BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Bank 2.1.1 Pengertian Bank Secara umum Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank adalah suatu badan yang bergerak dalam bidang keuangan yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya, serta melaksanakan jasa-jasa perbankan lainnya.
2.1.2 Jenis dan Fungsi Bank Menurut Kasmir (2010:20) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perbankan” adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Adapun jenisjenis bank :
6
a)
Dilihat dari segi fungsinya - Bank umum, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
dan
atau
berdasarkan
prinsip-prinsip
syariah
dalam
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b) Dilihat dari segi kepemilikannya - Bank milik pemerintah Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal
bank
ini
sepenuhnya
dimiliki
oleh
pemerintah,
sehingga
keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masingmasing provinsi. - Bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. - Bank milik koperasi Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
7
- Bank milik campuran Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. c)
Dilihat dari segi status - Bank devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. - Bank nondevisa Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.
d) Dilihat dari segi cara menentukan harga - Bank yang berdasarkan prinsip konvensioanl adalah bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. - Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan data. Fungsi Bank antara lain : a.
Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu : -
Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
8
-
Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabungan.
-
Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Ada beberapa bank yang dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
b.
Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
c.
Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, kliring, pembayaran lainnya.
2.2
Pengertian Prosedur Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang
harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Lebih tepatnya, mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitunganperhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan
9
yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Menurut Azhar (2007: 264) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” menyatakan bahwa prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Dari uraian diatas, Prosedur merupakan unsur-unsur atau prosesyang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Prosedur sangat diperlukan untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat terkontrol dengan baik. Salah satu prosedur yang diterapkan pada perbankan adalah prosedur pembayaran giral melalui kliring. Saat ini Bank Indonesia telah melakukan upaya pengembangan prosedur kliring yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dari telah dilaksanakannya Prosedur Kliring yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Prosedur kliring harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring.
2.3 2.3.1
Kliring Pengertian Kliring Kliring berasal dari istilah kata dalam bahasa inggris “Clearing” sebagai
suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan tersebut. Kasmir
(2010:151)
dalam
bukunya
“Dasar-Dasar
Perbankan”,
mendefinisikan kliring sebagai jasa penyelesaian hutang-piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring.
10
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kliring adalah proses perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat-warkat kliring antar bank anggota yang dikoordinasi Bank Indonesia. Kliring dapat dibagi menjadi 2 yaitu Kliring Debet dan Kliring Kredit. Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain: 1. Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 2. Perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman dan efisien. 3. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah.
2.3.2
Jenis-Jenis Kliring Jenis-jenis kliring diantaranya adalah :
Kliring umum Adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.
Kliring lokal Adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan).
Kliring antar cabang Adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. 11
Jenis-Jenis
Sistem
Kliring,
Menurut
Latumaerissa
(2011:99)
saat
penyelenggaraan kliring lokal dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) macam sistem kliring, yaitu : a. Sistem manual Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. b. Sistem Semi Otomasi Sistem semi otomasi yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh peserta kliring. c.
Sistem Otomasi Sistem otomasi yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam dan pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
d.
Sistem Kliring Elektronik Sistem Kliring Elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring dimana perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungannya (bilyet saldo kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk kemudian dipilah secara otomasi.
12
Dalam sistem kliring ini, hasil perhitungan yang dilakukan secara otomasi kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan secara elektronik. e.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diselenggarakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, dan juga Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.
Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menggunakan jenis sistem kliring yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
2.3.3
Peserta Kliring Menurut Lapoliwa dan Kuswandi, (1993: 46) dalam bukunya “Akuntansi
Perbankan” peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 1) Peserta langsung, yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia. Contohnya : Bank Retail, Bank Devisa.
13
2) Peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring. Contoh : BPR.
2.3.4
Warkat Kliring Warkat kliring adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan
piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui Lalu Lintas Pembayaran (LLP) Modern dalam suatu lembaga kliring. Menurut Kasmir (2010:152) macam-macam warkat yang dapat dikliringkan adalah sebagai berikut: 1) Cek (cheque) Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. 2) Bilyet Giro (BG) Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut, untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya melalui kliring. 3) Wesel Bank Untuk Transfer Yaitu wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
14
4) Surat Bukti Penerimaan Transfer Yaitu surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagih kepada bank penerima dana transfer melalui kliring lokal. 5) Lalu Lintas Giro (LLG) / Nota Kredit Yaitu warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut. 6) Nota Debet Yaitu warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut. Syarat-syarat warkat yang dapat dikliringkan adalah : 1. Dinyatakan dalam mata uang rupiah. 2. Telah dapat ditagih pada saat dikliringkan. 3. Telah jatuh tempo pada saat dikliringkan. 4. Telah dibubuhi cap atau stempel kliring. Warkat kliring terdiri dari dua jenis, yaitu : 1) Warkat debet kliring Warkat debet adalah warkat-warkat penagihan piutang uang giral (cek, bilyet giro, wesel, draft L/C, promes nota, dan lain-lain) yang disetorkan nasabah kepada bank peserta kliring untuk ditagihkan kepada bank penerbitnya. Dalam warkat debit kliring dibedakan menjadi 2 macam, yakni : a. Warkat debet masuk (incoming clearing) Adalah warkat uang giral dari bank bersangkutan yang diterima bank lain.
15
b. Warkat debet keluar (outgoing clearing) Adalah warkat uang giral dari bank lainnya yang disetorkan pada bank untuk ditagih kepada bank penerbitnya. 2) Warkat kredit kliring (Inward) Warkat kredit adalah warkat-warkat perintah pembayaran yang diberikan nasabah kepada bank untuk membayar kewajibannya melalui kliring bank lainnya. Warkat kredit terdiri dari 2 jenis, yaitu : a. Warkat kredit masuk (incoming clearing) Adalah warkat kredit kliring yang diterima (masuk) dari bank peserta kliring lainnya. b. Warkat kredit keluar (outgoing clearing) Adalah warkat kredit yang diterima suatu bank untuk dibayar melalui kliring kepada bank lainnya. Warkat-warkat yang bukan kliring : a. Warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat kliring. b. Penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debet. c. Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. d. Penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga kliring berdasarkan kebutuhan.
16
2.3.5
Tolakan Kliring Warkat-warkat yang dikliringkan tidak semuanya tertagih, bahkan setiap
transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan penolakan kliring dalam kliring masuk sebagai mana yang tercantum dalam PBI No. 7/18//PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 12/5/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI). Alasan-alasan tersebut meliputi : 1. Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup. 2. Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup. 3. Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan. 4. Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik. 5. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang. 6. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank Penerima. 7. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkaplengkapnya. 8. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel. 9. Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif dicantumkan dalam tenggang waktu pengunjukkan.
17
10. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik. 11. Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluarsa. 12. Perubahan
teks/perintah
yang
tertulis
pada
Bilyet
Giro
tidak
ditandatangani oleh Penarik. 13. Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen. 14. Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana. 15. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian). 16. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang). 17. Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang). 18. Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan. 19. Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet. 20. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi. 21. Warkat Debet yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik.
18
22. Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain. 23. Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya. 24. Pada kliring kredit keluar, terjadinya salah penulisan nama atau nomor rekening.
2.3.6
Biaya Kliring Didalam proses Kliring nasabah dibebankan untuk membayar biaya kliring
sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Adapun biaya-biaya kliring adalah sebagai berikut : 1.
2.
2.3.7
Kliring Kredit Keluar :
Rp
-
Memiliki rekening BPD
-
Tidak memiliki rekening BPD
Kliring Debet
5.000
Rp. 15.000 Rp.
2.000
Mekanisme Kliring Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009: 190) bahwa dalam proses
kliring terdiri dari 2 tahapan, yaitu: 1. Kliring Debet a. Kliring Penyerahan Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat DKE yang disampaikan oleh peserta. Kegiatan yang harus dilakukan dalam kliring penyerahan adalah: -
Menyediakan prefund.
19
-
Menerima warkat.
-
Memeriksa dan verifikasi warkat.
-
Membuat laporan keuangan.
-
Membuat kartu batch, encode dan DKE.
-
Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
-
Mengirim DKE dan warkat kliring ke Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
b. Kliring Pengembalian Kliring
pengembalian
adalah
bagian
dari
siklus
kliring
guna
memperhitungkan warkat dan ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kliring pengembalian atau retur pada umumnya adalah: -
Menyediakan prefund.
-
Menerima warkat.
-
Memeriksa dan verifikasi warkat.
-
Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP), surat peringatan atau surat pemberitahuan.
-
Memasukan data ke Terminal Peserta Kliring (TPK).
-
Membuat kartu batch dan encode.
-
Membuat DKE.
-
Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
-
Mengirim warkat dan DKE.
20
2. Kliring Kredit a. Kliring Kredit Keluar Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk transfer kredit ke bank lain sebagai penerima. Kegiatan dalam kliring kredit keluar di bank yang bersangkutan meliputi: -
Menerima form setoran kliring kredit.
-
Pemeriksaan dan verifikasi form setoran.
-
Mengirim ke unit Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
b. Kliring Kredit Masuk Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit dari bank lain sebagai penarik kepada bank penerima. Kegiatan kliring kredit masuk di bank yang bersangkutan meliputi:
2.3.8
-
Mendownload data.
-
Approval data.
-
Melakukan tindak lanjut pembukuan rekening.
Jadwal Kliring Menurut PBI No. 7/18//PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem
Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 12/5/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI). Jadwal kliring yang telah ditetapkan Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring adalah sebagai berikut : 1) Kliring Kredit a. Jam operasional Penyelenggara Kliring Kredit ditetapkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
21
b. Kegiatan operasional Penyelenggaran Kliring Kredit dimulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. 2) Kliring Debet a. Jam operasional Penyelenggara Kliring debet ditetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL). b. Seluruh kegiatan kliring debet, yaitu kliring penyerahan dan pengembalian diselesaikan pada hari itu juga. c. Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debet ditetapkan oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB. Penyelenggaraan kliring di masing-masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai dengan jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Jadwal kliring ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara dimana dalam penetapannya tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur jadwal kliring. Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan di luar jadwal kliring yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, tutup buku, dan lain-lain. Jadwal kliring
ditetapkan
antara
lain
dengan
memperhatikan
sebesar-besarnya
kepentingan masyarakat pengguna uang giral, kondisi berbankan, kuantitas warkat yang akan dikliringkan dalam satu hari, kebijakan waktu penyelesaian akhir dan kemampuan teknis penyelenggara dalam memproses warkat kliringsesuai dengan sistem kliring yang digunakan.
2.4
Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
22
mengecek penelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008: 163). Menurut Mulyadi (2008: 164) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah: 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan , utang, pendapatan dan biaya. 3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
23
