BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dengan makin melaratnya orang-orang Indonesia terutama para petaninya maka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Bank Perkreditan Rakyat 2.1.1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Pada abad ke-19 terjadilah proses kemunduran kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama yang ada di daerah pedesaan di pulau Jawa dan Madura. Dengan makin melaratnya orang-orang Indonesia terutama para petaninya maka dimana-mana di Pulau Jawa dan Madura kebutuhan kredit mereka makin meningkat. Adapun kredit ini dibutuhkan untuk membantu mengembangkan golongan usaha kecil. Dan untuk memperoleh kredit tersebut pada waktu itu, hanyalah dari para rentenir. Karena keadaan yang demikian maka pada akhir abad ke-19 timbul aliran-aliran dalam masyarakat di negeri Belanda maupun di Indonesia yang menghendaki diadakannya lembaga perkreditan untuk penduduk Indonesia, dengan bunga yang ringan guna peningkatan atau pencegahan kemerosotan lebih lanjut dari pada kesejahteraan para petani; serta meningkatkan daya tahan mereka terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi (Yasmilen, 2004). Gagasan untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR) di Indonesia tersebut timbul pada akhir abad ke-19 atas prakarsa perorangan yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Beberapa orang Belanda yang mendorong pendirian LPR antara lain adalah F. Fokkens (1894), De Wolff van Westerrode (1897), Cremer (1900), Mr. C. Th. Van Deventer (1904) dan orangorang Belanda lainnya ( Yasmilen, 2004). Universitas Sumatera Utara

Tetapi secara kebetulan yang mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang pertama adalah orang Indonesia yaitu R. Bei Aria Wirjaatmadja, patih di Purwokerto, yang dalam tahun 1895 mendirikan “Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren” (Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Pemerintahan Bangsa Indonesia) yang memberikan pinjamannya kepada para pegawai negeri bangsa Indonesia dan juga kepada para tukang dan petani, dengan tujuan untuk membebaskan mereka dari jeratan rentenir dan pengijon (Irmayanto dkk, 2004 : 106). Pada tahun 1897, W.P.D De Wolff van Westerrode diangkat menjadi Asisten Residen di Purwokerto, ia mengadakan perbaikan

dan reorganisasi

terhadap Bank Bantuan dan Tabungan tersebut di atas dan menjadikan bank itu Bank Tabungan, Bantuan dan Kredit Pertanian. Pendirian bank di Purwokerto itu diikuti pula oleh bank-bank yang serupa di berbagai daerah, yang kemudian disebut Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat. Bank-bank tersebut meupakan lembaga-lembaga kedermawanan (philantropische instellingen) ( Yasmilen, 2004). De Wolff van Westerrode bermaksud agar perkreditan kepada para petani di Indonesia dilaksanakan menurut azas-azas Koperasi, sebagaimana halnya dengan kredit pertanian menurut Sistem Raiffeisen. Tetapi pembentukan koperasi kredit tentunya tidak dapat dilakukan secara besar-besaran di dalam waktu yang singkat. Sedangkan pemerintah Belanda menginginkan agar bantuan kredit kepada orang-orang Indonesia pada umumnya dan kredit kepada para

Universitas Sumatera Utara

petani khususnya diperluas dalam waktu secepat-cepatnya. Maka pendirian Bank- Bank Rakyat tersebut ditingkatkan oleh para pegawai pemerintahan. Pada tahun 1934 Bank-Bank Rakyat digabung dalam “Algemeene Volkscredietbank” (AVB), dengan demikian berakhirlah peranan Bank-Bank Rakyat sebagai lembaga kedermawanan, tetapi tujuan dari Algemeene Volkscredietbank tetap diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wijaya,1991: 8). Setelah kemerdekaan Indonesia, Algemeene Volkscredietbank yang menjadi Bank Rakyat Indonesia dijadikan Bank Umum kemudian juga Bank Devisa untuk melayani golongan menengah bangsa Indonesia (Wijaya, 1991 : 18). Tapi, bank tersebut masih tetap memberikan kredit usaha kecil pada umumnya dan kredit pedesaan pada khususnya. Sejak deregulasi perbankan tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988). Paket ini menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan ini memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dalam perkembangannya keberadaan Bank Perkreditan Rakyat makin meluas dan penting dalam kehidupan ekonomi pedesaan. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank. Terbit PP No.71/1992 yang menyebutkan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izi usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang Universitas Sumatera Utara

dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam tempo sampai 31 Oktober 1997. Setelah itu diterbitkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dimana menetapkan defenisi dan ketentuan baru tentang BPR (Lubis,2010:87). 2.1.2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam dua Undang- undang perbankan yaitu Undang- Undang Perbankan RI Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang Undang Perbankan RI Nomor Tahun 1998. Dimana pada Undang – Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ( Irmayanto dkk, 2004 : 103). Hal ini lah yang membedakan BPR dengan bank umum dan dalam Undang – Undang tersebut dengan jelas telah memberikan batasan aktivitas dan ruang gerak BPR.

Kemudian Undang –

Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998. Dimana dengan adanya Undang – Undang Perbankan yang baru ini, eksistensi diharapkan lebih baik sesuai kondisi dan perkembangannya ( Lubis, 2010 : 86). Bank Perkreditan Rakyat didefenisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak Universitas Sumatera Utara

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ( Triandaru dan Totok,2006 :86). Dengan ketentuan ini memungkinkan BPR untuk memilih asas kegiatan usahanya apakah secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah Islam. BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dikenal dengan BPR dan tidak

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Dan

sebaliknya, BPR yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan BPRS dan tidak melakukan kegiatan berdasarkan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional (Lubis, 2010 : 86). Sebelum adanya BPR yang baru diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, terlebih dahulu sudah ada lembaga-lembaga keuangan di pedesaan yang mempunyai kegiatan seperti Bank Perkreditan Rakyat.

Lembaga –

lembaga tersebut antara lain Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK). Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan sebagainya ( Irmayanto dkk, 2004:103). Kemudian lembaga-lembaga keuangan tersebut diberikan status sebaga BPR yang tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ( Triandaru dan Totok, 2006:87). 2.1.3. Asas, Tujuan Dan Sasaran BPR Undang – Undang Dasar 1945 telah mengatur dan menetapkan ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan perekonomian. Aturan dan ketentuan ini bertujuan agar hal – hal negatif dalam perekonomian seperti free light liberalism, etetisme dan monopoli tidak terjadi sehingga aktivitas perekonomian Universitas Sumatera Utara

berjalan dengan baik dan sehat. Bank Perkreditan Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi sesuai dengan aturan dan ketentuan UUD 1945. Dengan berasaskan demokrasi ekonomi diharapkan BPR dapar berperan luas dan membantu masyarakat terutama dalam penyediaan dan penyaluran dana sehingga sejalan dengan tujuan BPR untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Lubis, 2010 : 89). Dari segi tujuan, baik BPR maupun bank umum merupakan lembaga yang sama – sama menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Namun demikian kedua jenis lembaga keuangan ini mempunyai sasaran yang relatif berbeda karena BPR menghimpun dana dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menyalurkannya kembali kepada kelompok pengusaha ekonomi lemah. Sasaran BPR ini lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan dana dikalangan petani, nelayan, peternak, pengusaha kecil, pegawai, pensiunan, peniaga dan lain – lain dimana golongan ini relatif belum sepenuhnya terlayani oleh bank umum ( Lubis, 2010 : 89). 2.1.4. Kegiatan Usaha BPR Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah ( Triandaru dan Totok, 2006 : 86) : a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan tersebut. b) Memberikan kredit kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.


c) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank-bank lain. d) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut : a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. c) Melakukan penyertaan modal. d) Melakukan usaha perasuransian. e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas. 2.1.5. Izin Pendirian, Permodalan, Dan Kepemilikan BPR 2.1.5.1. Izin Pendirian BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh ( www.bi.go.id) : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia; c. Pemerintah Daerah ; atau d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. Universitas Sumatera Utara

Untuk memperoleh izin usaha tersebut, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja ( Hasibuan, 2001 : 39). Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. (www.bi.go.id) 2.1.5.2. Permodalan Modal disetor untuk mendirikan BPR (www.bi.go.id) : a) Rp 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta. b) Rp 2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. c) Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b. d) Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a, b dan c. e) Bagian dari modal disetor digunakan untuk modal kerja sekurangkurangnya sebesar 50 %. Modal yang harus disetor BPR berbeda-beda menurut di wilayah mana BPR tersebut akan didirikan. Hal ini dimaksudkan agar BPR tersebut dapat beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Universitas Sumatera Utara

secara baik dan optimal. Dan apabila didirikan di wilayah yang semakin tinggi dan berpenduduk lebih padat maka modal yang harus disetor juga semakin besar ( Lubis, 2010 : 92). 2.1.5.3. Kepemilikan BPR Selain itu sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain ( kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) dan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( www.bi.go.id). Dalam hal kepemilikan BPR, yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan dan memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat ( www.bi.go.id). Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan ( fit and proper test ) BPR untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi ( www.bi.go.id).


Namun demikian dalam hal kepemilikan BPR ini perlu diketahui hal-hal berikut ( Lubis, 2010 : 93 ) : a. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau boleh juga dimilki secara bersama antara WNI, badan hukum Indonesia yang semua pemiliknya merupakan WNI dan pemerintah daerah. b. BPR yang berbentuk badan hukum koperasi, maka kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan undang-undang perkoperasian. c. Jika BPR tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka seluruh sahamnya harus berbentuk saham atas nama. d. Sekiranya terjadi perubahan kepemilikan BPR, harus memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia dan juga harus dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas mengawasi seluruh lembaga perbankan. e. Untuk melakukan merger, konsolidasi antar BPR atau akuisisi maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Direksi Bank Indonesia. 2.2. Kredit 2.2.1. Pengertian Kredit Toft (1986) menyatakan bahwa : A bank may be regarded as a body that buys and sells credit. Clearly the granting of credit is a dominant aspect of the services it provides. The word “credit” is connected with the word “trust”, credit being granted to those you fell you can trust. In a similar way, a banker’s lending to a customer is based on trust, on his belief that the customer will honour his debts and repay the loan in due course.


Ada beberapa konsep atau pendapat lain tentang pengertian kredit antara lain (Siswandi 2008:57) : 1. Secara Etimologi Kredit berasal dari bahasa Yunani credere artinya kepercayaan. Kredit berasal dari credo artinya saya percaya. 2. Pendapat Raymond Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang. 3. Pendapat Rolling G. Thomas Kredit adalah kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. 4. Dalam arti Ekonomi Kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dalam bentuk barang atau jasa-jasa. 5. Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Kredit

adalah

penyediaan

uang

atau

tagihan

yang

dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. 2.2.2. Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan.

Dengan demikian, pemberian kredit merupakan pemberian


kepercayaan, yang berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut (Simorangkir,2000:101) : 1. Kepercayaan Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2. Waktu Waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3. Degree of risk Degree of risk yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan Universitas Sumatera Utara

adanya unsur risiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa.

Namun, karena

kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan. 2.2.3. Tujuan dan Fungsi Kredit Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit, yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Karena Pancasila adalah dasar falsafah Negara kita maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Simorangkir,2000:102). Oleh karena itu, tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas sebagai agent of development, adalah sebagai berikut (Simorangkir, 2000:102) : 1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. 2. Meningkatkan

aktivitas

perusahaan

agar

dapat

menjalankan

fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat. 3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.


Adapun fungsi pemberian kredit bagi masyarakat secara umum adalah (Siswandi, 2008:59) : 1. Meningatkan daya guna barang (Utility of Goods). Dengan adanya aliran dana atau kredit, maka perputaran barang dan jasa makin cepat dan lancar, karena tersedianya dana untuk ditukar dengan barang. 2. Meningkatkan daya guna uang (Utility of Money). Adanya perputaran uang dan perpindahan dana dari pihak yang kelebihan ke pihak yang membutuhkan maka dana akan menjadi efektif serta fungsi alat pembayaran lebih tinggi. 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan. Bantuan kredit mendorong pengusaha, petani, industry serta bentuk usaha lain meningkatkan produksi dengan mengaktifkan potensi ekonomi yang dimiliki secara maksimal. 4. Meningkatkan motivasi kerja. Untuk meningkatkan agar kita lebih bergairah dan semangat dalam menjalankan aktivitas salah satunya dengan mengajukan kredit. 5. Sebagai pengendali harga. Naik turunnya harga barang dan jasa salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka pengendaliannya dengan pembatasan pada kredit.


6. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Untuk menutup defisit Anggaran Belanja Negara serta menjaga stabilitas ekonomi yang mantap yaitu dengan hutang luar negeri. 2.2.4. Jenis-Jenis Kredit Luckett (1984) menyatakan bahwa : One meaningful way to classify bank loans is according to the purpose for which the loan is made. Banking authorities put loans into six categories: commercial and industrial, or business loans; agricultural loans; real estate loans; loans to individuals; loans to financial institutions; and other loans. Menurut Kasmir (2008:103), kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain : a) Dilihat dari segi kegunaan: 1. Kredit Investasi Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. 2. Kredit Modal Kerja Digunakan

untuk

keperluan

meningkatkan

produksi

dalam

operasionalnya. Contohnya diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.


b) Dilihat dari segi tujuan kredit 1. Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit industry lainnya. 2. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan,

karena untuk

digunakan seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumsi lainnya. 3. Kredit perdagangan Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contohnya kredit ekspor dan impor. c) Dilihat dari segi jangka waktu 1. Kredit jangka pendek Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Universitas Sumatera Utara

2. Kredit jangka menengah Yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. 3. Kredit jangka panjang Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. d) Dilihat dari segi jaminan 1. Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang . 2. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. e) Dilihat dari sektor usaha 1. Kredit pertanian Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 2. Kredit peternakan Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi. 3. Kredit industri Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. Universitas Sumatera Utara

4. Kredit pertambangan Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 5. Kredit pendidikan Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 6. Kredit profesi Yaitu kredit yang diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara. 7. Kredit perumahan Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. 2.2.5. Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-undang No. 14/1967 tentang Pokok Perbankan, pasal 24 ayat 1 : “Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Dalam hal ini jaminan harus memadai untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah. Kegunaan jaminan adalah (Santoso, 1996:113) : a. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok maupun bunga) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Universitas Sumatera Utara

b. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dala transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian

kemungkinan

nasabah

untuk

meninggalkan

usahanya/proyek yang akan merugikan nasabah itu sendiri dapat dicegah atau diperkecil. c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkannya kepada bank. Adapun penggolongan jaminan, yaitu (Santoso, 1996:113): a. Jaminan Material (material collateral), meliputi : - Barang bergerak (stock barang) - Barang tidak bergerak (tanah, bangunan) - Surat-surat berharga (saham, obligasi, sertifikat deposito) dan tagihan-tagihan dagang. b. Jaminan Non-material - Jaminan pribadi (personal quaranty) - Jaminan perusahaan (corporate quaranty) - Aval dengan segala bentuk jaminan (nama baik, bonafiditas, reputasi, trademark dan goodwill). 2.2.6. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh Universitas Sumatera Utara

dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kritera-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008: 109) : 1. Character (Karakter) Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercayaa, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi: cara hidu atau gaya hidup yang dianutnya, kedaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar. 2. Capacity (Kapasitas) Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dhubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentian pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam


menjalankan usahanya salama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3. Capital (Modal) Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 4. Collateral (Jaminan) Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5. Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sector masingmasing, serta prospek usaha dari sector yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.


Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut ( Kasmir, 2008 : 110) : 1. Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3. Perpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya. 4. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. Universitas Sumatera Utara

5. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6. Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 2.3. Usaha Mikro Kecil 2.3.1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang Koperasi dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha kecil adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan Universitas Sumatera Utara

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha

kecil

sebagaimana

dimaksud

dalam

undang-undang

ini

(http://huluinia.org). 2.3.2. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Usaha Mikro dan Kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6, yaitu sebagai berikut (http://usaha-umkm.blog.com): 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki

hasil

penjualan

tahunan

paling

banyak

Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).


2.3.3. Ciri-ciri Usaha Mikro dan Kecil 2.3.3.1. Ciri-ciri

Usaha

Mikro

antara

lain

adalah

(http://usaha-

umkm.blog.com ): 1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak menetap sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 5. Tngkat pendidikan rata-rata relatif rendah. 6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP (nomor pokok wajib pajak). Contoh Usaha Mikro adalah : 1. Usaha tani pemilik dan penggarp perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.


2. Industri makanan dan minuman, industry meubelair pengolahan kayu dan rotan, industry pandai besi pembuat alat-alat. 3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dll. 4. Peternakan ayam, itik dan perikanan. 5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi). Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain: a. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. b. Tidak sensitive terhadap suku bunga. c. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. d. Pada umumnya berarakter jujur, ulet lugu dan dapat diterimngan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.


Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan. 2.3.3.2. Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain adalah (http://usahaumkm.blog.com): 1. Jenis barang atau komoditinya yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. 4. Sudah memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 5. Sumber daya manusianya memiliki pengalaman dalam berwira usaha. 6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. 7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Contoh Usaha Kecil adalah a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.


b. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya. c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan. d. Peternakan ayam, itik dan perikanan. e. Koperasi berskala kecil. 2.3.4.

Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari

berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bias berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2009). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil menurut Tambunan (2009) : 1. Kesulitan Pemasaran Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestic dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.


2. Keterbatasan Financial Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial : mobilitas modal awal (star-up capital) dan akses ke modal kerja, financial jangka panjang

untuk

investasi

yang

sangat

diperlukan

demi

pertumbuhan out-put jangka panjang. 3. Keterbatasan SDM Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek

enterpreunershi,

manajemen,

teknik

produksi,

pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestic maupun pasar internasional. 4. Masalah Bahan Baku Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan out-put atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang

terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.


5. Keterbatasan Teknologi Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat. 2.4. KERANGKA KONSEPTUAL

Tingkat Suku Bunga Kredit Perkembangan Usaha PT. BPR Dana Mandiri

Biaya untuk Memperoleh Kredit

Prosedur Kredit

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5. HIPOTESIS Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Kuncoro,2003:48).


Hipotesis dalam penelitian ini adalah : a. Tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha PT. BPR Dana Mandiri dalam upaya memacu kegiatan UMK. b. Biaya

untuk

memperoleh

kredit

berpengaruh

positif

terhadap

perkembangan usaha PT. BPR Dana Mandiri dalam upaya memacu kegiatan UMK. c. Prosedur kredit berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha PT. BPR Dana Mandiri dalam upaya memacu kegiatan UMK.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dengan makin melaratnya orang-orang Indonesia terutama para petaninya maka

Recommend Documents