BAB II TINJAUAN PUSTAKA. intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Ruang Lingkup Bank

2.1.1

Defenisi Bank. Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti

tempat penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa giral. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-harinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Adapun kegiatan-kegitan perbankan yang ada di Indonesia ini adalah: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito 2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit inverstasi, kredit modal kerja maupun kredit perdagangan 17

Universitas Sumatera Utara

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Definisi dari bank (Kasmir, 2008; 25) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari ban harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan. Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

18


menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2.1.2

Jenis - jenis Bank Dalam praktek perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan

yaitu (Irsyad Lubis, 2010 : 30) 1. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya Kepemilikan bank dapat dilihat dari penguasaan saham dan juga akta pendirian bank tersebut. Dalam hal ini bank – bank yang ada dibedakan menjadi : a. Bank Milik Pemerintah Bank Milik Pemerintah adalah jenis bank dimana akta pendirian dan modal bank tersebut adalah milik pemerintah sehingga semua keuntungan yang diperoleh dari operasinya akan menjadi milik pemerintah. b. Bank Milik Pemerintah Daerah Bank Milik Pemerintah Daerah adalah jenis bank dimana pemiliknya adalah pemerintah daerah tertentu. c. Bank Milik Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing, kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. d. Bank Milik Swasta Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh pihak swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 19


e. Bank Milik Koperasi Bank milik koperasi adalah jenis bank yang dimana saham-sahamnya dimiliki perusahaan yang berbadan hukum koperasi. f. Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara indonesia. 2. Jenis Bank Menurut Kegiatannya Jenis Bank menurut kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : a. Bank Umum Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Jenis Bank Menurut Target Pasar Salah satu pelayanan bank dapat ditinjau berdasarkan target pasar yang menjadi sasaran. Berdasarkan target pasar, bank – bank yang ada dibagi kepada.

20


a. Retail Bank Retail bank adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah kecil. Secara kuantitas, institusi retail bank relatif lebih banyak dibandingkan corporate bank b. Corporate Bank Corporate bank adalah bank yang memberikan pelayanan dan transaksi kepada nasabah yang berskala besar, biasanya berbentuk koperasi, tetapi tidak berarti semua nasabah wajib berbentuk perusahaan. c. Retail corporate bank Retail corporate bank adalah bank yang memberi pelayanan kepada kelompok retail dan juga perusahaan-perusahaan besar. Jenis bank ini memberikan pelayanan kepada semua jenis nasabah baik nasabah besar maupun nasabah kecil. 4. Jenis Bank Menurut Prinsip Operasinya Bank menurut prinsip operasinya terbagi atas dua antara lain : a. Bank berdasarkan prinsip konvensional Bank berdasarkan prinsip konvensional adalah bank-bank yang beroperasi dengan menggunakan sistem bunga dan fee based dalam mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Hingga saat ini bank konvensional masih lebih banyak dibandingkan bank-bank lainnya. b. Bank berdasarkan prinsip syariah Bank berdasarkan prinsip syariah merupakan satu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam. Dalam 21


operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bunga tanpa bunga. 2.1.3 Fungsi Bank Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai uang lebih, kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat yang kekurangan dana. Sedangkan bank menyalurkan kredit dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang dialami perorangan maupun badan usaha. Secara lebih spesifik fungsi bank menurut Susilo, Triandaru, dan Budisantoso (1999 : 6) adalah sebagai berikut : a. Agent of Trust Hal yang paling penting di dunia perbankan untuk menarik nasabah adalah kepercayaan atau dengan kata lain adalah Trust. Bank memberikan kepercayaan dan jaminan kepada masyarakat yang menabung sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman untuk menyimpan dananya ke bank tersebut. Bank dipercaya oleh masyarakat sekiranya dapat menjaga dan memelihara dana-dana masyarakat yang telah disetorkan. Selain itu, bank juga harus memberikan pelayanan dan kepuasan bagi nasabah atau masyarakat. Seperti halnya antara pihak bank dan para debitur atau peminjam dana, dana-dana yang cair menandakan bahwa pihak bank percaya kepada debitur tersebut. Oleh karena itu, debitur atau peminjam dana harus dapat mengelola dana yang diberikan oleh bank dengan sebaik mungkin. 22


b. Agent of Developtment Agent of Development berkaitan dengan sektor moneter dengan sektor riil. Antara sektor moneter dan sektor riil yang terdapat dalam masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan, sektor-sektor tersebut saling berinteraksi. Sektor riil tidak akan berjalan dengan baik apabila sektor moneternya tidak berjalan baik pula. Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Dengan kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, dan jasa komunikasi barang dan jasa, mengingat semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan komunikasi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. c. Agent of Services Agent of Services merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank dan pada umumnya setiap bank memiliki cara tersendiri. Tidak hanya melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa

yang ditawarkan bank dan sangat berhubungan dengan kegiatan

perekonomian masyarakat secara umum, jasa-jasa ini antara lain dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain.

23


2.2

Kredit

2.2.1

Pengertian Kredit Pengertian kredit menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Kredit

adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masingmasing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama (Kasmir, 2008;96) 2.2.2 Unsur-Unsur Kredit Kredit mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1. Kepercayaan Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar - benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya juga dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank secara interen maupun dari

24


eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit 2. Kesepakatan Didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka Waktu Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan dating, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 4. Risiko Risiko semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

25


5. Balas Jasa Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatukredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga, balas jasa dalambentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 2.2.3 Jenis-jenis Kredit Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagaiberikut: 1. Dilihat dari segi kegunaan a. Kredit investasi Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi,contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesinmesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. b. Kredit modal kerja Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku,membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

26


2. Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan

barang,produk

pertanian

atau

kredit

pertambangan

menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya. b. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi,dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. c. Kredit perdagangan Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari penjualan barang dagangan digunakan untuk keperluan konsumsi tersebut,kredit ini diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

27


3. Dilihat dari segi sektor usaha a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya kambing atau sapi. c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, dan besar. d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas. e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter, dan pengacara. g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan sektor-sektor lainnya. 2.3

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.3.1

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peran UKM (Usaha Kecil Menengah) selama ini diakui berbagai pihak

cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Kecil Menengah menurut Bank Indonesia antara lain : jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap 28


investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (wordpress.com). Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Kecil Menengah masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : manajemen, permodalan, Teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 33 bank pelaksana (www.kur.ekon.go.id). 2.3.2

Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk mempercepat

pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, 29


mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. 2.3.3 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut : 1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan : a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitaspenjaminan 30


dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan. 2.

KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :

a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun b. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun. c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku (academia.edu). 2.4 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 9% pertahun (www.ekon.go.id, 2016)). Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha kecil menengah yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredir Usaha

31


Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Indonesia. 2.5

Usaha Kecil Menengah (UKM)

2.5.1 Karakteristik dan Definisi Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha ini juga berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1.

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2.

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

3.

Milik Warga Negara Indonesia

4.

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

5.

Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

32


Pada tahun 2008 Usaha Kecil Menengah ini disatukan dengan usaha Mikro sehingga disingkat menjadi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah memperbarui pengertian dan kriteria untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya, yakni sebagai berikut : 1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-undang tersebut. Usahan Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang 33


dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, kriteria-kriteria yang di maksud adalah : a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak sebesar Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar sebesar Rp. 300 juta. b. Usaha Kecil dengan asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta, hingga maksimum 2,5 miliyar. c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp. 50 milyar. 2. Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut : a. Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta. c. Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total asset maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. d. Omset tahunan lebih besar dari Rp. 1 milyar. 3. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan 34


yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp.70 juta ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 4. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha adalah : a. Usaha Mikro : Memiliki 1 – 4 orang tenaga kerja. b. Usaha Kecil : Memiliki 5 – 19 orang tenaga kerja. c. Usaha Menengah : Memiliki 20 – 99 orang tenaga kerja. d. Usaha Besar : Memiliki di atas 99 orang tenaga kerja. 2.5.2

Jenis-Jenis Usaha Kecil Menengah (UMKM) Sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi

berbagai sektor bisnis, seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor keuangan, penyewaan dan jasa, dan jasa-jasa lainnya. Sektor industri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan produk-produk kayu, kertas percetakan dan publikasi, serta kimia termasuk pupuk. Adapula produk-produk dari karet, semen dan produk-produk mineral non logam, produk-produk dari besi dan baja, alat-alat transportasi, mesin dan peralatannya, serta olahan-olahan lainnya. 2.5.3

Kelebihan dan Kekurangan UMKM Kelebihan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dapat menjadi

dasar pengembangan kewirausahaan, dikarenakan organisasi internal dewasa ini mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan / padat karya (lapangan usaha dan lapangan kerja) yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor (struktur 35


industri dan perolehan devisa). Selain itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) aman bagi perbankan dalam member kredit karena bergerak dibidang usaha yang cepat menghasilkan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu memperpendek rantai distribusi, lebih fleksibel dan ada abilitas dalam pengembangan usaha. Adapun kekurangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah

rendahnya

kemampuan

Sumber

Daya

manusia

(SDM)

dalam

kewirausahaan dan manajerial yang menyebabkan munculnya ketidakefisienan dalam menjalankan proses usaha. Terdapat pula masalah keterbatasan keuangan yang menyulitkan dalam pengembangan berwirausaha. Ketidakmampuan aspek pasar, keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, sarana dan prasarana, dan ketidakmampuan menguasai informasi juga merupakan kekurangan yang sering dialamai dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga tidak didukung kebijakan dan regulasi yang memadai, serta pelakuan dari pelaku usaha besar yang tidak terorganisasi dalam jaringan dan kerja sama, sehingga sering tidak memenuhi standar dan tidak memenuhi kelengkapan aspek legalitas. 2.5.4

Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dihalangi oleh

banyaknya hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain, antara perdesaan dan perkotaan, antar sektor, ataupun antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namum demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Negara manapun juga. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan 36


modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energy yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya yang tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak tentu arah. Permasalahan umum yang biasa terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut secara garis besar antara lain : a. Kesulitan dalam Pemasaran Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang paling kritis bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dari hasil studi yang dilakukan Kenneth James dan Akrasanee pada tahun 1988 di sejumlah Negara ASEAN, dalam bukunya menyimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti penigkatan kualitas produk dan kegiatan promosi. Akibatnya, sulit sekali bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas. Masalh pemasaran yang dialami yaitu tekanan persaingan baik di pasar domestik dari produk yang serupa buatan sendiri dan impor, maupun di pasar internasional, dan kekurangan informasi yang akurat serta up to date mengenai peluang pasar di dalam maupun luar negeri. b. Keterbatasan Finansial 37


Ada dua masalah utama di dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, yaitu dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat dibutuhkan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umunya modal awal bersumber dari modal atau tabungan sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini disebabkan karena lokasi bank terlalu jauh bagi pengusaha yang tinggal di daerah, persyaratan yang terlalu berat, urusan administrasi yang rumit, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada beserta prosedurnya. Lagipula, sistem pembukuan yang belum layak secara teknis perbankan menyebabkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga sulit memperoleh kredit. c. Keterbatasan SDM Salah satu kendala serius bagi banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

di Indonesia ialah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas

38


produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru. d. Masalah Bahan baku Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi pertumbuhan output ataupun kelangsungan produksi bagi banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena harga yang relatif mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usahanya dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatsan bahan baku. e. Keterbatasan Teknologi Usaha Kecil Menengah di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal dan kualitas produk relatif rendah (kangaminblog.blogspot.co.id). 2.6

Wirausahawan

2.6.1 Pengertian Wirausahawan Wirausahawan menciptakan sebuah bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian untuk tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang signifikan dan sumber daya yang diperlukan. Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) mendefinisikan wirausahawan sebagai "orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur 39


permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sedangkan, Louis Jacques Filion menggambarkan wirausahawan sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan kemampuannya dalam menetapkan sasaran serta dapat mencapai sasaransasaran itu. Ia juga memiliki kesadaran tinggi untuk menemukan peluang-peluang dan membuat keputusan. Persamaannya dari pengertian-pengertian tersebut yaitu wirausahawan memiliki dan mampu berpikir kreatif-imajinatif, melihat peluang dan membuat bisnis baru (walangkopo99.blogspot.co.id). Seorang wirausahawan adalah seorang manajer, tetapi melakukan kegiatan tambahan yang tidak dilakukan semua manajer. Manajer bekerja dalam hierarki manajemen yang lebih formal, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas sedangkan pengusaha menggunakan jaringan daripada dari kewenangan formal. Wirausahawan (David E. Rye,1996:3-4) sebagai seorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha dan pengembangan

baru,

memperluas

dan

memberdayakan

suatu

perusahaan/organisasi, untuk memproduksi produk baru atau menawarkan jasa baru kepada pelanggan baru dalam suatu pasar yang baru. 2.6.2

Karakteristik Wirausahawan Karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat-

syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan/organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya-juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan/organisasi (Gooffrey G. Meredith,1996:5-6). Dengan demikian, seorang wirausahawan mengetahui berbagai fungsi yang terkait 40


dalam mengelola suatu perusahaan/organisasi, seperti fungsi manajemen, keuangan, pemasaran, produksi, operasi, sumberdaya manusia, organisasi dan kelembagaan. 2.6.3

Kelebihan dan Kekurangan Wirausahawan wirausaha perlu memiliki kesiapan mental, baik untuk menghadapi

keadaan merugi maupun untung besar. Sehingga seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik khusus yang melekat pada diri seorang wirausaha seperti percaya diri, mempunyai banyak minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa penjelajah, suka mencoba sesuatu, dan lain sebagainya. Namun seorang Wirausahawan juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat menentukan keberhasilan usaha yang dijalankannya. Kelebihan

yang

dimiliki

seorang

Wirausahawan

adalah

(walangkopo99.bligspot.co.id) : a. Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. b. Kesempatan untuk menciptakan perubahan. c. Untuk mencapai potensi penuh. d. Untuk menuai keuntungan yang mengesankan. e. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan mendapatkan pengakuan untuk usaha Anda. f. Dapat melakukan apa yang disukai dan bersenang-senang. Sedangkan kekurangan dari seorang wirausahawan adalah: a. Ketidakpastian pendapatan, mendirikan dan menjalankan bisnis tidak memberikan jaminan akan mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup. 41


b. Risiko kehilangan seluruh investasi, tingkat kegagalan bisnis kecil relatif tinggi. c. Jam kerja yang panjang dan bekerja keras, & Survei bradsheet melakukan survey, 65% dari wirausahawan mencurahkan waktunya 40 jam atau lebih setiap minggunya untuk perusahaan mereka. d. Kualitas hidup lebih rendah sampai bisnis didirikan. e. Tanggung jawab kompleks, banyak pengusaha diharuskan untuk membuat keputusan mengenai isu-isu di luar bidang ilmu. f. Putus asa, sangat membutuhkan dedikasi, disiplin, dan keuletan untuk mengatasinya. 2.7 Permintaan 2.7.1

Definisi Permintaan Pengertian permintaan dalam ilmu ekonomi yang umum dapat diartikan

sebagai : Keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan. (Yoeti, 2008) Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomiyang akan dibeli konsumen dengan haraga tertentu dalam suatu waktu atauperiode tertentu dan dalam jumlah tertentu. Demand seperti ini lebih tepatdisebut sebagai permintaan pasar (market demand), dimana tersedia barang tertentu dengan harga yang tertentu pula. (Yoeti, 2008)”. Beberapa pakar ekonomi memberikan defenisi tentang arti dari permintaan itu, antara lain menurut Sadono Sukirno, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan dari pada hubungan diantara harga dan jumlah permintaan (Sukirno, 1994 hal. 78). 42


Menurut Lipsey et al, dalam bukunya yang berjudul pengantar mikro ekonomi, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam konsep permintaan. Pertama, jumlah yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Ini menunjukkan Beberapa banyak yang ingin dibeli oleh rumah tangga, atas dasar komoditi itu, harga-harga lainnya, penghasilan mereka, selera mereka dan sebagaimya. Jumlahnta bisa berbeda dengan jumlah nyata yang dibeli oleh semua rumah tangga. Kedua apa yang diinginkan tidak merupakan harapan kosong, tetapi merupakan permintaan efektif, artinya jumlah orang yang bersedia membelinya pada harga yang mereka harus bayar untuk komoditi itu. Ketiga, kuantitas yang diminta merupakan arus pembelian yang berkesinambungan (continue). Oleh karena kuantitas tersebut harus dinyatakan dalam banyak persatuan waktu, (hal 61). Suherman Rosyidi, berpendapat ada Beberapa hal yang penting yang dapat dilihat dari defenisi permintaan, yaitu pertama: pertama, bahwa permintaan merupakan sederetan angka yang menunjukan banyaknya, satuan barang yang diminta berbagai tingkat harga: kedua bahwa yang diselidiki dalam suatu pembicara mengenai masalah permintaan adalah satu jenis barang saja, dan bahwa permintaan itu terjadi dipasar serta waktu tertentu. (Rosyidi, 1998, hal. 239). 2.7.2

Konsep Permintaan Keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang

diperlukan atau diinginkan. Namun dalam praktik, pengertian permintaan seperti ini menunjukkan adanya permintaan atas sejumlah barang dan jasa yang diikuti dengan kemampuan membeli (purchasing power). Karena bila keinginan (wants) 43


diikuti dengan kekuatan untuk melakukan pembelian (purchasing power), maka keinginan (wants) akan berubah menjadi permintaan, jadi: DEMAND = WANTS + PURCHASING POWER Permintaan (demand) sebagai suatu konsep mengandung pengertian bahwa permintaan berlaku terhadap tiga variabel ang saling mempengaruhi, yaitu: kualitas produk barang atau jasa (product quality), harga (price), manfaat produk barang atau jasa tersebut (product benefit) yang sangat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian kebutuhannya. 2.7.3 Hukum Permintaan Hukum permintaan menjelaskan sifat perkaitan diantara permintaan sesuatu barang dengan harganya. Hukum permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesa yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut; sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan ke atas barang tersebut.(Sadono Sukirno, 1194c, hal. 77). Secara sederhana hukum permintaan menurut Richard A. Bilas unit waktu menjadi besar, apabila harga semakin rendah ceteris paribus atau keadaan lain akan tetap sama (Bilas, 1984, hal. 13). Permintaan dan harga sangat berkaitan karena pertama kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti ke atas barang yang mengalami kenaikan harga. Kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan riel pembeli, berkurang.

44


2.7.4

Permintaan Pasar Permintaan ke atas sesuatu barang dapat dilihat dari dua sudut, permintaan

yang dilakukan oleh seseorang/individu tertentu, dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang di dalam pasar. Oleh karenannya di dalam analisis perlu dibedakan di antara kurva permintaan perseoangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar haruslah kurva permintaan berbagai individu dalam pasar dijumlahkan. 2.8 Kerangka Konseptual Secara sederhana kerangka konseptual di dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.6 sebagai berikut :

Jumlah Tenaga Kerja

Pengusaha UMKM

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Lama usaha

Pendapatan

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 2.9

Penelitian Terdahulu 1. Ari

Syofwan,

mahasiswa

Fakultas

Ekonomi

Jurusan

Ekonomi

Pembangunan Universitas Sumatera Utara Angkatan 2009 dengan judul skripsi “ Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan UMK di 45


Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dengan kenaikan pendapatan sebelum hingga sesudah diberikan Kredit Usaha Rakyat. 2. Taufan Achmad Felna , Wahyu Ario Pratomo Jurnal Fakultas Ekonomi

Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Angkatan dengan judul “ANALISIS PERMINTAAN KREDIT PADA USAHA MIKRO

DAN

KECIL

DI

KECAMATAN

menyimpulkan bahwa Faktor yang

MEDAN

JOHOR”

melatarbelakangi pengusaha

meminjam kredit, yaitu: untuk pengembangan usaha, untuk keperluan rumah tangga, dan untuk bayar uang sekolah anak. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan orang tidak melakukan pinjaman ke bank yaitu: urusan kredit yang lebih sulit, bunga kredit yang besar, tidak mempunyai agunan, dan tersedianya dana yang lebih murah. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penjualan adalah: lokasi, cuaca, promosi, dan mutu dan kualitas barang yang di jual. Dari persamaan regresi X1 dan X2 dan X3 terhadap Y maka dapat diketahui bahwa pendapatan usaha mikro dan kecil (Y) tidak ditentukan dari modal sendiri (X1), modal kredit (X2), dan jumlah pekerja (X3). Melainkan ada juga beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi seperti lokasi usaha, cuaca, dan lain-lain. Walaupun pada halaman lain dapat diketahui bahwa dengan pemanfaatan kredit 100% untuk usaha maka usaha mikro dan kecil tersebut sangat meningkat terhadap perubahan pendapatan. 46


2.10

Hipotesis Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, uraian penelitian

terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis, maka dalam penelitian ini dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut: 1. Tenaga kerja diduga berpengaruh positif terhadap permintaan pngusaha UMKM pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. 2. Lama usaha diduga berpengaruh positif terhadap permintaan pngusaha UMKM pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. 3. Pendapatan diduga berpengaruh positif terhadap permintaan pngusaha UMKM pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

. 47


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk

Recommend Documents