana untuk memilih dan menetapkan kegiatan yang diperlukan. Secara fungsional, perencanaan dalam manajemen proyek antara lain : 1.

Menentukan sasaran proyek tersebut (sesuai dengan tahapan proyek).

2.

Menentukan kendala dan kepentingan relatif dari tiap-tiap kendala.

3.

Menentukan cara/metode yang mungkin ada.

4.

Sumber daya proyek yang tersedia.

5.

Telaah kembali yang layak untuk mencapai sasaran.



1. Fungsi Perencanaan (Planning) Pada umumnya perencanaan (planning) berupa tindakan pengambilan keputusan yang mengandung data dan informasi, ataupun fakta kegiatan yang akan dipilih dan akan dilakukan pada masa mendatang, tindakan perencanaan proyek meliputi : a. Menetapkan tujuan dan sasaran proyek. b. Menganalisis kendala dan risiko yang mungkin terjadi untuk seluruh proyek ataupun per bagian dari rencana. c. Menetapkan penggunaan sumber daya. d. Menyusun rencana induk jangka panjang dan pendek. e. Menyumbang strategi dan prosedur operasi. f. Menyiapkan pendanaan serta standar kualitas yang diharapkan. g. Menentukan metode dan aspek-aspek teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Manfaat fungsi perencanaan tersebut adalah sebagai alat pengawas ataupun pengendali kegiatan, atau pedoman pelaksana kegiatan, serta sarana untuk memilih dan menetapkan kegiatan yang diperlukan. Secara fungsional, perencanaan dalam manajemen proyek antara lain : 1) Menentukan sasaran proyek tersebut (sesuai dengan tahapan proyek), 2) Menentukan kendala dan kepentingan relatif dari tiap-tiap kendala, 3) Menentukan cara/metode yang mungkin ada, 4) Sumber daya proyek yang tersedia, 5) Telaah kembali yang layak untuk mencapai sasaran. II-10 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


2. Fungsi Organisasi (Organizing) Fungsi organisasi telah mempersatukan kumpulan kegiatan manusia, yang mempunyai pekerjaan masing-masing, saling berhubungan satu sama lain dengan tata cara tertentu dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan. Untuk menjalankan fungsi organisasi, diperlukan pengetahuan tentang berbagai tipe organisasi sehingga dapat dilakukan analisis terhadap penerapan jenis organisasi yang sesuai dengan proyek yang akan dilaksanakan. Tindakan organisasi antara lain : a. Menetapkan daftar penugasan. b. Menyusun lingkup kegiatan. c. Menyusun struktur kegiatan. d. Menyusun daftar personel organisasi beserta lingkup tugasnya. Organisasi merupakan pedoman pelaksanaan fungsi, yang di dalamnya pembagian tugas dan hubungan tanggung jawab serta delegasi kewenangan terlihat jelas. Fungsi pengorganisasian dan pengisian staf dalam manajemen proyek sebagai berikut : 1) Organization Breakdown Struture (OBS), memperlihatkan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas. 2) Beban kerja yang lebih merata. 3) Dapat diketahui kemampuan yang harus dimiliki. 4) Controlling penyalahgunaan wewenang adalah dengan sistem umpan balik.



3. Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Fungsi pelaksanaan adalah menyelaraskan seluruh anggota organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, serta mengupayakan agar seluruh anggota organisasi dapat bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama. Tindakan pelaksanaan antara lain : a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan. b. Mendistribusikan tugas, wewenang dan tanggung jawab. c. Memberikan pengarahan penugasan dan motivasi. Fungsi pelaksanaan adalah menciptakan keseimbangan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing bagian dalam organisasi dan mendorong tercapainya efisiensi serta kebersamaan dalam bekerja sama untuk tujuan bersama. 4. Fungsi Pengendalian (Controlling) Fungsi pengendalian adalah mengukur kualitas penampilan dan penganalisisan serta pengevaluasian penampilan yang diikuti dengan tindakan perbaikan yang harus diambil terhadap penyimpangan yang terjadi (di luar batas toleransi). Tindakan pengendalian meliputi : a. Mengukur kualitas hasil membandingkan hasil terhadap standar kualitas. b. Mengevaluasi penyimpangan yang terjadi. c. Memberikan saran-saran perbaikan. d. Menyusun laporan kegiatan. Fungsi pengendalian adalah memperkecil kemungkinan kesalahan yang terjadi dari segi kualitas, kuantitas, biaya ataupun waktu. Fungsi pengendalian dilaksanakan oleh semua tingkat dalam struktur organisasi. Laporan kemajuan pekerjaan dan sebagainya yang menjadi bagian dari fungsi pengendalian harus dipersiapkan secara tepat dan II-12 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


segera agar menjadi bermanfaat. Laporan juga harus disimpan sebagai referensi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, suatu sistem pengarsipan harus dilakukan secara tertib dan benar yaitu format laporan yang baik dan ketepatan waktu pembuatan laporan perlu dilakukan dengan baik. Fungsi pengendalian dalam manajemen proyek anata lain : 1) Mengetahui apakah sumber daya yang digunakan efisien dan efektif sebagaimana rencananya. 2) Membuat laporan-laporan untuk menilai kemajuan, penggunaan sumber daya, pengujian kualitas/teknik-teknik pengukuran kinerja. 3) Laporan harus didokumentasilkan dengan baik untuk dilakukan perbandingan antara kinerja aktual dan kinerja rencana. 4) Selanjutnya apakah perlu tindakan perbaikan. 2.10 Pekerjaan Penyangga dan Pekerjaan Darurat Jalan Pekerjaan penyangga jalan adalah pekerjaan tahunan dengan biaya rendah yang diperlukan untuk perbaikan jalan agar kondisi jalan tidak semakin memburuk atau semakin parah. Hal ini dilakukan bila pekerjaan berat (peningkatan/rehabilitasi) yang harus dilakukan tidak dibenarkan karena tingkat lalu lintas yang melintasi jalan tersebut rendah atau dana yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan berat seperti rahabilitasi atau peningkatan tidak mencukupi. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyangga jalan ini perlu selalu dicadangkan dengan jumlah dana yang cukup. Sedangkan pekerjaan darurat adalah pekerjaan yang sangat diperlukan untuk membuka kembali jalan yang baru saja tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda empat karena mendadak terganggu, misalnya akibat tebing longsor. Dana pekerjaan darurat tidak dapat disiapkan sebelumnya, tetapi perlu dicadangkan dalam jumlah yang cukup. II-13 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


2.11 Sumber Dana Penanganan Jalan Sumber dana penanganan jalan, baik itu dana pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi maupun peningkatan jalan diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov DKI Jakarta). 2.12 Kebijakan Penanganan Jalan Secara umum kebijakan adalah suatu proses akomodasi dari suatu perbedaan agar menjadi bersamaan yang dapat diemplementasikan yang merupakan kewenangan Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18/M.PPN/02/200.050/244/SJ tanggal 14 Pebruarai 2006 tentang Musrenbang, Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Bangli perencanaan pembangunan jalan diwujudkan dalam bentuk usulan pengajuan program penanganan jalan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Dalam penentuan usulan kegiatan yang lolos Musrenbang Kecamatan didasarkan atas hasil musyawarah di kecamatan dengan diikuti oleh wakil–wakil masyarakat desa yang dikirim ke kecamatan. Hasil dari musyawarah kecamatan dibawa ke kabupaten dan disaring kembali oleh pihak kabupaten melalui wakil-wakil masyarakat di tingkat kabupaten. Sehingga akhirnya dilakukan musyawarah di provinsi terhadap hasil Musrenbang ditingkat Kelurahan,Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Provinsi. Pada beberapa kegiatan yang belum 100 % selesai dipandang perlu oleh



pemerintah untuk dilanjutkan pembangunannya diperlukan biaya tambahan untuk penyelesaian kegiatan tersebut melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT). 2.13 Metode Dalam Pengambilan Keputusan USG (Urgency,Seriousness,Growth). Ada beberapa metode pengambilan keputusan yang digunakan

USG (Urgency,

Seriousness, Growth) Selain itu adanya keterkaitan antar masalah dapat saling mempengaruhi masalah-masalah yang lain, maka tidak perlu semua masalah diselesaikan. Cara menetapkan prioritas perbaikan/pemeliharaan masalah melalui teknik skoring , yaitu dengan memberikan nilai (skor) terhadap masalah tersebut. Parameter yang digunakan antara lain : 1. Pentingnya Masalah Makin

penting

(importancy)

masalah

tersebut,

makin

di

prioritaskan

penyelesaiannya. Ukuran pentingnya masalah banyak macamnya. Beberapa di antaranya yang terpenting adalah : a. Prevalensi penyakit ( atau besarnya masalah ). b. Berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut (severity). c. Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut (degree of unmeet need ). d. Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi (social benefit). Metode pengambilan keputusan ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambilan keputusan. Asumsinya adalah seorang pengambilan keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif sehingga mampu meramalkan secara tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada. Pengambil keputusan sering memiliki komplik kepentingan antara nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Karena metode ini mengasumsikan bahwa fakta-fakta dan nilai-nilai yang II-15 http://digilib.mercubuana.ac.id/z


ada dapat dibedakan dengan cara mudah akan tetapi kenyataannya sulit membedakan antara fakta dilapangan dengan nilai-nilai yang ada. Ada beberapa masalah diberbagai negara berkembang seperti di Indonesia untuk menerapkan metode rasional komprehensif ini karena beberapa alasan yaitu informasi dan data yang tidak lengkap sehingga tidak bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Kalau dipaksakan maka akan terjadi sebuah keputusan yang kurang akurat. 1. Metode Inkremental Adalah metode pengambilan keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabatpejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dasar pengambilan Keputusan dengan metode ini adalah pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan emperis yang diperlukan untuk mencapainya merupakan hal yang saling terkait. Kelemahan penerapan metode Inkremental adalah : a. Keputusan-keputusan yang diambil akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan dari kelompok yang kuat/mapan, sehingga kepentingan kelompok lemah terabaikan. b. Keputusan yang diambil lebih ditekankan pada keputusan jangka pendek dan tidak memperhatikan berbagai macam alternatif lain. 2.14 Tata Guna Lahan Tata Guna Lahan (land use) adalah suatu upaya dalam merencanakan pembagian wilayah dan merupakan kerangka kerja yang meliputi lokasi, kapasitas dan jadwal pembuatan jalan, jaringan air bersih dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya. Pembagian wilayah dibagi berdasarkan fungsi-fungsi kawasan diantaranya



kawasan permukiman, industri , pariwisata dan lainnya. Adapun maksud dari perencanaan tata guna lahan kawasan adalah sebagai pedoman untuk : 1. Penyusunan rencana rinci tata ruang kota. 2. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang diwilayah kota. 3. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antar kawasan wilayah kota serta keserasian antar sektor. 4. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat. 5. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan sangat perlu dipahami dalam melihat permasalahan pengelolaan sumber daya lahan di indonesia. Pada dasarnya penggunaan lahan dibedakan atas dua kelompok yaitu untuk kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Untuk kawasan terbangun digunakan untuk perumahan dan fasilitas umum ( http://tata-guna-lahan/html, 2008). 2.15 Penentuan Skala Prioritas Jalan berdasarkan SK.No.77 Dirjen Bina Marga, Tahun 1990. Metode SK No. 77/KPTS/Db/1990 dari Dijen Bina Marga adalah merupakan pedoman perencanaan jalan kabupaten yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Marga sebagai acuan dalam menentukan urutan prioritas penanganan jalan kabupaten (Dirjen Bina Marga, 1990). Pada persiapan program tahunan dijelaskan beberapa kriteria peringkat prioritas penanganan jalan (SK No.77, Th.1990 pada modul 6 : tugas 5, hal. 5E-1 sampai 5E-2) yaitu :



1. Kriteria pokok yang dipakai untuk pemilihan prioritas adalah NPV/Km, dengan memberikan prioritas pertama pada proyek yang NPV/Km-nya tertinggi. 2. Kode evaluasi proyek juga diberikan pada proyek proyek dengan tandakisaran NPV/Km untuk petunjuk pemilihannya, dengan petunjuk pemilihan adalah sebagai berikut : a. Berikan prioritas pada kelompok proyek proyek yang mempunyai kelayakan tertinggi. b. Berikan

prioritas

terendah

kepada

kelompok

proyek-proyek berkelayakan

rendah. c. Berikan prioritas kepada proyek-proyek luncuran, terutama penyelesaian proyek yang pelaksanaannya dipisah (split) atau proyek yang bertahap.

Penyelesaian

proyek-proyek sampai

pada

pelaksanaannya panjang

yang

secara telah

direncanakan semula atau sesuai rencana desain awal, akan sangat penting untuk memberikan manfaat secara penuh atas investasinya. d. Hindari proyek yang sangat panjang (umumnya proyek yang panjangnya lebih dari 15 km) harus sudah dihindari pada tahap penentuan proyek. e. Berikan prioritas pada ruas-ruas jaringan jalan strategis yang telah ditentukan. f. Berikan prioritas pada proyek-proyek yang memenuhi sasaran pembangunan kabupaten dan provinsi (namun proyek-proyek tersebut harus tetap distudi dan hasilnya layak berdasarkan prosedur standar).


TABEL II.19. DAFTAR JOURNAL PENELITIAN No

Nama George Winaktu Lalu Mulyadi 1 Edi Hargono DP

2 Hertianto

Theresia Fitriyani Muntasar Ellen J. Kumaat 3 R. J. M. Mandagi

Raymond Benardus Munthe Bagus Hario Setiadji 4 Suseno Darsono

5 Jhanso Edianto.Simatupang

Wan Zulfikar Heri Azwansyah 6 Ferry Juniardi

7

Rahmad Hidayatullah DR. Ir. Ria A.A. Soemitro, M.Eng Ir. Sumino, M.MT Lincold Marian Veld Eri Susanto Haryadi Bambang Sugeng Subagio

8

Sri Hendarto

9 Margareth Evelyn Bolla

Theresia Fitriyani Muntasar Ellen J. Kumaat 10 R. J. M. Mandagi

Tahun

Judul PENENTUAN SKALA PRIORITAS RISIKO PADA PEMBANGUNAN 2012 JEMBATAN AFIAT DESA KANIGORO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG ANALISIS SKALA PRIORITAS RUAS JALAN MENGGUNAKAN METODE 2011 ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Masalah

Tujuan Hasil

untuk menganalisis risiko supaya dapat mengelola risiko menggunakan pekerjaan yang akan dilakukan, dengan mengidentifikasi risiko analisa metode AHP yang relevan, Mengetahui nilai bobot elemen risiko,Mengetahui (Analytical Hierarchy Process). nilai bobot faktor risiko.

pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus-menerus/rutin dan berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan sistem perkerasan lentur (flexible pavement).

Mengetahui analisis skala prioritas penanganan pemeliharaan ruas-ruas jalan di Provinsi Kalimantan berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

PENENTUAN SKALA PRIORITAS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI 2011 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DENGAN MENGGUNAKAN PROYEK HIRARKI ANALITIK

1. Kriteria – kriteria apa saja yang dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas?

MENENTUKAN PRIORITAS 2015 PENANGANAN RUAS JALAN NASIONAL DI PULAU BANGKA

Penentuan prioritas penanganan ruas jalan harus dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan dari keberadaan jalan tersebut tetap terpenuhi.

STUDI PENENTUAN PRIORITAS PENINGKATAN RUAS JALAN 2011 NASIONAL DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Mengetahui bagaimana teknik penentuan prioritas beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penanganan jalan di peningkatan ruas jalan Nasonal di Propinsi Kalimantan Tengah Propinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah luasnya wilayah yang harus ditangani, dan distribusi penduduk dan sumber daya ekonomi 2. Mengetahui bagaimana urutan prioritas peningkatan ruas jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah? yang tidak merata dan rendahnya pendapatan masyarakat.

2013

MANAJEMEN RUAS JALAN DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KOTA SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

ANALISA PENENTUAN URUTAN 2007 PRIORITAS PEMELIHARAAN JALAN DI KOTA BIMA

Metode

untuk menganalisis aplikasi manajemen risiko pada Proyek Pembangunan Jembatan Afiat Yang Menghubungan Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran dengan Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

menetapkan skala prioritas alternatif proyek pembangunan jalan di propinsi Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan 2. Apa hasil dari pendekatan PHA terhadap penentuan skala prioritas menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan skala prioritas proyek pembangunan jalan proyek pembangunan jalan?

Diperlukan manajemen ruas jalan dan skala prioritas penanganan jalan kota yang diharapkan dapat melihat permasalahan secara komprehensif dan dapat digunakan untuk membandingkan permasalahan yang terjadi.

menggunakan proses hirarki analitik (PHA)

menggunakan Mengetahui parameter-parameter apakah yang perlu analisa metode AHP dipertimbangkan dalam prioritas penanganan jalan nasional di (Analytical Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hierarchy Process). menggunakan analisa metode AHP (Analytical Hierarchy Process).

menggunakan Hasil akhirnya adalah peyusunan peringkatan prioritas kriteria analisa metode AHP permasalahan dan prioritas ruas jalan yang perlu dilakukan (Analytical penanganan di Kota Sukadana sebagai studi kasus. Hierarchy Process).

Jaringan jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang untuk menganalisis dan mendapatkan urutan prioritas diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada jalan. Program pemeliharaan jalan di Kota Bima dengan menggunakan pemeliharaan jalan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berbagai kriteria. banyaknya kendala dan permasalahan, seperti keterbatasan anggaran,

ANALISIS PRIORITAS PENANGANAN PERBAIKAN JALAN PADA Menurunnya kondisi dari suatu jalan dengan perkerasan kaku akan PERKERASAN KAKU 2013 dirasakan oleh pengguna jalan yaitu dengan berkurangnya tingkat MENGGUNAKAN KRITERIA kenyamanan dan keselamatan. KERUSAKAN PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)

menggunakan analisa metode AHP (Analytical Hierarchy Process).

menggunakan analisa metode AHP (Analytical Hierarchy Process).

menganalisis hasil data visual untuk mendapatkan nilai kondisi kerusakan jalan, kemudian digunakan untuk menentukan Pavement Condition prioritas penanganan perbaikan dan rekomendasi kerusakan Index (PCI). jalan dengan meperhatikan jenis kerusakan yang signifikan.

PERBANDINGAN METODE BINA MARGA DAN METODE PCI 2010 (PAVEMENT CONDITION INDEX) DALAM PENILAIAN KONDISI PERKERASAN JALAN

Bina Marga Agar jalan dapat tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Bina Marga dan metode PCI (Pavement Condition Index) berdasarkan kedua tingkat layanan tertentu maka perlu dilakukan suatu usaha untuk Pavement Condition metode tersebut. menjaga kualitas layanan jalan Index (PCI).

PENENTUAN SKALA PRIORITAS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI 2011 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DENGAN MENGGUNAKAN PROYEK HIRARKI ANALITIK

1. Kriteria – kriteria apa saja yang dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas?

menetapkan skala prioritas alternatif proyek pembangunan jalan di propinsi Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan 2. Apa hasil dari pendekatan PHA terhadap penentuan skala prioritas menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan proyek pembangunan jalan? skala prioritas proyek pembangunan jalan II-19

http://digilib.mercubuana.ac.id/z

menggunakan proses hirarki analitik (PHA)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya yang

Recommend Documents