BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Peranan Menurut
Soekanto
(2002:243)
peranan
adalah
aspek
dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan pengertian peranan (role) menurut komaruddin dalam Divianto (2012:204) adalah: 1. Bagian dari tugas manajemen yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen. 2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 5. Fungsi dari setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peranan yaitu penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. B. Auditing Pada umumnya audit merupakan proses pengumpulan bahan bukti serta pengawasan dengan membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang 15
sudah ditetapkan. kriteria-kriteria yang telah ditetepkan tersebut digunakan oleh seorang auditor untuk mengevaluasi informasi yang telah di dapatkan. 1. Pengertian Auditing Auditing pada prinsipnya merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perusahaan, serta membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. melalui kegiatan inilah dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk melihat performa, kepatuhan dan apabila terjadi penyimpangan dalam perusahaan tersebut. Menurut Stamp dan Moonitz yang di terjemahkan oleh Agoes (2009:42) “Audit merupakan pengujian yang independen, objektif, dan mahir atas seperangkat laporan keuangan dari suatu perusahaan beserta semua bukti penting yang mendukung. Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan pendapat yang dapat dipercaya dalam laporan tertulis mengenai apakah laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.” Menurut konrath yang dikutip Agoes (2009:42) “Auditing is a sistemetic process objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to a certain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and comunicating the result to interest users.” Berdasarkan definisi diatas, dapat diartikan bahwa dalam melakukan audit dilakukan tindakan-tindakan menggumpulkan, mengevaluasi, menentukan, dan melaporkan informasi yang disajikan oleh perusahaan. 16
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan cara yang tepat dan akurat dalam menilai suatu perusahaan dengan menggunakan indikator-indikator yang tercipta berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. 2. Jenis-jenis Audit Menurut Mulyadi (2002:30-32) menyebutkan bahwa, secara umum audit dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: a. Audit Laporan keuangan (Financial Statement Audit) Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. b. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. c. Audit Operasional (Operational Audit) Mengevaluasi efesiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur operasi organisasi dan metode-metodenya. Menurut Agoes (2012:11) jenis-jenis audit adalah management audit, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan intern: a. Manajemen Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi operasional yang telah ditentukan oleh 17
manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. b. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh piahk perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan biasa dilakukan, baik oleh kantor akuntan public maupun bagian internal audit. c. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap manajemen yang ditentukan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan audit kinerja yang berkaitan dengan efisien, efektifitas, dan ekonomis termasuk kedalam manajemen audit.
B. Audit Kinerja 1. Pengertian Audit Kinerja Menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
18
Menurut Robbins dalam Rai (2008:40) kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Menurut Malan, Fountain, Arrowsmith, dan Lockridge dalam Rai (2008:41) audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan beradasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Tujuan evaluasi adalah untk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi audit kinerja adalah memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan. Audit kinerja adalah sebuah audit dalam rangkan mendapatkan gambaran
mengenai
kinerja
sebuah
organisasi/perusahan
secara
keseluruhan. Audit kinerja adalah pengujian yang obyektif dan sistematis yang berkaitan dengan program, aktivitas, fungsi, sistem manajemen dan prosedur melalui assessmen dalam rangka pencapaian target yang ada untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara 19
objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisien dan efektivitas, dengan tujaun memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Berdasarkan definisi diatas, audit kinerja merupakan proses yang sistematis dari evaluasi efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan operasi perusahaan yang dijalankan manajemen dan melaporkan hasilnya terhadap orang yang tepat dengan rekomendasi untuk perbaikan dalam melakukan kegiataan operasinnya sesuai dengan tujuannya. Pengertian efektivitas, ekonomis, dan efisiensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a.
Efektivitas dimaksudkan bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tunjuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
b.
Ekonomis berarti cara penggunaan sesuatu hal secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang terbaik.
c.
Efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.
2. Tujuan Audit Kinerja Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa audit kinerja mencangkup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaina hasil dan efektivitas program, ekonomi 20
dan efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang
berlaku,
serta
bagaimana
cara
untuk
meningkatkan efektivitasnya diantaranya: a. Kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan pokok akan dilaksanakan secara ekonomis, dan efisien serta kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan efektivitas pelaksanaa kegiatan/tugas pokok dan fungsi. b. Efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi maupun kehematan penggunaan sumber dana dan sumber daya untuk pelaksanaan kegitan tersebut. c. Ketaatan pelaksanaan
kegiatan terhadap
peraturan perundang-
undangan yang berlaku. d. Memberikan saran-saran perbaikan atas kelemahan manajemen agar pengelolaan kegiatan/tugas pokok dan fungsi unit kerja pada tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. 3. Manfaat Audit Kinerja Menurut Rai (2008:46) manfaat audit kinerja sebagai berikut: a.
Peningkatan kinerja dapat meningkatkan kinerja suatu entitas yang diaudit dengan cara sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaiannya. Auditor sebagai pihak independen dapat membantu memberikan suatu pandangan kepada manajemen untuk melihat permasalahan 21
secara lebih tajam dari sisi operasional. Untuk mendefinisikan permasalahan permasalahan, auditor dapat melakukan diskusi dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang operasional dan menginformasikan hal tersebut kepada manajemen. 2) Mengidentifikasi sebab-sebab aktual dari suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh kebijakan manajemen atau tindakan lainnya. Auditor harus dapat dilakukan untuk mengatasi permaslahan tersebut. Auditor sebaiknya tidak memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan jika auditor tidak dapat membantu dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut. 3) Mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan
atau
ketidakefisienan.
Perlu
kita
ingat
bahwa
pengurangan setiap rupiah jangan sampai mengurangi efisiensi dan efektivitas
dalam
pencapaian
tujuan.
Pengurangan
biaya
merupakan elemen yang penting dalam audit kinerja. Namun demikian, penghematan biaya dapat menyebabkan maslah yang lebih besar dalam jangka panjang. Biaya harus berada pada suatu tingkat yang tepat dan jika perlu dilakukan pemotongan biaya. Keputusan untuk mengurangi biaya ahrus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan operasi. 4) Mengidentifikasi
kriteria
untuk
menilai
pencapaian
tujaun
organisasi. Pada beberapa situasi, kriteria yang terkait mungkin
22
tidak tersedia, oleh karena itu, auditor dapat membantu manajemen dalam membangun kriteria tersebut. 5) Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal. Auditor harus menentukan apakah mekanisme pelaporan telah menyediakan informasi tentang efektivitas operasional. Ada beberapa hal yang harus dipertimabngkan antara lain: a) Apakah ada perbedaan tingkat detail laporan. b) Apakah ada informasi yang belum disajikan dalam laporan c) Apakah indikator kinerja sudah dipertimbangkan dalam menyusun laporan. 6) Menyediakan jalur komunikasi antar tataran operasional dan manajemen. Di beberapa organisasi, terdapat perbedaan yang jelas antara tataran operasional dan manjemen, tetapi ada juga organisasi yang membedakan secara jelas membedakan secara jelas antara keduanya. 7) Melaporkan ketidakberesan. Audit kinerja dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kepada manajemen setiap penyimpangan dan kerugian sehingga dampak yang lebih besar tidak terjadi. b. Peningkatan akuntabilitas publik Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja. Perbaikan perbandingan kinerja antara 23
oragnisasi sejenis yang diperiksa serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif. Tanggung jawab pengelolaan program, kegiatan, fungsi, atau organisa
secara
ekonomis,
efisein,
dan
efektif
terletak
pada
manajemen/eksekutif. Selajutnya manajemen, dalam hal ini pemerintah, bertanggung jawab untuk memberikan laporan kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, fungsi, atau oraganisasi kegiatan publik. 4. Ruang Lingkup Audit Kinerja Menurut Rai (2008:107) ruang lingkup audit diantaranya: a.
Penelahaan terhadap sistem pengendalian intern/manajemen kegiatan satuan kerja apakah telah memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis dan tertib.
b.
Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan unit kerja apakah telah memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, dantertib.
c.
Penilaian efektivitas dan atau manfaat dari kegiatan tersebut.
d.
Audit
ketertiban
terhadap
peraturan
perundang-undangan
atas
pengelolaan keuangan, prosedur, pengadaan sarana,/prasarana, metode kerja dan pengelolaan SDM. e.
Monitoring terhadap tindak lanjut hasil hasil audit aparat pengawas fungsional sebelumnya.
5. Tahap-tahap Audit Kinerja Struktur audit kinerja terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan,
tahap
pengauditan,
tahap
pelaporan
dan
tahap 24
penindaklanjutan. Pada tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2005:197), tahap-tahapan audit terdiri atas : “1. Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarization and planning phase). 2. Tahap pengauditan (audit phase). 3. Tahap pelaporan (reporting phase). 4. Tahap penindak lanjutan (fllow-up phase).” Tahap-tahap audit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tahap pengenalan dan perencanaan Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian intern/manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian (research plan) yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. a) Survei Pendahuluan
25
Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar dan prosedur kinerja. Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantu auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk hal-hal yang sifatnya material, mendesain tugas secara efisien dan menghindari kesalahan. b) Review Sistem Pengendalian Pada tahap review sistem pengendalian, auditor menelaah sistem pengendalian intern/manajemen dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen untuk menentukan luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian terdiri dari tiga langkah, yaitu: a) Menganalisis sistem manajemen organisasi. b) Membandingkannya dengan model yang ada. c) Mencatat dugaan terhadap ketidakcocokkan/ketidaksesuaian. b. Tahap Audit Tahapan dalam audit operasional terdiri dari tiga elemen yaitu : 1) Talaah hasil-hasil program (program results review). 26
2) Telaah ekonomi dan efisiensi (economy and efficiency review). 3) Telaah kepatuhan (compliance review). Secara rinci, komponen audit terdiri dari: a) Identifikasi Lingkungan Manajemen Auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen untuk memahami keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi organisasi. Untuk itu, auditor harus mengetahui dengan seksama dan akurat gambaran menyeluruh organisasi dari perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. Auditor mengumpulkan informasi sehubungan dengan persyaratan hukum dan kinerja, gambaran organisasi, sistem informasi dan pengendalian, pemahaman karyawan atas kebutuhan dan harapan. b) Perencanaan dan Tujuan Komponen ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi. Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta keterkaitan antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan kebutuhan dan organisasi. c) Struktur Organisasi Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal
27
maupun informal dan tanggung jawab yang terkait dengan organisasi. d) Kebijakan dan Praktik Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum (kebijakan publik) yang merupakan kesepakatan yang telah dirumuskan dan diformalkan dalam peraturan atau petunjuk administratif yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang harus dilaksanakan. e) Sistem dan Prosedur Sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika dan kebutuhan suatu organisasi. Salah satu contoh sistem dan prosedur yang biasa digunakan adalah Standard Operating Procedures yang menjelaskan bagaimana sebuah fungsi atau tanggung jawab dilaksanakan. f) Pengendalian dan Metode Pengendalian Komponen ini berhubungan dengan pengendalian intern terutama
pengendalian
akuntansi
(accounting
control)
dan
pengendalian administratif (administrative control). Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reliabilitas data keuangan. Pengendalian administratif terdiri dari rencana, metode, dan prosedur organisasi yang berfokus pada 28
efisiensi operasional, efektivitas organisasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen serta ketentuan yang berlaku. g) Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Fisik Komponen sumber daya manusia dan lingkungan fisik berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas, dan kondisi fisik pekerjaan. h) Praktik Pengelolaan Staf (staffing practices) Komponen ini mengacu pada metode dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, metode dan prosedur yang digunakan untuk mengtur administrasi penggajian, metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan, kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan, dan affirmative action plans, yaitu rencana-rencana tindakan yang disetujui oleh pihakpihak tertentu. i) Analisis fiskal Analisis fiskal diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk mengindikasikan efisiensi operasi, ekonomis dan efektivitas unit organisasi yang dievaluasi. j) Area Khusus Investigasi (special areas of investigation) Investigasi
ini
lebih
diarahkan
pada
usaha
untuk
mengevaluasi solusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan 29
efektivitas dan efisiensi atau peningkatan nilai ekonomis sebuah fungsi organisasi. c. Tahap Pelaporan Pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan secara tertulis merupakan sebuah ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Tanpa memandang sejauh mana profesionalisme dan kemampuan pemeriksaan yang dimiliki oleh auditor, laporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya. Ada tiga langkah utama yang penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu: 1) Persiapan (preparation). Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuantemuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan buktibukti pendukung dokumentasi yang diperlukan. 2) Penelaahan (review) Penelaahan merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau auditee. 30
3) Pengiriman (transmission) Tahap pengiriman meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada auditee. Hal terpenting dalam sebuah laporan adalah bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan laporan. Agar dapat menyampaikan hasil audit dengan baik, auditor harus memastikan siapa yang kompeten untuk menulis laporan dan siapa para pengguna laporan audit tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan audit operasional. 1) Laporan audit harus ditulis secara objektif. 2) Auditor tidak boleh terlalu overstate. 3) Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. 4) Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. 5) Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. d. Tahap Penindaklanjutan Setelah melaksanakan aktivitas-aktivitas utama audit, masih terdapat aktivitas lain yang perlu dilakukan yaitu tahap penindaklanjutan. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, auditee, dan pihak lain yang
berkompeten.
Tahap
penindaklanjutan
didesain
untuk
memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan 31
auditor sudah diimplementasikan. Prosedur review follow-up dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk
mengetahui
mengimplementasikan
permasalahan
yang
rekomendasi
dihadapi
auditor.
organisasi Kemudian
dalam auditor
mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap datadata tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain: 1) Dasar pelaksanaan follow-up. 2) Pelaksanaan review follow-up. 3) Batasan follow-up. 4) Implementasi rekomendasi. 5) Pemeriksaan kembali secara periodik.
C. Tindak Lanjut 1. Pengertian Tindak Lanjut Menurut Tugiman (2006:72) “Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan.” Tindak lanjut berarti sautu aksi atau tindakan koreksi sebagia lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengemabalikan segalakegiatan pada tujuan yang seharusnya.
32
2. Tindak Lanjut Hasil Audit Menurut Akmal (2006:76) “Tindak lanjut hasil pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, kefektifan dan ketepatan waktu tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen (auditee) terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan, termasuk temuan,-temuan yang berkaitan, yang didapat oleh pemeriksaan baik intern maupun ekstern.” Tindak lanjut hasil audit merupakan bagian dari proses pengawasan yang dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan, pelaporan yang diakhiri dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. 3.
Prosedur Tindak Lanjut Menurut Tugiman (2006:76) prosedur untuk melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai berikut: a. Memberikan batas waktu yang disediakan bagi manajemen untuk melaksanakan tindak koreksi. b. Melakukan evaluasi terhdap laporan tindakan koreksi yang dilakukan manajemen c. Melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi. d. Melakukan pemeriksaan terhdap tindak lanjut jika diperlukan. e. Untuk tindakan koreksi yang kurang memuaskan dapat melaporkan pada tingkatan manajemen yang sesuai termasuk risiko yang masih ada untuk memberikan tambahan sehingga tindakan koreksi menjadi memuaskan. 33
4.
Tujuan dan Manfaat Tindak Lanjut Menurut Tugiman (2006:44) tujuan tindak lanjut audit sebagai berikut: a. Memastikan bahwa saran/rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai, dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa. b. Mengetahui perkembangan tindak lanjut/rekomendasi dalam laporan hasil audit lalu yang masih belum selesai. c. Memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen, serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa. d. Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan. Sedangkan manfaat tindak lanjut rekomendasi audit manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar apabila terjadi ketidakhematan,
ketidakefesienan,
dan
ketidakefektifan
dalam
melaksanakan kegiatan operasional dapat segera diperbaiki, sehingga kegiatan operasional perusahaan tetap mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya.
D. Sistem Pengendalian Internal 1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008:319) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, 34
Manajemen, dan Personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini: a. Keandalan laporan keuangan. b. Efektivitas dan efisiensi operasi. c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Mulyadi (2002:180) Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) Keandalan pelaporan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi. 2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Seperti yang telah disinggung pada point 1 diatas, manajemen memiliki tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal, sebagai berikut: a. Keandalan dalam Laporan Keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam 35
pelaporan. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini. b. Efektivitas dan Efisiensi Operasional Perusahaan. Pengendalian
dalam
suatu
perusahaan
akan
mendorong
penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan. c. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan publik, perusahaan nonpublik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. Manajemen merancang sistem pengendalian internal agar mencapai ketiga tujuan diatas. Fokus auditor dalam pengauditan atas laporan keuangan maupun audit atas pengendalian internal terletak pada pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan ditambah beberapa pengendalian terhadap kegiatan operasional dan kepatuhan terhadap hukum
36
dan peraturan yang dapat berdampak secara signifikan pada laporan keuangan. 3. Komponen Sistem Pengendalian Internal Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mendefinisikan lima komponen (unsur-unsur) yang saling berhubungan yang akan saling menunjang pencapaian tujuan perusahaan, komponen tersebut meliputi: a. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan para pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor perlu mempertimbangkan subkomponen dari lingkungan pengendalian itu sendiri, yaitu: 1) Integritas dan Nilai-Nilai Etis Subkomponen
ini
meliputi
tindakan
manajemen
untuk
mencegah karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Integritas dan nilai-nilai etis ini dituangkan dalam sebuah standar etika atau kode perilaku. 2) Komitmen pada Kompetensi Meliputi
pertimbangan
manajemen
tentang
persyaratan
kompetensi yang harus dipenuhi bagi pekerjaan tertentu. 37
3) Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Dewan komisaris berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan secara layak. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan auditor internal
maupun auditor eksternal,
termasuk
menyetujui jasa audit dan nonaudit yang dilakukan para auditor eksternal. 4) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen Manajemen, melalui prinsip dan sikapnyam memberikan isyarat tertentu bagi para karyawannya mengenai arti penting pengendalian internal. 5) Struktur Organisasi Struktur organisasi menunjukkan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap divisi atau bagian. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari perihal pengelolaan entitas dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian atas pengelolaan tersebut diterapkan. 6) Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas) Karena pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan sebuah
entitas,
metode
atau
kebijakan
untuk
mengangkat,
mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi
38
kepada karyawan merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal. b. Penilaian Risiko Merupakan proses identifikasi dan analisis resiko yang dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, serta menentukan cara bagaimana risiko tersebut ditangani. COSO mengarahkan kita melakukan identifikasi terhadap risiko internal maupun eksternal dari aktivitas suatu entity atau individu. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencangkup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi seperti perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru, restrukturisasi perusahaan, operasi di luar negeri, dan pernyataan akuntansi. Tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor dapat mengetahui proses penilaian risiko yang dilakukan manajemen melalui penggunaan kuesioner atau diskusi dengan manajemen terkait untuk menentukan bagaimana manajemen klien mengidentifikasi risikorisiko yang terkait dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi risiko yang muncul. c. Aktivitas Pengendalian 39
Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri atas: 1) Pemisahan Tugas. 2) Otorisasi yang Tepat atas Transaksi. 3) Dokumen dan Catatan yang Memadai. 4) Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan. 5) Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal. d. Informasi dan Komunikasi Akuntansi Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu: 1) Transaksi yang dicatat memang ada. 2) Transaksi yang ada sudah dicatat. 3) Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. 4) Transaksi yang dicatat, diposting dan diikhtisarkan dengan benar. 5) Transaksi diklasifikasi dengan benar. e. Pemantauan Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian
internal
secara
berkesinambungan
(berkala)
oleh
manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan
40
sebagaimana
yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan
perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. 4. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal perusahaan pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aktiva perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Pada dasarnya, konsep jaminan yang memadai ini sangat terkait langsung dengan asumsi yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membentuk atau menerapkan prosedur pengendalian seharusnya jangan sampai melebihi manfaat yang diperkirakan akan timbul atau dihasilkan dari pelaksanaan prosedur pengendalian tersebut.
E. Piutang 1. Pengertian Piutang Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa, dimana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat likuid maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik dei memajukan perusahaan. Menurut Mulyadi (2002:87) piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. 41
Menurut
Akbar
(2004:199)
yang
dikutip
dalam
http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/definisi-piutang.html menyatakan bahwa “Piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang kan datang sebagai akibat kejadian masa lalu.” Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak klaim terhadap perusahaan lain maupun individu, dengan adanya hakl klaim ini perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berutang. Piutang usaha menunjukan klaim yang akan dilunasi dengan uang yang didukung dengan janji tertulis yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 2. Pengakuan Piutang Usaha Piutang usaha didukung oleh faktur penjualan atau dokumen lainnya selain jaminan tertulis formal, dan di dalamnya dimuat jumlah yang diharapkan dapat tertagih pada tahun setelah tanggal neraca atau dalam siklus operasi perusahaan. Piutang usaha hanya diakui ketika kriteria atas pengakuan telah dipenuhi. Piutang usaha dinilai pada harga pertukaran awal antara perusahaan dengan pihak ketiga, dikurangi penyesuaian untuk diskon tunai, retur penjualan, serta penyisihan dan piutang tak tertagih yang mengahsilkan nilai realisasi bersih, yaitu jumlah kas yang diharapkan akan tertagih.
42
3. Prosedur Penagihan Piutang Setelah terjadi piutang maka akan dilakukan penagihan terhadap para debitur. Penagihannya dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk untuk melakukan penagihan piutang yang sering disebut kolektor. Adapun proses penagihan piutang diantaranya: a.
Bagian piutang menyusun daftar tagihan piutang yang jatuh tempo. Daftar tersebut akan diserahkan kepada penagih beserta kuitansi penjualan asli.
b.
Kasir melakukan konfirmasi via telepon kepada pelanggan dan menanyakan kapan proses pembayaran dilakukan. Jika pelunasan dilakukan maka akan diberikan kuitansi penjualan yang asli yang dicap lunas.
c.
Uang hasil penagihan yang diperoleh akan diserahkan kepada kasir serta daftar tagihannya.
d.
Kasir menghitung uang tagihan dan apabila sudah cocok dengan daftar tagihan maka daftar tagihan tersebut akan diberikan cap dimana tagihan tersebut telah diterima oleh kasir.
e.
Selanjunya kasir akan menyerahkan daftar tagihan ke bagian piutang dan akuntansi, penagihan piutang yang diterima pada buku tambahan dan bagian akuntansi mencatat ke buku kasir dan buku besar.
43
