1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Kehidupan masyarakat yang ekonominya sudah maju tentu tidak bisa dilepaskan dari lembaga keuangan yang bernama bank.Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau
yang
dikenal
sebagai
banknote.Kata
bank
berasal
dari
bahasa
Italia,bancayang berarti papan panjang untuk duduk melakukan tukar menukar.1 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat dua tujuan umum dari lembaga Bank yaitu pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah.Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit.Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan
1
Alif Danya Munsyi, “Asal Usul Kata Bank”, http://www.kabarbanjarmasin.com/posting/asal-usulkata-bank.html, diakses tanggal 1 Januari 2012 pukul 19.16 WIB.
2
cara barter yang memakan waktu. Kedua, sebagai penyalur dana dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada pihak yang membutuhkan. Dana tersebut berasal dari modal bank maupun tabungan nasabah. Dalam hal ini bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan untuk pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang lain tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.2 Peningkatan pembangunan ekonomi dipicu oleh fungsi bank yang terakhir. Meskipun pembangunan dilaksanakan di segala aspek kehidupan, namun pembangunan ekonomi merupakan pendorong yang sangat besar untuk kemajuan dalam
bidang-bidang
lain
dalam
keseluruhan
hidup
bangsa
dan
negara.Pembangunan ekonomi adalah usaha mentransformasikan kehidupan jutaan manusia di seluruh dunia yang sedang berkembang.3 Salah satu bentuk pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatnya dunia usaha. Bagi pelaku usaha, baik perseorangan maupun badan usaha, dalam melaksanakan pembangunan, atau kegiatan usaha akan memerlukan dana yang tidak sedikit, dalam arti jumlahnya melebihi dana yang dimilikinya. Dana untuk usaha mula-mula berasal dari modal perusahaan atau perseorangan pelaku usaha itu sendiri, dan karena tidak mencukupi maka perlu dicarikan penambahan dana, 2 3
Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.20. Warren C Bauman & Staokes M Tolbert, 1988, Investasi dalam Pembangunan Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.
3
antara lain dengan cara memperoleh pinjaman atau utang. Salah satu penyedia jasa pinjaman adalah bank. Mekanisme pengaturan penyaluran kredit atau pinjaman terhadap nasabah telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan.Dalam penyaluran pinjaman atau kredit, bank juga harus memperoleh keyakinan dan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari calon debitur.Menurut Undang-Undang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.4 Perjanjian kredit merinci secara jelas ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak bank bersama dengan debitur maupun pemilik jaminan berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul akibat dari adanya pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada debitur dan harus dikembalikan oleh debitur dalam waktu tertentu. Dalam perbankan syariah kita mengenalnya dengan istilah lain yaitu akad pembiayaan atau perjanjian pembiayaan. Di Indonesia memang berlaku dua macam sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank berbasis syariah Islam. Ketentuan bank konvensional mengacu pada Undang-Undang Perbankan sedangkan bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21
4
Sutarno, 2003,Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm.141.
4
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai UndangUndang Perbankan Syariah). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Penyaluran pinjaman dengan model pembiayaan dari bank syariah memiliki perbedaan dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah yang secara jelas mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’; 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
5
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan di perbankan syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada tiga jenis transaksi pembiayaan di bank syariah, yaitu5: 1. Pembiayaan jual-beli dengan akad murabahah, salam, istishna’; 2. Pembiayaan sewa menyewa dengan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik; 3. Pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah dan mudharabah. Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf D disebutkan pengertian akad murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Didalam pemberian pembiayaan, bank juga harus memperhatikan risikorisiko yang lazim terjadi.Oleh karenanya bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan atau kredit umumnya dikenal prinsip 5C, terdiri dari6:
5
6
Yusak Laksamana, 2009,PanduanPraktis Account Officer Bank Syariah, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.23. Johannes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, CV. Utomo, Bandung, hlm.101.
6
1. Character (watak) Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting.Dalam hal ini bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas. 2. Capacity (kemampuan) Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. 3. Capital (modal) Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya.Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas7 dan solvabilitasnya 8. 4. Collateral (jaminan) Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat dengan hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. 5. Condition of economy (kondisi ekonomi) Kondisi ekonomi ini perlu menjadi pertimbangan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif maupun negatif terhadap usaha calon debitur. Dengan demikian dalam hal pemberian pembiayaan, unsur agunan juga memegang peranan penting. Menurut Undang-Undang Perbankan, agunan adalah 7
Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.Diambil dari Kamus Perbankan yang diterbitkan oleh Institut Bankir Indonesia. 8 Solvabilitasadalah kemampuan membayar semua utang kepada pihak ketiga pada saat jatuh tempo dengan perhitungan bahwa nilai harta lebih tinggi daripada nilai semua utang.Diambil dari Kamus Perbankan yang diterbitkan oleh Institut Bankir Indonesia.
7
jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga menurut pengertian diatas, bank perlu menerapkan kebijakan keharusan menyerahkan agunan untuk meyakinkan bank dalam hal pemberian pembiayaan. Dunia perbankan mengenal pula agunan dalam bentuk emas atau logam mulia.Salah satunya yakni perbankan syariah yang mempunyai produk pembiayaan pemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.Saat ini pembiayaan kepemilikan emas menjadi primadona karena anjloknya dolar Amerika Serikat yang berhasil membuat harga emas naik tinggi.9 Penyebab lain karena munculnya kekhawatiran para investor akan terjadinya aksi militer Amerika Serikat di Suriah sehingga emas dianggap sebagai aset safe haven lagi.10 Faktor lain adalah karena emas memiliki tingkat likuiditas yang tinggi membuat konsumen khususnya retail tertarik untuk memiliki. Tingkat likuiditas yang dimaksud di sini adalah proses penjualan emas yang mudah dan bisa dilakukan dimana pun. Ini berbeda dengan portofolio investasi lain seperti saham ataupun reksadana yang untuk mencairkan uangnya membutuhkan proses cukup panjang.11 Peluang bisnis penyediaan dana bagi konsumsi emas berkembang dengan subur dalam bisnis perbankan syariah di Indonesia. Data statistik perbankan
9
Swendy, “Bursa Global Merah, Emas Primadona”, http://asiaroxy.com/bursa-global-merah-emasprimadona, diakses tanggal 17 Oktober 2013. 10 Wahid Ma'ruf, “Emas Jadi Aset Safe Haven Lagi”, http://web.inilah.com/read/detail/2024116/emasjadi-aset-save-haven-lagi#.VE8641ecc90, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013. 11 Nurul Julaikah, “Emas Masih Jadi Primadona Investasi di Indonesia”, http://www.merdeka.com/uang/emas-masih-jadi-primadona-investasi-di-indonesia.html, diakses tanggal 17 Oktober 2013.
8
syariah Bank Indonesia menyatakan bahwa tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi Rp 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam satu tahun dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai Rp 68,18 triliun. Jenis pembiayaan gadai emas mengalami pertumbuhan rata-rata 100%.12 Perkembangan qardh dengan jaminan emas semakin pesat sehingga Bank Indonesia kemudian membuat Surat Edaran Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia selaku regulator di bidang perbankan mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur bisnis perbankan syariah dalam halpemberian pembiayaan kepada masyarakat untuk dapat memiliki emas dengan menggunakan akad murabahah. Mengingat produk ini terhitung baru, maka belum dapat dilakukan pengukuran kesuksesan pembiayaan kepemilikan emas termasuk apabila dibandingkan dengan gadai emas atau qardh dengan jaminan emas yang jauh lebih dulu lahir dan menjamur dalam dunia perbankan syariah. Namun sebagaimana penjelasan dalam Surat Edaran tersebut, pembiayaan kepemilikan emas dimaksudkan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian sehingga muncul fenomena baru bagaimana pengikatan hukum emas sebagai jaminan pembiayaan. 12
Dyah Megasari, “Meroket berkat Gadai Emas”, http://www.lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013 pukul 05.52 WIB.
9
Sebagai salah satu perusahaan perbankan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Bank Jatim) melalui Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS), juga menawarkan produk pembiayaan kepemilikan emas kepada masyarakat dengan sistem murabahah. Produk Bank Jatim ini dinamakan Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah (selanjutnya disebut pembiayaan KLE iB Barokah).Karakteristikpembiayaan KLE iB Barokah ini adalah emas yang dibiayai berupa emas batangan/lantakan 24 (dua puluh empat) karat dengan berat minimal 10 gram dengan jangka waktu pembiayaan minimal 2 (dua) tahun. Sedangkan maksimal pembiayaan sebesar 150 juta rupiah untuk setiap nasabah.13Jumlah portofolio pembiayaan kepemilikan emas di Bank Jatim Cabang Syariah saat ini mencapai 34 juta rupiah.14 Mekanisme pembiayaan KLE iB Barokah mengacu pada ketentuan murabahah atau jual beli sebagaimana umumnya transaksi murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah. Calon nasabah sebagai calon pembeli, datang ke kantor Bank Jatim Syariah untuk melakukan jual beli emas. Namun Bank Jatim Syariah disini bukanlah sebagai pihak penjual tetapi sebagai pemilik danapembiayaan sekaligus pemesan emas dari toko emas yang telah ditunjuk oleh Bank Jatim Syariah.
13
AchmadMusta’in, “KLE iB Barokah Bank Jatim, Solusi Cerdas Investasi Emas” http://www.bankjatim.co.id/news/view/154 diakses pada tanggal 23 November 2013 pukul 19.39 WIB. 14 Hasil wawancara dengan Ibu Astri Imaniar, staf Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2013 pukul 16.15 WIB.
10
Emas objek pembiayaan KLE iB Barokah akan menjadi agunan dari pembiayaan ini. Emas sebagai objek agunan diikat secara gadai.Mekanisme pengikatan emas secara gadai sebagai agunan mengacu mekanisme gadai yang dilakukan di dalam perbankan konvensional. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AGUNAN EMAS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH KEPEMILIKAN EMAS
DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
CABANG SYARIAH KOTA SURABAYA.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi pembiayaan KLE iB Barokah di Bank Jatim Syariah? 2. Bagaimana implementasi pengikatan jaminan emas dalam pembiayaan KLE iB Barokah di Bank Jatim Syariah?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengkaji implementasi pembiayaan KLE iB Barokah di Bank Jatim Syariah.
11
2. Untuk mengkaji implementasi pengikatan jaminan emas dalam pembiayaan KLE iB Barokah di Bank Jatim Syariah.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis. a) Penelitian digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah terhadap kenyataan-kenyataan di masyarakat. b) Untuk pengembangan teori-teori tentang perbankan syariah. c) Penelitian dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang pembiayaan kepemilikan emas. 2. Manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan kepemilikan emas serta sebagai suatu masukan kajian bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum sejenis.
E. Keaslian penelitian Guna menegaskan keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terdapat beberapa penelitianyang berkaitan denganqardh beragun emas yaitu:
12
1. Penelitian
berupa
Tesis
yang
ditulis
oleh
Endang
Puji
Lestari
(10/305699/PHK/06302) pada Program Studi MKn Sekolah Pascasarjana UGM 2012 dengan judul Prinsip Kehati-hatian dalam Produk Qardh Beragun Emas pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta 15. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah pelaksanaan produk qardh beragun emas pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta? b. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk qardh beragun emas pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta? 2. Penilitian berupa Tesis yang ditulis oleh Yulyanda Karima Pratiwi (09/29062/PHK/05833) pada Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2013 dengan judul Perlindungan Hukum bagi Murtahin dalam Akad Rahn Emas pada BPD Syariah Cabang Yogakarta16. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana hubungan hukum antara rahin dengan murtahin dalam akad rahn emas BPD Syariah Cabang Yogyakarta? b. Bagaimana perlindungan hukum bagi murtahin dalam akad rahn emas pada BPD Syariah Cabang Yogyakarta? 15
Endang Puji Lestari,“Prinsip Kehati-hatian dalam Produk Qardh Beragun Emas pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta”Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2012. 16 Yulyanda Karima Pratiwi, “Perlindungan Hukum bagi Murtahin dalam Akad Rahn Emas pada BPD Syariah Cabang Yogakarta”Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2013.
13
3. Penilitian
berupa
Tesis
yang
ditulis
oleh
Kharisma
Nur
Afni
(10/305602/PHK/06282) pada Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2012 dengan judul Pelaksanaan akad Qardh dalam rangka Rahn berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/DPbs pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta 17. Dengan rumusan masalah sebagai berikut a. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan qardh dalam rangka rahn pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/DPbs? b. Apa kendala dalam pelaksanaan akad pembiayaan qardh dalam rangka rahn pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/DPbs? Sedangkan untuk penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Agunan Emas pada Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas, sepengetahuan penulis belum pernah ada hingga saat ini. Akan tetapi apabila ternyata pernah dilakukan penelitian yang sama, maka diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi.
17
Kharisma Nur Afni, “Pelaksanaan akad Qardh dalam rangka Rahn berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/DPbs pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta”Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2012.
