BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Tinjauan Teoritis
2.1.1
Tipe Kepemilikan Perusahaan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raymond (2014) tipe
kepemilikan perusahaan terbagi atas dua yaitu BUMN dan perusahaan swasta. Maka dari itu, tipe kepemilikan perusahaan penelitian ini juga dibagi menjadi dua yaitu BUMN dan perusahaan swasta.Pengertian dari tipe kepemilikan perusahaan sebagai berikut: •
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah perusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah atau sebuah negara. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat jndari tingkat harga yang cenderung meningkat.
•
Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota
perusahaan
yang
tidak
menawarkan
atau
memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum
7 Universitas Sumatera Utara
melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki, dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta. Perusahaan yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing juga termasuk dalam kategori perusahaan swasta.
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. 2. Perusahaan Swasta Perusahaan swasta ialah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh nonpemerintah atausekelompok kecil pemegang saham yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah. Tujuan dibentuknya perusahaan swasta ialah mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membka lapangan kerja.Jenis perusahaan swasta ada tiga, yaitu: 1) Perusahaan swasta nasional, ialah suatu perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak swasta dalam negeri.
8 Universitas Sumatera Utara
2) Perusahaan swasta asing, ialah suatu perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak swasta asing atau luar negeri. 3) Perusahaan swasta campuran, ialah perusahaan yang modal usahanya berasal dari kerjasama antar pengusaha nasional dan pengusaha luar negeri. Modal diperoleh dari warga negara Indonesia dan perusahaan didirikan di Indonesia.
BUMS
biasanya
berbentuk
perusahaan
perseorangan,
firma,
persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas. 2.1.2
Ukuran Perusahaan Client size adalah faktor penentu yang paling penting dalam menentukan
fee audit. Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit. Penentuan ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Nadia Rizki Nugrahani, 2013). Besar kecilnya suatu perusahaan juga berdampak terhadap struktur pendanaan perusahaan. Perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, ratarata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan yang dinilai dari total asset perusahaan maka meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan auditor atas laporan keuangan tersebut. Hal tersebut akan dibebankan ke perusahaan sebagai salah satu syarat kerja auditor (Raymond, 2014).
9 Universitas Sumatera Utara
Auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu dan jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan mengindikasikan total aset yang dimilikinya sehingga akan berdampak pada meningkatnya fee audit yang dibebankan kepada perusahaan (Marcella, 2015).
Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda: 1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. 2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. 3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan returnmembuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Agnes Sawir, 2008 : 101).
2.1.3
Anak Perusahaan Anak perusahaan (subsidiary), dalam urusan bisnis adalah sebuah
perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang lebih tinggi. Selain itu, anak perusahaan turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain, karena sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan lain atau induk perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula anak perusahaan sebagai lini induk perusahaan. Hal ini membuat kompleksitas dalam audit yang dilakukan oleh auditor eksternal semakin tinggi dan biaya yang dikeluarkan perusahaan kemungkinan semakin besar. Perusahaan induk dan anak perusahaan tidak selalu harus beroperasi di lokasi yang sama. Perusahaan induk dan anak
10 Universitas Sumatera Utara
ialah entitas yang terpisah, bukan tidak mungkin salah satu terkena permasalahan hukum sedangkan yang satunya lagi tidak. Perusahaan memiliki anak perusahaan dalam negeri maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin rumit karena perusahaan harus melakukan laporan konsolidasi. Hal ini dikarenakan kompleksitas pelaporan keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi audit fee. Semakin kompleks perusahaan maka semakin sulit proses audit yang dilakukan oleh auditor, dan proses audit juga akan memakan waktu lebih lama (Lauren, 2015).
2.1.4
Ukuran Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang telah
memperoleh izin dari Menteri Keuangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 2011 sebagai tempat bagi akuntan publik dalam memberikan jasa. Menurut Mulyadi (2002 : 52), kantor akuntan publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Kantor akuntan publik menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik. Bidang jasa yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi: 1. Jasa assurance ialah jasa profesional indepen meningkatkanmutu informasi bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan. 2. Jasa atestasi ialah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria telah ditetapkan. 3. Jasa nonassurance ialah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan (Mulyadi, 2002:5).
11 Universitas Sumatera Utara
“Kantor
akuntan
publik
dapat
berbentuk
usaha
sendiri
dengan
menggunakan nama Akuntan Publik yang bersangkutan, dan dapat pula dalam bentuk usaha kerjasama yaitu beberapa Akuntan Publik bergabung dalam satu KAP. Bentuk hukum suatu kantor akuntan publik dapat berupa perusahaan perseorangan atau persekutuan” (Siti et al, 2010 : 26).Dalam hal pemberian jasa audit atas laporan keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya dapat memberikan pelayanan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dalam satu perusahaan. Persyaratan untuk membuka Kantor Akuntan Publik menurut Siti et al (2010 : 26) ialah: 1. Akuntansi berdomisili di Indonesia 2. Memiliki Register Akuntan (UU No. 34 Tahun 1954) 3. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik Materi USAP : a. Auditing dan Jasa Profesional akuntan publiki lain b. Teori dan Praktik Akuntansi Keuangan c. Akuntansi Manajemen dan Manajemen Keuangan d. Sistem Informasi Akuntansi e. Perpajakan dan Hukum Komersial 4.Memiliki pengalaman kerja menjadi auditor pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit selama 3 Tahun atau 3000 jam.
Menurut Sanyoto (2007 : 55 ), The Big Four adalah international accountancy firms (terutama dalam jasa audits for publicly traded corporations) adalah: 1) Deloitte Touche Tohmatsu (semulaDeloitte & Touche, merger dari Touche Ross and Deloitte Haskins & Sells) 2) Ernst & Young (merger Ernst & Whinney dan Arthur Young) 3) KPMG (merger Peat Marwick International dan KMG group) 4) PricewaterhouseCoopers (mergerPrice Waterhouse dan Coopers &Lybrand).
12 Universitas Sumatera Utara
Yang termasuk kantor akuntan publik the big four di Indonesia ialah: 1. KAP Purwanto, Suherman, dan Surja yangberafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y). 2.
KAP
Tanudiredja,
Wibisana,
dan
rekan
yang
berafiliasi
dengan
Pricewaterhouse Coopers (PwC). 3. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT). 4.
KAP Sidartha dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), (Direktori IAI, 2006).
2.1.5
Audit Fee Audit fee ialah besaran biaya yang diterima oleh auditor dengan
mempertimbangkan berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian dan lain-lain.Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan terdahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan atau kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis danstandar operasional yang berlaku. Dalam bagian Lampiran Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa professional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan
13 Universitas Sumatera Utara
publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar professional akuntan publik yang berlaku (Esti et al, 2003).
Besarnya fee anggota kantor akuntan publik menurut Siti et al (2010 : 55) dapat bervariasi tergantung pada : • • • •
Risiko penugasan Kompleksitas jasa yang diberikan Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasatersebut Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.
Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.Ketentuan ini membantu para akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau memberikan jasa perpajakan atau manajemen.
Menurut Mulyadi(2002 : 64), fee kontinjen ialah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.
2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian
terdahulu
mengenai
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
penetapan audit fee menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Rincian mengenai penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
14 Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu No. Peneliti (Tahun) 1. Deviana Dewi Prastuti (2013)
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Analisis Pengaruh Struktur Governance dan Internal Control Terhadap Fee Audit Eksternal
2.
Husnul Khotimah (2014)
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba, Tipe Auditor dan Internal Audit Terhadap Audit Fees
Variabel Dependen: Audit Fee Variabel Independen: Struktur Governance dan Internal Control Variabel Dependen: Audit Fee Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba, Tipe Auditor dan Internal Auditor
3.
Raymond Immanuel (2014)
Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penetapan Audit Fees
Langkah-langkah audit internal, tata kelola perusahaan dan konsentrasi kepemilikan semua berpengaruh positif signifikan terhadap audit fee. Internal auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Sebaliknya, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, manajemen laba dan tipe auditor berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Tipe kepemilikan perusahaan dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Sebaliknya, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit fee.
Variabel Dependen: Audit Fee Variabel Independen: Tipe Kepemilikan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Ukuran KAP dan Manajemen Laba
15 Universitas Sumatera Utara
4.
2.3
Lauren (2005)
Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penetapan Audit Fee Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Variabel Dependen: Audit Fee Variabel Independen: Internal Audit, Tipe Kepemilikan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Ukuran KAP dan Manajemen Laba
Internal Audit, Tipe Kepemilikan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Ukuran KAP dan Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap audit fee.
Kerangka Konseptual
Dapat digambarkan skema sistematis kerangka konseptual sebagai berikut: Variabel Independen (X)
Variabel Dependen (Y)
Tipe Kepemilikan Perusahaan (X1)
H1
Ukuran Perusahaan (X2)
H2 Audit Fee (Y)
Anak Perusahaan (X3)
H3
Ukuran KAP (X4)
H4
H5 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
16 Universitas Sumatera Utara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung menggunakan auditor lokal (non Big Four) atau auditor berkualitas rendah, karena dapat meningkatkan modal melalui koneksi ini tanpa mengurangi asimetri informasi dengan laporan keuangan yang kredibel. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak pemegang saham (swasta) akan meningkatkan kompleksitas dalam melakukan audit dibandingkan perusahaan yang kepemilikannya Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah asset yang tinggi akan membuat proses audit yang dilakukan auditor eksternal akan semakin rumit. Hal tersebut akan dibebankan ke perusahaan sebagai salah satu syarat kerjanya. Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan dalam negeri maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin rumit karena perusahaan harus melakukan laporan konsolidasi. Hal ini dikarenakan kompleksitas pelaporan keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi audit fees. Semakin kompleks perusahaan maka semakin sulit proses audit yang dilakukan oleh auditor, dan proses audit juga akan memakan waktu lebih lama. Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional tentu memiliki jam terbang yang lebih tinggi, klien yang lebih banyak dan efisiensi serta efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik dalam negeri. Semakin besar reputasi KAP yang digunakan untuk mengaudit laporan keuagan perusahaan maka tarif yang dikenakan juga akan semakin besar, bila dibandingkan dengan KAP yang reputasinya lebih rendah (lokal).
17 Universitas Sumatera Utara
2.4
Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap audit fee 2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit fee 3. Anak perusahaan berpengaruh terhadap audit fee 4. Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit fee
18 Universitas Sumatera Utara
