BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dengan maksud penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap sejumlah variabel

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kajian Terdahulu Telaah terhadap tesis dan jurnal yang terkait dengan variabel penelitian dengan maksud penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap sejumlah variabel yang mengacu kepada teori yang sama mengenai citra pemerintah. Dari hasil telaah tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bagi peneliti dalam rangka mempertegas teori-teori yang telah ada, sekaligus menjadi acuan untuk kemudian diturunkan kedalam butir-butir pernyataan yang nantinya akan disebarkan kepada responden. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan perbandingan oleh peneliti dalam memahami kualitas pelayanan diantaranya sebagai berikut: Viviane Tanzaq (2011) dengan judul: Pengaruh Media Sosial Youtube terhadap Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh media sosial YouTube terhadap Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Dari hasil analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua yang telah diteliti oleh peneliti dengan menggunakan SPSS 19 menunjukan bahwa terdapat hubungan antara Media Sosial YouTube terhadap Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0.648 dan pengaruhnya sebesar 42%. Hasil analisis Regresi Linear diperoleh persamaan Y’= 5.036 + 0.481X. Kesimpulannya ialah terdapat hubungan yang cukup berarti antara Media Sosial YouTube terhadap Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika Media Sosial YouTube nilainya 0, maka

15 Universitas Sumatera Utara

Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nilainya sebesar 5.036. Jika Media Sosial YouTube mengalami kenaikan satu satuan, maka Citra Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalami peningkatan sebesar 0.481 satuan. Maisya Elvisa (2013) Peranan Humas Pemerintah Dalam Membangun Citra Melalui Slogan “Gerbang Raja” Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Artikel ini menjelaskan peranan humas pemerintah dalam membangun citra melalui slogan “Gerbang Raja” di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penelitian tentang “Peranan Humas Dalam Membangun Citra Melalui Slogan Gerbang Raja Kabupaten Kutai Kartanegara” dalam usahanya untuk membangun citra positif daerah Kutai Kartanegara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: sebagai komunikator humas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membangun citra Kabupaten Kutai Kartanegara melalui slogan “Gerbang Raja” sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari masyarakat yang ikut mensukseskan programprogram humas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta updatenya informasi yang diterima masyarakat mengenai program pembangunan “Gerbang Raja”.Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyampai pesan maksud dan tujuan dari program slogan “Gerbang Raja” hal ini dapat dilihat dari humas pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar masyarakat percaya dan mau ikut serta mensosialisasikan slogan “Gerbang Raja” ke khalayak ramai sebagai salah satu ciri khas daerah sudah cukup baik dilihat dari suksesnya setiap event daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara seperti erau, pesta rakyat dan sebagainya. Ini menandakan bahwa peran humas dalam membangun citra melalui slogan Gerbang Raja di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil.

Universitas Sumatera Utara

Edwi Arief Sosiawan (2012) Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content Dan Manajemen. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Egovernment merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi pemerintah

pusat

dan

pemerintah

daerah

otonom

yang

berinisiatif

mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga

(pemantapan)

dan

empat

(pemanfaatan)

belum

tercapai.

Artinya,

implementasi e-government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan egovernment, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna.

2.2.Komunikasi Menurut Effendy (2004:5), komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, untuk memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat dan perilaku baik langsung maupun tidak langsung melalui media.


Sementara komunikasi

itu

Hovland dalam Ruslan (2003: 69). mendefenisikan

sebagai

suatu

proses mengubah

perilaku

orang

lain

proses yang

disampaikan melalui perangsang-perangsang atau lambang -lambanng dalam kata-kata. Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:197) komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Ruslan (2003: 69-70) menyatakan bahwa proses komunikasi dapat diartikan sebagai “transfer informasi” atau pesan-pesan (message) dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai komunikan yang bertujuan

(feed back)

untuk

mencapai

saling

pengertian (mutual

understanding) antara kedua belah pihak. Sebelum komunikator mengirimkan pesan/informasi kepada pikah komunikan, terlebih dahulu memberikan makna dalam pesan-pesan tersebut (decode). Pesan tersebut ditangkap oleh komunikasi dan diberikan makna sesuai dengan konsep yang dimilikinya (encode). Proses komunikasi terdiri dari dua tahap yaitu secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol). Sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Karena proses komunikasi sekunder merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk menembus ruang dan waktu, maka dalam menata lambang-lambang untuk

memformulasikan

isi

pesan

komunikasi,

komunikator

harus

memperhitungkan ciri-ciri atau sifat media yang akan digunakan. Penentuan


media yang akan dipergunakan sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif perlu didasari pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju (Effendy, 2004: 12-17). Sendjaja dalam Bungin (2008: 252), menjelaskan lima konteks atau tingkatan dalam Komunikasi, yaitu : a. Komunikasi Intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. b. Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung (melalui medium). c. Komunikasi Kelompok memfokuskan pembahasannya pada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. d. Komunikasi Organisasi menunjuk kepada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jariangan organisasi. e. Komunikasi Massa adalah komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar Komunikasi, sebagai suatu proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiringan berita simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Konsep ini mempunyai unsur-unsur : a. Suatu kegiatan untuk membuat seseorang mengerti. b. Suatu sarana pengaliran informasi. c. Suatu system bagi terjalinnya komunikasi diantara individu-individu. Pandangan tradisional tentang komunikasi telah banyak diubah oleh perkembangan teknologi, yaitu bahwa komunikasi tidak hanya terjadi antara dua atau lebih individu, tetapi mencakup juga komunikasi antara orang-orang dan mesin-mesin, dan bahkan antara mesin dengan mesin lainnya. Komunikasi dapat terjadi

karena

adanya

komponen-komponen,

yaitu

komunikator

yang


mengirimkan pesan yang diekspresikan (encoded) melalui berbagai lambang dalam bentuk bahasa. Selanjutnya pesan disampaikan melalui perantara yaitu media komunikasi. Pesan diterima oleh penerima pesan (recipients) yang selanjutnya pesan tersebut ditafsirkan (decoded) (Umar, 2005:26). Effendy (2004 : 3) mengungkapkan bahwa terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (social relations). Masyarakat paling sedikit berhubungan dengan dua orang yang saling berhubungan satu sama lain, karena berhubungan, menimbulkan interaksi sosial (social interaction). Terjadi interaksi sosial disebabkan interkomunikasi (intercommunications). Menurut Lasswell dalam Effendy (2004:12), komunikasi

adalah proses

penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada

agar

komunikasi

bisa

berlangsung

dengan

baik.

Menurut

Laswellkomponen-komponen komunikasi adalah: a. Komunikator (source) adalah pihak yang menyampaikan pesan. b. Pesan (message) adalah isi atau maksud yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. c. Saluran (channel) adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan. d. Komunikan (receiver) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. e. Umpan balik (effect) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Jadi

berdasarkanparadigmatersebut,

komunikasi

adalahproses

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dengan perkataan lain, pesan (message) yang disampaikan komunikator kepada komunikan terdiri atas isi (the content) dan lambang (symbol).Dalam penelitian

ini

lebih

memfokuskan pada

komunikasi massayang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.


2.3. Komunikasi Massa Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan lain sebagainya. Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum (public) karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada perseorangan atau sekelompok orang tertentu (Effendy, 2004: 20-23). Komunikasi communication,

massa

sebagai

diambil kependekan

dari

istilah

dari

mass

bahasa media

Inggris,

mass

communication

(komunikasi massa). Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilah mass communications dapat diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (mass media) sebagai kependekan dari media massa(Wiryanto, 2005: 69). Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (majalah, surat kabar) atau elektronik (radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesanpesannya bersifat umum, disampaikan secara tepat, serentak dan selintas khususnya media elektronik (Mulyana, 2005: 75). Menurut Nurudin (2007: 2) pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjukan pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjukan kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa atau pembaca.


Pengertian komunikasi massa, pada satu sisi adalah proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas dan pada sisi lain diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak maupun elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Ardianto dan Erdinaya, 2004: 31) Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan untuk khalayak luas dan bukan hanya tertuju untuk satu orang atau pun perorangan, yang isi pesan atau informasinya umum dan berguna untuk banyak orang. Menurut Wright dalam Wiryanto (2005: 11), dari awal komunikasi massa (media massa) mempunyai fungsi yang sama yaitu: 1. Surveillance, menunjuk pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik di luar maupun di dalam masyarakat. Fungsi ini berhubungan dengan Handling of News. 2. Correlation, meliputi fungsi intepretasi pesan yang menyangkut lingkungan dan tingkah laku tertentu dalam mereaksi kejadiankejadian. Untuk sebagian, fungsi ini diidentifikasikan sebagai fungsi editorial atau propaganda. 3. Transmission, menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi, nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya dari satu generasi ke generasi lain atau dari anggota-anggota suatu masyarakat kepada pendatang baru. Fungsi ini diidentifikasikan sebagai fungsi pendidikan. 4. Entertainment, menunjuk pada kegiatan-kegiatan komunikatif yang dimaksudkan untuk memberikan hiburan tanpa mengharapkan efekefek tertentu. Efek komunikasi massa merupakan perubahan yang terjadi di dalam diri penerima, karena menerima pesan-pesan dari sumber. Efek dari komunikasi massa adalah sebagai berikut:


1. Efek kognitif Efek kognitif adalah bagaimana media massa membantu khalayak mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. 2. Efek afektif Efek afektif adalah efek media massa pada pembentukan dan perubahan sikap khalayak. 3. Efek behavioral Efek behavioral adalah efek media massa yang mempengaruhi perilaku khalayak (Rakhmat, 2005: 223). Blumler (1979) dalam Rakhmat (2005: 265) menyatakan dalam asumsi ini tersirat pengertian bahwa komunikasi massa berguna (utility); bahwa konsumsi media diarahkan oleh motif (intentionality); bahwa perilaku media mencerminkan kepentingan kepentingan preferensi (selectivity); dan sebenarnya khalayak merupakan kepala batu (stubborn). Karena penggunaan media hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis, efek media dianggap sebagai situasi ketika kebutuhan itu terpenuhi. Dari sekian banyak definisi yang bisa dikatakan media massa bentuknya antara lain media elektronik (televisi, radio), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku dan film. Dalam perkembangan komunikasi massa yang sudah sangat modern dewasa ini, ada satu perkembangan tentang media massa, yakni ditemukannya internet (Nurudin, 2007: 5). Sedangkan media online termasuk dalam media baru yaitu internet.


2.4.Teknologi Komunikasi Hakikat teknologi adalah the systematic application of scientific or other kowledge to practical task(aplikasi sistematik dari ilmu pengetahuan atau pengetahuan lainnya ke bentuk praktis). Selanjutnya perkembangan teknologi komunikasi secara langsung telah memberikan efek terhadap perkembangan masyarakat. Straubhar & Rose (2000: 281) mengatakan bahwa dulu bangsabangsa berjuang menguasai wilayah atau berjuang untuk kemerdekaan wilayahnya, sekarang orang mulai berjuang untuk menguasai “bidang baru” yaitu informasi agar tidak dikendalikan oleh yang menguasai informasi. Penguasaan informasi harus dimulai dengan penguasaan dan pengendalian terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi itu sendiri. Ciri-ciri dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT, Information and Commnication Technogy) dewasa ini ditandai dengan:1) the rise of internet, munculnya web dengan informationsuper high way, 2) convergencing industries, munculnya industri digital yang mengglobal, dan 3)convergecing technologies, seperti CD digital, TV transmitte in digital format dan telepon seluler. Kemunculan internet telah mempermudah komunikasi dan penyaluran informasi ke seluruh dunia, teknologi world wide web sebagai multimedia portions, dengan HTMLnya dapat membuat halaman-halaman web. Teknologi Satelit telah melahirkan siaran TV-DBS (Direct Broadcating System) dan dilengkapi dengan kemunculan kabel optik yang bisa menyalurkan informasi dalam jumlah besar dan cepat, information super highway (Zulkarimen, 2005: 102).


Keuntungan yang telah dicapai manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sesuatu yang patut disyukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan tugas yang harus dikerjakan.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www) (Kaihatu, 2006: 235). Secara

lebih

mendalam

departemen

instansi

pemerintah

dalam

mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau egovernment dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para


pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat egovernmentmenurut Zulkarimen (2005: 109) yang dapat dirasakan antara lain: 1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance).


Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. 2.5.Media Online Sekarang ini kita tidak bisa lagi menyamakan “komunikasi massa” atau “media massa” dengan “jurnalisme” dalam menyebut media selain koran dan majalah. Tentu saja setiap komunikasi membutuhkan medium atau sarana pengirim pesan seperti kolom di koran atau gelombang siaran. Namun, komunikasi massa merujuk ke keseluruhan institusinya yang merupakan pembawa pesan koran, majalah, stasiun pemancar yang mampu menyampaikan pesan-pesan ke jutaan orang nyaris serentak. Oleh sebab itu komunikasi massa dapat diartikan dalam dua cara, yakni pertama, komunikasi oleh media, dan kedua komunikasi untuk massa. Namun ini tidak berarti komunikasi massa adalah komunikasi untuk setiap orang. Media tetap cenderung memilih khalayak dan demikian pula sebaliknya khalayak pun memilih-milih media (Rivers, Jensen dan Peterson, 2003: 18) Dengan media massa manusia memenuhi kebutuhannya akan berbagai hal. Salahsatunya dengan media online yang tergolong media paling baru. Media massa

onlinetidak

pernah

menghilangkan

media

massa

lama

tetapi

mensubtitusinya. Media onlinemerupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik darijurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkankemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita(Santana, 2005:137).


Dalam Jurnal Komunikasi Internasional Mass Society, Mass Culture, and MassCommunication: The Meaning of Mass, oleh Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (2009),menyebutkan: The new media have also affected culture. There has been a farreachingtransformation of the general way of life, particularly in how people spend their leisurehours and how they take part in celebratory occasions. Traditional folk art and customaryrecreational activities have been partly replaced by an unprecedented flood of symbolicgoods produced for the market or sold to media organizations for dissemination to theiraudiences. The viability of artistic creations today is less dependent on aristocratic orstate patronage than so-called “high” culture had been in the past. Without momentousadvances in communication technology, such a transformation would have beeninconceivable. Maksudnya dengan adanya media baru, seperti halnya media online akan bisamerubah kebiasaan orang dalam cara hidup, menghabiskan waktu luang mereka denganadanya kemajuan tenologi komunikasi.Santana

(2005:137)

menyebutkan, terdapat lima perbedaan utamaantara media massa online dan media massa tradisional yang sekaligus menjadikarakteristik media massa online yaitu: 1. Kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah media 2. Kurangnya tirani peneliti atas pembaca 3. Tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak 4. Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung 5. Kecepatannya secara keseluruhan, yang menarik sekaligus menakutkan Dalam Jurnal Komunikasi Internasional, oleh Brett Hutchinsdan David Rowe (2010), menyebutkan: Digital media are available 24 hours, seven days per week (unlike live- toairbroadcast platforms), Platforms and applications are constantly evolving, Newtechnologies are being developed every day, Time offers no bounds, Geographical reachand storage capacity are unlimited, The public can access with ease, Updating of materialis possible at any time and as often as desired, Aggregation of material is easy andpossible by anyone, not just “news”organizations


Maksudnya, media digital tersedia dalam 24 jam, tujuh hari per minggu,senantiasa berkembang, waktu tidak terbatas, jangkauan geografis dan kapasitaspenyimpanan tidak terbatas, materi yang disajikan selalu baru dan dapat diakses siapasaja. Dalam fungsi yang ada, fungsi utama media online adalah fungsi Surveillance,yaitu memberikan informasi kepada khalayaknya. Tetapi bukan itu saja, media onlinejuga mencakup semua fungsi komunikasi massa yang lain.Khalayak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ada pada konsep massa. Jadikhalayak media massa mempunyai sifat dan karakteristik, yaitu khalayak massa terdiridari jumlah yang besar, ada di berbagai tempat, tidak interaktif kecuali dengan bantuankomunikasi telepon, terdiri dari lapisan masyarakat yang sangat heterogen, tidakterorganisir dan bergerak sendiri (Bungin, 2008:75).

2.5.1. Model Komunikasi Online Gambar dibawah ini menggambarkan hubungan dasar antara media internet dengan konsumen pada satu sisi dan pemerintahan pada sisi yang lain. Internet dapat diakses atau ditampilkan dalam bentuk media komunikasi massal (many to many) dan tidak seperti media cetak (one to many). Oleh karena itu, media menjadi faktor utama dalam menentukan apa yang dilihat konsumen dan bagaimana cara pandangnya.


Gambar 2.2 Model Komunikasi Internet

(Sumber : Subramaniam, 2000: 71) Dari gambar di atas menjelaskan bahwa komunikasi dengan media internet tidak hanya menyampaikan pesan dari pengirim (sender) ke penerima pesan (receiver), tapi juga menciptakan pengalaman dan lingkungan sendiri. Bentuk baru interaksi muncul antara masyarakat dan internet, serta antara pemerintah dan internet. 2.6. Website Faktor utama dalam pertumbuhan internet adalah diperkenalkannya teknologi dan piranti lunak (software) yang menyediakan akses tunjuk dan klik ke world wide web (www). Boone dan Kurtz (2007:330) “web merupakan kumpulan sumber di internet yang menawarkan akses yang mudah ke teks, grafis, suara dan sumber-sumber multimedia lainnya”. Web pada awalnya adalah ruangan informasi dalam internet dengan menggunakan teknologi hyperteks. Kode-kode khusus disisipkan ke dalam web sehingga memungkinkan pemakainya untuk meloncat


dari satu dokumen ke dokumen lainnya pada layar dengan memilih sebuah hyperlink. Saat ini, internet cenderung identik dengan web karena kepopuleran web sebagai standar interface pada layananlayanan yang ada di internet, dari awalnya sebagai penyedia informasi, kini digunakan juga untuk komunikasi dari email, chatting, sampai dengan transaksi bisnis. Sari (2009) menyatakan bahwa “website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink)”. Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah-ubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website berubah-ubah dan isi informasinya bersifat interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah facebook, twiter dan lainlain. Dalam pengembangannya website statis hanya diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. Menurut Turban, Rainer and Potter (2003: 210) “web adalah sebuah sistem dengan standar universal dalam penyimpanan, penerimaan, bentuk dan penyampaian informasi melalui client atau server”. Pembuatan web didasarkan pada sebuah standar hypertext language yang disebut Hypertext Markup Language (HTML). Sebuah perusahaan dapat menciptakan kehadiran elektronik pada web dengan membeli ruang pada jasa online komersial atau membuka situs webnya sendiri.


Website banyak diperlukan untuk berbagai kepentingan berkaitan dengan penyampaian informasi mulai dari perusahaan besar, perusahaan kecil, lembaga pemerintahan, pendidikan, dunia hiburan dan masih banyak lagi. Website merupakan saran yang efektif untuk melakukan promosi produk dan jasa sehingga cukup banyak perusahaan penjualan barang dan jasa yang membuat website atau dapat disebut dengan istilah e-commerce. Website juga terbukti sebagai media informasi yang diminati selain media informasi lainnya, hal ini disebabkan karena sifat website interaktif, menarik, jangkauan global dan informasinya yang up to date. 2.7.Media Sosial Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial adalah media yang digunakan dalam kegiatan interaksi sosial yang memakai teknik dan daya akses tinggi. Media sosial memakai teknologi berbasis web dan mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Kaplan dan Haenlein (2010: 109) mengatakan bahwa “a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of user-generated content.” (sebuah kumpulan aplikasi berbasis internet yang dibuat berdasarkan pondasi ide dan teknologi dari Web 2.0, yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten pengguna.”


Berdasarkan penjelasan di atas, media sosial merupakan sekumpulan aplikasi

interaktif

yang

terdiri

dari

berbagai

aplikasi tentunya,

yang

tergabung dalam satu wadah induk aplikasi yang kita kenal dengan nama media sosial. Media sosial dirasakan relatif lebih murah dan lebih mudah untuk diakses (aksesibel) untuk siapa saja untuk menyampaikan serta mendapat informasi, dibanding dengan media tradisional yang memerlukan biaya yang lebih mahal serta sulit untuk menyampaikan pemberitaan atau informasi. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010: 119) media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa untuk banyak orang 2) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper 3) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya 4) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi Dengan demikian, media sosial adalah salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Diawali dengan era Friendster dan MySpace, era Facebook dan Twitter, serta yang terbaru Google Plus, media ini memicu banyak perubahan manusia dalam bersosialisasi. Hal ini sesuai dengan tujuan awal mengapa media sosial dibuat yaitu memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia untuk mencari teman baru, pasangan hidup, berbisnis, bahkan berpolitik. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang


tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat teknologi internet dan mobile phone semakin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, media sosial mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional. Kemudahan-kemudahan yang dimaksud yaitu media sosial tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, yang artinya siapapun dapat menggunakan media sosial di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki akses internet. Dengan demikian, pengguna dapat selalu meng-update informasi kapan saja, dimana hal seperti ini akan sangat sulit dilakukan pada media tradisional. Selain itu, media sosial juga sangat diminati oleh masyarakat karena biayanya yang terjangkau bagi siapapun untuk menggunakan media sosial. Karena manusia sangat suka memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah, maka saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang saling


berlomba untuk menciptakan media sosial yang menyediakan berbagai kemudahan dalam menyampaikan informasi. Dari sinilah, media sosial semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Salah satu perubahan adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu media sosial menjadi sebuah bisnis baru bagi perusahaan-perusahaan teknologi informasi di dunia. Selain itu, individu atau perusahaan lainnya juga bisa memanfaatkan kebebasan dan kemudahan dari media sosial sebagai sebuah sarana yang baru untuk berbisnis. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Mengakses media sosial setiap saat telah menjadi kebutuhan manusia yang baru untuk selalu meng-update informasi karena media sosial telah menjadi sumber informasi yang lebih aktual dibandingkan media lainnya.Selain itu, karena semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial, maka interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang. Manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang semakin tertutup.

2.8.Konsep E-government E-government

adalah

istilah

yang

menurut

beberapa

kalangan,

didefinisikan secara beragam. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahansecara


lebih efisien. Karena itu, dalam melihat e-government, jangan terpaku oleh unsur “e”-nya semata, tetapiyang lebih penting lagi adalah proses dan jalannya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media online (Kaihatu, 2006: 229). Sehingga terdapat dua hal utama dalam pengertian e-government di atas, pertama adalah penggunaan teknologikomunikasi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan kedua adalah tujuanpemanfaatannya sehingga jalannya

pemerintahan

dapat

lebih

efisien.

Melalui

teknologi

informasi/internet,seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat sesuai dengan aturan mainyang telah ditetapkan. Egovernment bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan denganmasyarakat.

Pada

konsep

e-government,

masyarakat

masih

bisa

berhubungan dengan pos-pos pelayanan,berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah atau mengirim surat. E-government hanyaberfungsi pada konteks penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintahdan pihak-pihak lain (Kaihatu, 2006: 230). Pada pelaksanaan e-government, informasi, komunikasi dan transaksi antara masyarakat danpemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasidalam sistem administrasi berlangsung

dalam

hitungan

jam,

bukan

hari

atau

minggu.

Artinya,

pelayananpemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuhhari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus secarafisik datang ke kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum. Akselerasi


kecepatan pelayananberarti juga merupakan penghematan dalam waktu, energi maupun sumber daya (Argenti, 2010: 92) Selain manfaat tersebut, akses informasi ke pemerintah menjadi terbuka sangat sangat lebar sehinggatidak ada lagi istilah “warga kelas satu” dan “warga kelas dua” di hadapan pemerintah. Baik pemerintah danmasyarakat dari semua golongan saling terbuka dalam interaksi dan komunikasinya yang mengarah padaketerbukaan. Terciptanya keterbukaan (transparansi) diharapkan akan terjadi proses demokratisasi dantransparansi politik serta administrasi. Dengan demikian cara ini akan mampu meminimalisir penyelewengankebijakan pemerintah, karena transparansi

kebijakan

dan

pelaksanaan

otonomi

daerah

akan

makin

mudahdikelola dan diawasi (Argenti, 2010: 92) Manfaat lainnya, pada konteks agenda pembangunan nasional, penerapan e-government dapatmembuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan reinventing untuk dapat menjadi lembaga sosial yanglebih dekat (up close) dengan masyarakat, membangun aliansi dan partnership yang lebih erat dengan beberapakomunitas dalam masyarakat yang memiliki kepentingan, praktek dan keahlian yang berbeda-beda (Argenti, 2010: 93) Model e-government yang diterapkan di negara-negara luar adalah menggunakan model empat tahapanperkembangan yang meliputi: a. Fase pertama, berupa penampilan website (web presence) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkanmasyarakat. b. Fase kedua, fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas downloaddan komunikasi e-mail dalam website pemerintah.


c. Fase ketiga, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/formulir untuk secara online mulai diterapkan. d. Fase Keempat, fase transformasi berupa pelayanan yang terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintahdengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi

lain

yang

terkait

(pemerintah

ke

antarpemerintah,

sektornonpemerintah, serta sektor swasta) (Argenti, 2010: 94) Di negara-negara maju, hasil dari pemanfaatan teknologi digital (Electronic Digital Services) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai Electronic Goverment (E-government). Berbagai defenisi yang ada mengenai E-government (tergantung dari negara yang bersangkutan) memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih bersahabat. Dengan demikian pemerintah harus melaksanakan proses tranformasi menuju e-goverment.E-government juga disebut E-Gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) yang dimana adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah

dapat

mengoptimalisasikan

pemanfaatan

kemajuan

teknologi

informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses kesemua


informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Kondisi itu pula yang kemudian dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka pengembangan e-goverment di Indonesia. Agar dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-goverment secara nasional. Melalui Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-goverment, setiap lembaga pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah diwajibkan untuk membuat konsep, mengembangkan serta menerapkan mekanisme e-goverment bagi lembaganya masing-masing, terutama dalam kaitannya pada penyediaan informasi kepada publik. Sesuai dengan Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-goverment,

diupayakan

untuk

mengembangkan

penyelenggaraan

kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan e-goverment tersebut dilakukan dengan melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam era keterbukaan informasi ini, terutama dalam hal pelayanan informasi publik mengharuskan adanya komitmen dan konsistensi yang tinggi


dari seluruh aparat pemerintah yang dapat memahami hakekat misi pemerintahan sebagai aparat pelayanan (Service), pemberdayaan (Empowerment), dan pembangunan (Development). Oleh karena itu keberadaan e-goverment di pemerintah, selain untuk memanfaatkan perkembangan terknologi internet, hal tersebut juga dilakukan sebagai cara untuk menyatukan komitmen dan konsistensi seluruh aparat pemerintah untuk mewujudkan good governance. Untuk menuju good governance serta mempercepat penyelenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kebutuhan yang mendesak, dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis khususnya EGovernment. Dalam e-book disebutkan bahwa good governance mempunyai delapan karakteristik utama dalam memimpin pemerintahan yaitu : Participation, Transparency, Effectiveness and efficiency, Responsiveness, Accountability, Equity and inclusiveness, Rule of Law. Menurut Hidayat (2006: 45) penerapan e-government menjanjikan setidaknya tiga perubahan dasar, yaitu : 1. Proses otomatisasi : mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, processing, output, dan mengirimkan informasi. 2. Proses informasi : mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi tersebut, misalnya : mendukung alur proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan implementasi. 3. Proses transpormasi : membuat ICT baru untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi. Contohnya adalah membuat metode baru dalam pelayanan publik.


Apa yang telah diuraikan di atas, peneliti berharap agar suatu pemerintahan dapat menunjukkan eksistensi sebagai pemerintah yang baik (good governance), salah satunya yaitu dengan menerapkan Cyber PR. Hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman (globalisasi) yang ditandai dengan berkembangnya teknologi online yaitu internet, dimana hal itu merupakan realitas kehidupan yang tidak mungkin dihindari. Globalisasi menjadikan dunia tidak lagi dibatasi secara tegas berdasarkan wilayah teritorial, globalisasi memungkinkan manusia secara mudah untuk melakukan kegiatan di setiap Negara di dunia ini, terutama dalam kegiatan untuk memperoleh informasi. Dengan menerapkan e-government juga merupakan salah satu cara mengimplementasikan karakteristik good governance tersebut. E-government dapat dijadikan sebagai model baru dalam gaya kepemimpinan, cara baru pengambilan keputusan, cara baru dalam akses pendidikan, cara baru dalam pengambilan kebijakan dan investasi, sarana baru dalam menerima keluhan masyarakat, cara baru dalam akuntabilitas ke publik, dan cara baru dalam mengelola pengiriman dan pelayanan semua informasi pemerintah ke publik. Dengan cara ini rasa kepercayaan publik ke pemerintah akan benar-benar terwujud, karena yang sangat diharapkan oleh publik adalah transparansi dan pelayanan yang baik dari pemerintah. Indonesia masuk dalam posisi ketujuh negara pengimplementasian EGovernment dari 11 negara di Asia Tenggara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau


menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk itu E-Government merupakan satu-satunya cara untuk dapat memberikan informasi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Data dari Ditjen Depkominfo menyebutkan bahwa dari 491 pemda di Indonesia, 423 pemda atau sekitar 86% baru memiliki situs web pada Januari 2008. Padahal teknologi informasi telah berkembang di Indonesia lebih dari 20 tahun yang lalu. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai hal seperti birokrasi mulai dari perundang-undangan sampai kebijakan-kebijakan yang ada di pusat maupun daerah belum mampu mendukung perkembang e-government di Indonesia. Hal lain yang mempengaruhi adalah masalah keterbatasan, baik itu dalam hal anggaran maupun keterbatasan kemampuan untuk menjalankan e-government tersebut. Gordon B. Davis mengemukakan bahwa Informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai serta mempunyai/mengandung nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan, baik ketika sedang berlangsung maupun untuk proses masa yang depan. (Rudy, 2005 : 16). Informasi yang diterima merupakan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Informasi ini pada dasarnya bersumber dari data yang sudah diolah sehingga mempunyai nilai tambah bagi penerimanya. Pentingnya informasi tentang sumber daya manusia terdapat dalam suatu organisasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan organisasional. Dikatakan tantangan, karena tanpa informasi tersebut suatu organisasi tidak mungkin terjadi atau sulit untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk memanfaatkan sumberdaya manusia semaksimal


mungkin. Oleh karena itu keterbukaan informasi melalui kemudahan komunikasi dan transportasi akibat pesatnya perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Adapun Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam hal ini berupaya mengembangan kegiatan humasnya melalui media online untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat guna memberikan pelayanan informasi publik.

2.8.1. Aplikasi E-government Wujud nyata dari aplikasi e-government yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannyaadalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategididalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik danterukur. Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government diIndonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepadainformasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi diIndonesia dengan menggunakan media internet (Kominfo, 2003: 3) Dari aplikasi tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan e-government di Indonesia dilaksanakanmelalui 4 (empat) tingkatan, yaitu: a. Tingkat 1 merupakan tingkat persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasipada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik. b. Tingkat 2 merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifatinteraktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.


c. Tingkat 3, tingkat pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik danpembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. d. Tingkat 4 adalah tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifatGovernment to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C). Pada situs web pemerintah daerah ada sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasidan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dalam buku panduan penyelenggaran situs web pemerintahdaerah. Kriteria yang diberikan merupakan gambaran ciri-ciri kunci bentuk dasar situs web pemerintah daerahyang terdiri dari: 1. Fungsi, aksesibilitas, kegunaan: Isi informasi situs web pemerintah daerah berorientasi pada keperluanmasyarakat, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Pada kriteria iniditekankan adanya anti diskriminasi bagi pengguna, artinya situs web pemerintah daerah dapat dibuka tanpamembedakan fasilitas dan kemampuan komputer yang dimiliki oleh pengguna. Desain situs web pemerintahdaerah adalah profesional, menarik dan berguna. Berita atau artikel yang ditujukan kepada masyarakatsebaiknya disajikan secara jelas, dan mudah dimengerti. 2. Bekerjasama; Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misipemerintah. Semua dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (Uniform Resource Locator)yang tetap, sehingga mesin pencari (search engine) dapat menghubungkan kepada informasi yangdiinginkan secara langsung. 3. Isi yang Efektif; Masyarakat pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situs-situspemerintah daerah manapun. Pengguna memiliki hak untuk mengharapkan isi dari suatu situs webpemerintah daerah adalah data terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selaludiketengahkan. 4. Komunikasi Dua Arah; komunikasi yang disediakan pada situs web pemerintah daerah dalam bentuk dua arah(interaktif). Situs web pemerintah daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk menghubungipihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar pertanyaan mereka sendiri. 5. Evaluasi Kesuksesan: Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk mengevaluasikesuksesan, dan menentukan apakah situs webnya memenuhi kebutuhan penggunanya. Artinya Situs-situsweb pemerintah daerah harus mengumpulkan, minimal, statistik angka pengguna, pengunjung, jumlahhalaman, permintaan


yang sukses dan tidak sukses, halaman yang sering dikunjungi dan jarang dikunjungi,halaman rujukan utama. Informasi tambahan mengenai siapa yang menggunakan situs ini, tingkat transferdata. Evaluasi empat bulanan sangatlah direkomendasikan. 6. Kemudahan Menemukan Situs: pihak pemerintah daerah harus mempromosikan situs webnya dan mendaftarkannya kemesin pencari. Masyarakat pengguna mungkin tidak bisa menemukan suatu situs web pemerintah daerahkecuali pengelola mempromosikannya dan memastikan bahwa mesin pencari mendaftarkannya. Sertamensosialisasikannya melalui pemberitahuan lewat pers, Hubungan Masyarakat dan brosur. 7. Pelayanan yang diatur dengan baik; Pihak pemerintah daerah harus menggunakan sumber yang terpercaya; strategi yangjelas, tujuan dan target pengguna; serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah menuju pusatdata yang dinamis dari media digital lainnya (Kominfo, 2003: 4) 2.8.2. Evaluasi Isi Informasi Penggunaan bahasa verbal tertulis adalah menjadi simbol dominan dalam penyampaian pesan melaluisitus web pemerintah daerah. Sehingga bahasa dalam teks merupakan simbol yang disampaikan oleh pihak pemerintah daerah padamasyarakat. Bila dicermati mayoritas penggunaan bahasa dalam situs web pemerintah daerah masih berorientasi lokaldengan tampilan versi yang kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan yang menawarkan versibahasa asing masih dapat dihitung dengan jari lebih-lebih pada situs web pemerintah kota/pemerintah kabupaten. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat penyampai pesan merupakan hal yang wajar karenaberkaitan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas penyampaian pesan. Oleh karenanya tentunya penggunaan bahasaIndoensia lebih diutamakan untuk keperluan pelayanan. Pada satu sisi penggunaan versi bahasa asing dibutuhkanuntuk memberi informasi bagai para warga asing baik itu sebagai wisatawan ataupun non wisatawan untukmengenal lebih jauh potensi dari suatu daerah. Kelengkapan informasi di dalamnya akan memungkinkanketertarikan


untuk mengunjungi (minimal) atau lebih jauh lagi aksi penanaman modal dan sebagainya.Olehkarenanya provinsi/kota/kabupaten

sudah

seharusnya

menggunakan

situs

web

pemerintah

darah

sebagai

media

pemasaranwilayahnya secara optimal. Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif situs web di internet adalah isi (content) dan desainyang baik serta menarik. Sebuah situs web pemerintah daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi.Pengelola situs web pemerintah daerah harus mampu menentukan apa yang diharapkan oleh para penggunamengenai apa yang seharusnya ada di situs web. Menurut panduan dari Kominfo (2003: 47) maka isi minimal padasetiap situs web pemerintah daerah adalah: 1) Selayang Pandang Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, mottodaerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi). 2) Pemerintahan Daerah Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif)beserta nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari PimpinanDaerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya. 3) Geografi Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi,budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkannama instansi dari sumber datanya. 4) Peta Wilayah dan Sumberdaya Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensiyang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bakosurtanal, atau instansipemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok danfungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk petasumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyaitugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna.


5) Peraturan/Kebijakan Daerah Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikankepada masyarakat luas. 6) Buku Tamu Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan. Pada aplikasinya mayoritas situs websites pemerintah daerah belum menyediakan isi informasi minimal padatampilan homepage. Jika dicermati maka umumnya kekuranglengkapan isi minimal terletak pada tidaktercantumnya peraturan atau undang-undang produk dari masing-masing pemerintah daerah serta tidak tersedianya bukutamu. Ketersediaan link informasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerahbersangkutan adalah vital karena melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkandapat disosialisasikan

kepada

masyarakat

luas.

Sedangkan

links

buku

tamu

sesungguhnya digunakan sebagaievaluasi dan monitoring terhadap umpan balik yang

disampaikan

masyarakat

baik

bagi

Pemerintah

daerah

menurut

Panduan

maupunpenyelenggaran e-government itu sendiri. Selain

isi

minimal

seperti

tersebut

diatas,

Penyelengaraan Situs Web Pemerintah daerah(Kominfo) isi informasi lainnya yang

disajikan

pada

suatu

situs

web

pemerintah

daerah

diserahkan

sepenuhnyakepada masing-masing Penanggungjawab Situs dan Manajer Situs web pemerintah daerah, tergantung padakondisi setempat dan kesediaan data serta informasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Isi informasilainnya yang disediakan oleh kebanyakan situs web pemerintah daerah umumnya berisi tentang


informasi umum, khusus,pendidikan serta informasi perniagaan. Artinya, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah baikpemerintah provinsi dan pemerintah kota/pemerintah kabupaten memiliki motivasi guna membangun good governance dalam dunia virtual melaluipenyediaan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Namun begitu nampaknya masih ada beberapa situswebsites pemerintah daerah yang tidak memiliki kelengkapan informasi umum dan khusus, padahal ini merupakan saranautama sebagai penyampaian pesan secara rutin bagi pihak masyarakat sebagai objek pemerintahan. Keberadaan links informasi tambahan sesungguhnya merupakan media yang tepat untuk publicrelations bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, karena dengan informasi tersebut dimungkinkan masyarakat akanmengetahui banyak kemajuan dan eksistensi pemerintahan daerah yang bersangkutan yang akan memicumunculnya citra dan opini yang positif. Ada beberapa situs webpemerintah daerah justru menonjolkan informasi profile,kolom pimpinan daerah dalam bentuk opininya. Pada satu sisi ini merupakan representasi komunikasi pimpinandengan warganya, tetapi di sisi humas hal ini justru tidak etis. Selain isi minimal dan isi kelengkapan penempatan jumlah links informasi juga menjadi pertimbangandalam tampilan situs webpemerintah daerah. Jumlah links informasi merujuk pada kelengkapan informasi yang tidakmenumpuk pada halaman muka (homepage) namun disebarkan melalui site-site yang dimiliki. Semakin banyaklinks maka akan menunjukan bahwa informasi yang tersedia semakin lengkap, dan tidak hanya itu tingkatanlinks juga merujuk pada kemudahan bagi pengunjung untuk memasuki websites lainnya yang berkaitan denganinformasi yang berada dalam situs website pemerintah provinsi. Aplikasi yang umum dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerahdi seluruh provinsi


hanya satu links saja sedangkan yang lebih dari satu links hanya beberapa situs webpemerintah daerahsaja. Alasan mengapa website-website tersebut hanya di dominasi satu tingkat links saja, karena pertimbanganefisiensi jumlah bytes beban situs dan pertimbangan ekonomis dari segi pembuatan desainnya. Semakin banyakjumlah links maka akan semakin banyak site yang dibutuhkan dan ini tentunya membutuhkan tambahan biayadalam pembuatannya. Sementara semakin banyak bytes yang dibebankan maka akan semakin mahal biayahosting yang harus dibayarkan.Yang menarik ternyata hampir sebagian situs web pemerintah daerah menyediakan

fasilitas

search

engine

yaitu

alatyang

digunakan

untuk

mempermudah pengunjung situs untuk mencari informasi. Search engine yang disediakanbisa berbentuk pencarian arsip website namun juga pencarian informasi dalam arti luas. 2.9.Keterbukaan Informasi Publik Pada hakikatnya hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola oleh negara (Assegaf dan Khatarina, 2005: 201). Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menyusun peraturan perundangan yang mengatur informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasipun merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana


dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam dinamika reformasi politik yang mengunggulkan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, badan publik dalam konteks lembaga pemerintah diharapkan lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan publik lebik baik. Sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat, setiap institusi pemerintah harus menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk menunjukkan eksistensi bahwa badan publik subordinat kekuasaan negara memiliki kesungguhan dalam menjalankan tugas kesejahteraan masyarakat, maka harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Agar kinerjanya juga diketahui oleh publik, tentu harus membentuk unit kerja yang berkaitan dengan relasi publik, yang mampu menjebtani tugas pokok dan fungsi kelembagaan dengan kepentingan masyarakat. Pengaruh era globalisasi yang kian kuat dewasa ini menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang teknologi. Dalam kesehariannya, teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan informasi turut berkembang secara pesat, dan disadari maupun tidak, perkembangan tersebut membuat batasan akan jarak dan waktu tak lagi menjadi hambatan. Perkembangan ini pula yang turut mempengaruhi masyarakat mengenai interaksinya dengan pemerintah. Adapun tuntutan masyarakat adalah pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan demokratis. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengguanakan internet dalam menyampaikan informasi serta pellayanan dari pemerintah kepada


masyarakat. Sehingga yang dulu irasional dan tradisional sudah tidak digunakan lagi, dimana yang dahulunya segala sistem masih manual dan memerlukan waktu yang lama, serta proses yang panjang sudah diminimalisasikan di Indonesia ini. Sekarang zaman sudah lebih modern, perputaran waktu yang sangat singkat dan arus yang sangat canggih, pola pikir manusia telah semakin canggih. Hal ini telah terlihat beebrapa tahun terakhir, dimana pelayanan pemerintah berbasis internet mengalami pertumbuhan yang pesat. Kecanggihan teknologi yang telah diaplikasikan ke berbagai bidang perekonomian, perindustrian, kesehatan, dan juga mencakup bidang pemerintahan lainnya, yang mendukung diterapkannya efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) tidak lepas dari penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari segi konstitusi dan politik, pelayanan publik merupakan salah satu tujuan dibentuknya negara, yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelayanan publik menjadi titik strategis dalam mengawali pengembangan good governance di Indonesia, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan terkait hal tersebut, yaitu: a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang mewakili oleh pemerintahan berinteraksi dengan lembaga-lembaga nonpemerintahan. Dalam ranah ini terjadi pengumpulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. b. Pelayanan Publik adalah ramah dimana berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur good governance.(Dwiyanto,2005:13)


Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkembang tidak kalah cepat dan pesatnya. Tidak ada lagi perbedaan jarak, tempat dan waktu yang selama ini menghalangi masyarakat diseluruh dunia untuk saling bertukar informasi dan berkomunikasi. Bila dilihat dengan seksama, teknologi komunikasi merupakan pemprosesan, pengolahan dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi yang menambah kemampuan manusia dalam berkomunikasi, sementara teknologi informasi merupakan pengerjaan data oleh komputer dan telekomunikasi. Disini terlihat jelas perbedaan antara keduanya, bila teknologi komunikasi merupakan alat yang menambah kemampuan orang berkomunikasi, sedangkan jika teknologi informasi adalah pengolahan data melalui komputer dibantu peralatan telekomunikasi. Yosal Iriantara menyatakan bahwa, dengan adanya kelebihan, kehadiran internet kerap disebut sebagai media baru. Pada saat ini media baru merupakan istilah yang dipergunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa mutakhir yang berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi. (Iriantara, 2005 : 118). Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang merata keseluruh warga negara, sehingga dalam melaksanakan kewajibannya itu, pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya, dengan menggnakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah perlu menerangkan dan mengembangkan pelayanan yang berbasis elektronik. Memiliki citra positif merupakan satu urgensi bagi setiap institusi dan organisasi di era globalisasi pada saat ini, tidak terkecuali pemerintah daerah. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, telah


mengakibatkan dunia menjadi satu desa kecil, dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Kondisi ini membawa pada satu konsekuensi terhadap keterbukaan informasi. Informasi yang terkait dengan suatu organisasi, perusahaan atau institusi yang berasal dari belahan dunia yang satu dapat diakses oleh masyarakat dari belahan dunia lainnya dalam hitungan detik. Akibatnya, informasi bukan lagi menjadi rahasia dan tidak lagi dapat ditutup-tutupi, termasuk citra dari suatu organisasi, perusahaan ataupun institusi. Dalam keterbukaan informasi sebagai imbas dari globalisasi ini, citra yang dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, institusi bahkan pemerintah daerah, tidak dapat dirahasiakan dan disembunyikan lagi. Di satu sisi, kemajuan teknologi komunikasi ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam membangun citra positif pemerintah daerah di suatu tempat kepada masyarakat luas, baik yang berada di Indonesia ini maupun yang berada di belahan dunia lainnya. Memasuki era globalisasi dan perkembangan dunia yang kian cepat disertai dengan persaingan yang ketat. Saat ini telah mendorong badan publik untuk tidak tertinggal demi transparansi informasi. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan fungsi humas atau public relations tidak dapat dihindari lagi, sebab public relations merupakan salah satu elemen yang menentukan bagi kelangsungan kelancaran hubungan instansi kepada masyarakat maupun kepada pers yang dimana akan membantu badan publik tersebut menaikan citra dalam pemberitaan pers. Karena kita sudah berada di era keterbukaan informasi, yang dimana penyelenggalaraan transparasi publik oleh lembaga pemerintahan dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses badan publik atau pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-


pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Assegaf dan Khatarina (2005: 206) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara -selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privatbukanlah milik negara, namun milik masyarakat. Sementara itu berdasarkan UU KIP, informasi publik dapat diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan

dengan

penyelenggara

dan

penyelenggaraan

negara

dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik sendiri didefinisikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 2.9.1. Keterkaitan antara Good Governance dengan Informasi Prinsip Good Governance memiliki keterkaitan dengan informasi, yaitu dilihatdari prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, seperti uraian berikut ini.


2.9.1.1.

Transparansi dalam Era Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu prinsip yang terkandung dalam Good Governance dan berkaitan eratdengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan informasidiharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakanpemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik. Transparansi seperti yang dinyatakanoleh Wahab (2005:63) adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antar pemerintah,dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi di dalam memperolehinformasi yang akurat dan memadai. Transparansi seperti yang diungkapkan oleh Subarsono(2009:10) berarti akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasitentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik. Menurut Subarsono (2009:11) indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan danimplementasi kebijakan publik. b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepatwaktu. Solihin juga mengungkapkan perangkat pendukung indikator minimal suatulembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untukmendapatkan informasi; pusat/balai informasi; website; iklan layanan masyarakat, mediacetak dan pengumuman. Menurut Folscher (2000) beberapa keuntungan transparansiadalah: a. Identifikasi dini kekuatan dan kelemahan kebijakan sehingga perubahanperubahanyang

diperlukan

dapat

dilakukan

dengan

cepat,

misalnya

transparansi dapatmengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi


pada stabilitas fiskal danmakro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapatdiminimalisasi. b. Meningkatkan

akuntabilitas

pemerintah,

legislatif,

media

dan

dapat

melaksanakanfungsi kontrol kepada pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasimengenai suatu hal, dan dapat mencegah terjadinya korupsi. c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangunhubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakanpemerintah bahkan mendukung kebijakan tersebut. d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dantindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeriuntuk berinvestasi. Di dalam prinsip transparansi, terdapat dua aspek yang diharapkan dapat berjalan,yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupuninformasi yang mempengaruhi hak-hak privasi individu. Karena itu, kewajiban akanketerbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelasdari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan, siapa yangbertanggung jawab mempublikasikan informasi dan kepada siapa informasi tersebutdiberikan. 2.9.1.2.

Partisipasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Adanya akses terhadap informasi akan menimbulkan partisipasi dari masyarakatsebagai penerima pelayanan publik. Supianto(2013: 6) mengemukakan definisi partisipasi sebagaiprinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus


diberdayakan, diberikankesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses

birokrasi,

mulai

daritahap

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan. Secara teoritis, partisipasi adalahketerlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement) yang mengandungkesamaan tetapi berbeda pada titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yangterlibat, sedangkan

involvement

berbicara

bagaimana

masyarakat

terlibat.

Keterlibatanberarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan,terutama kelompok-kelompok masyarakat minoritas, rakyat kecil, perempuan, dankelompok-kelompok marjinal. Secara substansi partisipasi mencakup tiga hal: a. Setiap warga negara mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalamproses pembangunan. b. Semua mempunyai kesempatan untuk mengakses jalannya pembangunan sertamendapatkan semua akses politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. c. Setiap elemen masyarakat memiliki hak dalam mengontrol dan mengawasi semuakebijakan, lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dapat dilakukan jika ada transparansi yang bermakna adanyaketersediaan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu tentang kebijakan publik danproses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi tersebut, masyarakat dapat ikutsekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasilyang maksimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasiyang hanya akan menguntungkan sebagian


kelompok masyarakat saja. Adapun indikatoradanya partisipasi adalah sebagai berikut: a. Adanya jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat. b. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas danterbuka. c. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan danpengawasan keputusan. d. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah danmasyarakat. e. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat (Supianto, 2013: 9) 2.9.1.3.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Informasi Publik

Implikasi utama yang diharapkan atas berjalannya transparansi dan partisipasiyang dilindungi dengan adanya kepastian hukum di badan publik adalah timbulnyaakuntabilitas pada aparat badan publik. Akuntabilitas menuntut dua hal, yaitukemampuan menjawab (answerability) dan konsekuensi (consequences). Komponenpertama istilah yang bermula dari responsibilitas adalah berhubungan dengan tuntutanbagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan

yangberhubungan

dengan

bagaimana

mereka

menggunakan wewenang mereka, kemanasumberdaya telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakansumberdaya tersebut. Partodihardjo(2009:

107)

mendefinisikan

akuntabilitas

sebagai

pertanggungjawaban pihakyang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat.Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan


menciptakan pengawasan melaluidistribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah

sehingga

mengurangipenumpukan

kekuasaan

sekaligus

dan

menciptakan kondisi yang saling mengawasi(check and balances system). Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwasetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secaraterbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan. Elwood dalamPasolong (2007: 81) menjelaskan 4 dimensiakuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik, yaitu: a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality). Akuntabilitas terkait dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang (abuse ofpower), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhanterhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan dana publik. b. Akuntabilitas proses (process accountability) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalampelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasiakuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitasproses tercermin dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif danmurah biaya. c. Akuntabilitas program (program accountability) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkandapat mencapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif programyang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)


Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah ataskebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat. Dengan demikian, kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Hadirnya UndangUndang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah bentuk freedom of information act, undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan constitutional rights sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Banyak pihak berharap, hadirnya UU KIP mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurusi


kepentingan publik. Salah seorang perumus Undang-Undang Dasar Amerika, James Madison pernah menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak untuk demokrasi yang berarti pula perwujudan kekuasaan yang terbatas dan berada dalam kontrol publik. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.Lay (2006:9) bahwa berbagai studi pembangunan politik di negara-negara yang sudah menikmati stabilitas politik dan harmoni sosial menunjukkan bahwa kebebasan informasi dan hak rakyat untuk mendapatkan informasi memainkan peranan sentral dalam keseluruhan proses politik. Tidak ada satu pun negara yang mampu menjamin stabilitas politik dan tertib sosial secara berkesinambingan, kecuali sistem tersebut difasilitasi dengan jaminan kebebasan informasi. Melihat penjelasan di atas, maka jelas bahwa setiap badan publik harus memberikan informasi terkait hal-hal yang dilakukan dalam upaya merangsang partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan.

Adanya

ketimpangan antara harapan dan kenyataan (das sollen das sein) membutuhkan suatu upaya dalam rangka mengefektifkan implementasi UU KIP sehingga dapat tercipta good governance yang ditandai dengan keterbukaan informasi publik Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu keniscayaan apabila seluruh asas-asas penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Keterbukaan informasi


publik sebagai wujud good governance harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat mengantarkan demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaraanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik

2.10. Citra Konsep citra (image) dikembangkan oleh para ilmuwan sosial dalam membahas

variabel

psikologis

manusia

dalam

mensinkronkan

dengan

lingkungannya, mereka beranggapan bahwa suatu citra timbul dari interaksi berbagai sikap dan asumsi yang dikembangkan seseorang dalam mempelajari lingkungannya (Moore, 2004: 56). Hubungan antara kecenderungan dan kegiatan dengan cara yang akan membantu memahami bagian peran kegiatan diplomasi suatu negara dalam mengungkapkan nila-nilai pendekatan politik ataupun budaya dan bidang lainnya ditandai dengan citra yang dibentuk. Pencitraan membantu memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya tentang preferensi politik ataupun yang lainnya yang tidak hanya bersifat politis. Pencitraan berasal dari kata dasar citra. Citra dari suatu hal tidak selamanya mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya karena citra semata-mata terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, informasi yang benar, akurat, tidak memihak, lengkap dan memadai itu benar-benar penting bagi munculnya citra yang tepat (Jefkins, 1992: 16).


Citra adalah gambaran yang dimiliki setiap orang mengenai pribadi perusahaan, organisasi atau produk (Poerwadarminta,2007:32). Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai oleh dunia. Pengertian citra itu abstrak dan tidak dapat diukur secara matematis tetapi dapat dirasakan dari hasil penelitian baik atau buruk seperti penerimaan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari masyarakat luas (Ruslan, 2003:62). Citra pemerintah adalah citra dari suatu institusi pemerintah secara keseluruhan, jadi bukan hanya citra pada pelayanannya (Jefkins dan Yadin, 2004:19). Sedangkan hal-hal positif yang meningkatkan citra lebih dikenal dan diterima publiknya adalah sejarah atau riwayat hidup lembaga yang gemilang, kualitas pelayanannya, keberhasilan dalam bidang pelayanan dan hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosial (Ruslan, 2003:66). Secara logika, jika pemerintah sudah mengalami krisis kepercayaan dari publik atau masyarakat umum maka akan membawa dampak negatif terhadap citranya, bahkan akan terjadi penurunan citra sampai pada titik yang paling rendah. Menciptakan citra yang positif terhadap pemerintah merupakan tujuan utama bagi seorang Public Relations. Citra merupakan suatu penilaian yang sifatnya abstrak yang hanya bisa dirasakan oleh lembaga atau organisasi dan pihak-pihak yang terikat. Citra yang ideal merupakan impresi yang benar, yang sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya (Soemirat dan Ardianto, 2004: 17) Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu objek, dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. Solomon, (Soemirat dan Ardianto,


2004:15)menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif, pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi - informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingukungan. Untuk mengukur citra suatu lembaga, baik citra positif maupun negatif diperlukan alat ukur untuk mengetahui citra lembaga tersebut. Ada empat hal yang digunakan sebagai alat pengukur pembentukan citra suatu lembaga (Ruslan, 2003: 25), yaitu: 1. Kepercayaan: Merupakan kesan dan pendapat atau penilaian positif khalayak terhadap suatu lembaga. 2. Realitas: Menggambarkan suatu yang realitas, jelas terwujud, dapat diukurdan hasilnya dapat dirasakan dipertanggung jawabkan dengan perencanaan yang matang dan sistematis bagi responden. 3. Terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan: Menggambarkan keadaan yang saling menguntungkan antara lembaga dan publiknya. 4. Kesadaran: Adanya kesadaran khalayak tentang lembaga dan perhatian terhadap produk yang dihasilkan. Citra mencerminkan apa yang dipikirkan, emosi dan persepsi individu. Walaupun orang melihat hal yang sama, tapi pandangan mereka bisa berbeda. Persepsi inilah yang membentuk citra dari sebuah organisasi (Alifahmi, 2005: 56). Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan atau organisasi; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau


organisasi (Sukatendel, dalam Soemirat dan Ardianto, 2004: 22). Esensi tujuan humas di dunia pemerintahan adalah membuat berbagai program pemerintah yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik. Citra suatu lembaga tidak muncul degan sendirinya. Akan tetapi citra harus diupayakan dengan berbagai cara agar selalu terpelihara. Pada kenyataan dalam pergaulan/proses hubungan kerjasama terjadi kejadian yang menimbulkan citra positif dan negatif. Citra positif suatu organisasi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat/publik terhadap produk yang dihasilkan, sehingga masyarakat yakin jika ikut bergabung dalam organisai atau memakai produk organisasi tersebut akan mendapat atau merasakan manfaat (Alifahmi, 2005: 57). Setiap orang/masyarakat akan mempunyai kesan sendiri-sendiri terhadap organisasi/intitusi tertetu. Kesan tersebut tumbuh atau semakin dalam karena kehadiran orgnisasi

itu telah memberikan manfaat atau bisa diharapkan

membawa suatu perubahan menuju ke tercapainya kesejahtraan. Akan tetapi tidak semuanya kehadiran suatu organisasi bisa membawa perubahan ke arah yang positif, bahkan ada organisasi sepak terjangnya selalu meresahkan masyarakat. Sehingga organisasi tersebut mempunyai kesan yang buruh di mata masyarakat. Keadan demikian bisa jadi oganisasi tersebut dijauhi oleh masyarakat atau kehadirannya tidak dibutuhkan lagi, dan tak ada yang mau menjadi anggota atau menjadi langganan jika itu organisasi perusahaan pada akhirnya bubar (Alifahmi, 2005: 58).


Citra organisasi publik memang tidak jatuh begitu saja dari langit. Namun citra organisasi/lembaga harus diciptakan. Citra lembaga harus terus diurus agar bisa tertanam dibenak masyarakat dan dapat tumbuh berkembang sepanjang masa. Pada realitanya citra suatu lembaga ada yang positif dan ada juga yang negatif, keadaan yang demikian tidak mingkin dapat dihindari. Jalan satu-satunya adalah mengelola citra itu sendiri. Citra buruk tidak mungkin bisa dihapus, namun bisa ditutupi dengan citra positif (Alifahmi, 2005: 59). Kegiatan yang menyumbang citra positif adalah prestasi. Prestasi yang baik akan manimbulkan suatu kebanggaan/simpati bagi anggota atau masyarakat yang pro terhadap organisasi. Sehingga prestasi yang baik harus selalu dikomunikasikan terhadap masyarakat/publiknya. Dengan memikian citra positif organisasi/ lembaga akan selalu terjaga (Alifahmi, 2005: 59). Menurut Jefkins, (1992: 16), ada beberapa jenis dari citra, yaitu citra bayangan (mirror image), citra yang berlaku (current image), citra yang diharapkan (wish image), citra perusahaan (corporate image) serta citra majemuk (multiple image). Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasi. Citra yang berlaku merupakan suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Berbeda dengan citra bayangan dan citra yang berlaku, citra yang diharapkan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya citra yang diharapkan lebih baik atau lebih menyenangkan dari pada citra yang ada, walaupun dalam keadaan tertentu citra yang terlalu baik juga bisa merepotkan. Citra lembagaadalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Sedangkan citra majemuk merupakan citra yang dimunculkan oleh orang-orang atau komponen-komponen yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oleh


karena itu, citra yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisa dikatakan sama banyaknya dengan jumlah pegawai yang dimilikinya (Jefkins, 1992: 17-19). Citra yang diharapkan merupakan jenis citra yang diharapkan oleh semua institusi, termasuk pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana ‘citra yang diharapkan’ ini muncul di masyarakat, dapat dilihat dari pendapat masyarakat tentang pemerintah daerah. Masyarakat akan memberikan persepsi terhadap pemerintah daerah tersebut berdasarkan informasi serta realitas yang dibangun oleh media massa dan pengamatan secara langsung. Cara dan penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah itu, menjadi tolok ukur bagaimana masyarakat mempersepsi pemerintah daerah tersebut. Dalam konteks inilah citra tentang pemerintah daerah itu terbentuk dalam benak masyarakat. Pada tataran ini, pencitraan terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Melihat citra buruk pemerintah selama ini dan pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pemerintah selama ini. Penanganannya sesegera mungkin. Sayangnya, penanganan pemerintah daerah untuk memperbaiki citranya di masyarakat masih kurang tepat. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk berbuat terlebih dahulu, baru melihat reaksinya. Sangat terkesan bahwa pemerintah kurang memperdulikan proses komunikasi atau strategi Public Relations. Tidak jarang pendekatan legal formal lebih dikedepankan dibandingkan dengan pendekatan komunikasi. Untuk membangun citra positif di masyarakat, biasanya pemerintah daerah akan melakukan proses pencitraan baik melalui iklan maupun melalui cara-cara yang lain. Hanya saja, selama ini pemerintah daerah cenderung menggunakan proses pencitraan yang hanya menekankan pada konteks membangun reputasi baik dan memperbaiki reputasi buruk. Penekanan ini sebetulnya tidak salah, tetapi


tidak jarang justru menggeser tujuan utama dari kegiatan Public Relations. Dalam konteks ini, kegiatan public relationscenderung hanya ditekankan pada ‘kulit luarnya’ saja yang penting masyarakat melihat institusi kita memiliki citra yang bagus, sekalipun pencitraan ini hanya bersifat sementara. Proses pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah proses pencitraan yang hanya menekankan pada ‘keberhasilan dan keindahan’ saja. Tampilan luar merupakan fokusnya, dengan proses pencitraan cepat dan waktu yang sangat singkat. Tidak jarang proses pencitraan justru dilakukan setelah program itu dilakukan, artinya proses pencitraan tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelum suatu program itu dilakukan. Proses pencitraan dilakukan seketika dan pada saat itu juga, tidak ada konsep edukasi pada proses pencitraan ini. Proses pencitraan ini seringkali terjadi karena prinsip waktu pendek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pejabat pemerintah. Selain itu prinsip ganti pemimpin ganti kebijakan yang seringkali dilakukan oleh pemerintah daerah, juga menjadi akar permasalahan sehingga proses pencitraan tidak bisa dilakukan dalam proses waktu yang panjang. Permasalahan lainnya adalah banyak pemimpin dan pejabat yang ada di pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk berproses secara panjang. Masih sangat sedikit pejabat di pemerintah daerah yang memiliki orientasi program untuk memajukan masyarakat dan memiliki ketahanan untuk melakukan proses edukasi dengan tujuan jangka panjang. Karena permasalahan-permasalahan diatas, maka proses pencitraan seringkali hanya dilakukan dengan menggunakan proses yang pendek dengan waktu yang relatif cepat. Iklan menjadi satu cara yang paling sering dipakai dalam proses pencitraan ini.


2.11. Kerangka Konsep Citra bagi institusi pemerintahan adalah hal yang penting, karena dapat memberikan persepsi kepada masyarakat atau publik. Pemahaman dari suatu informasi yang kurang atau tidak lengkap akan menciptakan citra yang tidak sempurna di mata publik. Citra bagi institusi pemerintahan dapat diukur dalam berbagai macam tampilan yang dapat dilihat di media massa, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Seiring dengan tuntutan zaman yang kian modern, perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah membawa perubahan besar pada setiap masyarakat yang menggunakannya. Teknologi sudah menjadi suatu kontrol sosial baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Bukan hanya perubahan, teknologi juga berkembang menjadi suatu kebutuhan pokok penting dalam kehidupan masyarakat. Teknologi juga merupakan suatu media massa yang berguna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Media massa memberikan suatu pemberitaan berisi informasi penting yang dipercaya dapat meyakinkan masyarakat yang mengkonsumsinya bahwa pemberitaan tersebut adalah benar adanya, memiliki nilai profesionalisme tinggi, dan diharapkan memiliki keaktualisasian. Berkembangnya teknologi juga telah memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-harinya, baik dari segi hobi, maupun profesi. Di setiap perusahaan yang sudah berdiri, teknologi bukan hanya sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan mereka, namun teknologi juga dijadikan sebagai salah satu alat utama dalam kegiatan promosi perusahaan. Salah satu media massa yang diminati pada jaman sekarang adalah media online. Media online adalah jaringan luas komputer yang memiliki


koneksi dan memiliki perizinan untuk menyebarluaskan dan membagikan informasi. Media online juga memperpendek jarak antar negara dan benua. Dengan adanya media online, proses komunikasi dalam menyebarkan informasi dan berita kian menjadi cepat dan mudah.

Bukan hanya diminati, namun kehadiran media online tidak lagi dapat dihindarkan, terutama bagi perusahaan atau organisasi yang sudah memiliki web dan sudah menggunakan e-mail. Karena kehadiran media online juga dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan publik terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Teknologi dan media online juga digunakan untuk menciptakan citra yang baik bagi lembaga tertentu. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, menjalin hubungan dengan publik, serta menciptakan citra positif dimata publik adalah tugas seorang Public Relations (PR) dari sebuah institusi pemerintahan. Sebelum adanya teknologi internet, tugas Public Relations adalah menyampaikan informasi dari suatu lembaga ke media, produser dan editor melalui press release, tips berita dan press kits. Namun semua itu kemudian mengalami perubahan karena adanya internet dan web, karena web memberikan reporter atau media kesempatan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website. Semua informasi yang terdapat dalam website tersebut memiliki link kemana saja tanpa harus mendatangi kantor Public Relations (Prayudi, 2007: 102) Katz dalam Soemirat dan Ardianto mengatakan bahwa citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah institusi/lembaga, seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas (Soemirat dan Ardianto, 2004: 113). Citra dapat terbentuk dengan adanya bantuan media online. Salah satu media online yang sudah berkembang yang juga dapat membantu menciptakan citra perusahaan yang


baik adalah website. Pertumbuhan web sebagai media online semakin meningkat. Ada dua faktor yang membuat web melonjak tinggi, pertama, karena teknologi sudah sangat menyebar dan berkembang dalam jumlah besar di masyarakat, khususnya telefon dan komputer. Kedua, web juga multifungsi dan internet juga mempunyai fungsi yang meluas. Ditambah lagi, web pada awalnya gratis karena penyediaan akses internet dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan non profit (Soemirat dan Ardianto, 2004: 270). Perkembangan media online kemudian mempengaruhi media lama, khususnya media cetak, karena banyaknya masyarakat yang beralih dari media cetak ke media online dikarenakan beberapa alasan dan keunggulan media online. Hal ini terjadi karena menjadi fakta bahwa teknologi dan telekomunikasi telah menjadi bagian dari hidup dan menjadi sumber penting informasi publik. Hampir setiap perusahaan atau lembaga yang sudah berdiri di zaman sekarang memiliki website yang berisikan informasi tentang perusahaan atau lembaga itu sendiri. Website dapat diakses oleh siapa saja yang menggunakan internet di dunia. Informasi yang disajikan di website dapat dibaca dan dikunjungi oleh siapapun yang mengunjungi website tersebut dengan koneksi internet. Citra positif dapat didapat dan ditangkap oleh pengunjung website dengan melihat tampilan, desain dan konten dari website itu sendiri. Dengan adanya website, masyarakat dapat mengetahui secara mudah dan cepat tentang informasi yang diberikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki citranya masing-masing. Dengan bantuan website sebagai salah satu alat pembentukan citra, maka pemerintah daerah tersebut memiliki citra dari sejumlah orang yang memandangnya. Website sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru


yang diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga akan lebih memuaskan para pengunjung apabila website diperbaharui secara up to date. Keterbukaan informasi publik merupakan bukti adanya demokrasi dan transparansi kepada masyarakat. Tujuan utama adanya keterbukaan informasi di setiap negara mencerminkan bahwa negara itu telah benar-benar menganut system demokrasi. Banyak dampak positif dari adanya kebijakan yang ada dalam UU Keterbukaan Informasi Publik UU No 14 tahun 2008 yang secara garis besar menjelaskan mengenai aktivitas yang mengambarkan betapa pentingnya keterbukaan informasi publik hingga di harapkan publik dapat berpartisipasi dalam setiap program. Untuk mewujudkan good governance dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik sangatlah perlu. Undang-undang keterbukaan informasi publik ini akan mengawal pemerintah berlangsung transparan dalam seluruh proses pemerintahan. Seiring berkembangnya zaman, kini informasi semakin mudah didapatkan oleh masyarakat. Baik di desa maupun di kota, kemudahan akses informasi ini tak lepas dari semakin berkembangnya internet yang telah masuk di beberapa desa di Indonesia. Pemerintah daerah juga lebih mudah untuk memberikan informasi kepada warga baik melalui media cetak dan media elektronik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Layanan Informasi Publik Online dan media massa merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik. Website saat ini merupakan media yang paling sering dibuka oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kemudahan untuk mengakses internet. Oleh karena itu, website harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin, karena masyarakat akan sangat tertarik jika website tersebut sangat bagus.


Pemerintah Kabupaten Nias Utaramembuat website yang berisi tentang berita dan informasi yang diperlukan untuk masyarakat. Website yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utaraini dimaksudkan untuk memberikan berita, sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Tidak hanya itu,website pemerintahan daerah ini juga memberikan informasi tentang peraturan daerah yang ada di Kabupaten Nias Utara. Dengan adanya website dari pemerintah daerah ini memudahkan informasi yang diperlukan oleh masyarakat.Penataan dan desain website yang rapi akan menunjukkan bahwa institusi pemerintah yang teratur dan well organized di mata pengunjungnya. Begitu pula kebalikannya, apabila suatu desain website yang tidak rapi akan memberikan kesan bahwa lembaga tersebut tidak profesional dan tidak bonafit. Dari penjelasan di atas, peneliti beranggapan bahwa media online (X 1 ) dan keterbukaan informasi (X 2 ) berpengaruh dalam meningkatkan citra pemerintah (Y), khususnya Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Untuk lebih jelasnya, kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.3. Bagan Kerangka Konsep

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Media Online (X1) Kecepatan (aktualitas) informasi Adanya pembaruan (Updating) informasi Interaktivitas Personalisasi Kapasitas muatan dapat diperbesar Terhubung dengan sumber lain (Hyperlink)

Keterbukaan Informasi Publik (X2) 1. Fungsi, aksesbilitas, kegunaan 2. Bekerjasama 3. Isi yang Efektif 4. Komunikasi Dua Arah 5. Evaluasi Kesuksesan 6. Kemudahan Menemukan Situs 7. Pelayanan yang diatur dengan baik

Citra Pemerintah Kabupaten Nias Utara (Y) 1. Kepercayaan 2. Realitas 3. Terciptanya kerjasama yang Universitas Sumatera Utara saling menguntungkan

2.12. Hipotesis Penelitian Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Hipotesis adalah anggapan atau pendapat untuk menjelaskan suatu fakta yang dipakai sebagai dasar dalam suatu penelitian. Jadi, hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban semetara yang masih perlu adanya pembuktian atas kebenaran melalui penelitian dilapangan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1.

H a = Ada

pengaruh

yang

signifikan

antara

media

online

dalam

meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara. H 0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara media online dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara. 2.

H a = Ada pengaruh yang signifikan antara keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara. H 0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara.


3.

H a = Ada pengaruh yang signifikan antara media onlinedan keterbukaan informasi publik secara bersama-sama dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara. H 0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara media online dan keterbukaan

informasi

publik

secara

bersama-sama

dalam

meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dengan maksud penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap sejumlah variabel

Recommend Documents